71/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 71/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Hermawanto. S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Perumahan Banjar Wijaya Cluster Yunani Blok B49/58 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – Banten. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait POLRI; 2 Membaca Keterangan Amicus Curiae Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PUU/PAN.MK /AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 2 Mei 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah melalui e-mail pada tanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU Mahkamah Konstitusi “) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Dalam hal suatu undang -undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: “Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: Pasal 2 ayat (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Bahwa objek permohonan a quo adalah frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.” 10. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” 11. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 harus memenuhi syarat yaitu: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 5 b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 12. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan beralukanya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 13. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Pemohon menganggap dengan adanya frasa “... atau tidak langsung...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Bahwa hak konstitusional Pemohon dalam profesinya sebagai Advokat, dalam menjalankan tanggungjawabnya selaku kuasa hukum, selaku konsultan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan mendampingi, mewakili, atau memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak hukum tersangka, terdakwa, atapun memberikan pemahaman hukum kepada siapapun termasuk masyarakat, calon saksi, saksi, potensial akan dirugikan karena dengan berlakunya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo yang bisa ditafsirkan secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagai tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara “tidak langsung” penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 6 15. Bahwa hak konstitusional Pemohon dalam profesinya sebagai advokat, karena Pemohon adalah penegak hukum, yang memiliki tanggungjawab untuk tegaknya hukum dan keadilan, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 16. Bahwa sebagai penegak hukum, Profesi Advokat mengemban misi mulia menjadi bagian penting dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana Penjelasan Umum UU Advokat ; “Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.” 17. Bahwa Pemohon sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat telah bersumpah sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Advokat, Sumpah advokat juga menegaskan : “Demi Allah, saya bersumpah” Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” 18. Bahwa dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum, Pemohon juga berhak melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, sebagaimana dirumuskan pada Pasal (1) angka 2 UU Advokat yang rumusannya sebagai berikut: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” 7 19. Bahwa oleh karenanya Pemohon selaku Advokat merasa hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 potensial akan dilanggar dengan berlakunya rumusan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, dan menganggap apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. 20. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pertama: Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1). Kedua: Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, sebagai penegak hukum yang merupakan pilar tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yang secara otomatis memiliki tanggungjawab hukum untuk tegaknya hukum dan hak asasi manusia, memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya, serta proses peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, yang dibuktikan dengan kartu tanda Advokat (KTA) (Bukti P-2) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-3). Dan Pemohon dengan profesinya sebagai Advokat yang berhak membela kepentingan hukum kliennya baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Ketiga: Kerugian Konstitusional Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: 1) hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2) hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 8 3) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Rumusannya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) 21. Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon berlakunya frasa “ ...atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh karenanya bertentangan dengan UUD NRI 1945. 22. Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki legal standing sebagai Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dalam pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berkaitan dengan imunitas advokat, yang rumusannya “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar pengadilan”. Dengan demikian, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dalam profesinya selaku Advokat, dalam rangka permohonan a quo pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK tersebut, telah memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 9 adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. III. PERMOHONAN A QUO BUKAN PENGULANGAN ATAU PENGUJIAN KEMBALI 23. Bahwa sebelum Permohonan a quo diajukan, Pasal 21 UU Tipikor telah menjadi perkara pengujian (uji materiil) di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah, setidaknya yang Pemohon temukan sebagai berikut : a) PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023 b) PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019 Perkara Nomor Nomor 27/PUU-XVII/2019 Objek Permohonan frasa “secara langsung dan tidak langsung” Pasal 21 UU Tipikor. Amar Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan Hukum bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU Tipikor. c) PERKARA NOMOR: 7/PUU-XVI/2018 Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 Objek Permohonan Pasal 21 UU Tipikor Perkara Nomor 64/PUU-XXI/2023 Objek Permohonan Pasal 21 UU Tipikor (secara keseluruhan) Amar Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut Pertimbangan Hukum [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena adanya ketidakjelasan kedudukan hukum, posita yang tidak relevan, serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 10 Amar Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Pertimbangan Hukum Bahwa Pasal 21 UU Tipikor tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU Tipikor, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud. Dengan demikian telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 perkara tersebut diatas, jika dihubungkan dengan objek permohonan a quo frasa “... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor menunjukkan adanya perbedaan objek permohonan pada perkara yang telah diputus dengan objek permohonan a quo. 24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 11 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 25. Juga di rumuskan pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) diatur lebih lanjut sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Permohonan a quo bukan pengulangan atau pengujian kembali (Nebis in Idem) dari perkara sebelumnya. Hal ini dikarenakan: a. Adanya perbedaan objek, bahkan sangat berbeda karena perkara aquo termasuk penjelasannya. b. Adanya penambahan Pasal Batu Uji dalam UUD NRI 1945, yakni menjadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang belum pernah diajadikan batu uji pada permohonan sebelumnya. c. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 8/2011 ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” IV. ALASAN PERMOHONAN Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut : A. MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 27. Bahwa objek Permohonan adalah frasa “... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo terhadap UUD NRI 1945. 28. Bahwa frasa “... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 UU Tipikor, menjadikan rumusan perbuatan Pasal 21 UU Tipikor tidak pasti, rumusan 12 yang tidak jelas, tentang “jenis perbuatan seperti apa, perbuatan tidak langsung yang seperti apa, perbuatan tidak langsung yang dilakukan dimana, perbuatan tidak langsung yang dilakukan kapan, yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana “mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (obstruction of justice/OOJ). 29. Bahwa Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor yang terusmuskan “Cukup Jelas” juga menjadi objek permohonan, karena dengan rumusan “cukup jelas” justru menjadikan norma Pasal 21 Tipikor “TETAP TIDAK JELAS” karena tidak memberikan penjalasan apapun pada rumusan norma batang tubuh. Padahal penjelasan suatu norma dimaksudkan untuk memberikan rincian makna dari norma batang tubuh sebagaimana UU 12/2011 yang merumuskan pada Poin 176 halaman 138 “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 30. Bahwa oleh karenanya objek Permohonan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor menjadikan rumusan perbuatan Pasal 21 UU Tipikor tidak pasti, rumusan yang tidak jelas, tentang “jenis perbuatan seperti apa, perbuatan tidak langsung yang seperti apa, perbuatan tidak langsung yang dilakukan dimana, perbuatan tidak langsung yang dilakukan kapan, yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana “mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (obstruction of justice/OOJ), dengan uraian sebagai berikut: a) Kaburnya batas tanggung jawab pidana, siapa pelaku utama sebagai subjek hukum yang patut dimintai pertanggungjawaban, termasuk jika perbuatan melalui orang lain tanpa memberi instruksi secara eksplisit, apakah tetap dianggap bersama-sama melakukan obstruction “secara tidak langsung” ? 13 b) Berpotensi kriminalisasi luas, kepada setiap orang bisa dijerat, meski tidak tahu tindakannya menyebabkan obstruction, bahkan tidak memiliki intensi jahat secara langsung. Seperti acara resmi formal berupa seminar, talkshow hukum, konsultasi hukum, pertemuan profesional, atau tindakan administratif yang bisa saja dianggap menghambat proses hukum oleh penegak hukum (penyidik). c) Adanya potensi tumpang tindih dengan delik penyertaan (Pasal 55 KUHP): karena perbuatan tidak langsung bisa masuk dalam penyertaan (menyuruh, membantu). 31. Bahwa oleh karenanya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor melanggar prinsip kepastian hukum, karena mengandung ambiguitas norma, menjadikan tidak jelas kualifikasi perbuatan seperti apa yang bisa dipidana pada Pasal 21 UU Tipikor, berdampak membahayakan Pemohon (bahkan setiap orang) bisa dijadikan objek kriminalisasi atau dalam dunia akademik disebut “malicious prosecution” yang dimaknai sebagai “tuntutan hukum atau penuntutan pidana terhadap seseorang tanpa dasar yang jelas, tanpa jenis perbuatan yang jelas, atau atas dasar yang dibuat-buat”. 32. Bahwa pada praktiknya ciri kepastian hukum dalam materi muatan regulasi hukum pidana direfleksikan melalui asas legalitas (principle of legality). Bentuk pengejawantahan asas legalitas maka rumusan pasal harus mengakomodir tiga prinsip, yakni prinsip tertulis (lex scripta), prinsip jelas (lex stricta) dan prinsip cermat (lex certa). Tertulis dalam arti kepastian hukum formal (formal legal certainty), jelas dalam arti tidak ambigu (clear and unambiguous), cermat harus ditafsirkan secara sempit (narrowly interpreted) (Abdullah, 2013). Asas legalitas penting karena dalam hukum pidana asas legalitas berfungsi untuk mengatur distribusi hukuman yang adil (Westen, 2006). Ruang lingkup kepastian hukum meliputi materi muatan peraturan perundang-undangan dan implementasi, demikian juga dengan keadilan. 33. Bahwa tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), 14 menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara. 34. Bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan norma hukum pidana, mengakibatkan warga negara tidak dapat memperkirakan dengan jelas batasan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Hal ini bertentangan dengan prinsip lex certa dalam hukum pidana, yaitu bahwa hukum pidana harus jelas dan tidak multitafsir. Hans Kelsen (Reine Rechtslehre / The Pure Theory of Law) menyatakan bahwa norma hukum harus ditentukan secara tepat agar dapat memberikan prediktabilitas terhadap perilaku hukum warga negara. Dan dipertegas oleh Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964) menyebutkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip, salah satunya adalah clarity (kejelasan). Hukum yang kabur atau tidak jelas adalah cacat secara moral dan tidak dapat dikatakan adil. 35. Bahwa Asas kepastian hukum dan kejelasan norma hukum menyatakan “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya secara jelas terlebih dahulu.” Hal ini menegaskan hukum pidana harus secara jelas rumusan norma perbuatan apa yang dilarang dan tidak dilarang serta ketentuan sanksinya. Oleh karena itu, objek permohonan a quo pada Pasal 21 UU Tipikor dengan terdapat frasa “… atau tidak langsung” menjadikan rumusan perbuatannya pada Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas, tanpa batasan yang jelas, membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak seharusnya dikenai sanksi pidana. Hal Ini melanggar prinsip “nulla poena sine lege certa”, yaitu keharusan adanya kepastian dan kejelasan dalam norma perbuatan pidananya. 36. Bahwa frasa “… atau tidak langsung” juga bertentangan dengan prinsip pembentukan Undang-Undang (UU No. 12/2011) yang harus memenuhi syarat materil, yakni disusun secara cermat, rasional, dan jelas dan oleh karenanya ketentuan yang tidak jelas bertentangan dengan asas due process of law dan mengganggu legitimate expectation masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara adil. 37. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya (misalnya Putusan No. 003/PUU-IV/2006) menyatakan bahwa suatu norma yang tidak memenuhi syarat kejelasan pengertian dapat menyebabkan pelanggaran 15 terhadap hak konstitusional warga negara, sebagaimana Pertimbangan hukum Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006: “Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: 1) Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada; 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta; 3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot; Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan76 berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan; Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 16 38. Bahwa karena rumusan frasa ".. atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjadikan norma hukum Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas dan multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan advokat (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya, karena Advokat dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari pembelaan hukum terhadap kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan. Ketidakpastian ini juga dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi Pemohon, Klien Pemohon, maupun masyarakat, oleh karenanya rumusan frasa ".. atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dan penjelasnnya bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum (legal certainty), yang merupakan bagian dari asas negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. B. MELANGGAR HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI MENGELUARKAN PENDAPAT SEBAGAIMANA PASAL 28E AYAT (3) UUD NRI 1945 39. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." 40. Bahwa kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Namun, dalam praktik hukum pidana, kebebasan ini bisa terancam ketika norma-norma pidana tidak dirumuskan secara jelas dan pasti. 41. Bahwa sebagaimana telah diuraian pada alasan permohonan pada Poin A diatas, dengan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo yang mengandung ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas legal certainty, oleh karenanya Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konfrensi pers, dll. 42. Bahwa jika suara publik dianggap oleh penyidik/berdasarkan penilaian subjektif penyidik “menghalangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan”, karena secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum pada aparat penegak hukum, maka akan ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi 17 dan ancaman pada rasa aman dalam berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, padahal kebebasan menyampaikan pendapat dan rasa aman itu sendiri merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. 43. Disisi lain, bentuk perbuatan dan tingkat mempengaruhinya, sangat subjektif dari aparat penegak hukum, karena dilakukan secara “tidak langsung”, oleh karenanya frasa frasa “...atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, menjadikan rumusan Pasal 21 UU Tipikor sangat melebar, tidak pasti batasannya, ambigu, multi tafsir, abstrak, dan sangat tergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Oleh karenanya berbahaya bagi kebebasan berekpresi dan bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dialam demokrasi dan bertentangan dengan hak konstitusinal Pemohon Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. C. MELANGGAR HAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN, SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI 1945 44. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." 45. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan makna secara konstitusional: a) Negara wajib menciptakan situasi hukum yang menjamin rasa aman warga. b) Ancaman ketakutan yang dimaksud bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, sosial, bahkan hukum—misalnya takut dikriminalisasi karena norma hukum yang kabur. 46. Bahwa jika norma hukum tidak mengandung asas kepastian hukum, maka: 1) Timbul rasa takut dan ketidakpastian pada Pemohon termasuk masyarakat dalam berbuat/tidak berbuat sesuatu, termasuk pemohon dalam menjalankan profesinya. 2) Rasa aman warga terganggu karena tidak tahu batasan hukum yang jelas, termasuk pada Pemohon karena tidak jelas perbuatan “tidak langsung” yang seperti apa yang dianggap sebegai obstruction of 18 justice/menghalangi proses hukum sebagaimana rumusan Pasal 21 UU Tipikor. 47. Bahwa oleh karenanya norma hukum yang tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana objek permohonan a quo mencederai hak atas rasa aman, karena menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian pada Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat ketika mendampingi, mewakili, dan memberikan bantuan hukum kepada klien didalam maupun diluar pengadilan, hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. D. MENYIMPANG DARI SEMANGAT KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 48. Bahwa frasa “... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor menyimpang dari semangat Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 49. Bahwa semangat dalam Konvensi PBB Anti Korupai 2003 dalam perkara Obtruction of justice/merintangani proses peradilan perkara korupsi, menurut Pemohon adalah dalam bentuk “perbuatan fisik yang secara langsung dilakukan oleh pelaku”, bukan “perbuatan tidak langsung” sebagaimana rumusan norma (delik) pada objek permohonan a quo. Hal ini sebagaimana di rumuskan pada Pasal 25 UNCAC: Article 25. Obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official. Terjemahan: Pasal 25. 19 Obstruction of Justice (Menghalangi Proses Peradilan) Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai kejahatan - kejahatan, apabila dilakukan dengan sengaja: a) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan – kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini; b) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur dalam pelaksanaan tugas – tugas resmi seorang hakim atau seorang atau pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatan – kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. (United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 – Terjemahan tidak resmi oleh: Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004) hal: 39-40). 50. Bahwa oleh karenanya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor tidak bersesuaian bahkan menyimpang dengan upaya singkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. E. BERTENTANGAN DENGAN UN BASIC PRINCIPLES ON THE ROLE OF LAWYERS (1990) 51. Bahwa Advokat sebagai profesi penegak hukum telah ditegaskan melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dalam praktek Advokat secara Internasional berlaku dan terikat secara moral pada UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) atau sering dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Dasar PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) tentang Peran Advokat. 52. Bahwa Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat sekalipun bukan dalam bentuk Konvensi namun merupakan dokumen penting dari PBB yang memberikan pedoman global untuk menjamin kemerdekaan, keamanan, dan perlindungan hukum profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan berkeadaban. 20 53. Bahwa UN Basic Principles on The Role of Lawyer (1990) memberikan pedoman sekaligus bentuk perlindungan pada profesi Advokat, seperti: Pertama, Prinsip Independensi Advokat (Prinsip 16-18), dimana Negara wajib menjamin bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, intimidasi, atau intervensi. Dan Advokat tidak boleh diidentifikasi secara pribadi dengan klien atau perkara yang ditanganinya (Prinsip 18). Hal ini memberikan perhatian bahwa Negara wajib melindungi advokat dari kriminalisasi atas pembelaan hukum yang sah, termasuk misalnya dituduh obstruction of justice hanya karena membela klien secara aktif, baik didalam maupun di luar pengadilan. Kedua, Prinsip Kerahasiaan Komunikasi (Prinsip 22). Prinsip ini menekankan bahwa Komunikasi antara advokat dan klien harus dirahasiakan sepenuhnya, dan tidak boleh diungkap tanpa persetujuan klien atau kecuali dibenarkan oleh hukum dalam batas yang sangat ketat. Hal ini menegaskan adanya batasan yang memberikan perlindungan kepada Advokat dari tindakan penyadapan, pemeriksaan email/telepon, atau penggunaan komunikasi sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek permohonan a quo frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor yang menjadikan Pasal 21 UU Tipikor mengandung ketidakpastian hukum, berpotensi bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) yang berdampak pada hilangnya perlindungan pada profesi advokat. F. POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (ABUSE OF POWER) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 55. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Alasan Permohonan pada Poin A, B, C, D, dan E tersebut diatas, objek permohonan aquo frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor, menjadikan norma Pasal 21 UU Tipikor multitafsir, norma yang abstrak, membuka peluang penafsiran yang meluas pada tindak pidana Pasal 21 UU Tipikor yang bisa bersifat subjektif dan represif oleh aparat penegak hukum tentang tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menekan atau mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu 21 termasuk Advokat (Pemohon) tanpa dasar hukum yang jelas, terjadinya overkriminalisasi, bahkan penegakan hukum yang tidak proporsional. 56. Bahwa akibatnya, hukum bukan menjadi pelindung hak warga negara, tetapi alat kekuasaan yang represif. Montesquieu dalam De l’esprit des lois (1748) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani akibat penumpukan kekuasaan dan penafsiran sepihak, dan Friedrich A. Hayek dalam The Constitution of Liberty (1960) memperingatkan bahwa hukum yang tidak memberikan batasan kekuasaan negara akan cenderung menjadi alat penindasan terhadap kebebasan individu. Bahkan memungkinkan terjadinya krisis kriminalisasi yang tidak perlu (unnecessary criminalization) dan kriminalisasi berlebih (overcriminalization). 57. Bahwa rumusan norma yang tidak jelas pada objek permohoan a quo dapat disalahgunakan dan menabrak prinsip perlindungan profesi advokat, prinsip kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien (privileged communication) yang merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat dan sistem peradilan yang adil (fair trial). Prinsip ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Pasal 14 ICCPR). Diakui secara universal sebagai hak klien dan kewajiban advokat. Hal ini diperlukan agar klien dapat berbicara secara terbuka kepada Advokat atau penasihat hukumnya tanpa rasa takut. 58. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas pengadilan yang adil. Dalam konteks ini, advokat sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjamin hak- hak tersebut. Oleh karenanya potensi kriminalisasi terhadap advokat karena rumusan norma yang ambigu pada ketentuan objek permohonan a quo (obstruction of justice) sama dengan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip- prinsip ICCPR. 59. Bahwa oleh karenanya rumusan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum (legal certainty), jaminan perlakuan yang sama dan adil, dan hak perlindungan hukum yang 22 merupakan bagian dari asas negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan semua uraian alasan permohonan tersebut diatas, frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan a quo, melanggar hak atas kepastian hukum dan prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3), melanggar kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) serta melanggar hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, dan dalam kontek perjanjian internasional objek permohonan menyimpang dari ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC, 2003) yang telah diratifikasinya, termasuk mengabaikan prinsip-prinsip Dasar PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) tentang Peran Advokat. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seyogyanya menyatakan objek permohonan aquo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat demi menjaga supremasi konstitusi dan negara hukum yang demokratis. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 23 Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Advokat Pemohon 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan UUD NRI Tahun 1945 5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel Jurnal Crepido Volume 1, Nomor 01, Juli 2019, judul: Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel Jurnal Mahadi Volume 1 No. 1 Januari 2022, Judul: Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. 8. Bukti P-8 : Fotokopi print out Berita Online dari Kompas.com pada tanggal 22 April 2025 pukul 02.04 WIB dengan judul: 3 Tersangka Perintangan Kasus: Advokat, Dosen, Hingga Direktur JakTV 9. Bukti P-9 : Fotokopi print out Berita Online dari Tempo.co pada tanggal 22 April 2025 pukul 06.45 WIB dengan judul: Alasan Kejagung TEtapkan Direktur JakTV Tersangka Perintahan Penyidikan. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Media Online Tempo.co 8 Mei 2025 pukul 08.27 wib “Kronologi Kejagung Tetapkan Bos Buzzer Tersangka Perintangan Penyidikan”. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan dan Penilaian Dewan Pers tentang Penegakan Kode Etik Jurnalistik dalam perkara dugaan penghalangan penyidikan yang dilakukan oleh Tian bahtiar, Direktur Peberitaan JakTV tertanggal 8 Mei 2025. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Online Harian Jogja dengan judul: Kasus Novel Baswedan, KPK Diminta Perhatikan Unsur Perintangan Penyidikan, Sabtu 20 Juni 2020. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita online Komas.com judul: Eks Penyidik Sebut KPK Harus Tetapkan Firli Tersangka Perintangan Kasus Harun Masiku, 11/05/2025, 10:46 WIB. 24 Selain itu Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. A. PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL 1. Setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari 2023, bangsa Indonesia telah memiliki politik hukum pidana yang baru. Meskipun berdasarkan Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP UU ini baru mulai berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau baru berlaku pada 2 Januari 2026, namun adanya jeda waktu tersebut dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan sosialisasi dan persiapan atau jembatan bagi pemberlakuan delik-deliknya agar lembaga peradilan, aparat penegak hukum dan masyarakat terlebih dahulu sudah mendapatkan pengetahuan mengenai adanya pembaharuan ini. Dengan demikian, meskipun delik-deliknya baru berlaku pada tahun 2026 namun politik hukumnya telah disepakati sehingga keberlakuan politik hukumnya tidak harus menunggu keberlakuan undang-undangnya. 2. Bahwa terdapat perbedaan antara KUHP lama, yakni Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsh-Indie yang oleh UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana ditetapkan menjadi Wetboek van Straafrecht atau KUHP dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia melalui UU No. 73 tahun 1958, dengan KUHP baru atau KUHP Nasional. KUHP-WvS 1946 terdiri dari 2 buku, Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Sementara, KUHP Nasional dibagi menjadi 2 buku, Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Pelanggaran dalam Buku III KUHP WvS 1946 substansinya secara selektif telah dimasukkan dalam Buku Kedua KUHP Nasional. 3. Buku Kesatu KUHP Nasional berisi prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku universal dan asas-asas hukum pidana lainnya yang terus mengalami perkembangan dalam teori hukum pidana yang dianut dalam KUHP Baru, yang menjadi pedoman dalam menerapkan Buku Kedua. Sementara Buku Kedua KUHP berisi delik pidana yakni bentuk perbuatan beserta sanksi hukumnya. Saya berpendapat bahwa meskipun baru berlaku secara formal pada 2 Januari 2026, namun semangat pembaharuan dan politik hukum yang terkandung dalam KUHP Nasional semestinya sudah harus mulai diterapkan. Karena itulah esensi dari 25 adanya jeda waktu sosialisasi yakni sebagai jembatan persiapan atau masa transisi menuju keberlakuan formal. Jika semangat dan politik hukum pidana yang baru tidak menjadi rujukan pada masa transisi ini maka tidak ada gunanya ditentukan adanya masa transisi. 4. Misi Perumusan KUHP Nasional ini adalah “dekolonisasi” KUHP dalam bentuk “rekodifikasi”, “demokratisasi hukum pidana”, dan “konsolidasi hukum pidana”. Kesemuanya itu diletakkan dalam kerangka politik hukum berupa kodifikasi dan unifikasi hukum pidana sehingga seluruh delik pidana merujuk pada ketentuan dalam KUHP Nasional. Oleh karena itu, rumusan delik-delik dalam UU TIPIKOR yang saat ini masih berlaku, termasuk Pasal 21 UU TIPIKOR, negara telah mengambil politik hukum yang baru yang dituangkan ke dalam KUHP Nasional meskipun deliknya baru berlaku 2 Januari 2026. Namun demikian, politik hukum pidana yang baru ini semestinya tetap dijadikan pedoman dalam melaksanakan segala ketentuan pidana pada masa transisi ini. 5. Norma-norma baru ataupun perubahan-perubahan norma, baik dalam bentuk penegasan terhadap asas-asas hukum pidana pada Buku Kesatu KUHP Nasional, maupun delik-delik yang termuat dalam Buku Kedua KUHP Nasional, merupakan hasil dari suatu proses evaluasi terhadap pelaksanaan hukum pidana yang selama ini terjadi di Indonesia. Pemuatan norma baru, perubahan norma maupun penghapusan norma dilaksanakan dalam rangka menghasilkan KUHP modern dengan paradigma baru yakni paradigma keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Di samping itu juga dilakukan penyisiran terhadap delik untuk memastikan seluruh delik yang dirumuskan memenuhi asas lex scripta (harus tertulis), lex certa (harus jelas) dan lex stricta (harus ketat pengertiannya). 6. Metode yang digunakan dalam merumuskan norma pada KUHP Nasional untuk memenuhi asas-asas tersebut antara lain adalah dengan cara (a) perumusan norma baru yang belum pernah ada sebelumnya; (b) perubahan substansi melalui penggantian norma lama dengan norma yang baru; (c) perubahan substansi dengan merumuskan ulang teks normanya baik menghapus atau menambah suatu frasa atau menata kembali rumusannya atau memperbaiki substansi rumusan norma agar tidak bersifat karet, atau menguraikan ke dalam beberapa pasal atau menyatukan ke dalam satu pasal; (d) menghapus norma; 26 atau (e) mengadopsi norma yang sudah ada tanpa perubahan. 7. Pasal 21 UU TIPIKOR, yakni delik pidana yang dikategorikan sebagai delik “obstruction of justice”, adalah termasuk bagian norma yang dirumuskan ulang, baik dengan menghapus atau menambahkan frasa atau menata kembali rumusannya atau memperbaiki substansi rumusan norma agar tidak bersifat karet, atau menguraikan ke dalam beberapa pasal, ketika merumuskan dan membahas RKUHP Nasional. Sehingga menjadi relevan untuk mengaitkan politik hukum pidana yang baru dengan pemaknaan rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR yang saat ini berlaku. B. PERUMUSAN DAN PEMBAHASAN DELIK “OBSTRUCTION OF JUSTICE” DALAM KUHP NASIONAL 8. Dalam pembahasan RKUHP tahun 2022, isu “obstruction of justice” adalah salah isu yang menjadi pembahasan krusial yang diusulkan oleh DPR, selain 14 isu krusial yang diajukan oleh Pemerintah. Pada DPR periode 2014-2019, RKUHP adalah RUU dengan status carry over. Pada DPR periode 2019-2024, RKUHP kembali dibahas sebatas pasal-pasal yang dianggap krusial dan masih memerlukan pembahasan. 9. Saat itu, isu “obstruction of justice” dianggap penting karena terdapat beberapa perkara yang bernuansa rekayasa kasus yang sedang terjadi, seperti contohnya kasus penembakan Brigadir (Pol) Josua yang melibatkan Irjen (Pol) FS, sehingga DPR merasa perlu untuk secara khusus menambahkan “obstruction of justice” sebagai salah satu isu krusial tambahan. Pada saat pembahasan, Komisi III DPR meminta pemerintah merumuskan draft pasal- pasal terkait “obstruction of justice” termasuk di dalamnya juga mencakup isu terkait rekayasa kasus untuk ditambahkan dalam draft KUHP untuk selanjutnya akan dibahas bersama untuk mendapat persetujuan. 10. Untuk dapat menelusuri hal-hal krusial apa saja dalam pembahasan RKUHP pada DPR periode 2019-2024, kita dapat membandingkan dokumen draft RKUPH versi 2019 yang disetujui pada persetujuan tingkat I di Komisi III DPR 2014-2019 (lihat Lampiran I) dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disetujui oleh DPR periode 2019-2024 (lihat Lampiran II). Dari perbandingan kedua draft tersebut, kita dapat mengetahui apa saja yang mengalami perubahan dan menelusuri dasar perubahan-perubahan tersebut dalam pembahasan RKUHP pada periode DPR 27 2019-2024. 11. Bahwa dalam keterangannya pada sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara aquo tanggal 15 Juli 2025, DPR RI yang diwakili yang terhormat bapak Sarifudin Sudding telah menyampaikan bahwa konsep pemidanaan “obstruction of justice” kembali ditemukan dalam pengaturan Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam ketentuan Pasal 281 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (vide Risalah Sidang MK, 15 Juli 2025, hal. 3) dan membenarkan pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo bahwa pada pasal 281 KUHP Nasional tersebut tidak ada lagi frasa langsung ataupun tidak langsung. Bahwa keterangan tersebut benar adanya, namun melalui keterangan ahli ini sebagai pihak yang secara langsung mengikuti proses pembahasan secara aktif atas RKUHP pada saat pembahasan Panja RKUHP tahun 2022, maka saya akan memberikan tambahan informasi yang lebih detail untuk melengkapi keterangan yang telah diberikan tersebut. 12. Bahwa Pasal 281 KUHP Nasional adalah salah satu pasal yang dimaksudkan sebagai delik “obstruction of justice” namun dalam menelusuri proses pembahasannya, Pasal 281 tersebut harus dibaca bersamaan dengan Pasal- Pasal lainnya dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, pada Bagian Kesatu: Penyesatan Proses Peradilan dan Bagian Kedua: Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. 13. Bahwa rumusan Pasal 281 KUHP Nasional merupakan Pasal baru yang tidak ada padanannya dalam KUHP-WvS 1946, karena itu Pasal ini merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR yang kemudian berdasarkan kodifikasi dan unifikasi perlu untuk diatur dalam KUHP Nasional. 14. Terdapat perubahan substansi dari rujukan Pasal 21 UU TIPIKOR ketika dirumuskan dalam KUHP Nasional. Perubahan substansi ini didasarkan pada dua hal, (a) hasil evaluasi atas implementasi norma dimaksud, dan (b) adanya masukan publik. Untuk melihat perubahan substansinya, kita dapat membandingkan kedua pasal tersebut. Berikut perbandingannya dalam tabel: Pasal 21 UU TIPIKOR Pasal 281 UU No. 1/2023 Tentang KUHP Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau Setiap Orang yang menghalang- halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang 28 tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntuttan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling sikngkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000, 00 dan paling banyak 6000.000.000 melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI. 15. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perubahan rumusan pasal atau unsur delik. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, perbuatan yang dimaksud adalah “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Pada Pasal 281 KUHP Nasional menjadi “menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi”. Kemudian unsur “secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU TIPIKOR dihapus/dihilangkan sehingga rumusan Pasal 281 KUHP Nasional tidak ada lagi. Selanjutnya, pada Pasal 281 KUHP Nasional ditambahkan unsur “dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya” yakni terhadap “Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan”. Perubahan rumusan ini seperti juga pada pasal-pasal lainnya, dimaksudkan untuk memenuhi asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta sehingga memberikan kepastian hukum dan menutup ruang multi-tafsir yang karet. 16. Bahwa perubahan unsur ini terjadi selain hasil dari evaluasi norma berdasarkan asas-asas tersebut oleh Tim Perumus Pemerintah, juga sebagai bagian dari penerimaan atas aspirasi masukan yang disampaikan publik dalam proses pembahasan RKUHP tahun 2022. 17. Awalnya, dalam draft RKUHP versi 2019, rumusan pasal dimaksud masih memuat frasa “secara langsung atau tidak langsung” (lihat Lampiran I). Kemudian dalam pembahasan Panja RKUHP pada periode DPR 2019-2024, ketika isu “obstruction of justice” menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dan Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan kembali dibahas, Tim Pemerintah melakukan perumusan ulang Pasal tersebut bersama pasal-pasal terkait isu “obstruction of justice” lainnya pada Bab tersebut, sehingga dalam rumusan yang disepakati 29 bersama adalah rumusan tanpa frasa “secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lampiran II). 18. Pada masa pembahasan RKUHP masa Periode DPR 2019-2024 ini Pemerintah sebagai pengusul juga sempat menyampaikan draft pembaharuan setelah melakukan sosialisasi dan merumuskan 14 isu krusial. Draft ini dapat disebut sebagai draft 9 November 2022 (terkait rumusan pasal “obstruction of justice” a quo, draft 9 November 2022 masih sama dengan draft RKUHP versi 2019). Namun demikian terhadap draft tersebut, masih terdapat berbagai masukan dari Panja RKUHP dan ada permintaan agar draft itupun juga dilengkapi oleh masukan-masukan dari kalangan masyarakat sipil. Sehingga disepakati bahwa Fraksi-Fraksi akan menyampaikan DIM baru terhadap draft tersebut setelah mendengarkan juga masukan dari masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU disepakati diselenggarakan pada tanggal 14 November 2022. 19. Perubahan rumusan delik-delik “obstruction of justice” termasuk juga perubahan yang didasarkan pada adanya masukan publik yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Salah satunya yang terkait dengan masukan mengenai rumusan pasal tersebut adalah RDPU pada tanggal 14 November 2022 bersama Aliansi Reformasi KUHP yang dihadiri oleh ICJR/Institute for Criminal Justice Reform, PSHK/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PJS Jakarta, LBH Pers, Amnesty Internasional, ICEL/Indonesia Center for Environmental Law, Koalisi Nasional Disabilitas, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia/PBHI, Perhimpunan Jiwa Sehat Cabang Jakarta, Asosiasi LBH Apik Indonesia, Yayasan Peduli Syndrome Indonesia, dan Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan/KontraS. 20. Terkait rumusan “obstruction of justice” terdapat masukan dalam RDPU 14 November 2022 yang menjadi bahan pertimbangan perubahan rumusan pasal obstruction of justice yang disampaikan oleh Anugerah Rizki Akbari mewakili ICJR. Awalnya penomoran Pasal ini dalam draft RKUHP versi 2019 tertulis Pasal 282 huruf a dan setelah disepakati dan disahkan Pasal dimaksud menjadi Pasal 281 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Adapun point-point masukannya adalah sebagai berikut: (vide Lampiran III): Sekarang kami akan sedikit lagi masuk Bapak dan Ibu, izin untuk menjelaskan tentang obstruction of justice. Ada satu ketentuan Bapak-Ibu, di 30 Pasal 280 kalau saya tidak keliru di huruf (a) ya. Jadi dikatakan bahwa barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau merintangi penyidikan atau penuntutan. Ini adalah rumusan Bapak-Ibu yang ada ditafsirkan diambil begitu saja dari Pasal 21 Undang- Undang Tipikor. Kami banyak sekali menemukan kasus di dalam praktik bahwa pasal ini begitu karet. Bapak-Ibu Komisi III banyak yang menjadi advokat, tahu betul bagaimana advokat bisa terjaring ini. Kenapa? karena definisi mencegah, merintangi, menghalang- halangi penyidikan dan penuntutan, sama sekali tidak diatur oleh undang- undang. Jadi yang kami temukan Bapak-Ibu, ada seorang advokat memberikan memberikan advis kepada cliennya untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan di pemeriksaan, itu diangkut dengan pasal ini Bapak dan Ibu, kenapa dianggap? karena dianggap mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan. Nah, kalau kita bandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP sekarang, yang dianggap sebagai warisan kolonial Belanda, itu jauh lebih jelas, kenapa? karena mencegah merintangi dan menghalangi-halangi penyidikan, itu dijadikan tujuan Bapak-Ibu. Jadi dengan tujuan mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan, yang dilarang adalah nomor satu, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana. Kami ditambahkan di sini Bapak dan Ibu, karena referensinya belum masuk orang yang dijatuhi pidana atau orang yang untuk melarikan diri atau untuk melarikan diri dari pelaksanaan putusan pidana. Nah, ini yang kami maksud. Kalau dia dijadikan sebagai tujuan dengan maksud menutupi menghalang- halangi, apa yang dilarang, menghancurkan barang bukti, penyembunyikan bukti-bukti dan lain-lain, tetapi ini tidak berlaku kalau kemudian itu adalah anggota keluarga karena nature dari keluarga adalah untuk melindungi sesama keluarganya juga. Nah, kami juga masukkan, ini yang sama sekali belum pernah diatur di KUHP kita waktu kita saat ini adalah rekayasa kasus atau rekayasa bukti. Kita sudah banyak belajar dari beberapa kasus yang mengemuka di media begitu, bahwa kita belum punya ini. Nah, cuma berkali … kami beberapa kali audiensi dengan tim pemerintah misalnya mengatakan itu seharusnya sudah masuk dalam pasal obstruction of justice yang tadi saya sampaikan. Cuma problem-nya Bapak dan Ibu, itu terlalu karet. Mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan terlalu karet. Jadi kami berikan rumusan. Izin untuk membacakan. “Jadi setiap orang yang memasukan… memalsukan bukti-bukti atau membuat bukti palsu yang dimasukan untuk dipergunakan dalam proses peradilan diancam karena pemalsuan bukti dengan penjara 5 tahun. Kalau perbuatan ini dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan, maka itu diperberat. Kalau kemudian perbuatan ini dilakukan dengan tujuan orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah, atau yang seharusnya dihukum lebih berat dari yang seharusnya, itu juga bisa diperberat”. 21. Setelah masukan-masukan tersebut dikaji oleh Tim Pemerintah bersama juga dengan DIM-DIM dari Fraksi-Fraksi, maka Pemerintah menyampaikan pembaharuan draft dalam Rapat Kerja tanggal 24 November 2022. Draft yang disampaikan pada saat itu dapat disebut sebagai draft RKUHP atau DIM RKUHP versi 24 November 2022. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Hukum dan HAM, 31 Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Pemerintah dalam 23 DIM. Salah satunya adalah mengenai delik “obstruction of justice” yang terdapat dalam point 10 sampai dengan 13, sebagaimana dalam Risalah Rapat Kerja 24 November 2022 (vide Lampiran IV). Pada rapat tersebut, Pemerintah melakukan perubahan rumusan terkait delik- delik “obstruction of justice”, diantaranya menggabungkan beberapa pasal ke dalam satu rumusan, mereformulasi rumusan, menghilangkan beberapa frasa. Terkait rumusan Pasal 281 (sebelumnya dalam draft lama Pasal 282), frasa “secara langsung atau tidak langsung” dihapus atau dihilangkan dan rumusan pasal di menjadi “menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan”, dan unsur pasal ditambah “dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya”. 22. Terhadap 23 DIM RKUHP versi 24 November 2022 tersebut, fraksi-fraksi memberikan tanggapannya. Ada beberapa point yang masih diberikan masukan untuk perubahan, namun ada beberapa point yang diterima dan disetujui sehingga tidak ada perubahan. Point 10-13 DIM usulan Pemerintah mengenai “obstruction of juistice” adalah point-point yang saat itu diterima dan disetujui oleh seluruh fraksi sehingga tidak ada perubahan lagi hingga rumusan final UU. 23. Berikut perbandingan draft RKUHP versi 2019 dan 9 November 2022 dengan rumusan final dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait delik-delik “obstruction of justice” yang relevan dengan perkara aquo. Catatan: tidak ada perbedaan antara draft RKUHP versi 2019 dan 9 November 2022 pada rumusan- rumusan a quo. Draft RKUHP versi 2019 dan 9 November 2022 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP 32 Pasal 282 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan; b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau c. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti secara langsung Pasal 283 (1) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga: a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana; 58 b. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau hasil Tindak Pidana atau mantan lainnya dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak Pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya. Pasal 278 (1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama C (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan; b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti; d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Pasal 281 Setiap Orang yang menghalang- halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun C (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI. 33 Pasal 284 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang: a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat Pasal 282 (l) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang: a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang. (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya. 24. Berdasarkan proses pembahasan KUHP Nasional tersebut maka telah terdapat politik hukum pidana yang baru terkait delik “obstruction of justice” khususnya yang berkaitan dengan Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana rumusan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dalam prosesnya juga mempertimbangkan masukan mengenai evaluasi terhadap implementasi pasal tersebut yang bersifat karet sehingga dapat digunakan untuk mengkriminalisasi advokat. 25. Dalam politik hukum pidana yang baru, delik “obstruction of justice” telah dirinci dengan rumusan unsur-unsur perbuatan atau “actus” yang jelas bentuknya, sehingga berdasarkan asas lex stricta maka hanya perbuatan-perbuatan sebagaimana dirinci dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sajalah yang dapat dikategorikan sebagai delik “obstruction of justice”. 34 26. Hal ini juga sejalan dengan pengertian delik “obstruction of justice” menurut UNCAC. Dalam Pasal 25 United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006, pengertian “obstruction of justice” mengacu pada perbuatan fisik atau “the use of physical force”. 27. Dalam politik hukum pidana pada KUHP Nasional maupun dalam UNCAC, tidak ada satupun yang membuka ruang bagi kriminalisasi pendapat ataupun menjadikan pendapat atau tugas advokat melakukan pembelaan sebagai alasan untuk mempergunakan delik “obstruction of justice” dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. 28. Dengan demikian, apabila dalam praktek yang terjadi Pasal 21 UU TIPIKOR digunakan untuk mengkriminalisasi advokat yang menjalankan tugasnya akibat adanya tafsir karet atas frasa “atau secara tidak langsung” maka frasa tersebut layak untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. C. ADVOKASI NON LITIGASI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBELAAN YANG DILAKUKAN ADVOKAT 29. Bahwa selanjutnya saya akan memberikan keterangan sebagai ahli yang memiliki pengalaman melakukan advokasi untuk kepentingan publik dan kepentingan masyarakat pencari keadilan, baik yang tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu secara kekuasaan (powerless). 30. Bahwa selama belasan tahun saya menjalankan profesi sebagai advokat, termasuk diantaranya sebagai advokat pro bono yang membela kepentingan publik. Sejak lulus kuliah saya mengabdi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan kemudian menjadi Direktur Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Adnan Buyung Nasution bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Yap Tiam Hien, Ali Sadikin, HJC Princen dan sebagainya. Kemudian saya mendirikan sebuah lembaga yang bernama LBH Masyarakat. 31. Dalam melakukan pembelaan sebagai advokat, kami selalu diajarkan oleh para tokoh-tokoh LBH agar menggunakan segala sarana yang sah yang dilindungi oleh konstitusi, yakni selain melakukan advokasi di pengadilan, atau yang dikenal sebagai advokasi litigasi, kami juga harus melakukan advokasi di luar pengadilan yang dikenal sebagai advokasi non-litigasi. 35 32. Dalam kerja-kerja pembelaan, kami berpedoman pada konsep Bantuan Hukum Struktural yakni pembelaan hukum yang dilakukan adalah untuk kepentingan melawan ketidakadilan struktural, karena itu setiap pembelaan yang kami lakukan selain untuk kepentingan pencari keadilan yang bersangkutan, sedapat mungkin juga harus mampu menghasilkan perubahan terhadap sistem dan kebijakan yang tidak adil. Untuk itu maka advokasi non-litigasi harus dilakukan. Advokasi non-litigasi berbentuk upaya mempengaruhi pemahaman publik berangkat dari perkara yang sedang kami tangani. Sarana yang dipergunakan adalah publikasi melalui media massa, diskusi publik baik yang dilakukan sendiri ataupun yang melibatkan pihak lain seperti akademisi, mengajak berbagai pihak turut mengkritisi dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan, dan sebagainya. 33. Dalam hal pembelaan kasus pidana, advokasi non-litigasi yang dilakukan juga seringkali mengkritisi proses hukum yang berjalan dengan mendorong adanya pemenuhan prinsip fair trial. Substansi advokasi non-litigasi ini seringkali harus berhadapan dengan posisi yang berbeda dengan aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara tersebut. Dengan kondisi tersebut adanya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU TIPIKOR yang dapat diartikan secara luas maka aparat penegak hukum dapat saja menggunakannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya, terutama dalam hal advokasi non-litigasi. 34. Adanya keluasan penafsiran terhadap frasa “atau secara tidak langsung” ini juga dapat menimbulkan ketidak-objektifan dari aparat penegak hukum karena konstruksi pasal 21 UU TIPIKOR yang menjadi korban adalah Aparat Penegak Hukum sementara yang menentukan terpenuhi tidaknya alasan memproses kasus ini penilaiannya juga kembali kepada Aparat Penegak Hukum. 35. Oleh karena itu, advokasi non-litigasi yang dilakukan advokat perlu dilindungi dan dihormati sebagai salah satu cara melakukan pembelaan hukum. Perlindungan ini termasuk juga dalam bentuk jaminan agar advokasi non- litigasi tidak menghadapi ancaman kriminalisasi akibat adanya frasa “atau secara tidak langsung” dalam rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR. Kemudian Ahli Pemohon menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan tersebut, yang pada pokoknya menerangkan 36 sebagai berikut.  Bahwa KUHP yang baru juga mengakui adanya kekhususan, extraordinary crimes, tetapi semangat yang dibangun oleh KUHP Baru adalah semangat kodifikasi dan unifikasi. Sehingga seluruh delik-delik yang ada di luar KUHP yang bersifat khusus, termasuk yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes, maka semangatnya itu harus tetap merujuk pada KUHP Nasional, KUHP Baru.  Ahli telah menekankan bahwa KUHP Baru ini adalah politik hukum pidana yang baru, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penegakan hukum yang selama ini kita lakukan. Karena itulah, maka KUHP Baru ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif, yang mengganti cara pandang yang lama soal lex talionis di dalam KUHP yang lama yang juga sebenarnya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, terkadang ketika kita ingin membangun satu delik dengan dasar lex talionis, dengan budaya masyarakat kita yang punitif, gemar sekali menghukum bahwa seolah-olah segala persoalan ini selesai dengan hukum pidana. Pidana itu seperti parasetamol. Sakit perut, minumnya parasetamol. Sakit kepala, minumnya parasetamol. Badan tidak enak, minumnya parasetamol. Masyarakat kita dengan model pemikiran yang paradigmanya punitif, seolah-olah melihat bahwa hukum pidana akan menyelesaikan semuanya. Akhirnya semua didorong ke arah penyelesaian pidana. Padahal terbuka penyelesaian-penyelesaian lain, administrasi, penyelesaian perdata, dan seterusnya yang tidak melulu harus selesai dengan pidana. oleh karena itulah, maka semangat di KUHP baru adalah semangat yang ingin menempatkan pidana itu sebagai ultimum remedium.  Evaluasi yang berikutnya adalah juga soal lex scripta, lex certa, dan lex stricta, dimana masih ada beberapa rumusan-rumusan pasal yang ternyata masih membuka peluang tafsir-tafsir yang luas, yang salah satunya yang menjadi bahan evaluasi adalah Pasal 21 ini. Mengapa dapat katakan seperti demikian? Karena Pasal 21 ini kemudian adalah pasal yang awalnya diadopsi, tapi setelah dalam pembahasan akhirnya berdasarkan evaluasi tersebut diubah bentuk rumusannya.  Dalam KUHP baru ini, tetap dia begini, saya ubah bentuknya. Tindak pidana korupsi tetaplah extraordinary crimes, tetapi extraordinary crimes ini tidak 37 melulu harus kita lihat sebagai upaya kita untuk memperluas delik. Membuat delik karena dia extraordinary crimes, maka deliknya harus kita buat saja terbuka tafsirnya untuk bisa menjerat seperti jaring yang pukat, jaring yang luas. Sehingga dengan jaring yang luas ini semuanya bisa kena, gitu, atau jaring yang lebih sempit maksud saya, jadi bisa semuanya kena. Bukan itu, tapi extraordinary crimes lebih ditujukan kepada bagaimana penegakan hukum dilakukan secara serius. Bagaimana misalnya politik hukumnya anggaran penegakan hukum untuk extraordinary crimes ini dibuat dengan anggaran yang lebih misalnya dan seterusnya, bukan pada soal deliknya. Deliknya tetap mengacu pada semangat KUHP Baru, yaitu semua menuju ke sana, termasuk utamanya adalah di dalam buku I. Buku I KUHP itu juga mencakup prinsip-prinsip yang selama ini mungkin belum menjadi penegasan atau yang selama ini belum berkembang, kemudian dimuat di dalam Buku I KUHP baru ini. Sehingga tetap menjadi relevan, meskipun UU Tipikor delik-deliknya masih berlaku, tetapi tetap dalam hal nanti hakim ataupun aparat penegak hukum menerapkan delik-delik di dalam lex spesialis ini tetap harus melihat Buku I KUHP seperti apa semangatnya. Jadi, KUHP nasional ini bukan hanya sekadar mengubah delik-delik saja, tetapi mengubah paradigma penegakan hukum kita. Paradigma aparat penegak hukum, paradigma para hakim di pengadilan-pengadilan.  Terkait dengan pertanyaan yang berhubungan dengan avokat. Ada beberapa hal yang menjadi isu yang diangkat oleh Pemohon, yakni terkait dengan opini yang biasa disampaikan oleh advokat, yang dianggap berpotensi untuk dikenakan Pasal 21. Di dalam prinsip hukum, pikiran itu tidak boleh dipidana, yang dipidana adalah perbuatan, actus reus yang dalam bentuk perbuatan, soalnya pikiran tidak boleh. Oleh karena itu, di dalam tabel saya sandingkan, tidak hanya Pasal 281, tetapi juga Pasal 278, 281, dan 282. Karena ketika berbicara obstruction of justice, tidak melulu pada dalam hal yang tadi dijabarkan secara luas melalui Pasal 21. Pasal 21 actus-nya bisa bermacam- macam. Sementara dengan semangat lex stricta, maka actus dari obstruction of justice dijabarkan dalam pasal-pasal tersebut. Apa saja tadi? Memalsukan, membuat, mengajukan bukti palsu di dalam Pasal 278, itu actus-nya. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, menghancurkan barang itu juga actus dari obstruction of justice. Menghalang-halangi, 38 mengintimidasi, memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas, itu actus juga. Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pindana, itu juga actus dari obstruction of justice.  Apabila frasa atau tidak langsung ini dihilangkan, apakah kemudian jika ada orang-orang yang tadi dia punya power, menggunakan orang lain untuk bertindak atas namanya, itu menjadi tidak dapat dipidana? Jawabannya tetap bisa dipidana, tetapi syaratnya adalah actusnya harus jelas. Bentuk menghalanginya harus jelas, bentuknya harus action. Ini yang kemudian membedakan antara tadi opini, legal opinion dari advokat. Poin saya adalah di soal advokatnya. Advokat memiliki legal opinion, yang dalam praktiknya ternyata mulai diterapkan terhadap advokat, terhadap advokasi non-litigasi dianggap masuk ke dalam Pasal 21. Menghilangkan itu bukan berarti kemudian nonadvokat yang memang melakukan tindakan-tindakan tadi, tidak dapat dikenakan, tetap bisa dikenakan. Jadi, tidak langsungnya bukan pada soal apakah bukan dia yang melakukan sendiri, bukan soal itu, tetapi pada soal obstruction of justice yakni terhadap perbuatan konkret apa. Apa yang ahli sampaikan, bukannya tidak ada dasarnya. Dasarnya justru adalah UNCAC. UNCAC tidak pernah menyebutkan hal-hal yang terkait dengan pandangan seseorang, opini yang bisa dikenakan obstruction of justice, tapi pada the use of force.  Lebih kepada bagaimana penegak hukum menafsirkan norma akibat dari norma yang tidak jelas. Ini adalah akibat dari aparat penegak hukum menafsirkan norma tidak langsung. Sehingga tidak langsung ini dianggap bisa memproses hukum pikiran, dalam hal ini, dalam konteks ini adalah legal opinion, pendapat, atau tindakan advokat dalam rangka membela kliennya. Nah, seandainya tidak langsung ini tidak ada, maka meskipun baru berlaku tahun 2026, tetapi semangatnya dapat dirujuk, maka rujuklah actus-nya, rujuklah. Misalnya seorang advokat, seorang advokat bisa saja dikenakan Pasal 21, sepanjang yang bersangkutan, misalnya secara langsung dia memasukkan bukti, secara langsung dia mengubah, merusak, menyembunyikan barang yang menjadi alat bukti, kemudian menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana. Bentuknya seperti itu.  Bahwa penegakan hukum lakukan secara serampangan itu adalah bagian dari korupsi peradilan. Oleh karena itu, maka meskipun kita punya semangat 39 untuk melakukan pemberantasan korupsi, tetapi cara penegakan hukumnya juga harus tepat. Yang dimaksud sebagai cara penegakan hukum yang tepat adalah tidak boleh kemudian keluar dari tiga asas itu tadi, yakni, lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Kita harus mengubah paradigma kita bahwa meskipun kita punya semangat untuk memberantas korupsi, tetapi cara pemberantasan korupsinya tetap harus sesuai dengan korupsi, tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana juga secara umum. Yang harus sesuai dengan koridor-koridornya. Kemudian di dalam proses pembahasan RKUHP, persoalan ini termasuk yang mengalami perubahan. Mengalami pembahasan dan kemudian ada perubahannya. Sekali lagi hasil evaluasi, Yang Mulia. Hasil evaluasi ternyata semangat kita pemberantasan korupsi akhirnya membuat abuse, akhirnya membuat abuse. Padahal, enggak boleh juga. Jangan kita membenarkan abuse dengan semangat pemberantasan korupsi. Kita tetap punya semangat itu, tapi semangat itu harus terus didukung dengan asas-asas dan prinsip-prinsip. Termasuk tadi soal bagaimana jangan ada satu pun delik apakah delik tentang korupsi, delik tentang terorisme, delik tentang apa pun, itu jangan sampai kemudian membuka atau melanggar asas lex stricta itu tadi. Itu yang menjadi semangat di RKUHP, yang mudah-mudahan juga bisa membangun paradigma yang baru di dalam hukum pidana kita.  Bagaimana sebenarnya penanganan yang pernah terjadi di dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini yang dikhawatirkan oleh Pemohon tadi terkait dengan tugas yang dijalankan oleh advokat? Paling tidak, di dalam beberapa waktu ini ada dua isu yang mungkin kita bisa rujuk. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu itu ada contoh, yakni pengeledahan, misalnya di kantor Febri Diansyah, mantan KPK juga, juru bicara KPK, yang di situ kemudian dipersoalkan mengenai legal opinion-nya. Dalam suatu kasus yang juga dikait-kaitkan dengan Pasal 21. Nah, ini contoh bagaimana Pasal 21 kemudian diterapkan kepada legal opinion. Meskipun kasus ini belum berlanjut ke mana pun, belum ada statusnya, tetapi ada hal yang dikaitkan dengan hal itu.  Terdapat juga kasus yang sedang berjalan, yaitu kasus terkait dengan tiga pihak, ada dua advokat dan satu dari media. Dimana di dalam keterangan pers dari pihak kejaksaan pada tanggal 22 April 2025, disebutkan bahwa 40 penerapan Pasal 21 ini kepada tersangka MS, JS, dan TB terkait dengan berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo. Kemudian, terkait dengan diskusi- diskusi publik yang dibiayai oleh tersangka, demonstrasi-demonstrasi yang dibiayai oleh tersangka, kegiatan seminar, podcast, talkshow, dan seterusnya. Yang kemudian menjadi persoalan ketika tadi saya kaitkan dengan advokasi non-litigasi bahwa demonstrasi, podcast, talkshow, konferensi pers dari seorang advokat dalam rangka pembelaan kasusnya, itu pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang mungkin sedang menangani kasusnya. Tetapi, apabila frasa tidak langsung ini tetap ada, maka bisa saja kemudian aparat penegak hukum merasa saya terganggu dengan apa yang sedang dilakukan oleh advokat yang menangani kasus ini. Kan penilaiannya juga subjektif. Yang memprosesnya adalah yang bersangkutan juga, yang menilai apakah itu mengganggu, menghalanghalangi, atau tidak itu adalah aparat penegak hukum. Ini yang kemudian menjadi concern. Sekali lagi, bukan terhadap siapa yang melakukan itu, dengan kekuatan yang dimiliki dia bisa melakukan berbagai cara, tetapi konteksnya tetap dalam kerangka advokat. Jadi, bukan untuk hal-hal yang lain selain dari advokat. Jadi, konteks saya tetap ada kerangka advokat.  Keterangan yang ahli sampaikan ini dapat dikonfirmasi kepada Pemerintah karena proses tadi pembahasan RKUHP itu dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Usulan-usulan mengenai bagaimana perubahan- perubahan ini saya lakukan juga langsung kepada tim pemerintah dengan Pak Wamen dan sebagainya. Sehingga jika ada hal-hal yang butuh digali lagi dari keterangan ahli, dapat juga dimintakan dari Pemerintah dan harusnya sih mudah-mudahan sama terkait dengan pembahasan RKUHP.  Norma umum, yaitu frasa “atau tidak langsung”, dapat dikenakan kepada semua orang, tapi ternyata dalam praktik, dimana norma tidak langsung ini kemudian ditafsirkan juga dikenakan kepada hal-hal yang menjadi tugas advokat untuk melakukan pembelaan. Meskipun norma umum, anggaplah norma umum berlaku untuk umumnya kita artikan dalam kuantitatif seribu profesi, misalnya, anggaplah begitu, mohon maaf. Anggaplah kita buat kuantitatif seribu, ketika satu saja kemudian itu akibat dari tafsir yang karet, 41 dapat mengena kepada satu dari seribu itu, menurut ahli, hal itu tetap karet. Jadi, ahli melihatnya dalam konteks seperti itu.  Bahwa di dalam proses pembahasan RKUHP pada saat itu memang fokus antara DPR dengan Pemerintah terkait dengan obstruction of justice lebih pada soal rekayasa kasus. Jadi kita tidak secara khusus membahas soal advokat ini. Tetapi di dalam RDPU ada masukan terkait dengan advokat. Ada yang terkait dengan avokat, namun tidak dimasukkan, kemudian tidak dilakukan pembahasan secara khusus, agar lebih clear. Bahwa ahli tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi. Jadi posisinya seperti itu. Jadi pembahasannya lebih pada soal rekayasa kasus tadi, fabricated of evidence, memanipulasi bukti, waktu itu diskusinya lebih dari itu. Tetapi masukan terkait dengan advokat, adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dan itu juga menjadi bahan pemikiran untuk ada perubahan ini.  Terkait dengan legal opinion, jika ahli dapat menyampaikan pendapat, maka legal opinion sepanjang dia masih dalam bentuk legal opinion, pikiran, tidak dikonkretkan dalam bentuk perbuatan, maka statusnya masih pikiran. Lain halnya kalau advokat itu menyarankan, misalnya, menyarankan bukti a, b, c, dihancurkan. Saran, legal opinion misalnya, tetapi tidak dilakukan apa-apa baik oleh kliennya maupun oleh si advokatnya. Berarti baru pikiran. Pikiran itu lebih ke ranahnya pada ranah etik, karena dia menyalahgunakan kewenangan dia atau tugas dia sebagai advokat dengan memberikan opini yang melanggar hukum. Akan tetapi, jika tidak ada tindakan konkretnya, hanya, ya, sudah hancurkan saja, kenanya kepada etik. Kecuali, jika opini dia kemudian dilaksanakan, dengan misalnya, menghancurkan bukti, merekayasa bukti, bahkan advokatnya terlibat, nah itu jelas pidana. Tapi kan itu bisa masuk kategori langsung, karena actus-nya langsung, bukan tidak langsung. Yang dikhawatirkan adalah opini yang dia tidak ada konkret perbuatannya seperti apa, opininya boleh disampaikan. Seperti yang ahli katakan, advokasi non-litigasi itu dapat dibuat konferensi pers, diskusi, dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu hal yang tadi memenuhi detail yang tadi sudah disampaikan di dalam KUHP Baru terkait dengan obstruction of justice ataupun UNCAC yang terkait dengan use of force, tindakan-tindakan konkret. Hal inilah yang membedakan Pasal 21 dengan pertama UNCAC, yang kedua dengan politik hukum pidana baru kita. Yang harusnya sama. Semangat 42 UNCAC juga semangat melawan korupsi. Tapi UNCAC sendiri tidak kemudian membuka ruang bagi hal yang tidak langsung, seperti dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini.  Sebenarnya isu yang diangkat di sini bukan pada soal apakah langsung dia yang melakukan atau tidak langsung orangnya. Bukan pada orang aktornya, tetapi pada bentuk tindakannya, yang kemudian oleh pasal-pasal di dalam KUHP baru dibuat rigid bentuk-bentuknya. Sehingga siapa pun itu, bahkan termasuk avokat, apabila melakukan perbuatan dengan perbuatan yang sudah dirinci oleh KUHP nasional. Itulah yang dimaksud obstruction of justice, maka yang melanggar, itulah yang masuk dalam kategori tindak pidana. Apakah orang tersebut turut serta, membantu, atau orang tersebut dalam posisi peran apa pun, sepanjang didapatkan kejelasan mengenai bentuknya apa. Sementara, dalam Pasal 21 UU Tipikor, itu unsur actus-nya adalah mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Mencegahnya dalam bentuk action apa, merintanginya dalam bentuk action apa, menggagalnya dalam bentuk action apa, itu menjadi kabur ketika ada secara tidak langsungnya. Maka agar tidak menjadi karet, agar tidak menjadi kabur, maka mencegah, merintanginya, atau menggagalkan dirumuskan menjadi menghalang-halangi, mengintimidasi, memengaruhi pejabat yang bersangkutan. Itu satu. Atau juga di dalam pasal-pasal lain, menyembunyikan bukti, menghilangkan, merusak. Jadi, ketika berbicara mengenai obstruction of justice, maka harus jelas, perbuatannya apa? Merusakkah, menyembunyikan tersangkakah, memanipulasi bukti, menempatkan orang lain seolah-olah dia menjadi pidana, jadi clear.  Jika dibaca rumusan Pasal 21, pencegahan dilakukan dengan cara apa? Langsung atau tidak langsung dengan cara apa? Apakah tadi membuat opini itu juga termasuk atau merintangi dengan cara apa? Apakah membuat opini itu juga termasuk? Jadi pertanyaannya itu, menggagalkan dengan cara apa? Sehingga, bukan soal aktornya langsung atau tidak langsungnya, tetapi apakah Pasal 21 secara lex stricta dapat kita rumuskan bentuk-bentuk perbuatannya apa? Sementara terdapat implementasi bahwa akibat dari adanya tidak langsung ini, secara tidak langsung atau tidak langsung, itu membuat pembentukan opini, diskusi-diskusi publik, dijadikan alasan untuk penerapan Pasal 21 UU Tipikor. 43 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 15 Juli 2025 yang telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya mengatur terkait mengatur terkait konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, 44 dengan demikian pasal tersebut tidak tepat dijadikan sebagai batu uji untuk menilai konstitusionalitas; b. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan keberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, utamanya dalam menjalankan perannya sebagai Advokat dalam mendampingi, mewakili, atau memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak hukum tersangka, terdakwa; c. Bahwa ketentuan dalam pasal a quo sendiri mengatur terkait ketentuan pidana bagi siapapun yang melakukan upaya perintangan terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi atau biasa dikenal dengan istilah obstruction of justice. Bahwa ketentuan a quo dimaksudkan untuk melindungi integritas proses peradilan dan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan semestinya; d. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, tidak terlihat adanya korelasi antara ketentuan dalam pasal a quo dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah mengalami kerugian konstitusional akibat dalam keberlakuan pasal a quo. Ketentuan dalam pasal a quo tidak sama sekali menghambat maupun membatasi kedudukan Pemohon sebagai Advokat dalam melakukan upaya pembelaan terhadap kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan; e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Advokat, profesi Advokat sebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon telah diberikan hak imunitas berupa perlindungan dari tuntutan hukum (perdata maupun pidana) saat menjalankan tugas profesinya, khususnya dalam membela kepentingan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, selama dilakukan dengan iktikad baik. Bahwa pada faktanya Pemohon pun masih tetap dapat menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin tanpa terpengaruh dengan keberlakuan pasal a quo; f. Bahwa terkait dengan hak imunitas Advokat sebagaimana dimaksud di atas juga telah kembali dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menyatakan bahwa Advokat dilindungi oleh hak imunitas dalam rangka menjalankan profesinya, baik di dalam maupun di luar persidangan; 45 g. Bahwa dengan demikian tidak terlihat adanya kerugian konstitusional yang spesifik, baik yang bersifat aktual maupun potensial, terhadap hak- hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon. Dengan demikian, sudah sewajarnya Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas norma terhadap ketentuan dalam pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: “...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection).” Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang harus dikedepankan demi memastikan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara dilaksanakan dengan tepat guna demi mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 46 2. Bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah menjadi salah satu spirit dan utama reformasi, di mana gerakan reformasi menuntut terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Cita-cita itu kemudian diejawantahkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Bahwa selanjutnya upaya pemberantasan dan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi menemui hambatan belakangan ini. Hal ini misalnya tercermin melalui data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2024 terpantau semakin memburuk, yaitu sebesar 3,85 poin atau turun 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 yang juga masih sangat rendah telah menempatkan Indonesia pada rangking 99 dari 180 negara. 4. Bahwa dengan demikian dapat tergambarkan urgensi mengedepankan upaya pemberantasan, utamanya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Keberadaan pasal a quo sejatinya dimaksudkan untuk memastikan upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan optimal dan sebagaimana mestinya, dan mencegah orang lain untuk melakukan perintangan maupun menghambat proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa konsep perintangan terhadap proses peradilan/obstruction of justice, pada pasal a quo sejatinya bukanlah hal yang baru dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Keberadaan ketentuan yang mengatur terkait “obstruction of justice” dapat ditemui dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya hal tersebut sudah dijumpai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang lama atau pada Wetboek van Strafrecht (WvS), yang dalam ketentuan Pasal 22 mengatur sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: 1) barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau 47 barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian; 2) barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang- undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian." 2. Bahwa “obstruction of justice” dalam KUHP lama diadopsi juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dalam Pasal 29 sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi- tingginya 5 (lima)juta rupiah.” 3. Bahwa selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep pemidanaan terhadap perbuatan “obstruction of justice” kembali ditemukan dalam pengaturan Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dalam ketentuan Pasal 281 sebagai berikut: "Setiap orang yang mengahalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI." 4. Bahwa dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan yang mengatur terkait dengan obstruction of justice juga diatur pada United Nation Convention Againts Corruption sebagaimana telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang pada article 25 dijelaskan, 48 "Each State Party shall adopt such legilative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the Convention; b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of State Parties to have legislation that protects other categories of public official." 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa obstruction of justice merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diakui secara internasional sebagai ancaman serius terhadap integritas aparat penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Kebijakan ini sebagai landasan krimininalisasi terhadap tindakan- tindakan yang secara sengaja menghalangi proses hukum, baik melalui kekerasan fisik, intimidasi, ancaman, maupun suap yang bertujuan memengaruhi aparat penegak hukum dan pembuktian dalam suatu perkara. 6. Bahwa pengaturan ketentuan “obstruction of justice” dalam ketentuan pasal a quo sejatinya sama dengan pengaturan pada ketentuan undang-undang lainnya sebagaimana dijabarkan di atas, sebagai upayanya dalam memberikan perlindungan bagi proses penegakan hukum dan proses peradilan, terutama pada penindakan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. 7. Masalah penanggulangan kejahatan “obstruction of justice”, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana 49 korupsi, Berdasarkan Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tipikor, hari kamis tanggal 22 April 1999, rapat dengar pendapat dengan pakar hukum terdapat pembahasan terkait isu “obstruction of justice”, pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Andi Hamzah “…..Kemudian masalah sengaja ya memang harus sengaja karena ada kemungkinan lupa, rupanya yang dipersoalkan tadi sengaja dilupakan. Pasal 18 setiap orang sengaja menghalangi atau mempersulit karena ada kemungkinan lupa, jadi misalnya ada penyidik polisi suruh lari, polisi datang untuk menangkap dia lari dulu karena ada polisi itu kan menghalangi, jadi harus sengaja karena ada kelalaiannya itu, kalau tidak di pidana, menghalangi tapi karena kelalaian saya kira begitu maksudnya. Kemudian KUHP di adop memang sama dengan UU Korupsi yang lama di adop Pasal-pasal dari KUHP dan menurut saya sekaligus disana tidak perlu dirumuskan lagi silahkan baca KUHP itu sendiri kata pak Lukman tadi rumusannya disana, ancaman pidananya….”. Berdasarkan risalah tersebut, secara konsep ketentuan “obstruction of justice” dalam Pasal 21 UU Tipikor merupakan adopsi dari KUHP Lama dan UU 31/1971. Adapun sebagai actus reus berupa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, diartikan dengan dolus (sengaja). 8. Bahwa perbuatan menghalang-halangi proses hukum atau “obstruction of justice” dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu: 1) Tindakan dengan sengaja mencegah. Pelaku tindak pidana pencegahan melakukan perbuatan tertentu supaya penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan tidak bisa dilakukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang; 2) Perbuatan dengan sengaja merintangi. Pelaku tindak pidana sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu agar penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sidang di pengadilan yang telah berlangsung terhambat untuk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 50 3) Tindakan dengan sengaja menggagalkan. Pelaku sudah melakukan perbuatan tertentu agar penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan terhalang untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. 9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menyampaikan pandangannya yang selaras dengan putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.10.3] Mahkamah menjelaskan bahwa, "[3.10.3] ... Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya telah melekat dalam pengertian "kesengajaan" tersebut." 10. Bahwa pokok pertimbangan putusan a quo, unsur kesalahan/schuld, yaitu berupa kesengajaan/dolus menjadi suatu batasan yang tegas dan konkret untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan agar bisa dijerat dengan ketentuan obstruction of justice sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo. Dengan demikian, konstruksi Pasal 21 UU Tipikor, yakni unsur kesengajaan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan proses hukum yang sedang berlangsung menjadi dasar penting dalam menetapkan suatu tindakan sebagai “obstruction of justice”. 11. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo telah menjadi hambatan dalam partisipasi publik dan potensi melanggar kebebasan berekspresi, DPR RI berpandangan terkait pelaksanaan hak kebebasan berekspresi juga harus sejalan dengan ketentuan peraturan-perundang yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan UU Tipikor. Dalam hal tersebut, pelaksanaan hak kebebasan berpendapat tidak dapat menjadi dalih bagi seseorang yang telah nyata melakukan upaya perintangan terhadap proses peradilan/obstruction of justice terhadap penindakan tindak pidana korupsi, terutama apabila dalam pembuktian di persidangan telah jelas ditemukan terdapat unsur kesalahan/schuld 51 dalam tindakannya tersebut sehingga penerapan pasal a quo juga harus tetap dijalankan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, demi menjunjung jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara. 12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut, a. Bahwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, proses penegakan hukum terhadap penerapan pasal a quo telah dibatasi dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum pidana maupun hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti, aparat penegak hukum tidak dapat secara sembarangan menjerat seseorang dengan ketentuan dalam pasal a quo, namun terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa perbuatan seseorang tersebut telah secara jelas dan nyata mengandung unsur kesalahan/ schuld; b. Bahwa apabila terdapat seseorang yang dijerat dengan ketentuan dalam pasal a quo oleh aparat penegak hukum, namun bagi seseorang tersebut merasa dalam perbuatannya tidak terdapat unsur kesalahan/schuld sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat mekanisme pemeriksaan di persidangan yang dapat digunakan oleh seseorang tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap perbuatannya itu; c. Bahwa dengan demikan tidak tepat dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo telah memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan yang semena-mena/abuse of power, mengingat dalam kerangka hukum secara umum aparat penegak hukum itu sendiri sudah diberikan batasan-batasan yang jelas dan nyata dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 13. Bahwa DPR RI menilai sebagai tindak pidana yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat, maka proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 52 korupsi harus dapat dilakukan tidak hanya secara efektif dan efisien, namun juga maksimal dalam penerapannya. Dalam hal ini, keberadaan pasal a quo dihadirkan untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat melakukan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. 14. Bahwa mengenai frasa "langsung atau tidak langsung" dalam ketentuan pasal a quo memiliki makna strategis dalam penegakan hukum karena mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik yang tampak secara eksplisit (langsung), seperti mengancam atau menyuap saksi, maupun yang terselubung (tidak langsung), seperti memengaruhi melalui perantara, menyebar disinformasi, atau melakukan tekanan sosial atau politik. Dengan frasa ini, terbentuk suatu konstruksi hukum yang tidak memberikan celah bagi pelaku untuk bersembunyi di balik tindakan yang tampaknya tidak secara eksplisit melakukan upaya perintangan, tetapi substansinya tetap menghambat proses peradilan. Ini juga menegaskan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, segala bentuk intervensi yang melemahkan integritas proses hukum akan dianggap serius dan dapat dipidana, meskipun dilakukan secara tidak langsung. 15. Bahwa dengan demikian, keberadaan frasa "langsung atau tidak langsung" masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini. Adapun apabila ketentuan frasa "langsung atau tidak langsung" dihilangkan atau dimaknai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat membuat proses penegakan hukum pada bidang tindak pidana korupsi menjadi terhambat, dikarenakan menyempitkan konteks penerapan hukum terhadap pasal a quo, sedangkan bentuk dan modus operandi dari tindak pidana korupsi itu sendiri terus berkembang hingga saat ini. 16. Bahwa sejatinya urgensi pengaturan terkait obstruction of justice sendiri telah tercermin melalui dirumuskannya norma mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 53 sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang keberlakuannya akan dimulai pada Januari 2026 mendatang. Dengan demikian, dapat tergambarkan politik hukum terhadap kebijakan penal yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam menempatkan ketentuan pidana terhadap segala bentuk tindakan obstruction of justice. D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohoan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 21 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 22 Juli 2025 yang diterima Mahkamah dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 21 UU PTPK khusus frasa “… atau tidak langsung…” yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka 54 dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Penjelasan Pasal 21 Cukup Jelas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun pokok-pokok alasan permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Pasal 21 UU PTPK melanggar Hak atas Kepastian Hukum dan Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: a. Frasa "…atau tidak langsung..." pada Pasal 21 UU PTPK, menjadikan rumusan perbuatan Pasal 21 UU PTPK tidak pasti, rumusan yang tidak jelas, tentang "jenis perbuatan seperti apa, perbuatan tidak langsung yang seperti apa, perbuatan tidak langsung yang dilakukan dimana, perbuatan tidak langsung yang dilakukan kapan, yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana "mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” (obstruction of justice/OOJ). b. Penjelasan Pasal 21 UU PTPK yang terumuskan "Cukup Jelas" justru menjadikan norma Pasal 21 PTPK tetap tidak jelas karena tidak memberikan penjelasan apapun pada rumusan norma batang tubuh. c. Rumusan frasa aquo tidak jelas dan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan advokat (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya karena Advokat dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya bagian dari pembelaan hukum terhadap kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketidakpastian ini juga menghambat akses terhadap keadilan bagi Pemohon, klien Pemohon maupun masyarakat. Oleh karena itu frasa “...atau tidak langsung” dalam pasal aquo dan penjelasannya bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum (legal certainty) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 55 2. Pasal 21 UU PTPK melanggar Hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: a. Ketidakpastian hukum dari Pasal 21 UU PTPK berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konferensi pers, dll. b. Jika suara publik dianggap oleh penyidik/berdasarkan penilaian subjektif penyidik "menghalangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan", karena secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum pada aparat penegak hukum, maka akan ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman pada rasa aman dalam berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, padahal kebebasan menyampaikan pendapat dan rasa aman itu sendiri merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. c. Disisi lain, bentuk perbuatan dan tingkat mempengaruhinya, sangat subjektif dari aparat penegak hukum, karena dilakukan secara "tidak langsung", oleh karenanya frasa frasa"... atau tidak langsung..." pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU PTPK objek permohonan aquo, menjadikan rumusan Pasal 21 UU PTPK sangat melebar, tidak pasti batasannya, ambigu, multitafsir, abstrak, dan sangat tergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Oleh karenanya berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dalam demokrasi dan bertentangan dengan hak konstitusional pemohon Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Pasal 21 PTPK melanggar Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Kepastian hukum yang terkandung dalam frasa “...atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya berimplikasi menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian batasan hukum yang jelas, termasuk pada Pemohon karena tidak jelas perbuatan "tidak langsung" yang seperti apa yang dianggap sebagai obstruction of justice/menghalangi proses hukum sebagaimana rumusan Pasal 21 UU PTPK. 56 4. Pasal 21 UU PTPK menyimpang dari semangat konvensi PBB Anti Korupsi Pasal 21 UU PTPK menyimpang dari semangat UN Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Semangat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam perkara Obstruction of Justice/merintangani proses peradilan perkara korupsi, menurut Pemohon adalah dalam bentuk "perbuatan fisik yang secara langsung dilakukan oleh pelaku", bukan "perbuatan tidak langsung" sebagaimana rumusan norma (delik) pada objek permohonan aquo. Hal ini sebagaimana di rumuskan pada Pasal 25 UNCAC. 5. Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan UN Basic Principles on The Role of Lawyers (1990) a. Advokat sebagai profesi penegak hukum telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”) dan dalam praktek Advokat secara Internasional berlaku dan terikat secara moral pada UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) atau sering dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Dasar PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) tentang Peran Advokat. b. UN Basic Principles on The Role of Lawyer (1990) memberikan pedoman sekaligus bentuk perlindungan pada profesi Advokat, seperti Prinsip Independensi Advokat (Prinsip 16-18) dan Prinsip Kerahasiaan Komunikasi (Prinsip 22). c. Ketidakpastian objek permohonan aquo frasa"... atau tidak langsung..." ..." pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU PTPK berpotensi bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) yang berdampak pada hilangnya perlindungan pada profesi advokat. 6. Pasal 21 UU PTPK berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 a. Pasal 21 UU PTPK multitafsir, norma yang abstrak, membuka peluang penafsiran yang meluas pada tindak pidana Pasal 21 UU PTPK yang bisa bersifat subjektif dan represif oleh aparat penegak hukum tentang tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menekan atau mengkriminalisası 57 pihak-pihak tertentu termasuk Advokat (pemohon) tanpa dasar hukum yang jelas, terjadinya overkriminalisasi, bahkan penegakan hukum yang tidak proporsional. b. Rumusan norma yang tidak jelas pada objek permohonan aquo dapat disalahgunakan dan menabrak prinsip perlindungan profesi advokat, prinsip kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien (privileged communication) yang merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat dan sistem peradilan yang adil (fair trial). Prinsip ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Pasal 14 ICCPR). Diakui secara universal sebagai hak klien dan kewajiban advokat. Hal ini diperlukan agar klien dapat berbicara secara terbuka kepada Advokat atau penasihat hukumnya tanpa rasa takut Atas dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan frasa"... atau tidak langsung..." pada Pasal 21 dan Penjelasannya Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) sebagai berikut: a. Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1). 58 b. Kerugian Konstitusional Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: 1) hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2) hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. 3) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. c. Kerugian konstitusional akibat adanya frasa "... atau tidak langsung..." pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU PTPK bagi Pemohon khususnya dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat untuk mewakili, atau memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak hukum tersangka, terdakwa, ataupun memberikan pemahaman hukum kepada siapapun termasuk masyarakat, calon saksi, maupun saksi, karena frasa "... atau tidak langsung" pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU PTPK bisa ditafsirkan secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagai tindakan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara "tidak langsung" penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. d. Selain itu, Pemohon sebelumnya telah memiliki legal standing sebagai Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dalam pengujian Pasal 16 UU 18/2003 terhadap UUD 1945, berkaitan dengan imunitas advokat. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 4 ayat 59 (1) PMK 2/2021 mengatur kualifikasi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. b. Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat : 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. c. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: 1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 60 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Terhadap dalil kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 2.1. Kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK khusus frasa “...secara tidak langsung..” yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2.2. Bahwa perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan Pasal 21 UU PTPK, juga apakah hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, dan kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, serta praktik ketatanegaraan sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian hak dan/atau kewenangan 61 konstitusional yang didalilkan Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara kerugian konstitusional dengan norma undang-undang yang diuji. 2.4. Mencermati permohonan a quo, Pemerintah berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi Advokat. Oleh karena itu penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aquo bukan norma yang khusus ditujukan untuk Advokat, melainkan bersifat dan berlaku umum. Jika dalam praktiknya ternyata kebetulan ada Advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal ini bukan berarti bahwa undang-undang aquo ditujukan semata-mata kepada profesi Advokat. Sebaliknya, hal ini justru menunjukkan sifat berlaku umum dari norma dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk Advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakukan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi Advokat. 2.5. Selain itu, dalil mengenai dasar kerugian Pemohon aquo memiliki kesamaan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam Pengujian Undang- Undang Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dalam pertimbangan hukumnya paragraf [3.10.4] Majelis Hakim Konstitusi berpendapat: [3.10.4.] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, …dst. Sepanjang tidak terbukti Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya 62 menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, Undang-Undang aquo adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat. 2.6. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual ataupun potensial yang dapat dipastikan akan terjadi secara langsung akibat berlakunya frasa “... atau tidak langsung ...” dalam Pasal 21 dan Penjelasannya UU PTPK. Pemohon hanya mendalilkan kemungkinan terjadinya penafsiran subjektif dari aparat penegak hukum, tanpa menunjuk peristiwa konkret atau ancaman hukum yang spesifik yang sedang atau pasti akan dialaminya. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa hak konstitusional Pemohon benar-benar dirugikan oleh norma yang dimohonkan pengujian. 2.7. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya frasa “... atau tidak langsung ...” dalam Pasal 21 UU PTPK telah atau dapat berpotensi mengancam kebebasan dan independensi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat. Menurut Pemerintah, dalil tersebut bersifat spekulatif dan tidak berdasar pada fakta konkret yang menunjukkan telah adanya upaya kriminalisasi terhadap Pemohon secara pribadi, maupun adanya bukti bahwa norma tersebut digunakan untuk membatasi ruang lingkup pembelaan Advokat secara umum. Bahkan, dalam praktik hukum pidana, ketentuan pidana seperti Pasal 21 UU PTPK tunduk pada prinsip due process of law, sehingga aparat penegak hukum wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur mens rea dan actus reus dari pelaku yang diduga merintangi proses hukum, termasuk jika subjeknya adalah seorang Advokat. Dengan demikian, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa norma tersebut mengancam kedudukan konstitusional Pemohon. 2.8. Bahwa dalam perspektif Pemerintah, sebagaimana praktik konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah, kerugian konstitusional tidak dapat disandarkan semata-mata pada ketakutan, 63 kekhawatiran, atau asumsi terhadap potensi penyalahgunaan norma oleh aparat penegak hukum. Jika benar terdapat kekhawatiran terhadap penerapan suatu norma pidana dalam praktik, terdapat upaya hukum yang tersedia seperti praperadilan, keberatan, pembelaan dalam proses peradilan, serta upaya hukum lain (banding, kasasi, maupun peninjauan kembali) merupakan mekanisme yang sah untuk menguji legalitas dan kepatutan tindakan aparat, bukan melalui pengujian konstitusionalitas norma secara abstract review. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak sepatutnya diminta menilai konstitusionalitas norma berdasarkan dugaan subjektif Pemohon yang belum terbukti mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara nyata. 2.9. Bahwa Pemerintah berpendapat, apabila benar Pemohon memiliki kekhawatiran terhadap potensi penafsiran atas frasa “... atau tidak langsung ...” dalam Pasal 21 UU PTPK, maka hal tersebut masih sangat bergantung pada konteks konkret penerapan norma oleh aparat penegak hukum, yang mana mekanisme pengujian sah/tidaknya tindakan tersebut tidak berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan peradilan umum atau lembaga pengawas lainnya. Oleh karena itu, konstruksi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan kausal yang memadai dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian. 2.10. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan, maka Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Permohonan tersebut karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya serta praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi lainnya. 64 2.11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang di Mohonkan 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) merupakan bentuk pengaturan terhadap tindakan obstruction of justice yang mengancam integritas dan kelancaran proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut merupakan cerminan dari kebijakan penal (penal policy) dalam hukum pidana nasional untuk melindungi proses hukum dari segala bentuk penghalangan atau gangguan, baik yang dilakukan secara terang- terangan maupun secara terselubung. 1.2. Secara terminologis, obstruction of justice merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Obstruction of justice dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena obstruction of justice adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab obstruction of justice dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara (Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, & Sugeng. (2021). Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. Pustaka Aksara.). 65 1.3. Bahwa secara sistematis, norma mengenai obstruction of justice bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah dikenali sejak Wetboek van Strafrecht (KUHP Lama), yang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep obstruction of justice kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU PTPK. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi. 1.4. Pengaturan Pasal 21 UU PTPK juga merupakan implementasi kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Pasal 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan sebagai tindak pidana setiap tindakan yang secara sengaja bertujuan menghalangi proses peradilan, baik terhadap saksi, aparat penegak hukum, maupun proses persidangan itu sendiri. Oleh karena itu, frasa "secara langsung atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU PTPK sejatinya merupakan penerjemahan kontekstual dari prinsip internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional. 1.5. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998), hlm 91): “Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”. Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut 66 (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998), hlm 91): 1. Tindakan yang dapat dihukum; 2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum; 3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan; 4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (toerekeningsvatbaar). 1.6. Berdasarkan pada pendapat tersebut Obstruction of justice/tindakan menghalangi proses hukum sebagai suatu tindakan atau perbuatan pidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut: Unsur Subjektif: - Setiap orang - Dengan sengaja Unsur Objektif: - Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung - Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi 1.7. Guna memahami unsur objektif dari ketentuan Pasal 21 UU PTPK perlu merujuk pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Maret 2009, halaman 158-159 sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil; b. Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, 67 penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat; c. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil; d. Yang dimaksud dengan secara “langsung”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misalnya melalui perantara; 1.8. Unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahulunya, maka untuk membuktikan unsur ini tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum dari unsur “dengan sengaja”. Secara gramatikal yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sedangkan “kesengajaan” adalah perihal (perbuatan) sengaja (KBBI Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.). 1.9. Menurut doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292, bahwa “kesengajaan” (opzet) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wettens). Jadi orang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” tentunya menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui 68 serta menyadari terhadap apa yang dilakukannya maupun tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau dolus directus Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau kesadaran / keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dolus eventualis yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari 69 keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. 1.10. Moeljatno menyatakan bahwa menurut “teori kehendak”, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet de op verwerkelijking der wettlijke omschrijving gerichte wil (Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2009, hlm 186), sehingga apabila dikaitkan dengan ”unsur sengaja” dalam tindak pidana Pasal 21 UU PTPK, maka kesengajaan disini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Meskipun demikian dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan ini sudah dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai (affectus punitur licet non sequator effectus), sebagaimana pendapat Edward O.S Hiariej yang menyatakan bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak, atau dalam istilahnya disebut dengan “kesengajaan yang diobjektifkan” (Edward O.S Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, hlm 133-140). 1.11. Frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak dapat dilihat secara parsial melainkan menjadi satu kesatuan dengan frasa perbuatannya yang menjadi unsur objektif ketentuan Pasal 21 UU PTPK. Dalam hukum pidana, frasa “secara langsung atau tidak langsung” memiliki makna yang dikenal dalam doktrin sebagai perbuatan langsung (onmiddellijk) dan tidak langsung (middellijk). Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah ketika seseorang tidak secara langsung 70 melakukan tindakan pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukannya. 1.12. Bahwa pemidanaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip culpa (kesalahan) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus). Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang tampaknya "menghambat" dapat serta-merta dipidana, tetapi harus dibuktikan adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin obstruction of justice sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang menyatakan bahwa perbuatan dikualifikasi sebagai obstruction apabila: (i) menyebabkan tertundanya proses hukum; (ii) pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan (iii) pelaku bertindak dengan niat menyimpang (acting corruptly with intent). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon. 1.13. Untuk memperjelas bagaimana frasa “secara tidak langsung” dipahami dalam konteks obstruction of justice, berikut kami uraikan kasus hukum terkait delik obstruction of justice dalam sistem hukum Amerika Serikat: a. Dalam yurisprudensi Amerika Serikat, prinsip yang relevan ditemukan dalam Pettibone v. United States (148 U.S. 197, 1893), yang menegaskan bahwa pemidanaan atas delik obstruction of justice mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku bahwa suatu proses peradilan sedang berjalan dan bahwa tindakannya, meskipun tidak langsung, dilakukan secara sengaja untuk menghambat proses hukum tersebut. Dalam praktiknya, bentuk perbuatan tidak langsung dapat berupa memberikan instruksi, mempengaruhi saksi, atau menyembunyikan informasi penting, yang kesemuanya tetap dapat dikualifikasikan sebagai obstruction apabila memenuhi unsur mens rea, yaitu niat jahat dan kesadaran terhadap proses hukum. Doktrin ini memperluas cakupan penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak secara fisik hadir 71 dalam proses hukum, tetapi tetap menjadi penyebab utama terhambatnya peradilan. b. Penguatan lebih lanjut diberikan dalam United States v. Aguilar (515 U.S. 593, 1995), di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai obstruction apabila terdapat specific intent untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau grand jury. Dengan demikian, meskipun perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung, unsur obstruction tetap dapat terpenuhi selama dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk mengganggunya. Putusan atas kasus tersebut diatas selaras dengan pengaturan dalam Pasal 21 UU PTPK, yang tetap menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung. 1.14. Selain itu, terkait dengan obstruction of justice dalam yurisprudensi Arrest Hoge Raad tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 menyatakan: “Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert.” Yang artinya: “Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734). Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik obstruction of justice, 72 diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. 1.15. Di Indonesia sendiri obstruction of justice marak terjadi yang justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut contoh kasus obstruction of justice yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain: a. Tahun 2010 ketika dilakukan proses persidangan kasus dengan terdakwa Anggodo Widjojo, pada saat persidangan terdakwa tiba- tiba mengeluh mengalami sakit pada bagian kepala dan nyeri disekujur tubuh, sehingga terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan persidangan, namun setelah dokter memeriksa kondisi kesehatan terdakwa, terdakwa dalam kondisi normal saja (Kpk Tak Lekang (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2013).[42-44].). Berpura-pura sakit tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk menghindari proses hukum, karena orang yang dihadirkan dalam keadaan sakit tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan. Atas tindakannya tersebut terdakwa Anggodo Widjojo telah diputus bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Maret 2011. b. Kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Setya Novanto, yang 73 dalam proses Penyidikan tersangka beberapa kali menolak untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit (Fachrur Rozie, ‘Setya Novanto: 2 Kali Jadi Tersangka, 2 Kali Masuk Rumah Sakit’ (Liputan 6, 2017)), selain itu setelah dilakukan upaya paksa tersangka kembali menghindari petugas KPK yang hendak melakukan penangkapan, hingga kemudian banyak drama yang dimainkan sehingga Setya Novanto berusaha untuk lolos dari jerat hukum. c. Dalam perkembangannya menyimak dari perjalanan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto, kemudian dilakukan proses hukum terhadap Frederich Yunadi yang telah diputus yang merupakan pengacara Setya, dan juga Bimanesh Sutarjo, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menghalangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto (Ridho Insan Putra, ‘KPK Tetapkan Fredrich Yunadi Dan Bimanesh Sebagai Tersangka’ (Liputan 6.com, 2018)). Kasus tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 05 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 tanggal 21 Maret 2019. d. Pada tahun 2021, terdakwa Didit Wijayanto Wijaya yang memberikan arahan kepada tujuh orang saksi perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013 s.d. 2019 agar para saksi meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan yang tidak dibenarkan, tidak kooperatif dengan penyidik, tidak memberikan jawaban yang benar saat diperiksa, menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencabut keterangan dalam BAP, serta menyarakan untuk melarikan diri (kabur ) dari pemeriksaan. Terhadap yang bersangkutan telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan 74 Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Juni 2022. e. Selanjutnya dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indrigiri Hulu pada tahun 2022 yang mana penyidik mengalami perintangan kegiatan pengamanan benda sitaan oleh Terdakwa Fernando Simanjuntak selaku Staf Legal dan Humas PT Duta Palma Satu dengan cara memerintahkan kepada para penanggung jawab kebun (Manajer Kebun, Kepala Tata Usaha, dan petugas sekuriti) agar tidak memberi ijin kepada Tim Penyidik untuk memasuki areal lokasi Perkebunan yang sudah menjadi benda sitaan serta melarang memberikan/menyerahkan dokumen-dokumen Perusahaan yang diminta oleh penyidik ataupun pihak yang ditugaskan tim penyidik untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan operasiobal dan keuangan Duta Palma Group. Atas tindakannya tersebut David Fernando Simanjuntak telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalag melakukan tindak pidana Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2023. f. Pada kasus tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 s.d. 2020, terdakwa Toni Tamsil yang merupakan adik terdakwa Tamron alias AON selaku owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipa Mulia, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK dengan cara menghindar dari Penyidik, memberikan keterangan yang berbeli- belit dan berubah-ubah, tidak kooperatif dalam kegiatan penggelegahan dengan memfasilitasi, memberikan tempat dan menyembunyikan dokumen-dokumen penting CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia yang diperlukan penyidik untuk keperluan pembuktian tindak pidana korupsi PT Timah, Tbk sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024 jo. Putusan 75 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 16 Oktober 2024. 1.16. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan semakin beragam sehingga keberadaan frasa "langsung atau tidak langsung" memiliki makna strategis sebagai bagian dari sistem proteksi terhadap integritas sistem peradilan pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) sehingga membutuhkan upaya luar biasa karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. Frasa ini memungkinkan hukum untuk menjangkau tindakan yang tampaknya tidak eksplisit tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan, seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara. Oleh karenanya, jika frasa tersebut dihapus, maka ruang lingkup pemidanaan akan menyempit dan memberikan celah hukum bagi pelaku yang berlindung di balik perbuatan tidak langsung. 1.17. Berdasarkan uraian diatas, tidak terdapat isu konstitusional dalam frasa “…atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (Lex scripta), prinsip jelas (Lex certa) dan prinsip cermat (Lex stricta) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya. Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam penerapan dari norma tersebut mengenai ketiadaan tolak ukur dari frasa “…atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK sesungguhnya menjadi argumen yang tidak berdasar hukum karena frasa “…atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK sudah sangat jelas yaitu unsur kesengajaan. 1.18. Terkait kekhawatiran Pemohon atas frasa “…atau secara tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK yang mengancam imunitas dan keamanan Advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mendampingi klien telah ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan imunitas Advokat yang bekerja dengan itikad baik. Hak imunitas tetap berlaku selama tindakan 76 advokat dilakukan dalam koridor hukum dan profesionalisme. Namun, jika seorang advokat secara sengaja bertindak untuk menghambat proses hukum, termasuk melalui perbuatan tidak langsung, maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam perlindungan hak imunitas. Hal ini menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menyasar profesi, melainkan perbuatan pidana berdasarkan unsur mens rea dan bukti. 1.19. Dalam konteks keberlakuan KUHP 2023, memang benar bahwa Pasal 281 KUHP baru tidak lagi menggunakan frasa "langsung atau tidak langsung". Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK. Sebab, penghapusan redaksional tersebut merupakan bagian dari reformulasi sistematis KUHP secara keseluruhan, dan keberlakuannya pun baru akan dimulai tahun 2026. Hingga saat itu, norma dalam Pasal 21 UU PTPK tetap berlaku dan mengikat, serta telah terbukti memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional. 1.20. Selain itu, ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak termasuk pasal yang diubah sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (4) KUHP Nasional tahun 2023 sebagai berikut: Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603; b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604; c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605; d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1). 1.21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK, khususnya frasa “... atau tidak langsung ...”, merupakan pengaturan yang sah, rasional, dan proporsional dalam kerangka sistem hukum nasional dan hukum internasional. Norma ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil. Oleh karena 77 itu, tidak terdapat alasan konstitusional untuk menyatakan frasa a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal yang di Mohonkan Pemohon 2.1. Pasal aquo tidak melanggar Hak atas Kepastian Hukum dan Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 a. Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 21 justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum dari upaya merintangi atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak terdapat isu konstitusional dalam frasa “…atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (Lex scripta), prinsip jelas (Lex certa) dan prinsip cermat (Lex stricta) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya. b. Mengenai ketiadaan tolak ukur dari frasa “…atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK sehingga menjadikan frasa pasal aquo tersebut menjadi tidak jelas dan multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon adalah argumentasi tidak berdasar hukum, karena tolak ukur dari frasa “…atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK sudah sangat jelas yaitu unsur kesengajaan. Adapun frasa “..atau secara langsung” merujuk pada keterlibatan pelaku dalam pelaksanaan perbuatan obstruction of justice melalui perantara. Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatannya yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU PTPK. c. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, obstruction of justice tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa "secara tidak langsung" telah diakui dalam berbagai yurisdiksi sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, misalnya, obstruction of 78 justice sebagaimana diatur dalam 18 U.S.C. §1512(b) mencakup tindakan yang dilakukan "knowingly and corruptly persuades another person" untuk mempengaruhi, menunda, atau mencegah kesaksian dalam proses hukum. Mahkamah Agung AS dalam Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005), menyatakan bahwa tindakan tidak langsung tetap memenuhi unsur obstruction jika dilakukan dengan maksud korup atau menghalangi keadilan. 2.2. Pasal aquo tidak melanggar Hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 a. Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak melarang seseorang menggunakan hak konstitusionalnya tersebut. Ketentuan a quo hanya melarang apabila penggunaan hak tersebut disalahgunakan untuk maksud menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijerat bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian, kekhawatiran kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah. c. Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa hak kebebasan berekspresi wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 79 2.3. Pasal aquo tidak melanggar Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 a. Terhadap dalil bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, Pemerintah menyatakan bahwa perlindungan terhadap keluarga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenar untuk merintangi atau menghambat proses hukum. Justru dalam sistem negara hukum, keberadaan anggota keluarga pelaku harus tunduk pada sistem keadilan, dan apabila ia berusaha dengan cara tidak langsung untuk mempersulit penyidikan atau persidangan, maka hukum pidana dapat menjangkau perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sadar dan disengaja. b. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur kesengajaan tetap menjadi elemen kunci untuk pemidanaan, sehingga frasa "secara tidak langsung" bukan berarti menjaring perbuatan yang tidak disengaja. Bahkan peran tidak langsung tersebut harus dapat dibuktikan sebagai bentuk campur tangan terhadap proses hukum. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas fair trial, sebab pemidanaan baru dapat dijatuhkan melalui proses pembuktian yang ketat berdasarkan alat bukti yang sah di pengadilan. c. Bahwa terhadap dalil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, Pemerintah justru menekankan bahwa Pasal 21 UU PTPK merupakan bentuk nyata dari upaya negara untuk melindungi proses hukum dari obstruksi. Negara hukum bukan hanya menjamin hak-hak warga, tetapi juga memastikan sistem hukum dapat berjalan dengan efektif dan tidak diganggu oleh pengaruh-pengaruh eksternal. Obstruction of justice merupakan bentuk pelanggaran yang berbahaya karena dapat melumpuhkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum. 2.4. Pasal a quo tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB Anti Korupsi 80 a. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur tindakan obstruction of justice dalam bentuk yang luas dan efektif. Pasal 25 UNCAC memberikan mandat bagi negara untuk mengkriminalisasi tindakan menghalangi aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, frasa "secara tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK adalah bentuk pengimplementasian norma internasional yang sah dan sejalan dengan komitmen konstitusional Indonesia. b. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tidak berdasar, dan Pasal 21 UU PTPK beserta seluruh elemennya termasuk frasa "secara tidak langsung" adalah sah, konstitusional, dan proporsional dalam rangka menjaga integritas sistem peradilan pidana dari berbagai bentuk obstruksi, baik yang dilakukan secara terang- terangan maupun terselubung. 2.5. Pasal aquo tidak bertentangan dengan UN Basic Principles on The Role of Lawyers (1990) a. Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat bersinggungan dengan tindak pidana obstruction of justice, dalam praktik yang terjadi seorang advokat kerap diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice dalam membela kliennya. Ukuran suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat dikatakan memiliki itikad baik adalah jika perbuatan bertentangan tersebut dengan tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersifat melawan hukum. Itikad baik merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan serta tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. b. Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu di perhatikan yakni ada 2 yaitu yang utama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan yang kedua tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan 81 itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggung jawaban pidana merupakan unsur karena kesalahan mutlak dari pertanggung jawaban pidana. c. Diaturnya obstruction of justice dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK karena pada pokoknya tindakan tersebut berpotensi merintangi serta menghambat proses hukum pemberantasan korupsi. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana. Terhadap hal tersebut maka hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan-batasan yang berlandas pada itikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien. Hak imunitas merujuk pada penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyuratkan dapat ditariknya dua syarat utama yang harus berlandas pada itikad baik dan dilindungi oleh hak imunitas adalah terkait dengan tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya sehingga secara sederhana diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar hukum. d. Frasa “...atas secara tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK tidak menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK 82 mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. e. Profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau terhormat (officium nobile) yang artinya pengemban profesi Advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat pengadilan (the officer of the court). Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum oleh karena iru dalam melaksanakan penegakan hukum juga dalam membela kepentingan hukum kliennya harus dilakukan secara benar dan menghindari upaya-upaya obstruction of justice. f. Tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari perbuatan itu. Mengenai hal ini pun telah ditegaskan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahakamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 sebagai berikut: Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi, Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud. 83 2.6. Pasal a quo tidak berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Sebagaimana sudah Pemerintah uraian sebelumnya bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur frasa “...atau secara tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat adalah dalil yang tidak berdasar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi tolak ukur dalam Pasal 21 UU PTPK yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tolak ukur frasa “tidak langsung” tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dinilai satu kesatuan dengan frasa “dengan sengaja”, sehingga unsur kesengajaan yang menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan Pasal 21 UU PTPK. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa frasa “...atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 84 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selanjutnya, Presiden menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, dan Dr. Suhartoyo, S.H. M.H dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2025, bertanggal 8 September 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bagaimana urgensi keberadaan frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK, apabila maksud frasa tersebut adalah untuk menjaring pelaku obstruction of justice yang menggunakan perantara atau bertindak sebagai pengendali jarak jauh (remote controller), maka semestinya sudah dapat dijangkau oleh ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Konstruksi hukum pidana telah cukup memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap pelaku yang bertindak melalui orang lain, termasuk dalam bentuk menyuruh, turut melakukan, atau membantu melakukan. 2. Terkait frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dengan ketentuan obstruction of justice dalam Article 25 UNCAC. Tidak ditemukan rujukan eksplisit dalam Article 25 UNCAC yang menjadi dasar yuridis untuk menyisipkan frasa "tidak langsung" ke dalam norma pidana nasional. Meminta penjelasan dan penajaman dari Pemerintah mengenai korelasi frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dengan prinsip-prinsip dalam Article 25 UNCAC dan sistem hukum pidana nasional. Dan bagaimanakah batasan atau rambu-rambu hukum atas frasa a quo atau memang ingin dibiarkan bersifat terbuka tanpa batas. 85 apabila tidak ada batasan tegas, hal tersebut bisa menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 3. Apakah penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan) dalam penanganan tindak pidana korupsi dibatasi hanya pada delik Bab II atau juga mencakup Bab III sepanjang masih di dalam UU PTPK dan bagaimana jika perbuatan diatur dalam undang-undang lain (pidana umum) di luar UU PTPK namun unsurnya beririsan dengan tindak pidana korupsi, apakah dapat masuk cakupan kewenangan berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK, ataukah terbatas pada delik yang berada dalam UU PTPK saja. Keterangan tambahan Presiden yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan satu kesatuan terhadap keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2025. Adapun tambahan keterangan Pemerintah terhadap pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, dan Dr. Suhartoyo, S.H. M.H pada pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang urgensi keberadaan frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, untuk dapat menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, harus terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Teori kausalitas dalam hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu aspek faktual dan aspek normatif. Aspek faktual berkaitan dengan hubungan sebab akibat secara empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan aspek normatif berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam aspek faktual, terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yaitu teori sebab langsung (direct cause) dan 86 teori sebab efisien (efficient cause). Teori sebab langsung menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan teori sebab efisien menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab yang paling efisien dari akibat yang ditimbulkannya. Dalam aspek normatif, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan apakah seseorang memiliki niat jahat atau kesalahan yang dapat dianggap sebagai penyebab dari tindak pidana yang dilakukannya. Doktrin obstruction of justice berupa perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tidak akan menimbulkan rasa ketakutan karena penegakan hukumnya dilakukan secara selektif yaitu terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan pelaku bertindak dengan niat menyimpang (acting corruptly with intent). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon. Sebagai perbandingan dalam sistem hukum Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai obstruction apabila terdapat specific intent untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau grand jury. Dalam konteks ini, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan konsep akibat yang wajar (reasonable consequence). Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang wajar dari perbuatannya, dan tidak atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi. Perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang memenuhi kuafilikasi obstruction, jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk mengganggunya. Pasal 21 UU PTPK menekankan 87 pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU PTPK, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara- cara tidak langsung. Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi. Perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak penghapusan frasa “Tidak Langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK: a. Dampak Terhadap Cakupan Pasal 21 UU Tipikor: Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU PTPK, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara-cara tidak langsung. b. Dampak Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi: Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghambat 88 proses penegakan hukum. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. c. Dampak Terhadap Perlindungan Sistem Peradilan: Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks perkembangan modus operandi korupsi dan upaya untuk menghambat proses penegakan hukum, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK menjadi semakin relevan. Perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem sosial-politik telah menciptakan berbagai cara baru untuk menghambat proses penegakan hukum, yang mungkin tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan konsep "langsung". Misalnya, penggunaan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses peradilan, atau penggunaan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan bukti-bukti terkait korupsi. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau perbuatan-perbuatan semacam ini, meskipun perbuatan tersebut jelas-jelas bertujuan atau berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Selain itu, penghapusan frasa "tidak langsung" juga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam berbagai ketentuan hukum lainnya, konsep "tidak langsung" telah diakui dan diterapkan, misalnya dalam konteks penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana, atau dalam konteks kausalitas tidak langsung. Penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan menciptakan inkonsistensi dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 1. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan perlindungan terhadap integritas sistem peradilan. 89 2. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain: a. Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi: Frasa "tidak langsung" memungkinkan penegak hukum untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum. b. Melindungi Integritas Sistem Peradilan: Frasa "tidak langsung" memungkinkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. c. Mencegah Upaya Menghambat Proses Penegakan Hukum: Frasa "tidak langsung" memiliki efek pencegahan (deterrence) terhadap Upaya-upaya untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas terhadap perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat mencegah pihak-pihak yang berniat untuk menghambat proses penegakan hukum. d. Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Komprehensif: Frasa "tidak langsung" mendukung upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif karena memungkinkan penjangkauan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat UU PTPK yang dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan efektif. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan frasa tersebut 90 berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. 2. Tentang Eksistensi Obstruction of Justice dan Pasal 55 dan 56 KUHP Deelneming atau complicity atau keturutsertaan terjadi ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang. Deelneming diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Perbedaan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terletak pada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dari orang yang terlibat sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dihukum seperti pelaku/dader. Alasan Pasal 56 KUHP dibedakan dari Pasal 55 KUHP adalah status dari pelaku tindak pidana adalah hanya sebagai pembantu, dimana bantuan dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana. Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa bantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana berupa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan. Unsur terpenting dari penyertaan tindak pidana adalah yang terlibat dari suatu tindak pidana harus lebih dari 1 (satu) orang. Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri menunjukkan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan. Pertama adalah kualifikasi sebagai deelnemer adalah yang melakukan atau plegen, dengan orang yang melakukan disebut pleger. Kedua adalah menyuruh melakukan atau doen plegen dan orang yang menyuruh melakukan disebut doen pleger. Ketiga adalah turut melakukan atau medeplegen. Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP menjelaskan mengenai uitlokken dengan berbagai macam terjemahan ke Bahasa Indonesia, misalnya membujuk melakukan atau menghasut. Uitlokken sebagai menggerakkan. Hal yang jelas adalah bentuk dari uitlokken adalah harus terdapat insentif yang sudah ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Peran masing-masing pelaku, dibedakan uitlokken, medeplegen, dan lainnya. Medeplegen mensyaratkan adanya kerja sama yang erat sedemikian rupa, baik secara fisik maupun kesadaran. Pada kasus ini, terdapat hierarki 91 jabatan sehingga menarik untuk dikaji apakah termasuk doen plegen atau menyuruh melakukan. Doen plegen memiliki 2 (dua) subjek, yaitu orang yang menyuruh lakukan sebagai pelaku tidak langsung (manus domina) dan orang yang disuruh lakukan sebagai pelaku langsung (manus ministra). Pelaku tidak langsung disebut sebagai manus domina karena pelaku melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain. Pelaku langsung sebagai materieele dader diposisikan sebagai manus ministra atau alat. Perbedaan utama Pasal 55 dan 56 KUHP dan obstruction of justice, adalah dikualifikasi penyertaan dalam melakukan tindak pidana, ketika lebih dari satu orang terlibat dalam sebuah kejahatan, sedangkan obstruction of justice adalah tindakan yang bertujuan menghambat atau mengintervensi proses penegakan hukum itu sendiri, seperti menghalangi penyelidikan atau persidangan. Pasal 55 dan 56 menjelaskan peran pelaku, sementara obstruction of justice adalah tindak pidana yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang lain. Pasal 55 KUHP Turut Melakukan (Medepleger), fokusnya Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatannya terlibat secara langsung dan bekerja sama dengan pelaku lain dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Sedangkan Pasal 56 KUHP adalah membantu melakukan kejahatan. Fokusnya kepada orang yang secara sengaja membantu melakukan kejahatan dan sifatnya memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk memfasilitasi kejahatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam eksekusi tindak pidana itu sendiri. Pada sisi lain Obstruction of Justice, fokusnya tindakan menghalangi atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pelaku bertujuan untuk merusak atau menyalahi integritas proses hukum untuk menyembunyikan kejahatan atau menghalangi penegakan keadilan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 tidak saling bertentangan karena memiliki fokus pelaku dan perbuatan yang berbeda. Selain itu Presiden juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.si dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H masing-masing 92 bertanggal 25 Agustus 2025 dan 27 Agustus 2025, dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2025 serta disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.si A. PENDAHULUAN 1. Permohonan uji materiil yang diajukan dalam perkara Nomor 71/PUU- XXIII/2025 dan Nomor 106/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor. Objek permohonan ini secara spesifik ditujukan pada frasa "tidak langsung" yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut. 2. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." 3. Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan konstitusionalitas frasa "tidak langsung" dengan argumentasi bahwa frasa tersebut memiliki tafsir yang terlalu luas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan definisi dan batasan dari frasa "tidak langsung" dapat mengakibatkan penerapan hukum yang sewenang- wenang dan melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon berfokus pada frasa "tidak langsung" yang dianggap memiliki tafsir yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan definisi dan batasan dari frasa "tidak langsung" dapat mengakibatkan penerapan hukum yang sewenang-wenang dan melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 93 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 5. Konstruksi rumusan norma Pasal 21 UU Tipikor, yaitu sebagai berikut: Unsur Perbuatan Objek Perbuatan Cara Perbuatan Subjek Hukum Mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Secara langsung atau tidak langsung Setiap orang yang dengan sengaja untuk melindungi tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi 6. Permasalahan utama yang perlu dianalisis adalah apakah penggunaan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, atau justru menciptakan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang multitafsir dan berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang. Analisis ini harus mempertimbangkan aspek filosofis, teoretis, dan praktis dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di berbagai negara lain. B. ANALISIS FILOSOFIS KEBERADAAN PASAL 21 UU TIPIKOR 7. Secara filosofis, keberadaan Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, memiliki landasan yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (extraordinary measures). Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menekankan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila). 8. Filosofi pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip fundamental: a. Prinsip Keadilan Sosial: Korupsi merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menghambat perwujudan keadilan sosial. Pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk memulihkan keadilan sosial. 94 b. Prinsip Negara Hukum: Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang merusak sistem hukum dan pemerintahan. c. Prinsip Perlindungan Kepentingan Umum: Korupsi merugikan kepentingan umum, sehingga pemberantasannya merupakan upaya perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas. 9. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor secara filosofis dimaksudkan untuk menutup segala celah yang dapat digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan sifat korupsi yang semakin kompleks dan canggih, di mana upaya untuk menggagalkan proses hukum tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi sering kali melalui cara-cara tidak langsung yang sulit dideteksi. 10. Pasal 21 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Frasa "tidak langsung" memperluas cakupan perlindungan untuk mengantisipasi berbagai modus operandi yang dapat menghambat proses hukum. 11. Ketentuan ini berfungsi sebagai pencegahan (deterrence) terhadap upaya- upaya untuk menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi. C. TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN FRASA "TIDAK LANGSUNG" 12. Untuk memahami makna dan batasan dari frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, perlu dilakukan analisis berdasarkan teori-teori penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap frasa tersebut, sebagai berikut: Penafsiran Penjelasan Penafsiran Gramatikal Secara gramatikal, "tidak langsung" berarti melalui perantara atau tidak secara langsung. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, ini berarti perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara. 95 Penafsiran Sistematis Secara sistematis, frasa "tidak langsung" harus dipahami dalam konteks sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. UU Tipikor dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif, termasuk melindungi proses hukum dari berbagai betuk gangguan. Penafsiran Teleologis Secara teleologis, tujuan dari Pasal 21 UU Tipikor adalah untuk melindungi proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Frasa "tidak langsung" dimaksudkan untuk mencakup berbagai modus operandi yang dapat menggagalkan proses hukum. Penafsiran Historis Secara historis, penambahan frasa "tidak langsung" dalam UU Tipikor mencerminkan pengalaman dalam pemberantasan korupsi, di mana upaya untuk menggagalkan proses hukum sering kali dilakukan melalui cara-cara tidak langsung. 13. Dalam praktik penegakan hukum dan berbagai referensi, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat diinterpretasikan untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti: a. memberikan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan; b. mempengaruhi saksi, tersangka, atau terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau untuk mengubah keterangan; c. menyembunyikan atau merusak barang bukti yang relevan dengan perkara korupsi; d. menggunakan pengaruh atau kekuasaan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum; e. melakukan intimidasi atau ancaman terhadap penegak hukum, saksi, tersangka, atau terdakwa; dan f. menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses hukum. 14. Meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun secara teori, dalam penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Penafsiran terhadap frasa "tidak langsung" harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan tetap memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. 96 15. Dengan demikian, meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun melalui penafsiran hukum yang tepat, frasa tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip konstitusional. D. KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN UUD 1945 16. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Melalui penafsiran hukum yang tepat, frasa tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan frasa "tidak langsung" tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas kesalahan. 17. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi integritas sistem peradilan dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 18. Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tidak bertentangan dengan prinsip ini karena ketentuan tersebut tidak berlaku surut dan telah diundangkan sebelum perbuatan yang dilarang dilakukan. Selain itu, ketentuan ini juga tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. 19. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 97 mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap tujuan-tujuan negara tersebut, sehingga pemberantasan korupsi, termasuk melindungi proses peradilan dalam perkara korupsi, merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara. 20. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (extraordinary measures). Hal ini tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemberantasan korupsi merupakan kepentingan konstitusional yang penting dan sejalan dengan UUD 1945. 21. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan UUD 1945, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. E. ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN FRASA "TIDAK LANGSUNG" DALAM PASAL 21 UU TIPIKOR 22. Dampak penghapusan frasa “Tidak Langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor: a. Dampak Terhadap Cakupan Pasal 21 UU Tipikor: Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara-cara tidak langsung. b. Dampak Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi: Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum. Tanpa frasa "tidak langsung", 98 akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. c. Dampak Terhadap Perlindungan Sistem Peradilan: Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 23. Dalam konteks perkembangan modus operandi korupsi dan upaya untuk menghambat proses penegakan hukum, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor menjadi semakin relevan. Perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem sosial-politik telah menciptakan berbagai cara baru untuk menghambat proses penegakan hukum, yang mungkin tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan konsep "langsung". 24. Misalnya, penggunaan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses peradilan, atau penggunaan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan bukti-bukti terkait korupsi. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau perbuatan-perbuatan semacam ini, meskipun perbuatan tersebut jelas-jelas bertujuan atau berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. 25. Selain itu, penghapusan frasa "tidak langsung" juga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam berbagai ketentuan hukum lainnya, konsep "tidak langsung" telah diakui dan diterapkan, misalnya dalam konteks penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana, atau dalam konteks kausalitas tidak langsung. Penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan menciptakan inkonsistensi dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 26. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan berdampak negatif terhadap 99 upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan perlindungan terhadap integritas sistem peradilan. 27. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain: a. Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi: Frasa "tidak langsung" memungkinkan penegak hukum untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum. b. Melindungi Integritas Sistem Peradilan: Frasa "tidak langsung" memungkinkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. c. Mencegah Upaya Menghambat Proses Penegakan Hukum: Frasa "tidak langsung" memiliki efek pencegahan (deterrence) terhadap upaya-upaya untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas terhadap perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat mencegah pihak-pihak yang berniat untuk menghambat proses penegakan hukum. d. Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Komprehensif: Frasa "tidak langsung" mendukung upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif karena memungkinkan penjangkauan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat UU 100 Tipikor yang dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan efektif. 28. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan frasa tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. F. ANALISIS KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN PRINSIP LEX CERTA 29. Kejelasan Rumusan: Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, memiliki makna yang cukup jelas dalam konteks hukum. Secara gramatikal, "tidak langsung" berarti melalui perantara atau tidak secara langsung. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, ini berarti perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara. 30. Ketidakmultitafsiran: Meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun tidak serta-merta berarti multitafsir. Dalam praktik penegakan hukum, frasa ini telah ditafsirkan secara konsisten untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan yang meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk menghambat proses peradilan, namun memiliki efek atau dampak yang dapat menghambat proses tersebut. 31. Batasan Penerapan: Penerapan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dibatasi oleh unsur-unsur lain dalam pasal tersebut, seperti unsur kesengajaan ("dengan sengaja") dan unsur perbuatan (mencegah, merintangi, atau menggagalkan). Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan frasa ini juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas kesalahan dan asas proporsionalitas. 32. Dalam Putusan Nomor 021/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang memiliki cakupan yang luas tidak 101 serta-merta bertentangan dengan prinsip lex certa, selama ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran hukum yang tepat. Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa dalam konteks kejahatan yang kompleks seperti korupsi, ketentuan yang memiliki cakupan yang luas dapat dibenarkan untuk mengantisipasi berbagai modus operandi yang mungkin digunakan. 33. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan prinsip lex certa, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, tidak bertentangan dengan prinsip lex certa karena dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran hukum yang tepat. G. ANALISIS KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 34. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan hak ini karena tidak melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum, melainkan hanya melarang perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi. Selain itu, dalam penerapannya, ketentuan ini tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. 35. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, justru mendukung hak ini dengan melindungi integritas sistem peradilan dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dalam perkara korupsi dapat berjalan dengan adil dan tidak terganggu oleh berbagai bentuk intervensi. 36. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, perlu diingat bahwa hak asasi manusia tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam 102 menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 37. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, pembatasan yang ditetapkan melalui frasa "tidak langsung" memiliki tujuan yang legitim, yaitu untuk melindungi integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Pembatasan ini juga proporsional karena hanya ditujukan pada perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, dan tidak melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum. 38. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang telah dianalisis sebelumnya, di mana pengadilan menekankan pentingnya membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan hambatan yang terjadi dalam proses peradilan. H. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN DENGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP 39. Pasal 622 ayat (1) huruf l UU KUHP 2023 mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 UU Tipikor tidak dicabut dan diubah oleh UU KUHP 2023 sehingga ketentuan ini tetap ada dan tetap berlaku mengikat. 40. Selain ketentuan yang dicabut oleh UU KUHP 2023, ketentuan lain dalam UU Tipikor, termasuk ketentuan Pasal 21 UU Tipikor berlaku sebagai lex specialis, karena: a. UU Tipikor masih mengatur tindak pidana korupsi secara lebih khusus dan detail; 103 b. memuat ketentuan khusus tentang pembuktian, penanganan, dan sanksi yang lebih berat; c. mengatur kekhususan lembaga seperti KPK dalam penegakan hukum korupsi 41. Baik KUHP 2023 maupun UU Tipikor memiliki kedudukan yang sama sebagai Undang-Undang. Keduanya berada pada posisi yang setara dalam hierarki perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, meskipun kedua UU berada dalam rezim hukum pidana. KUHP 2023 mengatur ketentuan pidana secara umum atau tidak hanya mengenai tindak pidana korupsi, sementara UU Tipikor secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang lebih spesifik dengan prosedur khusus, pembuktian terbalik, dan sanksi yang lebih berat. 42. Selama tidak ada perubahan spesifik dalam KUHP baru yang secara eksplisit mencabut atau mengubah Pasal 21 UU Tipikor, ketentuan tersebut harus diinterpretasikan tetap berlaku sebagai lex specialis. 43. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, UU Tipikor memenuhi syarat sebagai lex specialis terhadap KUHP 2023 dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga ketentuan dalam UU Tipikor yang diutamakan ketika terjadi pertentangan norma. I. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN STRUKTUR BAB III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI” DALAM UU TIPIKOR 44. Pasal 21 UU Tipikor berada dalam struktur Bab III dengan judul Bab TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU Tipikor. Secara ilmu perundang-undangan maka ketentuan Pasla 21 UU Tipikor bukanlah merupakan substansi tindak pidana korupsi. 45. Pasal 21 UU Tipikor merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga tersangka dan terdakwa atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor bukanlah merupakan pelaku tindak pidana korupsi. 46. Berdasarkan penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pembuat undang- undang sengaja memisahkan tindak pidana korupsi (Pasal 2-20) dari tindak 104 pidana lain (Pasal 21-24). Pembagian bab ini bukan sekadar teknis penulisan undang-undang, melainkan mencerminkan kategorisasi substantif yang berbeda. 47. Secara gramatikal, judul Bab III UU Tipikor menggunakan frasa "Tindak Pidana Lain" yang dengan jelas menunjukkan perbedaan dari tindak pidana korupsi. 48. Secara teleologis, tujuan pemisahan ini adalah untuk membedakan tindak pidana yang langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (korupsi) dengan tindak pidana yang menghambat penegakan hukum terhadap korupsi (tindak pidana lain). J. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN DENGAN PASAL 25 UNACC 49. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 50. Article 25 UNACC mengatur tentang obstruction of justice, yang mencakup perbuatan menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi, atau menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian atau bukti dalam proses yang berkaitan dengan korupsi. 51. Pasal 21 UU Tipikor memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Article 25 UNCAC karena tidak hanya mencakup perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perbuatan lainnya yang dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 52. Perluasan cakupan ini dapat dilakukan sebagaimana pula UU Tipikor mempersempit cakupan terdapat pengaturan, misalnya mengenai trading in influence atau perdagangan pengaruh belum diatur secara spesifik dalam UU Tipikor, namun merupakan bentuk korupsi yang diatur dalam UNCAC. 53. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan UNCAC, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, sejalan dengan 105 ketentuan-ketentuan dalam UNCAC dan bahkan memiliki cakupan yang lebih luas dalam upaya pemberantasan korupsi. K. PENUTUP 54. Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek pengujian Pasal 21 UU Tipikor, dapat Ahli simpulkan bahwa frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Ketentuan ini tidak melanggar prinsip kepastian hukum, prinsip negara hukum, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, ketentuan ini justru mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, terhadap pertanyaan yang diajukan kepada ahli dalam persidangan Mahkamah, ahli menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dianggap sebagai extraordinary crimes, apakah kemudian boleh sekonyong- konyong..., yang tidak langsung pun kemudian dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan korupsi yang extraordinary crimes? Di UNCAC, tadi yang juga disebutkan oleh Yang Mulia Arsul Sani bahwa memang bicara tindak pidana korupsi ini kan harus juga dengan extraordinary methods, tindakan-tindakan yang extraordinary. Meskipun misalnya kalau kita lihat di Pasal 25 UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu mengatur misalnya, jelas ada tadi yang sampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani, kaitan dengan threat, intimidation, physical, dan lain-lain. Dalam konteks Indonesia, saya kira memang extraordinary methods, sebagaimana berbagai putusan MK itu sangat dimungkinkan. Sebagai contoh misalnya, kita pernah mendengar tagar, sekaligus merespons juga apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur, pernah mendengar #IndonesiaGelap. Ternyata ketika dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan, ini bagian dari upaya untuk menghalang-halangi, merintangi, dan menggagalkan tindak pidana korupsi atas dugaan berbagai perkara, misalnya kasus timah dan lain-lain. Dan itu diungkap, Yang Mulia, di 106 penyelidikan, bahkan penyidikan sampai ada tersangka, dan diakui oleh para tersangka bahwa mereka membuat tagar #IndonesiaGelap, melakukan provokasi di media sosial, menyerang pribadipribadi jaksa, pribadi-pribadi pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung yang kemudian itu bagian dari untuk menghalang-halangi, untuk melemahkan upaya penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan menurut pemahaman saya sebagai Ahli, saya kira itu bagian dari tadi yang disampaikan, ditanyakan oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur kaitan dengan informasi tadi, Yang Mulia. Jadi informasi yang mempengaruhi opini publik, #IndonesiaGelap itu terpengaruhi publik. Informasi misalnya Pak JA, A, B, C, D, Jampidsus, A, B, C, D yang kemudian itu diviralkan, digoreng terus melalui media-media sosial, dan akhirnya ditemukan pelakunya, dan pelaku mengatakan ini bagian dari upaya untuk merintangi kasus-kasus tertentu, yang kemudian, ya, kalau kita tidak gunakan secara tidak langsung, makanya tidak bisa. Karena mereka ini bukan orang yang melakukan bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan saksi, tapi justru orang-orang yang kemudian secara tidak langsung, ada di sekitar para tersangka. Nah, ketika ini tidak langsung, bagaimana kemudian hukum bisa masuk ke orang-orang seperti ini dengan pengetahuan teknologi yang terus berkembang? Jadi, contohnya demikian, Yang Mulia, kaitan dengan informasi yang mempengaruhi opini publik. #IndonesiaGelap itu saya kira itu sangat viral, sangat viral, dan ternyata dikendalikan oleh orang yang secara tidak langsung atau perantara dari tersangka-tersangka tindak pidana korupsi, kasus-kasus besar, kasus timah, dan lain-lain. Itu tanggapan pertama saya, kaitan dengan pertanyaan Pak Hermanto, juga merespons apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani dan Yang Mulia Ridwan Mansur. 2. Dalam kaitan dengan pertanyaan dari Pemohon 106, konteks lex certa. Saya kira memang dalam konteks prinsip hukum bahwa norma itu kan harus memiliki tiga, dia lex scripta, lex stricta, dan lex certa. Dia harus tertulis, dia harus tegas, terang-benderang, dan lex certa. Nah, lex certa ini seperti apa? Frasa tidak langsung itu klir, Pak, menurut saya. Kalau dia itu langsung itu berarti, ya, tersangka, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani itu bicara mengenai pelakunya, yaitu, ya, tersangka, kemudian terdakwa, dan saksi. Dia langsung menghalang-halanginya atau kemudian merintanginya atau menggagalkan, tapi kalau tidak langsung itu orang lain. Mohon maaf, misalnya 107 disampaikan oleh Pak Suparji tadi, misalnya lawyer dan kasus-kasus yang diungkap oleh Kejaksanaan Agung itu adalah, ya, ternyata advokat dari kuasa para tersangka yang melakukan upaya secara tidak langsung melakukan agitasi melalui berbagai cara. Bahkan melalui seminar-seminar, forum-forum ilmiah, yang ternyata niatnya, niat jahatnya adalah untuk kemudian melemahkan penegakan korupsi di berbagai kasus yang sedang dia tangani. Dan itu terbukti, belum terbukti secara inkracht, tapi kemudian perkara itu muncul. 3. Jadi, dalam konteks lex certa itu klir, Pak, menurut saya. Lex certa itu, ya, tadi tidak langsung tadi. Karena praktik berhukumnya sudah banyak. Sudah ada berbagai tersangka yang ditetapkan dalam konteks lex certa ini. Jadi, menurut saya tidak langsung itu, dia tidak multitafsir, dia terang-benderang, dan dia tidak melanggar prinsip lex certa tadi itu. 4. Menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani dan pertanyaan dari Perkara 106 kaitan dengan kebebasan berekspresi. Tadi saya kira, Yang Mulia, izin saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Suparji, ya, tentu dikaitkan dengan dengan sengaja tadi itu. Artinya, ketika dia dengan sengaja menggagalkan, merintangi, dan menghambat, maka tentu ini, ya, masuk ke pasal itu. Ya, tentu saya dan Prof. Suparji berkali-kali diundang untuk melakukan anotasi terhadap berbagai putusan misalnya. Atau kemudian diskusi terkait dugaan tindakan korupsi misalnya, ke sumber daya alam misalnya. Niat saya adalah dalam konteks, ya, bagaimana ilmu pengetahuan masuk dalam diskusi itu. Tidak kemudian ada niat untuk menggagalkan, menghambat, atau kemudian merintangi tindak pidana korupsi. Saya berpendapat dan mempertegas apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji itu adalah unsur kesengajaannya. Saya bukan ahli hukum pidana, tentu dalam konteks ini jelas di Pasal 21 jelas, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan, merintangi, dan menghambat, menggagalkan, dan merintangi tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Konteks norma Pasal 21 saya kira memang jelas, setiap orang itu, ya, dia dapat dikenai pertanggungjawaban, jika langsung berarti menyangkut pada tersangka, terdakwa, dan saksi, Yang Mulia, menurut pendapat saya. Tidak langsung itu siapa? Perantara. Perantara saksi, tersangka, atau terdakwa. Jadi harus ada relasi kuasa, relasi hubungan antara tersangka, saksi. Jadi kalau tiba-tiba saya tidak ada urusan dengan tersangka X, bicara di forum, kemudian menyatakan 108 bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, karena ini, ini, ini. Menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai tidak langsung, Yang Mulia. Tidak langsung itu upaya untuk melindungi, Yang Mulia. Siapa yang dilindungi? Yang dilindungi itu adalah tersangka, terdakwa, dan saksi tindak pidana korupsi. Jadi dia harus ada hubungan kuasa. 6. Saya sebagai akademisi, kemudian ada si X ditetapkan tersangka kasus timah, gitu kan, saya menyatakan bahwa timah ini tidak bisa dinyatakan tindak pidana korupsi sumber daya alam. Karena menurut hukum, saya tidak ada relasi untuk melindungi mereka, ya, tidak bisa. Untuk dinyatakan bahwa saya dianggap tidak bebas ekspresi, justru saya bebas ekspresi. Karena tidak ada kausalitas saja, Yang Mulia, hubungan kuasa antara saya dan tersangka, terdakwa, dan saksi. 7. Untuk konteks Pasal 281, Prof. Suparji, kemudian dia dihapus, Yang Mulia. Bagaimana bila dihapus? Ya, tentu bila dihapus, menurut saya akan mempersulit efektivitas penegakan korupsi, Yang Mulia. Karena, ya, model-model yang tadi membuat tagar #IndonesiaGelap, kemudian melakukan bunuh karakter, bahkan ada penyidik di kejaksaan yang sedang menangani kasus besar, kemudian dibuat berita, hoaks, diserang secara personal, lalu kemudian hukum tidak masuk di situ, ini menurut saya, ya, ini bagian dari pelemahan terhadap efektivitas penegakan korupsi. 8. Karena Undang-Undang Tipikor bicara soal scope-nya terbatas pada tindak pidana korupsi, tentu klasterisasi harus dimunculkan di sana, Yang Mulia. Jadi walaupun ada di Undang-Undang ITE, tapi ini kan dalam konteks konfigurasi tindak pidana korupsi, ya, memang idealnya masuk ke sarangnya di Pasal 21 ini. Mungkin yang kita semua tahu, ada tagar #IndonesiaGelap, Yang Mulia. Siapa pun pernah … #IndonesiaGelap itu kan yang diserang pemerintahan. Ternyata ketika diungkap, itu bagian dari perintang atau menghambat karena ada kasus besar, Yang Mulia, dan si pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka di perkara besar yang viral, yang sangat besar sekali, Rp300 triliun, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini bagian dari akhirnya, ya, tadi, Yang Mulia, bencana informasi luar biasa, tsunami informasi. Orang yang tidak tahu ini bagian dari agitasi, provokasi pelaku tindak pidana korupsi melalui perantaraan lawyer-nya, advokatnya, ini kemudian terprovokasi. Anak STM, mahasiswa, dosen, bikin tagar #IndonesiaGelap dan ini merusak tatanan berhukum kita. Sehingga public trust itu muncul juga public distrust, dan ini bahaya. Jadi, konteksnya soal bagaimana 109 pertanggungjawaban hukum pidananya? Ya, saya kira kaitan dengan HAM dan lain-lain, saya kira memang bisa diskusi lebih lanjut di tahap kedua, Yang Mulia. Tapi soal bahwa frasa tidak langsung ini menurut saya tetap harus dimunculkan. Karena, ya, ini kalau dihapuskan tadi, efektivitas penegakan korupsi ini bakal terpengaruh, akan dilemahkan. 2. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain bukanlah merupakan sebuah negara yang sejahtera. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain, kalau bangsa ingin maju, maka korupsi harus diberantas sampai tuntas. Jika tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju, karena korupsi membawa dampak negatif yang sangat luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Laporan Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2024, dengan skor 37 dari 100. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya persepsi bersih dari korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak terbatas penegakan hukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dalam memberantas korupsi. 110 Dalam rangka perang melawan korupsi untuk mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju dan kesejahteraan rakyat, maka UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pidana berat bagi pelaku dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara serta menjerat pelaku yang menghambat pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu dan Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, serta Saksi yang membuka identitas pelapor. Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang diajukan oleh Pemohon, ijinkan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Pertama, Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum. Menurut John Austin, untuk mencapainya (kepastian hukum) hukum harus dipisahkan dari moral. Pemikir positivis yang lain, Hans Kelsen, menjadikan Positivisme Hukum semakin ketat. Bahkan, hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral melainkan juga harus dimurnikan dari anasir-anasir non hukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan sosial (reine Rechtslehre). 111 Secara epistemik-falsafati, mazhab Positivisme Hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab Hukum Kodrat. Dengan senjata rasio, mazhab Positivisme Hukum menolak mazhab Hukum Kodrat yang terlampau idealistik. Hukum Kodrat dengan segala variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak, ditolak Positivisme Hukum karena dinilai tidak konkret. Jika aliran Hukum Kodrat sibuk dengan permasalahan validasi nilai (abstrak), maka Positivisme Hukum justru hendak menurunkan kepada permasalahan konkret. Indonesia sebagai negara civil law system dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari rekonstruksi tentang kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya dinamika politik kemudian membawa kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: “… hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”. Apabila ditelusuri lebih jauh, kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Salah satu substansi dalam hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses hukum adalah ketentuan tentang Obstruction of Justice. Obstruction of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru. Istilah Obstruction of Justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon. 112 Tindakan Obstruction of Justice telah diatur dalam Pasal 221 UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) jo. Pasal 282 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pengaturan Obstruction of Justice juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus yaitu Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) jo. Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Obstruction of Justice dianggap sebagai bentuk kejahatan karena menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, Obstruction of Justice dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana Contempt of Court atau penghinaan terhadap pengadilan. Obstruction of Justice merupakan perbuatan terlarang yang tercantum dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut: 1. Pasal 221 ayat (1) KUHP Kolonial (lama) menentukan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta 2. Pasal 282 KUHP Nasional (baru) menentukan setiap orang yang menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp25 juta. 3. Pasal 21 UU Tipikor menentukan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. 4. Pasal 22 UU TPPO menentukan setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 113 tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40 juta dan paling banyak Rp200 juta. 5. Pasal 19 UU TPKS menentukan setiap orang dengan sengaja yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Ketentuan Obstruction of Justice dalam beberapa undang-undang tersebut termasuk dalam UU Tipikor, secara historis telah menjadi hukum positif di Indonesia dan secara filosofis didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum, karena secara sosiologis atau secara faktual dalam penegakan hukum terdapat tindakan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung. Jika tidak ketentuan tersebut, maka tidak dapat ditegakkan hukum kepada para pelaku yang melakukan Obstruction of Justice. Kedua, Obstruction of Justice Dalam Negara Hukum Konsep negara hukum Indonesia selalu dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, konsep negara hukum dicantumkan pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950. Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Selanjutnya dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 114 Pada masa reformasi, konsep negara ukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perdebatan yang mengemuka pada saat penyusunan konsep Indonesia sebagai negara hukum, selain penempatan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga masalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki makna dan implikasi sangat luas, antara lain yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Implementasi sebagai negara hukum, antara lain membentuk suatu undang- undang. Setidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar undang-undang dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dan pengawasan sosial, termasuk dalam pemberantasan korupsi, yaitu prediktibilitas (predictability), stabilitas (stabilitiy), keadilan (fairness). Prediktibilitas (predictability), yakni hukum harus dapat menciptakan kepastian. Undang-undang dapat dikualifikasi memiliki kepastian, jika dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Stability, yakni peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Fairness yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Ketidakpastian hukum dapat terjadi jika 4 (empat) syarat perumusan delik pidana tidak terpenuhi, yakni lex previa (tidak berlaku surut), lex certa (jelas), lex stricta (tegas) dan lex scripta (tertulis). Ketidakpastian hukum juga terjadi adanya interpretasi subyektif dan penyalahgunaan wewenang atas suatu konteks undang-undang. Dalam interpretasi suatu undang-undang agar mendapatkan kepastian hukum dapat menggunakan beberapa argumen, yaitu makna ordiner, makna teknis, kontekstual, didasarkan pada preseden, analogi, konsep hukum, didasarkan pada 115 prinsip hukum umum, historis, evolusioner, tujuan undang-undang dan penalaran substantif serta maksud legislatif. Berdasarkan struktur norma, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi syarat perumusan delik pidana sehingga tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Ada tiga tolok ukur atau tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana Obstruction of Justice, yaitu: 1. Perbuatan tersebut menyebabkan tertundanya atau terganggunya suatu proses hukum yang sedang berlangsung (pending judicial proceedings). 2. Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak terhadap jalannya suatu proses hukum (knowledge of pending proceedings). 3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent). Dengan adanya unsur-unsur tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, maka tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, rasa takut atau melanggar kebebasan berekspresi. Ketiga, Obstruction of Justice Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menaruh perhatian sangat besar terhadap masalah korupsi dan upaya penanggulangannya. Persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai pelaku dan kerugian negara yang telah disebabkannya, namun juga terhadap setiap perbuatan yang mencoba menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut (Obstruction of Justice). Obstruction of Justice yang merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon telah diserap dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu pengaturan mengenai keberadaan perbuatan yang menghalang- halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 116 Pengaturan Obstruction of Justice di dalam UU Tipikor ini lebih dahulu keberadaannya sebelum ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2006 (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC). Pada Pasal 25 Konvensi tersebut menyebutkan bahwa mengamanatkan kepada negara peratifikasi untuk wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan penghalang-halang proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Tindakan yang dimaksud dalam konvensi ini ada dua yaitu : (1) tindakan diranah legislatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pelaku yang menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi; (2) tindakan lain yang dianggap perlu untuk menentukan bahwa Obstruction of Justice adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Pada dasarnya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik Obstruction of Justice, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur- unsur delik Obstruction of Justice melalui putusannya. Kekhawatiran dan keraguan eksistensi dan implementasi Pasal 21 UU Tipikor berdampak pada kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK pada tahun 2017. Secara faktual, akibat dari tragedi itu, penyidik tersebut menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kirinya. Terhadap kasus penyiram air keras ada narasi yang mendorong para tersangka untuk turut dijerat terhadap pasal Obstruction of Justice, karena penyerangan tersebut terindikasi menggangu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi. Namun, pelaku dituntut dengan tindak pidana umum, dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Delik Obstruction of Justice tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum, karena pengabaian terhadap penerapan delik tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat pengabaian tersebut tentu akan berujung pada matinya gerakan melawan korupsi di tanah air. Setidaknya ada tiga perbuatan yang dapat dikualifikasi menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: pertama, Sengaja Mencegah Perbuatan dengan sengaja “mencegah”, pelaku 117 tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU Tipikor; Kedua, Sengaja Merintangi Perbuatan dengan sengaja “merintangi”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dann pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor Ketiga. Sengaja Menggagalkan Perbuatan dengan sengaja “menggagalkan”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dann pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Bentuk pelaksanaan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses hukum dalam kasus tipikor yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yakni: secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama pelaku tindak pidana lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut. Tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (intend) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (formeel delict), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan yang dimaksud. Maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (dolus delict). Mengikuti doktrin tentang teori 118 sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya Dalam rumusan dengan sengaja mengandung pengertian masuknya ketiga corak kesengajaan yakni, pertama: kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), kedua: kesengajaan dengan sadar kepastian, dan ketiga : kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam dogmatika ilmu hukum, kesengajaan dengan sadar kepastian kadang disebut dolus directus dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan disebut dolus eventualis. Pada prinsipnya ketiga gradasi kesengajaan tersebut memiliki perbedaan dalam hal akibat yang terjadi. Pada kesengajaan dengan maksud suatu akibat yang terjadi adalah memang dikehendaki atau diinginkan (di dalamnya sudah terkandung diketahuinya). Pada kesengajaan dengan kepastian, timbul akibat lain yang tidak dikehendaki, namun akibat tersebut secara pasti - tidak dapat dielakkan – menimbulkan akibat lain. Akibat lain tersebut dipastikan terjadi, walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya. Terjadinya akibat lain ini, dilihat dari sudut penilaian secara umum pasti akan terjadi dan yang melakukan secara sadar pula dapat memperkirakan. Pada kesengajaan dengan kemungkinan, akibat yang tidak dikehendaki tersebut dilihat dari perbuatannya memungkinkan terjadinya berbagai akibat lain, walaupun tidak secara pasti tapi lebih bersifat kemungkinan. Bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya, namun bisa pula terjadi di luar kehendaknya. Jika akibat yang terjadi sesuai dengan kehendaknya, maka masuk kriteria kesengajaan dengan maksud, sebaliknya jika akibat tersebut terjadi bukan sesuai dengan kehendaknya, maka tergolong dolus eventualis. Keempat, Frase Tidak Langsung dalam obstruction of justice dan Rasa Aman. Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. 119 Dalam hukum pidana, untuk dapat menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, harus terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Teori kausalitas dalam hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu aspek faktual dan aspek normatif. Aspek faktual berkaitan dengan hubungan sebab akibat secara empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan aspek normatif berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam aspek faktual, terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yaitu teori sebab langsung (direct cause) dan teori sebab efisien (efficient cause). Teori sebab langsung menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan teori sebab efisien menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab yang paling efisien dari akibat yang ditimbulkannya. Dalam aspek normatif, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan apakah seseorang memiliki niat jahat atau kesalahan yang dapat dianggap sebagai penyebab dari tindak pidana yang dilakukannya. Doktrin obstruction of justice berupa perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tidak akan menimbulkan rasa ketakutan karena penegakan hukumnya dilakukan secara selektif yaitu terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan pelaku bertindak dengan niat menyimpang (acting corruptly with intent). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon. Sebagai perbandingan dalam sistem hukum Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai 120 obstruction apabila terdapat specific intent untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau grand jury. Dalam konteks ini, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan konsep akibat yang wajar (reasonable consequence). Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang wajar dari perbuatannya, dan tidak atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi. Perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang memenuhi kuafilikasi obstruction, jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk mengganggunya. Pasal 21 UU Tipikor menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung. Kelima, Obstruction of Justice Terhadap Advokat Salah satu keistimewaan dan kemewahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 kepada Advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Hak imunitas advokat adalah hak yang melekat pada profesi advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, namun tidak serta merta membebaskan advokat dari dugaan perintangan penyidikan. Advokat dapat kehilangan hak imunitasnya dan diduga melakukan Obstruction of Justice jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari itikad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya. Tindakan Obstruction of Justice memiliki dampak serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan; membahayakan kebenaran dalam proses peradilan; menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan; merusak citra lembaga penegak hukum; dan menghambat penegakan hukum. Mitigasi risiko untuk mengurangi dampak tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang masalah Obstruction of Justice; penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan pihak terkait (aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat) dalam penanganan kasus Obstruction of Justice. 121 Advokat terbebas dari Obstruction of Justice, jika menjalankan profesinya dengan independensi, netralitas, objektivitas, dan imparsialitas. Independensi dengan bersikap bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, atau tidak bergantung pada orang lain. Netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Objektivitas dengan bersikap jujur dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dalam mengambil keputusan atau tindakan. Imparsialitas dengan bersikap tidak memihak, netral, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan menilai suatu hal. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor hanya diterapkan jika terjadi suatu kesalahan dan tidak dapat ditegakkan kepada pihak yang menjalankan profesinya dengan itikad baik. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan adagium “nullum delectum nulla poena sine praevia lege poenali” yang diartikan “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Dari adagium ini, ada tiga unsur utama, yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor memberikan jaminan kemerdekaan, keamanan dan perlindungan profesi advokat, karena pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kriminalisasi kepada advokat yang bekerja secara independen, berintegritas, professional dan prosedural. Keenam, Eksistensi Obstruction of Justice dan Pasal 55 dan 56 KUHP Deelneming atau complicity atau keturutsertaan terjadi ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang. Deelneming diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Perbedaan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terletak pada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dari orang yang terlibat sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dihukum seperti pelaku/ dader. Alasan Pasal 56 KUHP dibedakan dari Pasal 55 KUHP adalah status dari pelaku tindak pidana adalah hanya sebagai pembantu, di mana bantuan dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana. 122 Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa bantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana berupa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan. Unsur terpenting dari penyertaan tindak pidana adalah yang terlibat dari suatu tindak pidana harus lebih dari 1 (satu) orang. Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri menunjukkan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan. Pertama adalah kualifikasi sebagai deelnemer adalah yang melakukan atau plegen, dengan orang yang melakukan disebut pleger. Kedua adalah menyuruh melakukan atau doen plegen dan orang yang menyuruh melakukan disebut doen pleger. Ketiga adalah turut melakukan atau medeplegen. Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP menjelaskan mengenai uitlokken dengan berbagai macam terjemahan ke Bahasa Indonesia, misalnya membujuk melakukan atau menghasut. Uitlokken sebagai menggerakkan. Hal yang jelas adalah bentuk dari uitlokken adalah harus terdapat insentif yang sudah ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Peran masing-masing pelaku, dibedakan uitlokken, medeplegen, dan lainnya. Medeplegen mensyaratkan adanya kerja sama yang erat sedemikian rupa, baik secara fisik maupun kesadaran. Pada kasus ini, terdapat hierarki jabatan sehingga menarik untuk dikaji apakah termasuk doen plegen atau menyuruh melakukan. Doen plegen memiliki 2 (dua) subjek, yaitu orang yang menyuruh lakukan sebagai pelaku tidak langsung (manus domina) dan orang yang disuruh lakukan sebagai pelaku langsung (manus ministra). Pelaku tidak langsung disebut sebagai manus domina karena pelaku melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain. Pelaku langsung sebagai materieele dader diposisikan sebagai manus ministra atau alat. Perbedaan utama Pasal 55 dan 56 KUHP dan obstruction of justice, adalah dikualifikasi penyertaan dalam melakukan tindak pidana, ketika lebih dari satu orang terlibat dalam sebuah kejahatan, sedangkan obstruction of justice adalah tindakan yang bertujuan menghambat atau mengintervensi proses penegakan hukum itu sendiri, seperti menghalangi penyelidikan atau persidangan. Pasal 55 dan 56 menjelaskan peran pelaku, sementara obstruction of justice adalah tindak pidana yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang lain. 123 Pasal 55 KUHP Turut Melakukan (Medepleger), fokusnya Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatannya terlibat secara langsung dan bekerja sama dengan pelaku lain dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Sedangkan Pasal 56 KUHP adalah membantu melakukan kejahatan. Fokusnya kepada orang yang secara sengaja membantu melakukan kejahatan dan sifatnya memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk memfasilitasi kejahatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam eksekusi tindak pidana itu sendiri. Pada sisi lain Obstruction of Justice, fokusnya tindakan menghalangi atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pelaku bertujuan untuk merusak atau menyalahi integritas proses hukum untuk menyembunyikan kejahatan atau menghalangi penegakan keadilan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 tidak saling bertentangan karena memiliki fokus pelaku dan perbuatan yang berbeda. Ketujuh, Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi berupa upaya merintangi atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak terdapat isu konstitusional pasal-pasal aquo karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (Lex scripta), prinsip jelas (Lex certa) dan prinsip cermat (Lex stricta) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas, karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamarkan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintangi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU KPK , Bab 124 II dan Bab III UU Tipikor menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK, dan juga masyarakat dalam menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum (impunitas) bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan korupsi, dan konsistensi dengan prinsip UNCAC. Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU KPK tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas tindak pidana korupsi pada Bab II UU Tipikor karena sebaliknya akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan yang menjadi tujuan awal dibentuknya KPK sebagaimana amanat Pasal 43 UU Tipikor. Kedelapan, Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, tidak bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945 Pengklasifikasian tindak pidana dalam UU Tipikor berkaitan dengan fungsi sistematis dalam hukum pidana guna memberi kepastian hukum, mengatur unsur-unsur yang lebih spesifik dan pembedaan ancaman sanksi pidana antara tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan, dan lain sebagainya dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan seperti menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor. Kedua, guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang bukan hanya berfokus terhadap pelaku utama dari tindak pidana korupsi itu sendiri melainkan juga pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan/obstruction of justice sehingga memberikan efek jera dan mencegah terbentuknya impunitas sistemik. Ketiga konsistensi dengan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (“UU 7/2006”). Ketentuan a quo mendukung pemberantasan korupsi secara komprehensif, efektif, efisiein dan tuntas terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijerat 125 bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum. Norma pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aquo bukan norma yang khusus pada profesi tertentu, melainkan bersifat dan berlaku umum. Hal ini menegaskan bahwa semua orang yang melakukan tindak pidana dalam UU Tipikor baik berupa tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi diproses dengan prosedur dan standar hukum yang sama, tidak ada perlakuan diskriminatif dan impersonal. Kesembilan, Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, tidak bertentangan dengan 28I ayat (4) UUD 1945 Pemerintah memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Faktualnya, korupsi yang terjadi di Indonesia semakin kompleks dan meningkat yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, salah satunya dengan membentuk KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Kehadiran KPK diharapkan dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Oleh karena itu KPK mengemban tugas strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU KPK. Dalam konteks yuridiksi kelembagaan, UU Tipikor tidak memisahkan penanganan antara “Tindak Pidana Korupsi" (Bab II) dan "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi" (Bab III). Permohonan a quo justru dapat berimplikasi merugikan 126 efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagi KPK. Hal ini secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan tidak akan tercapainya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara optimal Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pidana obstruction of justice telah diatur hukum pidana Indonesia yaitu di dalam Pasal 221 KUHP. KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice, yaitu Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dimaksudkan untuk memberantas korupsi secara komprehensif, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai hak asasi manusia, konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan perlindungan terhadap profesi Advokat. Selanjutnya, terhadap pertanyaan yang diajukan kepada ahli dalam persidangan Mahkamah, ahli menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dari Pemohon, dalam kaitannya dengan Pasal 21 delik formil atau kemudian materiil. Maka kalau kita melihat konstruksi pasalnya, ada unsur niat, dengan sengaja. Kemudian, ada unsur actus reus-nya, perbuatan merintangi dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, adalah kaitannya dengan terhambatnya penyidikan atau kemudian penuntutan. Maka secara singkat sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada unsur kausalitas. Ada niat, ada perbuatan, dan ada akibat. Maka untuk itu bisa dikualifikasi sebagai delik materiil. Cuma persoalannya adalah bagaimana mengidentifikasi akibatnya tadi itu? Apakah kemudian menjadi ter-delay proses penyidikannya? Atau kemudian menjadi gagal penyidikannya? Maka itu tadi katanya dengan kewenangan penyidik untuk membuktikan itu. Tetapi sekali lagi bahwa poin dalam konteks Pasal 21 tadi itu memang memerlukan ada kondisi norma, yaitu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di 127 persidangan yang harus diperhitungkan, apakah terhambat atau tidak adanya perbuatan menghambat, merintangi, dan sebagainya 2. Dari Pemohon juga, kaitannya dengan Konvensi PBB Anti Korupsi. Yang tadi Pemohon mengatakan hanya kaitannya dengan langsung saja. Yang kemudian perlu diimplementasikan atau diinternalisasi dalam sebuah regulasi, maka Ahli berpendapat bahwa pada dasarnya konvensi tadi itu kan mendorong pemberantasan korupsi itu adalah secara komprehensif, efektif, efisien, dan tuntas, produktif, dan kontributif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Pada kenyataannya bahwa ada pihak-pihak yang menghambat proses pemberantasan korupsi tadi itu, maka dengan demikian bahwa menjadi perlu diakomodir tentang hambatan yang bersifat tidak langsung. Bahwa apa hambatan tadi itu bisa langsung sendiri, bisa dengan perantara. Bayangkan saja bahwa ada norma yang menghambat secara tidak langsung saja, itu masih ada dalam Pasal 21, korupsi belum bisa diberantas. Bayangkan jika tidak ada norma, frasa tidak langsung itu, bagaimana orang dengan secara leluasa menghambat adanya proses pemberantasan korupsi. Maka dengan menggunakan pendekatan efektivitas pemberantasan korupsi tadi itu, Ahli berpandangan bahwa frasa tidak langsung tadi itu menjadi penting untuk dinormakan di dalam Pasal 21 tadi. 3. Tadi Ahli tidak menyebut nama, tapi kemudian Pemohon menyebut nama penyidik Novel yang kemudian berpandangan bahwa mestinya dikenakan pasal obstruction of justice, tetapi pada kenyatannya, dikenakan pasal penganiayaan. Permasalahannya apakah penerapan pasal tadi itu seenaknya penyidik atau ada ketentuan yang menjadi panduan? Tentunya Ahli sudah sampaikan tadi, dalam proses penegakan hukum itu, memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Niat yang baik, atau dengan cara yang baik, dan oleh orang yang baik. Maka untuk itu bahwa tidak boleh seenaknya penyidik menerapkan suatu hukum. Ada rambu-rambu yang jelas, ada normanorma yang jelas, mengapa pada waktu itu tidak kenakan Pasal 21? Tentunya kita tidak bisa menjawab secara pasti, mungkin proses pembuktiannya yang tidak akurat, tidak cukup, tetapi kata kuncinya bahwa penyidik tidak boleh seenaknya menerapkan pasal, tetapi harus memperhatikan tiga hal tadi itu. 128 4. Dari Prof. Asrul Sani, kaitannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 yang kemudian seolah dikonfrontir, Ahli berpendapat dengan Keterangan dari Pemerintah. Yang Ahli maksudkan adalah bahwa Pasal 55-56 itu fokusnya adalah pada konteks penyertaan, yang kemudian melibatkan lebih dari satu orang. Dan Pasal 55-56 tadi harus jelas tentang peran masing-masing pelaku. Dan yang kemudian fokusnya adalah kepada orang yang sengaja membantu melakukan dan lain sebagainya. Jadi konteks Pasal 55-56 tadi itu adalah konteksnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jadi misalnya ada A, B, dan C, kemudian di-juncto-kan misalnya D, karena dengan Pasal 55-56, maka D tadi adalah pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, tidak dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena mungkin tidak ada unsur merugikan keuangan negara, tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan adalah bertujuan menghambat atau kemudian mengintervensi proses penegakan hukum, menghalangi penyelidikan, penyidikan. Bagaimana sebetulnya kualifikasi secara langsung perbuatan tidak langsung? Misalnya dengan contoh yang paling sederhana, misalnya kasus e-KTP. Ada seorang pengacara yang kemudian mengkondisikan, ada nabrak tiang listrik, dan lain sebagainya, yang kemudian dikenakan dan ancaman hukumannya kemudian juga terbukti. Bahwa yang bersangkutan adalah melakukan perbuatan dengan perantara dokter, perantara perawat, dan lain sebagainya, maka bisa dikualifikasi secara langsung. Misalnya, secara tidak langsung, mohon maaf, Yang Mulia. Yang secara langsung adalah misalnya kaitannya ada seorang penyidik bermaksud memeriksa seorang saksi, dihalang-halangi supaya tidak datang, supaya kemudian tidak bisa diperiksa dan sebagainya. Maka bahwa apa yang dilakukan adalah kemudian secara langsung tadi itu, tidak ada perantara. Jadi, kata kuncinya adalah soal keberadaan perantara atau tidak. Ketika ada perantara, maka menjadi secara tidak langsung. Sedangkan kalau tidak ada perantara, menjadi secara langsung tadi itu. 5. Kemudian berikutnya adalah Yang Mulia Prof. Arsul Sani tadi mengatakan bahwa mengapa tidak dipakai saja Pasal 281, 282, atau Konvensi BBB Anti Korupsi? Maka sejalan dengan yang dikatakan Prof. Redi tadi, pada dasarnya bahwa itu sebagai sebuah ketentuan yang kemudian bisa 129 diimplementasikan, tetapi sebagai salah satu bentuk komitmen dan menempatkan pemberatasan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa tadi itu ada urgensinya, ada landasan filosofisnya, sosiologis, dan juridisnya, mengapa norma tadi kemudian diterapkan. Jadi, selama bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis penerapan sebuah norma, maka menjadi penting untuk kemudian tetap dipertahankan. Jadi, Ahli sejalan dengan Prof. Redi tadi bahwa ini adalah tetap ada eksistensinya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai pertimbangan hal-hal yang sudah Ahli sampaikan tadi itu. 6. Yang terakhir dari Prof. Ridwan Mansyur kaitannya dengan soal pasal yang ada di Bab III, di pasal Bab II yang intinya tadi menyinggung Pasal 6E yang sudah Ahli sampaikan tadi itu. Poinnya adalah bahwa apakah kemudian ada tindak pidana-tindak pidana korupsi, misalnya regulasi-regulasi yang lain, yang kemudian itu bisa dijangkau misalnya oleh KPK atau kemudian Pidsus, dan lain sebagainya. Maka tentunya ketika memang itu menjadi kualifikasi tindak pidana korupsi, maka menjadi kewenangan kompetensi lembaga tersebut. Jadi, Ahli menjelaskan keberadaan Pasal 6E tadi itu, yang sebagai norma tindak pidana lain, mengapa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi? Karena memang bagian dari tindak pidana korupsi. Dan kemudian ada kaitan dari tindak pidana korupsi, dan pada sisi yang lain adalah menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan korupsi. Bagaimana dengan tindak pidana lain, korupsi yang misalnya diatur dalam undang-undang yang lain, apakah misalnya lembaga-lembaga tadi memiliki kewenangan? Maka selama tidak diatur secara spesifik misalnya lembaga yang menangani, maka lembaga tadi adalah memiliki kewenangan untuk bisa menjangkau tindak pidana tadi itu. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 21 Agustus 2025 yang telah diterima serta didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selanjutnya, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan keterangan tambahan bertanggal 28 Agustus 2025 dan telah diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 130 Setelah mempelajari permohonan Pemohon tentang uji materi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut: A. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kejelasan norma dan batas kewenangan lembaga negara agar tidak terjadi penafsiran yang semena-mena yang berpotensi menimbulkan ketidapastian dan ketidakadilan. 2. Bahwa dengan mengutamakan makna bahasa dan susunan kalimat (gramatikal) dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), tidak terdapat pembatasan secara tegas bahwa istilah “Tindak Pidana Korupsi” hanya merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). 3. Bahwa secara sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KPK tersebut dimaksudkan untuk membatasi kewenangan KPK sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KPK, yakni kewenangan tersebut hanya terbatas pada “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. 4. Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 huruf e UU KPK menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang mana ketentuan ini tidak secara eksklusif membatasi kewenangan KPK hanya pada tindak pidana korupsi pokok saja, melainkan dapat pula mencakup 131 seluruh tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor. Oleh kaena itu, ketentuan tersebut dalam praktik peradilan telah memberikan kepastian hukum yang jelas. B. Pasal 21 UU Tipikor 1. Bahwa asas kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang- undangan memberikan batasan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga setiap individu dapat dengan pasti memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakannya. 2. Bahwa UU Tipikor tidak memberikan pembatasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “tidak langsung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor. 3. Bahwa hingga saat ini, Mahkamah Agung belum merumuskan kebijakan atau pedoman yang menjelaskan pengertian maupun batasan penggunaan frasa “tidak langsung” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor. 4. Bahwa dalam beberapa putusan yang memuat dakwaan berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor, terdapat pembatasan yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi pokok, atau terhadap upaya pembelaan dirinya yang diperkenankan oleh hukum, atau terhadap perbuatan yang sifatnya berupa saran atau pendapat, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 6644 K/Pid.Sus/2024, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst (BHT) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. 5. Bahwa pembatasan tersebut antara lain berdasarkan pada asas non self incrimination atau nemo tenetur se ipsum accusare, yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian atau bukti yang memberatkannya dalam perkara pidana. Asas ini merupakan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan juga diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 132 6. Bahwa oleh karena UU Tipikor tidak menjelaskan dan tidak juga memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, dalam praktik peradilan pembuktian unsur “tidak langsung”, terbuka ruang penafsiran bagi hakim sepanjang dimaknai untuk penegakan aturan UU Tipikor. 7. Bahwa dalam praktik peradilan, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, dan hal tersebut diperbolehkan dalam hukum pidana. Keterangan Tambahan Pihak Terkait MA RI Berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat kami sampaikan ringkasan amar putusan terhadap dakwaan Pasal 21 UU Tipikor, yakni sebagai berikut: 1. Putusan a.n. Terdakwa Upa Labuhari Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus TPK/2023/PN.Bgl Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaaan, yaitu melanggar Pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdawa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s.d. 99 tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID-SUS- TPK/2024/PT BGL Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 133 bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merintangi penyidikan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 52/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Bgl tanggal 22 April 2024 untuk selebihnya; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6644 K/Pid.Sus/2024 Mengadili: - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 11/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1/ferdakwa - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL tanggal 11 Juni 2024, yang mengubah Putusan Pengadilan Tlndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus- TPK/2023/PN BGL Mengadil Sendiri 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 134 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 99 (sembilan puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus- TPK/2023/PN Bgl tanggal 22 April 2024; Dikembalikan kepada orang dari siapa benda tersebut disita; 6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara; 2. Putusan a.n. Terdakwa Lucas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021; jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019; Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst Dakwaan: Pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP Amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro"; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan penuntut umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa Lucas sebagaimana tersebut dibawah ini: (huruf a sampai dengan huruf n) 135 6. Menetapkan barang bukti berupa: • nomor urut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19 sampai dengan nomor urut 28, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 85, 86, dan 87, dikembalikan dari mana benda tersebut disita; • nomor urut 55 sampai dengan nomor 75, dirampas untuk negara; • nomorurut1, 2, 3, 4dan 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, nomor 29 sampai dengan nomor 49, dan nomor 76 sampai dengan nomor 81, tetap terlampir dalam berkas perkara 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RpS.000,00 (lima ribu rupiah). Ringkasan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi OKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI Mengadili: 1. Menerima permintaan banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum pada KPK; 2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 Mengadili: - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasas1I/Penuntut Umum; - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 11/Terdakwa Lucas tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tlndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi OKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 136 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 20 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 Mengadili: 1. Menyatakan terpidana Lucas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum; 2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut (vrijspraak); 3. Memulihkan hak-hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar terpidana dibebaskan seketika; 5. Memerintahkan penuntut umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa Lucas sebagaimana tersebut di bawah ini: (huruf a sampai dengan huruf n; 6. Menetapkan barang bukti: (Nomor urut 5-10, 16, 19-28, 40-43, 50-75, 82-87, dikembalikan dari mana benda tersebut disita, nomor urut 1-4, 11-15, 17, 18, 29-39, 44-49, 76- 80, terlampir dalam berkas perkara) 7. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara. 3. Putusan a.n. Terdakwa Hasto Kristiyanto Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Jkt.Pst: Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa HASTO KRISTIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 137 Dakwaan Kesatu, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut; 2. Menyatakan Terdakwa HASTO KRISTIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMBERIAN SUAP SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUr' sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Altematif Pertama; 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASTO KRISTIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membaar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait POLRI telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 31 Juli 2025 dan 19 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2025 dan 20 Agustus 2025 yang telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan 138 penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. 2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: "Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus.", Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 3. Definisi legal (legal definition) dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor bersifat referensial, bukan deskriptif; artinya, definisi merujuk langsung ke perbuatan- perbuatan yang diatur secara limitatif dalam pasal-pasal berikutnya. Hal ini tidak membuka ruang multitafsir, melainkan memberikan kejelasan batasan normatif. Pasal ini mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan 139 yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal dalam UU Tipikor. Keberadaan definisi ini diperlukan dalam sistem hukum pidana modern guna memberikan kepastian hukum dan sebagai pintu masuk dalam menegakkan hukum yang konsisten terhadap seluruh bentuk tindak pidana korupsi. 4. Pasal 6 UU Tipikor merupakan pasal lex specialis dari Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal ini mengatur perbuatan memperkaya diri dengan memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya oleh penyelenggara negara yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan ini memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas karena unsur-unsurnya dapat dibuktikan secara objektif, termasuk keberadaan hubungan antara jabatan, tindakan memperkaya diri sendiri/orang lain, dan kerugian negara. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan adanya pembedaan yang kabur tidak berdasar, sebab perbedaan antara pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan pelaku dan modus perbuatan secara lebih sistematis. 5. Bahwa pasal 21 UU Tipikor mengatur larangan kepada setiap orang untuk "secara langsung atau tidak langsung" menghalangi proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi. Frasa “secara tidak langsung” merupakan bagian dari formulasi delik yang bersifat preventif dalam rangka mengantisipasi segala bentuk obstruksi terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk melalui perantara, tekanan sosial, ancaman terselubung, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki pengaruh. Penggunaan frasa ini bukanlah bentuk overcriminalization, melainkan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan modus kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan terselubung. 6. Bahwa obstruction of justice atau perintangan proses peradilan bukan merupakan norma dalam arti filsafat hukum seperti norma dasar atau norma moral, melainkan merupakan bentuk norma hukum positif (positive legal norm) yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pidana diberbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, obstruction of justice tidak secara eksplisit disebut dengan istilah tersebut, tetapi substansi perbuatannya diatur dalam berbagai pasal dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Lama) dan undang-undang khusus seperti UU Tipikor serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI 140 tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep obstruction of justice kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi. 7. Bahwa delik obstruction of justice terdapat kesengajaan atau niat dari si pelaku perbuatan, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana. 8. Bahwa tindak pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, dalam doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu: 141 a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau dolus directus Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau kesadaran / keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dolus eventualis yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, meskipun tidak disetujui/dikehendaki tetapi untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan timbulnya akibat itupun diterima. 142 9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum, Polri berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa perumusan ketentuan Pasal 21 sebagai bentuk Perlindungan Integritas Proses Hukum yang bertujuan menciptakan "safe zone" bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara professional, melindungi proses penyidikan dari berbagai bentuk tekanan eksternal, memastikan independence of judiciary dalam menangani kasus korupsi serta Filosofi: "Hukum harus berjalan tanpa tekanan apapun". b. Bahwa perumusan pasal a quo adalah untuk mencegah Obstruction of Justice itu sendiri yang dilatar belakangi secara konseptual pada ketentuan Pasal 221 KUHP merupakan pasal yang mengatur hukum tentang tindak pidana pelaku yang berupaya menghalang-halangi suatu proses hukum (Obstruction of Justice), namun dianggap tidak memadai untuk konteks korupsi yang kompleks, dengan Kebutuhan Khusus yakni Kasus korupsi melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks, diperlukan perlindungan ekstra terhadap proses penegakan hukum dimana Obstruction dalam kasus korupsi bisa sangat sofistikated (canggih/rumit/kompleks) dan terselubung. c. Bahwa di samping itu pula ketentuan pasal a quo memberikan Efek Deteren dengan maksud strategis yaitu Menciptakan psychological barrier bagi siapapun yang ingin mengintervensi, memberikan signal politik yang kuat tentang keseriusan pemberantasan korupsi serta mencegah culture of impunity yang selama ini mengakar. d. Dengan demikian penerapan pasal a quo telah dibatasi dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum pidana maupun hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. 10. Bahwa Kebutuhan Obstruksi Justice Clause dalam Penanganan Korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut: a. Pengalaman praktik hukum menunjukkan bahwa kejahatan korupsi selalu dilakukan secara terorganisir, tertutup, dan sering kali melibatkan kekuatan politik, ekonomi, atau jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, negara harus memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau menggagalkan 143 proses hukum dengan cara yang terselubung, tidak langsung, atau melalui rekayasa opini. Jeremy Horder dalam bukunya Ashworth's Principles of Criminal Law (2022), dinyatakan bahwa:"In cases where justice is under threat, especially in corruption or organized crime, the law must not only address direct interference, but also subtle or symbolic pressures that derail the judicial process." (Horder, 2022). Dalam kasus-kasus yang mengancam keadilan, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan terorganisir, hukum tidak hanya harus mengatasi campur tangan langsung, tetapi juga tekanan-tekanan halus atau simbolis yang dapat menggagalkan proses peradilan. b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi penegakan hukum secara objektif dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2005)The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003) secara tegas mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan norma hukum mengenai obstruction of justice, termasuk untuk perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung. c. Frasa “tidak langsung” menjadi penting untuk mengungkap modus operandi baru dalam praktik obstruksi hukum yang bersifat modern, canggih, dan terstruktur, yang tidak bisa dijangkau dengan pengaturan normatif yang sempit. 11. Bahwa Frasa “Tidak Langsung” sebagai Konsep Hukum yang sah dan terukur a. Istilah "secara tidak langsung" bukanlah konsep hukum yang asing atau arbitrer. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal sebagai perbuatan perintangan tidak langsung (obstruction of justice indirectly), yang telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern termasuk dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003). b. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief bahwa: “Tindak pidana tidak selalu harus direalisasikan melalui perbuatan langsung. Dalam konteks tertentu, pengaruh atau tekanan yang bersifat psikologis, simbolik, atau bahkan sosial dapat tergolong sebagai bentuk pembatalan keadilan secara tidak langsung, yang sama bahayanya dengan tindakan langsung.” (Muladi & Arief, 2009). 144 Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa dengan maksud untuk menciptakan ketakutan atau tekanan terhadap aparat penegak hukum dan saksi, maka hal tersebut bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi, melainkan merupakan penyalahgunaan kebebasan yang mengancam keadilan substantif. c. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Moeljanto S.H. bahwa : Untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa : 1) harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa”. Jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa tanpa memiliki motif dan tujuan untuk mencegah, merintangi, atau mengagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi maka itu bukan suatu perbuatan pidana, dengan kata lain dalam membuktikan suatu perbuatan pidana dan menetapkan tersangka terdapat kriteria atau parimeter yang telah ditentukan. 12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal a quo telah menjadi hambatan dalam partisipasi publik dan potensi melanggar kebebasan berekspresi, Polri berpandangan sebagai berikut : a. Dalam konstitusi negara kita, kebebasan berekspresi telah diatur sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Begitu pula Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat tanpa campur tangan pihak lain, serta hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan dengan cara apapun. b. Kedua dasar konstitusi ini tidaklah bersifat mutlak, sebab masih ada dasar konstitusi lain yang telah membatasi makna kebebasan berekspresi itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 145 berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum." c. Hak konstitusional warga negara untuk kebebasan berekspresi dapat dijamin, tapi kebebasan yang dimaksud tidaklah bersifat mutlak, ICCPR secara tegas memberikan batasan terhadap ekspresi publik jika dibutuhkan untuk melindungi Ketertiban umum (public order), Moral publik, Hak atau reputasi orang lain dan Independensi kekuasaan kehakiman. d. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa:“Hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan atau merusak hak asasi dan kebebasan orang lain, serta tidak boleh digunakan untuk merongrong keadilan dan supremasi hukum.” Berdasarkan ini pula, pembatasan berupa larangan menghalangi proses hukum secara tidak langsung justru merupakan pengejawantahan dari prinsip konstitusional yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Dengan demikian harus di bedakan antara ekspresi sah dan tindakan yang bermotif menghalangi keadilan. Kebebasan berekspresi harus tetap tunduk pada prinsip freedom with responsibility, bukan menjadi tameng untuk mengacaukan proses penegakan hukum. 13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam undang-undang korupsi menunjukkan adanya pembedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda/tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Urgensi tindak pidana lain yang diatur dalam Bab III UU Tipikor adalah dalam rangka perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dijerat, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang tidak secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal utama UU Tipikor yang bertujuan untuk menutup celah hukum dan memastikan bahwa 146 setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau terkait dengan korupsi dapat ditindak secara hukum, termasuk percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. b. Bahwa Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (perintang peradilan/obstructions of justice) terhadap tindak pidana korupsi yang secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri, meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum. c. Bahwa terkait tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor sebagai bentuk tindak pidana Korupsi tidak murni, sehingga dapat pula dimaknai sebagai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran bagi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. d. Di samping itu pula urgensi dari pengaturan tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor antara lain bertujuan untuk: 1) Memperluas cakupan tindak pidana UU Tipikor tidak hanya mengatur tindak pidana korupsi yang sudah jelas, tetapi juga tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, seperti misalnya pencucian uang dari hasil korupsi, atau perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara. 2) Menutup celah hukum Dengan adanya tindak pidana lain, pelaku korupsi tidak bisa lagi berlindung di balik pasal-pasal yang tidak secara eksplisit 147 mengatur perbuatan mereka. Misalnya, jika seseorang membantu pelaku korupsi menyembunyikan aset hasil korupsi, maka orang tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor. 3) Mencegah impunitas Tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor juga mencakup percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa jika seseorang mencoba melakukan tindak pidana korupsi namun tidak berhasil, atau membantu pelaku korupsi, mereka tetap dapat dihukum. 4) Meningkatkan efek jera: Dengan cakupan yang lebih luas, Bab III UU Tipikor diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku korupsi. Hukuman yang lebih berat dan kepastian hukum yang lebih jelas dapat mengurangi niat orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. e. Bahwa UU Tipikor dipandang sebagai hukum pidana lainnya yang menjamin penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP yang mengatur asas legalitas dalam hukum pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada”. Dan UU Tipikor juga dipandang sebagai hukum pidana yang bersifat lex specialis, yang dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena penerapan atas asa-asas tersebut dalam ketentuan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor yang meliputi ketentuan Pasal 21 UU Tipikor adalah batasan norma yang harus diterapkan dan tidak ditafsirkan dengan ketentuan yang berifat umum (lex generalis). 14. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel "Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor” (https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/ kekeliruan-dalam- menyikapi-uu-tipikor-1693793361?showpage=all) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dillarang ditafsirkan atau diperluas selain 148 apa yang telah tertulis di dalamnya (lex scripta), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (lex stricta), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (van rechts nieteg) dan tidak sah. 15. Bahwa Mahkamah Kontitusi dalam putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian, kekhawatiran kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah. 16. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 6 dan Pasal 21 yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 6 dan Pasal 21 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait KPK telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 serta keterangan tambahan yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 1 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 149 I. KETERANGAN KPK SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERMOHONAN A QUO Setelah membaca dan mencermati seluruh dalil permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf e UU KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka KPK selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.1. Para Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing 1. Bahwa terdapat kesamaan materi permohonan pengujian undang-undang dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 106/PUU-XXIII/2025 yaitu berkaitan dengan frasa “…atau tidak langsung…” pada Pasal 21 UU Tipikor yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi membuka ruang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara. 2. Bahwa dalam perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, selain mengajukan permohonan pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, PARA PEMOHON juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK. 3. Bahwa pemohon dalam dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 106/PUU-XXIII/2025 diantaranya terdiri atas; a. Advokat, yaitu Pemohon Perkara 71/PUU-XXIII/2025 dan Pemohon I Perkara 106/PUU-XXIII/2025 yang mendalilkan bahwa terdapat potensi akan terhalangi pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien; dan b. Mahasiswa, yaitu Pemohon II dan Pemohon III Perkara 106/PUU- XXIII/2025 yang mendalilkan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. 4. Bahwa terkait kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi RI, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 150 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 51, yang berbunyi: “Pasal 51: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pertimbangan putusan MK RI Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 30 Juli 2025 adalah sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H., bahwa setiap Pemohon haruslah: i. Salah satu dari keempat kelompok subjek hukum (Pasal 51 ayat (1) UU MK) ii. Bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 iii. Bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang- undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu. iv. Bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya undang-undang yang diaksud. v. Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud. 151 Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa terkait hak atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dalam kedua perkara a quo yang didalilkan telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan (in casu frasa “atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 6 huruf e UU KPK) sebagaimana didalilkan PARA PEMOHON, disebutkan bahwa kerugian tersebut adalah potensial merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON (dalil angka 13 halaman 4 perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025, dan dalil angka 26 halaman 9 perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025) dengan mendasari pada Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) yang berbunyi: “kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.” 7. Menanggapi dalil potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H. berpendapat bahwa subyek hukum selain harus membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU MK termasuk membuktikan bahwa dirinya memang memiliki hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945, Pemohon juga harus membuktikan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang bersangkutan. Ketiga syarat inilah yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum atau legal standing seseorang atau pihak tertentu untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa dalam Perkara 106/PUU-XXIII/2025, para Pemohon telah keliru dalam melakukan interpretasi hukum, yang mana hanya diambil pemaknaan hukum secara sepotong-sepotong atau “cherry picking” untuk mendukung pendapatnya. Kedudukan Para Pemohon seharusnya dilanjutkan dengan norma-norma lainnya terutama yang berkaitan dengan hak konstitusional. 152 9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terlepas dari adanya pengaturan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021 tersebut, maka seharusnya untuk dapat diakui “legal standing”-nya dalam kedua perkara permohonan a quo, PARA PEMOHON dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 106/PUU-XXIII/2025 haruslah dapat membuktikan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusionalnya memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 6 huruf e UU KPK. Pun demikian PARA PEMOHON dalam kedua perkara tersebut mendalilkan kerugian hak konstitusional yang dimaksud bersifat “potensial”, namun Pemohon tidak mendalilkan/menyampaikan kerugian potensial dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah seperti apa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021. 10. Selain itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dalam kedua perkara permohonan a quo berupa ketakutan/kekhawatiran PARA PEMOHON yang sangat tidak beralasan dan tidak tepat, dimana hal tersebut merupakan isu implementasi norma, karena pembuktian tersebut akan menjadi ranah penegak hukum dalam kasus-kasus konkret. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena PARA PEMOHON tidak dapat mendalilkan/ menjelaskan perihal kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang telah terjadi/dialami, atau kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mendalilkan/ menjelaskan perihal kerugian potensial dimaksud, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dan menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) 1.2. PERMOHONAN PENGUJIAN NEBIS IN IDEM 1. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalil permohonan uji materiil perkara a quo secara hukum telah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 sehingga nebis in idem karena mengandung persamaan baik persamaan pengujian materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang. 153 2. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 3. Berdasarkan ketentuan di atas, jika mengacu pada dalil-dalil permohonan para Pemohon, pada hakekatnya terdapat substansi Pasal yang diajukan sebagai pengujian, yakni terdapat hak imunitas advokat yang dapat dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dimaksud, yang substansinya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.10.1] …. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan dalam pendirian Mahkamah, terlepas dari paham negara hukum manapun yang dirujuk, apakah negara hukum dalam arti Rule of Law, Etat de droit, ataukah Rechtsstaat, ketiganya memuat substansi pokok yang sama yaitu: Pertama, substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa aparat atau pejabat negara bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum; Kedua, Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu wujud tertib hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh negara (in casu penegak hukum) yang memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan substansi kedua negara hukum; Ketiga, pemberlakuan Pasal 21 UU PTPK menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan. Hal ini sejalan dengan substansi ketiga negara hukum [3.10.3] Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang 154 menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma Undang-Undang a quo, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Telah terang bahwa rumusan norma Undang-Undang a quo dimulai dengan frasa “dengan sengaja”. Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (dolus) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus directus, dolus indirectus, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, dolus repentinus, dolus premiditatus, dolus antecedens, dolus subsequens, dan dolus malus), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidak-tidaknya ke dalam pengertian: a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) karena bermaksud mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi; b. kesengajaan yang berwarna (opzetgekleur) karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang- undang; c. kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya 155 telah melekat dalam pengertian “kesengajaan” tersebut. [3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, pertimbangan Mahkamah pada sub-paragraf [3.10.3] dengan sendirinya telah menjawab dalil ini. Sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, Undang-Undang a quo adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat. [3.10.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang- wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat, Mahkamah berpendapat oleh karena perihal dalil tentang ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut telah ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Pemohon a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan landasan argumentasinya. Sebab, menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik. [3.10.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.10.6] telah dengan sendi`rinya membantah dalil Pemohon ini. Lagipula oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi berkenaan dengan dalil ini maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.” 4. Pertimbangan putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 di atas adalah relevan jika dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon a quo, meskipun yang diuji hanya berupa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, namun dalam permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon yang juga berprofesi sebagai Advokat menghendaki agar 156 tidak dikriminalisasi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas- tugasnya sebagai Advokat, yang artinya imunitas Advokat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang dijamin dalam UU Advokat berpotensi dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. 5. Hal ini sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU- XXIII/2025 dalam angka 38 halaman 12 yang menyebutkan: “bahwa karena rumusan frasa “...atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjadikan norma hukum Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas dan multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan Advokat (Pemohon) dalam melaksanakan tugasnya, karena Advokat dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari pembelaan hukum terhadap kliennya baik didalam maupun di luar Pengadilan 6. Demikian pula sebagaimana dalil PEMOHON I dalam perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 pada angka 20 halaman 8 dan angka 23 halaman 9, yang menyebutkan: “Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan profesi sebagai advokat, karena Pemohon I tidak bisa menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI: Bahwa tidak jelasnya makna frasa “atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam implementasi pasai a quo. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas diri Pemohon I, karena berpotensi menghalangi Pemohon I dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Advokat, karena tindakan-tindakan Pemohon I apabila dalam hal melakukan pembelaan kepada Klien dapat saja dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Selain itu, Pemohon I tidak akan bisa memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kepada Klien, karena memang frasa a quo ambigu dan tidak jelas” 7. Oleh karena semua dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam 157 kedua perkara a quo terkait pengujian Pasal 21 UU Tipikor adalah sama persis baik dari materi dan pasal-pasal yang diujikan dengan Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon, dengan demikian materi pokok perkara pengujian Undang-undang telah selesai diperiksa oleh Mahkamah dan demi mencegah timbulnya pertentangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 21 UU Tipikor termasuk pertentangan dalam pertimbangan hukumnya dan demi terciptanya kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, maka permohonan a quo sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena Nebis in Idem. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPK sebagai Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan kedua perkara permohonan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena bersifat Nebis in Idem. 1.3. KETERANGAN KPK TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN 1.3.1. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PEMOHON 1. Bahwa objek Permohonan pada perkara register Nomor: 71/PUU- XXIII/2025 dan 106/PUU-XXIII/2025 memiliki muatan yang sama yakni berkenaan dengan frasa “...atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya yang didalilkan oleh PARA Pemohon bertentangan dengan Pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: - bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power; - bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum karena mengandung ambiguitas norma, menjadikan tidak jelas kualifikasi perbuatan seperti apa yang bisa dipidana pada Pasal 21 UU Tipikor, sehingga berpotensi 158 mengancam kebebasan advokat (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya. - bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat, karena berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media masa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konfrensi pers, dll, karena secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum pada aparat penegak hukum. - bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 - bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 2. KPK memberikan tanggapan bahwa Pasal 21 UU Tipikor beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, dikarenakan rumusan frasa “...atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya tidak memiliki problem konstitusionalitas. 3. Bahwa rumusan Pasal 21 UU Tipikor, pada pokoknya memuat unsur delik sebagai berikut: a) Setiap orang b) yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung c) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, 4. Dengan rumusan unsur yang demikian, maka dapat diketahui bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung”, sebenarnya melekat dan mengiringi unsur “yang dengan sengaja dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Sehingga frasa secara langsung atau tidak langsung demikian, sebenarnya hanya menjelaskan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata dari kesengajaan/maksud/kehendak untuk mencegah, merintangi, atau 159 menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 5. Namun demikian, walaupun frasa “secara langsung atau tidak langsung”, hanya menjelaskan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata, namun karena melekat pada unsur dengan sengaja, maka perbuatan secara langsung atau tidak langsung tersebut dalam penilaiannya harus selalu dikaitkan dengan intens atau maksud dilakukannya perbuatan tersebut, yakni bertujuan atau dimaksudkan atau diniatkan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 6. Bahwa oleh karena frasa “secara langsung atau tidak langsung” hanya merupakan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata, maka berbeda dengan pemaknaan secara langsung atau tidak langsung dalam delik materiil yang memerlukan adanya akibat dari suatu perbuatan. Dalam delik materiil, secara langsung atau tidak langsung yang dikaitkan dengan timbulnya akibat, maka dalam khasanah hukum pidana harus dibaca sebagai yang secara langsung menimbulkan akibat. Artinya dalam delik materiil, bahwa perbuatan yang dinilai adalah perbuatan yang menimbulkan adanya akibat langsung, bukan yang tidak langsung menimbulkan akibat. Alasanya akan kesulitan untuk menilai perbuatan mana yang merupakan sebab dari timbulnya akibat tersebut. Oleh karenanya dalam delik materiil mutlak, secara tidak langsung sudah ditinggalkan karena akan menimbulkan ketidakpastian dan multi tafsir. 7. Berbeda dengan rumusan “secara langsung atau tidak langsung” dalam delik pasal 21 UU Tipikor ini yang sebenarnya merupakan delik formal, maka penilaiannya hanya digantungkan pada pembuktian ada tidaknya perbuatan yang bentuknya atau caranya langsung atau tidak langsung sengaja ditujukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 160 8. Bentuk delik pasal 21 UU Tipikor adalah delik formal, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud. Dengan kata lain, Tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum tersebut, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (intend) dari pelaku untuk menghalangi Proses hukum. 9. Dengan kata lain, perbuatan yang termasuk dalam obstruction of justice dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim//juri dengan tulisan atau komentar)? sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi)”. Namun semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (to obstruct). 10. Lebih lanjut diuraikan oleh Prof. Saldi Isra, dkk dikemukakan bahwa maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (dolus delict). Mengikuti doktrin tentang sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya. 11. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum dari upaya merintangi atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Frasa atau secara tidak langsung merujuk pada keterlibatan pelaku dalam pelaksana perbuatan obstruction of justice melalui perantara. Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatan yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU Tipikor. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, obstruction of justice tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa “atau tidak langsung” telah diakui dalam berbagai jurisdiksi sebagai bentuk 161 kontribusi terhadap tindak pidana melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. 12. Bahwa KPK memberikan tanggapan bahwa frasa “..atau tidak langsung..” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak melanggar hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena Pasal 21 UU Tipikor tidak melarang seseorang menggunakan hak konstitusionalnya tersebut. Ketentuan a quo hanya melarang apabila penggunaan hak tersebut disalahgunakan untuk maksud menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijerat bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum. 13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian kekhawatiran, kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah. 14. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya tidak secara serta merta mencakup seluruh perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau profesi tertentu, namun dalam penerapannya penyidik secara hati-hati menilai apakah suatu tindakan menyebabkan penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan menjadi terhalangi atau terhambat. Hal ini juga menjelaskan bahwa frasa “...atau tidak langsung...” pada Pasal 21 dan penjelasannya dalam UU Tipikor tidak membahayakan bagi kebebasan berekspresi 162 dan tidak untuk menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. 15. Bahwa KPK memberikan tanggapan bahwa frasa “..atau tidak langsung..” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dalam hukum pidana Indonesia, unsur kesengajaan tetap menjadi elemen kunci untuk pemidanaan, sehingga frasa “atau tidak langsung” bukan berarti menjaring perbuatan yang tidak disengaja, bahkan peran tidak langsung tersebut harus dapat dibuktikan sebagai bentuk campur tangan terhadap proses hukum. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap asas fair trial, sebab pemidanaan baru dapat dijatuhkan melalui proses pembuktian yang ketat berdasarkan alat bukti yang sah di pengadilan. 16. Bahwa KPK berpendapat bahwa frasa “..atau tidak langsung..” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamarkan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja, melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintangi penyidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi. 17. Pengaturan tentang tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum atau impunitas bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan 163 korupsi dan konsistensi dengan prinsip UNCAC. Hal ini guna mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 18. Bahwa KPK berpendapat Pasal 21 UU Tipikor tidak berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur frasa atau tidak langsung dalam Pasal 21 UU Tipikor dan penjelasannya dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang, bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi advokat adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi tolok ukur dalam Pasal 21 UU Tipikor, yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tolok ukur frasa tidak langsung tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dinilai satu kesatuan dengan frasa dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan yang menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. 1.3.2. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR DI INDONESIA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNCAC 1. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara anggota dari Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC) dan telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai pengesahan UNCAC dimaksud. 2. Di dalam permohonan pengujian materiil undang-undang a quo, Pemohon perkara 71/PUU-XIII/2025 pada bagian D huruf 14 pada pokoknya menyampaikan bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor menyimpang dari semangat UNCAC dimana UNCAC merumuskan Obstruction of Justice lebih kepada “perbuatan 164 fisik yang secara langsung dilakukan oleh pelaku”, bukan merupakan “perbuatan tidak langsung” 3. Terhadap dalil pendapat Pemohon tersebut, maka selanjutnya KPK AKAN menyampaikan terkait dengan pembentukan UU Tipikor dan UNCAC. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah terlebih dahulu disusun dan disahkan, baru kemudian dilaksanakannya UNCAC. UNCAC sendiri yang baru mulai terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara pada tanggal 9 Desember 2003 dan baru diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 4. Dengan demikian, materi muatan dalam UU Tindak Pidana Korupsi murni dirancangan dan disusun berdasarkan kebutuhan hukum Indonesia, terutama sebagai bentuk pembaharuan atas ketentuan tindak pidana korupsi pada tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak tepat apabila dikatakan bahwa pengaturan dan semangat yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak bersesuaian bahkan menyimpang dari UNCAC. 5. Pada tahun 2012, dilakukan Reviu atas pelaksanaan UNCAC dalam kerangka hukum/ legal framework berbagai negara. Di Indonesia, reviu siklus pertama Tahun 2012 yang dilakukan terhadap pelaksanaan UNCAC dalam legal framework di Indonesia khsuusnya terkait dengan Bab III (Kriminalisasi dan Penegakan Hukum) dan Bab IV (Kerja Sama Internasional) UNCAC dengan melakukan perbandingan pasal-pasal yang ada di dalam UNCAC dengan pasal- pasal yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Adapun negara yang melakukan reviu tersebut (negara pereviu) yaitu negara Uzbekistan, Inggris, dan Irlandia Utara. 6. Dalam reviu siklus pertama tersebut, rumusan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 165 penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi dinilai memuaskan. Hal ini sebagaimana dikutip dari paragraf ke-6, halaman 7 United Nations Convention against Corruption Mechanism for the Review of the Implementation-Review Report on Indonesia, sebagai berikut: “Provisions on obstruction of justice are considered satisfactory. However, it is rarely possible to bring cases of obstruction of justice to the court.” 7. Meskipun negara pereviu yang terdiri atas Uzbekiztan, Inggris, dan Irlandia Utara menilai bahwa akan sulit bagi Indonesia untuk menerapkan pasal obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, namun pada akhirnya disimpulkan bahwa rumusan pasal dimaksud telah memuaskan dan tidak dinilai sebagai rumusan pasal yang bertentangan dengan semangat yang ada pada Pasal 25 UNCAC. 8. Lebih lanjut dalam laporan tersebut disampaikan: “…the law was satisfactory but it was rarely possible to bring cases of obstruction to the court as it did not usually take physical forms but was moresubtle. Corrupt people were often able to affect careers and a witness’s statement might change by the time he appeared in court. In one case a prosecutor had been corrupted in order to engineer a lower charge. The investigator in this offence has been handed over to the police.” 9. Dalam laporannya, negara pereviu menyadari bahwa sering kali tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi penyidikan bukan merupakan ancaman fisik atau dapat dimaknai dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan secara lebih halus atau dengan cara tidak langsung, misalnya mempengaruhi karir seseorang seseorang yang sedang menjadi saksi, sehingga orang tersebut merubah keterangan yang akan disampaikan olehnya kepada penegak hukum. 10. Apabila upaya perintangan/penghalangan/ obstruction of justice tersebut benar-benar diatur sebagaimana dimaksud oleh UNCAC dimana lebih menekankan pada “penggunaan kekerasan fisik/ the use of physical force” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang 166 kemudian diterjemahkan sebagai “perbuatan fisik secara langsung dilakukan oleh Pelaku”, maka sebenarnya pengaturan pasal tentang perintangan/penghalangan/ obstruction of justice yang telah diatur di Indonesia setidaknya sejak tahun 1971 hingga saat ini (yang berlaku UU Tipikor 31/1999) adalah merupakan langkah maju dibandingkan dengan Article 25 UNCAC tersebut. 11. Apabila “physical force” dimaksud dimaknai sebagai perbuatan secara langsung, maka Pasal 21 UU Tipikor yang memuat frasa “atau tidak langsung” tersebut, merupakan rambu/ norma hukum yang lebih lengkap karena dengan frasa tersebut KPK dapat melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberikan perintah perintangan/ penghalangan/obstruction of justice tersebut secara langsung, sebagaimana telah KPK jelaskan sebelumnya. 12. Dengan demikian, hasil laporan reviu UNCAC pada siklus pertama Tahun 2012 terhadap Legal Framework di Indonesia yang menyebutkan “it was rarely possible to bring cases of obstruction to the court as it did not usually take physical forms but was more subtle” atau secara sederhana diterjemahkan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi penyidikan bukan merupakan ancaman fisik atau dapat dimaknai dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan secara lebih halus…”, KPK dalam praktiknya telah dapat menerapkan pasal 21 UU Tipikor tersebut bagi orang-orang/ pihak-pihak yang melakukan upaya perintangan/penghalangan/obstruction of justice dengan cara lebih halus tersebut. 13. Oleh karena itu, Pasal 21 UU Tipikor tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Antikorupsi, Pasal ini malah merupakan bentuk pengimplementasian norma internasional yang sah dan sejalan dengan komitmen konstitusional Indonesia. 1.3.3. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR DI INDONESIA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UN BASIC PRINCIPLES ON THE ROLE OF LAWYERS (1990) 167 1. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile, yang artinya pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat pengadilan atau the officer of the court. Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penegakan hukum juga dalam membela kepentingan hukum kliennya harus dilakukan secara benar dan menghindari upaya-upaya obstruction of justice. 2. Hak imunitas merujuk pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dalam penggunaan harus memperhatikan dua syarat, yaitu yang utama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan. Dan yang kedua, tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan iktikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan tindakan yang tidak melanggar hukum. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang dilakukan tindak pidana dalam menjalankan profesi hukum harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut, sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. 3. Pemohon mendalilkan frasa “atau tidak langsung” Pasal 21 UU Tipikor mengandung ketidakpastian hukum, dan berpotensi bertentangan atau melanggar prinsip UN Basic Principles of the Role of Lawyers (1990) yang berdampak pada hilangnya perlindungan profesi advokat (posita angka 55 hal. 16), namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa bentuk pertentangan tersebut. 4. Terkait pelaksanaan profesi Advokat, baik berdasarkan ketentuan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun UN Basic Principles of the Role of Lawyers (1990), 168 KPK tentunya menghormati dan menghargai pelaksanaan kewenangan profesi Advokat dimaksud. 5. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor pada prinsipnya merupakan pasal yang ditujukan kepada pihak manapun yang dengan sengaja melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi. Sehingga rumusan pasal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit atau secara khusus mengancam profesi tertentu, termasuk profesi Advokat sebagaimana didalilkan Para Pemohon. 6. Rumusan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi memiliki makna yang luas sehingga memungkinkan pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Meskipun luas, dalam penerapannya penegak hukum tetap memperhatikan dan mempertimbangkan dengan hati-hati untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk ke dalam kategori mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan didukung penemuan alat-alat bukti yang cukup untuk sangkaan terhadap seseorang sebagai pelaku perintangan/penghalangan dimaksud. 7. Penerapan pasal 21 secara hati-hati ini dapat dilihat dari statistik penanganan perkara oleh KPK yang menerapkan Pasal 21. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024, KPK menangani total 14 (empat belas) perkara yang berupa tindakan perintagan proses pemberantasan korupsi oleh KPK. Jika dibandingkan dengan total penanganan perkara secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 yang berjumlah 1709 (seribu tujuh ratus sembilan) perkara, maka penanganan perkara atas tindakan perintangan proses KPK tidak sampai 1%-nya. Hal itu menunjukan bahwa KPK dalam menerapkan pasal 21 tersebut dilakukan dengan sangat berhati-hati dan kasuistis. 169 8. Hal ini juga didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dalam wawancara yang disampaikan dalam “Laporan Penelitian Tindakan Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang menyatakan bahwa dalam merumuskan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang memang hanya dapat merumuskan perbuatan secara objektif, bukan perbuatan yang bersifat konkrit individual. Ilmu pengetahuan dan praktik peradilanlah yang akan memberi penjelasan terhadap makna konkrit dari perbuatan objektif tersebut. 9. Rumusan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi ini memang dibuat secara luas karena jika dirumuskan terlalu detil, maka akan mempersempit lingkup perbuatan yang dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan sebagaimana telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, dalam tindak pidana korupsi, tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat berupa tindakan yang diatur sedemikian rupa dan melibatkan berbagai pihak sehingga pengaturan yang lebih luas akan dapat membantu penegak hukum untuk dapat menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum. 10. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh DPR RI pada tanggal 15 Juli 2025 dalam sidang Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025. DPR RI menyampaikan bahwa pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dihadirkan untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat melakukan proses yang dapat melakukan hambatan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, termasuk dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut, frasa langsung atau tidak langsung memiliki makna strategis dalam penegakan hukum karena mencakup berbagai bentuk perbuatan, termasuk mempengaruhi melalui perantara, menyebar disinformasi, atau melakukan tekanan sosial dan/atau politik. Sehingga pasal 21 tersebut tidak memberikan celah 170 bagi siapapun yang melakukan tindakan perintangan yang tidak langsung namun tetap menghambat proses peradilan. 11. Dengan demikian, rumusan pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa “…atau tidak langsung…” memang memberikan ruang yang luas bagi penyidik untuk menentukan perbuatan apa yang termasuk sebagai perbuatan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi, namun dalam penerapannya penegak hukum, khususnya KPK selalu memperhatikan kepatutan dan kehati-hatian. Frasa “…atau tidak langsung…” dalam praktiknya membantu penyidik untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi karena dalam praktiknya perbuatan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh si pelaku namun sering kali menggunakan tangan atau kuasa orang lain sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi tercegah, terintangi, atau gagal. 12. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara. Menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana. Terhadap hal tersebut, maka hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan-batasan yang berlandas pada iktikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018. 1.3.4. PENGATURAN PASAL 1 ANGKA 1 TERKAIT FRASA “TINDAK PIDANA KORUPSI” DALAM PASAL 6 HURUF E UU KPK TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON PERKARA 106/PUU-XXIII/2025 1. Bahwa dalil para Pemohon atas ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 hanya didasarkan pada penafsiran gramatikal yang keliru. 171 Pemerintah menilai bahwa harus dilakukan pendekatan penafsiran atas pasal-pasal a quo secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan penafsiran sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 harus dimaknai tindak pidana dalam UU Tipikor adalah keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, baik dalam Bab II dan Bab III. Dengan demikian, UU Tipikor tidak memisahkan secara tegas fungsi kelembagaan yang menangani tindak pidana pada Bab II dan Bab III. Dengan demikian, frasa tindak pidana dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 secara mutatis mutandis dimaknai keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor. 2. Dalam penalaran yang wajar dengan pendekatan secara telelogis, tujuan pembentukan KPK melalui Undang-Undang adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi secara independen karena lembaga pemerintah yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Sehingga tugas dan kewenangan diberikan bukan hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, bukan hanya tindak pidana korupsi sebagaimana pada Bab II UU Tipikor. Dalam konteks juridiksi kelembagaan, UU Tipikor tidak memisahkan penanganan antara tindak pidana korupsi Bab II dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi Bab III. Oleh karena itu, jika mengikuti interpretasi Para Pemohon mengenai dalam Permohonan a quo tentu akan merugikan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya bagi KPK. 3. Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemaknaan secara luas dan berbeda atas ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam frasa “tindak pidana korupsi” oleh KPK dalam surat tuntutannya sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 90/PID.SUS/TPK/2018/PNJKT.PST juncto Putusan Nomor 13/PID.SUS-DPK/2019/PT-DKI juncto Putusan Nomor 3328K/PID.SUS/2019 juncto Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2021 merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena faktanya pemeriksaan terhadap Lucas dilakukan atas perbuatan dengan 172 sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Eddy Sindoro, sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. Dengan demikian, dalam penerapan ketentuan pasal a quo tidak terjadi abuse of power atau excesses of power dari KPK. 4. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU 19/2019 telah memenuhi lex certa, lex scripta, dan lex stricta dalam memberikan batasan pengertian atau definisi dari frasa tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan angka 5 dan angka 98 Lampiran 2 UU PPP, sehingga menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”; sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah dalil yang keliru. 6. Bahwa dalil para para Pemohon yang mendalilkan, Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 telah ditafsirkan secara luas atau berbeda dalam implementasinya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak diberi tugas secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No.31 173 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah dalil yang keliru; 7. Bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya perlawanan dari berbagai pihak. Bentuk dan modus operandinya sangat beragam. Para pelaku tindak pidana korupsi memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sekaligus menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 8. Bahwa Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III UU Tipikor yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No.31 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan/lanjutan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu; 9. Bahwa pada hakikatnya delik yang diatur dalam BAB III UU Tipikor tidak berisi delik tindak pidana korupsi, namun mengatur delik yang menghalangi proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo yang menjadi satu rangkaian peristiwa hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berhubungan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Tipikor; 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf e UU KPK yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi” yang harus dimaknai KPK dapat melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB II dan BAB III UU Tipikor; 11. Bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK terkait dengan Pasal 21 UU Tipikor merupakan kekeliruan dan sekaligus melemahkan tentang pemaknaan yang didalilkan oleh 174 para Pemohon atas bukti konkrit pemaknaan secara keliru Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 dalam implementasinya. 12. Bahwa implementasi kewenangan KPK dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan pengadilan dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa LUCAS dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Jo Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa FREDERICH YUNADI dapat membuktikan efektifitas pemberantasan tindak korupsi oleh KPK dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; 13. Kemudian terkait dengan penanganan perkara dengan sangkaan pasal yang diatur dalam BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KPK setidak- tidaknya telah menangani total perkara sejumlah 14 (empat belas) perkara yang terdiri dari 12 (dua belas) perkara terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, dan 2 (dua) perkara atas pelanggaran Pasal 22 UU Tipikor sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah. No Tahun Nama Tersangka Pasal yang dikenakan 1 2012 MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan alas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 175 2 2012 R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan alas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 3 2014 MUHTAR EPENDY Pasal 21 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4 2014 KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat{1) ke-1 KUHPidana 5 2014 SAID FAISAL Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang - Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP. 6 2017 MARKUS NARI Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 176 7 2017 MIRYAM S. HARYANI Pasal 22 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi 8 2018 FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana 9 2018 BIMANESH SUTARJO Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana 10 2018 LUCAS Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 11 2021 FERDY YUMAN Pasal 21 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 12 2023 LAURENZIUS CS SEMBIRING Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 13 2023 STEFANUS ROY RENING Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 177 14 2024 HASTO KRISTIYANTO Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 14. Selanjutnya, sehubungan dengan pandangan para Pemohon yang hanya menduga dan kekhawatiran para Pemohon terhadap norma pasal implementatif tersebut, seharusnya menjadi isu konkret dalam penerapan pasal yang dihadapi secara langsung oleh para Pemohon, maka atas kerugian tersebut Para Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah penerapan norma atas kasus konkrit yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI. 1.3.5. PERKEMBANGAN PENGATURAN OBSTRUCTION OF JUSTICE 1. Pengaturan pasal terkait upaya pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi ataupun merintangi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan, atau yang dikenal dengan istilah obstruction of justice, bahkan telah ada jauh sebelum tahun 1999 (lahirnya UU 31/1999) yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 18 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi- tingginya 5 (lima) juta rupiah.” 178 2. Bahwa Presiden dan DPR pada tahun 1999 kemudian menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang bentuk perintangan/ penghalangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Obstruction of Justice) yaitu sebagaimana terdapat pada Draf Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 3. Dalam proses pembahasan bersama hingga tahap pengesahan UU Tipikor, pengaturan pasal Obstruction of Justice dalam RUU Tipikor 31 Tahun 1999 berubah menjadi Pasal 21 UU Tipikor dengan bunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 4. Berdasarkan 3 (tiga) pengaturan Pasal terkait Obstruction of Justice tersebut di atas, maka setidaknya dapat diketahui penyesuaian/ perubahan frasa/ unsur pasal yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: Tabel Perbandingan Pengaturan Pasal Obstruction of Justice Dalam UU Tipikor No. Jenis Kriteria Pasal 18 UU 3/1971 Pasal 19 RUU Tipikor Tahun 1999 Pasal 21 UU 31/1999 Subyek Hukum Barang Siapa Setiap Orang Setiap Orang 179 Perbuatan Menghalangi, mempersulit Menghalangi, mempersulilt Mencegah, merintangi, menggagalkan Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Sifat Secara langsung atau tidak langsung Secara langsung atau tidak langsung Secara langsung atau tidak langsung Ancaman Pidana Kurungan  Tidak ada pengaturan pidana minimum  Maksimal 12 (dua belas) tahun penjara  Minimum 3 (tiga) tahun  Maksimum 12 (dua belas) tahun penjara  Minimum 3 (tiga) tahun  Maksimum 12 (dua belas) tahun penjara Ancaman Pidana Denda  Tidak ada pengaturan pidana denda minimum.  Maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  Minimum Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah  Maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah  Minimum Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah  Maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah 5. Berdasarkan perbandingan 3 (tiga) Pasal tersebut di atas, maka dapat dilihat perubahan/penyesuaian pengaturan tentang upaya perintangan/penghalangan/ Obstruction of Justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut: a. Terdapat penyesuaian istilah subyek hukum dari “barang siapa” menjadi “Setiap orang” b. Perubahan jenis perbuatan dari sebelumnya “menghalangi, mempersulit” menjadi “mencegah, merintangi, menggagalkan” c. Para pembentuk undang-undang secara konsisten tetap mengatur tentang sifat perintangan/penghalangan dimaksud yaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung. 6. Bahwa KPK berpendapat terkait pengaturan frasa “secara langsung atau tidak langsung”, dalam perintangan/penghalangan/ Obstruction of Justice, orang/ pihak pelaku pelaksana di lapangan/ eksekutor 180 untuk perbuatan perintangan itu sering merupakan orang biasa yang menerima suruhan/ perintah dari orang yang menyuruh melakukan. Eksekutor tersebut, yang kemudian dinilai sebagai pihak yang melakukan perintangan secara langsung, pada umumnya merupakan pegawai bawahan, sopir, orang-orang suruhan, ataupun pegawai dari kelas pekerja biasa yang diperintah untuk melakukan perbuatan tertentu untuk membantu tersangka/ pelaku pelaku perbuatan pokok tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK dengan tujuan untuk mengurangi unsur kesalahan/ perbuatan pidananya hingga dengan tujuan untuk “meloloskan” pelaku tersebut dari penanganan perkara yang sedang ditangani KPK. Sementara orang yang memerintahkan/ menyuruh melakukan tersebut agar tersangka KPK tersebut sering kali tidak tersentuh atau sulit dibuktikan perannya secara langsung (sebagai invinsible hand) bahkan bisa “lolos” dari ancaman pidana apabila frasa “atau tidak langsung” tersebut tidak dimuat dalam Pasal 21 UU Tipikor. Pelaku yang memberi perintah/menyuruh melakukan tersebut biasanya berasal dari orang yang memiliki jabatan atau perekonomianya lebih tinggi daripada orang yang disuruh tersebut. Oleh karena itu, frasa kata “atau tidak langsung” yang termuat dalam Pasal 21 UU Tipikor ini dapat menjangkau Pelaku yang menyuruh melakukan. 7. Dengan demikian, dalam praktiknya, KPK dapat menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tersebut terhadap pelaku-pelaku perintangan/penghalangan/ Obstruction of Justice tersebut tanpa melihat lagi proses yang dilakukannya apakah secara langsung atau tidak langsung, namun lebih melihat kepada materiil perbuatannya dengan bukti-bukti yang cukup setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang ditemukan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dimana bukti-bukti tersebut untuk memperjelas perbuatan apa saja yang dilakukan yang mengakibatkan KPK terhalangi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka perintangan/ penghalangan/ Obstruction of 181 Justice, juga mengaitkan Pasal 21 UU Tipikor tersebut dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perbuatan penyertaan. 8. Sehingga, dalil Pemohon dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 pada angka 30 halaman 10 tentang potensi tumpang tindih dengan delik penyertaan Pasal 55 KUHP tersebut, senyatanya tidak menjadi penghalang bagi KPK dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan dalil Pemohon tentang potensial kriminalisasi luas pada setiap orang, KPK berpendapat bahwa terkait penentuan dan penetapan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya Pasal 21, tentunya KPK akan berpedoman pada koridor hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka, yaitu berdasarkan bukti permulaan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Kemudian terkait dalil batas tanggung jawab pidana, KPK tentunya akan menguraikan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang disangkakan terhadap seseorang dengan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditemukan baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk fakta-fakta persidangan yang terjadi sehingga memungkinkan ditemukannya tersangka baru. 9. Bahwa dalam Pasal 281 KUHP Nasional (UU 1/2023) tidak lagi menggunakan frasa langsung atau tidak langsung, namun hal ini tidak serta merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor yang merupakan extra ordinary crimes, sebab penghapusan redaksional tersebut merupakan bagian dari reformulasi sistematis KUHP untuk secara keseluruhan tindak pidana dan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak termasuk pasal yang diubah di mana ketentuan Pasal 622 ayat (4) UU 1 Tahun 2023, sehingga Pasal 21 UU Tipikor tetap berlaku dan mengikat serta telah terbukti memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional. II. PENUTUP Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya perkenankanlah KPK selaku Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang a quo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: 182 Terhadap Perkara Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor: 71/PUU/XXIII/2025, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait seluruhnya; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing; 3. Menyatakan permohonan a quo adalah Nebis in Idem; 4. Menyatakan menolak permohonan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); 5. Menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Keterangan Tambahan Pihak Terkait KPK Keterangan tambahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait secara tertulis, yang merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Anggota dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya, yang pokok- pokok pertanyaannya berdasarkan risalah sidang sebagai berikut: HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:59] Untuk KPK, ... ini ada bagian yang sama di angka 11 halaman 26 dari Keterangan KPK ini ... dengan yang keterangan yang telah disampaikan oleh Kuasa Presiden. Kenapa kok frasa tidak langsung ini diperlukan? Antara lain karena pelaku perbuatannya itu adalah bisa diremote (Hakim menggunakan bahasa asing), artinya bukan pelaku langsung, ya, pelaku jarak jauh lah, kan begitu. Nah, tapi ini belum menjawab yang pernah saya sampaikan, Pak, di sidang ini. Kalau ini kenapa diperlukan itu terkait dengan ... karena tidak selaku pelaku itu langsung melakukan perbuatan, tapi dia melakukan pengendalian, menyuruh, dan melakukan. Kan di KUHP kita ada, ya, pasal deelneming terkait dengan doen pleger dan uitlokker. Nah, kalau misalnya … apa … orang itu katakanlah itu tadi remote (Hakim menggunakan bahasa asing), ya, kan walaupun tidak langsung, dia tetap bisa dikenakan atas dasar pasal-pasal penyertaan itu. Nah, kenapa? Apa … karena faktor itu. Nah, yang terakhir, ini kan memang akhir-akhir ini frasa langsung versus tidak langsung itu kan menjadi bahan perdebatan dalam praktik hukum sekarang. Saya ingin mohon juga ini, baik dari Kuasa Pemerintah dan juga dari lembaga penegak 183 hukum, ya. Sekiranya frasa langsung dan tidak langsung itu dihilangkan saja dari pasal itu gimana? Jadi kita serahkanlah kepada … katakanlah para hakim nanti untuk menilai, ya, apakah perbuatan itu memang patut dipidana atau tidak? jadi kita tidak berdebat secara langsung atau … kalau secara langsung kan tidak … kita … secara tidak langsung ini masuk pengertian tidak langsung atau enggak? Gitu lho. Nah, saya mohon kalau bisa itu diberi masukan, ya. Jadi kita tidak hilangkan frasa tidak langsung-nya, tapi kita hilangkan dua-duanya itu kira-kira apa pengaruhnya? Ya, terlepas soal bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 7 yang juga disebut oleh KPK dalam Keterangannya, 2018, itu secara keseluruhan telah pernah menyatakan bahwa tidak ada persoalan inkonstitusionalitas … tidak ada persoalan konstitusionalitas atas norma itu. Makanya permohonan di pasal … apa … di Perkara 7 Tahun 2018 itu ditolak terhadap itu, terlepas dari soal itu. Jadi, kalau itu bisa kemudian ditambahkan di … baik keterangan tambahan atau setidaknya di kesimpulan nanti, ya, itu kami akan sangat berterima kasih. supaya kita bisa mempertimbangkan dengan seksama perspektif dari baik tentu Presiden, pembentuk undang-undang, termasuk DPR juga nih Pak Rudianto, ya. Kalau … kalua langsung dan tidak langsung itu dihapus saja, bagaimana itu? Nah, itu. Karena memang kalau kita lihat di KUHP kan tidak ada lagi itu, kan tidak ada memang, ya, di KUHP baru itu. Tapi kita juga ingin juga melihat dampaknya dalam penegakan hukum, terutama bagi lembaga penegak hukum, ya. HAKIM ANGGOTA RIDWAN MANSYUR [01:19:09] Kalau saya lihat dari beberapa Keterangan nih, … frasa tidak langsung ini dalam praktiknya selama ini, ya, saya lihat memang seakan-akan dia tidak berdiri sendiri. Hampir pasal ini penerapannya, Pasal 21 ini, ketika di pembuktian seakan-akan itu memang masih digandeng oleh tadi yang disebut Yang Mulia Pak Arsul itu masih ada pasal deelneming (penyertaan) dimasukkan di Pasal 55 di dalam mempertimbangkan itu. Ini menjadi dasar pertimbangan ketika mempertimbangkan tentang kondisi langsung atau tidak langsung ini. … belum ada misalnya apakah itu pedoman atau petunjuk teknis atau peraturan Mahkamah Agung atau misalnya atau surat edaran Mahkamah Agung untuk menyamakan persepsi di dalam mempertimbangkan …. Selain tadi dari … minta juga putusan-putusan sebelumnya yang pernah diputuskan itu, mungkin juga bisa ditambahkan juga, seperti misalnya kalaulah ada dasar-dasar yang pernah di … apa …di-publish atau dibuat oleh masing-masing lembaga ini bisa menjadi keterangan tambahan atau setidak-tidaknya di kesimpulan. Apalagi saya tertarik dengan tadi dari KPK, Pak Is yang menyampaikan di ketentuan Pasal 281 KUHP Nasional ini kan tidak menggunakan frasa langsung atau tidak langsung lagi. … Ada kajian-kajian apa, misalnya di KPK? .... KETUA: SUHARTOYO [01:22:02] Ya, begini, … ada kekhawatiran bahwa KPK ini … makanya menyasar ke Pasal 6E itu kan karena seharusnya KPK ini dibatasi untuk bisa melakukan kewenangannya, terbatas pada tindak pidana korupsi yang diatur di Undang- Undang Tipikor. Nah, oleh karena itu, kalau nanti bisa kemudian kewenangan itu termasuk di undang-undang lain yang tidak diatur secara khusus di Undang-Undang Tipikor, maksudnya di luar Bab II itu, termasuk kekhawatiran Bab III itu bisa memperluas, kan. Nah, ini kekhawatiran ini nanti sulit untuk membedakan mana 184 sih sebenarnya yang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus? Khususnya tindak pidana korupsi itu, … yang berkaitan dengan Pasal 6E itu. … Saya ingin mengetahui, Pak, kalau KPK dan Kejaksaan Agung juga bisa, termasuk kepolisian, ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang tidak berasal dari Undang- Undang Tipikor, ini menyusun surat dakwaannya seperti apa? Kan akhirnya dibawa masuk, apakah menjadi kumulatif, Pak, alternatif ataukah subsidiaritas? … kalau dulu kan ada perbuatan cabul terhadap anak, itu kan bisa diterapkan pasal KUHP, bisa juga di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini dulu juga ada, sementara para hakim berpendapat ini tidak bisa, kalau sudah KUHP, KUHP saja, tidak bisa kemudian … meskipun kemudian dibuat surat dakwaannya alternatif, tidak kumulatif atau tidak subsidiaritas. …Nanti kami minta pemerintah bisa memberikan pandangan melalui Kejaksaan Agung dan juga KPK yang punya Jaksa, ya, Pak. Bahwa berdasarkan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim tersebut, KPK selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan Tambahan yang diharapkan dapat membantu Majelis Hakim MK dalam membuat pertimbangan sekaligus mengambil putusan atas permohonan kedua perkara a quo, terkait permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 21 & penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 Angka 3, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28d ayat (1), Pasal 28e ayat (3), Pasal 28g ayat (1) dan Pasal 28i ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), dengan uraian sebagai berikut: A. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI dan Yang Mulia Hakim Anggota RIDWAN MANSUR, yang pada pokoknya berkenaan dengan “tidak selaku pelaku itu langsung melakukan perbuatan, tapi dia melakukan pengendalian, menyuruh melakukan (remote action), kenapa tidak diterapkan pasal di KUHP mengenail deelneming baik sebagai doen pleger atau uitlokker, alasannya kenapa? TANGGAPAN KPK: 185 1. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam keterangan sebelumnya, KPK dalam praktiknya telah menangani perkara Tindak Pidana yang melanggar Pasal 21 UU Tipikor, sebanyak 12 (dua belas) perkara, dengan rincian sebagai berikut: No Tahun Nama Tersangka Pasal yang dikenakan 1 2012 MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD bersama-sama dengan R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 2 2012 R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF bersama-sama dengan MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 3 2014 MUHTAR EPENDY Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat (1) UU Tipikor 4 2014 KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 5 2017 MARKUS NARI KESATU Pasal 2 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Pasal 2 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN KEDUA Pasal 21 UU Tipikor Atau Pasal 22 UU Tipikor Jo. Pasal 35 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana 6 2018 FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI bersama-sama dengan BIMANESH SUTARJO Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 7 2018 BIMANESH SUTARJO bersama-sama dengan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 186 FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI 8 2018 LUCAS Bersama-sama dengan DINA SORAYA Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 9 2021 FERDY YUMAN Pasal 21 UU Tipikor 10 2023 LAURENZIUS CS SEMBIRING Pasal 21 UU Tipikor 11 2023 STEFANUS ROY RENING Pasal 21 UU Tipikor 12 2024 HASTO KRISTIYANTO KESATU Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. DAN KEDUA Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo 64 ayat (1) KUHP 2. Bahwa berdasarkan data penanganan perkara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 21 Tipikor jika dikaitkan dengan keberadaan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana bervariasi penerapannya. Ada Pasal 21 Tipikor yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, dan ada pula Pasal 21 Tipikor yang berdiri sendiri penerapannya. 3. Bahwa mencermati data di atas, maka dapat dijelaskan ketentuan penerapan diatas adalah sebagai berikut: a. Pasal 21 UU Tipikor didakwakan dengan pasal Tunggal, jika memang Pelaku hanya tunggal, yakni dalam perkara atas nama MUHTAR EPENDY, perkara KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG, perkara MARKUS NARI, FERDY YUMAN, perkara LAURENZIUS CS SEMBIRING, perkara LAURENZIUS CS SEMBIRING, dan perkara HASTO KRISTIYANTO 187 b. Pasal 21 UU Tipikor didakwakan dengan dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, jika pelakunya lebih dari 1 orang, yakni dalam perkara MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD bersama-sama dengan R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF, perkara FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI bersama-sama dengan BIMANESH SUTARJO, dan perkara LUCAS Bersama-sama dengan DINA SORAYA 4. Berdasarkan praktek penerapan yang demikian, maka menjawab pertanyaan yang mulia hakim Anggota ASRUL SANI dan RIDWAN MANSYUR dapat dijelaskan bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor tidak selalu dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, namun baru dikaitkan/dijunctokan jika Pelaku tindak pidananya 2 (dua) orang atau lebih. 5. Dengan demikian penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, tidak mengacu bentuk perbuatan pelaku langsung atau tidak langsung, namun lebih kepada jumlah Pelaku apakah lebih dari 2 (dua) orang atau lebih ataukah tidak. 6. Hal ini dapat dipahami mengingat penggunaan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, dalam perkara-perkara dimaksud hanya diperuntukkan untuk mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan serta peran dari masing-masing Pelaku dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. 7. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu:  Yang melakukan (pleger)  Yang menyuruh melakukan (doenpleger)  Yang turut serta melakukan (medepleger) 8. Bahwa berkenaan dengan penerapan Pasal 21 UU Tipikor, khususnya jika dikaitkan dengan unsur frasa “Tidak Langsung” dalam unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak 188 langsung, sejatinya dalam penerapannya tidak perlu dikaitkan dengan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik dalam bentuknya sebagai menyuruh melakukan (doenpleger) maupun turut serta melakukan (medepleger). 9. Hal ini dikarenakan pemenuhan pembuktian frasa “Tidak Langsung” dalam unsur dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, tidak selalu identik dengan adanya peran pelaku lain dalam pembuktiannya. Ada banyak bentuk/cara perbuatan yang memenuhi rumusah frasa “Tidak Langsung”, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pelaku tunggal. 10. Oleh karenanya, tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa bentuk/cara perbuatan “Tidak Langsung”, tersebut harus memerlukan peran serta orang lain baik dalam kapasitasnya sebagai menyuruh melakukan (doenpleger) maupun turut serta melakukan (medepleger). 11. Ada beberapa kemungkinan bentuk/cara perbuatan yang secara tidak langsung, dipergunakan sengaja untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan oleh Pelaku tunggal tanpa perlu peran serta orang lain. Perbuatan- perbuatan demikian sangat mungkin terjadi dalam prakteknya, misalnya: - membiayai masyarakat untuk melakukan demo yang sengaja dibuat untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan dilakukannya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi - Memutus aliran listrik ke gedung Pengadilan; - Membuat tulisan yang menyesatkan opini masyarakat; - Mempergunakan pengaruh kepada atasan pejabat penegak hukum Perbuatan-perbuatan di atas, secara faktual bisa terjadi dan dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Sehingga atas perbuatannya tersebut, Pelaku pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor dapat dilakukan kepada Pelaku Tunggal, tanpa perlu peran serta orang lain. 12. Praktek baik yang KPK pernah tangani terkait pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang dapat dikategorikan “secara tidak langsung”, yang dilakukan oleh Pelaku 189 Tunggal, sehingga tidak dikaitkan atau tidak dijunctokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, adalah perkara dengan Pelaku Terpidana STEFANUS ROY RENING dan Pelaku Terpidana LUCAS maupun Pelaku MARKUS NARI. Walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan putusan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pelaku yang sudah termasuk perbuatan yang merintangi, tidak secara nyata menegaskan perbuatan tersebut dikategorikan “secara langsung atau tidak langsung”. Pertimbangan putusan tersebut antara lain: a Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan perkara Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Stefanus Roy Rening) pada halaman 414 sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan melanggar hukum sebagai seorang Advokat untuk merintangi secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Lukas Enembe selaku Gubernur Papua …. yang sedang ditangani oleh Penyidik KPK. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21… telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.” b Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa LUCAS) pada halaman 265 menyebutkan sebagai berikut: “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan EDDY SINDORO masuk atau keluar Indonesia, karena sarana untuk memantau perlintasan seseorang masuk/keluar Indonesia adalah Data perlintasan dari tempat pemeriksaan Imigrasi di bandara atau Pelabuhan. Dengan tidak terpantaunya perlintasan EDDY SINDORO, sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan dan Tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO selama kurang lebih dua tahun sejak EDDY SINDORO ditetapkan sebagai tersangka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merintangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung. 190 c Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Jkt.Pst (Terdakwa MARCUS NARI), pada halaman 392-393 menyebutkan: “menimbang bahwa cara-cara yang digunakan oleh Terdakwa Markus Nari yaitu dengan melalui Anton Taufik dan Robinson, hal ini dikatakan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Markus Nari Adalah secara tidak langsung untuk mempengaruhi, kemudian dengan tidak adanya penekanan terhadap Miryam S. Haryani saat memberikan keterangan di Tingkat Penyidikan karena proses pemeriksaan oleh Penyidik KPK telah dilakukan sesuai prosedur bahkan Miryam S. Haryani sempat menulis konsep keterangannya sesuai prosedur dalam kertas-kertas dan memberikan koreksi atas BAPnya sehingga pencabutan keterangan Miryam S. Haryani adalah tidak beralasan dan merupakan suatu kebohongan, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Nopember 2017.” 13. Namun demikian, memang pada kenyataannya perbuatan yang melanggar Pasal 21 UU yang bentuk perbuatannya secara tidak langsung, pada umumnya membutuhkan peran serta Pelaku lain baik sebagai orang yang disuruh maupun turut serta. Dalam konteks karena perbuatan Pelaku tersebut tidak akan selesai jika tidak ada pelaku lain yang menyelesaikan tindakan, maka jelas atas keberadaan pelaku dan turut serta maupun yang menyuruh karena jumlahnya lebih dari 2 orang atau lebih, maka diperlukan penerapan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. Hal sebagaimana kasus- kasus pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, berbentuk langsung maupun tidak langsung karena memerlukan peran serta pihak lain. 14. Bahwa frasa “…atau tidak langsung…” pada Pasal 21 UU Tipikor sering dikaitkan dengan perbuatan penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP (deelneming) yang dilakukan menggunakan perantara atau kuasa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan, dianggap sebagai orang yang tidak langsung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, sedangkan orang yang secara langsung melakukan dianggap sebagai orang yang secara langsung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini dapat dilihat lebih jelas penerapannya dalam beberapa perkara yang telah ditangani oleh KPK, diantaranya: 191 a Perkara MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI BIN MOHAMAD YUSOF (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2013/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013)  Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Perkara ini berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 dengan Tersangka pada perkara PLTS tersebut adalah Neneng Sri Wahyuningsih.  Secara singkat dapat dijelaskan bahwa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dilakukan dengan cara melindungi dan mengupayakan Neneng Sri Wahyuningsih masuk kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Kedua Terdakwa dalam kasus ini membantu Neneng Sri Wahyuningsih untuk kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi penyebrangan dengan ferry dari Malaysia menuju Indonesia, kemudian melakukan pemesanan tiket pesawat untuk Neneng Sri Wahyuningsih dengan identitas nama “Nadia” serta ikut terbang ke Jakarta bersama-sama.  Hal yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut menyebabkan Neneng Sri Wahyuningsih tidak bisa diperiksa sebagai Tersangka dan menghambat proses pelimpahan ke penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi.  Hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi memutuskan bahwa kedua Terdakwa bersalah dan terbukti telah melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 192 b Perkara Dr. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M, MBA dan dr. BIMANESH SUTARJO (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PID.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI:  Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi KTP Elektronik dengan tersangka Setyo Novanto.  Secara singkat dapat dijelaskan bahwa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dilakukan dengan cara terdakwa selaku penasehat hukum dari Setyo Novanto meminta bantuan kepada dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau (Bimanesh) untuk melakukan rekayasa agar Setyo Novanto tidak menghadiri pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh Penyidik KPK.  Rekayasa dilakukan dengan membuat skenario seolah-olah Setyo Novanto perlu untuk dirawat di rumah sakit, padahal Bimanesh selaku dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan fisik kepada Setyo Novanto dan tidak ada rujukan dari rumah sakit sebelumnya bahwa yang bersangkutan perlu dirawat di rumah sakit.  Namun, Terdakwa kemudian merubah skenario dengan mengatur seolah-oleh Setyo Novanto mengalami kecelakaan, sehingga yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan.  Perbuatan Terdakwa yang meminta Setyo Novanto dirawat dirumah sakit dengan alasan kecelakaan padahal yang bersangkutan belum ada/belum terjadi kecelakaan merupakan perbuatan melanggar 193 hukum yang mengakibatkan Setyo Novanto tidak bisa diperiksa dan penyidikan menjadi terhalang/terintangi.  Hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi memutuskan bahwa Terdakwa bersalah dan terbukti telah melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. B. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI mengenai Sekiranya frasa langsung dan tidak langsung itu dihilangkan saja dari pasal itu gimana? Jadi kita serahkanlah kepada … katakanlah para hakim nanti untuk menilai, ya, apakah perbuatan itu memang patut dipidana atau tidak? TANGGAPAN KPK 15. Bahwa terkait dengan pertanyaan bagaimana jika frasa “Langsung atau tidak langsung” dihilangkan dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor, bagaimana dampaknya? Bahwa Pasal 21 UU Tipikor rumusan lengkapnya: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor: “Cukup jelas” 16. Berkaitan dengan pandangan agar frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor dihapuskan, KPK berpandangan jika frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, seluruhnya dihilangkan dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor, secara substansi akan cukup berpengaruh dan berdampak dalam proses penegakan hukum. Dengan dhilangkannya sekaligus frasa “secara langsung atau tidak langsung”, maka kedudukannya akan sama dengan jika dihilangkan frasa “tidak langsung” saja. Karena dengan rumusan yang demikian otomatis, akan dimaknai terbatas pada perbuatan yang dilarang hanyalah perbuatan “yang secara langsung” 194 mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan… dst. 17. Walaupun pada akhirnya Hakim yang akan melakukan penilaian di sidang pengadilan berdasarkan fakta sidang, namun mengingat sebelum sampai kepada sidang pengadilan harus melalui tahapan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan, maka penyidik dan penuntut umum secara nalar hukum pasti memiliki kecenderungan hanya akan berani melakukan penegakan hukum jika perbuatan yang dilakukan benar-benar secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan…dst. 18. Hal ini didasarkan pada pemikiran dan alasan, karena senyatanya perbuatan “secara tidak langsung” mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses penegakan hukum tidak diatur dalam rumusan delik. Dengan tidak adanya rumusan dalam delik, maka jelas tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan asas legalitas. Terlebih dalam hukum pidana juga tidak boleh dikenakan analogi. 19. Berdasarkan argumentasi yang demikian, maka jika frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, seluruhnya dihilangkan dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor, secara substansi akan cukup berpengaruh dan berdampak dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime. Hal ini akan berakibat daya jangkau Pasal 21 UU Tipikor akan terbatas, sementara perbuatan-perbuatan yang “secara tidak langsung” dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan akan semakin banyak modus operandinya. 20. Dengan demikian, menurut pandangan KPK menghilangkan frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, sama dampaknya dengan menghilangkan frasa “secara tidak langsung” saja sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu KPK berpandangan tidak terdapat urgensi untuk menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung”, maupun frasa “tidak langsung” saja. 21. Dalam Keterangan KPK selaku Pihak Terkait telah didalilkan bahwa “..Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi 195 yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatan yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU Tipikor. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, obstruction of justice tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa “atau tidak langsung” telah diakui dalam berbagai jurisdiksi sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum.” C. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI dan Yang Mulia Hakim Anggota RIDWAN MANSUR, mengenai tanggapan terhadap rumusan Pasal 281 KUHP Nasional yang tidak menggunakan frasa langsung atau tidak langsung lagi, apakah terdapat kajiannya? TANGGAPAN KPK 22. Bahwa pasal 281 KUHP nasional dirumuskan delik sebagai berikut: Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI. Penjelasan Pasal 281: ‘’cukup jelas” 23. Dalam Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait sebelumnya terkait dengan keberadaan Pasal 281 KUHP Nasional, telah diterangkan bahwa tidak lagi digunakannya frasa langsung atau tidak langsung dalam Pasal 281 KUHP nasional tidak serta merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor yang merupakan pengaturan khusus sebagai karakter khusus dalam tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes. 24. Bahwa Pasal 281 KUHP yang berada dalam BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, sedangkan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berada dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Eksistensi tindak pidana korupsi masih diakui sebagai tindak pidana khusus, yang secara tegas diberikan penjelasan mengenai apa itu karakteristik khusus dalam Penjelasan Umum Buku II angka 4 KUHP Nasional sebagai berikut: 196 a. dampak vilrtimisasinya (Korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime); c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel; e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifftasi; dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people condemnation). 25. Dalam konteks pengaturan khusus terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, maka sebagaimana telah dijelaskan di atas, penghapusan frase frasa langsung atau tidak langsung sebagaimana Pasal 281 KUHP nasional, akan merugikan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang memang memiliki karakter khusus di atas. 26. Sebagaimana diuraikan di atas dihapuskannya frasa langsung atau tidak langsung, maka secara nalar hukum akan dibaca hanya perbuatan langsung semata yang dapat dijangkau dengan Pasal 281 dimaksud. Terlebih dengan adanya rumusan unsur lain dalam Pasal 281 yakni dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, secara normatif akan lebih membatasi penerapan pasal-pasal yang memang design awalnya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. 27. Penambahan unsur dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, maka dalam pembuktiannya harus ditambahkan adanya keterpaksaan dan terbujuknya Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan. Pembuktian demikian ini relatif sulit, karena secara nyata mempersyaratkan adanya akibat dari perbuatan menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi proses peradilan 197 tersebut. Padahal sebelumnya dalam Pasal 21 UU Tipikor syarat adanya akibat tidak dipersyaratkan langsung dalam norma delik karena dirumuskan sebagai delik formal, sehingga dalam pembuktiannya cukup hanya dibuktikan keadaan-keadaan yang secara faktual penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhalang semata. 28. Hal demikian berbeda dengan rumusan pasal 281 KUHP nasional, dengan penambahan unsur dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, maka dalam pembuktiannya harus dibuktikan adanya keterpaksaan dan terbujuknya Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan tersebut. Hal demikian jelas akan lebih sulit penerapannya dalam Tindak Pidana Khusus. 29. Berkenaan uraian di atas, maka keberadaan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional untuk tetap dipertahankan dan diatur khusus dalam UU Tipikor, sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor juga tidak termasuk pasal yang diubah di mana ketentuan Pasal 622 ayat (4) KUHP Nasional (UU 1 Tahun 2023), sehingga Pasal 21 UU Tipikor tetap berlaku dan mengikat. D. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Ketua SUHARTOYO terkait penyusunan surat dakwaan terkait Pasal 21 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam; Pasal 1 angka 1; Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3; Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Pasal 6 huruf e; Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. .., b. ..dst, e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan 198 TANGGAPAN KPK: 30. Sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel di atas, mengenai bentuk-bentuk susunan dakwaan yang disusun oleh JPU KPK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, sejak tahun 2012 hingga sekarang telah menangani 12 (dua belas) perkara. 31. Bahwa berkenaan perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, yang ditangani oleh KPK tersebut sama sekali tidak memiliki problem konstitusional, mengingat perkara-perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, masih memiliki keterkaitan dengan Perkara Pokok yakni Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Lembaga KPK sendiri berdasarkan kewenangan pasal 6 huruf e UU KPK. 32. Berdasarkan data di atas, keseluruhan perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani KPK merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara pokok dalam TP Korupsi. Dengan demikian, KPK selalu mendasar kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum Pasal 21 UU Tipikor dalam koridor memiliki keterkaitan dengan perkara pokok TP korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri. Tidak ada perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, yang tidak memiiki keterkaitan dengan perkara pokok TP Korupsi yang ditangani KPK. 33. Praktek baik demikian sebagaimana dengan kewenangan KPK dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Kosntitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dalam amarnya menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”; Berdasarkan amar putusan demikian, maka kewenangan KPK yang sebelumnya di dalam UU KPK tidak diberikan kewenangan menyidik dan menuntut perkara TPPU, kemudian dinyatakan berwenang karena merupakan penyidik asal tindak pidana korupsi. 34. Relevan dengan putusan MK demikian, maka berdasar atas hukum, jika kemudian KPK juga berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana dalam BAB III UU Tipikor, sepanjang tindak pidana 199 korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana Dalam BAB III UU Tipikor tersebut memang ditangani oleh Penyidik KPK. Adalah tidak efektif dan efisien, jika kemudian ditemukan Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor sewaktu penyidik KPK melakukan Penyidikan TP Korupsi, kemudian harus melimpahkan ke Penyidik Kepolisian untuk menyidik perkara dalam Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor yang diketemukan oleh Penyidik KPK, hanya dengan alasan bahwa Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor adalah termasuk tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi. 35. Bahwa adalah relevan jika kemudian berkas perkara Pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor tetap ditangani oleh Penyidik KPK dan dilakukan Penuntutan oleh Jaksa KPK dengan register Tindak Pidana Khusus yang pelimpahannya juga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dimana Tindak Pidana Korupsinya diadili. 36. Memperhatikan data penanganan perkara Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, dapat diketahui bahwa Susunan Surat Dakwaan jika digabungkan dengan TP Korupsi adalah dalam bentuk Dakwaan Kumulatif (DAN) atau Dakwaan Kombinasi, sedangkan jika perbuatannya hanya merupakan Pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, maka bentuk dakwaannya adalah Dakwaan Tunggal. 37. Beberapa contoh bentuk dakwaan dapat disampaikan sebagai berikut: a. Dakwaan Tunggal JPU pada perkara Nomor: 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa LUCAS) pada halaman 24 putusan sebagai berikut: “Bahwa Terdakwa Lucas Bersama dengan DINA SORAYA …, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni menyarankan EDDY SINDORO selaku TERSANGKA Tindak Pidana Korupsi untuk tidak Kembali ke Indonesia serta mengupayajan EDDY SINDORO masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau Tindakan hukum lainnya terhadap EDDDY SINDORO oleh Penyidik KPK yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:….” 200 b. Dakwaan JPU pada Perkara Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst (Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALAH alias SWIE TENG), pada halaman 8-27 sebagai berikut: “KESATU Bahwa Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk …. dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yaitu merintangi penyidikan atas nama TERSANGKA F.X. YOHAN YAP alias YOHAN dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-22/01/05/2014 tanggal 08 Mei 2014 dengan cara: DAN KEDUA Pertama Bahwa Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk…telah melakukan atau turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) yang sebahagian dari uang tersebut yakni sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui perantara penerima HM. ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor …. dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu pemberian uang tersebut agar RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) kepada Menteri Kehutanan RI yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau Kedua Bahwa terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk …. telah melakukan atau turut serta melakukan, memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang sebahagian dari uang tersebut yakni sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui perantara penerima HM. ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu 201 kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor… dengan cara sebagai berikut…(berikutnya merupakan uraian perbuatan) c. Dakwaan Tunggal JPU KPK sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, halaman 41 sebagai berikut: “Bahwa Terdakwa Stefanus Roy Rening,….yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksid alam perakra korupsi yakni telah dengan sengaja melakukan perbuatan mencegah, meerintagi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Lukas Enembe ataupun para saksi dalam perkara korupsi tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberi arahan kepada Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua atas Keterangan yang telah dinerikan kepada Penyidik KPK serta meminta mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura meminta rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas Enembe sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK, mengarahkan Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT Tabu Bangun papua untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK dan meminta kepada Muhammad Ridwan Rumasukun selakuS ekda Prov Papua agar Dana Operasional gubernur sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupuah) yang dipergunakan Lukas Enembe untukacara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di KPK, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:…” d. Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Bimanesh Sutarjo), pada halaman 28 Putusan sebagai berikut: “Bahwa Terdakwa Dr. Bimanesh Sutarjo Bersama Frederich Yunadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)…., telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintagni, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penunttuan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, yakni melakukan rekayasa agar SETYA NOVANTO dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeeriksaan penyidikan oleh Penyidikan KPK terhadap pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dilaukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut”; 202 [2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan Pemohon I. PENDAHULUAN Bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah advokat yang secara langsung memiliki kepentingan hukum terhadap keberlakuan Pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa “atau tidak langsung”. Norma tersebut telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan berpotensi mengkriminalisasi tugas advokat dalam mendampingi klien. Pemohon mendalilkan bahwa frasa dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. II. POKOK DALIL PEMOHON 1. Asas Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak memenuhi asas lex certa karena membuka ruang tafsir yang terlalu luas, multitafsir, dan tidak memberikan batasan jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip nullum crimen sine lege certa yang merupakan sendi utama hukum pidana modern. 2. Perlindungan Advokat dalam Menjalankan Profesi Advokat memiliki hak konstitusional untuk memberikan bantuan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya frasa “atau tidak langsung”, advokat berpotensi dikriminalisasi ketika melakukan pembelaan hukum, misalnya menasihati klien agar tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari hak atas fair trial dan due process of law. 3. Konteks Politik Hukum dan KUHP 2023 Politik hukum pidana terbaru melalui KUHP 2023 telah merumuskan ulang delik obstruction of justice dengan perumusan yang lebih ketat (Pasal 281 KUHP 2023). Artinya, negara sendiri telah mengakui bahwa perumusan Pasal 21 UU Tipikor bersifat “karet” dan harus diperbaiki. Dengan demikian, 203 Mahkamah seyogianya menyesuaikan tafsir Pasal 21 UU Tipikor dengan semangat kodifikasi KUHP 2023. III. DUKUNGAN DARI PEMERINTAH, DPR, DAN PIHAK TERKAIT 1. Keterangan Pemerintah Ahli Pemerintah (Prof. Suparji dan Ahmad Redi) mengakui bahwa frasa “tidak langsung” berpotensi multitafsir dan memang menjadi keberatan utama Pemohon. Walaupun Pemerintah menilai norma tersebut masih diperlukan, diakui bahwa norma tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Dalam risalah persidangan tanggal 28 Agustus 2025, Ahmad Redi, ahli yang diajukan Pemerintah, secara eksplisit menyinggung keberatan Pemohon mengenai frasa “tidak langsung”. Menurutnya, memang benar frasa tersebut dapat menimbulkan tafsir yang sangat luas dan berpotensi melahirkan kriminalisasi berlebihan. Ahmad Redi menyatakan: “…dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini ada frasa tidak langsung yang diujikan oleh Para Pemohon dan yang menjadi argumentasi Permohonan Para Pemohon adalah bahwa frasa tidak langsung ini memiliki tafsir yang terlalu luas, kemudian multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Meskipun demikian, ahli tersebut tetap menegaskan bahwa frasa itu dimaksudkan untuk menutup celah perbuatan menghalangi proses hukum yang dilakukan dengan cara-cara tersembunyi, sehingga masih relevan untuk mempertahankan norma tersebut dalam konteks kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun ia juga mengingatkan pentingnya penafsiran yang hati-hati dan proporsional, agar tidak mengorbankan hak advokat maupun prinsip due process of law. Selain itu, dalam keterangan Pemerintah yang dibacakan oleh Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak mewakili Presiden pada 12 Agustus 2025, ditegaskan bahwa permohonan Pemohon mengenai Pasal 21 UU Tipikor memang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional. Namun Pemerintah berpendapat norma tersebut tetap diperlukan untuk menjaga integritas penegakan hukum korupsi. Pemerintah menekankan: 204 “…norma Pasal 21 UU Tipikor adalah instrumen penting untuk mencegah perbuatan obstruction of justice dalam perkara korupsi. Tanpa pengaturan mengenai perbuatan secara langsung maupun tidak langsung, maka banyak modus operandi yang dapat digunakan pelaku untuk menghambat proses peradilan yang justru mengancam kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Dengan demikian, di satu sisi, Pemerintah mengakui keberatan Pemohon terkait potensi multitafsir, namun di sisi lain menekankan bahwa norma tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kompleksitas modus obstruction of justice. Oleh karena itu, baik dalam keterangan tertulis Presiden maupun dalam pandangan Ahli (Ahmad Redi), terdapat pengakuan tersirat bahwa norma tersebut rawan disalahgunakan bila tidak ditafsirkan dengan hati-hati. Selain keterangan Ahmad Redi, Pemerintah juga menghadirkan Prof. Suparji sebagai ahli. Dalam keterangannya, Prof. Suparji menegaskan bahwa Pasal 21 UU Tipikor—khususnya frasa “atau tidak langsung”—berada dalam ranah delik obstruction of justice yang memang bersifat luas. Menurutnya, norma tersebut lahir dari kebutuhan menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga diperlukan instrumen hukum yang komprehensif. Namun, ia juga mengakui adanya potensi masalah penafsiran jika tidak dilakukan secara hati-hati. Dalam sidang, Prof. Suparji menyampaikan: “…penggunaan frasa ‘tidak langsung’ memang menimbulkan tafsir yang berlapis. Namun, hal itu lahir dari kebutuhan untuk menutup ruang modus operandi yang tidak kasat mata dalam upaya menghalangi proses hukum perkara korupsi. Akan tetapi, penerapan norma ini harus tetap dijaga agar tidak merugikan hak-hak subjek hukum lain, termasuk advokat, yang bekerja dalam koridor hukum. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk menafsirkan frasa ini secara ketat, sesuai prinsip lex certa dan asas due process of law.” Pernyataan Prof. Suparji ini memperkuat posisi Pemohon, karena menunjukkan bahwa bahkan ahli dari Pemerintah pun mengakui adanya potensi multitafsir dalam norma a quo. Walaupun membela urgensinya, ahli menekankan pentingnya penafsiran ketat agar tidak terjadi overkriminalisasi terhadap pihak yang seharusnya dilindungi, seperti advokat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Jadi, baik dari Ahmad Redi maupun Prof. Suparji, keduanya sama-sama mengakui bahwa frasa “tidak langsung” memang rawan multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Hal ini justru memperkuat dalil 205 Pemohon bahwa Mahkamah harus memberikan tafsir konstitusional atau bahkan menyatakan frasa tersebut tidak mengikat, khususnya untuk melindungi profesi advokat. 2. Keterangan DPR DPR dalam risalah persidangan menegaskan bahwa isu obstruction of justice telah direformulasi dalam KUHP 2023 (Pasal 281), sehingga keberatan Pemohon terhadap frasa “atau tidak langsung” adalah sahih. DPR juga mengakui bahwa politik hukum pidana ke depan harus memenuhi asas lex certa dan tidak membuka ruang tafsir karet. Dalam risalah persidangan, DPR RI menegaskan bahwa dalil Pemohon terkait frasa “atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU Tipikor tidak dapat dipisahkan dari konteks kebijakan hukum pidana (penal policy) nasional. DPR mengakui bahwa isu obstruction of justice memang sudah diakomodasi dalam KUHP 2023 (Pasal 281) dengan rumusan yang lebih jelas dan tegas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran politik hukum pidana untuk memastikan rumusan delik tidak bersifat karet, sesuai asas lex certa. Dalam keterangan resminya, DPR menyatakan: “…frasa atau tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor memiliki makna strategis dalam penegakan hukum karena mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik yang tampak secara eksplisit (langsung)… maupun yang terselubung (tidak langsung) … Namun, kebijakan penal di masa yang akan datang terkait dengan pengaturan mengenai obstruction of justice telah dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang nantinya akan berlaku pada Januari tahun 2026.” DPR juga menegaskan bahwa Pasal 281 KUHP merupakan bentuk politik hukum baru yang lebih proporsional: “…dengan diaturnya norma ketentuan Pasal 281 KUH Pidana, maka hal tersebut merupakan politik hukum terhadap kebijakan penal yang dipilih oleh pembentuk undang-undang ke depan terkait dengan pemidanaan terhadap perbuatan obstruction of justice.” Dari pernyataan tersebut jelas bahwa DPR mengakui kebutuhan perumusan ulang. Artinya, meskipun DPR masih mempertahankan relevansi frasa “atau tidak langsung” dalam konteks UU Tipikor yang berlaku saat ini, mereka juga mengakui bahwa politik hukum pidana nasional sudah bergerak ke arah rumusan yang lebih jelas, sesuai asas lex certa. 206 Dengan demikian, keterangan DPR justru memperkuat dalil Pemohon bahwa frasa “atau tidak langsung” adalah bermasalah secara konstitusional, karena DPR sendiri telah meninggalkannya melalui KUHP 2023, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. 3. Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam keterangan berkaitan dengan objek permohonan aquo frase “atau tidak langsung” Pasal 21 UU Tipikor pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum menuntut agar norma jelas dan tidak multitafsir. Namun, UU Tipikor tidak memberikan batasan tegas atas frasa “tidak langsung”. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penafsiran atas frasa tersebut, tetapi hal ini masih dapat diterima dalam hukum pidana. Beberapa putusan MA membatasi penerapan Pasal 21 Tipikor, antara lain:  Tidak berlaku terhadap perbuatan yang sifatnya berupa saran atau pendapat.  Tidak dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi pokok yang sedang membela diri. Hal tersebut sebagaimana Putusan yang dijadikan dasar antara lain:  Putusan MA No. 6644K/Pid.Sus/2024  Putusan PN Jakarta Pusat No. 36/Pidsus-TPK/2025  Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021. b. Prinsip Non-Self Incrimination MA menegaskan asas nemo tenetur se ipsum accusare, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Asas ini dijamin UUD 1945 (Pasal 28D) serta ICCPR (Pasal 14 ayat (3) huruf g). c. Penyerahan pada MK Mengingat adanya ruang tafsir yang beragam, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memutuskan konstitusionalitas pasal-pasal a quo. Berdasarkan uraiannya maka Mahkamah Agung mengakui adanya ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor, yang 207 berpotensi menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. 4. Keterangan Ahli Pemohon (Taufik Basari) Ahli menegaskan bahwa delik obstruction of justice dalam Pasal 21 UU Tipikor memang dirumuskan ulang dalam KUHP 2023 untuk menghindari sifat karet. Artinya, dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum adalah benar adanya. Ahli juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap advokat agar tidak dikriminalisasi dalam menjalankan profesinya. a. Politik hukum KUHP baru: jaminan lex scripta, lex certa, lex stricta Ahli menegaskan bahwa pembaruan KUHP adalah hasil evaluasi praktik pemidanaan dan dirancang untuk memastikan rumusan delik jelas dan ketat. Ia menyatakan bahwa perumusan ulang delik (termasuk yang relevan dengan Pasal 21 UU Tipikor) dilakukan agar tidak bersifat karet dan tunduk pada asas-asas kepastian hukum: “…memastikan seluruh delik yang dirumuskan memenuhi asas lex scripta (harus tertulis), lex certa (harus jelas) dan lex stricta (harus ketat pengertiannya).” “Perubahan… dengan… memperbaiki substansi rumusan norma agar tidak bersifat karet…” Ahli juga menekankan “masa transisi” menuju berlakunya KUHP Baru (2 Januari 2026) sudah harus dijadikan pedoman penegakan hukum saat ini: “…semangat pembaharuan dan politik hukum yang terkandung dalam KUHP Nasional semestinya sudah harus mulai diterapkan… sebagai jembatan persiapan atau masa transisi menuju keberlakuan formal.” b. Reformulasi Pasal 21 UU Tipikor → Pasal 281 KUHP (tanpa “langsung/tidak langsung”) Ahli menerangkan secara eksplisit bahwa delik obstruction of justice dalam KUHP 2023 tidak lagi memuat frasa “secara langsung atau tidak langsung”, berbeda dari Pasal 21 UU Tipikor: “…unsur ‘secara langsung atau tidak langsung’… dihapus/dihilangkan sehingga rumusan Pasal 281 KUHP Nasional tidak ada lagi.” Ia menambahkan, perubahan itu lahir dari evaluasi implementasi norma dan masukan publik dalam pembahasan RKUHP 2022. 208 c. Alasan pembaruan: menghindari sifat karet & kriminalisasi advokat Ahli menautkan langsung reformulasi KUHP dengan problem Pasal 21 UU Tipikor yang karet dan bisa menyeret advokat: “…perumusan ulang… agar tidak bersifat karet… relevan untuk… pemaknaan Pasal 21 UU Tipikor yang saat ini berlaku.” “…politik hukum pidana yang baru… mempertimbangkan evaluasi… yang bersifat karet sehingga dapat digunakan untuk mengkriminalisasi advokat.” “Dalam politik hukum pidana… maupun dalam UNCAC, tidak ada satupun yang membuka ruang bagi kriminalisasi pendapat ataupun tugas advokat melakukan pembelaan…” d. Standar internasional (UNCAC) dan pembatasan pada perbuatan fisik Ahli menggarisbawahi rujukan UNCAC Pasal 25 yang menekankan perbuatan fisik/tekanan nyata sebagai benchmarkobstruction of justice: “…pengertian ‘obstruction of justice’ mengacu pada perbuatan fisik atau ‘the use of physical force’.” e. Perlindungan profesi advokat, termasuk advokasi non-litigasi Berangkat dari pengalaman praktik, Ahli menerangkan bahwa advokasi non- litigasi (mendidik publik, kritik proses peradilan, diskusi, forum akademik) adalah bagian sah dari pembelaan. Frasa “tidak langsung” membuka celah kriminalisasi terhadap kerja-kerja itu: “Dengan kondisi tersebut adanya frasa ‘atau tidak langsung’… yang dapat diartikan secara luas maka aparat penegak hukum dapat saja menggunakannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya, terutama… advokasi non-litigasi.” “Oleh karena itu, advokasi non-litigasi yang dilakukan advokat perlu dilindungi… agar tidak menghadapi ancaman kriminalisasi akibat adanya frasa ‘atau secara tidak langsung’…” f. Konsekuensi konstitusional yang diminta Atas dasar politik hukum baru, standar UNCAC, dan perlindungan advokat, Ahli menyimpulkan: “…apabila… Pasal 21 UU Tipikor digunakan untuk mengkriminalisasi advokat… akibat tafsir karet atas frasa ‘atau secara tidak langsung’ maka frasa tersebut layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.” 209 Inti penguatan untuk dalil Pemohon: 1. Reformulasi KUHP 2023 secara tegas membuang frasa “langsung/tidak langsung” dan merinci actus reus obstruction of justice, demi lex certa/stricta (dukungan normatif eksplisit). 2. Standar UNCAC menitikberatkan perbuatan fisik/tekanan nyata, bukan pendapat atau nasihat hukum; sehingga pembelaan advokat tak boleh dijerat obstruction. 3. Risiko kriminalisasi advokat dalam kerja litigasi & non-litigasi akibat frasa “tidak langsung” diakui dan dipaparkan rinci oleh Ahli. 4. Karena itu, solusi konstitusional yang konsisten adalah menyatakan frasa “atau tidak langsung” tidak mengikat, atau setidaknya penafsiran konstitusional yang mengecualikan tindakan pembelaan advokat. IV. Kesimpulan Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon menyimpulkan: Pertama, dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Norma dalam Pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa “atau tidak langsung”, nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memenuhi asas lex certa. Frasa tersebut membuka ruang tafsir yang terlalu luas, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh, keberadaan frasa ini juga berpotensi mengorbankan hak konstitusional advokat dalam menjalankan profesinya yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) serta bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua, keterangan Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, maupun ahli yang dihadirkan di persidangan justru memperkuat dalil Pemohon. Pemerintah melalui ahli mengakui bahwa frasa “tidak langsung” memang berpotensi multitafsir dan rawan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. DPR pun mengakui bahwa isu obstruction of justice sudah dirumuskan ulang secara lebih tegas dalam KUHP 2023 melalui Pasal 281, yang sama sekali tidak lagi menggunakan frasa “langsung atau tidak langsung”. Demikian pula, ahli Pemohon menegaskan bahwa reformulasi tersebut dilakukan justru untuk menghindari sifat karet Pasal 21 UU Tipikor dan untuk memastikan perlindungan bagi profesi advokat. 210 Ketiga, untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, perlindungan hak-hak konstitusional advokat, dan prinsip due process of law, Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah memberikan kepastian bahwa advokat tidak lagi berada dalam bayang-bayang ancaman kriminalisasi ketika melaksanakan tugas konstitusionalnya. Keempat, apabila Mahkamah berpendapat lain, maka paling tidak diperlukan suatu penafsiran konstitusional bahwa frasa “atau tidak langsung” tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan advokat dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Advokat. Dengan begitu, keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional advokat dapat dijaga secara proporsional. [2.9] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan Presiden I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana Keterangan sebelumnya, bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 71/PUU- XXIII/2025 dan Nomor: 106/PUU- XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo.11/PUU-V/2007. Sepanjang persidangan berlangsung, Para Pemohon tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (clausal verband) yang langsung dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan timbul karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selama proses persidangan dari awal hingga akhir, dalil Para Pemohon hanya berupa keberatan normatif terhadap rumusan Pasal 21 UU PTPK dan terhadap tafsir frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 serta Pasal 211 6 huruf e UU KPK, tanpa diikuti uraian yang menunjukkan bahwa keberlakuan norma a quo menimbulkan kerugian konstitusional yang langsung, spesifik, dan aktual pada diri Para Pemohon. Bahwa yang diajukan adalah kekhawatiran umum mengenai potensi kriminalisasi ekspresi, potensi pelebaran kewenangan penegak hukum, atau potensi multitafsir, padahal menurut standar Mahkamah kekhawatiran yang bersifat abstrak tidak dapat menggantikan pembuktian kerugian pribadi yang nyata. Rangkaian tanya jawab dalam persidangan memperlihatkan bahwa fokus Pemohon dan ahli Pemohon perkara 71/PUU-XXIII/2025 yang mereka ajukan berada pada perdebatan doktrinal tentang konstruksi delik, penafsiran frasa secara langsung atau tidak langsung, korelasinya dengan ketentuan penyertaan dalam KUHP, serta keterkaitannya dengan UNCAC dan KUHP baru. Perdebatan ini adalah isu perumusan norma dan teknik legislasi yang tidak serta merta membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan pada perkara 106/PUU- XXIII/2025, Para Pemohon tidak menghadirkan ahli sehingga konstruksi kerugian yang didalilkan semakin tidak terelaborasi dalam kerangka pembuktian yang dibutuhkan, sedangkan rujukan kepada peristiwa publik yang tidak melibatkan Para Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat kedudukan hukum. Keterangan lembaga negara (Para Pihak Terkait) yang didengar di persidangan menegaskan tidak adanya kerugian konstitusional yang melekat pada diri Para Pemohon. DPR menerangkan bahwa frasa secara langsung atau tidak langsung memiliki fungsi strategis dan tetap dibatasi oleh unsur kesengajaan serta konteks proses peradilan. Mahkamah Agung menjelaskan batas penerapan Pasal 21 UU PTPK dalam praktik termasuk penghormatan terhadap asas nemo tenetur, pembelaan diri, serta saran atau pendapat yang tidak dapat dipidana sehingga ada pagar pembatas yudisial yang mencegah penyalahgunaan. Kepolisian menjelaskan peran Pasal 21 UU PTPK sebagai instrumen perlindungan integritas proses hukum dalam kerangka lex specialis dan menolak anggapan bahwa pasal tersebut menggerus kebebasan berekspresi yang sah. KPK menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menggambarkan praktik 212 penegakan yang bertumpu pada pembuktian mens rea dan alat bukti yang sah. Untuk perkara 106/PUU-XXIII/2025, DPR dan KPK menjelaskan bahwa frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 UU KPK dan kewenangan Pasal 6 huruf e harus dibaca komprehensif sebagai satu kesatuan rezim Tipikor yang mencakup Bab II dan Bab III, Mahkamah Agung menerangkan bahwa penafsiran gramatikal tidak membatasi pada Bab II dan penafsiran sistematis membatasi kewenangan KPK pada delik yang diatur dalam UU PTPK sehingga tidak melebar ke pidana umum di luar rejimnya, Polri menegaskan asas legalitas dan karakter lex specialis yang memastikan kepastian hukum, dan KPK menguraikan praktik penanganan perkara Bab III yang selalu terkait perkara pokok korupsi serta dilaksanakan berdasarkan pembuktian mens rea dan alat bukti yang sah. Dengan demikian kekhawatiran Para Pemohon mengenai perluasan kewenangan, potensi kriminalisasi, atau multitafsir baik pada Pasal 21 UU PTPK maupun pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK tidak terbukti dalam fakta persidangan serta dapat dibantah oleh batasan konstitusional, batasan yudisial, dan praktik penegakan yang terukur. Dari sisi pembuktian tidak terungkap alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan penegakan hukum atau akibat hukum yang secara langsung menimpa para Pemohon akibat keberlakuan norma yang diuji. Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Para Pemohon sedang atau akan segera menjadi subjek penerapan Pasal 21 UU PTPK ataupun pembatasan kewenangan KPK sebagaimana ditafsirkan oleh Para Pemohon. Rangkaian dalil yang diajukan bersifat hipotetis dan tidak memenuhi standar pembuktian kerugian yang ditentukan dalam hukum acara Mahkamah, yaitu kerugian yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan norma a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan memperhatikan seluruh proses persidangan, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara 213 bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan Pasal 21 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya frasa “secara langsung atau tidak langsung” dan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang KPK dan mengaitkannya dengan rezim UU PTPK termasuk makna kewenangan penanganan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi” sebagaimana Pasal 6 huruf e Undang-Undang KPK. Terhadap seluruh dalil dimaksud Pemerintah telah menyampaikan keterangan dan mengajukan Ahli Pemerintah disampaikan oleh Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si untuk mendukung dalil Pemerintah. Berdasarkan keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung, Pemerintah menyimpulkan sebagai berikut. 1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut langkah penanganan luar biasa. Prinsip ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan keadilan sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Oleh karena itu rumusan pencegahan dan perintangan proses peradilan pada Pasal 21 UU PTPK secara sadar dirancang untuk menutup celah perbuatan yang dilakukan langsung maupun melalui perantara. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang mengatur perbuatan yang menghalangi proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 21 UU PTPK serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK merupakan instrumen yang sah dan diperlukan untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi serta kepastian hukum yang adil. 2. Frasa “secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Frasa “tidak langsung” dimaknai sebagai perbuatan melalui perantara yang memiliki relasi dengan pihak dalam perkara serta dilakukan dengan sengaja untuk mencegah merintangi atau menggagalkan penyelidikan penyidikan 214 penuntutan atau pemeriksaan di persidangan. Dengan penafsiran yang ajeg dan konsisten, norma yang cakupannya luas tetap memenuhi asas lex scripta, lex stricta, dan lex certa. 3. Konstruksi unsur pada Pasal 21 UU PTPK jelas, dimana kepastian hukum Pasal 21 UU PTPK terjamin melalui struktur normanya. Tolok ukur penerapan pasal tersebut adalah sesuai dengan struktur normanya, yaitu obyek normanya adalah mencegah, merintangi, atau kemudian mengagalkan. Sedangkan kondisi normanya diperjelas, yaitu adalah waktu dan tempat, yaitu saat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, sehingga menggunakan struktur norma, Ahli berpandangan telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dengan demikian unsur dan kondisi norma memberi batas yang jelas serta mencegah penafsiran sewenang wenang. 4. Frasa “tidak langsung” memiliki makna yang jelas secara tata bahasa dan sistematik. Ia menyampaikan bahwa “frasa tidak langsung ini dimaknai sebagai perantara. Jadi bukan langsung pelaku, tersangka, terdakwa, atau saksi, tapi adalah orang lain adalah perantara” yang bertindak “melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara.” Berdasarkan hal tersebut, yang dibidik adalah modus penghalangan melalui pihak antara, bukan aktivitas sah yang tidak berelasi dengan perkara. 5. Penerapan pasal ini berlandaskan mens rea dan kausalitas sehingga tidak menjerat ekspresi yang sah. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menegaskan bahwa yang dituju adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan dengan mens rea, dengan niat jahat, ada intensi, dan ada akibatnya. Karena apa? Ada unsur dengan sengaja, dan ada unsur berupa perbuatan, dan kemudian ada unsur akibat yang merupakan terhambatnya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tetap terlindungi karena pemidanaan mensyaratkan niat dan akibat yang nyata terhadap proses hukum. Ahli menjelaskan bahwa karakter ini pada praktik pembuktian bersifat materiil karena akibatnya harus dapat ditunjukkan, namun tanpa menegasikan bahwa unsur kesengajaan tetap menjadi kunci. 6. Standar kepastian hukum atau lex certa tetap terpenuhi. Ia menyatakan 215 bahwa meskipun frasa tidak langsung ini cakupannya luas, namun tidak serta-merta berarti multitafsir, dan mengingatkan bahwa dalam Putusan MK 021/2005, MK mengatakan bahwa cakupan yang luas tidak serta- merta bertentangan dengan prinsip lex certa selama ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, keluasan jangkauan yang diperlukan untuk merespons modus berkembang tidak identik dengan ketidakpastian hukum. 7. Frasa “tidak langsung” justru diperlukan untuk menjawab modus perintangan modern. Bentuk-bentuk perbuatan yang relevan untuk membaca “tidak langsung” antara lain pemberian informasi palsu atau menyesatkan kepada penegak hukum, mempengaruhi atau menekan saksi, menyembunyikan atau memanipulasi alat bukti, menggunakan pengaruh kekuasaan untuk mengintervensi proses, melakukan intimidasi atau ancaman terhadap penegak hukum saksi tersangka atau terdakwa, serta orkestrasi penyebaran informasi di ruang publik yang secara sengaja ditujukan untuk melemahkan dan menggagalkan proses hukum. Dalam persidangan dipaparkan contoh kampanye media sosial yang terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk menekan penegak hukum pada perkara korupsi, yang menurut Ahli termasuk kategori perbuatan tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup “tidak langsung” terpetakan melalui tipe perbuatan konkret yang lazim menghambat proses hukum. 8. Bahwa norma a quo tidak membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Garis pembeda dengan ekspresi yang sah terletak pada keberadaan mens rea untuk melindungi pihak dalam perkara dan pada relasi yang relevan dengan tersangka terdakwa atau saksi serta pada adanya hubungan kausal yang dapat dibuktikan dengan terhambatnya proses hukum. Penyampaian pendapat di ruang publik tanpa relasi perlindungan terhadap pihak dalam perkara dan tanpa intensi menghalangi tetap berada dalam ruang kebebasan berekspresi. 9. Kekhawatiran kriminalisasi terhadap profesi advokat dijawab oleh prinsip bahwa imunitas advokat berlaku terbatas pada pembelaan yang bona fide dalam koridor proses, baik di persidangan maupun pada tindakan 216 pembelaan yang terkait langsung dengan proses penyidikan. Di luar kerangka itu setiap orang termasuk advokat tetap tunduk pada hukum pidana apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghalangi proses. Hal ini dijelaskan oleh Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dimana imunitas advokat bersifat terbatas dan kontekstual sehingga tidak melindungi perilaku yang menghalangi proses, “imunitas advokat adalah sebuah keistimewaan, tetapi harus digunakan secara kontekstual, yaitu ketika melakukan pembelaan, ketika persidangan, dan di luar persidangan. Di luar persidangan di mana? Penyidikan. Bukan di forum debat di TV, bukan forum di media massa, bukan di forum seminar, itu bukan konteksnya sebuah pembelaan klien.” Berdasarkan hal tersebut, penerapan Pasal 21 PTPK bukan menggerus fungsi pembelaan yang sah, melainkan justru mencegah penyalahgunaan imunitas untuk menghambat proses. 10. Perbedaan peran Pasal 21 UU PTPK dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah tegas. Ia menjelaskan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 fokusnya adalah pada konteks penyertaan, bagi pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 21 UU PTPK diperuntukkan bagi orang yang kemudian menghambat pemberantasan korupsi, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 21 UU PTPK berdiri sebagai norma perlindungan proses peradilan, bukan sebagai konstruksi penyertaan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 55 dan Pasal 56 mengatur penyertaan pelaku pada delik pokok (tindak pidana korupsi), sementara Pasal 21 UU PTPK ditujukan kepada setiap orang yang menghambat atau menggagalkan proses penanganan perkara korupsi. Keduanya bergerak pada ranah yang berbeda sehingga keberadaan Pasal 21 UU PTPK tidak dapat digantikan oleh konstruksi penyertaan. 11. Rujukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 khususnya Pasal 281 dan Pasal 282 menunjukkan koherensi kebijakan kriminal mengenai tindak pidana yang menyerang proses peradilan. Ketiadaan terminologi “langsung” dan “tidak langsung” dalam KUHP baru tidak serta merta meniadakan kebutuhan frasa tersebut dalam UU PTPK karena sifat dan modus perintangan pada perkara korupsi menuntut 217 jangkauan yang menutup celah perbuatan melalui perantara. Menghapus frasa “tidak langsung” akan mempersempit cakupan dan membuka ruang penghindaran hukum. 12. Terhadap Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, Pemerintah menegaskan bahwa frasa “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang KPK harus dimaknai secara sistematis sebagai keseluruhan delik yang diatur dalam UU PTPK. Delik pada Bab II adalah delik korupsi pokok. Delik pada Bab III merupakan delik lain yang berkaitan erat dengan korupsi termasuk perbuatan yang menghalangi proses. Penafsiran demikian memastikan tidak terjadi kekosongan penegakan hukum dan menjaga efektivitas sistem pemberantasan korupsi. 13. Bahwa pembedaan perbuatan langsung dan tidak langsung serta batas demarkasi dengan kebebasan berekspresi. Bahwa ukuran penerapan adalah adanya mens rea, adanya relasi perlindungan terhadap pihak dalam perkara, dan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dengan terhambatnya proses. Menurut Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., diskresi penerapan pasal tetap dibatasi oleh hukum acara dan prinsip pembuktian. Ia menegaskan bahwa penyidik tidak boleh seenaknya menerapkan pasal, tetapi harus memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, risiko penyalahgunaan dapat dikendalikan melalui standar pembuktian dan due process, bukan dengan mengosongkan norma. Dengan ukuran ini kekhawatiran multitafsir dapat diminimalkan karena pengujian unsur dilakukan melalui proses pembuktian yang fair sesuai prinsip due process dan fair trial. 14. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan tanggal 28 Agustus 2025 Pemerintah berkesimpulan sebagai berikut: a. Pasal 21 UU PTPK beserta frasa “secara langsung atau tidak langsung” adalah konstitusional dan diperlukan untuk melindungi proses peradilan pada perkara korupsi, selaras dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan internasional, serta memenuhi asas lex scripta, lex stricta, dan lex certa. Makna “tidak langsung” menurut Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.si adalah perbuatan melalui 218 perantara yang bertujuan melindungi tersangka, terdakwa, atau saksi, sedangkan pengaman konstitusionalnya menurut Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. terletak pada keharusan adanya mens rea dan akibat nyata yang menghambat. Dengan demikian syarat niat, perbuatan, dan akibat memastikan kepastian hukum dan proporsionalitas pembatasan. b. Terhadap dalil multitafsir, Pemerintah menengaskan keluasan cakupan tidak identik dengan ketidakpastian karena Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan asas tersebut pada Putusan Nomor 21 Tahun 2005. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemosisian frasa “tidak langsung” sebagai norma yang menutup celah dimaksudkan untuk merespons pola penghalangan modern termasuk orkestrasi informasi di ruang digital yang secara faktual bekerja melalui perantara. c. Terhadap dalil pembatasan kebebasan berekspresi, Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menyasar ekspresi yang sah karena garis batasnya terletak pada relasi perlindungan pelaku, niat jahat, dan akibat menghambat proses. Imunitas advokat tetap dihormati secara kontekstual pada fungsi pembelaan di penyidikan dan persidangan dan tidak meliputi aktivitas di luar konteks pembelaan seperti kampanye opini di televisi, media massa, atau seminar yang bertujuan mengintervensi proses. d. Terhadap dalil redundansi dengan KUHP baru dan UNCAC, Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan khusus di UU PTPK merupakan bentuk clustering kebijakan kriminal untuk perkara korupsi sehingga penerapannya lebih koheren, cepat, dan efektif. Norma umum pada KUHP serta standar UNCAC berfungsi komplementer dan tidak meniadakan kebutuhan lex specialis pada UU PTPK. e. Mengenai Ketentuan pada UU KPK termasuk Pasal 6 huruf e adalah konstitusional apabila dimaknai bahwa kewenangan KPK mencakup penanganan seluruh delik dalam UU PTPK, baik delik pokok maupun delik lain yang berkaitan dengan korupsi, sepanjang terdapat keterkaitan yang nyata dengan perkara korupsi. 219 f. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon tidak terbukti dan justru mendukung kebutuhan untuk mempertahankan norma a quo demi melindungi proses peradilan dari obstruction of justice yang kian kompleks serta menjamin terwujudnya tujuan negara hukum yang adil dan efektif. 15. Dengan demikian Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima serta menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. III. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemerintah memberikan kesimpulan secara subtantif sebagai berikut: 3.1. Para Permohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3.2. Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ada permasalahan konstitusional didalam norma pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat permasalahan Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 220 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK); 3.3. Definisi frasa: “… atau tidak langsung…” pada Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK sudah sangat jelas; 3.4. Berdasarkan persidangan yang telah berlangsung, isu utama yang dihadapi bukanlah tentang konstitusionalitas norma secara langsung, melainkan lebih kepada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum. Ahli yang dihadirkan Pemohon juga menguraikan fokus utama yakni pada implementasi norma dan perlunya evaluasi serta revisi terhadap praktik penerapan hukum untuk memastikan bahwa implementasi norma sesuai dengan prinsip- prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, tanpa menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang signifikan terhadap norma tersebut. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: I. Atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 71/PUU-XXIII/2025: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing; 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard); 4. Menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 221 Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait POLRI menyerahkan kesimpulan 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan Pihak Terkait juga menyarikan berbagai keterangan yang disampaikan selama proses persidangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip due process of law dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (nullum crimen sine lege). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut. 2. Bahwa norma mengenai obstruction of justice bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah dikenali sejak Wetboek van Strafrecht (KUHP Lama), yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep obstruction of justice kemudian diadopsi dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini 222 menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi. 3. Bahwa delik obstruction of justice terdapat kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana. 4. Bahwa tindak pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, dalam doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau dolus directus 223 b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau kesadaran /keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dolus eventualis. 5. Bahwa Kebutuhan Obstruksi Justice Clause dalam Penanganan Korupsi adalah sebagai berikut: a. Pengalaman praktik hukum menunjukkan bahwa kejahatan korupsi selalu dilakukan secara terorganisir, tertutup, dan sering kali melibatkan kekuatan politik, ekonomi, atau jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, negara harus memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau menggagalkan proses hukum dengan cara yang terselubung, tidak langsung, atau melalui rekayasa opini. Jeremy Horder dalam bukunya Ashworth's Principles of Criminal Law (2022), dinyatakan bahwa:"In cases where justice is under threat, especially in corruption or organized crime, the law must not only address direct interference, but also subtle or symbolic pressures that derail the judicial process." (Horder, 2022). Dalam kasus-kasus yang mengancam keadilan, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan terorganisir, hukum tidak hanya harus mengatasi campur tangan langsung, tetapi juga tekanan-tekanan halus atau simbolis yang dapat menggagalkan proses peradilan. b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi penegakan hukum secara objektif dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2005)The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003) secara tegas mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan norma hukum mengenai obstruction of justice, termasuk untuk perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung. c. Frasa “tidak langsung” menjadi penting untuk menangkap modus operandi baru dalam praktik obstruksi hukum yang bersifat modern, canggih, dan 224 terstruktur, yang tidak bisa dijangkau dengan pengaturan normatif yang sempit. 6. Bahwa Frasa “Tidak Langsung” sebagai Konsep Hukum yang sah dan terukur: a. Istilah "secara tidak langsung" bukanlah konsep hukum yang asing atau arbitrer. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal sebagai perbuatan perintangan tidak langsung (obstruction of justice indirectly), yang telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern termasuk dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003). b. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief bahwa: “Tindak pidana tidak selalu harus direalisasikan melalui perbuatan langsung. Dalam konteks tertentu, pengaruh atau tekanan yang bersifat psikologis, simbolik, atau bahkan sosial dapat tergolong sebagai bentuk pembatalan keadilan secara tidak langsung, yang sama bahayanya dengan tindakan langsung.” (Muladi & Arief, 2009). Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa untuk menciptakan ketakutan atau tekanan terhadap aparat penegak hukum dan saksi, maka hal tersebut bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi, melainkan merupakan penyalahgunaan kebebasan yang mengancam keadilan substantif. c. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Moeljanto S.H bahwa: Untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa : 1) harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa tanpa memiliki motif dan tujuan untuk mencegah, merintangi, atau mengagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi maka itu bukan suatu perbuatan pidana, dengan kata lain dalam membuktikan suatu perbuatan 225 pidana dan menetapkan tersangka terdapat kriteria atau parimeter yang telah ditentukan. 7. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal aquo dianggap menjadi hambatan dalam partisipasi publik dan potensi melanggar kebebasan berekspresi, Polri berpandangan sebagai berikut: a. Dalam konstitusi negara kita, kebebasan berekspresi telah diatur sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Begitu pula Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat tanpa campur tangan pihak lain, serta hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan dengan cara apapun. b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa:“Hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan atau merusak hak asasi dan kebebasan orang lain, serta tidak boleh digunakan untuk merongrong keadilan dan supremasi hukum.” Berdasarkan ini pula, pembatasan berupa larangan menghalangi proses hukum secara tidak langsung justru merupakan pengejawantahan dari prinsip konstitusional yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. c. Bahwa Ahli Pemerintah atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., pada persidangan tanggal 28 Agustus 2025 berpendapat, sesuai dengan alas lex stricta karena sudah tertulis, sudah sesuai dengan alas lex certa karena sudah jelas dan sudah sesuai, dan lex scripta karena ada aturan yang ketat. Bahwa yang menjadi tolok ukur dari penerapan Pasal 21 adalah sesuai dengan struktur normanya, objek normanya adalah mencegah, merintangi, atau kemudian mengagalkan. Sedangkan kondisi normanya diperjelas, yaitu adalah waktu dan tempat, yaitu saat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Jadi, menggunakan struktur norma, baik subyek, operator, obyek norma, ataupun kondisi norma, Ahli berpandangan telah memenuhi unsur kepastian hukum. Ketika menggunakan batu uji Pasal 28 ayat (3), Pasal 28E, pada dasarnya norma ketentuan Pasal 21 tidak menghambat kebebasan berekspresi karena 226 yang dituju adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan dengan mens rea, dengan niat jahat, ada intensi, dan ada akibatnya, karena apa? ada unsur dengan sengaja, dan ada unsur berupa perbuatan, dan kemudian ada unsur akibat yang merupakan terhambatnya. Memang bahwa kalau kemudian kita menggunakan kata tidak langsung, frasa tidak langsung secara parsial, maka menjadi tidak ada kepastian. sehingga konteks Pasal 21 ini adalah kaitannya yang memiliki niat jahat, merintangi, dan mengakibatkan terhambatnya proses hukum pemberantasan korupsi. 8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam Undang-undang korupsi menunjukkan adanya pembedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda/tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Urgensi tindak pidana lain dalam adalah dalam rangka perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dijerat, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang tidak secara eksplisit diatur dalam pasal- pasal utama UU Tipikor yang bertujuan untuk menutup celah hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau terkait dengan korupsi dapat ditindak secara hukum, termasuk percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (perintang peradilan/obstructions of justice) terhadap tindak pidana korupsi yang secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri, meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan 227 langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum. c. Bahwa terkait tindak pidana lain sebagai bentuk tindak pidana Korupsi tidak murni dapat pula dimaknai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. d. Di samping itu pula urgensi dari pengaturan tindak pidana lain dalam UU Tipikor antara lain bertujuan untuk Memperluas cakupan tindak pidana, Menutup celah hukum, Mencegah impunitas dan Meningkatkan efek jera. e. Bahwa UU Tipikor dipandang sebagai hukum pidana lainnya yang menjamin penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP yang mengatur asas legalitas dalam hukum pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada”. Dan UU Tipikor juga dipandang sebagai hukum pidana yang bersifat lex specialis, yang dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena penerapan atas asas-asas tersebut dalam ketentuan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor yang meliputi ketentuan Pasal 21 UU Tipikor adalah batasan norma yang harus diterapkan dan tidak ditafsirkan dengan ketentuan yang berifat umum (lex generalis). 9. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel "Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor” (https://nasional.sindonews.com/ read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor-1693793361? showpage=all) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dillarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya (lex scripta), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (lex stricta), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma Undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis 228 mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (van rechts nieteg) dan tidak sah. 10. Bahwa Mahkamah Kontitusi dalam putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian, kekhawatiran kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah. 11. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 21 yang diajukan oleh Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena: a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional; b. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 21 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil. [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan membaca keterangan tertulis Amicus Curiae Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tanggal 1 Juli 2025 yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara. [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 229 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 230 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 231 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor, yang masing-masing rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 21 UU Tipikor Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor Cukup jelas. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil, kebebasan menyampaikan pendapat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, berhak melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Akan tetapi dengan berlakunya frasa “atau tidak langsung” dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, Pemohon merasa dirugikan karena segala tindakan 232 dalam rangka melakukan tindakan hukum lain dapat ditafsirkan oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara "tidak langsung" penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 4. Bahwa Pemohon beranggapan, adanya kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat spesifik dan aktual karena berdampak langsung pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pemohon sebagai advokat dan berpotensi terus berlanjut selama ketidakpastian hukum tersebut tidak diatasi melalui penafsiran konstitusional yang jelas dari Mahkamah Konstitusi. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, khususnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagai salah satu syarat dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai advokat berhak melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Selanjutnya, terkait dengan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan potensial, karena adanya anggapan frasa “atau tidak langsung” dalam norma yang dimohonkan pengujian dapat ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga tindakan hukum lain yang dilakukan Pemohon dalam profesinya sebagai advokat dikategorikan sebagai tindakan obstruction of justice. Dengan demikian, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut 233 Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa "atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor menjadikan rumusan unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 UU Tipikor menjadi multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait kualifikasi perbuatan tidak langsung apa saja yang dikategorikan dalam unsur perbuatan obstruction of justice. 2. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 21 UU Tipikor yang bersifat multitafsir tersebut berpotensi mengancam kebebasan Pemohon selaku advokat yang dalam menjalankan tugasnya dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya menjadi bagian dari tugas pembelaan hukum terhadap kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. 3. Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor yang terumuskan "Cukup Jelas" justru menjadikan norma Pasal 21 UU Tipikor tetap tidak jelas karena tidak memberikan penjelasan apapun pada rumusan norma batang tubuh. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan pada pokoknya menyatakan frasa "atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 234 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 serta telah mengajukan ahli, yaitu Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 22 Juli 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan ahli, yaitu Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan keterangan tambahan bertanggal 8 September 2025 dan kesimpulan bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait MA RI telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 4 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait Polri juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 2 235 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait KPK telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan a quo, telah ternyata pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah sebagai berikut: 236 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang, bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor telah mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam perkara a quo, Mahkamah menetapkan pada pokoknya mengabulkan penarikan kembali permohonan a quo. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah penerapan Pasal 21 UU Tipikor kepada advokat merupakan tindakan hukum yang diskriminatif dan melanggar hak asasi. Mahkamah dalam 237 amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yakni terhadap Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan alasan bahwa Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terhadap advokat dan menciptakan penegakan hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo secara formil tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan a quo, pada pokoknya permasalahan konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon, yaitu apakah frasa “atau tidak langsung” merujuk pada perbuatan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah bagian dari norma yang mengatur delik perintangan peradilan (obstruction of justice) atau yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Apabila mendasarkan pada terminologi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan delik obstruction of justice adalah untuk melindungi proses penegakan hukum dari segala bentuk tindakan untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam hukum pidana Indonesia, delik obstruction of justice diatur dalam undang-undang hukum pidana umum dan beberapa undang-undang hukum pidana khusus di luar undang-undang hukum pidana umum. Secara umum, ihwal 238 delik perintangan peradilan (obstruction of justice) atau tindak pidana menghalangi proses hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam norma Pasal 221 KUHP, yaitu dikelompokkan pada Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa. Kemudian, seiring dengan digantinya KUHP lama dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), delik dimaksud dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang menjadi norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023, termaktub dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Selanjutnya, delik perintangan proses peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum juga diatur dalam sejumlah undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana atau pidana khusus, misalnya diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Selain itu, perintangan peradilan (obstruction of justice) juga diatur dalam Article 25 United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang menyatakan sebagai berikut: Article 25. Obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official. Pasal 25. Penghalangan Keadilan Setiap Negara Pihak harus mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: (a) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk kesaksian palsu atau untuk mengganggu pemberian kesaksian 239 atau produksi bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini; (b) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh pejabat peradilan atau penegak hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Tidak ada ketentuan dalam sub-paragraf ini yang mengurangi hak Negara Pihak untuk memiliki undang-undang yang melindungi kategori pejabat publik lainnya. [3.15.2] Bahwa rumusan delik obstruction of justice sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor terdiri atas (i) unsur subjektif, yaitu (a) setiap orang dan (b) dengan sengaja, serta (ii) unsur objektif, yaitu (c) mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan (d) terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Terkait dengan unsur perbuatan dilarang (actus reus), norma a quo menggunakan frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Dalam hal ini, UU Tipikor tidak memberikan pengertian secara rinci atau limitatif terkait bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan dalam tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan. Terhadap rumusan demikian, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang dengan sengaja menggunakan rumusan yang bersifat terbuka agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai jenis modus kejahatan korupsi yang terus berevolusi seiring perkembangan jaman, baik dalam hukum positif maupun melalui perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, sebagai rujukan atas bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma a quo. Apabila pembentuk undang-undang merumuskan unsur perbuatan secara tertutup, norma tersebut berpotensi cepat menjadi tidak efektif karena terdapat celah bentuk perbuatan-perbuatan baru, yang sengaja dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, yang tidak tercakup secara eksplisit dalam rumusan norma. Dalam praktik, pengertian frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” kerap dimaknai sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. 240 2. Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. 3. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Dengan menggunakan pengertian mengenai frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” tersebut, maka ruang lingkup unsur perbuatan yang dilarang dalam norma Pasal 21 UU Tipikor secara doktriner meliputi, namun tidak terbatas pada, berbagai bentuk tindakan obstruction of justice yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 serta Article 25 UNCAC, yaitu menghalang-halangi, mengintimidasi, memengaruhi, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri, penggunaan kekuatan/tekanan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk menganjurkan pemberian keterangan palsu atau untuk mempengaruhi dalam pemberian keterangan saksi atau pengajuan bukti. Selain itu, dalam beberapa yurisprudensi, tindak pidana obstruction of justice juga meliputi melakukan rekayasa dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan, serta memengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Dengan penggunaan rumusan secara terbuka terhadap frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, pembentuk undang-undang hendak memberikan penekanan pada tujuan (goal-oriented) pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga memberikan efektivitas atau perlindungan dalam proses penegakannya. [3.15.3] Bahwa selanjutnya dalam unsur perbuatan yang dilarang (actus reus) pada norma Pasal 21 UU Tipikor tersebut juga dilekatkan bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum tindak pidana 241 korupsi, yaitu yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam hukum pidana, secara umum frasa "secara langsung atau tidak langsung" memiliki makna yang dikenal dalam doktrin sebagai perbuatan langsung (onmiddellijk) dan tidak langsung (middellijk). Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah seseorang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan adanya rumusan bentuk pelaksanaan perbuatan dengan menggunakan frasa “langsung atau tidak langsung”, apabila diletakkan dalam konteks norma Pasal 21 UU Tipikor, bentuk perbuatan yang dipidana bukan semata- mata tertuju pada “cara” melakukan kejahatan, melainkan segala perbuatan yang secara faktual berakibat pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses hukum yang sedang berjalan. [3.16] Menimbang bahwa secara doktrinal, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum (wederrechtelijk). Sifat melawan hukum berfungsi sebagai penyaring normatif antara perbuatan yang sekadar tercela secara moral dan perbuatan yang patut dikenai sanksi pidana. Dalam doktrin klasik, wederrechtelijkheid dipahami secara formil, yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, melawan hukum secara materiil, secara doktriner dipahami yaitu perbuatan yang di samping memenuhi syarat formal (memenuhi semua unsur dalam rumusan delik), perbuatan dimaksud harus benar-benar dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau dicela atau mendapat celaan. Sifat melawan hukum menjadi fondasi legitimasi pemidanaan, sekaligus jaminan bahwa setiap penghukuman dilakukan bukan semata karena adanya perbuatan, tetapi karena perbuatan tersebut secara sah dan adil patut dipidana. Artinya, meskipun pembentuk undang-undang dapat merumuskan delik secara luas dan adaptif, perluasan tersebut tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa tidak memiliki dasar pembenaran hukum dan secara nyata bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam teknik perumusan peraturan perundang-undangan, dasar pedoman Angka 113 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditentukan bahwa dalam merumuskan unsur perbuatan yang dilarang, perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang 242 Hukum Pidana. Selanjutnya, norma Pasal 12 Buku Kesatu UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang- undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan yang dilarang (actus reus) harus bersifat melawan hukum, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan. Dalam konteks permohonan a quo, prinsip melawan hukum suatu perbuatan pidana menjadi pedoman sekaligus filter normatif bagi unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung yang bersifat adaptif dan antisipatif terhadap segala perbuatan yang secara faktual berakibat pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses penegakan hukum korupsi. Artinya, pengkategorisasian bentuk perbuatan obstruction of justice harus tetap tunduk pada prinsip melawan hukum suatu perbuatan yang dapat dipidana. [3.17] Menimbang bahwa beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan atau termasuk dalam ruang lingkup frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, yaitu beberapa perbuatan yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023, Article 25 UNCAC, serta yurisprudensi pengadilan terkait tindak pidana obstruction of justice, sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.15.2] di atas, merupakan perbuatan yang melawan hukum yang langsung dilakukan sendiri oleh pelaku dan secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Akan tetapi, dengan dirumuskannya bentuk pelaksanaan perbuatan melalui frasa “atau tidak langsung”, maka dimungkinkan adanya bentuk perbuatan, di luar bentuk perbuatan yang telah dicontohkan, yang tampaknya tidak eksplisit, tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara yang penilaiannya dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Terlebih, apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai advokat yang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan hukum kepada klien dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam advokasi non-litigasi dengan 243 melakukan publikasi melalui media cetak atau elektronik, atau mengadakan diskusi publik, seminar dan lainnya, akan berpotensi masuk dalam kategori bentuk perbuatan obstruction of justice secara tidak langsung. Sama halnya dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik atau penulisan opini secara akademik dalam media cetak atau elektronik yang dilakukan dalam koridor hukum, juga berpotensi masuk dalam bentuk perbuatan obstruction of justice secara tidak langsung. Artinya, dengan adanya frasa “atau tidak langsung” telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah, dibenarkan, atau berada dalam ruang kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang melawan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi berlebihan (overcriminalization). Meskipun pemidanaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip adanya kesalahan (culpa) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus), sehingga tidak semua perbuatan yang dinilai “menghambat” dapat serta-merta dipidana, tanpa melalui pembuktian adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya suatu proses hukum. Akan tetapi, terlepas dari adanya uraian fakta hukum dan pembuktian dari unsur dengan sengaja, tindakan-tindakan tersebut masuk menjadi kategori bentuk perbuatan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak lagi dapat memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru dengan secara longgar akan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. [3.18] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa “tidak langsung”, yang jika hal tersebut dihilangkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan batasan yang dapat menjadi parameter untuk menentukan frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, jika frasa tersebut tetap dipertahankan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena dalam penggunaan oleh aparat penegak hukum secara faktual sering menimbulkan tafsir yang tidak tunggal yang disebabkan karena batasan-batasan perbuatan perintangan peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hampir selalu berkelindan dikarenakan pada 244 batas-batas tertentu sulit memisahkan di antara keduanya dan kesulitan tersebut juga berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan acapkali terjadi kesewenang-wenangan. Hal demikian kerap muncul karena terbuka ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk perbuatan obstruction of justice yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping uraian fakta hukum tersebut, secara faktual jika dikaitkan dengan Pasal 25 UNCAC telah ternyata frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak menjadi bagian dalam rumusan delik perintangan proses penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Artinya, secara universal, eksistensi delik perintangan peradilan (obstruction of justice) atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak tergantung pada ada atau tidaknya frasa “secara langsung atau tidak langsung”. Dalam hal ini, selama dan sepanjang setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka terhadapnya dapat dikenakan delik dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, dengan maksud untuk mencegah/menghindarkan kemungkinan frasa "secara langsung atau tidak langsung" digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) yang dapat menjerat siapa saja yang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan penegak hukum, seperti kegiatan yang dilakukan oleh advokat, jurnalis, penulis, aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi, maka norma Pasal 21 UU Tipikor perlu untuk disinkronkan dengan semangat Pasal 25 UNCAC. Terlebih, perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai delik perintangan peradilan (obstruction of justice) atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” [vide Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023]. Sekalipun berkenaan dengan norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 mengatur ihwal tindak pidana umum dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, akan tetapi Pasal 25 UNCAC maupun norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 yang tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” memberikan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang berkenaan dengan frasa “secara langsung 245 atau tidak langsung” telah ternyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang berdasar. Dalam hal ini, pendirian Mahkamah dalam Putusan a quo, tetap pada posisi bahwa delik perintangan peradilan (obstruction of justice) atau tindak pidana menghalangi proses hukum, secara prinsip, pendirian Mahkamah dalam Putusan a quo tidak berbeda dengan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018. Namun, demi alasan untuk mempertegas dan mewujudkan kepastian hukum yang adil, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pergeseran pendirian Mahkamah sepanjang frasa dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” potensial digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap/dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terhadap dalil permohonan a quo, berkenaan dengan penjelasan undang-undang, merujuk pada dasar pedoman Angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang- undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan dimaksud merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan, perluasan, ataupun 246 penyimpangan terhadap norma yang dijelaskan. Dengan demikian, secara yuridis, kedudukan penjelasan tidak dapat dipergunakan untuk membentuk norma baru, menambah, mengurangi, atau mengubah substansi norma dalam batang tubuh, melainkan semata-mata berfungsi mempertegas makna norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Setelah Mahkamah mencermati, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor hanya tertulis “Cukup jelas”. Artinya, tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap materi muatan norma Pasal 21 UU Tipikor a quo. Namun oleh karena frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sehingga bunyi Pasal 21 UU Tipikor tidak lagi seperti yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat relevansi mempersoalkan subtansi Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor dan dalil Pemohon a quo tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang frasa “secara langsung atau tidak langsung” telah ternyata tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 247 [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang norma frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 248 Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 249 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah ttd. Rahadian Prima Nugraha