71/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 71/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : R. M. Punto Wibisono Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Taman Asri Blok B.I, Nomor 11, RT 005, RW 002, Kelurahan Cipadu, Jaya Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Agustus 2020, memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Yuseva, S. H., Iwan Kurniawan, S.Sy., Mustika Yanto, S.H., dan Hawit Guritno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Bahrul Ilmi Yakup & Partners; Palembang International Law Office, yang memilih domisili di Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai …………………………..…………............... Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA 2 [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 166/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 71/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar…” 3. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Norma Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mutatis mutandis dengan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,…” 5. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh 3 bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang. 6. Kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual, maupun substansial. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai the guardian of the constitution bukan hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga berwenang melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji, yang dalam praktik beracara di Mahkamah dibingkai dalam konstruksi putusan konstitusional bersyarat, baik dalam perspektif conditionally constitution maupun dalam perspektif conditionally unconstitution. 7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (Judicial Review) norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985, kemudian yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 8. Ipso jure, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 4 1. Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk No. 3671132912650004, Bukti P-01. 2. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang. Dalam hal ini, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Norma Obyek Pengujian, dengan penjelasan sebagai berikut: 2.1. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara, memiliki hak konstitusional berupa: Hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimensi kepastian hukum yang adil mencakup kepastian dalam rumusan norma yang jelas, padat, dan lengkap (clear, concise, and complete) yang sesuai dengan teks, substansi, maupun original intent UUD, yang memenuhi asas hirarkhi peraturan perundang-undangan; dan kepastian dalam pengejawantahan norma dalam sikap dan/atau tindakan hukum, pemerintah, lembaga, maupun rakyat. 2.2. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, baik oleh tindakan pemerintah, pihak lain, tidak terkecuali oleh proses peradilan asal-asalan, yang tidak obyektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel. Sebab, pengadilan memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 mengharamkan terjadinya proses peradilan yang asal-asalan yang tidak obyektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapi berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, yang dilaksanakan oleh hakim yang berintegritas dan professional. 5 2.3. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional terhadap perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Perlakukan diskriminatif terjadi manakala suatu kondisi yang sama diperlakukan secara berbeda baik oleh norma hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan, bukan oleh karena adanya tujuan filosofis dan aksiologis agar terjadinya penyeimbangan yang disebut dengan empowerment policy atau affirmatifve action. 3. Bahwa, Pemohon sebagai warga memiliki hak konstitusional yaitu hak akan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dan hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3.1. Bahwa, hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum yang adil, dan agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, tidak transparan, serta akuntabel telah terjadi sebagaimana rangkaian proses peradilan sebagai berikut: 3.1.1. Bahwa Pemohon, memiliki hak milik atas tanah seluas seluas 2080 M2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut: “SHM”) Nomor 496/Pondok Jaya, Gambar Situasi (selanjutnya disebut “GS”) Nomor 3600 tanggal 22 Juni 1991 tanah tersebut Pemohon peroleh dengan cara membeli dari Albert Tobing. Kemudian Sertipikat oleh karena terjadi pemekaran wilayah, maka SHM Nomor 496/Pondok Jaya diubah menjadi SHM Nomor 2791/Pondok Jaya. 3.1.2. Bahwa, kepemilikan Pemohon atas tanah seluas 2080 M2 (dua ribu dela-pan puluh meter persegi) sesuai SHM Nomor 2791/Pondok Jaya tersebut digugat oleh PT. Jaya Real Property Tbk semula PT. Bintaro Raya; yang kemudian terdaftar dalam Perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2008/PN.TNG. 6 Dalam gugatannya PT. Jaya Real Property Tbk. mendalilkan tanah tersebut merupakan haknya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 124/Pondok Jaya (sisa) atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk. 3.2.3. Dalam perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2008/PN.TNG tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa tanah tersebut tanah hak milik Pemohon tersebut sebagai sah hak milik PT. Jaya Real Property Tbk vide Amar Putusan butir 3; Menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum vide Amar Putusan Butir 4; dan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pemohon Nomor 279/Pondok Jaya, seluas 2080 M2 atas nama Ir. R.M. Punto Wibisono (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum vide Amar Putusan butir 6. Bukti Surat kode P-05: Putusan Perkara Perdata Nomor 257/ Pdt.G/2008/PN.TNG. Selain secara substansial Putusan Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2008/PN.TNG, quod non, salah dalam mempertimbangkan aspek hukum baik formil maupun material, ternyata putusan tersebut juga cacat redaksional, dengan mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279/ Pondok Jaya. Sebab senyatanya tidak ada Sertipikat Hak Milik Pemohon Nomor 279/Pondok Jaya. Penulisan redaksional putusan yang asal-asalnya lumrah terjadi dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Bahkan dalam perkara antara negara dengan Yayasan Supersemar, ada putusan Mahkamah Agung Kasasi yang salah mencantumkan angka kerugian negara yang seharusnya Rp 185 miliar, ditulis dalam putusan Rp 185 juta. Akibatnya putusan tersebut harus dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Bukti P-06: Berita Hukum Online. Fenomena demikian, bukan cuma memperlihatkan proses peradilan di Indonesia terlihat asal-asalan, melainkan juga 7 mencerminkan kualitas pengadilan di jajaran Mahkamah Agung masih sangat perlu diperbaiki dan dibenahi. Bak bumi dengan langit bila membandingkan dengan kualitas putusan pengadian Indonesia di bawah Mahkamah Agung dengan kualitas putusan pengadilan Singapura, Amerika, bahkan dengan kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang dari aspek redaksional nyaris tanpa typo. Sangat mungkin fenomena demikianlah yang mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, selaku Ketua Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) baru-baru ini melontarkan gagasan Hakim Indonesia tidak layak disapa dengan sebutan “Yang Mulia”. 3.2.4. Celakanya, kekeliruan atau sengaja keliru dalam memeriksa dan mengadili fakta dan typo dalam redaksi putusan aquo ternyata tidak dikoreksi dalam pemeriksaan Banding vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/ 2009/ PT. BTN. Tidak pula dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam vide Putusan Kasasi Nomor 808K/PDT/2010, dan tidak pula dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 591PK/ PDT/2012. Bukti P-07: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/ 2009 /PT.BTN. Bukti P-08: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 808K/PDT/ 2010. Bukti P-09: Putusan Peninjauan Kembali Nomor 591PK/PDT/2012. 3.2.5. Kekeliruan Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili perkara a quo tingkat pertama vide Putusan Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2008/ PN. TNG, Pengadilan Tinggi Banten vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2009/PT.BTN, Mahkamah Agung vide Putusan Kasasi Nomor 808K/PDT/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 591PK/PDT/2012 terbukti secara sah dan valid setelah muncul Putusan Perkara Pidana Nomor: 8 998/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 8 September 2014; yang mempertimbangkan bahwa alas hak untuk Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut: “HGB”) Nomor 124/Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren yang menjadi dasar kepemilikan PT. Jaya Real Property Tbk, ternyata palsu. Oleh karena terbukti, ternyata lokasi tanah yang dimaksud HGB Nomor 124/Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, milik PT. Jaya Real Property Tbk tidak tumpang tindih dengan lokasi tanah hak milik Pemohon, namun di tempat lain yang berbeda. 3.2.6. Munculnya putusan pengadilan atau pencatuman amar putusan yang asal-asalan quod non yang senyatanya telah merugikan hak konstitusional Pemohon, tentunya dapat dieliminir, manakala sidang pemeriksaan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dilangsungkan secara terbuka untuk umum dengan melibatkan para pihak berperkara. Sebab, pelibatan pihak berperkara akan memberi kesempatan untuk memberikan atau mengoreksi keterangan dan/atau bukti yang benar dan valid terkait dengan pokok perkara. 3.2.7. Proses peradilan yang asal-asalan demikian senyatanya telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga yaitu hak akan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum atau oleh tindakan kepemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Baik diskriminasi oleh norma undang-undang maupun diskriminasi yang terbit dari norma putusan pengadilan sebagai substitusi norma undang-undang yang mengikat umum. Hak konstitusional Pemohon a quo telah nyata dirugikan manakala Mahkamah Konstitusi vide Putusan No. 34/PUU-XI/2013 membolehkan 9 Peninjauan Kembali lebih dari satu kali untuk perkara pidana, seraya membatasi atau melarang mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali untuk perkara Perdata, atau Perkara Tata Usaha Negara. Sebab, secara konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak membeda-bedakan antara kepastian hukum yang adil dalam perkara pidana dengan kepastian hukum yang adil dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, adalah bertentangan dengan UUD 1945 apabila Mahkamah membuat putusan yang diskriminatif yang memperlakukan secara berbeda antara Peninjauan Kembali antara perkara perdata dengan perkara pidana. Oleh karena secara filosofis, sila ke-5 Pancasila keadilan menisbahkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 Pancasila tidak membedakan keadilan sosial bagi justiabelen dalam perkara pidana dengan justiabelen dalam perkara perdata atau tata usaha negara. 5. Setelah Pemohon menemukan novum berupa putusan pengadilan dalam Perkara Pidana No. 998/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 8 September 2014; berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional Pemohon berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (atau “PK”) terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 257/PDT.G/2008/PN.TNG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2009/PT.BTN Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 808K/PDT/2010 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 591 PK/PDT/ 2012. Namun hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali tersebut tidak dapat Pemohon wujudkan oleh karena ada norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang membatasi Permohonan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut: “PK”) hanya satu kali. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” 10 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” 6. Ipso jure, secara aktual hak konstitusional Pemohon a quo telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, sangat nyata bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi norma Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 11 Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, kemudian yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. III. Pokok Permohonan 1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara RI menganggap hak konstitusionalnya berupa: 1.1. Hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 1.2. Hak atas perlindungan harta benda miliknya agar tidak dirampas secara semena-mena melalui putusan pengadilan yang salah serta keliru oleh karena didasarkan pada bukti palsu atau redaksi putusan yang salah sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan…harta benda di bawah kekuasaannya…” dan 28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 1.3. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 2. Hak konstitusional Pemohon yang diuraikan pada butir 1 di atas, telah dirugikan oleh berlakunya: 2.1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 12 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.” 2.2. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi: (1). “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi. 2.3. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.” 2.4. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” 2.5. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” 3. Sebelum Pemohon menguraikan dalil Pokok Permohonan terhadap Norma Obyek Pengujian secara spesifik, Pemohon perlu menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi a quo berlandaskan niat dan tujuan yang lebih luas dan tulus, yaitu untuk ambil bagian dalam proses membangun lembaga pengadilan Indonesia agar menjadi pengadilan modern yang agung oleh karena dihormati serta disegani oleh rakyat khususnya justiabelen. Penghormatan rakyat terhadap pengadilan hanya akan terbit oleh karena pengadilan memang mampu memberi keadilan substantif yang sejak Indonesia merdeka menjadi kebutuhan primer negara dan rakyat. 3.1. Sebagai warga negara, Pemohon merasa sangat miris dengan munculnya sikap sinis rakyat terhadap lembaga pengadilan, sebagaimana terbukti pada rentetan kejadian menyedihkan seperti: ada rakyat melepas ular di suatu ruang pengadilan, ada hakim yang dilempar sepatu, tidak kurang pula hakim masuk bui, dst. 13 3.2. Sinisme rakyat terhadap pengadilan tentunya tidak dapat dipersalahkan, oleh karena rakyat telah letih serta lelah terhadap kinerja buruk yang penuh cela lembaga pengadilan. Buruknya kinerja pengadilan bukan cuma pada perilaku dan pelayanan aparat selaku pelaksananya, lebih esensiel dari itu, pada kualitas putusan yang karut marut yang tidak memberi keadilan dan kepastian hukum. Lanskap tindakan hakim dalam mengadili suatu perkara memang sering ironis dan paradoks sebagaimana dapat dinukilkan berikut ini: (a) Ada hakim memutus suatu perkara seenaknya dan sesuai seleranya, pada satu momen memutus suatu gugatan tidak dapat diterima, setelah itu, terhadap perkara yang sama, majelis hakim yang sama membuat putusan gugatan dikabulkan untuk semuanya. Sebagaimana terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bta terlampir, dan Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Bta. (b) Majelis hakim Banding, Kasasi, bahkan Peninjauan Kembali sering kali memutus suatu perkara hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, sering kali hanya sepanjang satu paragraf. Fakta demikian dapat dibaca pada putusan Perkara Pemohon vide Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2009/PT.BTN; Putusan Kasasi Nomor 808K/ PDT/2010, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 591PK/ PDT/2012. Putusan Pengadilan dalam Perkara Robert Sudjasmin Nomor 517/PDT/ 2015/ PT.DKI; Putusan Kasasi Nomor 430K/PDT/2017, dst. (c) Kejadian demikian memunculkan tanya, apakah hakim telah melaksanakan kewajiban agar memeriksa dan mempertimbangkan setiap bagian dari perkara? Seharusnya para hakim memiliki nurani dan empati kepada rakyat atau para pencari keadilan yang telah banting tulang bekerja membayar pajak untuk gaji para hakim yang terhormat. 4. Sinisme rakyat terhadap pengadilan sesungguhnya tidaklah dinafikan oleh Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung telah berupaya menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. 14 Namun sayangnya Cetak Biru tersebut belum kompatibel untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan agar mampu memberi keadilan substantif. Cetak Biru tersebut menitikberatkan pembenahan pada aspek administratif, sarana prasarana, tidak cukup menukik untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan sebagai mahkota hakim. 5. Sebagai pembanding, gedung pengadilan di Inggris, Amerika, atau Singapura, bahkan di Swiss-pun sejatinya tidaklah terlalu mentereng, agungnya gedung pengadilan di negara-negara tersebut oleh karena putusannya mampu menjadi pengayom yang memberi rasa keadilan yang menenangkan rakyat. Oleh karena pengadilan dianggap mampu memberikan pertimbangan hukum yang berkualitas dan komprehensif, membuka access to justice yang luas, melaksanakan persidangan dan peradilan secara terbuka, independen, dan transparan. Putusan pengadilan di Amerika tidak akan berubah, hanya oleh karena seorang menteri mengunjungi Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court). 6. Bahwa, berlakunya norma obyek pengujian: Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; telah merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan argumentasi hukum dan konstitusional sebagai berikut: 6.1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi bertugas 15 dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.” 6.2. Norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tidak menjelaskan atau merinci, bagaimana cara Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perdata atau pidana pada tingkat banding. Oleh karena itu, seharusnya norma tersebut dipahami dan dimaknai dalam dua arah, yaitu: 6.2.1. Pertama, Pengadilan Tinggi merupakan judex factie yang berkewajiban memeriksa dan mengadili fakta dalam suatu perkara secara cermat dan benar dalam rangka menemukan kebenaran yang harus ditegakkannya sesuai perintah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 6.2.2. Kedua, upaya hukum banding sebetulnya telah diatur secara cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura yang secara mutatis mutandis juga berlaku untuk daerah Indonesia lainnya. Sebagai peradilan ulangan, hakim banding harus memeriksa semua hal yang terkait dengan perkara secara independen, terbuka, dan akuntabel; bukan hanya terbatas pada memeriksa berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama, lalu memutus perkara banding di balik pintu tertutup. 6.2.3. Praktik pemeriksaan tingkat banding di balik pintu tertutup yang dipratikkan oleh Pengadilan Tinggi dewasa ini adalah inkonsti- tusional, sebab (a) telah menciptakan dark area (ruang gelap) yang dengan gampang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menciderai keadilan; (b) tidak mendorong hakim pengadilan tinggi untuk memeriksa suatu perkara banding secara sungguh-sungguh padahal sumber daya manusia hakim tinggi saat ini mengalami inflasi; (c) tidak memfungsikan kedudukan pengadilan tinggi untuk menciptakan putusan banding atau putusan tingkat pertama yang berkualitas dan berkeadilan. 16 6.2.4. Praktik pemeriksaan banding di balik pintu tertutup yang dilakukan Pengadilan Tinggi sangat merugikan hak konstitusional para pencari keadilan, in casu Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan ada kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama, seperti penyebutan Sertipikat Hak Milik yang salah dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2008/PN.TNG, akibatnya kekeliruan tersebut berlanjut; yang akhirnya tidak memberi kepastian hukum yang adil. 6.2.5. Meskipun tidak tegas, original intent Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan memang menghendaki pemeriksaan banding dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, hal demikian dapat dipahami dalam: • Norma Pasal 11 ayat (3) yang memberi hak kepada para pihak untuk menyampaikan bukti pada tingkat banding. Penyampaian bukti pada tingkat banding dapat berupa bukti surat, saksi, maupun saksi ahli. Dengan demikian, pemeriksaan tingkat banding memang harus diselenggarakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para pihak berperkara. • Norma Pasal 15 ayat (1) yang memberi wewenang kepada Majelis Hakim Banding untuk mendengar sendiri para pihak berperkara. 6.2.6. Sebetulnya, Mahkamah Agung sendiri memang memerintahkan agar pemeriksaan tingkat banding dilakukan secara terbuka, sebagaimana Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974 tegas memerintahkan Pengadilan Negara dan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum. 6.2.7. Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh justiabelen sesungguhnya bukan hal tabu bagi Pengadilan Tinggi. Sebab, Pengadilan Tinggi telah melaksanakannya dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Bupati/Walikota 17 di bawah rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6.2.8. Ipso jure, pemeriksaan perkara tingkat banding harus diselenggaran Pengadilan Tinggi dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para justiabelen. 6.2.9. Oleh karena itu, secara konstitusional norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.” Haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 6.2.10. Pemaknaan demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 85/PUU- XVI/2018. 7. Dengan merujuk argumentasi yang telah diuraikan di atas, secara konstitusional sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi atau Peninjauan Kembali harus pula dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. 8. Ipso jure, secara konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 berbunyi: (1) “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi. Harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi dilakukan 18 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 9. Makna konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 demikian sesungguhnya telah termaktub secara inheren dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu sendiri. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) memang telah memberi wewenang memeriksa dan memutus Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi. Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku judex factie merupakan mandat, bukan delegasi. Yang menurut teori sumber wewenang, tanggung jawab hukum pemeriksaan kasasi tetap melekat pada Mahkamah Agung. Apalagi senyatanya dalam pemeriksaan kasasi vide Pasal 30 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya sebagai judex juris, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai judex factie. Makna konstitusional bahwa pemeriksaan kasasi harus dilakukan dengan dihadiri oleh justiabelen dalam sidang terbuka untuk umum, sesungguhnya sudah dijelaskan pula oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: “(2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.” Pasal 50 ayat (2) tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan kasasi, Mahkamah Agung menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, yang makna hukumnya, Mahkamah Agung harus mendengar langsung argumentasi para pihak berperkara berdasarkan asas audi et alteram partem. 10. Bahwa, Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir” harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan Peninjauan Kembali dilakukan 19 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 11. Secara konstitusional vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 proses persidangan Peninjauan Kembali sangat urgen dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh karena Peninjauan Kembali memeriksa novum atau bukti baru yang validitasnya akan makin teruji bila diverifikasi oleh para pihak dan publik. 12. Bahwa, dalam memeriksa novum, Mahkamah Agung melaksanakan wewenang dan fungsinya sebagai judex factie yang mengemban kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa novum tersebut memang benar dan valid. Untuk menjamin suatu novum benar dan valid, apalagi novum yang berbentuk data elektronik yang berbasis teknologi informasi; Mahkamah Agung perlu mendengar sendiri secara cermat keterangan saksi dan ahli yang kompeten. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menggelar sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan dihadiri para pihak berperkara dalam sidang terbuka untuk umum. 13. Praktik Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang tertutup untuk pemeriksaan tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sesungguhnya a-historis serta pengingkaran terhadap sejarah persidangan di Mahkamah Agung. Sebab, pada awal kemerdekaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang pemeriksaan Kasasi dengan dihadiri oleh pencari keadilan sebagaimana temuan Sebastian Pompe. Menurut Pompe, sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak periode kepemimpinan Oemar Senoadji sampai sekarang. 14. Selain itu, penyelenggaraan sidang tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali secara tertutup merupakan ironi. Sebab, Mahkamah Agung sendiri vide Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974 tegas memerintahkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum. 15. Terkait dengan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang harus digelar dengan dihadiri justiabelen dan dalam sidang terbuka untuk umum, ada beberapa peristiwa yang perlu Pemohon nukilkan: 15.1. Ada seorang Hakim Agung (sekarang sudah mantan) tidak tahu kalau dirinya yang memeriksa, mengadili, serta memutus suatu 20 perkara. Dengan gamblang dia menjelaskan bahwa pertimbangan hukum suatu putusan salah. Namun seketika dia terhenyak ketika diberi tahu bahwa putusan tersebut adalah putusan dia sendiri. Pertanyaannya, siapa yang memutus perkara tersebut? 15.2. Secara umum publik menilai Hakim Agung (sekarang mantan) Artidjo Alkostar adalah seorang Hakim Agung yang fenomenal dan berintegritas. Integritas Artidjo Alkostar tidaklah layak dipertanyakan lagi. Namun publik tidak banyak tahu kalau dalam beberapa putusannya, Artidjo Alkostar salah merujuk undang-undang sebagai dasar putusan. Kejadian demikian tentu tidak akan terjadi bila pemeriksaan kasasi maupun Peninjauan Kembali dilakukan dalam persidangan terbuka yang dihadiri para pihak. Agar peristiwa yang dialami Artidjo Alkostar memperkaya upaya perbaikan pengadilan, kelak kami mohon Mahkamah untuk menghadirkan beliau sebagai saksi dalam perkara a quo. 15.3. Kuasa Pemohon sempat berkali-bali menyurati Mahkamah Agung agar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 217/PK/Pid.Sus/ 2015, dikirim ke Pengadilan Negeri Palembang sebagai pengaju agar dapat dieksekusi. Putusan PK tersebut hampir setahun sejak diputus tidak selesai diminutasi oleh Mahkamah Agung dengan berbagai alasan. 15.4. Praktik persidangan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dibalik pintu tertutup oleh Mahkamah Agung telah menciptakan ruang gelap (dark area) yang sering kali dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan kejahatan. Seperti, beberapa kali muncul kasus pemalsuan terhadap Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali. Atau menyebabkan terpidana yang diputus bebas terampas kebebasannya oleh karena Mahkamah Agung terlambat memberikan putusan kepada pengadilan negeri pengaju. 16. Bahwa, berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” dan Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 21 “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”; telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945. 17. Oleh karena berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam Perkara Perdata secara diskriminatif. Sebab, norma tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali hanya satu kali, sementara vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pihak terpidana dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari sekali. 18. Hak konstitusional terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam dipertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, yang lengkapnya berbunyi: [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertim- bangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945? [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 22 Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, “bak pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia; 2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]; 3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law; 4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan 23 syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan; Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP; … [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang 24 sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. b. dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang- wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin 25 pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; 19. Substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU- XI/2013 dalam rangka menguji konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dalam Perkara Pidana, secara konstitusional mutatis mutandis berlaku terhadap norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata hanya sekali. 19.1. Oleh karena, jaminan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak membedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata. 19.2. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution tidaklah patut membuat putusan atau perlakuan diskriminatif dengan cara membeda-bedakan perkara pidana dengan perkara perdata. Selain itu, Mahkamah pun mengemban kewajiban konstitusional untuk melakukan harmonisasi terhadap norma-norma putusannya agar tercipta kepastian hukum yang adil. 26 20. Ipso jure, norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai terhadap “…terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.” IV. Petitum Berdasarkan dalil Permohonan di atas, dengan rendah hati Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, sesuai konstitusi dan hukum, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya antara lain berbunyi: 1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 3. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: (1). “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan Kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 27 4. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan Peninjauan Kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” 5. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.” 6. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “…terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.” 7. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671132912650004; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 28 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2008/PN.TNG; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Hukum Online; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2009/PT.BTN; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 808K/PDT/2010; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 591PK/PDT/2012. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Norma Obyek Pengujian: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009, tanggal 12 Juni 2009; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pendapat Hukum Dr. Mudzakir, S.H., M.H., terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 998/Pid.B/2014 PN.TNG. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 29 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selanjutnya disebut UU Peradilan Umum), Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 30 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 31 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.” Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung: “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat- surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi”. Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.” Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” 32 2. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional, yaitu hak akan kepastian hukum yang adil (sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum yang adil, dan agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, tidak transparan, serta akuntabel telah terjadi sebagaimana rangkaian proses peradilan, antara lain, Pemohon memiliki hak milik atas tanah seluas seluas 2080 M2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600, tanggal 22 Juni 1991. Tanah tersebut Pemohon peroleh dengan cara membeli dari Albert Tobing. Oleh karena terjadi pemekaran wilayah maka SHM Nomor 496/Pondok Jaya diubah menjadi SHM Nomor 2791/Pondok Jaya; 4. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum atau oleh tindakan kepemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, baik diskriminasi oleh norma undang-undang maupun diskriminasi yang terbit dari norma putusan pengadilan sebagai substitusi norma undang-undang yang mengikat umum; 5. Bahwa berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan Pasal-pasal lain yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), dan 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma, 33 khususnya Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband), bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman telah dianggap merugikan Pemohon, baik aktual maupun potensial. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 baik secara aktual maupun setidak-tidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum tidak menjelaskan atau merinci, bagaimana cara Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perdata atau pidana pada tingkat banding. Oleh karena itu, menurut Pemohon, seharusnya norma tersebut dipahami dan dimaknai dalam dua arah; 2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan, “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali 34 pada tingkat pertama dan terakhir” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan peninjauan kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”, karena secara konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) proses persidangan peninjauan kembali sangat urgen dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh karena peninjauan kembali memeriksa novum atau bukti baru yang validitasnya akan makin teruji bila diverifikasi oleh para pihak dan publik; 3. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” dan Pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon berlakunya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam perkara perdata secara diskriminatif. Sebab, norma tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya satu kali, sementara menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pihak terpidana dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari sekali; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: a. Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, yang berbunyi: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” b. Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung, yang berbunyi: (1). “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan 35 hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” c. Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Proses pemeriksaan dalam persidangan peninjauan kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.” d. Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, yang berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.” e. Pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “…terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK; 36 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, apabila dicermati secara esensial mempersoalkan dua hal pokok, yaitu: Pertama, bahwa terkait inkonstitusionalitas proses pemeriksaan dalam persidangan “banding”, “kasasi”, dan “peninjauan kembali” yang tidak dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Kedua, bahwa terkait inkonstitusionalitas dalam perkara perdata tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum. [3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa UUD 1945 menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut, antara lain menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 37 sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam UUD 1945 juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai puncak peradilan di lingkungan MA, MA merupakan peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan, yaitu mulai dari peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, sebagai pengadilan judex factie, sampai dengan kasasi kepada MA sebagai peradilan judex juris. Bahwa makna judex factie adalah majelis hakim memeriksa fakta, sedangkan judex juris adalah majelis hakim memeriksa penerapan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. Sistem peradilan di lingkungan MA terdiri atas peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding adalah judex factie yang memiliki kewenangan, yaitu memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara serta menentukan fakta-fakta dari suatu perkara tersebut, sedangkan peradilan tingkat kasasi, MA sebagai judex juris hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Peradilan tingkat pertama adalah peradilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan peradilan tingkat banding adalah peradilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diputus peradilan tingkat pertama. Peradilan tingkat banding di samping memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada juga memeriksa aspek hukumnya. Sementara itu, peradilan tingkat kasasi, MA tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Dalam hal ini, judex juris hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah diterapkan judex factie. Upaya hukum kasasi merupakan hak bukan kewajiban dan pengajuan permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama pengajuan permohonan kasasi, antara lain sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum peradilan di tingkat bawah. [3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikankan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, sebagai berikut: 38 [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan proses pemeriksaan dalam persidangan “banding”, “kasasi”, dan “peninjauan kembali” yang tidak dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, peradilan tingkat banding merupakan judex factie yang berkewajiban memeriksa dan mengadili fakta dalam suatu perkara secara cermat dan benar dalam rangka menemukan kebenaran yang harus ditegakkan sesuai dengan perintah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Demikian halnya proses persidangan dalam perkara kasasi dan peninjauan kembali sangat urgen dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Terlebih dalam perkara peninjauan kembali, memeriksa bukti baru (novum) yang validitasnya akan semakin teruji bila diverifikasi oleh para pihak dan publik. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, MA merupakan peradilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai peradilan tingkat terakhir semua lingkungan peradilan di MA, MA memeriksa dan mengadili penerapan hukum (judex juris) yang berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat pertama sebagai judex factie harus dimaknai bahwa majelis hakim memeriksa fakta, begitu juga dengan peradilan tingkat banding di mana majelis hakim hanya memeriksa fakta dan aspek hukumnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. MA dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali dalam proses mengambil putusan tetap mendasarkan pada fakta dan hukum sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Secara substansial dengan kewenangan MA sebagaimana diatur dalam undang- undang diharapkan akan tercipta adanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hukum, karena seharusnya dalam setiap putusan pengadilan sudah terkandung tentang adanya asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam 39 masyarakat. MA sebagai puncak peradilan mempunyai fungsi mengadili dengan memeriksa hukum (judex juris) menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa MA dan peradilan di bawahnya dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, hal yang sangat fundamental penting dipertimbangkan adalah esensi adanya sistem peradilan Indonesia yang dilakukan secara berjenjang. Tujuan dari sistem tersebut dimaksudkan agar ada koreksi atas putusan peradilan pada tingkat di bawah oleh peradilan yang ada di atasnya. Di samping alasan tersebut, ada argumen yang kuat dengan diterapkannya peradilan yang bertingkat di Indonesia yaitu, untuk mengantisipasi kekurangan dan kekhilafan hakim sebagai manusia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kekurangan dan kekhilafan yang dimaksud di sini adalah kekurangan atau ketidakcermatan, ketidakbenaran, serta ketidakadilan yang mungkin saja terdapat dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan manusia tidak ada yang sempurna, termasuk hakim itu sendiri. Oleh karenanya dengan diterapkannya peradilan yang bertingkat ini, apabila warga negara sebagai pencari keadilan (justiciabelen) merasa bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang dirasakan, tidak adil maka pencari keadilan masih mempunyai kesempatan untuk mencari dan memperjuangkan di dalam mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dengan melakukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi/di atasnya. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga jenis tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA. Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat dua jenis kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara, yakni kewenangan mengadili perkara berdasarkan fakta persidangan (judex factie), yaitu kewenangan yang dimilki oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dan kewenangan mengadili berdasarkan hukum (judex juris), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh 40 MA. Adapun secara terminologi yang dimaksudkan dengan peradilan yang mengadili berdasarkan fakta hukum (judex factie) adalah kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding untuk memeriksa para pihak dengan menggali fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sementara itu kewenangan mengadili berdasarkan hukum (judex juris) adalah kewenangan peradilan (MA) yang berkaitan perkara kasasi dengan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dari putusan peradilan tingkat pertama (PN) dan tingkat banding (PT). Dengan demikian menjadi kehilangan relevansi dan esensi, apabila Pemohon menghendaki persidangan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus atau setidak-tidaknya dilakukan dengan cara memanggil para pihak dengan mengulang kembali menggali fakta-fakta hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Di samping praktik tersebut akan mengingkari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun demikian, meskipun kewenangan hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali dibatasi untuk menilai berkaitan dengan penerapan hukum dan hanya mendasarkan surat-surat semata, namun dalam hal-hal tertentu jika hakim kasasi memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang sedang ditangani, maka hakim kasasi dapat mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan kepada peradilan tingkat banding atau peradilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan pada persidangan dengan mendengar para pihak atau para saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum (vide Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas, pilihan undang-undang dengan tetap melekatkan kewenangan hakim kasasi untuk mengadili perkara yang diajukan dengan mendasarkan pemeriksaan pada surat-surat dan hanya dalam keadaan yang eksepsional saja dan karena keperluan yang urgen menghendaki maka dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi ataupun memerintahkan peradilan tingkat pertama atau peradilan tingkat banding untuk itu. Namun seandainyapun hakim kasasi mendengar sendiri para pihak dan saksi-saksi, hal tersebut terbatas dalam perspektif untuk menambah keyakinan hakim kasasi terhadap penilaian hasil pemeriksaan surat-surat (berkas) sebagai hakim yang mengadili penerapan hukum 41 (judex juris). Hal demikian bukan berarti menggeser kewenangan MA menjalankan fungsi sebagai hakim yang menilai fakta persidangan (judex factie). Bahwa sebagai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang menghendaki dalam mengadili perkara peninjauan kembali, MA juga harus melaksanakan sidang dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pemeriksaan perkara peninjauan kembali yang kewenangannya dimiliki oleh MA, meskipun sifat dari tingkatannya adalah sebagai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, namun hal ini bukan berarti MA melaksanakan fungsi sebagai peradilan yang memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana halnya dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding (judex factie), namun tetap saja MA menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai peradilan yang memeriksa penerapan hukum. Sebab, dalam memeriksa perkara peninjauan kembali MA memeriksa perkara yang bersifat lanjutan, yaitu perkara yang berasal dari peradilan di semua tingkatan sekalipun telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian selain memeriksa alasan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (novum) atau alasan lainnya, pemeriksaan yang dilakukan hakim peninjauan kembali hanya terbatas memeriksa surat saja, yaitu berkas perkara, khususnya memori dan kontra memori peninjauan kembali. Sedangkan dalam hal memeriksa perkara peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (novum), maka bukti baru yang dibenarkan hanya terbatas pada surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (vide Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung) dan terhadap penemuan surat-surat bukti tersebut setelah diserahkan oleh pemohon peninjauan kembali kepada peradilan tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut. Dan selanjutnya oleh peradilan tingkat pertama yang menerima permohonan peninjauan kembali tersebut dilakukan penyumpahan terhadap pihak yang menemukan bukti baru tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, untuk selanjutnya berkas permohonan peninjauan kembali a quo diserahkan kepada MA untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang menghendaki agar persidangan perkara peninjauan kembali di MA dengan dihadiri para pihak dalam persidangan yang 42 terbuka untuk umum. Terlebih Mahkamah tidak dapat menerima alasan Pemohon yang berpendapat pemeriksaan perkara peninjauan kembali dapat menghasilkan validitas di dalam memeriksa bukti baru (novum) apabila diverifikasi oleh para pihak dan publik. Sementara kewajiban hadir di persidangan perkara peninjauan kembali selain berdampak adanya beban biaya yang sangat berat bagi pencari keadilan yang harus hadir di MA, juga akan berdampak semakin menumpuknya jumlah perkara dan terhambatnya penyelesaian perkara di MA. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan, pemeriksaan persidangan perkara pada peradilan tingkat banding untuk dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Mahkamah berpendapat, bahwa keinginan Pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut, sebenarnya telah terakomodir dalam norma undang-undang yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding, maupun praktik yang telah dilakukan di Indonesia selama ini. Sebagaimana diuraikan dan dibenarkan Pemohon dalam permohonannya, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan Madura dan secara mutatis mutandis berlaku untuk daerah Indonesia lainnya, di mana norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi dengan menegaskan bahwa, “Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.” Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara banding esensi mendasar adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama dengan memeriksa fakta-fakta dan aspek hukumnya. Dengan demikian oleh karena pada dasarnya hanya melakukan pemeriksaan ulang maka sepanjang pemeriksaan fakta-fakta dan aspek hukumnya dengan memeriksa surat-surat dipandang telah cukup untuk diambil putusan, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Namun demikian apabila keperluan demi keadilan, undang-undang telah memberikan instrumen dengan memberikan pilihan kepada hakim tingkat banding untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dengan mendengar para pihak dan saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 43 Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas, tanpa mewajibkan pada pemeriksaan peradilan tingkat banding dengan menghadirkan para pihak dan saksi-saksi jika telah dipandang cukup oleh hakim banding yang bersangkutan dan telah dapat memutus perkara secara adil maka tidak ada urgensi untuk mengakomodir dalil Pemohon yang berkaitan dengan mewajibkan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Terlebih hal tersebut justru akan mengingkari asas peradilan, cepat dan biaya ringan, sebagaimana juga yang diinginkan Pemohon berkaitan dengan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum serta Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13.2] Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan dalam perkara perdata tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum. Menurut Pemohon norma a quo telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam perkara perdata secara diskriminatif. Sebab, norma Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya satu kali, sementara dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari sekali. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah berulang kali memberikan penegasan melalui pertimbangan hukum terkait dengan norma peninjauan kembali dalam perkara perdata dalam beberapa putusan, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Juli 2017; “Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas litis finiri oportet (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi 44 para pencari keadilan (justice seeker). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari novum baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan a quo menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional”. (vide Paragraf [3.12]). Selain putusan di atas, juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU- XV/2017, tanggal 20 September 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVI/2018, tanggal 30 Oktober 2018; Bahwa meskipun pada permohonan a quo Pemohon memberikan penekanan alasan yang berbeda, yaitu manakala ditemukan bukti baru (novum), agar dapat dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Terhadap alasan yang berbeda tersebut, menurut Mahkamah bukti baru yang dimaksudkan Pemohon dapat saja ditemukan secara berulang artinya tidak hanya satu kali pemohon peninjauan kembali berdalih menemukan bukti baru tersebut. Oleh karena itu seandainya akan dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu kali dengan alasan ditemukannya bukti baru maka sangat dimungkinkan akan terjadi pemohon peninjauan kembali berusaha untuk mengajukan alasan peninjauan kembali secara berulang-ulang. Hal demikianlah sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran Mahkamah sebagaimana dituangkan dalam putusan- putusan di atas, bahwa peninjauan kembali lebih dari satu kali akan menjauhkan dari asas keadilan dan kepastian hukum. Terlebih lagi terhadap permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru (novum) batas waktunya berbeda dengan alasan-alasan lainnya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, yaitu lebih lama karena kadaluwarsanya 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak ditemukannya 45 bukti baru (novum) tersebut, bukan sejak putusan perkara yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan patut. (vide Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara perdata, Mahkamah berpendapat belum terdapat alasan yang dapat menggeser pendirian Mahkamah, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat dilakukan lebih dari satu kali dan justru melalui putusan ini Mahkamah menegaskan kembali, masalah konstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman berkaitan dengan peninjauan kembali dalam perkara perdata dianggap selesai dan tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut- larut. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 46 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 47 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto