71/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 71/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H. Isdianto, S.Sos., M.M. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kampung Sidorejo RT 001 RW 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Mei 2024, memberi kuasa kepada Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., dan Ismayati, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada “Tim Hukum Haji Isdianto”, dan beralamat di Jalan Pedati Nomor 6 RT.015/RW.07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 18 Juli 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Bukti P-3], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah tcrakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 6554) maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang tata cara beracaranya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-4], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-5] sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa; “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 4 7. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), maka sebagai konsekuensinya adalah apabila terdapat materi undang-undang atau pembentukan undang- undang bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), oleh karena itu Mahkamah dapat menganulir undang-undang sebagian atau keseluruhannya dengan menyatakan “undang-undang a quo sebagian atau keseluruhannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. 8. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011. 9. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. 10. Bahwa dalam Jurnal yang ditulis oleh John N. Hostettler dan Thomas W. Washburne, “The Constitution’s Final Interpreter: We The People”, Regent University Law Review, ada pendapat yang menyebutkan terdapat dua doktrin yang berkaitan dengan penafsiran konstitusi yakni judicial review dan judicial supremacy. Mengadopsi dari pemikiran barat (Amerika), judicial review adalah suatu doktrin di mana Supreme Court memiliki hak untuk menyatakan konstitusional atau tidak suatu aturan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat yang sudah disahkan oleh Presiden dan masih memungkinkan adanya ketidaksetujuan terhadap tindakan Supreme Court tersebut. Sementara, judicial supremacy adalah doktrin yang menentukan jika suatu undang-undang tertentu adalah bertentangan dengan konstitusi, maka Pengadilan yang menyatakan demikian merupakan satu-satunya 5 penafsir akhir dan tunggal. Dalam hal di Indonesia pengujian undang- undang terhadap Undang Undang Dasar dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewanangan untuk melakukan tafsir terhadap Undang-Undang yang tidak memiliki kejelasan yang dapat memberikan kerugian konstitusional bagi pemohon. 11. Bahwa oleh karena itu sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk memberi tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan tafsir undang-undang contohnya dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna yang ambigu, multi tafsir dan/atau tidak jelas, maka dapat dimintakan penatafsirannya kepada Mahkamah. 12. Bahwa Pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian a quo. Pengujian ketentuan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 13. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi Pemohon menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C 6 UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). 2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak- haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan organizational standing (legal standing). 3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak- hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 7 5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation”. Ditegaskan Mahkamah bahwa setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang. 8. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang 8 Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995). 9. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada negara Indonesia dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif karena Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2024 karena diberlakukannya pasal aquo karena pemohon telah ditunjuk untuk menggantikan gubernur yang berhenti karena ditangkap oleh KPK. 10. Bahwa Pemohon merencanakan mengikuti Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada November 2024 mendatang sebagai Calon Wakil Gubernur. 11. Bahwa Pada Pilkada tahun 2015 di Kepulauan Riau, terdapat dua pasangan calon yang bersaing. Pasangan pertama adalah H. Muhammad Sani yang berpasangan dengan H. Nurdin Basirun. Sementara itu, pasangan kedua adalah H. Muhammad Soerya Respationo yang berpasangan dengan H. Ansar Ahmad, yang saat ini di tahun 2024 menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. 12. Bahwa Pilkada tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan H. Muhammad Sani yang berpasangan dengan H. Nurdin Basirun 13. Bahwa Pada 12 Februari 2016, H. Muhammad Sani dan H. Nurdin Basirun dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta. 9 14. Namun, sekitar dua bulan setelah dilantik, tepat pada tanggal 8 April 2016, Gubernur terpilih H. Muhammad Sani tutup usia di RS Abdi Waluyo, Jakarta. 15. Bahwa apabila kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) meninggal dunia, diberhentikan karena berhalangan tetap, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach), maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wakil gubernur yang menjabat dilantik menjadi gubernur. 16. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, wakil gubernur Kepulauan Riau resmi dilantik menjadi gubernur oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, menggantikan H. Muhammad Sani yang tutup usia. 17. Bahwa setelah dilantiknya H. Nurdin Basirun dari wakil gubernur menjadi gubernur, maka terjadilah kekosongan wakil gubernur di Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu. Sesuai aturan yang berlaku, kekosongan wakil gubernur harus segera diisi, maka partai pengusung segera membuka bursa pendaftaran calon wakil gubernur Kepulauan Riau yang sedang kosong tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Partai Demokrat b. Partai Grindra c. Partai PKB d. Partai PPP 18. Maka, H. Isdianto yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah juga ikut mendaftar dalam kontestasi bursa calon Wakil Gubernur tersebut. Setelah berproses sekitar satu setengah tahun, akhirnya seluruh partai pengusung sepakat mengajukan nama H. Isdianto sebagai calon Wakil Gubernur ke DPRD Kepulauan Riau. 19. Alhasil, pada tanggal 7 Desember 2017, DPRD Provinsi Kepulauan Riau menetapkan H. Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan membawa hasil penetapan itu ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada akhirnya, Kementerian Dalam Negeri menerima usulan DPRD Kepulauan Riau dan menyetujui nama H. Isdianto sebagai Wakil 10 Gubernur Kepulauan Riau. Tepatnya pada tanggal 27 Maret 2018, H. Isdianto dilantik menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021. 20. Setelah sekitar satu tahun berjalan, Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun terjerat kasus hukum oleh KPK RI, sehingga H. Isdianto dilantik menjadi Plt. Gubernur Kepulauan Riau oleh Kementerian Dalam Negeri di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2018. 21. Seiring waktu berjalan, hampir satu tahun menjabat sebagai Plt. Gubernur, akhirnya H. Isdianto ditetapkan sebagai Gubernur definitif sisa masa jabatan 2016-2021 dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020, dan berakhir jabatannya pada tanggal 12 Februari 2021. 22. Berdasarkan pemaparan kronologis tersebut, dapat diketahui lebih lanjut bahwa setelah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap dan gratifikasi pada 10 Juli 2019 di Tanjungpinang, Pemohon diangkat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.21/6344/SJ perihal Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 12 Juli 2019 sampai 26 Juni 2020 [vide Bukti P-7]. Sebelumnya, Pemohon diangkat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 14 Maret 2018 [Bukti P-8]. Pemohon diangkat sebagai Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan 2016-2021 karena Wakil Gubernur sebelumnya, Nurdin Basirun, diangkat sebagai Gubernur Kepulauan Riau menggantikan Gubernur sebelumnya, Muhammad Sani, yang wafat pada 8 April 2016. 23. Kemudian, Pemohon menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 selama tujuh bulan [vide Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Pengesahan 11 Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 17 Juni 2020, Bukti P-6]. Pemohon hanya menjabat sebagai Gubernur selama tujuh bulan, yaitu mulai dari 27 Juli 2020 sampai 12 Februari 2021. 24. Berdasarkan hitungan masa jabatan Pemohon sejak menjabat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021, maka masa jabatan Pemohon sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau dihitung dari 12 Juli 2019 sampai 27 Juli 2020 atau 12 bulan, dan masa jabatan sebagai Gubernur Kepulauan Riau dihitung dari 27 Juli 2020 sampai 12 Februari 2021 atau tujuh bulan. Dengan demikian, masa jabatan sejak Plt Gubernur sampai Gubernur hanya satu tahun tujuh bulan atau 19 bulan. 25. Bahwa terkait dengan “frasa masa jabatan kepala daerah”, dapat dirujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang amar putusannya adalah sebagai berikut: 1) Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya; 2) Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian; 3) Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan; 5) Menyatakan menolak permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 26. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, maka fakta hukumnya adalah Pemohon hanya menjabat sebagai PLT 12 Gubernur Kepulauan Riau sampai menjadi Gubernur Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 hanya satu tahun tujuh bulan atau 19 bulan, sehingga tidak masuk hitungan “satu periode masa jabatan”. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada, yaitu frasa “o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”, dengan tafsir: “o. belum pernah menjabat satu periode masa jabatan sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”. 27. Bahwa oleh karena itu Permohonan pemohon telah memenuhi 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pemohon memiliki hak tersebut berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; yaitu Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai kandidat dalam Pilkada tahun 2024. Hal ini telah melanggar perlindungan akan kepastian hukum yang adil bagi pemohon dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; terhalangnya pemohon untuk menjadi kandidat pada Pilkada 2024 merupakan kerugian yang bersifat spesifik dan potensial akan terjadi jika pasal aquo tidak diberikan penafsiran oleh mahkamah. 13 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; bahwa ketentuan pasal aquo yang menyatakan ”belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.” berakibat merugikan Pemohon yang telah menjadi gubernur namun hanya dalam waktu singkat (belum satu periode) untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur pada Pilkada tahun 2024. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka Kerugian dari adanya ketidakpastian hukum yang akan diderita kandidat wakil gubernur dikemudian hari tidak akan terjadi. 28. Bahwa Pemohon, sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap konstitusi dan sebagai pemilih yang terdaftar, telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024. Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang memuat ketentuan yang merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pemohon juga berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 29. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pribadi warga negara untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan keadilan, serta menghapuskan pengaturan hukum yang diskriminatif. Lebih luas lagi, ini merupakan upaya Pemohon untuk perjuangan kolektif demi kemajuan bangsa dan negara [vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. 30. Bahwa Putusan bertafsir atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 14 Pilkada perlu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yaitu terhambatnya pemohon untuk maju menjadi kandidat wakil gubernur Kepulauan Riau. 31. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS 1. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon dan partai Pemohon. Urgensi ini didasarkan pada momentum yang bekejaran dengan waktu penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu November 2024 yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, dalam momentum inilah kerugian konstitusional bersifat khusus (spesifik) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. 2. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah Indonesia di mana tahapan “Pendaftaran Pasangan Calon pada 27 Agustus 2024” sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 [selanjutnya disebut PKPU 2/2024, Bukti P-9]. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan atas Permohonan a quo sebelum waktu pendaftaran calon a quo. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus secara cepat permohonan a quo (Perkara Cepat). B. DALIL-DALIL PERMOHONAN Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 15 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide UU 10/2016, Bukti P-1], bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan argumen berikut ini: 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Namun, ketidakjelasan mengenai pengaturan "belum pernah menjabat" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa ketidakjelasan ini menghambat hak konstitusional Pemohon untuk turut serta mencalonkan kembali sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Dalam konteks ini, “pernah menjabat” seharusnya dihitung minimal selama 2,5 tahun sejak pelantikan menjadi faktor penting yang perlu diperjelas untuk memastikan kepastian hukum bagi Pemohon sesuai dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi secara adil dalam proses demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. 2. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Namun, ketidakjelasan mengenai pengaturan "belum pernah menjabat" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 menimbulkan potensi penghilangan hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam konteks ini, Pemohon, yang telah menjabat sebagai Plt. Gubernur dan Gubernur Definitif dengan total durasi selama 1 tahun 7 bulan atau 19 bulan, dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang menghambat kesempatannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Calon Wakil 16 Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang mengharuskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk terlibat dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan (vide Pasal 5 UU 12/2011) dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum (vide Pasal 6 UU 12/2011). 4. Bahwa Mahkamah menyatakan hak konstitusional warga negara, yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. 5. Karena Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tertangkap KPK maka Pemohon menjadi Plt. Gubernur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.21/6344/SJ, Hal: Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Pelaksana Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 12 Juli 2019 [Bukti P-7]. Dengan masa jabatan 1 tahun 16 hari. 6. Selanjutnya Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 17 Juni 2020, [Bukti P-6] menjadi Gubernur Kepulauan Riau dengan masa jabatan 7 bulan. 17 7. Dengan demikian, masa jabatan sejak PLT Gubernur sampai Gubernur hanya satu tahun tujuh bulan atau 19 bulan. 8. Terkait kualifikasi dalam ketentuan “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.” Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU No.10/2016 bertentangan dengan semangat perlindungan hak- hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). 9. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon di masa datang karena Pemohon merencanakan akan ikut serta sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2024, yang pendaftarannya pada tanggal 27-29 Agustus 2024. 10. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada mengandung norma ketidakpastian hukum dengan adanya frasa “belum pernah menjabat” pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o a quo. Adapun Pasal 7 huruf ayat (2) huruf o UU Pilkada menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: …(o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. 11. Pemohon telah membaca Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang hanya tertulis “cukup jelas”. Justru frasa “belum pernah menjabat” membuat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak membuat batasan yang jelas apa ukuran waktu menjabat dari “masa jabatan Kepala Daerah” a quo. Patut dipertanyakan apakah bila seseorang Warga Negara Indonesia menjabat antar waktu atau sisa masa jabatan terhitung “satu hari pun” dapat dikategorikan sebagai “pernah 18 menjabat”. Bukankah sudah pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang ukuran waktu satu kali masa jabatan kepala daerah. Jika ditafsir secara a contrario, maka masa jabatan sisa waktu kepala daerah di bawah separuh masa jabatan itu tidak bisa dihitung sebagai satu masa jabatan. Oleh karena itu, jika membuat tafsir a contrario yang diperluas atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, maka memangku jabatan kepala daerah dalam konteks sisa masa jabatan kurang dari “separuh dari masa jabatan” tidak dapat dihitung sebagai “satu masa jabatan”, atau dengan kata lain “belum pernah menjabat”. 12. Bahwa pada perkara No. 22/PUU-VII/2009 tersebut hakim mahkamah konsitutusi mempertimbangkan sebagai berikut: a. “yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka 19 yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan; b. Bahwa selanjutnya pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Pemohon II (H. Nurdin Basirun S.Sos.) adalah Pejabat Bupati Karimun yang tidak dipilih langsung, karena Pemohon II sebelumnya adalah Wakil Bupati yang kemudian diangkat sebagai Bupati berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.30-326, karena Bupati yang digantikannya berhalangan tetap. Pemohon II melanjutkan masa jabatan bupati yang tersisa selama 9 (sembilan) bulan untuk kelancaran pemerintahan di Kabupaten Karimun. Selanjutnya pada periode berikutnya (2006-2011), Pemohon II dipilih langsung berdasarkan UU 32/2004. Bahwa Pemohon II yang hanya 9 (sembilan) bulan menjabat Bupati, menurut Mahkamah perlu dipertimbangkan apakah masa jabatan Pemohon II tersebut telah dihitung sebagai satu kali masa jabatan ataukah tidak. Dalam hal ini Mahkamah perlu mempertimbangkan pendapat Ahli Indria Samego yang menyarankan perbaikan Pasal 58 huruf o UU 32/2004, yakni apakah 2,5 (dua setengah) tahun atau lebih, dihitung satu periode, sedangkan yang kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Adapun Ahli Mustafa Fahri mempertanyakan apakah sembilan bulan masa pemerintahan yang dijalankan seorang wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap dapat dihitung sebagai satu periode penuh? Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang a quo tidak mengatur tentang hal ini secara tegas. Sekalipun Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memperbaiki Pasal 58 huruf o UU 32/2004, namun Mahkamah dituntut untuk memilih satu di antara alternatif-alternatif tersebut karena kebutuhan pelaksanaan hukum yang harus segera diisi dengan Putusan Mahkamah untuk mengisi kekosongan hukum (judge-made law). Hal itu sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.18], yakni masa jabatan Pemohon II selama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan asas proporsionalitas, keseimbangan (balancing), dan asas kepatutan, tidak dihitung sebagai satu kali masa jabatan karena kurang dari 2,5 20 (dua setengah) tahun atau kurang separuh dari satu kali masa jabatan; c. Selanjutnya hakim MK pada perkara No. 22 tersebut memberikan pertimbangan bahwa masa jabatan Pihak Terkait II (Gabriel Manek, M.Si.) tidak dihitung satu kali masa jabatan, karena periode pertama masa jabatan Pihak Terkait II menjabat selama 9,5 (sembilan setengah) bulan (Kesimpulan Pihak Terkait II halaman 3), karena kurang dari separuh masa jabatan; d. Bahwa ahli Indria samego menyatakan bahwa Memperhatikan Pasal 58 huruf o dan Pasal 26 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia atau berhenti. Jadi intinya di situ tidak mempersoalkan term dan tidak ada fixate tetapi di dalam huruf o itu, fix term masa jabatan dalam jabatan yang sama. e. Apabila dia mendapatkan promosi agak awal dari sisi politik terlihat kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menunjukkan kepemimpinannya di daerah bersangkutan, sehingga pertanggungjawaban dan juga konsekuensi dari jabatan itu dapat diukur secara memadai. Tetapi kalau dia memperoleh promosi itu pada saat-saat terakhir apalagi kalau hanya tinggal menghitung bulan, ini tentu saja melahirkan pertanyaan-pertanyaan, apakah kita cukup adil untuk mengatakan bahwa seorang wakil bupati yang mendapatkan promosi menjadi bupati karena bupati terdahulu itu meninggal dunia atau berhalangan tetap dan berurusan dengan pengadilan, maka yang bersangkutan sebetulnya tidak memiliki basis politik yang cukup kuat untuk dinilai telah memimpin, karena wakil bupati sama saja dengan wakil presiden punya fungsi yang hanya membantu kepala daerah. Jadi dia tidak memiliki kebebasan untuk membuat policy menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, padahal kita semua tahu bahwa kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah di dalam konteks sekarang secara paket berpasangan. jadi memang dari sisi bahasa barangkali sama saja 21 antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pasti bahwa mereka merupakan pasangan yang sejak awal dicalonkan oleh partai atau dalam ketentuan yang baru pasangan non partai. • Dengan demikian, seorang kepala daerah dan seorang wakil kepala daerah dianggapnya memiliki hak yang sama, tetapi dalam perspsektif politik kita semua tahu bahwa ada hak dan kewajiban dari kepala daerah yang memang dia sungguh-sungguh menjadi komandan di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tetapi wakil kepala daerah hanya membantu. Sehingga apabila promosi itu terjadi barulah kemungkinan kita dapat melihat seorang wakil kepala daerah menunjukkan kemampuannya. • Catatan berikut adalah bahwa kita berterimakasih kepada DPR yang telah merumuskan, merespon ide-ide pembaruan dan perubahan Undang-Undang yang diperlukan untuk mendorong proses transisi menuju demokrasi ini. Tetapi sekali lagi dari sisi politik kita tidak dapat melihatnya secara taken for granted bahwa semua dapat berlangsung secara memuaskan. Bahwa Undang- Undang yang lahir itu kemudian harus mengikat tanpa ada cacat sama sekali. Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini semakin banyak Undang-Undang yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan ada cacat-cacat awal, memang kita tidak dapat menyalahkan kenapa mesti ada cacat? Tetapi kita harus memperbaiki bahwa setiap Undang-Undang yang lahir dari produk politik tentu saja membawa pesan-pesan politik. Makin banyak partai, makin banyak kepentingan dan makin banyak pula di situ pertaruhan-pertaruhan. Kesempatan untuk membawa Undang- Undang ke Mahkamah Konstitusi ini adalah hak konstitusional hak warga negara yang di masa demokrasi dijunjung tinggi. • persoalan Undang-Undang yang berkaitan dengan UU 32/2004 tentang Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Publik menunjukkan bahwa kita memang perlu melihat dari sisi politik dimana politisi membuat undang-undang didasarkan pada di satu pihak inisiatif untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi tetapi di pihak lain juga ada kelemahan-kelemahan, kepentingan atau juga kealpaan. 22 Karena begitu banyak sebuah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekian ratus pasal tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, pasti ada look hours {sic} dan rupanya pasti huruf o Pasal 58 itu dapat dianggap sebagai catatan yang perlu diperhatikan bahwa masalah-masalah di lapangan itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika undang-undang itu dibuat. Jadi kalau seandainya situasinya normal seorang bupati dan wakil bupati berkuasa 5 (lima) tahun tidak ada masalah, Undang-Undang itu sudah mengakomodasinya. Tetapi banyak hal merupakan gunung es karena di banyak tempat bupati atau kapala daerah yang berurusan dengan hukum akhirnya harus diintervensi oleh Menteri Dalam Negeri, akhirnya para wakil bupati, wakil walikota naik kelas menjadi kepala daerah. Dalam jangka pendek ini merupakan satu rahmat bagi wakil bupati dan wakil walikota yang bersangkutan karena dia naik kelas, tetapi apabila waktu untuk mengabdi itu sangat singkat maka sudah barang tentu harus dipikirkan lagi di dalam huruf o bahwa apakah 2,5 (dua setengah) tahun atau separuh atau lebih dari masa jabatan dianggap satu periode, kemudian kurang dari itu tidak dianggap sebagai satu periode. Demokrasi harus dibangun tidak cukup hanya dengan kehendak- kehendak yuridis formal tetapi juga praktik-praktik politik. Dalam konteks Indonesia yang sangat kompleks, penduduknya sangat banyak masalah-masalah yag dihadapi. Persoalan konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kita membutuhkan cukup waktu dan ketenangan untuk merajut. Sehingga proses perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara damai dan tidak lepas dari koridor-koridor hukum. Tetapi hukum yang harus menjadi dasar dari proses perubahan itu hendaknya hukum yang sungguh-sungguh memiliki sejumlah unsur antara lain secara legal dan secara politik dapat diterima. Tetapi juga membantu memudahkan bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban atau tanggung gugat para penyelenggara negara. 23 f. Bahwa Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 harus dipahami bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, harus dipilih langsung oleh rakyat. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) a quo, maka ketentuan “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 harus ditafsirkan sebagai penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui mekanisme pemilihan langsung. Penafsiran bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dalam pemilihan langsung tidak dinyatakan secar tegas dalam Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004. Artinya, bunyi Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004, yaitu “Cukup jelas” sesungguhnya tidak jelas dan melahirkan multi tafsir 13. Selain itu, Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o memiliki ketidakjelasan tafsir. Menurut Pemohon, norma pasal ini tidak jelas karena dalam hal jabatan apa yang dimaksud batasannya? Apakah belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota? 14. Bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan ”pernah menjabat” sebagai Gubernur, karena Pemohon diangkat sebagai plt. Gubernur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.21/6344/SJ, Hal: Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Pelaksana Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 12 Juli 2019 [Bukti P-7]. Dari sudut mekanisme, pengangkatan Pemohon sebagai plt. Gubernur melalui mekanisme pemilihan tidak langsung dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh Rakyat tetapi melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Setelah menjabat sebagai plt. Gubernur selama 1 (satu) Tahun terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 17 Juni 2020, [Bukti P-6] 24 sehingga Total durasi untuk periode sebagai Plt. Gubernur dan Gubernur Definitif adalah: 1 tahun, 7 bulan atau 19 bulan. 15. Bahwa atas ketidakjelasan ”masa jabatan” dalam frasa ”belum pernah menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 telah menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon, sehingga Pemohon berhak untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi. Dan dengan merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan kepentingan konstitusionalnya dalam rangka mencari kepastian hukum terkait dengan ketentuan ”belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 16. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang telah membuat ketidakpastian hukum untuk diri Pemohon dan sekalipun berpotensi menghilangkan “Hak untuk Diplih, atau right to be candidate” telah dihambat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o a quo. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o a quo melanggar hak politik Pemohon yang dilindungi dalam UUD 1945 [vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)]. IV. PETITUM Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). 25 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak- tidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat, “belum pernah menjabat satu periode masa jabatan sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur untuk waktu jabatan kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 26 6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Kepualauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016- 2021, tertanggal 17 Juni 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.21/6344/SJ. Hal: Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Pelaksana Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 12 Juli 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P/Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 14 Maret 2018; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (leges copy). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 27 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan. Di antara syarat formal yang dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah adalah berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan dimaksud. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. … b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 28 bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formal permohonan, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal “kewenangan Mahkamah Konstitusi” (hlm. 2-5), “kedudukan Hukum Pemohon” (hlm. 5-13), dan “alasan permohonan” (hlm. 13-23). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal “identitas Pemohon” (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat “petitum”, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 23-24). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 29 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat, “belum pernah menjabat satu periode masa jabatan sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur untuk waktu jabatan kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun Perihal petitum dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2024, dengan agenda sidang Pemeriksan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang, 12 Juli 2024, hlm. 26-31]. Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dikutip di atas, petitum angka 2 dan angka 3 merupakan model substansi petitum yang sulit untuk dipahami oleh Mahkamah, apakah petitum angka 2 merupakan petitum yang berdiri sendiri/terpisah atau merupakan satu kesatuan petitum dengan petitum angka 3. Bilamana dimaknai sebagai petitum yang berdiri sendiri, apa yang sesungguhnya diinginkan Pemohon dengan mencantumkan/memuat frasa “bersyarat (conditionally unconstitutional). Perihal conditionally unconstitutional dimaksud, rumusan bersyarat yang dikehendaki Pemohon pun tidak terdapat dalam petitum angka 2 dimaksud. Sementara itu, bilamana petitum angka 2 dinilai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan petitum angka 3, dalam batas penalaran yang wajar, petitum angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum bersyarat (conditionally unconstitutional) dari petitum angka 2. Terlebih, dalam petitum angka 30 3 terdapat model petitum alternatif yang tidak mengandung unsur alternatif, bahkan mengarah pada petitum yang bersifat kumulatif. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan petitum permohonan Pemohon tersebut. Artinya, secara formal rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Terlebih, petitum yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, oleh karena petitum Pemohon tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) [4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 32 ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah