72/PUU-XII/2014

SALINAN PUTUSAN Nomor 72/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Tomson Situmeang, SH Pekerjaan : Advokat dan Managing Partner pada Law Firm RB Situmeang & Partners Alamat : Gedung Pusat Alkitab (Gedung LAI), Lantai 9, unit 901, Jalan Salemba Raya Nomor 12, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/RBS-SK/VII/2014 bertanggal 17 Juli 2014 memberi kuasa kepada Pintor Situmeang, SH., Dedy Ronald Gultom, SH., Wilfrid Fernando S., SH., Charles A.M. Hutagalung, SH., dan Pereddi Sihombing, SH., masing-masing sebagai Advokat/Advokat magang yang beralamat di Gedung Pusat Alkitab (Gedung LAI), Lantai 9, Unit 901, Jalan Salemba Raya, Nomor 12, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Ikatan Notaris Indonesia; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan Nomor 72/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) dan untuk selanjutnya disebut “UU KEKUASAAN KEHAKIMAN”, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan untuk selanjutnya disebut “UU MK” dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk “menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK, menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, JELASLAH bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014” [bukti P-1] terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-3]; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a._perorangan warga negara Indonesia; b._kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c._badan hukum publik atau privat; atau d._lembaga negara”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa “hak konstitusional” Pemohonsebagaimana terkandung dalam UUD 1945 adalah “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa Pemohon dalah perorangan warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3173082502810010 [bukti P-4], yang terdaftar sebagai Wajib Pajak NPWP. 36.855.944.9-416.000 [bukti P-5], yang berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat NIA: 08.11094 [bukti P-6] dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tertanggal 28 Agustus 2008 atas nama Pemohon [bukti P-7]; Bahwa “hak konstitusional” Pemohonuntuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1]; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 111/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohonyang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2.a. Bahwa lima syarat tersebut di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang- Undang Mahkamah Agung, halaman 59 menyebutkan sebagai berikut: “...Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer: vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)...”; 2.b. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohonmenegaskan bahwa Pemohon[bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9] memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan juga Managing Partner pada Law Firm “RB SITUMEANG & PARTNERS” [bukti P-8], yang merupakan Kuasa Hukum Sdr. KANT KAMAL (sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 024/RBS-SK/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012) [bukti P-9] selaku Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 pengujian Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 [bukti P-10]; Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon mempunyai “hak konstitusional” yang diberikan oleh UUD 1945, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, adalah konsekuensi Negara Republik Indonesia sebagai sebuah “negara hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Bahwa profesi Advokat adalah profesi yang terhormat (officium nobile) yang juga merupakan penegak hukum yang memiliki kesetaraan hukum di muka hukum dengan penegak hukum lainnya, seperti: Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), yang menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”; Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”; 3.a. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 berlakunya ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014; 3.b. Bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat juga memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 3.c. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohonyang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan kembali diberlakukannya substansi aturan hukum yang sama, yaitu antara substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] yang sama substansinya dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, baik oleh Advokat, Polisi, Jaksa maupun kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim, maka pada akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan Advokat, sehingga kualitas pelayanan hukum juga akan merosot dan pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum; 5. Bahwa Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang juga merupakan Kuasa Hukum Sdr. KANT KAMAL, pemohon pengujian Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [bukti P-3] sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 [bukti P-10] juga memiliki hak yang dijamin konstitusi, berupa hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [bukti P-3]; 6. Bahwa oleh karena itu, apabila Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Pemohontidak akan mengalami kerugian hak konstitusional di masa mendatang; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 6.a. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penegakan Konstitusi – termasuk menjaga supaya ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya mengatur kewenangan lembaga negara (maupun lembaga yang berkaitan dengan kepentingan umum, in casu Mejelis Kehormatan Notaris) tidak melanggar UUD 1945 – menjadi bagian dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang tidak sebatas hanya untuk kepentingan sebuah lembaga negara tertentu saja, tetapi demi tegaknya konstitusi yang menjadi kepentingan seluruh warga negara. Pemohonyang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal keberlakuan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (yang mengambil alih kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentengan dengan UUD 1945, vide Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013) demi tegaknya negara hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. untuk kepentingan proses peradilan, baik oleh penyidik, atau penuntut umum, atau HAKIM sesuai dengan UUD 1945. 6.b. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, termasuk Pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya kepastian hukum yang adil; 6.c. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon adalah (wajib) pembayar pajak (tax payer) sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya, telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohonsebagai pembayar pajak; 6.d. Bahwa terhadap Pemohonyang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang sering berhadapan/ beracara di Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut Umum) dan Pengadilan (Hakim) terkait dengan: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. untuk kepentingan proses peradilan, baik oleh penyidik, atau penuntut umum, atau HAKIM HARUS DENGAN IJIN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, sehingga Pemohonmemiliki keterkaitan erat dengan hal tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “...setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum...”, oleh karena itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, karena di hadapan Mahkamah Konstitusi tidak ada pembedaan perlakukan terhadap para Pemohon, siapa pun mereka (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU- XII/2014, tertanggal 13 Februari 2014, poin [3.11], halaman 103); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohontelah memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) serta kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014” terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; III. Pokok-Pokok Permohonan 1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bagian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian pokok-pokok permohonan ini; 2. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 3. Bahwa substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 tersebut ternyata sama persis dengan substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 4. Bahwa kedua aturan tersebut (yaitu: Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dengan terang dan jelas mengatur substansi yang sama persis, yaitu tentang pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN); 5. Bahwa pergantian “BAJU” atau “ORGAN” yang memberi persetujuan tidak menghilangkan persamaan substansi kedua aturan tersebut, yaitu tentang memberi persetujuan untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang sama-sama membatasi kewenangan HAKIM, JAKSA PENUNTUT UMUM dan PENYIDIK untuk menegakkan hukum, BAHKAN terkesan seolah-olah kewenangan HAKIM, Jaksa Penuntut Umum dan PENYIDIK berada di bawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris karena hanya dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris-lah, HAKIM, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik berwenang: - mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan - memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 tentang Pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada pokoknya menyatakan “...sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013, halaman 47, poin [3.17], baris ke- 7 s.d. baris ke-13 [bukti P-10]); 6. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TERNYATA oleh Mahkamah Konstitusi RI telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 [bukti P-10]; 7. Bahwa adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 adalah sebagai berikut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013, halaman 45 s.d. halaman 48 [bukti P-10]): [3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil adalah notaris maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa notaris dalam perkara pidana. Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; [vide Pasal 15 UU Jabatan Notaris]; [3.12] Menimbang bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; [3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kemudian terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 85 UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat; [3.14] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection; [3.15] Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh47 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan; [3.16] Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraf di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan,“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.17] Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”); [3.18] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” UU Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 BERALASAN MENURUT HUKUM; 7. a. Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas relevan dan sangat menguatkan dalil Pemohonbahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan “hak konstitusional” Pemohon untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama (equal protection) sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan “...apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection...dst”; 7. b. Bahwa Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan Pasal66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mengandung perlakuan berbeda dan bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan; 7. c. Bahwa oleh karena Pemohonmerupakan seorang yang berprofesi sebagai Advokat [yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”], juga harus diberlakukan sama di hadapan hukum, maka demikian juga halnya Jabatan Notaris harus diberlakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 sama di hadapan hukum, yang dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut di atas menyatakan “...sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum...”; 7. d. Bahwa dengan demikian pemanggilan notaris dengan kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari Majelis Kehormatan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa/kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan Pasal 66 ayat (3) serta Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya; 8. Bahwa dikarenakan substansi Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] dengan substansi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] dengan TERANG dan JELAS mengatur substansi yang sama persis, yaitu tentang pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, sedangkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013 [bukti P-10] telah dengan jelas dan terang menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan UUD 1945, maka DEMI HUKUM ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 [bukti P-3] sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 8.a. Bahwa Penegakan Konstitusi – termasuk menjaga supaya ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya mengatur kewenangan lembaga negara (maupun lembaga yang berkaitan dengan kepentingan umum, in casu Mejelis Kehormatan Notaris) tidak melanggar UUD 1945, maka Pemohonyang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal keberlakuan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (yang mengambil alih kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentengan dengan UUD 1945, vide: Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013) yaitu dalam: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. untuk kepentingan proses peradilan, baik oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim harusnya tanpa PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS; 8.b. Bahwa karena apabila kembali harus Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (dahulu Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah), maka Pemohonyang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang sering berhadapan/beracara di Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut Umum) dan Pengadilan (Hakim) terkait dengan: a. pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. pemanggilan Notaris oleh Penyidik dan/atau Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; untuk kepentingan proses peradilan, baik oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim akan potensial mengalami kerugian hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 konstitusional, sebagaimana yang Pemohonalami ketika menjadi kuasa hukum Sdr. Kant Kamal, yang dalam mendapatkan: a. fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris oleh Penyidik dan Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Harus Dengan Ijin Majelis Pengawas Daerah, sehingga perkara Sdr. Kant Kamal yang ditangani oleh Pemohon terhalang prosesnya (bahkan di-SP3/dihentikan) karena PENYIDIK ketika itu tidak mendapat ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris yang diperlukan keterangannya; 9. Bahwa dengan “dihidupkannya kembali” aturan hukum tentang pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] yang harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris akan potensial menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Advokat (yang nota bene salah satu Penegak Hukum) secara khusus dan masyarakat Indonesia “Pencari Keadilan” pada umumnya untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil”, sebagaimana ketika aturan hukum tentang pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [bukti P-2] yang harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang menegakkan hukum dalam perkara Klien Pemohon, Sdr. Kant Kamal dan kerugian hak konstitusional Sdr. Kant Kamal selaku masyarakat “Pencari Keadilan”; BAHKAN “dihidupkannya kembali” aturan hukum tentang pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] yang harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris telah menimbulkan kebingungan tersendiri di kalangan Notaris, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 - Isyana W Sardjono, Ketua Hubungan Kelembagaan Luar Negeri Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menyatakan kebingungannya terhadap Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kebingungan tersebut didasarkan tidak adanya definisi terkait Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga pengawas. Sementara menurut fardian yang juga merupakan notaris pembentukan Majelis Kehormatan Notaris semakin menambah deretan lembaga pengawas dan pembina di tubuh nataris. Dengan begitu menurut Fardian notaris telah diawasi sebanyak empat lembaga, yaitu: Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan, “saya rasa tidak ada profesi yang diawasi oleh empat lembaga”, sindir fardian. Bahkan Isyana W Sardjono justru mempersoalkan banyaknya lembaga apabila tidak berfungsi dengan baik akan percuma; (sumber:http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5335a4357752/ini-masih-bingung-konsep-majelis- kehormatan-notaris, dimuat pada tanggal 28 Maret 2014) [bukti P-11]; - Zul Fadli, S.H.,M.K.n. juga seorang notaris mengatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris hanya menggantikan Majelis Pengawas Daerah, bahkan Zul Fadli dirinya mempertanyakan konstitusionalitas Majelis Kehormatan Notaris karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” UU Jabatan Notaris bertentangan terhadap UUD 1945. Oleh karena Mahkamah Konstitusi berpendapat keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dan proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip equal protection. Dengan menggunakan logika berpikir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 konstitusionalitas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menjadi tidak sejalan dengan UUD 1945 dan berpotensi pula di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan Zul Fadli, S.H.,M.K.n Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 berpendapat ada semacam kesan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan perlawanan itu dikemas dalam bentuk perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris; (sumber:http:// www.medianotaris.com/melawan_putusan_mk_berita384.html, dimuat 01 April 2014) [bukti P-12]; - Badar Baraba, S.H., M.H., mempertanyakan penurunan kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap Notaris karena sepatutnya seorang notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajiban pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik; (sumber:http://www.lawismyway.blogspot.com/2014/04/degradasi- kehormatan-dan-kepercayaan.html, dimuat tanggal 09 April 2014) [bukti P-13]; - Adalah Alwesius, S.H., M.Kn., yang juga seorang notaris menyayangkan bahwa tidak adanya penjelasan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga ia berkesimpulan ketiadaan penjelasan Majelis Kehormatan Notaris merupakan kealfaan dari para perumus UU Jabatan Notaris, sehingga seolah-olah lembaga baru ini hanya merupakan suatu tempelan belaka. (sumber:http://www.alwesius.blogspot.com/2014/01/beberapa- catatan-terhadap-uujn-yang-baru.html, dimuat tanggal 24 Januari 2014) [bukti P-14]; 10. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] adalah merupakan turunan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 [bukti P-1] (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) ... (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. 11. Bahwa dengan dinyatakannya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demi hukum ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 02 Tahun 2014 [bukti P-1] juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; IV. Permohonan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan (petitum), kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 3. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomson Situmeang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Tomson Situmeang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Peradi atas nama Tomson Situmeang; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Nama atas nama Tomson Situmeang; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 024/RBS- SK/V/2012, bertanggal 14 Mei 2012; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012, bertanggal 28 Mei 2013; 11. Bukti P-11 : Fotokopi artikel dari Laman Hukum On Line, berjudul INI Masih Bingung Konsep Majelis Kehormatan Notaris; 12. Bukti P-12 : Fotokopi artikel dari Laman medianotaris, dengan judul Melawan Putusan MK; 13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel dengan judul Degradasi Kehormatan Dan Kepercayaan Jabatan Notaris; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 14. Bukti P-14 : Fotokopi artikel berjudul Beberapa Catatan Terhadap UUJN Yang Baru; [2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 telah memberikan keterangan lisan, dan telah memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon 1. Bahwa Pemohon yang mendalilkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris", dan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dikarenakan hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama (equal protection) terhadap penegak hukum lainnya seperti advokat. 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan kembali diberlakukannya substansi aturan hukum yang sama, yaitu antara substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang sama substansinya dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "dengan persetujuan majelis pengawas daerah" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, baik oleh Advokat, Polisi, Jaksa, maupun kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa dan hakim. 3. Bahwa dengan dihidupkan kembali "pengambilan Minuta Akta dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris" akan potensial menimbulkan kerugian Permohon sebagai advokat dan menimbulkan kebingungan sendiri di kalangan notaris. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Menurut Pemerintah, pada dasarnya Pemohon dalam positanya hanya mempermasalahkan keberatannya dengan dihidupkannya kembali ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa "Majelis Pengawas Daerah" yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, di dalam UU Jabatan Notaris yang baru dengan sepanjang frasa majelis kehormatan Notaris". 2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Mahkamah berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan dalam uraian Permohonannya Pemohon mempersoalkan keberadaan ketentuan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Berdasarkan hal-hal di atas, terhadap dalil Pemohon yang mengajukan pengujian ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2012, menurut Pemerintah bukanlah masalah konstitusionalitas keberlakuan norma, namun merupakan kewenangan legislative review untuk dapat mengubahnya. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Di Uji Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah menerangkan hal-hal sebagai berikut: Jika dilihat sekilas, khususnya Pasal 66 ayat (1) hanya diganti dengan frasa Majelis Kehormatan Notaris, padahal di dalam ketentuan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 dilakukan perubahan-perubahan yaitu dengan mencantumkan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi: (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Kalau dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak ada ketentuan yang menyatakan adanya limitasi waktu. Oleh karena itu, di dalam melakukan perubahan UU Jabatan Notaris sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pembentuk Undang-Undang sudah memikirkan sedemikian rupa agar tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut diantaranya adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (terkuat dan terpenuh), yang terdiri atas kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Andaikata sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat, terlebih lagi bila dikaitkan dengan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Notaris merupakan Pejabat Umum yang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Undang, dan beberapa kewenangan lainnya berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Undang-Undang Lainnya. Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan kontraktual antara sesama warga negara ataupun lembaga sosial, dan lembaga pemerintah, fungsi Notaris terasa semakin penting, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang menerima hak maupun ahli warisnya. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia sangat berkepentingan atas keberadaan Notaris profesional, dalam arti mumpuni mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, dan integritasnya tidak diragukan. Mengingat betapa pentingnya keberadaan dan fungsi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, kepada Notaris diperlukan adanya perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan seorang Notaris bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun sudah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut bukan mustahil dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim, di mana kesemuanya untuk kepentingan proses peradilan. Pada dasarnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terhadap Notaris berhubung adanya keterkaitan Notaris dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanannya. Selain memerlukan keterangan Notaris, Aparat hukum bisa pula memerlukan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Mengenai isi akta Notaris, demikian pula proses dan prosedur pembuatannya telah tercantum secara jelas dalam setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga kesaksian Notaris yang berkenaan dengan akta otentik tersebut telah terurai secara jelas di dalamnya. Kesaksian Notaris yang termuat dalam akta tersebut dikuatkan dengan sumpah jabatan yang wajib diucapkan sebelum Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Andaikata aparat penegak hukum memerlukan keterangan Notaris, semestinya keterangan yang diperlukan adalah sebatas mengenai keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan pembuatan akta, dan bukan mengenai isi maupun proses dan prosedur pembuatan akta. Sehubungan dengan dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Jabatan Notaris yang menyatakan: Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 66 ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Pasal 66 ayat (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Terhadap dalil dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 1. Bahwa Undang-Undang memberikan pengakuan dan penghormatan yang sedemikian tinggi terhadap akta otentik, di mana akta otentik diberi kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), yang di dalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, vide Pasal 1870 K.U.H. Perdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 R.Bg. 2. Diadakannya jabatan Notaris bukan untuk Notaris sendiri maupun keluarganya, melainkan untuk masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta otentik; 3. Ruang lingkup mengenai materi kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berada dan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata; 4. Tidak bisa diingkari bahwa ada sebagian Notaris yang tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya, namun keadaan seperti itu tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur bahwa semua Notaris dianggap melakukan pelanggaran, sehingga dapat dipanggil untuk dimintai keterangan setiap saat, atau diminta untuk menyerahkan fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau di hadapannya oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk keperluan proses peradilan tanpa melewati proses penyaringan, namun hal ini tidak bisa diartikan bahwa pemberian keterangan maupun penyerahan fotokopi minuta akta kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tersebut diasumsikan bahwa Notaris yang bersangkutan bersalah. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pembentuk undang-undang mengubah dan selanjutnya menetapkan Pasal 66 dan Pasal 66A UU Jabatan Notaris. Lebih dari itu, yang tidak kalah pentingnya adalah profesionalisme anggota Majelis Kehormatan Notaris (apabila sudah dibentuk), di mana mereka tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, melainkan harus memahami pula tentang hukum acara, disamping integritasnya tidak diragukan. Oleh karena itu mereka harus menyadari bahwa Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang bertugas untuk mendudukkan secara proporsional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris maupun kekerangan Notaris sebagaimana diminta oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk keperluan proses peradilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 5. Apabila Majelis Kehormatan mengabulkan atau menolak, demikian pula dalam hal menyatakan tidak dapat menerima, maka hal-hal tersebut harus disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 6. Bahwa di dalam kenyataannya Notaris juga diberikan kewajiban ingkar atau hak ingkar utamanya terkait dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Mengenai Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris: a. Sekalipun istilah hak ingkar (verschoningsrecht) dan kewajiban ingkar (verschoningsplicht) Notaris tidak tercantum dalam UU Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang jabatan Notaris, namun dalam doktrin, demikian pula dalam dunia kenotarisan, istilah tersebut sudah sedemikian dikenal, dan difahami maknanya. b. hak dan kewajiban ingkar Notaris terlihat antara lain dari Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris; Pasal 322 Pasal KUHPidana; Pasal 170 KUHAP; Pasal 1909 K.U.H. Perdata dan Pasal 146 dan H.I.R.; dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut: 1) Dalam UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: .... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Pasal 54 ayat (1) (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 2) Dalam K.U.H. Pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Pasal 322 (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau mata pemcariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 3) Dalam KU.H.Acara Pidana: Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 4) Dalam K.U.H. Perdata dan H.I.R. Pasal 1909 dan Pasal 146 Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 89 (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu. (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Dari ketentuan-ketentuan yang terurai di atas, sesungguhnya yang utama bagi Notaris atau siapapun yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dibebani kewajiban ingkar. c. Salah satu makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang terurai di atas adalah suatu pengakuan bahwa sesungguhnya Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara, dan bahkan lebih cocok bila dirumuskan mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara (tidak memberikan informasi) tentang hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang diperkenankan atau bahkan diperintahkan oleh Undang-Undang, misalnya kepada: orang yang berkepentingan langsung pada akta; Majelis Pengawas Daerah (Laporan Bulanan), Daftar Pusat Wasiat (Laporan Bulanan tentang daftar wasiat); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (permohonan Pengesahan akta pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas atau Yayasan). Kewajiban ingkar merupakan salah satu isi sumpah atau janji yang harus diucapkan sebelum seseorang melaksanakan tugas jabatan Notaris, yang berupa kewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 UU Jabatan Notaris. Tatkala mulai melaksanakan tugas jabatan, seorang Notaris dibebani kewajiban yang sama dengan sumpah jabatan (beroepseed) tersebut, sekaligus larangan, disertai ancaman sanksinya, manakala dilanggar, yang secara berturut-turut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (11), serta Pasal 54. d. Kewajiban ingkar (kewajiban merahasiakan) Notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yang di dalamnya terkandung kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang berupa akta otentik, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkar bersifat memaksa. Hal ini terbukti dengan ancaman sanksi manakala dilanggar. Kewajiban ingkar (kewajiban merahasiakan) menimbulkan hak ingkar, oleh karena itu, sekalipun istilahnya "hak", sesungguhnya terkandung kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menggunakannya, dimana hak ini baru ada dan mempunyai arti setelah ada kewajiban ingkar. e. Berdasar ketentuan Pasal 1909 K.U.H. Perdata, Pasal 146 H.I.R., Pasal 170 KU.H.A.P., serta Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat disimpulkan bahwa hak ingkar merupakan suatu hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian (mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan). f. Dasar hukum pembebasan Notaris dari kewajiban memberikan kesaksian/keterangan telah ada dan sangat kuat, yaitu UU Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, vide Pasal 4 (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UU Jabatan Notaris. Selain itu terdapat ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi bagi Notaris yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan tersebut. Dengan demikian Hakim hanya melakukan pencocokan alasan yang dipakai Notaris yang menggunakan haknya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dengan yang termuat dalam Undang-Undang. g. Harus diakui bahwa sebelum berlakunya UU Jabatan Notaris, penggunaan hak ingkar sedemikian diabaikan, baik oleh para Notaris sendiri maupun oleh para penegak hukum, sehinggga dengan seenaknya seorang Notaris Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 yang diminta untuk memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, atau para penegak hukum sengaja mengabaikan, atau melupakan hak ingkar dan kewajiban ingkar Notaris. 7. Ratio Legis dibalik keberadaan Pasal 66 UU Jabatan Notaris adalah sebagai upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, di mana "persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" merupakan kunci pembuka kewajiban ingkar Notaris, berhubung betapa runyamnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, manakala setiap Notaris mematuhi ketentuan undang-undang yang terkait dengan kewajiban ingkar dan hak ingkarnya. 8. Untuk menjaga objektivitas, yang harus betul-betul diperhatikan adalah profesionalisme anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah tujuh (dahulu sembilan) orang diambil atau berasal dari unsur-unsur: birokrasi, akademisi, dan organisasi Notaris, dengan komposisi keanggotaan: Unsur Notaris sebanyak tiga (dahulu dua) orang, sedangkan dari unsur yang lain, masing-masing sebanyak dua (dahulu tiga) orang. 9. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga merupakan objek peradilan tata usaha negara. 10. Mengingat akan kompleknya tugas dan kewajiban serta penggunaan hak ingkar Notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka diperlukan standar perlindungan hukum yang baku, dan untuk keperluan itulah dibentuk majelis kehormatan Notaris sebagai wujud perlindungan hukum bagi para Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya [vide Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris]. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. 11. Perlu diketahui sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian terhapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutus menghapus frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 12. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh Undang-Undang diberikan kepada majelis kehormatan Notaris, yang merupakan lembaga yang oleh undang-undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 13. UU Jabatan Notaris mengatur secara terpisah mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris (Pasal 66A ayat (1), sedangkan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas [Pasal 66A ayat (2)]. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Saat ini Peraturan Menteri tersebut masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap dalil menganggap ketentuan a quo telah menghidupkan kembali ketentuan yang telah diputus untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ketentuan tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama (equal protection) terhadap penegak hukum lainnya seperti advokat, menurut Pemerintah adalah tidak tepat karena dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang a quo justru telah memberikan perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam rangka menjaga keluruhan dan kerahasiaan akta yang dibuatnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Ikatan Notaris Indonesia pada persidangan tanggal 13 November 2014 telah memberikan keterangan lisan, dan telah memberikan keterangan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Hukum Pembuktian Dan Keberadaan Notaris 1. Bahwa Keberadaan Notaris tidak dapat dilepaskan dari hukum pembuktian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 s.d. Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata), Pasal 162 s.d. Pasal 177 Reglemen Indonesia Baru (R.I.B. / H.I.R), S. 1941 Nomor 44, dan Pasal 282 s.d. Pasal 314 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.), S. 1927 Nomor 227. 2. Bahwa dalam hukum pembuktian terdapat ketentuan tentang beban pembuktian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 K.U.H. Perdata maupun Pasal 163 H.I.R. /Pasal 283 R.Bg.. yang pada pokoknya berisi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau menunjuk suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau membantah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". 3. Bahwa untuk keperluan pembuktian, Pasal 1866 K.U.H. Perdata, Pasal 164 H.I.R, dan Pasal 284 RBg. menyebut beberapa macam alat bukti yang secara berturut-turut sebagai berikut: tulisan/urat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 4. Bahwa alat bukti surat / tulisan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. sedangkan akta sendiri dibedakan menjadi dua pula, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. 5. Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik, Pasal 1868 K.U.H. Perdata memberikan rumusan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : "suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat". Rumusan pengertian yang pada pokoknya sama terdapat dalam Pasal 165 H.I.R. dan Pasal 285. R.Bg. 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1870 K.U.H. Perdata maupun Pasal 165 H.I.R. / Pasal 285 R.Bg., akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka. 7. Bahwa dalam kekuatan pembuktian yang sempurna terkandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. 8. Bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, vide Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 U.U.J.N. 9. Bahwa sebagai pejabat umum, Notaris berfungsi mewakili negara dalam menj^ediakan alat bukti dalam hukum perdata yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 10. Bahwa dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, berhubung di dalamnya diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, khususnya mengenai perbuatan maupun peristiwa hukum, sejak sebelum seseorang lahir (sepanjang kepentingannya menghendaki) sampai meninggal dunia. 11. Bahwa selain dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, akta otentik diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa, dan andaikata sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa itu, akta otentik memberi sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat, terutama grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 12. Bahwa kebutuhan akan akta otentik' semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. 13. Bahwa dengan mengingat betapa pentingnya fungsi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik maupun jasa hukum lainnya, misalnya dalam memberikan nasihat hukum bagi kliennya, melegalisasi atau mendaftar surat di bawah tangan, mencocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, sudah pada tempatnya eksistensi Notaris di pertahankan dan diberikan perlindungan hukum yang memadahi, terutama dalam Negara Hukum Republik Indonesia. 14. Bahwa sekalipun seorang Notaris sudah sedemikian profesional (mumpuni mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya, dan integritasnya tidak diragukan), dalam kenyataannya masih ada yang menghadapi persoalan hukum, dan bukan mustahil persoalan hukum tersebut sampai pada proses peradilan. Untuk sampai pada proses peradilan diperlukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemeriksaan tersebut dalam rangka memperoleh keterangan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 15. Bahwa selain memerlukan keterangan Notaris, aparat penegak hukum bisa juga memerlukan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris. 16. Bahwa isi akta Notaris maupun prosedur pembuatannya telah tercantum secara jelas dalam setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga kesaksian/keterangan Notaris telah terurai secara jelas di dalamnya. Kesaksian Notaris yang termuat dalam akta tersebut dikuatkan dengan sumpah jabatan yang wajib diucapkan sebelum seseorang dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris. Apabila aparat penegak hukum memerlukan keterangan Notaris, semestinya keterangan yang diperlukan adalah sebatas mengenai keterangan lain yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta, dan bukan mengenai isi maupun proses dan prosedur pembuatan akta. II. Kewajiban Ingkar Dan Hak Ingkar Notaris 1. Bahwa Pemohon berdalil bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) UU Jabatan Notaris yang menyatakan: Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujiian Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 66 ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Pasal 66 ayat (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, P.P. - I.N.I, memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Syarat-syarat untuk diangkat dan menjalankan jabatan Notaris, demikian pula pemberhentiannya telah diatur sedemikian ketat, vide Pasal 3 s.d. Pasal 14 U.U.J.N. 2) Seperti halnya sarat pengangkatan, prosedur pembuatan akta otentik maupun pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang- Undang kepada Notaris juga diatur sedemikian ketat, vide Pasal 15 dan Pasal 38 s.d. Pasal 65 U.U.J.N. 3) Dari syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan kewenangan Noataris yang sedemikian ketat tersebut, sesungguhya terkandung perintah atau sekurang-kurangnya harapan bahwa setiap orang yang hendak mengemban jabatan Notaris dituntut untuk memahami bahwa jabatan yang hendak diembannya adalah sedemikian penting dan terhormat, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Dengan pemahaman yang utuh, baik dan benar tentang betapa penting dan terhormatnya kedudukan Notaris tersebut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bahwa jabatan Notaris harus diemban oleh orang yang profesional, dalam arti mumpuni dalam bidang ilmu dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, serta integritasnya tidak diragukan. 4) Undang-Undang memberikan pengakuan dan penghormatan yang sedemikian tinggi terhadap akta otentik, di mana akta otentik diberi kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), yang di dalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu : kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, vide pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (K.U.H. Perdata), Pasal 165 Reglemen Indonesia Baru (Het Herziene Indonesisch Reglement), yang biasa disingkat H.I.R., dan Pasal 285 Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), yang biasa disingkat R.Bg. 5) Ruang lingkup materi kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berada dan termasuk termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 U.U.J.N. juncto Pasal 1868 K.U.H. perdata; 6) Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian Notaris yang tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya, namun keadaan sepeiti itu tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur bahwa semua Notaris dianggap melakukan pelanggaran, sehingga dapat dipanggil untuk dimintai keterangan setiap saat, atau diminta untuk menyerahkan fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau di hadapannya oleh Penyidik Penuntut Umum, dan Hakim untuk keperluan proses peradilan tanpa melewati proses penyaringan, namun hal ini tidak bisa diartikan bahwa pemberian keterangan maupun penyerahan fotokopi minuta akta kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tersebut diasumsikan bahwa Notaris yang bersangkutan bersalah. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pembentuk Undang-Undang mengubah dan selanjutnya menetapkan Pasal 66 dan Pasal 66A. Lebih dari itu, yang tidak kalah pentingnya adalah profesionalisme anggota Majelis Kehormatan Notaris (apabila sudah dibentuk), di mana mereka tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, melainkan harus memahami pula tentang hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 acara, disamping integritasnya tidak diragukan, sehingga mereka harus menyadari bahwa Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai dan berfungsi pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang bertugas untuk mendudukkan secara proporsional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris maupun keterangan Notaris sebagaimana diminta oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk keperluan proses peradilan. 7) Apabila Majelis Kehormatan mengabulkan atau menolak, demikian pula dalam hal menyatakan tidak dapat menerima, maka hal-hal tersebut harus disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 8) Mengenai Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris, saya uraikan sebagai berikut: a. Sekalipun istilah hak ingkar (verschoningsrecht) dan kewajiban ingkar (verschoningsplicht) Notaris tidak tercantum dalam Undang- Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang jabatan Notaris, namun dalam doktrin, demikian pula dalam dunia kenotarisan, istilah tersebut sudah sedemikian dikenal, dan difahami maknanya. b. hak dan kewajiban ingkar Notaris terlihat, antara lain dari beberapa ketentuan di bawah ini: b.1. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2): Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: .... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Pasal 16 ayat (1) huruf f: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: .... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Pasal 54 ayat (1) (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. b.2. Dalam K.U.H. Pidana Pasal 322 (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau mata pemcariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. b.3. Dalam K.U.H.Acara Pidana Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. b.4. Dalam K.U.H. Perdata dan H.I.R. Pasal 1909 dan Pasal 146 Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. b.5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 89 (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu. (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. b.6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35 ayat (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dari ketentuan-ketentuan yang terurai di atas, sesungguhnya yang utama bagi Notaris atau siapapun yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dibebani kewajiban ingkar. c. Salah satu makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terurai di atas adalah suatu pengakuan bahwa sesungguhnya Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara, dan bahkan lebih cocok bila dirumuskan mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara (tidak memberikan informasi) tentang hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang diperkenankan atau bahkan diperintahkan oleh Undang-Undang, misalnya kepada : orang yang berkepentingaji langsung pada akta; Majelis Pengawas Daerah (Laporan Bulanan), Daftar Pusat Wasiat (Laporan Bulanan tentang daftar wasiat); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (permohonan Pengesahan akta pendirian, persetujuan pembahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas atau Yayasan). Kewajiban ingkar merupakan salah satu isi sumpah atau janji yang harus diucapkan sebelum seseorang melaksanakan tugas jabatan Notaris, yang berupa kewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 Notaris. Tatkala mulai melaksanakan tugas jabatan, seorang Notaris dibebani kewajiban yang sama dengan sumpah jabatan (beroepseed) tersebut, sekaligus larangan, disertai ancaman sanksinya, manakala dilanggar, yang secara berturut-turut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (11), serta Pasal 54. d. Kewajiban ingkar (kewajiban merahasiakan) Notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yang di dalamnya terkandung kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang berupa akta otentik, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkar bersifat memaksa. Hal ini terbukti dengan ancaman sanksi manakala dilanggar. Kewajiban ingkar (kewajiban merahasiakan) menimbulkan hak ingkar, oleh karena itu, sekalipun istilahnya "hak", sesungguhnya terkandung kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menggunakannya, di mana hak ini baru ada dan mempunyai arti setelah ada kewajiban ingkar. e. Berdasar ketentuan Pasal 1909 K.U.H. Perdata, Pasal 146 H.I.R., Pasal 170 K.U.H.A.P., serta Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat disimpulkan bahwa hak ingkar merupakan suatu hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian (mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan). f. Dasar hukum pembebasan Notaris dari kewajiban memberikan kesaksian/keterangan telah ada dan sangat kuat, yaitu Undang- Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, vide Pasal 4 (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu terdapat ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi bagi Notaris yang melanggar kewajiba? untuk merahasiakan tersebut. Dengan demikian Hakim hanya melakukan pencocokan alasan yang dipakai Notaris yang menggunakan haknya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dengan yang termuat dalam Undang-Undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 g. Harus diakui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, penggunaan hak ingkar sedemikian diabaikan, baik oleh para Notaris sendiri maupun oleh para penegak hukum, sehinggga dengan seenaknya seorang Notaris yang diminta untuk memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, atau para penegak hukum sengaja mengabaikan, atau melupakan hak ingkar dan kewajiban ingkar Notaris. 9) Ratio legis dibalik keberadaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, di mana "persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" merupakan kunci pembuka kewajiban ingkar Notaris, berhubung betapa runyamnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, manakala setiap Notaris mematuhi ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan kewajiban ingkar dan hak ingkamya. 10) Untuk menjaga objektivitas, yang harus betul-betul diperhatikan adalah profesionalisme anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah tujuh (dahulu sembilan) orang yang diambil atau berasal dari unsur- unsur: birokrasi, akademisi, dan organisasi Notaris, dengan komposisi keanggotaan: Unsur Notaris sebanyak tiga (tiga) orang, sedangkan dari unsur yang lain, masing-masing sebanyak dua (dahulu tiga) orang. 11) Keputusan Majelis Kehormatan Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga merupakan objek peradilan tata usaha negara. 12) Mengingat akan kompleknya tugas dan kewajiban serta penggunaan hak ingkar Notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka diperlukan standar perlindungan hukum yang baku, dan untuk keperluan itulah dibentuk majelis kehormatan Notaris sebagai wujud perlindungan hukum bagi para Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya [vide Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris]. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 13) Perlu diketahui sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian terhapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012 yang dalam amar putusannya memutus menghapus frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 14) Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh undang-undang diberikan kepada majelis kehormatan Notaris, yang merupakan lembaga yang oleh Undang-Undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 15) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara terpisah mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris [Pasal 66A ayat (1), sedangkan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 66A ayat (2)]. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Saat ini Peraturan Menteri tersebut masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap dalil menganggap ketentuan a quo telah menghidupkan kembali ketentuan yang telah diputus untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ketentuan tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama (equal protection] terhadap penegak hukum lainnya seperti advokat, menurut Pemerintah tidak benar dan keliru karena dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang a quo justru memberikan pula perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam rangka memberikan keterangannya di depan pengadilan dan menjaga keluhurannya. Petitum Berdasarkan keterangan di atas, pada akhirnya Pengurus Pusat Ikatan Notais Indonesia mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menerima Keterangan Presiden maupun Pengurus Pusat Ikatan Notais Indonesia secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 20 November 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014), terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014, yang menyatakan: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2014, terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagi wajib pajak dan juga berprofesi sebagai advokat (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-8) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2014, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa dengan diberlakukannya kembali substansi ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa, “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 menjadi frasa, “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, yang termuat dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang a quo, sebenarnya mempunyai kesamaan substansi, akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, baik oleh advokat, polisi, jaksa, maupun kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim, serta juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum juga akan merosot dan akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum; - Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai advokat sering berhadapan atau beracara pada tahapan peradilan yang meliputi tahap awal (pra-ajudikasi), tahap penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap adjudikasi penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan (Kejaksaan dan Pengadilan) terkait dengan mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Oleh karena itu, Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal keberlakuan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang mengambil alih kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk proses peradilan baik oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; [3.8] Menimbang bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional dan kedudukannya sama di depan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, namun setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai seorang advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Notaris ketika ada seorang warga negara Indonesia mengajukan permohonan untuk dihadirkannya alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun notaris, atau dapat saja Pemohon berada di posisi sebagai kuasa hukum notaris untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum yang kemudian menggunakan payung hukum yaitu pasal yang dimohonkan pengujian. Adapun mengenai Pemohon sebagai wajib pajak tidak dapat dipastikan pula mengalami kerugian dengan berlakunya pasal a quo; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan ayat (3), serta ayat (4) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.29 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id