71/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 71/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Emir Dhia Isad, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 26 Nomor 26, RT.002/RW.002, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syukrian Rahmatul’ula, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Belakang SDN 04 Garegeh RT.004/RW.001, Kecamatan Mandiangin K. Selayan, Kota Bukit Tinggi Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Rahmat Ramdani, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : TJ Raya Permai C2 Nomor 5 LKIII RT.007/RW.000, Kecamataan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 Juli 2022 dengan Nomor 71/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Agustus 2022 dan diterima Mahkamah pada 2 Agustus 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 4. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus sengketa hasil perselisihan umum; e. Wajib memberikan putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelangaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undaang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU PPP menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitusion), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka pabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menyatakan: 4 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya bahwa pembentukan undang-undang dimaaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang diterapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah kepada pembuat undang- undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap UUD 1945; 9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 10. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang- Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” 11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: 5 Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) … (3) … (4) … 12. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk melakukan pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945. Maka berkenaan dengan yuridiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 6 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang; II.1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan; 2. Bahwa para Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang seluruhnya beragama Islam; (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) 3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan Sarjana Hukum dari perguruan tinggi/universitas yang berbeda yaitu Universitas Trisakti (Pemohon I) dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Pemohon II dan Pemohon III) namun memiliki kesamaan minat sebagai pemerhati Hukum Keluarga; 4. Bahwa dengan demikian para Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; II.2. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945 1. Bahwa selanjutnya terhadap kapasitas dan kerugian konstitusional para Pemohon sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007, menyebutkan syarat kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 7 c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar permohonan para Pemohon, antara lain: (bukti P-4) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 8 hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” II.3. Adanya Kerugian Hak Konstitusional Pemohon oleh suatu Undang- Undang yang Diuji 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan; 2. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal a quo. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketidakjelasan sebagai akibat dari tumpang tindih hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang lain; 3. Bahwa para Pemohon sebagai sarjana hukum dan pemerhati hukum keluarga yang belajar dan memahami UU Perkawinan tidak sepakat dengan berlakunya Pasal a quo yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; 9 4. Bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga bagi istri dan buah hatinya khawatir terhadap masa depan anak dengan adanya pergeseran norma/nilai-nilai agama yang disebabkan oleh Pasal a quo di mana memberikan legitimasi terhadap penyelewengan hukum berupa perkawinan antar umat berbeda agama; 5. Bahwa keberadaan Pasal a quo jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan UU Perkawinan dianggap tidak sah, karena pada hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain yang pada akibatnya menimbulkan pertentangan yuridis (konflik hukum); 6. Bahwa apabila terdapat perkawinan yang dapat dilakukan tanpa didahului ritual agama dan hanya dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka sejatinya ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama; 7. Bahwa para Pemohon merasa resah atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo dan prostitusi yang di mana perilaku amoral demikian dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Eksistensi Pasal a quo dinilai dapat mereduksi hal-hal tersebut yang di mana menurut para Pemohon langkah tersebut dinilai tidak tepat dan justru memberikan legitimasi untuk perkawinan beda agama semakin popular yang sama artinya melegitimasi penyimpangan konstitusi; 8. Bahwa kejadian-kejadian ini sangat memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan penyelewengan norma yang lain sehingga mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitutions, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia atas permohonan a quo; 9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi serta memulihkan konstitusi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut; 10 10. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN PERKARA NE BIS IN IDEM 1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai ne bis in idem mengatur yakni: a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang- undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputuh oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 2. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hingga kini diuji kehadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 kali yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XI/2013, dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XVII/2019; 3. Bahwa dari 4 permohonan pengujian undang-undang a quo, tidak terdapat persamaan terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang menjadi permohonan untuk diuji yaitu Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang a quo; 4. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka dalam permohonan a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ne bis in idem karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan. 11 IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa ada 4 (empat) alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para Pemohon yakni Dasar Filosofi Negara terhadap Perlindungan Nilai-Nilai Agama di Indonesia, Prinsip Perkawinan, Problematika Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan Ketahanan Keluarga. Pasal a quo jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusi Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945; IV. 1. Dasar Filosofi Negara terhadap Perlindungan Nilai-Nilai Agama di Indonesia 2. Bahwa perihal nilai-nilai agama sudah tegas diakui dalam Pasal 29 UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus juga dimaknai bahwasannya Negara berdasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan; 3. Bahwa bunyi dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas menegaskan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ayat (2) dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan terwujudnya rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. Bahwa UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan agama kebebasannya dijamin oleh negara, nilai-nilai agama merupakan sumber dari kebijakan-kebijakan negara. Maka segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan dengan konstitusi; 5. Bahwa dalam bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasannya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan Penodaan Agama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009) menyatakan: 12 “Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.” 7. Bahwa lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state aand religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun komunalisme” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, [3.34.10]); 8. Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya: Ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2) dinyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia yang hidup, bebas untuk menentukan dan memilih agama dan kepercayaannya yang dianggap paling baik, serta berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil dikehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain; 9. Bahwa penambahan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan peng-hormatan, perlindungan, pelakanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum; 10. Bahwa dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka secara konstitusional hak setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin yang di mana dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga 13 diharapkan akan terciptanya saling menghargai dan menghormati hak asasi tiap-tiap pihak; 11. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya terdapat batasan- batasan tertentu yang tidak dapat dilanggar demi terjaminnya penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 12. Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon yakin bahwasannya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Penjelasan Pasal a quo selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara; 13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan utama sebagai framework permohonan judicial review inilah, maka kemudian para Pemohon untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administasi Kependudukan; IV. 2. Prinsip/Asas Perkawinan 14. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga sebagaimana bunyi Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” 15. Bahwa dalam prinsip umum peraturan perundang-undangan dikenal dengan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali yang artinya peraturan bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal perkawinan peraturan yang bersifat khusus menanganinya adalah Undang- 14 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan); 16. Bahwa dalam UU Perkawinan dikatakan tujuan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan sakral antara seorang pria dan wanita yang didasari nilai-nilai agama; 17. Bahwa secara implisit kembali ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyatakan: Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 8 huruf f dinyatakan: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing; 18. Bahwa UU Perkawinan dalam rumusannya dapat disimpulkan yang menjadi asas perkawinan itu sendiri adalah: a. Agama menentukan sahnya suatu perkawinan; b. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; c. Monogomi terbuka; d. Calon suami isteri harus matang jiwa raga; e. Mempersukar perceraian; f. Hak dan kewajiban suami isteri seimbang; 19. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pada Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61 dan Pasal 116 huruf h menyatakan: Pasal 40 huruf c dinyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama islam.” 15 Pasal 44 dinyatakan: “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.” Pasal 61 dinyatakan: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” Pasal 116 huruf h dinyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: … h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”; Pasal tersebut mengandung makna bahwa masyarakat muslim dalam tertib hukum berdasarkan aturan agama Islam tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama dalam kondisi maupun alasan apapun; 20. Bahwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia yang berfungsi untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 (selanjutnya disebut sebagai Fatwa MUI) tentang Perkawinan Beda Agama memutus dan menetapkan yang berbunyi: (bukti P11) “FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.” Fatwa ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”; Secara tekstual maupun kontekstual, ayat di atas dengan tegas mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita musyrik. Para orang tua/wali yang merupakan seorang Muslim pun diharamkan menikahkan laki- laki musyrik dengan wanita muslimah-mukminah; 16 21. Bahwa larangan perkawinan beda agama juga dilarang dalam Agama Kristen Protestan sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Jerry TP Aruan yang menurutnya pernikahan beda agama bagi pemeluk agama Kristen tidak diizinkan karena tidak memenuhi 2 (dua) syarat pernikahan yaitu sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti) dan sudah naik sidi atau melewati proses katekisasi (pengakuan iman); (bukti P-7) 22. Bahwa lararangan perkawinan beda agama juga dilarang dalam Agama Budha di mana pernikahan hanya dapat dilakukan antara 2 (dua) orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme dan kendati manusia memiliki hak asasi manusia yang ada dalam setiap diri manusia, namun hak tersebut tidak bisa melanggar aturan yang lebih besar yang sudah tertata secara bijaksana sebagaimana disampaikan oleh tokoh Agama Buddha, Rahib Jimmu Gunabhadra; (bukti P-8) 23. Bahwa larangan perkawinan beda agama juga dilarang dalam Agama Konghucu sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu; (bukti P-9) 24. Bahwa larangan perkawinan beda agama juga dilarang dalam Agama Hindu menurut wiwaha samskara sehingga bila dilakukan maka pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dianggap tidak sah dan selamanya dianggap zina sebagaimana disampaikan oleh tokoh Agama Hindu I Nengah Dana; (bukti P-10) IV. 3. Problematika Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan 25. Bahwa beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multicultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalarangan masyarakat; 17 26. Bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (bukti P-6) 27. Bahwa dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, berbunyi: (bukti P-5) Pasal 35, dinyatakan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Penjelasan Pasal 35, dinyatakan: Huruf a Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Huruf b Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.” Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan mengandung makna bahwa negara mengakomodir perkawinan pasangan yang berbeda agama; 28. Bahwa dengan keberadaan Penjelasan Pasal a quo menimbulkan friksi/pertentangan yuridis (konflik hukum) antara peraturan perundang- undangan yang setingkat di mana dalam hal ini UU Perkawinan yang dalam asasnya menitikberatkan perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum agama; 29. Bahwa frasa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” seharusnya diartikan terbatas, yaitu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi, seperti permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, Dispensasi Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil 18 sebagaimana diatur dalam UU Pasal 36 Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Permohonan Isbat Nikah Pasal 7 ayat (2) KHI, dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Dispensasi Perkawinan Pasal 7 UU Perkawinan, dinyatakan: “ (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” Pengesahan Perkawinan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan, dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” 30. Bahwa bunyi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwasannya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum; Bahwa dalam bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang- undangan; 31. Bahwa lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan “…Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 19 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara; 32. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah keputusan yang tepat dikarenakan pasal tersebut selaras dan harmonis atau tidak bertentangan atau konstitusional dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 33. Bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin juga memberikan pernyataan berupa penegasan bahwa FATWA MUI melarang adanya pernikahan beda agama; (bukti P-12) 34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsung maka perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang; IV. 4. Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak 35. Bahwa kata “Keluarga” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah/biologis antara seorang ibu-bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah 20 institusi konstitusional yang diakui oleh Negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional (jika keluarga tidak kuat, maka bangsa dan negara berada dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung pada perpecahan bangsa atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing); 36. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap keluarga. Sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. Oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya; 37. Bahwa berdasarkan uraian di atas perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dikarenakan perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan; 38. Bahwa dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat terhadap status dan kedudukan anak. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukumm perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin; 39. Bahwa status anak sah atau anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyatakan: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 100 KHI, dinyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu.” 40. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: 21 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Berdasarkan hal tersebut maka terhadap hak anak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri menjadi tidak terpenuhi sebab akibat dari perkawinan beda agama; 41. Bahwa dengan adanya perkawinan beda agama yang diakomodir oleh negara melalui aturan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menimbulkan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Penjelasan Pasal a quo; 42. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi dikemudian hari serta memulihkan konstitusi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut. V. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ATAU Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: 22 “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Itsbat Nikah, Dispensasi Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat belum dicatatkannya perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon I atas nama Emir Dhia Isad dengan NIK: 3174022006990002; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Syukrian Rahmatul’ula dengan NIK: 1375021511960001; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon III atas nama Rahmat Ramdani dengan NIK: 1871111602940001; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Bukti P-6 : Printout Artikel berjudul, “Jangen Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia”, dimuat oleh populis.id 10 Maret 2022; 7. Bukti P-7 : Printout Artikel berjudul, “Ini Pandangan Pendeta HKBP Seputar Nikah Beda Agama”, dimuat oleh Hukumonline 25 September 2014; 8. Bukti P-8 : Printout Artikel berjudul, “Nikah Beda Agama, Buddha: Harus seagama tak Bisa Ditawar (II)”, dimuat oleh Republika.co.id 16 September 2014; 9. Bukti P-9 : Printout Artikel berjudul, “Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang (I)”, dimuat oleh Republika.co.id 16 September 2014; 10. Bukti P-10 : Printout Artikel berjudul, “Agama Hindu Menolak Legalisasi Perkawinan Beda Agama”, dimuat oleh detiknews 24 November 2014; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama; 12. Bukti P-12 : Printout Artikel berjudul, “Ma’ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama”, dimuat oleh detiknews 28 Juni 2022. 23 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU 23/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 24 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 25 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-3]. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya penjelasan pasal a quo karena bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketidakjelasan sebagai akibat dari tumpang tindih hukum terhadap peraturan perundang- undangan yang lain; 4. Bahwa para Pemohon sebagai sarjana hukum dan pemerhati Hukum Keluarga yang belajar dan memahami UU Perkawinan tidak sepakat dengan berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974); 26 5. Bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga bagi istri dan buah hatinya khawatir terhadap masa depan anak dengan adanya pergeseran norma/nilai- nilai agama yang disebabkan oleh Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang memberikan legitimasi terhadap penyelewengan hukum berupa perkawinan antar umat berbeda agama; 6. Bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 memberikan ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan UU 1/1974 dianggap tidak sah sebab perkawinan tersebut dilakukan tanpa didahului ritual agama dan hanya dilakukan melalui penetapan pengadilan; 7. Bahwa dengan adanya pengaturan penetapan pengadilan atas perkawinan beda agama meresahkan para Pemohon karena hal tersebut menyebabkan semakin maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, dan prostitusi. Eksistensi Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dinilai para Pemohon telah memberikan legitimasi untuk perkawinan beda agama; 8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi serta dapat memulihkan hak konstitusional dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: Bahwa para Pemohon dalam menguraikan profesinya sebagai pemerhati Hukum Keluarga tidak memberikan bukti yang cukup sehingga dapat menyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya yaitu Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang pada pokoknya mengatur mengenai administrasi pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pengadilan. Selain itu, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang dianggap sebagai 27 legitimasi atas perkawinan beda agama sehingga menyebabkan para Pemohon merasa resah, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan pula kebenarannya. Adapun terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III yang menerangkan telah memiliki keturunan sehingga setidak-tidaknya berpotensi anaknya akan tercatat dalam perkawinan beda agama, hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon III karena dalam bukti P-3 berupa KTP Pemohon III masih berstatus belum menikah. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Terlebih lagi, dalam permohonan para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 21 Juli 2022, Majelis Hakim Panel telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukumnya sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun dalam perbaikan permohonan, para Pemohon masih belum dapat menguraikan kerugian hak konstitusional yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006; Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 serta tidak terdapat pula hubungan sebab- akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan 28 hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim 29 Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah