PUU
Tahun 2026
71/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon: Zulkifli
Tanggal Putusan: 2026-05-12T14:54:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 71/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Zulkifli
Pekerjaan : Dokter
Alamat
: Tebet Timur Dalam IXE Nomor 21 RT 010/009, Kelurahan
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SKK/UJI-UUIKN/II/2026 bertanggal
12 Februari 2026, memberi kuasa kepada Dr (Hukum)., Dr (K Publik). Hadi Purnomo,
S.H., M.H., S.T., M.M., Dr. A. Somad, S.H., M.H., dan Mustofa, S.H., M.H., para
advokat dan konsultan hukum pada Kantor HMF Purnama Lawfirm yang beralamat
di Kedai Rumah Hukum, Samping L5 Nomor 15 Cluster Galileo Legenda Wisata
Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
13 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
2
18 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
69/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 18
Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Maret
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945, vide Bukti P-4)
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Bukti P-4)
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun
5076) (vide Bukti P-6) yang mengatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b) memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c) memutus pembubaran partai politik;
d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003
3
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020, atau UU MK, vide Bukti P-7) yang
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang
(UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 (vide Bukti-P-8) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025, vide Bukti P-9),
yang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). (UU MK), termasuk
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan norma yang diuji adalah
materi muatan pasal dalam undang-undang, oleh karenanya Mahkamah
berwenang menguji Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
4
tentang Ibu Kota Negara (vide Bukti P-3) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bukti P-4).
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 (vide Bukti P-7) juncto
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 (vide
Bukti P-9) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang dinyatakan bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) Badan hukum publik atau privat;
d) Lembaga Negara.";
Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a
UU 7/2020 (vide Bukti P-7) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 (vide
Bukti P-9), yakni Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,
maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (vide Bukti P-
1). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon
dalam pengujian Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Bahwa
selanjutnya
terhadap
kedudukan
hukum
Pemohon
yang
menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
5
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 (vide
Bukti P-9), apabila:
a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a PMK 7/2025 (vide Bukti P-9), yakni adanya hak
konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu
dijelaskan sebagai berikut:
a) Pertama: kualifikasi sebagai Pemohon, Pemohon adalah perorangan
warga negara
Republik
Indonesia,
yang
dibuktikan
dengan
kepemilikan kartu tanda penduduk (Bukti P-1).
b) Kedua: hak kontitusional dan kerugian konstitusional Pemohon.
Bahwa hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), dimana
di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Negara Indonesia adalah negara
hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa makna Pasal 1 Ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”
adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara harus didasarkan pada hukum sebagai panglima (supremacy of
law), bukan pada kekuasaan semata (rule by law atau rule of power). Dalam
konsep negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, serta setiap
6
tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Prinsip negara hukum juga mengandung beberapa unsur fundamental,
antara lain:
1. Supremasi hukum (supremacy of law).
2. Persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
3. Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
4. Adanya kepastian hukum (legal certainty) tertuang dalam Pasal 28D
ayat (1).
5. Peradilan yang independen dan tidak memihak.
Dengan demikian, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum
sebagai landasan utama dalam melindungi hak-hak konstitusional warga
negara.
Kemudian bahwa hak konstitusional warga negara dalam negara hukum
dapat dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum
tersebut, setiap warga negara, termasuk Pemohon, memiliki hak
konstitusional untuk memperoleh:
1. perlindungan hukum,
2. jaminan kepastian hukum, dan
3. perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Prinsip tersebut kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”
Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak hanya bersifat deklaratif,
tetapi mengandung kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya
hukum serta melindungi hak konstitusional warga negara. Prinsip tersebut
dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan
kepada setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil, sehingga setiap warga negara berhak menuntut perlindungan
hukum apabila terdapat norma atau tindakan yang berpotensi merugikan
hak konstitusionalnya.
7
Bahwa warga negara berhak untuk menguji undang-undang penjelasan
sebagai berikut bahwa dalam kerangka negara hukum, warga negara tidak
hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak
untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.
Hal
ini
diwujudkan
melalui
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan adanya mekanisme tersebut,
setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang berhak mengajukan permohonan
pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hak
Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Bahwa selain itu Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai
dan memiliki kedudukan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap
norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, ketika terdapat suatu norma undang-undang yang
menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum, Pemohon memiliki
hak konstitusional untuk memohonkan pengujian norma tersebut kepada
Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak
konstitusionalnya.
Dari uraian tersebut di atas maka Pemohon telah memenuhi syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK
7/2025 (vide Bukti P-9), karena memiliki hak konstitusional yang dijamin
dalam UUD NRI 1945.
4. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7/2025 (vide Bukti P-9), yakni adanya
kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
8
Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah
Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) (UU
DKJ), dalam Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya tidak lagi menempatkan
Jakarta sebagai ibu kota negara. Sementara itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6898) (UU IKN) masih menyatakan bahwa
kedudukan ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai
dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 2
ayat (1) maka telah timbul ketidaksinkronan norma hukum dengan Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(UU IKN), karena di satu sisi Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota
negara, namun di sisi lain secara hukum ibu kota negara masih berada di
Jakarta sampai adanya Keputusan Presiden. Keadaan ini menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara, yang secara
langsung maupun potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi
Pemohon sebagai warga negara.
Bahwa dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, ibu kota negara
merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan. Di ibu kota negara
berkedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan, kementerian-kementerian sebagai pelaksana administrasi
negara, serta lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah
Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, ibu kota negara juga merupakan pusat
administrasi pemerintahan nasional, tempat berbagai kebijakan strategis
negara dirumuskan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan.
9
Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ, Jakarta secara
normatif tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara. Di sisi lain, Ibu Kota
Nusantara (IKN) juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara karena
Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal pemindahan ibu kota
sebagaimana dipersyaratkan Pasal 39 ayat (1) UU IKN belum diterbitkan.
Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan secara hukum mengenai di mana
sebenarnya pusat pemerintahan negara Republik Indonesia berada.
Dalam keadaan tersebut timbul keraguan apakah pusat pemerintahan
negara secara hukum masih berada di Jakarta atau telah beralih ke Ibu
Kota Nusantara. Padahal secara faktual seluruh lembaga negara masih
menjalankan tugasnya di Jakarta. Sebagai contoh nyata, rapat kabinet yang
dipimpin Presiden, pengambilan keputusan pemerintahan, pelantikan
pejabat negara, maupun kegiatan kenegaraan lainnya masih dilaksanakan
di Jakarta. Demikian pula persidangan DPR, Mahkamah Agung, dan
Mahkamah Konstitusi hingga saat ini masih berlangsung di Jakarta. Namun
secara normatif Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU DKJ.
Keadaan tersebut akhirnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai
kedudukan lembaga-lembaga negara, apakah masih berkedudukan di ibu
kota negara atau hanya berada di wilayah sebuah provinsi biasa. Hal ini
bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan berdampak nyata dalam
sistem ketatanegaraan, karena berbagai peraturan dan dokumen resmi
negara
pada
umumnya
menyebutkan
bahwa
lembaga
negara
berkedudukan di ibu kota negara.
Sebagai contoh nyata dan spesifik, dalam berbagai dokumen resmi
pemerintahan, keputusan presiden, maupun peraturan perundang-
undangan, sering dicantumkan bahwa suatu kebijakan ditetapkan atau
dilaksanakan di ibu kota negara. Apabila secara hukum tidak jelas di mana
ibu kota negara tersebut berada, maka dapat menimbulkan keraguan
mengenai dasar normatif kedudukan lembaga-lembaga negara dan
keabsahan administratif berbagai tindakan pemerintahan.
Selain itu, dalam praktik hubungan internasional, kedutaan besar negara-
negara sahabat hampir seluruhnya berada di Jakarta karena Jakarta
10
selama ini dikenal sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Apabila
secara hukum Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara sementara
IKN juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara, maka dapat timbul
pertanyaan dalam praktik diplomatik mengenai apakah kedutaan besar
negara-negara tersebut masih berada di ibu kota negara atau tidak. Kondisi
ini dapat menimbulkan kebingungan dalam hubungan diplomatik serta
ketidakjelasan mengenai pusat pemerintahan Indonesia dalam perspektif
hukum internasional.
Keadaan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam sistem ketatanegaraan, karena berbagai tindakan administratif
pemerintahan selalu merujuk kepada ibu kota negara sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut agar setiap
penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada aturan hukum yang
jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, keadaan
tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang
menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil.
Dengan demikian, berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ yang tidak lagi
menempatkan Jakarta sebagai ibu kota negara, sementara pemindahan ibu
kota ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan secara efektif melalui
Keputusan Presiden sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1)
UU IKN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dan spesifik
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ketidakpastian tersebut secara langsung maupun potensial merugikan hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemohon berhak
memperoleh kepastian hukum mengenai struktur dan kedudukan pusat
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
11
ADANYA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA BERLAKUNYA NORMA
UNDANG-UNDANG DENGAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
Pemohon harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara berlakunya norma undang-undang yang diuji dengan kerugian
konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Ketentuan mengenai hal tersebut
diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yaitu pada
Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
Bahwa untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara berlakunya norma undang-undang yang diuji dengan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon, perlu dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) pada pokoknya tidak lagi
menempatkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Sementara itu, Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6898) (UU IKN) masih menyatakan bahwa
kedudukan ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan
ditetapkannya pemindahan ibu kota negara melalui Keputusan Presiden.
Bahwa dengan berlakunya kedua ketentuan tersebut secara bersamaan, telah
timbul ketidaksinkronan norma hukum dalam sistem peraturan perundang-
undangan. Di satu sisi, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU DKJ, Jakarta tidak lagi
disebut sebagai ibu kota negara. Namun di sisi lain, Pasal 39 ayat (1) UU IKN
masih menegaskan bahwa kedudukan ibu kota negara tetap berada di Jakarta
sampai dengan adanya Keputusan Presiden yang menetapkan pemindahan ibu
kota negara ke Ibu Kota Nusantara. Ketidaksinkronan norma tersebut secara
langsung menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara
Republik Indonesia.
12
Bahwa dalam sistem ketatanegaraan, ibu kota negara memiliki kedudukan yang
sangat fundamental, karena merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan
negara. Di ibu kota negara berkedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan, kementerian-kementerian sebagai
pelaksana administrasi pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara seperti
DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, ibu kota negara juga
merupakan pusat administrasi pemerintahan nasional, tempat berbagai
kebijakan strategis negara dirumuskan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan.
Namun setelah berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ, Jakarta secara normatif
tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara. Pada saat yang sama Ibu Kota
Nusantara (IKN) juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara karena
Keputusan Presiden mengenai penetapan tanggal pemindahan ibu kota
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN belum diterbitkan.
Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan secara hukum mengenai di mana
sebenarnya pusat pemerintahan negara Republik Indonesia berkedudukan.
Bahwa ketidakjelasan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki
dampak nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Hingga
saat ini seluruh aktivitas pemerintahan negara masih berlangsung di Jakarta.
Rapat kabinet yang dipimpin Presiden, pengambilan keputusan pemerintahan,
pelantikan pejabat negara, serta berbagai kegiatan kenegaraan lainnya masih
dilaksanakan di Jakarta. Demikian pula persidangan DPR, Mahkamah Agung,
dan Mahkamah Konstitusi masih berlangsung di Jakarta. Akan tetapi secara
normatif Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara berdasarkan Pasal
2 ayat (1) UU DKJ. Keadaan ini menimbulkan keraguan mengenai status hukum
kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut, apakah masih berkedudukan di
ibu kota negara atau hanya berada di wilayah sebuah provinsi biasa.
Selain itu, dalam praktik administrasi pemerintahan, berbagai dokumen resmi
negara, keputusan presiden, maupun peraturan perundang-undangan sering
mencantumkan bahwa suatu kebijakan ditetapkan atau dilaksanakan di ibu kota
negara. Apabila secara hukum tidak jelas di mana ibu kota negara tersebut
berada, maka dapat menimbulkan keraguan mengenai dasar normatif
13
kedudukan lembaga negara serta keabsahan administratif berbagai tindakan
pemerintahan.
Ketidakjelasan tersebut juga berdampak pada hubungan internasional, karena
hampir seluruh negara sahabat menempatkan kedutaan besarnya di Jakarta
dengan dasar bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia.
Apabila secara hukum Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara
sementara IKN juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara, maka dapat
menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan pusat pemerintahan
Indonesia dalam perspektif hukum internasional.
Dengan demikian, ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara
tersebut merupakan akibat langsung dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ,
sementara pemindahan ibu kota ke IKN belum ditetapkan melalui Keputusan
Presiden sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN.
Ketidakpastian tersebut kemudian berdampak pada ketidakjelasan struktur
ketatanegaraan serta kedudukan pusat pemerintahan negara.
Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut agar
setiap penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada aturan hukum
yang jelas dan memberikan kepastian hukum.
Dari uraian tersebut di atas terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata dan
logis antara berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ dengan kerugian konstitusional
Pemohon. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat norma tersebut secara
langsung maupun potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai
warga negara untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan pusat
pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1
ayat (3) UUD 1945.
PEMULIHAN
KEPASTIAN
HUKUM
MELALUI
DIKABULKANNYA
PERMOHONAN PEMOHON
Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
Pemohon harus menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang dialaminya
memiliki kemungkinan untuk dipulihkan melalui dikabulkannya permohonan.
Prinsip mengenai pemulihan kepastian hukum tersebut ditegaskan dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
14
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf e sebagai berikut.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi
Daerah Khusus Jakarta pada pokoknya tidak lagi menempatkan Jakarta
sebagai ibu kota negara. Sementara itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) masih menyatakan
bahwa kedudukan ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai
dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden.
Dengan demikian, sejak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ telah timbul
ketidaksinkronan norma hukum, karena di satu sisi Jakarta tidak lagi disebut
sebagai ibu kota negara, sedangkan di sisi lain secara hukum ibu kota negara
masih berada di Jakarta sampai adanya Keputusan Presiden yang menetapkan
pemindahan ibu kota. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai status ibu kota negara.
Bahwa dalam sistem ketatanegaraan, ibu kota negara merupakan pusat
penyelenggaraan pemerintahan, tempat berkedudukannya Presiden dan Wakil
Presiden, kementerian-kementerian, serta lembaga-lembaga negara seperti
DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,
kejelasan mengenai kedudukan ibu kota negara sangat penting untuk menjamin
kepastian mengenai pusat pemerintahan dan struktur ketatanegaraan.
Namun setelah berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ, Jakarta secara normatif
tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, sementara Ibu Kota Nusantara (IKN)
juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara karena Keputusan Presiden
mengenai pemindahan ibu kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 39
ayat (1) UU IKN belum diterbitkan. Akibatnya timbul ketidakjelasan mengenai di
mana
sebenarnya
pusat
pemerintahan
negara
Republik
Indonesia
berkedudukan secara hukum.
Padahal secara faktual seluruh aktivitas pemerintahan negara hingga saat ini
masih berlangsung di Jakarta. Rapat kabinet yang dipimpin Presiden,
pengambilan keputusan pemerintahan, pelantikan pejabat negara, serta
persidangan DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi masih
dilaksanakan di Jakarta. Akan tetapi secara normatif Jakarta tidak lagi disebut
sebagai ibu kota negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU DKJ. Keadaan ini
15
menimbulkan keraguan mengenai status hukum kedudukan lembaga-lembaga
negara tersebut.
Keadaan tersebut juga berdampak pada administrasi pemerintahan dan
hubungan internasional. Dalam berbagai dokumen resmi pemerintahan dan
keputusan negara, sering disebutkan bahwa suatu kebijakan ditetapkan di ibu
kota negara. Selain itu, hampir seluruh kedutaan besar negara sahabat berada
di Jakarta karena selama ini Jakarta dikenal sebagai ibu kota negara Republik
Indonesia. Apabila secara hukum Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota
negara sementara IKN juga belum secara efektif menjadi ibu kota negara, maka
timbul ketidakjelasan mengenai pusat pemerintahan Indonesia.
Dengan demikian, ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara
tersebut merupakan akibat langsung dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU DKJ,
sementara pemindahan ibu kota ke IKN belum ditetapkan melalui Keputusan
Presiden sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN.
Ketidakpastian tersebut kemudian berdampak pada ketidakjelasan struktur
ketatanegaraan
dan
kedudukan
pusat
pemerintahan
negara,
yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 serta berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
maka ketidaksinkronan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian
mengenai kedudukan ibu kota negara tersebut dapat dihilangkan. Dengan
demikian, kepastian hukum mengenai kedudukan ibu kota negara dan pusat
pemerintahan Republik Indonesia akan kembali jelas, sehingga kerugian
konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau setidak-
tidaknya tidak akan terjadi di kemudian hari.
Oleh karena itu, dikabulkannya permohonan ini akan memberikan kepastian
hukum dalam sistem ketatanegaraan serta menjamin terpenuhinya hak
konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, untuk memperoleh kepastian
hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3).
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi
seluruh persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (vide
16
Bukti P-7) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7 Tahun 2025 (vide Bukti P-
9), sehingga Pemohon berhak dan memiliki kepentingan konstitusional untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (vide Bukti P-
3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (vide Bukti P-4).
III.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
DISHARMONI
HORIZONTAL
ANTAR
UNDANG-UNDANG
YANG
MENIMBULKAN KEKOSONGAN STATUS KONSTITUSIONAL IBU KOTA
NEGARA
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
(selanjutnya disebut UU IKN) telah diundangkan dan berlaku secara umum
serta mengikat (erga omnes), yang di dalamnya mengatur pemindahan Ibu
Kota Negara melalui norma Pasal 39 ayat (1) sebagai norma bersyarat yang
menempatkan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya
status ibu kota negara.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Daerah Khusus
Jakarta (UU DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024,
sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(UU IKN) sebelumnya telah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022.
Dengan demikian, secara kronologis pembentukan peraturan perundang-
undangan, UU DKJ merupakan peraturan yang lahir kemudian (lex
posterior) dibandingkan dengan UU IKN.
Dalam teori hukum dan praktik penafsiran peraturan perundang-undangan
dikenal suatu asas yang fundamental, yaitu asas lex posterior derogat legi
priori, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru
mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lebih lama,
sepanjang kedua peraturan tersebut mengatur materi yang sama atau
berkaitan dalam ruang lingkup pengaturan yang serupa.
Berdasarkan asas tersebut, maka keberlakuan UU DKJ sebagai undang-
undang yang diundangkan pada tanggal 25 April 2024 memiliki kedudukan
17
sebagai lex posterior terhadap UU IKN yang diundangkan pada tanggal 15
Februari 2022. Oleh karena itu, dalam hal terdapat pengaturan yang saling
berkaitan atau berpotensi menimbulkan disharmoni norma antara kedua
undang-undang tersebut, maka secara doktrinal dan dalam teori
perundang-undangan berlaku prinsip bahwa ketentuan yang diatur dalam
UU yang lebih baru harus diprioritaskan penerapannya dibandingkan
dengan ketentuan dalam UU yang lebih lama.
Dengan demikian, secara sistematika hukum dan berdasarkan asas lex
posterior derogat legi priori, UU DKJ sebagai undang-undang yang lebih
baru memiliki kekuatan normatif untuk mengesampingkan atau setidak-
tidaknya menafsirkan ulang pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam
UU IKN, khususnya sepanjang berkaitan dengan status, kedudukan, dan
pengaturan mengenai Jakarta dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia setelah adanya kebijakan pemindahan ibu kota negara.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DKJ, Jakarta tidak lagi
dinyatakan sebagai Ibu Kota Negara, melainkan hanya ditetapkan sebagai
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan karakter kekhususan tertentu
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan nomenklatur
dan pengaturan tersebut secara normatif menunjukkan bahwa Jakarta tidak
lagi ditempatkan sebagai ibu kota negara dalam kerangka hukum yang
baru, sehingga secara hukum terjadi perubahan terhadap kedudukan
Jakarta yang sebelumnya dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Namun demikian, pada saat yang sama Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) masih secara
tegas mengatur bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap
berada di Jakarta sampai dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota
negara ke Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Presiden. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
Nusantara bersifat konstitutif, yaitu baru dapat berlaku secara hukum
setelah adanya tindakan hukum berupa penetapan Keputusan Presiden.
Akan tetapi, hingga saat ini Keputusan Presiden yang dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) UU IKN tersebut belum pernah ditetapkan, sehingga
secara hukum pemindahan ibu kota negara belum memperoleh dasar
18
konstitutif
yang
sah.
Keadaan
ini
pada
akhirnya
menimbulkan
ketidakjelasan mengenai status ibu kota negara dalam sistem hukum
nasional, karena di satu sisi Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota
negara dalam UU DKJ, sementara di sisi lain secara normatif pemindahan
ibu kota negara ke Nusantara juga belum berlaku karena syarat konstitutif
yang ditentukan oleh UU IKN belum terpenuhi.
4. Bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang memiliki kedudukan
hierarkis yang sama sebagai undang-undang dalam sistem peraturan
perundang-undangan telah menimbulkan suatu keadaan disharmoni
horizontal antar norma hukum. Disharmoni tersebut terjadi karena kedua
undang-undang tersebut mengatur objek ketatanegaraan yang sama, yaitu
mengenai kedudukan Jakarta dan proses pemindahan ibu kota negara,
namun pengaturannya tidak terhubung secara sistematis dan justru
menimbulkan konsekuensi hukum yang saling bertentangan.
Di satu sisi, melalui UU DKJ, Jakarta secara normatif tidak lagi dinyatakan
sebagai ibu kota negara karena nomenklatur “Daerah Khusus Ibukota
Jakarta” telah diubah menjadi “Daerah Khusus Jakarta”. Perubahan
tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Jakarta tidak lagi ditempatkan
sebagai ibu kota negara dalam sistem hukum nasional. Namun di sisi lain,
Pasal 39 ayat (1) UU IKN masih secara tegas menyatakan bahwa
kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta
sampai dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota negara ke Nusantara
melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian, secara normatif Jakarta
tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, tetapi secara konstitutif
pemindahan ibu kota negara juga belum terjadi karena syarat konstitutif
berupa Keputusan Presiden belum ditetapkan.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan situasi di mana Jakarta tidak lagi
berstatus ibu kota negara secara normatif, sementara Ibu Kota Nusantara
juga belum sah secara konstitutif sebagai ibu kota negara. Dengan kata
lain, dua undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat justru
menghasilkan keadaan di mana tidak terdapat satu norma yang secara
19
tegas dan konsisten menetapkan di mana ibu kota negara Republik
Indonesia berada pada saat ini. Kondisi ini tidak sekadar menimbulkan
perbedaan penafsiran, tetapi berpotensi melahirkan kekosongan status
konstitusional mengenai ibu kota negara dalam sistem hukum nasional.
Bahwa ibu kota negara merupakan unsur fundamental dalam struktur
ketatanegaraan, karena berkaitan langsung dengan kedudukan pusat
pemerintahan, tempat berkedudukannya lembaga-lembaga negara, serta
pusat penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, ketidakjelasan
mengenai status ibu kota negara bukanlah persoalan administratif biasa,
melainkan menyangkut struktur dasar penyelenggaraan negara. Apabila
dalam sistem hukum nasional tidak terdapat norma yang secara jelas dan
konsisten menetapkan kedudukan ibu kota negara, maka keadaan tersebut
menunjukkan adanya kekosongan status konstitusional yang bersifat
struktural dan fundamental.
Dengan demikian, disharmoni horizontal antara UU IKN dan UU DKJ tidak
hanya menimbulkan persoalan teknis peraturan perundang-undangan,
tetapi telah menciptakan keadaan di mana status ibu kota negara menjadi
tidak jelas dalam sistem hukum, yang pada akhirnya berpotensi
mengganggu kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara. Oleh
karena itu, untuk memulihkan kepastian hukum serta menjaga konsistensi
sistem ketatanegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penilaian konstitusional
terhadap norma-norma tersebut oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa kekosongan atau ketidakjelasan mengenai status ibu kota negara
yang terjadi dalam sistem hukum nasional pada dasarnya bukan
disebabkan oleh persoalan implementasi kebijakan pemerintahan maupun
oleh kelalaian presiden dalam menetapkan keputusan presiden mengenai
pemindahan ibu kota negara, melainkan merupakan akibat langsung dari
desain norma undang-undang itu sendiri, khususnya yang diatur dalam
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara. Norma tersebut mensyaratkan bahwa pemindahan ibu kota negara
baru dapat berlaku setelah adanya Keputusan Presiden, namun pada saat
yang sama norma tersebut tidak disertai dengan ketentuan pengaman
20
(safeguard clause), norma peralihan yang memadai, maupun mekanisme
jaminan kesinambungan status ibu kota negara selama masa transisi.
Akibatnya, ketika terjadi perkembangan hukum baru melalui undang-
undang lain yang berkaitan dengan status Jakarta, sistem hukum tidak
memiliki instrumen normatif yang secara tegas menjaga kepastian
mengenai kedudukan ibu kota negara.
Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang timbul
bukanlah persoalan administratif atau implementatif, melainkan persoalan
konstitusionalitas norma undang-undang (constitutional review). Dalam
konteks ini, yang dipersoalkan bukanlah apakah pemerintah telah atau
belum melaksanakan norma tersebut secara benar, tetapi apakah rumusan
norma
dalam
undang-undang
tersebut
telah
dirancang
secara
konstitusional sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan
menjaga tertib penyelenggaraan negara. Ketika suatu norma undang-
undang secara struktural membuka ruang terjadinya konflik norma,
multitafsir, atau bahkan kekosongan status terhadap unsur fundamental
negara seperti ibu kota negara, maka persoalan tersebut berada pada
ranah pengujian konstitusional norma oleh Mahkamah Konstitusi, bukan
pada ranah pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.
Bahwa dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap
pengaturan yang menyangkut struktur dasar penyelenggaraan negara
harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum. Demikian pula Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.
Oleh karena itu, apabila suatu norma undang-undang justru menimbulkan
ketidakjelasan mengenai status kelembagaan atau struktur dasar negara,
maka hal tersebut merupakan indikasi adanya cacat konstitusional dalam
perumusan norma yang patut untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, kekosongan atau ketidakjelasan status ibu kota negara
yang terjadi dalam perkara a quo tidak dapat dipandang sebagai akibat dari
kegagalan implementasi kebijakan pemerintah, melainkan merupakan
konsekuensi langsung dari ketidaksempurnaan desain norma dalam Pasal
21
39 ayat (1) UU IKN yang tidak menyediakan mekanisme pengamanan
norma selama masa transisi pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu,
penyelesaian terhadap persoalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui
koreksi
konstitusional
terhadap
norma
undang-undang,
sehingga
Mahkamah Konstitusi berperan untuk memulihkan kepastian hukum dan
menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa dalam perspektif prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus
didasarkan pada norma hukum yang jelas, konsisten, dan memberikan
kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, ibu kota negara merupakan
unsur fundamental dalam struktur ketatanegaraan, karena berfungsi
sebagai pusat kedudukan pemerintahan negara, tempat berkedudukannya
Presiden dan lembaga-lembaga negara, serta menjadi locus utama
penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, ibu kota negara
tidak hanya memiliki makna geografis atau administratif semata, tetapi juga
memiliki makna konstitusional yang berkaitan langsung dengan legitimasi
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
keberlangsungan
sistem
ketatanegaraan.
Lebih lanjut, keberadaan ibu kota negara juga menentukan locus
penyelenggaraan pemerintahan pusat, yaitu tempat di mana keputusan-
keputusan kenegaraan diambil, kebijakan nasional dirumuskan, serta
fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan. Oleh karena itu,
kepastian mengenai kedudukan ibu kota negara memiliki implikasi
langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan negara,
termasuk dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kegiatan
kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dalam sistem
negara hukum, seluruh tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang
jelas dan tidak boleh berada dalam keadaan yang menimbulkan keraguan
mengenai legitimasi atau kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan.
Oleh karena itu, keberadaan ibu kota negara tidak dapat dibiarkan berada
dalam kondisi yang tidak jelas, multitafsir, atau tanpa status hukum yang
22
pasti, karena keadaan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam sistem hukum dan mengganggu keteraturan penyelenggaraan
pemerintahan negara. Apabila status ibu kota negara tidak ditentukan
secara jelas dalam sistem hukum nasional, maka hal tersebut dapat
menimbulkan keraguan mengenai pusat penyelenggaraan pemerintahan,
kedudukan
lembaga-lembaga
negara,
serta
legitimasi
tindakan
pemerintahan yang dilakukan. Kondisi seperti ini pada akhirnya
bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya
kepastian hukum, keteraturan norma, dan konsistensi dalam pengaturan
struktur dasar ketatanegaraan.
7. Bahwa keadaan multitafsir serta kekosongan status konstitusional
mengenai kedudukan ibu kota negara yang timbul akibat ketidaksinkronan
norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya
bertentangan secara langsung dengan prinsip negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Dalam konsep negara hukum (rechtsstaat), setiap aspek
penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada norma hukum
yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi
penyelenggara negara maupun warga negara. Prinsip tersebut menuntut
agar sistem hukum nasional tersusun secara tertib, tidak saling
bertentangan, serta mampu memberikan pedoman yang pasti mengenai
struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara.
Bahwa dalam kerangka negara hukum tersebut, keberadaan norma hukum
yang menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan mengenai status suatu
unsur fundamental negara tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu
keteraturan dalam sistem ketatanegaraan. Ibu kota negara merupakan
salah satu unsur fundamental dalam struktur negara, karena berkaitan
langsung dengan kedudukan pusat pemerintahan, tempat beroperasinya
lembaga-lembaga negara, serta locus utama penyelenggaraan kekuasaan
negara. Oleh karena itu, status hukum ibu kota negara harus dirumuskan
secara tegas dan konsisten dalam sistem peraturan perundang-undangan
23
agar tidak menimbulkan keraguan mengenai di mana pusat pemerintahan
negara secara konstitusional berkedudukan.
Apabila dalam sistem hukum nasional justru muncul keadaan di mana
status ibu kota negara tidak dapat ditentukan secara pasti akibat konflik
atau ketidaksinkronan norma hukum, maka keadaan tersebut menunjukkan
adanya gangguan terhadap prinsip dasar negara hukum, khususnya prinsip
kepastian hukum (legal certainty), keteraturan norma (legal order), dan
kesinambungan sistem hukum (legal continuity). Ketidakjelasan tersebut
tidak hanya berdampak pada aspek normatif semata, tetapi juga berpotensi
menimbulkan keraguan terhadap legitimasi struktur penyelenggaraan
pemerintahan negara, karena pusat penyelenggaraan kekuasaan negara
tidak lagi memiliki dasar hukum yang tegas dan konsisten.
Dengan demikian, kondisi multitafsir dan kekosongan status konstitusional
mengenai ibu kota negara tersebut merupakan keadaan yang tidak sejalan
dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945, karena dalam negara hukum setiap unsur fundamental negara
harus
diatur
secara
jelas,
sistematis,
dan
tidak
menimbulkan
ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan koreksi konstitusional terhadap
norma yang menimbulkan keadaan tersebut agar kepastian hukum dan
keteraturan dalam sistem ketatanegaraan dapat kembali terjamin.
8. Bahwa selain itu, kondisi a quo juga telah menimbulkan pelanggaran
terhadap hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Ketentuan tersebut tidak hanya mengandung makna
perlindungan terhadap hak-hak individual warga negara, tetapi juga
mengandung kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan sistem
hukum yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam
pengaturan aspek-aspek fundamental penyelenggaraan negara. Prinsip ini
juga berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap
24
tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara harus memiliki dasar hukum
yang jelas dan dapat diprediksi oleh warga negara.
Bahwa dalam keadaan di mana status ibu kota negara menjadi tidak jelas
secara normatif, akibat adanya ketidaksinkronan antara pengaturan dalam
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang tentang
Daerah Khusus Jakarta, maka keadaan tersebut secara langsung
menimbulkan ketidakpastian mengenai di mana pusat pemerintahan
negara Republik Indonesia secara sah berkedudukan. Padahal ibu kota
negara merupakan locus utama penyelenggaraan kekuasaan negara,
tempat
berkedudukannya
lembaga-lembaga
negara,
serta
pusat
pengambilan keputusan pemerintahan yang mengikat seluruh warga
negara. Ketika status tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang tegas,
maka secara tidak langsung warga negara, termasuk Pemohon, berada
dalam
situasi
di
mana
dasar
legitimasi
dari
tindakan-tindakan
penyelenggaraan negara menjadi tidak sepenuhnya jelas dalam sistem
hukum.
Bahwa keadaan tersebut berdampak langsung pada hak Pemohon sebagai
warga negara untuk memperoleh kepastian mengenai struktur dan dasar
legitimasi penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam negara hukum,
warga negara berhak mengetahui secara pasti di mana pusat pemerintahan
negara berkedudukan, karena dari pusat pemerintahan tersebut lahir
berbagai keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintahan yang memiliki
kekuatan mengikat terhadap warga negara. Apabila secara normatif tidak
terdapat kejelasan mengenai status ibu kota negara, maka Pemohon
sebagai warga negara kehilangan kepastian hukum mengenai locus
penyelenggaraan kekuasaan negara yang menjadi sumber legitimasi
tindakan-tindakan pemerintahan yang berlaku terhadap dirinya.
Dengan demikian, kondisi multitafsir dan ketidakjelasan status ibu kota
negara tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dalam tataran sistem
hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga secara langsung berdampak pada
hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang dalam
konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
25
UUD NRI 1945 menuntut agar seluruh struktur dasar penyelenggaraan
negara
diatur
secara
jelas,
konsisten,
dan
tidak
menimbulkan
ketidakpastian bagi warga negara.
9. Bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dalam perkara a quo bukanlah
suatu keadaan yang bersifat hipotetis atau sekadar kemungkinan teoritis,
melainkan merupakan ketidakpastian hukum yang nyata, aktual, dan
memiliki daya ikat umum (erga omnes) dalam sistem hukum nasional. Hal
ini disebabkan karena Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)
dan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)
sama-sama telah diundangkan dan berlaku sebagai bagian dari sistem
peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara dan
penyelenggara negara. Dengan demikian, keberadaan kedua undang-
undang tersebut tidak lagi berada pada tataran wacana normatif, melainkan
telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dan harus
dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bahwa dalam praktik ketatanegaraan saat ini, pemerintahan negara
Republik Indonesia secara faktual masih dijalankan dari Jakarta, di mana
lembaga-lembaga negara seperti Presiden, kementerian, serta lembaga-
lembaga negara lainnya masih berkedudukan dan menjalankan fungsi
pemerintahan dari wilayah tersebut. Namun demikian, secara normatif
Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota negara dalam UU DKJ,
sementara pada saat yang sama pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota
Nusantara juga belum memperoleh dasar konstitutif melalui Keputusan
Presiden sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 ayat (1) UU IKN.
Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara realitas penyelenggaraan
pemerintahan (de facto) dengan kepastian pengaturan hukum (de jure)
mengenai kedudukan ibu kota negara.
Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang
bersifat aktual dan langsung memengaruhi sistem penyelenggaraan
negara, karena pada saat ini pemerintahan pusat masih dijalankan dari
Jakarta, namun tanpa dasar normatif yang sepenuhnya tegas dan
konsisten mengenai statusnya sebagai ibu kota negara. Keadaan ini bukan
sekadar potensi permasalahan di masa depan, melainkan telah terjadi dan
26
berlangsung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Oleh
karena itu, ketidakpastian hukum yang timbul dalam perkara ini merupakan
ketidakpastian yang nyata dan berlaku secara umum, karena menyangkut
keberlakuan norma undang-undang yang mengikat seluruh penyelenggara
negara dan warga negara.
Dengan demikian, keadaan multitafsir dan disharmoni norma antara UU
IKN dan UU DKJ telah menciptakan situasi di mana pusat pemerintahan
negara masih berjalan di Jakarta secara faktual, namun tanpa landasan
normatif yang tegas dan pasti mengenai status ibu kota negara. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum yang terjadi dalam
perkara a quo bersifat nyata, aktual, dan berdampak luas, sehingga
memerlukan penilaian konstitusional untuk memulihkan kepastian hukum
serta menjaga keteraturan dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia.
10. Bahwa permasalahan konstitusional dalam perkara a quo pada hakikatnya
bersumber langsung dari keberlakuan norma undang-undang, khususnya
dari ketidaksinkronan pengaturan antara undang-undang tentang ibu kota
negara dan undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta.
Ketidaksinkronan norma tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang
nyata berupa ketidakjelasan status ibu kota negara dalam sistem hukum
nasional. Karena persoalan ini berakar pada rumusan norma undang-
undang itu sendiri, maka permasalahan yang timbul bukanlah persoalan
implementasi kebijakan atau pelaksanaan administratif pemerintahan.
Bahwa oleh karena sumber persoalan terletak pada struktur dan
keberlakuan norma undang-undang, maka penyelesaiannya tidak dapat
dilakukan melalui kebijakan administratif, keputusan pejabat eksekutif,
ataupun melalui penafsiran sepihak oleh pemerintah. Dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan prinsip negara hukum,
penilaian terhadap konstitusionalitas norma undang-undang hanya dapat
dilakukan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir
akhir Undang-Undang Dasar, sehingga hanya melalui putusan Mahkamah
27
Konstitusi lah kepastian hukum terhadap konflik norma tersebut dapat
dipulihkan serta keteraturan sistem ketatanegaraan dapat kembali terjamin.
11. Bahwa koreksi konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon dalam
perkara a quo tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah Konstitusi
menetapkan secara langsung di mana ibu kota negara berada, maupun
mengambil alih kewenangan Presiden dalam menetapkan pemindahan ibu
kota negara. Kewenangan tersebut tetap berada pada Presiden
sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ibu kota negara.
Permohonan ini semata-mata bertujuan agar Mahkamah Konstitusi
memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39
ayat (1) UU IKN, sehingga norma tersebut tidak menimbulkan
ketidakjelasan dalam penerapannya.
Melalui
penafsiran
konstitusional
tersebut,
Mahkamah
Konstitusi
diharapkan dapat menutup kekosongan norma yang muncul selama masa
transisi pemindahan ibu kota negara, sekaligus memastikan bahwa status
konstitusional ibu kota negara tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan
berkesinambungan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam sistem
ketatanegaraan tetap terjaga tanpa mengubah pembagian kewenangan
antar lembaga negara, serta tetap menghormati peran Presiden dalam
proses penetapan pemindahan ibu kota negara sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya,
dapat dipahami secara jelas bahwa permasalahan yang timbul akibat
keberlakuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2023 serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta bukanlah persoalan
yang bersumber dari kebijakan pemerintahan ataupun dari pelaksanaan
administratif norma oleh pemerintah. Permasalahan tersebut justru berakar
pada desain dan keberlakuan norma undang-undang itu sendiri, yang
dalam pengaturannya menimbulkan keadaan ketidaksinkronan norma
sehingga melahirkan ketidakpastian hukum, potensi multitafsir, serta
kekosongan status konstitusional mengenai kedudukan ibu kota negara.
28
Keadaan ini menjadi sangat fundamental karena ibu kota negara
merupakan unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang berkaitan
langsung dengan locus penyelenggaraan pemerintahan, kedudukan
lembaga-lembaga negara, serta legitimasi tindakan pemerintahan yang
mengikat seluruh warga negara. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh
keberlakuan norma tersebut juga tidak hanya bersifat individual, tetapi
berlaku secara umum dan mengikat (erga omnes) dalam sistem hukum
nasional.
Oleh karena itu, permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui
kebijakan administratif atau melalui tindakan pemerintahan semata,
melainkan harus dinilai pada tataran konstitusionalitas norma undang-
undang. Dalam kerangka negara hukum, setiap norma undang-undang
harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, khususnya terhadap Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum yang menuntut adanya kepastian hukum, keteraturan norma, dan
kesinambungan sistem hukum dalam penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, pengujian terhadap norma a quo oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi merupakan suatu
keniscayaan konstitusional, agar kekosongan norma dapat ditutup, potensi
multitafsir dapat diakhiri, kepastian hukum dapat dipulihkan, serta hak
konstitusional warga negara tetap terlindungi dalam kerangka sistem
ketatanegaraan yang tertib dan konsisten. Untuk memperjelas dapat
diuraiankan dan penjelasan sebagai berikut:
A. Bahwa
Objek
Permohonan
A
Quo
Merupakan
Pengujian
Konstitusionalitas Norma, Bukan Persoalan Implementasi
Bahwa sejak awal perlu ditegaskan kepada Mahkamah Konstitusi
bahwa permasalahan hukum yang dimohonkan pengujian dalam
perkara a quo bukanlah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan
pemerintahan, tindakan administratif Presiden, maupun kebijakan teknis
dari organ negara lainnya. Permasalahan yang dipersoalkan oleh
Pemohon bersumber langsung dari rumusan norma undang-undang itu
sendiri, khususnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
29
2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (vide Bukti P-3). Dengan
demikian, objek permohonan ini berada pada tataran norma hukum
yang mengikat secara langsung, bukan pada tataran pelaksanaan
kebijakan oleh pemerintah.
Bahwa norma a quo sejak diundangkan telah memperoleh kekuatan
hukum mengikat secara umum (erga omnes) sebagaimana karakter
dasar dari setiap undang-undang dalam sistem hukum nasional. Artinya,
sejak saat pengundangannya, norma tersebut langsung berlaku dan
mengikat seluruh warga negara serta seluruh penyelenggara negara
tanpa harus menunggu adanya tindakan lanjutan dalam bentuk
keputusan administratif atau kebijakan eksekutif tertentu (vide Bukti P-
3). Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan oleh norma tersebut
muncul secara langsung dari keberlakuan undang-undang, bukan
sebagai akibat dari cara norma itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
oleh pemerintah.
Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional yang timbul dalam
perkara a quo tidak berkaitan dengan apakah Presiden telah atau belum
menerbitkan suatu Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota
negara, dan tidak pula menyangkut kebijakan pemerintahan dalam
menjalankan pembangunan atau pemindahan ibu kota negara.
Persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah desain,
struktur, dan rumusan norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu
Kota Negara (vide Bukti P-3) telah dirumuskan secara konstitusional
sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma,
maupun kekosongan status konstitusional mengenai ibu kota negara
dalam sistem ketatanegaraan. Dengan kata lain, yang dipersoalkan
adalah kesesuaian norma undang-undang tersebut dengan prinsip-
prinsip konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bukti P-4).
Bahwa karena permasalahan yang dipersoalkan bersumber langsung
dari keberlakuan norma undang-undang itu sendiri dan menimbulkan
akibat hukum secara langsung dalam sistem ketatanegaraan, maka
30
permohonan a quo secara jelas berada dalam ranah pengujian
konstitusionalitas norma (constitutional review). Ranah tersebut
merupakan
kewenangan
konstitusional
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bukti P-4), yang
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu,
permohonan ini tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menilai
kebijakan
pemerintah
atau
pelaksanaan
teknis
pemerintahan,
melainkan untuk menilai apakah norma undang-undang yang berlaku
telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga kepastian
hukum dan tertib penyelenggaraan negara dapat terjamin.
B. Bahwa Pasal 39 ayat (1) UU IKN Mengandung Cacat Konstitusional
Karena Membiarkan Kekosongan Status Ibu Kota Negara (dengan
Batu Uji Pasal 1 ayat (3)
Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2023 membangun suatu konstruksi hukum
pemindahan ibu kota negara yang bersifat bersyarat (conditional
transfer). Dalam norma tersebut ditentukan bahwa pemindahan ibu kota
negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara baru dinyatakan berlaku
setelah ditetapkannya Keputusan Presiden. Dengan demikian,
Keputusan Presiden ditempatkan sebagai syarat konstitutif yang
menentukan secara hukum beralihnya status ibu kota negara (vide Bukti
P-3). Artinya, sebelum Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, secara
hukum kedudukan ibu kota negara seharusnya tetap berada pada
kondisi yang jelas dan terjamin dalam sistem hukum.
Bahwa meskipun norma tersebut menempatkan Keputusan Presiden
sebagai syarat konstitutif pemindahan ibu kota negara, Pasal 39 ayat (1)
UU
IKN
tidak
disertai
dengan
pengaturan
yang
menjamin
kesinambungan status konstitusional ibu kota negara selama masa
transisi. Norma tersebut juga tidak memuat ketentuan pengaman
(safeguard clause) yang secara tegas melindungi keberlangsungan
31
status ibu kota negara sampai terpenuhinya syarat konstitutif tersebut.
Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang mencegah lahirnya pengaturan
lain melalui undang-undang yang memiliki derajat yang sama yang
dapat mengubah atau mengaburkan status ibu kota negara sebelum
Keputusan Presiden ditetapkan (vide Bukti P-3, vide Bukti P-8).
Bahwa ketiadaan pengaturan pengaman tersebut pada akhirnya
membuka ruang terjadinya disharmoni norma dalam sistem peraturan
perundang-undangan, yang kemudian terbukti dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (vide
Bukti P-5). Dalam undang-undang tersebut, melalui Pasal 2 ayat (1),
nomenklatur “Ibu Kota” pada Jakarta secara normatif telah dihapus
sehingga Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota negara. Padahal
pada saat yang sama Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu
kota negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN
belum pernah ditetapkan (vide Bukti P-3).
Bahwa sebagai akibat dari desain norma tersebut, telah muncul suatu
keadaan konstitusional yang tidak dapat dihindari, yaitu kekosongan
status konstitusional ibu kota negara, karena pada saat yang
bersamaan terjadi dua keadaan hukum yang saling berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan, yaitu:
Jakarta secara normatif tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota
negara, sebagaimana tercermin dalam pengaturan UU DKJ; dan
Ibu Kota Nusantara juga belum sah menjadi ibu kota negara secara
konstitutif, karena Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif
pemindahan ibu kota negara belum pernah ditetapkan (vide Bukti
P-3; vide Bukti P-5).
Bahwa dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, keberadaan ibu kota
negara merupakan unsur fundamental dalam struktur ketatanegaraan,
karena
berkaitan
langsung
dengan
locus
penyelenggaraan
pemerintahan pusat, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta
legitimasi tindakan negara. Oleh karena itu, keadaan di mana unsur
fundamental negara berada dalam kondisi tanpa status hukum yang
32
jelas dan pasti merupakan keadaan yang tidak sejalan dengan prinsip
negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keteraturan, dan
kesinambungan norma hukum. Dengan demikian, Pasal 39 ayat (1) UU
IKN (vide Bukti P-3) mengandung cacat konstitusional, karena melalui
desain normanya telah membuka kemungkinan terjadinya kekosongan
status ibu kota negara, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum dalam negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal
1 ayat (3) UUD NRI 1945.
C. Bahwa Kekosongan Status Ibu Kota Negara Bertentangan Dengan
Prinsip Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Indonesia
adalah negara hukum (rechtsstaat)” (vide Bukti P-4). Prinsip negara
hukum tersebut tidak hanya mengandung makna bahwa setiap
tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum,
tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum, keteraturan norma,
serta kesinambungan dalam struktur ketatanegaraan. Dalam
negara hukum, pembentukan dan penerapan norma harus
dirancang
sedemikian
rupa
sehingga
tidak
menimbulkan
kekosongan hukum, konflik norma, maupun keadaan yang
menyebabkan ketidakjelasan terhadap unsur-unsur fundamental
negara.
2. Bahwa dalam kerangka tersebut, penetapan dan penentuan status
ibu kota negara bukanlah persoalan administratif semata,
melainkan
merupakan
bagian
dari
struktur
fundamental
ketatanegaraan yang memiliki implikasi konstitusional yang sangat
mendasar. Ibu kota negara menentukan locus penyelenggaraan
kedaulatan negara, yaitu tempat di mana kekuasaan negara
dijalankan dan keputusan-keputusan kenegaraan diambil. Selain
itu, ibu kota negara juga berkaitan dengan legitimasi tindakan
pemerintahan pusat, karena keabsahan tindakan negara bertumpu
pada kejelasan kedudukan institusional pusat pemerintahan. Di
samping itu, kepastian mengenai ibu kota negara juga menentukan
33
keteraturan penyelenggaraan negara, karena sistem pemerintahan
nasional memerlukan kejelasan mengenai pusat pemerintahan
yang menjadi titik koordinasi seluruh aktivitas penyelenggaraan
negara.
3. Bahwa apabila suatu norma undang-undang justru menimbulkan
keadaan di mana status ibu kota negara menjadi tidak jelas atau
berada dalam kondisi tanpa status hukum yang pasti, maka
keadaan tersebut secara langsung mengganggu kesinambungan
struktur ketatanegaraan. Dalam konteks perkara a quo, Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (vide Bukti P-3) telah
menciptakan konstruksi hukum yang memungkinkan terjadinya
keadaan di mana ibu kota negara tidak memiliki status yang jelas,
karena norma tersebut tidak menjamin keberlanjutan status ibu kota
negara selama masa transisi pemindahan ibu kota. Akibatnya,
dapat muncul situasi di mana unsur fundamental negara berada
dalam kondisi tanpa landasan hukum yang tegas, yang pada
akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (vide Bukti P-4).
4. Bahwa dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip negara
hukum tidak dimaknai secara semata-mata deklaratif, melainkan
diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip operasional yang mengikat
pembentuk undang-undang. Di antara prinsip-prinsip tersebut
adalah larangan terjadinya kekosongan norma hukum (prohibition
of normative vacuum), keharusan menjaga kesinambungan struktur
ketatanegaraan, serta kewajiban negara untuk memastikan adanya
kepastian status hukum terhadap unsur-unsur fundamental negara.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi ukuran konstitusional dalam
menilai apakah suatu norma undang-undang telah disusun secara
sejalan dengan prinsip negara hukum.
5. Bahwa dalam konteks perkara a quo, ibu kota negara merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari struktur dasar ketatanegaraan
yang menentukan tempat berjalannya kekuasaan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, perubahan
34
atau pengaturan mengenai status ibu kota negara tidak dapat
dibenarkan secara konstitusional apabila menimbulkan keadaan
tanpa kepastian status hukum. Namun demikian, Pasal 39 ayat (1)
UU IKN (vide Bukti P-3) justru membuka kemungkinan terjadinya
kekosongan status konstitusional ibu kota negara, sehingga norma
tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut
adanya kepastian dan kesinambungan dalam pengaturan unsur-
unsur fundamental negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945 (vide Bukti P-4).
D. Bahwa
Norma
Pasal
39
ayat (1)
UU
IKN
Menimbulkan
Ketidakpastian Hukum Yang Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI 1945
Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum (vide Bukti P-4). Prinsip negara hukum tersebut mengandung
konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus
didasarkan pada norma hukum yang jelas, konsisten, dan tidak
menimbulkan pertentangan tafsir. Dalam kerangka negara hukum,
setiap norma undang-undang harus mampu memberikan kepastian dan
pedoman yang pasti bagi warga negara maupun penyelenggara negara
dalam memahami dan menjalankan sistem hukum serta tata kelola
ketatanegaraan secara tertib dan teratur.
Bahwa dalam perkara a quo, keberlakuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang tentang Ibu Kota Negara (vide Bukti P-3) secara bersamaan
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Daerah Khusus Jakarta (vide Bukti P-4) telah menimbulkan keadaan
multitafsir yang nyata terhadap dua hal yang sangat fundamental dalam
sistem ketatanegaraan. Pertama, mengenai di mana secara hukum ibu
kota negara Republik Indonesia berkedudukan, dan kedua, mengenai di
mana locus penyelenggaraan pemerintahan pusat yang sah dan
legitimate. Kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang
sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta berlaku
dalam waktu yang bersamaan, namun memberikan implikasi hukum
35
yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status
ibu kota negara dalam sistem hukum nasional.
Bahwa keadaan tersebut bukanlah persoalan yang bersifat teoritis atau
hipotetis, melainkan keadaan yang nyata, aktual, dan mengikat secara
langsung, karena kedua undang-undang tersebut telah diundangkan
dan berlaku secara umum (erga omnes) dalam sistem hukum nasional
(vide Bukti P-3; vide Bukti P-4). Dalam kondisi demikian, warga negara,
termasuk Pemohon, berada dalam situasi kehilangan kepastian
mengenai struktur dasar penyelenggaraan negara, khususnya terkait
dengan pusat pemerintahan nasional yang menjadi locus pelaksanaan
kekuasaan negara.
Bahwa oleh karena itu, Pasal 39 ayat (1) UU IKN (vide Bukti P-3) tidak
memberikan kepastian hukum sebagaimana dituntut oleh prinsip negara
hukum, melainkan justru membuka ruang terjadinya ketidakpastian
hukum yang bersifat struktural. Norma tersebut tidak memberikan
kejelasan yang memadai mengenai status ibu kota negara selama masa
transisi pemindahan ibu kota, sehingga bertentangan dengan prinsip
negara hukum yang menuntut adanya kepastian dan keteraturan norma
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (vide Bukti
P-4).
Bahwa
lebih
lanjut,
kepastian
hukum
dalam
negara
hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak
hanya menyangkut kepastian hak dan kewajiban warga negara dalam
arti individual, tetapi juga mencakup kepastian terhadap struktur dasar
dan kerangka penyelenggaraan negara (structural legal certainty).
Kepastian terhadap struktur negara merupakan prasyarat penting agar
warga negara dapat memahami, mempercayai, serta mematuhi sistem
hukum secara rasional, sekaligus menjaga legitimasi penyelenggaraan
negara dalam kerangka konstitusi.
Bahwa apabila suatu norma undang-undang justru membiarkan adanya
lebih dari satu tafsir, atau bahkan tidak memberikan kejelasan mengenai
status ibu kota negara, maka warga negara kehilangan kepastian
mengenai locus penyelenggaraan pemerintahan pusat yang sah.
36
Keadaan demikian menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam struktur
dasar penyelenggaraan negara yang seharusnya dijamin oleh prinsip
negara hukum. Oleh karena itu, kondisi tersebut merupakan keadaan
yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, karena sistem hukum
tidak lagi memberikan kepastian mengenai kedudukan pusat
pemerintahan negara sebagai unsur fundamental dalam struktur
ketatanegaraan.
E. Bahwa Permasalahan a quo Tidak Dapat Dibenarkan Sebagai
Persoalan Implementasi Norma
Bahwa dalam perkara a quo dapat saja muncul pandangan bahwa
persoalan pemindahan ibu kota negara merupakan semata-mata
persoalan implementasi kebijakan pemerintahan yang bergantung pada
diterbitkannya Keputusan Presiden. Namun demikian, pandangan
tersebut tidak tepat apabila dilihat dari perspektif konstitusional.
Permohonan ini tidak mempersoalkan tindakan Presiden, tidak pula
mempertanyakan apakah Presiden telah atau belum menjalankan
kewenangannya. Permohonan ini justru berangkat dari persoalan yang
lebih mendasar, yaitu rumusan norma undang-undang itu sendiri,
khususnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (vide
Bukti P-3), yang secara desain membuka kemungkinan terjadinya
ketidakjelasan mengenai status ibu kota negara.
Bahwa kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang
dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya telah muncul secara
langsung sebagai akibat dari keberlakuan norma tersebut, bahkan tanpa
menunggu adanya tindakan implementatif apa pun dari Presiden atau
pemerintah. Hal ini terjadi karena Pasal 39 ayat (1) UU IKN tidak
memberikan jaminan normatif mengenai kesinambungan status ibu kota
negara selama masa transisi sebelum terpenuhinya syarat konstitutif
berupa Keputusan Presiden (vide Bukti P-3). Dengan demikian,
persoalan yang timbul bukanlah akibat dari ada atau tidaknya
Keputusan Presiden (vide Bukti P-10), melainkan merupakan
37
konsekuensi yang secara inheren melekat pada konstruksi norma
undang-undang tersebut.
Bahwa lebih jauh lagi, desain norma dalam UU IKN tidak menutup
kemungkinan terjadinya perubahan atau pengaburan status ibu kota
negara melalui undang-undang lain yang memiliki kedudukan sederajat,
sebelum terpenuhinya syarat konstitutif pemindahan ibu kota
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1). Norma tersebut juga tidak
menyediakan mekanisme pengaman normatif (safeguard clause) yang
menjamin keberlangsungan status ibu kota negara selama masa
transisi. Hal ini dapat dilihat pula dari risalah pembahasan pembentukan
undang-undang tersebut (vide Bukti P-8), yang menunjukkan tidak
adanya pengaturan yang secara tegas menjaga kesinambungan status
ibu kota negara. Kondisi tersebut kemudian terbukti secara nyata
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah
Khusus Jakarta (vide Bukti P-5), yang secara normatif menghapus
status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Bahwa sepanjang Pasal 39 ayat (1) UU IKN tetap berlaku dalam
rumusan sebagaimana saat ini (vide Bukti P-3), maka potensi
kekosongan status konstitusional ibu kota negara akan terus melekat
secara inheren dalam norma tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya
tindakan implementatif dari Presiden atau pemerintah. Dengan kata lain,
sekalipun
pemerintah
menjalankan
kebijakan
secara
optimal,
ketidakpastian yang ditimbulkan oleh norma tersebut tetap akan ada
karena sumber persoalannya berada pada struktur norma undang-
undang itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan a quo tidak dapat
diposisikan sebagai persoalan implementasi kebijakan pemerintahan.
Bahwa dengan demikian, jelas bahwa permasalahan yang dimohonkan
pengujian dalam perkara a quo bukanlah persoalan kelalaian Presiden
ataupun kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Permasalahan tersebut merupakan cacat konstitusional pada tingkat
norma undang-undang, yang menimbulkan ketidakpastian terhadap
status ibu kota negara sebagai unsur fundamental dalam struktur
ketatanegaraan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan
38
melalui kebijakan administratif atau tindakan eksekutif, melainkan hanya
dapat dilakukan melalui pengujian konstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi, sebagai lembaga yang secara konstitusional berfungsi
sebagai pengawal dan penafsir akhir Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
F. Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang dan Wajib Memberikan
Koreksi Konstitusional
Bahwa Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan sebagai lembaga
yang memiliki fungsi konstitusional sebagai penjaga konstitusi (the
guardian of the constitution) sekaligus penafsir akhir konstitusi (the sole
interpreter of the constitution) (vide Bukti P-4). Dalam kedudukan
tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga memiliki
tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap
pengaturan yang menyangkut struktur dasar ketatanegaraan tetap
berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, apabila terdapat norma
undang-undang
yang
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian
konstitusional, konflik norma, atau bahkan kekosongan hukum terhadap
unsur fundamental negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
dan tanggung jawab untuk memberikan koreksi konstitusional demi
menjaga kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.
Bahwa dalam perkara a quo, koreksi konstitusional yang dimohonkan
oleh Pemohon tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah Konstitusi
menetapkan secara langsung ibu kota negara, dan tidak pula
dimaksudkan untuk memerintahkan Presiden dalam menjalankan
kewenangan konstitusionalnya. Kewenangan untuk menetapkan
pemindahan ibu kota negara tetap berada pada Presiden sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Permohonan ini
semata-mata dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi memberikan
penafsiran konstitusional yang mengikat (binding constitutional
interpretation) terhadap Pasal 39 ayat (1) UU IKN (vide Bukti P-3),
sehingga norma tersebut tidak menimbulkan kekosongan atau
39
ketidakjelasan mengenai status ibu kota negara selama masa transisi
pemindahan ibu kota.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi konstitusional yang
telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan secara jelas bahwa
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2023 (vide Bukti P-3) mengandung persoalan
konstitusional pada tingkat norma, yaitu:
a) norma tersebut tidak menyediakan jaminan kesinambungan status
ibu kota negara selama masa transisi pemindahan ibu kota;
b) norma tersebut membuka kemungkinan terjadinya kekosongan
status konstitusional ibu kota negara karena tidak disertai
mekanisme pengaman yang menjaga kesinambungan status
tersebut;
c) kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
(vide Bukti P-4), yang menuntut adanya kepastian dan keteraturan
dalam pengaturan struktur ketatanegaraan; dan
d) keadaan tersebut pada akhirnya berdampak pada hak warga negara
untuk memperoleh kepastian hukum karena struktur dasar
penyelenggaraan negara menjadi tidak memiliki kejelasan normatif
yang tegas.
Bahwa oleh karena norma a quo terbukti menimbulkan persoalan
konstitusional yang berdampak langsung terhadap struktur dasar
penyelenggaraan negara, maka norma tersebut patut dan beralasan
secara hukum untuk diuji serta diberikan koreksi konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi. Koreksi yang dimohonkan tersebut bukanlah
untuk mengambil alih kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya,
melainkan justru untuk menegakkan supremasi konstitusi, memastikan
konsistensi sistem hukum, serta menjaga agar penyelenggaraan negara
tetap berjalan secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan
prinsip negara hukum.
40
Bahwa dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
secara konsisten menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak
dibenarkan merumuskan norma yang menimbulkan kekosongan
hukum, ketidakpastian, ataupun ketidakteraturan terhadap unsur-unsur
fundamental
dalam
sistem
ketatanegaraan.
Dalam
berbagai
putusannya, Mahkamah juga telah mengembangkan doktrin penafsiran
konstitusional bersyarat (constitutional conditional interpretation)
sebagai salah satu instrumen koreksi konstitusional. Pendekatan
tersebut digunakan khususnya dalam keadaan di mana pembatalan
norma secara langsung justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, pemberian penafsiran
konstitusional terhadap Pasal 39 ayat (1) UU IKN untuk menutup
kekosongan status konstitusional ibu kota negara selama masa transisi
merupakan langkah yang sejalan dengan praktik dan pendirian
Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepastian hukum serta
kesinambungan sistem ketatanegaraan.
Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara, tetapi juga sekaligus
menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjaga kepastian hukum,
keteraturan norma, serta tertib penyelenggaraan negara. Dengan
demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan
memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana diperintahkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide
Bukti P-4), serta memastikan bahwa perubahan yang bersifat
fundamental dalam struktur ketatanegaraan tetap berada dalam
kerangka konstitusi.
G. Perbandingan Perkara No: 187/PUU-XXIII/2025 dan No: 270/PUU-
XXIII/2025
Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Petitum dalam permohonan a
quo, Pemohon memandang perlu terlebih dahulu menyampaikan
penjelasan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
terkait adanya permohonan pengujian terhadap Undang-Undang
41
tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang sebelumnya telah diajukan dan
diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Perkara Nomor
187/PUU-XXIII/2025 serta Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025. Kedua
perkara tersebut pada akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dengan pertimbangan
bahwa permohonan dinilai kabur (obscuur libel), sehingga Mahkamah
Konstitusi belum sampai pada tahap pemeriksaan dan penilaian
terhadap substansi konstitusionalitas norma yang dipersoalkan.
Bahwa oleh karena kedua perkara tersebut belum menyentuh dan
menguji secara mendalam substansi konstitusional dari norma Undang-
Undang Ibu Kota Negara, maka untuk memberikan gambaran yang
lebih jelas kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai posisi dan
perbedaan permasalahan yang diajukan dalam perkara a quo,
Pemohon merasa perlu untuk menampilkan perbandingan secara
singkat antara perkara sebelumnya dengan permohonan yang diajukan
saat ini. Perbandingan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk
membantu Mahkamah dalam memahami konteks permasalahan
konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dapat terlihat
dengan jelas letak persoalan konstitusional yang dimohonkan
pengujiannya dalam permohonan ini. Oleh karena itu, berikut Pemohon
sajikan perbandingan pokok-pokok permasalahan antara Perkara No:
187/PUU-XXIII/2025 dan No: 270/PUU-XXIII/2025 dengan permohonan
a quo sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi.
Perbandingan Putusan MK
No: 187/PUU-XXIII/2025 dan No: 270/PUU-XXIII/2025
Aspek
Putusan MK 187/PUU-
XXIII/2025
Putusan
MK
270/PUU-XXIII/2025
Pemohon
Astro Alfa Liecharlie
Zulkifli
Aspek
Putusan MK 187/PUU-
XXIII/2025
Putusan
MK
270/PUU-XXIII/2025
Objek
Pengujian
UU IKN + UU DKJ
beserta perubahan
Pasal 39 dan Pasal
41 UU IKN
42
Fokus
Permohonan
Percepatan
pemindahan ibu kota ke
Nusantara
Ketidakpastian
status
ibu
kota
akibat konflik UU
IKN dan UU DKJ
Masalah
utama
yang
didalilkan
Penundaan
pemindahan ibu kota
karena syarat Keppres
Konflik
norma
antara UU IKN dan
UU DKJ
Argumentasi
utama
Nusantara seharusnya
langsung menjadi ibu
kota sejak UU IKN
berlaku
Terjadi
dualisme
norma
mengenai
status
ibu
kota
negara
Pendekatan
hukum
Meminta percepatan
implementasi
pemindahan ibu kota
Meminta kepastian
norma dan tertib
penyelenggaraan
negara
Kerugian
konstitusional
yang didalilkan
Kemacetan, banjir,
polusi, ketimpangan
pembangunan karena
ibu kota belum pindah
Ketidakpastian
hukum mengenai
status ibu kota
negara
Sifat masalah
hukum
Lebih menyoroti
implementasi
kebijakan pemindahan
ibu kota
Menyoroti konflik
norma undang-
undang
Argumentasi
komparatif
internasional
Tidak menjadi fokus
utama
Menggunakan
perbandingan
Belanda dan
Malaysia
Inti persoalan
konstitusional
Perlu percepatan
pemindahan ibu kota
Kepastian status
ibu kota dalam
sistem hukum
H. Perbandingan/Perbedaan Nomenklatur “Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta” Dalam UU IKN dan “Daerah Khusus Jakarta” Dalam UU DKJ
Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:
"Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal
ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah
Khusus IBU KOTA JAKARTA ke Ibu Kota Nusantara dengan
Keputusan Presiden."
Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa secara normatif
status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara masih tetap melekat sampai
43
adanya penetapan pemindahan secara resmi melalui Keputusan
Presiden.
Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), terdapat
perubahan norma yang signifikan terhadap nomenklatur dan status
administratif wilayah Jakarta.
Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU DKJ yang
menyatakan:
"Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta."
Melalui ketentuan tersebut, frasa “Ibu Kota” secara eksplisit dihapus dari
nomenklatur provinsi, sehingga yang semula bernama “Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta” berubah menjadi “Provinsi Daerah Khusus
Jakarta”.
Perubahan norma tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap
pemaknaan frasa “Ibu Kota” sebagaimana tercantum dalam Pasal 39
ayat (1) UU IKN, karena frasa tersebut masih merujuk pada nomenklatur
lama “Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, sementara dalam
rezim hukum yang lebih baru melalui UU DKJ, frasa “Ibu Kota” telah
dihapuskan dari struktur nomenklatur provinsi Jakarta.
Oleh karena itu, demi menjaga konsistensi sistem hukum dan kepastian
hukum, Pemohon berpendapat bahwa frasa “Ibu Kota” dalam Pasal 39
ayat (1) UU IKN memerlukan koreksi pemaknaan (constitutional
interpretation) oleh Mahkamah Konstitusi, agar selaras dengan
ketentuan yang diatur dalam UU DKJ sebagai undang-undang yang
lebih baru.
Perbandingan
norma
antara
kedua
undang-undang
tersebut
disampaikan penjelasan dalam permohonan ini semata-mata untuk
membantu Majelis Hakim memahami perkembangan rezim pengaturan
mengenai status Jakarta, khususnya mengenai penggunaan frasa “Ibu
Kota” yang dalam UU DKJ telah dihapuskan, sehingga secara
sistematis menunjukkan bahwa pengaturan terbaru tidak lagi
44
menempatkan Jakarta sebagai “Daerah Khusus Ibu Kota”, melainkan
sebagai “Daerah Khusus Jakarta”.
Dengan demikian, keberlakuan UU DKJ sebagai undang-undang yang
lebih baru menimbulkan kebutuhan penafsiran konstitusional terhadap
frasa “Ibu Kota” dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN, agar tidak
menimbulkan ketidakselarasan norma serta ketidakpastian hukum
dalam sistem peraturan perundang-undangan.
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagaimana dalam
petitum berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
bahwa
selama
belum
ditetapkannya
Keputusan
Presiden
tentang
pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota
Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan
struktur ketatanegaraan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:
45
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas
nama Zulkifli;
2. Bukti P-2
:
Surat Kuasa Khusus Nomor: 121/SKK/UJI-UUIKN/II/2026
tanggal 12 Pebruari 2026;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bukti P-8
:
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi artikel berjudul “Penjelasan Mensesneg soal
Keppres IKN Belum Diterbitkan” bertanggal 01 Agustus
2024;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi judul artikel Pemerintah Masih Menjalankan
Fungsi Ibu Kota di Jakarta, HUT RI di Jakarta Tahun 2025,
Keppres IKN Belum Terbit, Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Secara Yuridis, dalam pemberitaan Kompas tanggal 23
Juli 2025;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
46
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menguji
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6898, selanjutnya disebut UU 21/2023), selanjutnya disebut UU
IKN, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[3.3]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan
Pemohon,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon.
47
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
48
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
sebagai berikut.
1.
Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya merupakan perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP [vide Bukti P-1].
2.
Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022,
yang menyatakan sebagai berikut:
“Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya
pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.”
3.
Bahwa Pemohon menjelaskan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
4.
Bahwa berlakunya norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 yang dimohonkan
pengujian merugikan hak konstitusional Pemohon baik secara langsung
maupun
potensial
karena
berlakunya
Pasal
dimaksud
menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara yang berdampak pada
ketidakjelasan struktur ketatanegaraan dan kedudukan pusat pemerintahan
negara;
5.
Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) mengakibatkan di
satu sisi Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, namun di sisi lain
secara hukum ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai adanya
Keputusan Presiden sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata
dan spesifik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang secara
langsung maupun potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai
49
warga negara, karena Pemohon berhak memperoleh kepastian hukum
mengenai struktur dan kedudukan pusat pemerintahan negara Republik
Indonesia;
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut
Mahkamah, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1]. Dalam hal
ini, sebagai warga negara Indonesia, Pemohon telah dapat menguraikan secara
spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yakni ketidakpastian hukum
mengenai status ibukota negara. Berkenaan dengan pengujian undang-undang
mengenai ibu kota negara, Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan
ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan materi/isi undang-
undang yang mempengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau
undang-undang yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan keterpenuhan
hak konstitusional setiap warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
25/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022, serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025]. Oleh karena itu, setiap
warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara.
Meskipun demikian, Pemohon harus tetap membuktikan dirinya adalah warga
negara Indonesia dan dalam permohonannya dapat menguraikan perihal adanya
kerugian yang dialaminya bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta
memiliki hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan
berlakunya undang-undang mengenai masalah ibu kota negara yang dimohonkan
pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah
dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dan memiliki
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian dimaksud bersifat
spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan, anggapan
50
kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas
dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) UU
3/2022, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 39 ayat (1) UU
3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)
yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, UU 2/2024 merupakan undang-undang yang lebih
baru yang memiliki kekuatan normatif untuk mengesampingkan atau setidak-
tidaknya menafsirkan ulang pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam UU
IKN, khususnya sepanjang berkaitan dengan status, kedudukan, dan pengaturan
mengenai Jakarta dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah
adanya kebijakan pemindahan ibu kota negara;
2. Bahwa menurut Pemohon, dalam ketentuan Pasal 2 UU 2/2024, Jakarta tidak
lagi dinyatakan sebagai Ibu Kota Negara, melainkan hanya ditetapkan sebagai
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan karakter kekhususan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat yang sama Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022
masih secara tegas mengatur bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota
negara tetap berada di Jakarta sampai dengan ditetapkannya pemindahan ibu
kota negara ke Ibu Kota Nusantara melalui Keputusan Presiden;
4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 UU 2/2024 dan Pasal 39 ayat (1) UU
3/2022 menimbulkan situasi di mana Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara
secara normatif, sementara Ibu Kota Nusantara juga belum sah secara konstitutif
sebagai ibu kota negara. Dengan kata lain, terdapat keadaan di mana tidak
terdapat satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan di mana ibu
kota negara Republik Indonesia berada saat ini sehingga selain menimbulkan
51
perbedaan penafsiran, juga berpotensi melahirkan kekosongan status
konstitusional mengenai ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang
berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan
negara, termasuk dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan
kegiatan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan;
5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 mengandung
cacat konstitusional karena membiarkan kekosongan status ibu kota negara
yang timbul akibat ketidaksinkronan norma dalam peraturan perundang-
undangan tersebut yang pada hakikatnya bertentangan secara langsung dengan
prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan
norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan
Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik
Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu, 11 Maret 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma
Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 diajukan pengujian kembali, karena sebelumnya norma
Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXIII/2025, yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November
2025; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 228/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan
52
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2026; dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 270/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2026. Berkenaan dengan
hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat dalam
Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat atau tidaknya dimohonkan pengujian
kembali. Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut.
Pasal 60 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan
telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila
terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal
tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan sebelumnya,
in casu Permohonan Nomor 187/PUU-XXIII/2025 dasar pengujian Pasal 6A ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
Permohonan Nomor 228/PUU-XXIII/2025 dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal
18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C
ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945; dan Permohonan Nomor 270/PUU-XXIII/2025 dasar pengujian Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun permohonan a quo
memakai dasar pengujian yang pernah dipergunakan dalam pengujian sebelumnya,
53
in casu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun
memiliki alasan yang berbeda dibandingkan dengan permohonan sebelumnya.
Dalam hal ini, jikalau dibandingkan dengan permohonan sebelumnya, permohonan
a quo mengemukakan alasan yang pada pokoknya menyatakan ketidaksinkronan
yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten
menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini. Akibatnya, selain
menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal
status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang
berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan,
termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan
kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun pengujian norma Pasal 39
ayat (1) UU 3/2022 telah pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah, namun oleh
karena terdapat alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan-permohonan
sebelumnya, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut
hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak
terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh
karena itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 dapat
dimohonkan
pengujian
kembali,
maka
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-
dalil Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab
oleh Mahkamah, apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama
belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara,
Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi
menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.
Terhadap persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon tersebut, UU
3/2022 merupakan ketentuan yang timbul dikarenakan ketiadaan undang-undang
yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Dalam hal ini,
norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu
Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai
54
dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.
Menurut Mahkamah, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan ketentuan yang
mengatur perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan
Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. Artinya, secara legal dan
politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses
pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden. Dengan demikian, dalam batas
penalaran yang wajar, selama keputusan presiden berkenaan dengan pemindahan
Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara
belum ditetapkan, ibu kota negara masih tetap berkedudukan di Jakarta.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU 3/2022, telah pula
diundangkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007), in casu UU 2/2024
pada tanggal 25 April 2024. Dengan diundangkannya UU 2/2024, penamaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus
Jakarta. Perubahan penamaan tersebut diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU
2/2024 yang menyatakan, “Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. Menurut
Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39
ayat (1) UU 3/2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status
konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-
tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara,
kegiatan penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Ihwal kekhawatiran dimaksud, menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma
Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 a quo harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya
dengan norma Pasal 73 UU 2/2024 yang menyatakan, “Undang-Undang ini mulai
berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ke Ibu Kota Nusantara”. Pengertian “berlaku” dalam norma Pasal 73 UU 2/2024,
kekuatan berlaku dan mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota
negara adalah ketika Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
55
Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden. Berkenaan dengan waktu dimaksud,
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-
XXIV/2026, yang diucapkan sebelumnya, menegaskan, “Apabila diletakkan dalam
konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024
terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden
mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara” [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, hlm. 84-85]. Hal demikian dimungkinkan,
berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menyatakan
bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya, dalam konteks permohonan
a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara
tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum
Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1)
UU 3/2022 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan
peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan lbu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan
norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 telah ternyata sesuai dengan prinsip
negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
56
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim
57
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rizki Amalia
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898, selanjutnya disebut UU 21/2023), selanjutnya disebut UU IKN, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP [vide Bukti P-1]. 2. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022, yang menyatakan sebagai berikut: “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.” 3. Bahwa Pemohon menjelaskan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa berlakunya norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 yang dimohonkan pengujian merugikan hak konstitusional Pemohon baik secara langsung maupun potensial karena berlakunya Pasal dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara yang berdampak pada ketidakjelasan struktur ketatanegaraan dan kedudukan pusat pemerintahan negara; 5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) mengakibatkan di satu sisi Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, namun di sisi lain secara hukum ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai adanya Keputusan Presiden sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dan spesifik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang secara langsung maupun potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai 49 warga negara, karena Pemohon berhak memperoleh kepastian hukum mengenai struktur dan kedudukan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia; Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1]. Dalam hal ini, sebagai warga negara Indonesia, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yakni ketidakpastian hukum mengenai status ibukota negara. Berkenaan dengan pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara, Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan materi/isi undang- undang yang mempengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025]. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai ibu kota negara. Meskipun demikian, Pemohon harus tetap membuktikan dirinya adalah warga negara Indonesia dan dalam permohonannya dapat menguraikan perihal adanya kerugian yang dialaminya bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang mengenai mas
