71/PUU-XXI/2023

KETETAPAN Nomor 71/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 Juni 2023, yang diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, beralamat di Dusun I dan Dusun II 000/000, Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref: 001/SK.MK/I&I/I/2023 bertanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., M.H., dan Radiassati Matram, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023 2 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 71.71/ PUU/TAP.MK/Panel/07/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 71/PUU- XXI/2023, bertanggal 4 Juli 2023; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 74.71/PUU/TAP.MK/HS/07/2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023, bertanggal 4 Juli 2023; c. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada 3 tanggal 25 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; d. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan agenda perbaikan permohonan; e. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 6 September 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden; f. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 21 September 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu; g. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu; h. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon; i. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 6 November 2023 dan 20 November 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Pemohon; j. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan pada 4 tanggal 6 Desember 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara; k. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar: Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. l. bahwa selama dalam proses pelaksanaan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam amar putusan huruf k di atas, Pemohon telah menyampaikan surat Nomor 180/138/B.3/ SETDA/2024, bertanggal 21 Agustus 2024, Perihal Penarikan kembali/Pencabutan atas Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi RI; m. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf l di atas, Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada huruf k bukanlah merupakan putusan akhir, sehingga masih terbuka 5 kemungkinan untuk dilakukan pencabutan atau penarikan kembali permohonan oleh Pemohon; n. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; o. bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pleno dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh kuasa Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara atau yang mewakili, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Dalam persidangan tersebut, kuasa Pemohon pada pokoknya membenarkan Pemohon telah mencabut Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023; p. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf l sampai dengan huruf o di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Agustus 2024 memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; q. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf p di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 6 mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 7 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, Presiden dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan/atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 8 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia