71/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 71/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Pekerjaan : Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3 Sebagai-----------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Dora Nina Lumban Gaol Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Kompleks BTN Rindam, RT. 018 RW. 006, Bahkapul, Siantar Sitalasari Sebagai----------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Leon Maulana Mirza Pasha Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Jalan GN. Bromo, RT. 002 RW. 001, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Aisyah Sharifa Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : BSD Blok B Nomor 4/35 Sekt. XII, RT. 001 RW. 006, Rawamekar Jaya, Serpong Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon IV; 2 5. Nama : Marco Hardianto Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Jalan Muara Takus Nomor 22, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan Sebagai----------------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Nurfuady Bakir Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Jalan Kemakmuran LR. 1 Nomor 3, Sidodadi, Wonomulyo Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Agam Gumelar Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : TM. Cimanggu Jalan Gurame Nomor 10, RT. 003 RW. 005, Kedungwaringin, Tanah Sereal Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Satria Adhitama Sukma Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alamat : Jalan Veteran, Citengkor, RT. 018 RW. 006, Cisaat Sebagai-------------------------------------------------------------Pemohon VIII; Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon; Membaca kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 November 2019 dengan Nomor 71/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar…” 2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945; 4. Para Pemohon mengujikan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5 5. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 6. Pemohon I adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta (Bukti P-4). Sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta, Pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon ini menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui undang-undang dalam perkara a quo. 7. Sebagai tenaga ahli anggota DPRD, dalam kesehariannya Pemohon I berhubungan erat dengan kegiatan penganggaran yang bersumber dari keuangan negara dimana iklimnya lekat sekali dengan korupsi. Oleh karena itu, Pemohon I berada di dalam lingkungan yang mana merupakan salah satu objek pengawasan KPK sehingga Pemohon I juga merupakan salah satu objek pengawasan KPK. 8. Dengan berlakunya Undang-Undang KPK yang baru, banyak sekali prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya ataupun membuat KPK tidak berhati-hati, seperti misalnya kewenangan Dewan Pengawas yang dapat melakukan tindakan pro yustisia, pengaturan penyadapan yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri yang tersinkron dan jelas sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (vide Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010), adanya kewenangan SP3 padahal “...jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan” (vide. halaman 104 Putusan MK Nomor 06/PUU-I/2003), Oleh karena itu Undang-Undang KPK yang baru banyak sekali membuat prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya ataupun membuat KPK tidak berhati-hati. Sebagai objek pengawasan KPK, hak-hak Pemohon terlanggar dan Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. 6 9. Pemohon I juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum yang selalu menyuarakan pentingnya kesadaran bertatanegara dan perilaku melawan korupsi (bit.do/seminarzico) dan kesadaran berkonstitusi (bit.do/FotoZ2) di mana Pemohon I berusaha meyakinkan para pendengar untuk mencintai bangsa dan negara (bit.do/FotoZ3) melalui perilaku antikorupsi (bit.do/FotoZ4). Pemohon I juga dalam kesempatan tersebut kerap kali mensosialisasikan bahwa korupsi adalah musuh bersama setiap individu dalam masyarakat sesuai pandangan yang konstitusional dari Mahkamah Konstitusi bahwa “...korupsi adalah “wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat” (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)..." (vide Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK Nomor 4/PUU-XVII/2019) di mana “…praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa…” (vide Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015) sehingga “…Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia.” (vide halaman 287 Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). 10. Pemohon I sendiri adalah individu yang bukan hanya mematuhi hukum saja, namun selama ini juga aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong perilaku antikorupsi, di antaranya pernah menjadi narasumber dalam film terkait “konstitusi dan warga negara” untuk warganegara.org juga menjadi figur dalam publikasi warganegara.org (bit.do/FotoZ1), yakni sebuah platform bagi anak muda untuk menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia melalui banyak hal termasuk di dalamnya adalah dengan memiliki kesadaran berkonstitusi dan perilaku antikorupsi; 11. Namun demikian, dalam setiap kegiatan tersebut, hambatan terbesar Pemohon I adalah ketika pemohon berusaha menjelaskan kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi kepada orang-orang awam yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia. 7 Ketika Pemohon I menyampaikan kepada orang-orang ini akan pentingnya perilaku antikorupsi, mereka menyatakan kekecewaan mereka terhadap sistem hukum Indonesia dengan mempertanyakan bagaimana bisa terjadi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di mana Undang-Undang KPK yang baru banyak sekali melemahkan KPK, di antaranya dibentuknya dewan pengawas, tidak adanya KPK di daerah, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat, serta KPK tidak ditegaskan berwenang menangani TPPU padahal sudah dipandang konstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (vide Paragraf [3.19], halaman 205 Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014); 12. Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon I sangat sulit menjelaskan kendala yang terjadi pada Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang KPK yang baru ini adalah dalam “Politik Hukum” pada pembentuk undang-undang, sehingga akhirnya mereka yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa Pemohon yakinkan akan pentingnya kesadaran berkonstitusi dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Akibatnya, banyak usaha Pemohon I untuk menyadarkan pentingnya kesadaran berkonstitusi dan perilaku antikorupsi kepada warga negara menjadi kandas; 13. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-5) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 6). Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon II, karena Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai Fakultas Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Negeri telah berdiri sejak 1989, memiliki banyak mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah serta mengabdi untuk membangun dan memajukan negeri di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas akan mempersulit KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, pasal-pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 8 hadapan hukum. Masyarakat perlu diberi kontribusi berupa aktivitas konkret yang mana hal tersebut perlu didukung oleh para agen perubahan (agent of change), terutama mahasiswa yang merupakan kalangan civitas akademika. Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. sebagaimana diketahui, Tri Dharma Perguruan meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK untuk bergandengan tangan dengan berbagai unsur masyarakat madani untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi termasuk mengajukan judicial review undang-undang yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam berbagai bentuk dan langkah yang konstitusional salah satunya adalah hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam berbangsa dan bernegara terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Kebijakan penguasa sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa tidak memberikan dampak positif dan semakin memperburuk kondisi masyarakat khususnya dalam hal ini melawan korupsi yang merupakan extraordinary crime. 14. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-7) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 8). Sebagai mahasiswa, Pemohon III memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa hukum. Pemohon III juga aktif dalam mengikuti isu-isu hukum yang sedang berkembang di Indonesia, hal dibuktikan Pemohon III ikut serta dalam berbagai Seminar dan perlombaan, di antaranya adalah Seminar Nasional “Pendekatan Konstitusional dan Perspektif Hak Asasi Manusia” yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi di Bandar Lampung pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Sebagai delegasi dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi VI Tahun 2019 dan beberapa perlombaan debat hukum lainnya yang mengangkat isu Tata Negara, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Supremasi 9 Hukum dan Permasalahan Korupsi di Indonesia. Pemohon III berpandangan bahwa penegakan hukum harus dan wajib tidak pandang bulu dan tidak boleh dihalang-halangi oleh kepentingan perorangan, golongan, kepentingan politik, dan kepentingan lainnya. Pemohon III memiliki sifat tegas dalam hal pemberantasan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dan selalu mendukung penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Yang mana setiap warga negara berhak dan wajib dalam memberikan masukan. Pemohon III juga berpandangan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 17 september 2019 yang salah satu pasal yang diketok adalah Pasal 37B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, merupakan UU yang melemahkan KPK dikarenakan pelemahan terhadap kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pro justicia seperti itu, yang semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. Pemohon III merasa tidak adanya asas keterbukaan di pengesahan UU KPK ini. Bahkan tidak melibatkan lembaga yang terkait yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai subjek yang terkait. Pemohon III berpendapat, seyogyanya diperlukan suatu penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, namun Undang-Undang a quo memberikan pelemahan terhadap peran KPK, terhadap muatan materiil pembentukan Undang-Undang a quo. Hal ini bisa dilihat, dalam proses pembahasan UU No. 19 Tahun 2019 yang tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Permasalahan yang timbul adalah UU a quo mempersulit upaya pemberantasan korupsi dan mengancam independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Seyogyanya DPR-RI, Presiden, dan institusi terkait wajib mengikutkan sertakan masyarakat Indonesia dan memperhatikan aspek sosial yang ada pada 10 masyarakat guna kemajuan bangsa dan negara. Karena dengan disahkannya UU a quo, ini merupakan suatu bentuk kemunduran dari negara demokrasi dan perlindungan hukum bagi Pemohon III yang menjunjung tinggi keadilan sosial di masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila pada sila ke-5. Pemohon III juga berpendapat berpendapat muatan revisi tersebut menggerogoti independensi KPK sehingga menghambat tugas- tugasnya yang dapat mengancam masa depan perjuangan pemberantasan korupsi. 15. Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-9) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 10). Pemohon IV merupakan mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sedang magang di kantor hukum. pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon IV ini menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang dalam perkara a quo. Pelemahan pemberantasan terhadap korupsi tentu menghambat keseharian Pemohon baik sebagai mahasiswa hukum maupun di tempat kerja. dengan demikian, Undang-Undang dalam perkara a quo, telah menciptakan perlindungan hukum yang tidak adil bagi Pemohon IV dan hal ini telah melanggar hak konstitusi Pemohon IV untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. 16. Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-11) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 12). Sebagai mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, Pemohon V mengkhawatirkan bahwa pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat 1 akan menggerus upaya pemberantasan korupsi yang sudah diupayakan sejak dulu serta membawa dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi pemohon, dimana Perguruan Tinggi merupakan salah satu penerima dana pendidikan yang memiliki rasio minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat (1) jelaslah akan mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon dalam upayanya untuk menuntut ilmu. 11 17. Pemohon VI adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-13) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 14). Pemohon VI mengetahui bahwa terbebasnya Indonesia dari praktik- praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan amanat dari Reformasi sebagaimana ternyata dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998. Pemohon VI berpandangan bahwa Undang-Undang yang menjadi objek perkara a quo telah mencederai amanat Reformasi tersebut dengan diaturnya hal-hal yang mengganggu independensi dan kinerja KPK, seperti salah satunya pembentukan Dewan Pengawas yang kewenangannya masuk dalam teknis penanganan perkara. Selain itu, pembentukan Undang-Undang a quo juga tidak sesuai secara formal dengan ketentuan pembentukan perundang- undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga, Pemohon VI berpandangan bahwa berlakunya Undang-Undang yang menjadi objek perkara a quo hanya akan menodai dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Pemohon VII adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-15) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P- 16). Sebagai Warga Negara Indonesia, terlebih lagi sebagai Mahasiswa, Pemohon VII memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa hukum. Pemohon VII berpandangan bahwa korupsi yang sering kali muncul sebagai masalah yang paling serius menerpa tanah pertiwi kita ini. Beranjak dari ilmu yang didapat saat menimba ilmu di perkuliahan terkait korupsi. Yang mana korupsi di sini merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara, yang mempengaruhi pada aspek kehidupan ekonomi, politik, ketahanan, sosial-budaya, dan agama. Korupsi disini digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan extra ordinary crime yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat karena ada unsur merugikan orang banyak dan dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan (abuse of power). Untuk memerangi Korupsi yang ada di bumi pertiwi maka lahirlah lembaga yang diinginkan oleh rakyat yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK di sini adalah lembaga yang 12 notabenenya hadir untuk melawan dan memberantas korupsi yang berasal dari rumpun Trias Politica, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang mewajibkan KPK harus duduk di luar tataran kekuasaan tersebut agar nantinya tidak adanya intervensi atau pengekangan padanya. Jadi, independensi harus melekat pada marwah KPK. Akan tetapi, Undang- Undang dalam perkara a quo dalam muatan pasalnya terdapat banyak pasal yang mereduksi kewenangan dari KPK. Pun materi muatan yang termaktub dalam Undang-Undang a quo yang nampak adanya pelemahan. Baik itu yang merubah status KPK dari lembaga independen menjadi tidak, kemudian dari adanya dewan pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari ketua KPK, kemudian munculnya kebijakan SP3 dalam penanganan kasus tanpa urgensi yang tepat. Terlebih lagi, Pemohon-VII sebagai WNI yang berdomisili di Bogor merasa bahwa tidak adanya perpanjangan tangan KPK di daerah administrasi Kota Bogor. Dari situ telah menciptakan kemunduran hukum indonesia yang mana dapat berpeluang terjadinya praktik Korupsi di indonesia. Hal tersebut melanggar daripada hak konstitusi dari Pemohon VII yang diatur dalam konstitusi yaitu tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan dari pada efek yang ditimbulkan dari korupsi disini, korupsi bisa menghambat warga negara untuk memajukan diri karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari fasilitas yang dibangun oleh negara dari uang APBN malah harus hilang karena dikorupsi oleh para elit politik dan saat mau diusut harus terkendala pada Undang-Undang a quo. 19. Pemohon VIII adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-17) yang juga merupakan mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-18). Sebagai mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pemohon VIII merasa penting untuk turut memastikan agar kebermanfaatan sebagai salah satu tujuan dari adanya hukum yang pemohon pelajari dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini pemohon merasa bahwa adanya undang-undang ini justru menjauhkan dari adanya kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud adalah dengan semakin terhilangkannya korupsi di negeri ini. Namun kenyataannya, dengan berbagai limitasi yang diberikan justru akan semakin membuat kebermanfaatan itu 13 hilang. Sehingga Pemohon VIII merasa perlu untuk terlibat salah satunya dalam mengajukan permohonan a quo. 20. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN Alasan-alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah: A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi; B. Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil; C. Kewenangan SP3 bagi KPK menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi; D. Tidak adaya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi; E. KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi; F. Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain. Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas: A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi 1. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena absolute power corrupts absolutely (bit.do/dewaskatajokowi); 2. Rasionalisasi berpikir Pembentuk Undang-Undang yang demikian justru patut dipertanyakan konstitusionalitasnya oleh karena keberadaan Dewan Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang perkara a quo justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK; 14 3. Ketentuan mengenai tugas, kapasitas, dan komposisi Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang dalam perkara a quo, yang mana Dewan Pengawas menjadi entitas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimana Dewan pengawas terdiri lima anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden melalui seleksi yang dilakukan pansel. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan KPK. Presiden tak perlu mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas untuk dipilih DPR, tetapi hanya sebatas konsultasi; 4. Kewenangan Dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal ini di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan Dewan Pengawas bukanlah aparatur penegak hukum; 5. Hakikat Dewan Pengawas dengan kewenangan yang demikian, akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada presiden. Presiden adalah satu-satunya pihak utama dalam menentukan anggota Dewan Pengawas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pengawas akan memiliki keterikatan dengan presiden. Padahal, “...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun...” (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017); 6. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas pada Undang-Undang dalam perkara a quo juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, conflict of interest, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas. Tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu dengan tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Hakikat Dewan Pengawas yang demikian telah nyata-nyata melampaui batas 15 pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK; 7. Pada prinsipnya, pengaturan penyadapan harus didasarkan pada suatu rasionalisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam perkara a quo, sama sekali tidak terdapat suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar sebagaimana dijabarkan dalam angka 5 dan angka 6 di atas yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi’ 8. Mahkamah telah menyatakan bahwa, “... KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan... kesemua kewenangan tersebut... menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial... untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK...” (vide Paragraf [3.12.2], halaman 31-32 Putusan MK No. 49/PUU-XI/2013). Jelaslah bahwa KPK dalam melaksanakan segala kewenangannya, perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK di mana Dewan Pengawas tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut oleh karena hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan angka 6 di atas; 9. Upaya Paksa (termasuk Penyadapan) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM (Hak atas Privasi), sehingga pelaksanaannya harus melalui due process of law. Penegakkan due process of law ini akan jauh lebih ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan 16 dibandingkan melalui Dewan Pengawas. Hal ini telah diamini juga dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Terorisme, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Intelijen Negara, dan bahkan dalam ius constituendum yakni RUU Penyadapan. Pada beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, permohonan penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis, dan dilaksanakan atas izin dari hakim (judicial authorization) [18 U.S.C. Chapter 106 – Pen Registers and Trap and Trace Decives, Sec. 3121]. Kemudian, terdapat Wiretap Annual Report oleh Administrative Office of the US Courts sebagai transparansi proses penyadapan. Oleh karenanya, jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas, karena due process of law akan jauh lebih ditegakkan melalui institusi pengadilan dibandingkan Dewan Pengawas; 10. Oleh karena berbagai permasalahan hakikat, eksistensi maupun urgensi daripada pada Dewan Pengawas KPK, maka sangatlah jelas bahwa Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi; B. Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil 1. Mahkamah telah “... menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitutional warga negara pada umumnya...” (vide Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010) karena “…penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia,… semua itu harus diatur… guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi…” (vide halaman 275-276 Putusan MK No. 012- 016-019/PUU-IV/2006); 2. Namun, bukannya membentuk Undang-undang tersendiri, pembentuk Undang-Undang justru memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK 17 kedalam UU KPK yang baru. Hal ini semakin menambah ketidakjelasan pengaturan penyadapan yang berujung pada tidak adanya pengaturan penyadapan yang sinkron sehingga merugikan warga negara pada umumnya. Oleh karenanya, pengaturan mengenai penyadapan justru haruslah diatur di dalam suatu undang-undang tersendiri; 3. Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman (kesepakatan nasional) yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak serta (ii) bahaya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Perkawinan Anak. Dalam perkara a quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut di mana (i) Mahkamah menyatakan perlu dilakukan pengaturan penyadapan tersendiri (Putusan 5/PUU-VIII/2010), serta kemudian juga (ii) bahaya daripada dampak tidak dilakukannya pengaturan penyadapan tersendiri yakni terlanggarnya hak asasi; 4. Pada Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada (i) substansi “pajak penggunaan listrik” adalah konstitusional akan tetapi (ii) dalam UU PDRD tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Dalam perkara a quo, permasalahan yang para Pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut di mana (i) Mahkamah menyatakan “Penyadapan” adalah konstitusional (Putusan 5/PUU-VIII/2010), akan tetapi (ii) diperlukan pengaturan tersendiri terhadap “Penyadapan”, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik; 5. Dengan demikian, Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil” C. Kewenangan SP3 bagi KPK menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi 1. Mahkamah telah menyatakan bahwa “...dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam 18 pemberantasan korupsi...” (vide Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015) di mana “…budaya hukum yang telah dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi trigger mechanism yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Atas dasar keadaan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK inheren Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata- mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas” (vide Paragraf [3.18], halaman 71 Putusan MK No. 133/PUU- VII/2009); 2. Dilatarkan dengan latar belakang demikian, KPK diciptakan di atas paradigma berpikir profesionalitas dan reformasi dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK dipandang sebagai suatu lembaga yang “berbeda” dari kepolisian dan kejaksaan dalam artian KPK dianggap masih bersih dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Dengan beranjak dari paradigma tersebut, diciptakanlah sistem untuk tetap membuat KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya; 3. Salah satu bagian daripada sistem tersebut adalah tidak adanya kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (SP3) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Mahkamah telah menyatakan, “...dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang melalui Pasal 40 UU KPK [tidak 19 adanya kewenangan SP3] yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU KPK yang menyatakan, “Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.” Yang masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3. Apakah perkara yang bersangkutan akan tetap diteruskan penyidik ke penuntut umum pada KPK, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penyidikan, atau apakah penuntut pada KPK harus tetap mengajukannya sesuai dengan tuntutan semula di depan pengadilan, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penuntutan, padahal tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang- undang sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Sebab, putusan hakim diucapkan dalam 20 persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik” (vide halaman 277-278 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006); 4. Sistem yang melarang KPK untuk mengeluarkan SP3 menciptakan iklim yang menjaga KPK untuk terus bersikap profesional dan berhati-hati dalam memproses perkara. Sistem ini akan hancur apabila KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebab “...jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan” (vide halaman 104 Putusan MK No. 06/PUU-I/2003); 5. Dengan demikian, undang-undang dalam perkara a quo yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 telah secara nyata-nyata menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi; D. Tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi 1. Indonesia yang berdasar pada Pancasila memiliki hambatan dalam keinginan akan “...negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang... sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur” (vide Paragraf [3.13], halaman 27 Putusan MK No. 81/PUU-X/2012); 2. Saat ini, korupsi marak terjadi bukan hanya wilayah pemerintahan pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, namun jika terjadi dengan 21 masif pada pemerintahan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi di daerah sangat erat kaitannya dengan dinasti politik dan pengawasan yang tidak maksimal dari aparat penegak hukum pada lingkup pemberantasan korupsi di daerah (bit.do/korupsidaerah); 3. Terhadap pemberantasan korupsi di daerah, KPK yang berkedudukan di ibukota sudah berupaya semaksimal dan semampunya untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di daerah, di mana hasilnya adalah KPK jauh lebih efisien dalam pemberantasan korupsi di daerah daripada lembaga kepolisian dan kejaksaaan yang ada di daerah tempat terjadinya tindakan korupsi tersebut. KPK merilis hasil pencegahan yang dilakukan KPK sebelum UU KPK baru digunakan dimana dalam enam bulan terakhir, lembaga antikorupsi ini telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun (bit.do/kpkdidaerah); 4. Bukannya berupaya menguatkan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara memaksimalkan eksistensi KPK di daerah, pembentuk undang-undang justru menghilangkan perwakilan KPK di daerah melalui Undang-Undang dalam perkara a quo. Pembentuk undang- undang berdalih hal ini perlu dilakukan untuk menghemat anggaran (bit.do/pernyataanyasonna). Sungguh ironis mengingat berbagai lembaga lain seperti BPK ataupun Komisi Penyiaran memiliki perwakilan di daerah. Pandangan pembentuk undang-undang yang “memangkas” KPK di daerah dengan argumen untuk menghemat anggaran menunjukkan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK baik dari segi pencegahan maupun sinergitas antar lembaga. Padahal, dengan adanya KPK di daerah maka koordinasi dan supervisi kepolisian dan kejaksaan dengan KPK di daerah dalam pemberantasan korupsi akan semakin lebih efisien dan maksimal; 5. Dengan demikian, tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukkan sikap pembentuk undang-undang yang tidak serius memperkuat KPK. Jika memang hendak memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di daerah, 22 seharusnya KPK wajib mempunyai kantor di daerah tertentu yang dianggap rawan korupsi; E. KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi 1. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, Mahkamah telah menyatakan bahwa “... penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK” (vide Paragraf [3.19], halaman 205 Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014); 2. Undang-undang dalam perkara a quo hanya menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Tidak menegaskan pandangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan final interpreter of the constitution; 3. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah termasuk KPK. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinergitasan pernyataan kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang; 4. Tindak pidana pencucian uang merupakan mekanisme bagi para koruptor untuk “membersihkan” dirinya sehingga dapat menggunakan uang yang didapatnya dari korupsi. Karenanya, tindak pidana pencucian uang seharusnya merupakan perkara yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama uang dalam tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil korupsi; 5. Dengan demikian, oleh karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi; F. Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain. 1. Syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur Dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo, namun terhadap 23 pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut; 2. Pada dasarnya, KPK dibentuk oleh karena kekecewaan terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak mampu melakukan penanganan maksimal terhadap tindak pidana korupsi, oleh karena itu, pimpinan KPK difalsafahkan haruslah lepas daripada jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang a quo; 3. Akan tetapi, hingga sudah terpilihnya pimpinan KPK yang baru, masih ada pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatannya pada instansi lembaga negara lain dan masih berusaha mempertahankan jabatannya tersebut dengan dalih tidak perlu melepaskan jabatannya tersebut karena merupakan penugasan khusus (bit.do/tidakperlulepas); 4. Padahal, “...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun...” (vide Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017) sehingga merupakan suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya atau cara untuk mencari celah akan pasal 29 huruf i Undang-Undang a quo; 5. Dengan demikian, Pimpinan KPK haruslah terlepas dari keorganisasian struktural pada lembaga negara lain, termasuk juga jabatannya berupa keanggotaan pada institusi lain termasuk juga keanggotaan kepolisian Republik Indonesia. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 24 Atau a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat” b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua Pengadilan Negeri Setempat dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.” d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau a. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa “penyadapan” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 25 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; b. Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa “penyadapan” Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan Penyadapan; 3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membentuk perwakilan di daerah provinsi”; 5. Menyatakan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang selama kejahatan asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi; 6. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 26 hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti Tenaga Ahli Anggota DPRD; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon II; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTM Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTM Pemohon III; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Pemohon IV; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTM Pemohon IV; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon V; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTM Pemohon V; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Pemohon VI; 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTM Pemohon VI; 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Pemohon VII; 16. Bukti P-16 : Fotokopi KTM Pemohon VIII; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Pemohon IX; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTM Pemohon IX; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 27 A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: 1) Bahwa Para Pemohon Perkara 71 yang terdiri atas Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta dan mahasiswa mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstutisional berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya mengatur mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa Para Pemohon Perkara 71 tersebut tidak menguraikan secara konkrit adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon Perkara 71 yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua. 2) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I dalam Perkara 71 yang berprofesi sebagai tenaga ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI berpandangan bahwa sama sekali tidak ada keterkaitan antara profesi pemohon tersebut dengan ketentuan pasal a quo. Bahwa seharusnya sebagai supporting system di DPRD Provinsi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari unsur penyelenggara negara, Pemohon I dalam Perkara 71 dalam melaksanakan tugasnya lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahwa selama Pemohon I dalam Perkara 71 telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka tidak perlu mengkhawatirkan keberlakuan ketentuan pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua. 3) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII dalam Perkara 71 yang berstatus sebagai sivitas akademika tidak terdapat pertautan antara ketentuan pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua dengan statusnya sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu. Bahwa para pemohon tersebut juga tidak konsisten dalam mendasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, karena dalam permohonan a quo para pemohon tersebut menjadikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 28 NRI Tahun 1945 sebagai batu uji (vide Perbaikan Permohonan Perkara 71 poin 5), tetapi dalam uraian positanya para pemohon tersebut justru memberikan argumentasi mengenai pentingnya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Perkara 71 poin 15). 4) Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII Perkara 71 mendalilkan merasa dirugikan dalam upayanya menuntut ilmu karena adanya upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua (vide Perbaikan Permohonan Perkara 71 poin 16). Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 71 tersebut DPR RI menerangkan bahwa para pemohon tersebut tampak tidak memahami materi muatan undang-undang a quo. DPR RI menerangkan bahwa Pasal 12B ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua tidak mengatur mengenai upaya paksa penyadapan melainkan mengatur mengenai ijin tertulis dari dewan pengawas. Dan apa korelasinya dengan Pemohon yang mahasiswa? 5) Bahwa Pemohon VII Perkara 71 mendalilkan sebagai WNI yang berdomisili di Bogor merasa tidak ada perpanjangan tangan KPK di Kota Bogor sehingga menciptakan kemunduran hukum Indonesia dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon Perkara 71. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa hal ini menunjukkan kembali bahwa Para Pemohon Perkara 71 tidak memahami materi muatan UU KPK Perubahan Kedua. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk Kota Bogor dimana Para Pemohon berdomisili. B. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU KPK Perubahan Kedua 1. Terkait dengan Materi Mengenai Persyaratan Pimpinan KPK Terkait dengan permohonan Para Pemohon Perkara 71 yang menguji ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI menerangkan bahwa persyaratan untuk melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK bukanlah suatu permasalahan konstitusional. Ketentuan tersebut sudah tepat karena justru untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas dari Pimpinan KPK. Bahwa permasalahan yang Para Pemohon Perkara 71 kemukakan 29 dalam permohonannya merupakan persoalan implementasi yang sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan apabila kemudian Para Pemohon Perkara 71 mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. 2. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan Dewan Pengawas Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70 dan Para Pemohon Perkara 77, khususnya Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan juga merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu untuk disampaikan oleh DPR RI sebagai berikut: a. Romli Atmasasmita mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Panitia Khusus Hak Angket KPK (tanggal 11 Juli 2017, Pukul 14.50-18.00 WIB) “Perlu merevisi UU KPK, antara lain menghilangkan tugas pencegahan dan membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal, yang mengawasi penindakan yang dilakukan oleh KPK” Pandangan ahli yang menyatakan untuk membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal tersebut lebih ekstrem dibandingkan dengan pengaturan dalam UU a quo yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dengan menempatkan Dewan Pengawas sebagai bagian internal dalam tubuh KPK. b. Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR RI diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang merupakan dampak dari tidak adanya pengawasan secara internal yang efektif dalam memantau tugas KPK dan terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan KPK yang melanggar prinsip due process of law dalam hukum acara pidana. Selain itu, dari aspek tata kelola SDM terdapat permasalahan penanganan 30 pelanggaran kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal, pengawasan internal lebih tajam ke pegawai non-tetap tetapi tumpul ke pegawai tetap. c. Pembentukan KPK di Indonesia berkaca pada komisi serupa di negara lain, seperti Hongkong dan Malaysia. Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC). Saat ini ICAC dinilai berhasil menekan angka korupsi di Hongkong. ICAC juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sama seperti KPK, tapi penuntutannya itu yang menentukan jaksa agung. Kalau di KPK, suka-suka sendiri, yang menentukan KPK sendiri. Sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia bernama Badan Pencegah Rasuah (BPR), sebelumnya belajar pada KPK Indonesia karena dapat menangkap dengan leluasa para pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, kedudukan BPR berbeda dengan KPK, BPR berada di bawah kepala daerah sehingga setiap tindakan yang akan diambil oleh BPR harus mendapat persetujuan kepala daerah. Hal ini menyebabkan kondisi korupsi di Malaysia tidak terberitakan secara besar-besaran, sehingga kepercayaan investor yang hendak menanamkan modal usahanya di Malaysia meningkat. Begitu juga dengan yang ada di Korea Selatan. Namun semua berubah, Malaysia berubah, Brunei berubah, dan Korsel berubah, tidak terlalu “buas” lagi. Jadi semua tertib hukum, taat aturan, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inilah yang ingin kita ciptakan di Republik Indonesia, korupsi pemberantasan tetap dihadirkan, akan tetapi harus didasarkan pada hukum itu sendiri. d. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 79 UU MD3, pertimbangan hukum MK: 3.23.1: Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan UU di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 31 e. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri pada 12 September 2019, Pemerintah berpandangan sebagai berikut: Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden. Hal ini untuk menimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Walaupun demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui Panitia Seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap Calon Anggota Pengawas mengenai rekam jejaknya. f. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Nasdem berpandangan sebagai berikut: Setelah mengikuti semua perkembangan dan pembahasan yang dilakukan antara Panja dengan Pemerintah, maka kami setuju dengan status yang diberikan kepada Dewan Pengawas, dia bagian integral daripada lembaga KPK. g. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Partai Golkar: Dan yang kedua, disamping itu untuk menghindari terjadinya abuse of power dalam pemberantasan korupsi, Fraksi Golkar juga menyambut positif dibentuknya Dewan Pengawas untuk semakin menguatkan kelembagaan KPK dengan adanya Dewan Pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi, dan integritas KPK dalam menjalankan tugas akan tetap terjaga. h. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum tersebut, demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK sebagai institusi 32 yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. i. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK yang dianggap akan berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi sehingga rasionaliasi pembentuk undang- undang dengan dalih upaya pengawasan terhadap KPK yang perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Hadirnya Dewan Pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang mendesain Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK dengan tugas sebagai pengawas internal KPK. 2) Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kehadiran Dewan Pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Kehadiran Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang- undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK guna tercapainya 33 prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 4) Keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, tidak ada izin sadap. 5) Dewan Pengawas tidak dapat disamakan dengan lembaga pengawas eksternal yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas eksternal untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung). Dalam hal pengawasan internal, terdapat Inspektorat Pengawasan Umum, Pengamanan Internal, dan Divisi Profesi dan Pengamanan pada Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung. Model pengawasan tersebut tidak dimiliki oleh KPK dan pengawasan secara internal yang ada selama ini tidak cukup untuk mengawasi secara efektif kewenangan KPK yang begitu luar biasa. 6) Berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh DPR RI dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oleh karena itu, DPR RI berwenang untuk memberikan pengaturan mengenai Dewan Pengawas di dalam UU a quo untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 7) Pandangan DPR RI tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU- 34 IV/2006 yang menyatakan “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide, halaman 269). 8) Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan tentang kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyimpang dari suatu sistem pengawasan adalah opini yang tidak berdasar. 3. Terkait dengan Materi Mengenai Pemberian Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan a. Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, DPR RI menerangkan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri 2) Bahwa ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK Perubahan Kedua. Terkait dengan penentuan saat dimulainya penghitungan waktu untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi 35 yang tidak diatur secara khusus dalam UU KPK Perubahan Kedua, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP. b. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan jika KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain telah secara nyata-nyata menciptakan sistem melemahkan pemberantasan korupsi, DPR RI menerangkan: 1) Bahwa Para Pemohon Perkara 71 tidak memahami ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua, terutama mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang telah jelas tidak mengatur mengenai apa yang didalilkan tersebut. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU KPK Perubahan Kedua mengatur mengenai pelaporan kepada Dewan Pengawas mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan dan tidak mengatur mengenai kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain. 2) Bahwa kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan hanyalah ditujukan untuk perkara yang ditangani oleh KPK dan bukan untuk perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain. Hal tersebut sesuai dengan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Oleh karena itu yang berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum lain hanyalah instansi dari penegak hukum yang bersangkutan, bukan KPK. Selain itu, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. …; 36 d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; 3) Bahwa penambahan kewenangan pada suatu lembaga adalah merupakan hal yang baik demi memperkuat suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK bertujuan untuk mendukung independensi KPK sebagai lembaga yang independen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK bertujuan untuk mendukung kepentingan dari perspektif terdakwa dimana terdakwa akan memperoleh kepastian terhadap status hukumnya melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK. Seketika dalam 1 hari, 1 detik ditemukan alat bukti baru bisa ditetapkan tersangkanya kembali, Yang Mulia. 4) Kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan yang dimiliki oleh KPK merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi agar penetapan sebagai tersangka khususnya didalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan cermat dan penuh dengan kehati-hatian karena dalam hal ini peran dan tanggung jawab penyidik adalah sangat besar dalam melakukan penyidikan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. 5) Melalui pasal a quo DPR RI sebagai pembentuk undang-undang justru memberikan kepercayaan penuh terhadap KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya melekatkan kewenangan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK sebagai lembaga independen. Oleh karena itu hal tersebut tetap melindungi kepentingan terdakwa jika memang pada saat penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, dan keadaan bahwa memang ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, dan keadaan demikian baru 37 diketahui pada saat proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan. 4. Terkait dengan Materi Mengenai Pengaturan Penyadapan a. Bahwa mengenai kewenangan penyadapan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: “.. KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan… kesemua kewenangan tersebut… menunjukan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati- hatian sehingga tidak disalahgunakan” (vide. Halaman 31-32) dan juga merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “…penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia… semua itu harus diatur… guna menghindari penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hak asasi…” (vide, halaman 275-276). Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas sebagai sub-sistem di dalam instansi KPK untuk mengawasi kewenangan khusus dan luar biasa yang yang dimiliki oleh KPK yang dalam hal ini adalah melakukan penyadapan sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan digunakan dengan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia serta ketepatan penegakan hukum. Kadang-kadang disadap untuk urusan A, ketangkap urusannya urusan B, namanya korupsi juga. Bahwa dibentuknya Dewan Pengawas di dalam internal KPK justru memberikan kemudahan bagi KPK karena tidak membutuhkan waktu lama dan birokrasi yang panjang untuk mendapatkan izin penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. b. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan pembentuk undang-undang memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK ke dalam UU KPK Perubahan Kedua dianggap semakin menambah ketidakjelasan pengaturan penyadapan, DPR RI memberikan keterangan bahwa pengaturan penyadapan dalam UU KPK Perubahan Kedua adalah 38 suatu bentuk upaya memberikan kepastian hukum dalam proses penyadapan. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Namun demikian hingga saat ini belum terbentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan, sehingga hadirnya pengaturan penyadapan dalam UU KPK Perubahan Kedua justru memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Pada saat ini sudah masuk ke Prolegnas 2020 Rancangan Undang-Undang Penyadapan. c. Bahwa UU KPK Perubahan Kedua justru lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya karena pengaturan sebelumnya tidak mengatur mengenai pemberian izin oleh Dewan Pengawas sehingga Pimpinan KPK dapat langsung melakukan penyadapan. Bahwa mekanisme izin untuk melakukan penyadapan juga terdapat dalam peraturan yang lain, misalnya: • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; dan • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Terkait dengan Materi Mengenai Kantor Perwakilan KPK di Daerah Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 39 a. Bahwa tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi merupakan langkah pembentuk undang-undang untuk mengefisiensikan kinerja suatu lembaga tanpa mengurangi kewenangan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Pemohon Perkara 71 (vide Perbaikan Permohonan Perkara 71 poin 4). KPK sebagai lembaga independen memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU a quo yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.” Ini kita ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa pegawai KPK berjumlah 1.500 orang, dan anggota polisi berjumlah 444.000 orang, sehingga KPK diharapkan fokos untuk mengurus hal yang penting-penting. b. Bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesungguhnya tidak terbatasi atau ditentukan oleh tempat kedudukan, karena KPK dapat menangani pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terdapatnya perwakilan KPK di daerah provinsi adalah sebagai upaya untuk mendorong efisiensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan. c. DPR RI lebih memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan informasi bahwa dengan hadirnya Pasal 6 Undang-Undang KPK terkait dengan kewenangan supervisi koordinasi, KPK dapat meminta penegak hukum lain, sekaligus melakukan supervisi dan koordinasi, dan kewenangan tersebut jauh melebihi apabila KPK diberikan kewenangan untuk mendirikan kantor-kantor yang lain. Di samping pemberian sumber daya manusia, kita juga butuh sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kita juga butuh sumber pendanaan baru untuk hal tersebut. d. Bahwa KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Jaringan kerja tersebut telah tertuang dalam Nota Kesepahaman antara 40 KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerjasama-kerjasama tersebut diyakini DPR RI jauh lebih efektif daripada KPK membentuk kantor-kantor cabang ditiap-tiap provinsi. 6. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 71 yang menyatakan UU KPK Perubahan Kedua melemahkan pemberantasan korupsi karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. DPR RI menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelolah harta kekayaanya.” Berdasarkan UU TPPU tersebut, salah satu harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai hasil pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah. Meskipun demikian, kedua undang- undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. c. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasanya yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 41 ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. d. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang selama tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana korupsi. e. UU a quo tidak melarang KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, karena meskipun UU a quo hanya menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntuan terhadap Tindak Pidana Korupsi tetapi bukan berarti KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon Perkara 71. Oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 71 tidak dapat dibenarkan karena UU TPPU telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. C. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Menindaklanjuti Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Keterangan DPR RI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana terkait dengan substansi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, disampaikan KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI sebagai berikut: 42 A. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terkait dengan tolok ukur (benchmark) lembaga anti korupsi di negara- negara lain, secara umum DPR RI menerangkan terlebih dahulu tentang konsep negara modern sebagai berikut: a. Bahwa negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah terdepan dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (subject to the law). Menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu: 1) Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; 2) Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; 3) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan 4) Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia (Hans Kelsen, Pure Theory of Law Dalam “Negara Hukum Indonesia Transisi Menuju Demokrasi Vs Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, Hal 106), Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945. dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Bahwa tindak pidana korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Korupsi termasuk dalam sejarah perkembangan peradaban manusia yang merupakan jenis kejahatan tertua dan saat ini sudah menjadi isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan khusus yang memerlukan penanganan secara luar biasa, karena umumnya dikerjakan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan 43 stakeholder di suatu daerah, dan termasuk melibatkan aparat penegak hukum. c. Bahwa kompleksitas kasus korupsi menyadarkan berbagai negara untuk membentuk suatu komisi independen yang mempunyai wewenang dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat setelah adanya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menyiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Dengan demikian maka mempelajari kinerja lembaga sejenis "KPK" di luar negeri menjadi penting, karena sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai – salah satunya dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di negara lain. Selain itu, KPK juga perlu untuk mengetahui pembelajaran dari proses pemberantasan korupsi di negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia. 2. Bahwa terkait perbandingan adanya pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan pada lembaga anti korupsi di negara lain, disampaikan keterangan sebagai berikut: a. Terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga penanganan korupsi di negara-negara lain sebagaimana Tabel 1 berikut: Tabel 1 Pengawasan Pada Lembaga Penanganan Korupsi di Beberapa Negara NEGARA BADAN PENGAWASAN India Central Bureau of Investigator Diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European antifraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Diawasi oleh Jaksa Agung 44 Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Diawasi oleh Departeman Kehakiman Hongkong SAR. KACC Kenya Anti-Corruption Commission Diawasi oleh Anti-Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti-Corruption Commissioan (ACC-SL) Diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Diawasi oleh 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption Consultation and Prevention Panel b. Bahwa lembaga-lembaga penanganan korupsi di negara lain juga merupakan institusi negara yang kedudukannya tidak berdiri sendiri, disampaikan sebagaimana Tabel 2 berikut: Tabel 2 Kedudukan, Dasar Hukum, dan Fungsi dan Tugas Lembaga Penanganan Korupsi di Negara Lain NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Argentina Oficina Anticorrupcion (OA, Counter Corruption bureau) Bagian dari Kementeria n Hukum dan Ham (Ministry of Justice) Law 25.233 Melakukan penyelidikan dan penuntutan di pemerintahan federal Austria Bundesamt Zur Korruptionspraventi on und Korruptionsbekompf ung (BAK) Bagian dari Kementeria n Dalam Negeri Federal Law Gazette I No. 111/2019 Melakukan pencegahan korupsi, Pendidikan anti korupsi, penyelidikan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang bekerja di bidang pencegahan dan 45 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS pemberantasan korupsi. Australia (New South Wales) Independent Commision Against Corruption (ICAC) ICAC bukan bagian dari Kepolisian, sehingga hanya dapat menyelidiki dan menyerahk an kasus korupsi ke Parlemen atau Direktur Penuntutan Umum untuk diputuskan. Independent Commision Against Corruption Act 1988 • Tugas ICAC, antara lain: a. Melakukan penyelidika n dan pencegaha n kasus tindak pidana korupsi yang baik yang terkait atau dipengaruhi oleh pejabat atau penyelengg ara negara b. Mendidik pejabat negara dan penyelengg ara negara mengenai korupsi dan dampaknya pada pemerintah an. • ICAC berwenang, dalam hal: a. ICAC mengusut semua hal yang berhubunga n dengan layanan publik di NSW, namun tidak menangani pengaduan 46 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS korupsi individual. b. ICAC berwenang menyelidiki hakim. c. ICAC memiliki kewenanga n mengusut semua kasus yang berhubunga n dengan sektor publik NSW meskipun berada diluar daerah NSW. d. Sesuai dengan ICAC Act, memiliki kewenanga n mengusut hal-hal yang berkaitan dengan otoritas publik (termasuk otoritas pemerintah daerah, penyelengg ara negara, serta siapapun yang memiliki kewenanga n publik). Banglade sh The Anticorruption Commision (ACC) Bertanggun g jawab Corruption Commission Act, 2004 Melakukan pencegahan, pendidikan, 47 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS kepada Presiden penyelidikan dan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan pencegahan, ACC bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi baik pada sektor publik maupun sektor swasta untuk merancang dan mengimplementasi kan program yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Fokus utama dari program pencegahan tersebut adalah pada penanganan sistem dan orang- orang yang mengelola sistem tersebut. Dalam hal penyelidikan, dilakukan pada sektor pemerintah dan swasta. Bhutan Anti Commision Corruption of Bhutan (ACC) Anticorruption Act of Bhutan 2011 (ACAB 2011) Melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan dan pendidikan. Brunei Anti Corruption Bureau (ACB) Corruption Prevention Act Tahun 1982 Memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan sampai dengan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi. ACB dalam melakukan 48 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS penyelidikan di bawah peraturan penal code dan perundang- undangan yang lain Bostwana Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) Badan otonom yang berada di bawah Menteri Kehakiman, Pertahanan , dan Keamanan. The Corruption and Economic Crime Act, 1994 Sesuai dengan amanat The Corruption and Economic Crime Act, 1994, DCEC berperan dalam hal pemberantasan korupsi melalui 3 strategi, yaitu: a. Penyelidikan, dengan menyelidiki adanya dugaan korupsi dan kejahatan ekonomi. Ketika ditemukan bukti yang cukup, bukti tersebut diserahkan kepada Directorate of Public Prosecutions untuk dilakukan penuntutan. b. Pencegahan c. Pendidikan anti-korupsi. Canada Unite Permanente Anticorruption (UPAC) Di bawah Kementeria n Pertahanan Undang-Undang Anti Korupsi Pencegahan, penyidikan, dan Pendidikan anti- korupsi termasuk melakukan tindakan penyitaan 49 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS aset yang berkaitan dengan korupsi. Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong Prevention of Bribery Ordinance Tahun 1971 Penuntutan dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong India Anti Corruption Bureau (ACB) Di bawah pemerintah an Maharashtr a, Departeme n Dalam Negeri Resolution No. ACB. 1857/c- 3019-V Pencegahan, penyelidikan dan pemberantasan korupsi dan penyuapan. Adapun strategi yang dilakukan, antara lain: a. Pengendalian korupsi yang efektif; b. Penerapan hukum yang efektif dalam memberantas pegawai yang korupsi c. Menentukan unsur-unsur korupsi sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara d. Mendeteksi penyalahguna an kekuasaan dan adanya kekayaan yang tidak wajar akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai 50 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS pemerintah yang korup. e. Mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya korupsi. KACC Kenya Kenya Anti Corruption Commission Di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden UU Anti Korupsi Tahun 1957 Kewenangan KACC tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan investigasi. Kedua kewenangan tersebut masih bergantung pada kebijakan Jaksa Agung Korea Selatan The Anti-Corruption and Civil Rights Commision (ACRC) Lembaga pemberanta s korupsi yang berkoordina si dengan Jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan penyelidika n hingga penuntutan, dewan audit yang melakukan pencegaha n korupsi, Menteri Administras i Negara dan Keselamata n Kerja yang melakukan UU Anti Korupsi dan Pembentukan serta Pengoperasian Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Lembaga ini memiliki 3 kewenangan utama, yaitu penyelidikan, ombudsman, dan melakukan peradilan. ACRC dalam menerapkan strategi prevensi dengan melakukan pengukuran dan pemantauan kemajuan pelaksanaan strategi anti korupsi melalui evaluasi Anti- Corruption Initiative Assessment (AIA). Selain itu ACRC juga berwenang dalam menetapkan dan mengkoordinasi 51 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS pengelolah an laporan aset pribadi pegawai negeri sipil. kebijakan anti korupsi serta memantau lembaga dalam sektor publik. Makau The Commision Against Corruption (CCAC) UU No. 10 Tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000 Memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan penggelapan. b. Melakukan investigasi tindak pidana korupsi dan penggelapan sehubungan dengan tanggung jawab sebagai penyedia layanan masyarakat. c. Melakukan penyelidikan tuduhan korupsi dan penggelapan pada registrasi dan pemilihan anggota institusi di area regional pemerintahan khusus Makau. d. Melindungi HAM, kebebasan, dan legitimasi individu agar tetap adil, berkualitas, dan efisien. Malaysia Malaysia Anti- Corruption Anti Corruption Act Tahun 1997 Penyelidikan, Perancangan, 52 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Perundangan, Pendakwaan Madagasc ar Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) Bertanggun g jawab kepada Presiden UU Anti Korupsi Tahun 2004 Dalam pemberantasan korupsi, BIANCO melakukan pendekatan sektoral dengan menfokuskan pada monitoring dan pembenahan di 3 sektor, yakni sektor yudikatif (lembaga peradilan dan kepolisian), sektor keuangan (pajak, bea cukai, pertanahan, dan perdagangan) dan sektor sosial. Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC) Bertanggun g jawab kepada Perdana Menteri The Prevention of Corruption Act 2002 ICAC memiliki tugas untuk memberantas korupsi yang didasarkan pada effective partnership dengan semua komunitas. Fokus utama tugas ICAC, yaitu pencegahan, penyelidikan, dan pendidikan Anti- Korupsi. New Zealand Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kepolisian Serious Fraud Office Act 1990 Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pakistan The National Accountability Bureau (NAB) NAB adalah lembaga federal yang didirikan secara National Accountability Ordinance, 1999 Tiga tahun awal terbentuknya NAB hanya fokus pada pencegahan, penyelidikan, dan 53 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS otonom dan konstitusion al yang bertanggun g jawab kepada Pemerintah Pakistan. penuntutan. Namun, sejak Februari tahun 2002, NAB memiliki strategi baru yang dikenal dengan National Anti Corruption Strategy (NACS). Tim NACS melakukan survei dengan mempelajari berbagai lembaga- lembaga anti korupsi internasional yang melibatkan para pemangku kepentingan. Survei tersebut dilakukan guna mengidentifikasi penyebab korupsi dan guna menciptakan strategi yang komperehensif untuk pemberantasan korupsi. Rusia Investigative Committee of the Russian Federaton Di bawah Presiden Presidential decree Melakukan penyelidikan dan pemberantasan korupsi di Kepolisian serta melakukan penyelidikan terhadap otoritas lokal dan badan pemerintah federal. Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Di bawah Perdana Menteri The Corruption (Confiscation of Benefit) Act Tahun 1989 Tugas dan fungsinya menekankan pada tindakan 54 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS investigasi dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Thailand National Counter Corruption Commision (NCCC) Organic Act On Counter Corruption Tahun 1999 Tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat Tanzania Prevention anf Combating of Corruption Bureau (PCCB) Bertanggun g jawab kepada Presiden Prevention and Combating of Corruption Act 2007 Melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi, Mendorong publik untuk memerangi praktik korupsi, dan memberikan saran kepada lembaga publik dan swasta tentang cara pencegahan praktik-praktik korupsi. Uni Eropa European anti-fraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Di bawah Komisi Budget and Administrati on Decision 1999/352/EC,EC SC, Euratom of 28 April 1999 Melakukan penyelidikan dan pemberantasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi, dan pelanggaran lainnya yang mempengaruhi keuangan Uni Eropa. 55 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Penyelidikan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a. Investigasi internal yaitu investigasi administratif di dalam lembaga dan badan Uni Eropa untuk mendeteksi adanya dugaan kecurangan ataupun korupsi. b. Investigasi Eksternal yaitu investigasi administratif di luar lembaga dan badan Uni Eropa untuk tujuan mendeteksi kecurangan atau perilaku tidak teratur lainnya oleh perorangan atau badan hukum. c. Koordinasi yaitu OLAF berkontribusi dengan investigasi yang dilakukan oleh otoritas nasional atau departemen komunias lainnya dengan memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran informasi. 56 NEGARA BADAN KEDUDUK AN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kejaksaan Agung Undang-Undang Peradilan Pidana 1987 SFO berwenang dalam hal Penyelidikan dan penuntutan. Namun sebelum melakukan penyelidikan, terdapat proses yang disebut “pra penyelidikan”. Pada tahapan tersebut SFO akan melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan adanya korupsi dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Intelligence Unit. Tahapan pra penyelidikan ini dilakukan untuk membantu menentukan kapan dugaan korupsi terjadi. Zambia Anti Corruption Commision (ACC) Bertanggun g jawab langsung kepada presiden UU Komisi Anti Korupsi Tahun 1999 Penyelidikan, pencegahan, penuntutan terhadap lembaga publik dan swasta hingga pendidikan anti korupsi. c. Perbandingan mengenai pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan Lembaga penanganan korupsi di negara lain juga telah tercantum dalam Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018: Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 57 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pengawasan terhadap KPK perlu dilakukan bukan hanya oleh DPR melainkan juga lembaga pengawas eksternal mengingat korupsi di Indonesia masih tinggi diindikasikan dengan IPK yang masih rendah. Lembaga pengawas eksternal tersebut mewakili stakeholders khususnya masyarakat. Sebagai perbandingan, Independent Commission Againts Corruption (ICAC) sebagai lembaga anti korupsi di Hongkong mempunyai lembaga pengawas. ICAC diawasi oleh dua lembaga pengawas, yaitu pertama, Independent Complaint Committee (ICC) beranggotakan penduduk asli yang dihormati dan akan menerima seluruh komplain tentang keberadaan lembaga itu selain masalah kriminalitas dan kedua, Operation Review Committee (ORC) akan menangangi berbagai keluhan selama investigasi (vide Lampiran X hlm. 105). d. Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara lain sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga anti korupsi di negara-negara lain sangat bervariasi. Ada yang di bawah presiden, di bawah parlemen, maupun di bawah kejaksaan agung. Namun terlepas dari kedudukannya, kinerja seluruh lembaga penanganan korupsi di negara lain tersebut diawasi oleh lembaga pengawas. Bahkan secara umum, lembaga pengawas tersebut merupakan pengawas eksternal dan bukan bagian dari lembaga penanganan korupsi tersebut. Sementara itu ketidaklaziman terjadi di Indonesia, KPK (sebelum berlakunya UU KPK Perubahan Kedua) tidak memiliki lembaga pengawas terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya, sementara KPK melaksanakan fungsi penegakan hukum yang merupakan fungsi dari lembaga eksekutif. Sebagai lembaga eksekutif dan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas pelaksanaannya, maka perlu diawasi oleh lembaga pengawas. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pengawas dan penempatan KPK dalam rumpun eksekutif dalam 58 UU KPK Perubahan Kedua merupakan sesuatu keniscayaan dan sangat rasional. e. Berkiblat pada kesuksesan lembaga penanganan korupsi di beberapa negara yang lebih disebabkan oleh dukungan politik yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat, maka strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah ada. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dengan lembaga penanganan korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan melalui upaya pemberantasan korupsi yang meliputi beberapa prinsip, antara lain: • upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan, • tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sampai dengan pelaksanaannya) f. Sementara banyak negara yang tidak perlu membentuk lembaga- lembaga baru untuk memberantas korupsi, dan mereka hanya memfungsikan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk diperkuat guna memberantas korupsi, dan memberikan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaannya meskipun disisi lain diberi kewenangan yang cukup besar. Selain perbandingan antara KPK Indonesia dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, secara umum dapat disampaikan bahwa KPK Indonesia merupakan institusi yang dibentuk secara istimewa (khusus) dan ad hoc, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain dipercayakan pada lembaga-lembaga yang sudah permanen seperti kepolisian, kejaksaan atau lembaga tertentu. 59 B. Terkait dengan Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. terhadap: 1. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas yang dianggap masuk ke dalam ranah pro justicia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari lembaga KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK; b. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. c. DPR RI kembali menegaskan bahwa tidak ada giat pro justicia yang diambil oleh Dewan Pengawas. Pada prinsipnya seluruh penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang hendak dilakukan oleh Pimpinan KPK disetujui dalam waktu 1x24 jam. Bahkan jika permohonan izin tersebut tidak dikabulkan, Dewan Pengawas wajib memberikan alasannya. Dewan Pengawas dibentuk untuk mendukung kerja-kerja Pimpinan KPK dalam hal akuntabilitas. d. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK pada tanggal 27 Januari 2020 (vide Lampiran XXII Keterangan Tambahan DPR RI), Pimpinan KPK menyatakan sebagai berikut: Kedeputian Penindakan KPK telah melaksanakan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dalam proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Sampai 60 saat ini tidak terdapat kendala dalam pengajuan permohonan izin tersebut. Beberapa proses telah dilakukan bersama dengan Dewan Pengawas antara lain: 1. Pembentukan Tim Penyusunan SOP SADAP-GELEDAH- SITA 2. Paparan draft SOP kepada Dewan Pengawas 3. Rapat Koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas terkait proses periizinan 4. Pertemuan teknis Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan (7 Januari 2020) 5. Sosialisasi Mekanisme Pemberian Ijin Sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi, KPK dan Dewan Pengawas telah membahas Standar Operating Procedur (SOP) dan segera disahkan dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom). Berdasarkan Pasal 47 UU nomor 19 tahun 2019, hingga tanggal 24 Januari 2020 telah dilakukan kegiatan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK dengan koordinasi bersama Dewan Pengawas sebagaimana ditunjukkan gambar berikut: 2. Terhadap kewenangan penyidik KPK untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 61 a. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola harta kekayaannya.” Berdasarkan UU TPPU tersebut, salah satu harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai hasil pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah. Meskipun demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. c. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 62 Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. d. Bahwa penyidik KPK dalam melaksanakan penyidikan perkara TPPU, harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU sebagai berikut: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Yenti Garnasih (2016:92-95) memaknai ketentuan Pasal 75 UU TPPU bahwa satu dakwaan harus disusun secara kumulatif untuk dua kejahatan yang terjadi concorsus realis (meerdadse samenloop), dengan susunan dakwaan ke satu adalah kejahatan asal (in casu tindak pidana korupsi) dan dakwaan kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Kronologis tersebut jelas menunjukkan bahwa baru ada TPPU jika telah ada kejahatan asal, karena inti dari TPPU adalah menikmati dan menggunakan hasil kejahatan asal. e. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU selama tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penyidikan terhadap TPPU tersebut, melalui mekanisme penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan TPPU dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PPATK. f. Bahwa terkait dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU, maka berdasarkan ketentuan UU TPPU Bagian Ketiga mengenai Penuntutan di Pasal 76, mengatur bahwa penuntutan terhadap TPPU dilakukan oleh penuntut umum. 63 Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Bahwa tidak terdapat satu pun norma dalam UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum pada KPK untuk melakukan penuntutan TPPU. g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU KPK, Penuntut Umum pada KPK hanya melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, bukan penuntutan TPPU. Keterangan DPR RI tersebut selaras dengan pendapat Hakim Anggota Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menyatakan sebagai berikut: “… Dalam kasus ini, wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dipermasalahkan bahkan di kalangan Majelis Hakim sendiri (Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang mengenai kewenangan menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang), sebab kenyataannya terdapat norma yang samar, tidak ada pengaturan dan tidak ada pemberian wewenang baik dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan tidak adanya norma hukum, maka wajar bagi siapapun untuk menolak institusi yang tidak wenang tersebut, melakukan penuntutan…” (vide Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 hal. 166-167) 3. Terhadap kedudukan Dewan Pengawas mengenai perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 64 a. Bahwa pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu hal yang berjenjang atau menunjukkan hierarki dalam struktur kelembagaan KPK. Jika pembentuk undang-undang menghendaki penormaan dalam pasal a quo sebagai sesuatu yang berjenjang, maka akan dinyatakan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki. c. Contoh penormaan secara eksplisit di dalam undang- undang mengenai suatu hal yang berjenjang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang menyatakan sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara hierarki/berjenjang, yang berada pada urutan atas adalah lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya yang berlaku secara bertingkat ke bawah. 65 d. Bahwa jika tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu hierarki, maka hal yang diatur setelah frasa “terdiri atas” bukanlah sesuatu yang berjenjang. Contoh penormaan frasa “terdiri atas” yang tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang berjenjang juga terdapat dalam beberapa norma yang diatur UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah karena tidak disebutkan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki maka yang berada pada urutan atas tidak berarti lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya. e. Bahwa berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan tersebut maka dapat disimpulkan jika ada norma yang memuat frasa “terdiri atas” tidak berarti hal-hal yang diatur di dalamnya menunjukkan suatu hal yang berjenjang kecuali jika memang dinyatakan secara eksplisit dan tegas di dalam norma tersebut oleh pembentuk undang-undang. f. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo mengandung makna tidak saling membawahi, namun menyatakan bahwa di dalam KPK terdapat tiga elemen, yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. g. Bahwa berdasarkan struktur kelembagaan KPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jelas terlihat bahwa tidak terdapat garis 66 komando antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, sebagaimana berikut ini: D. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 6 huruf e, Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12C, Pasal 29 huruf i sepanjang frasa “jabatan struktural dan/atau jabatan lain”, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 69, Pasal 69A, dan Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 67 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 31 Januari 2020 yang kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 68 b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor: 71/PUU-XVII/2019 permohonan para Pemohon dalam pengujian secara Materiil Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon Perkara Nomor: 71/PUU- XVII/2019 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dkk, sebagai Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta, Mahasiswa Hukum UI; 5. Kerugian Para Pemohon Secara umum bahwa revisi UU KPK baik dari segi formil dan materiil dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Secara spesifik (khusus) para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian secara konstitusional yakni bahwa undang-undang yang diuji telah mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pengacara, Rektor, Dekan, Kepala Pusat Studi, Mahasiswa, konsultan hukum dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 7. Para pemohon tidak dapat mengurai seperti apa jenis pengurangan atau bagaimana hilangnya hak-hak konstitusionalnya apakah dengan berlakunya undang-undang a quo para pemohon tidak lagi dapat beracara, tidak lagi dapat melakukan konsultan hukum, tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor, Dekan atau dosen, tidak lagi melakukan Pemberantasan Korupsi, atau tidak lagi berkuliah atau bagaimana jenis kerugiannya secara konstitusional. Sehingga Hak Konstitusional para 69 Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 8. Namun alasan-alasan para Pemohon merupakan alasan yang tidak ada kaitanya dengan hak-hak secara konstitusional sebagai pengacara, konsultan hukum, Rektor, Dekan atau Mahasiswa sehingga alasan-alasan para pemohon bukan merupakan alasan konstitusional yang secara kerugian tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa para Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan dalil-dalil kerugian secara konstitusional baik secara khusus dan adanya sebab akibat yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji sehingga dianggap bukan merupakan dalil kerugian konstitusional. 10. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh Para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan (constitusional complaint) terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian para pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) para pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang- undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap judicial review undang-undang a quo. Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. II. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERKARA- PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Sebelum memberikan keterangan atas perkara-perkara pada pokok permohonan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 70 1. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU- XVII/2019, dan Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan keterangan Presiden terhadap Bab VA, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69A, dan Pasal 69D. 2. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara di atas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum atas perubahan undang- undang a quo di antaranya: a. Bahwa tujuan perubahan (revisi) undang-undang a quo untuk memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan agar lebih profesional, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional warga negara sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. Perbaikan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut meliputi: 1) Mengembangkan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan yang dapat menciptakan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan korupsi terhadap pelaksana negara serta masyarakat pada umumnya. 3) Mengembangkan sistem dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. 71 4) Mengembangkan sistem hubungan kerjasama secara berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, KPK serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. b. Sedangkan landasan revisi dalam undang-undang a quo antara lain: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi”; dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. Berdasarkan hal tersebut diatas ijinkanlah Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah untuk memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut: Penjelasan Bab VA Dewan Pengawas 1. Bahwa para pemohon mendalilkan terhadap pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalil para pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: a. Pembentukan Dewan Pengawas selain berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 antara lain: 72 1) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa “negara pihak dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan” yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk satu badan atau beberapa badan anti korupsi, sesuai yang diperlukan. 2) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, juga menyatakan “Negara pihak untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi bila dianggap perlu, mengawasi dan mengkoordinasi implementasi kebijakannya” yang dapat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat memberikan pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaanya lebih efektif. 3) Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA secara yuridis tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. 4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi, secara yuridis dibentuknya Dewan Pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 merupakan norma yang telah sesuai dengan kaedah hukum anti korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Sedangkan secara konstitusional dapat dijelaskan bahwa perubahan UUD Tahun 1945 telah mereformasi sistem landasan negara dengan merubah, menghapus dan menambah struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara. c. Dalam perubahan UUD Tahun 1945 salah satu yang sangat fundamental adalah merubah struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. 73 d. Dihilangkannya lembaga tertinggi negara adalah berdasarkan terjadinya reformasi yang diakibatkan adanya pemerintahan yang absolute yang secara nyata menyebabkan pemerintahan tidak dapat dikendalikan secara baik, yang dapat merugikan bangsa dan negara. e. Dengan diubahnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, maka secara yuridis lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki kesetaraan kedudukan. f. Sehingga secara konstitusional UUD Tahun 1945 tidak lagi memberlakukan sistem kekuasaan yang bersifat absolute, namun kekuasan yang bersifat paralel yakni kekuasan yang saling berhubungan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainya. g. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat pararel pada dasarnya memiliki sifat saling membutuhkan, saling sinergi dan dilaksanakan dengan pola checks and balance yang tetap dapat dikontrol atau dapat saling mengontrol sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan negara. h. Berdasarkan alasan tersebut diatas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab VA bertujuan selain merujuk pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 namun juga dilandaskan pada sistem pemerintahan dalam pola checks and balance, serta dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, dan menekankan kekuasan yang bersifat paralel yakni sistem yang saling berhubungan, saling bekerjasama dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara. Dengan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan dengan baik namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku. i. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas dalam Bab VA UU a quo tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan- badan atau organ-organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, sehingga secara kewenangan KPK tidak lagi bersifat absolute namun telah disesuaikan dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan UUD Tahun 1945. 74 j. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan pengawasan dan izin penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang membawahi KPK, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Hakikat pengawasan dalam memberikan izin tidak akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, justru akan mencegah KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. k. Sehingga eksistensi dibentuknya Dewan Pengawas yang kedudukannya disetarakan dengan KPK serta diberikannya kewenangan untuk memberikan pengawasan dan memberikan izin terhadap tugas-tugas KPK sebagaimana ketentuan dalam Bab VA telah memenuhi landasan- landasan pokok secara fundamental baik berdasarkan UUD Tahun 1945 juga merujuk dalam ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 dalam rangka negara berupaya meningkatkan sistem pemberantasan korupsi secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. l. Keberadaan Dewan Pengawas tidak bertujuan mengurangi independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas berfungsi sebagai cek and balances KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana ungkapan di dalam teori yang dikemukakan Lord Acton yaitu: “Power tends corrupt and absolute power.” Yang artinya “Orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat dan apabila kekuasaan itu demikian banyak, makan kecenderungan akan jahat itu semakin menjadi-jadi.” Oleh karenanya KPK pun perlu mempunyai Dewan Pengawas, sebab bagaimanapun kekuasaan absolut tanpa pengawasan tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. 2. Berdasarkan penjelasan atas Bab VA tersebut di atas, untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pasal-pasal revisi undang-undang a quo tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi dan UUD Tahun 1945, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai berikut: 75 Penjelasan Pasal 6 Huruf e 1. Bahwa undang-undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, dan pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. 2. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. 3. Bahwa pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengaturan yang tidak benar. Secara yuridis bahwa “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur sendiri secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam pasal 68 s/d pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D 1. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 2. Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang (ilegal) dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi (legal) jika penyadapan tersebut digunakan sebagai kepentingan umum yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang secara hukum maka diperlukan suatu izin, sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang 76 menyatakan “izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”. 3. Berdasarkan dalil di atas maka kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi, yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk menyempurnakan subtansi tentang kewenangan penyadapan, untuk diatur sesuai dengan kaidah hukum yakni dengan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Sehingga, dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian izin, penyadapan secara hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap fungsi penyadapan, yakni untuk menempatkan pada fungsi sesuai kaidah hukum sebagai kepentingan penegakan hukum. Secara yuridis bahwa izin adalah melegalkan perbuatan yang secara umum dilarang menjadi tidak dilarang maka penyadapan yang dalam rangka untuk kepentingan umum dapat memperoleh kekuatan hukum jika pengunaanya dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga, pemberian izin penyadapan secara teknis merupakan salah satu syarat untuk mensahkan penyadapan sehingga hasil penyadapan dapat digunakan sebagai kepentingan hukum. Sedangkan penyadapan yang tanpa prosedur atau tidak sesuai tata cara yang telah ditetapkan atau dengan tidak adanya izin merupakan penyadapan yang melanggar hukum dan secara yuridis tidak dapat dipakai untuk kepentingan hukum. 4. Sehingga kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan merupakan pemberian kewenangan secara atribusi yang sama kedudukannya dengan KPK berdasarkan undang-undang. Sehingga secara yuridis kedudukan Dewan Pengawas tidak membawahi KPK namun sebagai satu kesatuan sistem dalam pola checks and balance dengan tujuan untuk meningkatkan pola kerja KPK secara jujur, transparan serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemberantasan korupsi. 5. Bahwa pemberian izin penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka kepentingan hukum yakni dalam rangka memudahkan penegakan hukum KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 77 Secara yuridis pelaksanaan penyadapan yang melalui pemberian izin adalah sebagai wujud pola checks and balance, sehingga setelah pelaksanaanya juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh KPK sebagai penerima izin. Sehingga Pasal 12C mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyadapan dalam rangka untuk mengatur yang lebih baik berdasarkan kaidah hukum serta dalam rangka menempatkan pada sistem pemerintahan bahwa segala tindakan pemerintah harus dapat dipertangungjawabkan sesuai bidang tugasnya. 6. Bahwa esensi pemberian izin bersifat vergunning yang memperbolehkan terhadap hal yang dilarang sedangkan penyadapan yang secara umum merupakan perbuatan yang dilarang maka secara subtansi pelaksanaanya bersifat rahasia karena pemberian izin hanya semata untuk kepentingan hukum baik dalam kepentingan penindakan serta dalam kepentingan peradilan. Sehingga ketentuan Pasal 12D mengatur tentang sifat kerahasiaan penyadapan, larangan penyadapan atau penyalahgunaan izin penyadapan. 7. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalil pemohon yang menyatakan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan berdasarkan materi muatan pasal a quo justru memperhatikan kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam rangka menghormati hak asasi manusia terutama memperhatikan dari aspek untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kewenangan KPK itu sendiri sehingga dengan adanya izin penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat diakui tindakanya secara hukum. Di sisi lain pemberian izin penyadapan juga bertujuan agar setiap orang yang disadap dan diproses hukum dengan tuduhan korupsi tetap diberi perlindungan dan kepastian hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan sehingga secara konstitusional pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Revisi dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menghapus “Komisi pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi” telah 78 disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf e yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasal 11 ayat (1) mengatur untuk lebih meningkatkan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan memperluas untuk melibatkan tidak hanya polisi, jaksa dan KPK namun juga dapat melibatkan organ lain atau penyelenggara negara yang ada kaitanya dengan pembeantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis maka KPK dalam melaksanakan kewenangannya berlaku secara nasional, tidak hanya meliputi di pusat namun juga di daerah. 2. Dihapusnya Pasal 19 ayat (2) tidak bermaksud untuk melemahkan pemberantasan korupsi namun lebih memaksimalkan fungsi-fungsi organ pemerintah yang ada kaitannya, yang secara fungsi agar lebih fokus dalam satu bidang sebagaimana marwah sifat UU KPK sebagai UU yang memiliki sifat lex specialis. Penghapusan norma Pasal 19 ayat (2) juga merupakan kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kebutuhan hukum, dan sebagai upaya negara untuk mendorong pemberantasan korupsi agar lebih efektif sehingga dapat berdaya guna. Berdasarkan konvensi UNCAC Pasal 5 yang menyatakan, “Negara pihak wajib meningkatkan dan mengupayakan praktek yang efektif” sehingga dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU a quo merupakan upaya untuk mengatur agar pemberantasan korupsi dapat tercapai lebih maksimal secara efektif dengan mempertimbangkan biaya dan keuangan negara. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a 1. Secara kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 21 maka Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. 2. Secara konstitusional pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat lembaga penunjang merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dalam rangka menciptakan kebijakan publik serta dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 konvensi UNCAC yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem 79 hukumnya mengusahakan adanya “badan atau badan-badan…” yang mengandung makna bahwa negara dapat membentuk tidak hanya satu badan namun bisa beberapa badan. Sehingga dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi salah satu organ pemberantasan korupsi tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi. 3. Tujuan dari pembentukan Dewan Pengawas tidak semata hanya untuk memberikan fungsi pengawasan saja, akan tetapi secara konstitusional bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara yang menjadi prinsip hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas dapat melemahkan KPK merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang hanya merupakan kekhawatiran tanpa adanya fakta. Sebaliknya, Dewan Pengawas dapat saja nantinya berfungsi secara baik, berintergritas, transparan dan akuntabel yang secara implementasi dapat mengontrol tindakan KPK serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga keberadaannya dapat lebih memberikan manfaat, yakni adanya keseimbangan antara penegak hukum dangan masyarakat warga negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Berdasarkan argument tersebut maka keberadaan Dewan Pengawas secara yuridis tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun justru sebagai salah satu alat negara sebagai fungsi checks and balance dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, mencegah terjadinya tindakan hukum secara sewenang-wenang, serta untuk mengarahkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, bertanggung jawab dan lebih mengedepankan kepentingan negara untuk mencapai tujuan negara. Penjelasan Pasal 29 huruf e dan huruf i Bahwa terkait dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i bertentangan dengan UUD 1945 dan pimpinan KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara lain, maka dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan 80 untuk mengadakan pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan”, yang dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan korupsi dapat berupa penempatan (penugasan), pemakaian dan promosi (penerimaan dan pengangkatan); 2) Tidak hanya terbatas pada pejabat publik, namun dapat juga pensiunan PNS; dan 3) Tata cara pengangkatan jika perlu tidak melalui proses pemilihan. b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka negara pihak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya dapat berupa penugasan, seleksi atau diangkat langsung. c. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tata cara rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat diatur secara khusus (lex specialis), yang menjadi kewenangan negara pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B, ayat (1) huruf b 1. Bahwa keheradaan Dewan Pengawas tidak dimaksudkan untuk membawahi KPK namun sebagai perubahan sistem pemberantasan korupsi dengan pola checks and balance sehingga baik anggotanya maupun jabatannya disesuaikan dengan KPK yang dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus memberikan pengawasan dan izin terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, sedangkan KPK tugas dan tanggung iawabnya melakukan tindakan-tindakan dengan segala prosedur proses pemberantasan korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas dan KPK merupakan satu wadah badan pemberantasan korupsi yang setara, sinergi dan saling membutuhkan. 2. Bahwa atas dalil para pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan diluar batas sismetik dan terhadap proses izin penyadapan 81 seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law melalui pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Secara kewenangan Dewan Pengawas kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun setara dengan KPK sebagai badan atau organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam melakukan tugas dan tangung jawabnya sebagai sistem pemberantasan korupsi. b. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. c. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law, dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus (lex specialis) maka jika berdasarkan dalil para pemohon pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa, karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara lex specialis namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum. 2) Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan para pemohon yang mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam konteks peraturan yang sifatnya umum baik dalam pelaksanaan pengawasan, maupun pemberian izin merupakan pandangan yang dapat merubah eksistensi UU KPK sebagai undang- undang lex specialis dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu sendiri. 3) Dengan diaturnya UU KPK secara lex specialis maka ketentuan- ketentuan yang diatur dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya 82 umum yang secara akademis menjadi ciri dari lex specialis. Sehingga secara umum terhadap kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip due process of law, namun dengan diaturnya secara lex specialis menjadi tidak bertentangan dengan prinsip due process of law. 4) Jika pengawasan dan pemberian izin dilaksanakan atau diberikan diluar organ pemberantasan korupsi maka tidak lagi dapat memenuhi kriteria badan yang independen karena secara implementasi pelaksanaan tugas-tugasnya akan bergantung pada instansi lain yang memiliki kewenangan untuk itu. 5) Sehingga secara yuridis atas dasar undang-undang KPK sebagai undang-undang lex specialis maka kewenangan Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik, maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 40 1. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa. Pengaturannya diatur secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 2. Berdasarkan hal tersebut frase “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” dan meskipun penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda, namun merupakan ketentuan norma undang-undang yang khusus, yang pada prakteknya secara teknis undang-undang tersebut memuat pengaturan yang sifatnya formil dan materiil. 3. Secara norma, penghentian penyidikan dan penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Secara norma pidana, bahwa tindak pidana dapat diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatanya dapat dibuktikan. 83 4. Dengan dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru dapat melanggar hukum terutama melanggar hak asasi manusia, di antaranya: a. Sulit untuk menentukan unsur pidananya; b. Sulit untuk pembuktianya; c. Tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan; d. Tidak didapatkannya saksi yang meyakinkan; atau e. Alasan lain yang beralasan hukum. 5. Sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian hukum dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka jika ditemukan bukti-bukti baru dan menjadi terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat dicabut. 6. Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4) undang- undang a quo maka dengan bukti-bukti yang baru penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan kembali. 7. Sehingga ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya, namun jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan. Penjelasan Pasal 47 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hanya intitusi pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang termasuk KUHAP dan akan dapat menghambat kerja KPK dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, sehingga secara yuridis dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang- undang yang masih berlaku. b. Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pemberian izin dalam penyelidikan, penyidikan, pengeledahan dan penyitaan sebagai 84 kewenangan Dewan Pengawas merupakan ciri tertentu sebagai undang-undang lex specialis yang dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip UU KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara-cara yang luar biasa. c. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat core crime dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat umum baik berlakunya undang-undang KUHP, KUHAP ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 2. Bahwa pemberian izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas seolah-olah bertentangan dengan prinsip hukum pro justicia dan prinsip due precess of law merupakan dalil yang tidak tepat yang dapat di jelaskan sebagai berikut: a. Pengaturan undang-undang yang bersifat lex specialis secara yuridis dapat mengatur dengan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, sehingga izin tertulis yang secara umum merupakan kewenangan pengadilan, dengan adanya pengaturan lex specialis dapat diberikan selain pengadilan yang secara umum tidak dapat diberikan kewenangan. b. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas dan diberikannya kewenangan untuk memberikan izin penyelidikan, penyidikan pengeledahan dan penyitaan, di samping berdasarkan pengaturan secara lex specialis agar tata cara pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih cepat karena diatur secara internal sehingga mekanismenya lebih singkat. Sedangkan pengawasan selain sebagai sarana dalam rangka penerapan pola checks and balance, juga dalam rangka untuk tetap mempertahankan sifat independesi KPK dimana dalam pelaksanaannya tidak saling membawahi namun saling bekerjasama, saling koordinasi merupakan perubahan untuk menguatkan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional. Penjelasan Pasal 69A dan Pasal 69D 1. Ketentuan Pasal 69A dan Pasal 69D yang memuat ketentuan tentang pengangkatan ketua dan Dewan Pengawas dan kewenangan KPK dengan 85 dibentuknya Dewan Pengawas merupakan ketentuan peralihan untuk dapat memberikan kepastian hukum baik dalam rangka pengangkatan, pelaksanaan serta kewenangan untuk menyesuaikan terhadap perubahan sistem yang telah diatur dalam revisi undang-undang a quo. 2. Sedangkan terhadap pengangkatan Dewan Pengawas secara langsung oleh Presiden dapat dibenarkan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC yang menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan, pelaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan.” 3. Secara prinsip pemberantasan korupsi, maka negara pihak dapat membentuk dan mengangkat organ-organ atau badan-badan sebagai pelaksana baik dengan secara prosedur atau melalui proses pemilihan atau juga dapat tidak melalui proses pemilihan. 4. Bahwa ketentuan Pasal 69A ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden berdasarkan Pasal 7 Konvensi UNCAC 2003 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberantasan anti korupsi dan dapat dibenarkan sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Sehingga dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Dewan Pengawas dianggap dilakukan untuk menempatkan KPK dalam bayang- bayang eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Dewan Pengawas merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 86 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menyatakan Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf I, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga menyampaikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Keterangan Tambahan Pemerintah Terhadap Pengujian Secara Materiil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tambahan Pemerintah secara materiil Pemerintah akan memberikan penjelasan secara umum sebagai berikut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 87 harus diatur secara khusus”. 2) Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ordinary crimes melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa extra-ordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” extra-ordinary crimes. 3) Berdasarkan ketentuan menimbang bahwa pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diatur secara khusus, merupakan landasan pokok bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan kebijakan yang luar biasa karena dapat membahayakan negara sehingga pengaturannya diatur secara khusus, sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang bahwa undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus atau lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum). 4) Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis frase “diatur secara khusus” dalam ketentuan menimbang merupakan politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis". 5) Politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” dengan maksud dan tujuan agar tindakan-tindakan luar biasa dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan meskipun dalam implementasinya tidak dilakukan secara wajar, secara umum atau dapat mengesampingkan aturan- aturan yang telah ada secara umum. 6) Selain berdasarkan ketentuan menimbang tersebut di atas bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang- 88 undang a quo sebagai undang-undang lex specialis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut: a) sifat dan pengaturanya berbeda dengan yang sifatnya umum; b) pengaturannya dapat memuat norma materiil dan norma formil; c) pengaturannya dapat mengesampingkan yang sifatnya umum antara lain: i. secara umum penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS tetapi secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; ii. secara umum penuntutan merupakan kewenangan jaksa namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; iii. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara umum merupakan tindakan hukum yang terpisah namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga dapat diatur tidak terpisah atau dapat dilakukan satu atap oleh KPK. iv. Pengawasan secara umum dilakukan di luar organisasi yang terpisah oleh namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo undang-undang a quo pengawasan dilakukan dalam satu organisasi; v. Pemberian izin untuk kepentingan hukum secara umum diberikan pengadilan namun secara khusus (lex specialis) oleh undang- undang a quo izin diberikan bukan oleh pengadilan namun oleh Dewan Pengawas; vi. Serta hal-hal lain yang jika pembentuk undang-undang memandang sangat penting dan merupakan tindakan luar biasa dapat diatur secara khusus/lex specialis dengan berlandasakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. vii. berdasarkan hal tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pemberian izin penyadapan meskipun dipandang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dapat dinyatakan 89 tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. 7) Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang jika undang- undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis atau disebut sebagai undang-undang yang sifatnya umum maka undang- undang tersebut tidak sesuai dengan sistem pembentukannya baik dalam pengharmonisasiannya, sehingga dapat berbenturan dalam pengaturannya antara lain: a) kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbenturan dengan kewenangan polisi dan PPNS. b) kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan berbenturan dengan kewenangan jaksa. c) Pengawasan KPK dan pemberian izin penyadapan juga dapat dianggap bertentangan dengan due process of law melalui pengadilan. d) berdasarkan hal tersebut jika undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis, penyelidikan, penyidikan, penuntutan selama adanya undang-undang a quo dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis sehingga baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan dalam undang-undang a quo secara lex specialis memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sifatnya diatur secara umum. 9) Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis dan dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang- undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan 90 luar biasa untuk “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana pembukaan UUD Tahun 1945, ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Agar dijelaskan terhadap kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 di mana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah yang dipertanyakan”. Jawaban Pemerintah: Untuk menjawab atas pertanyaan tersebut pemerintah membagi dua hal yang harus dijawab yaitu bagaimana "pemberantasan korupsi" sebagai tindakan pemerintah dan bagaimana "Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi "tindakan pemerintah". 1) Pemberantasan korupsi sebagai tindakan Pemerintah, merupakan implementasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa “Presiden memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”, yang dapat dimaknakan bahwa segala tindakan pemerintah merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih jujur, adil dan sejahtera salah satu upayanya adalah melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi selain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, juga dalam rangka Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan ketentuan pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 2 bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan upaya Presiden untuk “melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Upaya Presiden melakukan pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan tindakan pemerintah dapat terlihat berdasarkan sejarah dan referensinya yang menunjukan bahwa pemberantasan korupsi sebagai upaya Pemerintah 91 sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahannya yang bersih, jujur dengan berbagai regulasi antara lain: a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut; b) Keppres No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan pada masa Orde Baru; c) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS; d) lnpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2) Berdasarkan sejarah “pemberantasan korupsi” telah dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer, lnpres, Kepres dan undang-undang yang secara yuridis merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sebagai tangung jawabnya. 3) Sedangkan Presiden melakukan “pemberantasan korupsi” dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Presiden telah melakukan perjanjian lnternasional melalui Ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang secara yuridis Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 merupakan tindakan Pemerintah sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD Tahun 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain”. 4) Sesuai argumentasi di atas dan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan pembukaan UUD Tahun 1945 maka secara konstitusional “pemberantasan korupsi” merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaanya disebut sebagai “tindakan pemerintah”. 92 5) Namun dalam implementasinya "tindakan pemerintah" yang menyangkut kepentingan umum dapat didistribusikan melalui kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara tertulis atau melalui undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Secara umum kewenangan atribusi diberikan berdasarkan bidang-bidang tertentu terhadap organ pemerintah baik melalui menteri-menteri, atau badan-badan pendukung pemerintah, sebagai fungsi pemerintahan. Secara ketatanegaraan Penerima kewenangan atribusi wajib melaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang sebagai sumber kewenangan atribusi mempunyai kewenangan secara atribusi untuk merubah, mengganti, menambah atau mencabut kewenangan yang telah ada. 6) Maka secara yuridis kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam revisi secara atribusi pemberian kewenangan ditambah dengan adanya Dewan Pengawas KPK. Maka secara yuridis kewenangan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan KPK yang secara rinci diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan atribusi dan berdasarkan ketatanegaraan maka Dewan Pengawas dan KPK memiliki kedudukan yang setara tidak saling membawahi namun saling sinergi sebagai badan-badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai fungsi “tindakan pemerintah”. c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Terkait benchmarks dewan pengawas yang ada di negara-negara lain” Jawaban Pemerintah: Benchmarks Pengawasan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Pengawasan India Central Bureau of Investigator diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) diawasi oleh Jaksa Agung 93 Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) diawasi oleh Departemen Kehakiman Hongkong SAR KACC Kenya Anti-Corruption Commission diawasi oleh Anti-Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti- Corruption Commission (ACC-SL) diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) diawasi 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption on Sultotion and Prevention Panel d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Agar diberikan contoh kedudukan bencmarks badan-badan KPK di dunia yang membentuk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing;” Jawaban Pemerintah: Benchmarks Badan-Badan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Kedudukan Singapore CPIB di bawah Perdana Menteri Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) di bawah Komisi Budget and Administration United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kejaksaan Agung Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong KACC Kenya Anti-Corruption Commission di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden Argentina Oficina Anticorruption (OA, Counter Corruption Bureau) bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Ministry of Justice) Canada Unite Permonente Anticorruption (UPAC) di bawah Kementerian Pertahanan Austria Bundesamt Zur Korruptionspravention und bagian dari Kementerian Dalam Negeri 94 Korruptionsbekompfung (BAK) Rusia Investigative Committee of the Russian Federation di bawah Presiden New Zaeland Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kepolisian e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Wahiduddin Adams; “Penjelasan terkait struktur organisasi dalam UU KPK bahwa seolah-olah Dewan Pengawas berada di atas Komisioner KPK dan Kedudukan KPK terkait struktur KPK dalam ketatanegaraan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa ketentuan Pasal 21 yang menempatkan Dewan Pengawas dalam huruf a atau di atas KPK bukan berarti Dewan Pengawas membawahi KPK yang dapat diyakinkan bahwa ketentuan tersebut mengandung makna tidak saling membawahi dengan ketentuan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas” bahwa makna “terdiri atas” merupakan frase yang tidak bisa diartikan saling membawahi, namun frase yang menyatakan bahwa di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ada 3 (tiga) elemen yakni Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. 2) Secara tersirat kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-organ pemberantasan korupsi yang merupakan satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, sehingga kedudukannya tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi. 3) Sedangkan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan KPK dan Dewan Pengawas diberikan kewenangan secara atribusi yakni pemberian kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang- undang melalui undang-undang. 4) Secara atribusi penerima kewenangan baik KPK dan Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. 5) Sedangkan secara kelembagaan kedudukan KPK dan Dewan 95 Pengawas merupakan badan penunjang pelaksana pemerintah, dalam rangka pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi. f. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Bagaimana Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan KPK dalam satu atap dan fungsi/wewenang Pro Juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan Criminal Justice System” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya KPK sebagaimana ketentuan Pasal 4 undang-undang KPK “dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Posisi KPK yang menjadi sentral dari keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi ini diperkuat oleh Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 2002 yang merumuskan pengertian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang- undangan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 butir a dan b yang menegaskan fungsi KPK sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan TPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi. 2) Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tunduk pada KUHAP sesuai Pasal 38 UU No. 30/2002 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3) Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK mengangkat sejumlah penyidik dan penuntut 96 umum yaitu Polisi dan Jaksa sebagai pegawai KPK berdasarkan Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 51 UU No. 30/2002. Pengangkatan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13 UU No. 8/1981 mengenai pengertian Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. Sehingga secara khusus penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan satu atap merupakan pengaturan yang bersifat lex specialis. 4) Sehingga secara umum undang-undang KPK merupakan undang- undang yang bersifat lex specialis namun pengaturannya bersifat core crime tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis dilandaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa pula, secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 5) Sedangkan kewenangan fungsi/wewenang pro juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan criminal justice system juga berdasarkan sifat pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis yang berada dalam satu sistem kelembagaan pemberantasan korupsi. 6) Sehingga secara lex specialis kewenangan dewan Pengawas KPK dalam kerangka satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi diberikan kewenangan pengawasan tindakan pemberantasan korupsi dan pemberian izin penyadapan. 7) Pengaturan undang-undang yang sifatnya lex specialis secara teknis undang- undang tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya formil dan materiil sehingga di satu ketentuan memuat norma yang mengikat untuk dilaksanakan dari sisi lain harus juga diatur tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi norma yang mengikat untuk dilaksanakan. 8) Sehingga secara pengaturan yang sifatnya lex specialis fungsi dan 97 wewenang Dewan Pengawas dalam memberikan pengawasan dan izin penyadapan KPK tidak bertentangan dengan pro juctitia dengan criminal justice system karena masih bersifat core crime tidak menghapuskan pengaturan yang ada dalam KUHAP atau secara umum diatur. g. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Jelaskan kewenangan KPK dalam hal pencucian uang yang besifat lex specialis” Jawaban Pemerintah: 1) Sesuai penjelasan Pasal 6 huruf e dalam keterangan Presiden bahwa, secara khusus mengatur tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi terkait dalil pemohon yang menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Pemerintah memberikan jawaban atas dalil tersebut bahwa secara yuridis “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana pencucian uang telah diatur tersendiri dan secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam Pasal 68 s/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3) Terkait dengan kapan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU TPPU “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. 4) Sehingga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tentang tindak pidana pencucian uang jika diatur dalam undang-undang KPK 98 merupakan pengaturan yang ganda namun jika KPK menemukan tindak pidana pencucian uang sesuai tindak pidana asal KPK dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU TPPU dan KPK dapat meminta data kepada PPATK sebagai langkah kordinasi dalam pelaksanaan tindakan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b, undang-undang a quo bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya dapat “berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik” dan ketentuan Pasal 11 huruf a “dalam melaksanakan tugasnya KPK dapat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi”. 2. Berdasarkan keterangan Presiden yang telah disampaikan dan berdasarkan keterangan tambahan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah tetap dalam keyakinannya bahwa pengujian materiil Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 690, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal-pasal yang diuji merupakan pasal penyempurnaan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. b. Pasal-Pasal tersebut merupakan norma sebagai penyempurnaan sesuai kebutuhan hukum dengan perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. c. Pasal-Pasal tersebut merubah landasan secara konstitusional dengan menghilangkan kewenangan yang bersifat absolut dan merubah dengan diterapkannya sistem pemberian kewenangan yang setara dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, 99 koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. d. Pasal-pasal tersebut juga dalam rangka mengembangkan sistem hubungan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta instansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. e. Selain alasan tersebut di atas pasal-pasal yang diuji juga berlandaskan terhadap: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi” dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. f. Berdasarkan pengujian secara materiil bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis atau mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa. Secara konstitusional undang-undang a quo sebagai undang-undang lex specialis berdasarkan pembukaan UUD Tahun 1945 yakni dalam rangka “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang- 100 undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. g. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1) Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangannya diterima di Kepaniteraan pada 7 September 2020 dan didengar di bawah janji dalam persidangan pada 9 September 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Pendahuluan. Hukum berada bukan di ruang kosong. Dia ada dalam kerangka melayani masyarakat untuk mana dia dibentuk, apakah untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, menjaga ketertiban, alat rekayasa social atau sebagai alat memaksa melalui sanksi yang sering merupakan bagian yang ada dalam norma hukum. Akibatnya, jika masyarakat berubah, maka hukum yang melayani masyarakat tersebut harus juga berubah. Secara umum, dalam konteks prinsip hukum, dua segi yang senantiasa berada dalam hubungan yang dinamis adalah perlunya ada aspek kepastian hukum yang memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat dapat menempatkan diri dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat, sehingga tiap orang dapat dengan yakin melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu karena mengetahui akibat-akibatnya. Di pihak lain juga hukum harus mengkuti perkembangan masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional dan global. W. Friedman menyatakan: “Law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, 101 stability and change, certainty and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasizes the need for stability and certainty” (W. Friedman, Legal Theory, Third Edition, London Steven&Sons Limited 1953, p. 468-469). Oleh karenanya kita melihat dinamika hukum senantiasa berada dalam dua posisi yang bertolak belakang, tetapi harus dipahami dalam pembaharuan yang terjadi secara terus menerus, perubahan yang dilakukan harus mengikuti politik hukum yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, namun tetap dalam kerangka batas konstitusionalitas (constitutional boundary) sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Tuntutan yang berbeda dalam masyarakat juga berubah ketika organisasi dan kehidupan masyarakat berubah, dan hukum harus merespon perubahan sesuai dengan kebutuhan social dan cita- cita yang mengemuka pada saat tertentu. Formula yang dikemukakan Roscoe Pound tentang “social engineering” (rekayasa social) merupakan teori yang telah diterima dalam GBHN Indonesia sejak masa Pemerintahan Suharto, di mana hukum dirumuskan berdasarkan politik hukum untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai (Garis Besar Haluan Negara ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR di masa lalu, yang meliputi juga Pembangunan bidang hukum, di mana hukum baru yang dirancang dibentuk untuk mengarahkan sikap, perilaku dan nilai-nilai yang mendukung bagi pencapaian pembangunan). Dinamika Doktrin Separation of Powers Dalam UUD 1945. Doktrin pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang pokok sebagaimana menjadi ajaran John Locke dan Montesqieu, merupakan hasil pengalaman sejarah pemikiran manusia tentang kekuasaan pemerintahan yang menginginkan pembebasan dari penindasan hak dasar manusia. Bahaya perampasan hak-hak dasar manusia tersebut menjadi lebih besar ketika seluruh kekuasaan dipusatkan dalam satu tangan, baik kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang maupun mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dibuat tersebut. Oleh karenanya pengalaman kehidupan bernegara kemudian merasakan kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan tersebut terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik menjadi buruk atau jahat, sehingga dibutuhkan “rem” untuk mencegah terjadinya keputusan-keputusan yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warganegara (To check, boleh diartikan mengontrol untuk mengerem, mengawasi atau menghambat). Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga mengalami perkembangan secara berbeda pula menurut pengalaman masing- 102 masing, tetapi suatu hal yang pasti bahwa pemisahan – baik dari segi orang yang memegang kekuasaan dalam satu cabang kekuasaan tidak boleh memegang kekuasaan dicabang lainnya maupun mencampur adukkan kekuasaan masing- masing cabang -tidak diperlakukan secara mutlak. Suatu pemisahan kekuasaan yang bersifat total, dalam kenyataan akan menyebabkan masing-masing cabang kekuasaan berada dalam bahaya untuk berlangsung secara tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat mencapai tujuan Bersama. Checks and balances harus menyertai separation of powers untuk mencegah bahaya bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif, dalam kerangka untuk mencapai tujuan bernegara untuk mana kekuasaan negara diberikan kepada satu cabang kekuasaan. Carl Schmitt lebih jauh menuliskan: “Connected with the distinction of several “powers” is the further organizational idea of introducing additional divisions inside the state realms of activity already distinguished in this way, in order to achieve a maximum of the means of supervision and restriction (checks and controls). The distinction facilitates not only the separation of powers, because otherwise a disconnected jumble of isolated state activities would arise; rather it also has the goal of producing a balance, or “equilibrium” among them” (Carl Schmitt, Constitutional Theory, Translated and edited by Jeffrey Seitzer, Duke University Durham and London, 2008, hal. 220,221). Montesqieu sendiri juga tidak pernah memaksudkan bahwa pemisahan kekuasaan yang dipikirkannya merupakan suatu yang berlaku secara mutlak. Dia menuliskan bahwa satu kekuasaan mengawasi cabang kekuasaan lain dengan pengaturan masing-masing kekuasaan. Power checks power through the arrangement of things (Baron de Secondat, Montesqieu). Semua gagasan pemisahan kekuasaan harus disertai dengan keterikatan satu dengan yang lain dalam konsep checks and balances, agar dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan negara, untuk mana kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Paradigma checks and balances juga telah mendasari pemikiran perubahan UUD 1945, yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, kekuasaan cenderung otoriter tanpa pengawasan, sehingga kemudian Indonesia sampai pada tahap krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dalam pemikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar Indonesia merdeka dalam rapat-rapat BPUPKI tahun 1945, memang suara tentang perlunya checks and balances dan rumusan 103 HAM dalam konstitusi, mengemuka, akan tetapi mungkin karena factor kebutuhan mendesak dan dalam masa revolusi, dibutuhkan “revolutie grondwet”, yang menyebabkan diterimanya konsep integralistik negara yang akan dibangun atas dasar pemikiran hukum adat Indonesia. Menurut Bung Karno, ketika waktunya sudah tenang, akan dibentuk suatu undang-undang dasar yang lebih baik. Meskipun demikian, Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, 2003, hal 21-23). Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum dan konstitusi yang dikatakan “tidak tak terbatas” tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme dan instrumen untuk melakukan pembatasan kekuasan yang dipikirkan tersebut, sehingga kemudian kenyataan sejarah mencatat di Indonesia bahwa apa yang disebut “power checks power through the arrangement of things” memerlukan kelembagaan dengan kekuasaan tertentu yang memungkinkan adanya checks and balances yang berlangsung secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat dan itikad penyelenggara negara tidak pernah cukup untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan harapan konstitusi yang merupakan amanat rakyat. Dengan demikian perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999-2002, telah didasarkan pada paradigma pemisahan kekuasaan dan checks and balances, Negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, dengan pergeseranan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, dan konfigurasi kekuasaan dari vertical hierarkismenjadi horizontal fungsional, dengan organ-organ konstitusi yang baru dalam kerangka reformasi tersebut. 104 Perkembangan Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya. Masalah korupsi merupakan suatu hambatan besar dalam pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena korupsi tersebut menggerogoti sumber daya yang diperlukan negara dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum memadai. Demikian juga badan-badan khusus untuk menanganinya berulangkali telah dibentuk sejak Tahun 1967, masing-masing data kita sebut berturut-turut sebagai berikut: a. Tim Pemberantasan Korupsi. b. Komisi Empat, pada januari 1970 (R. Wiyono S.H, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Penerbit alumni tahun 1975, Hal. 10). c. Komisi Anti Korupsi, Juni 1970. d. Operasi Penertiban (OPSTIB), Juni 1977. e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Dibentuk berdasarkan PP N0. 19/2000 Di lain pihak perubahan hukum materiil tentang pemberantasan korupsi juga terjadi secara berulang-ulang, dengan alasan pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Berturut-turut kita dapat melihat rumusan dan sanksi atas tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang sesungguhnya bertolak dari pemikiran bahwa hukuman yang ringan menjadi penyebab ketidak berhasilan tersebut. Berturut turut kita dapat melihat perubahan yang berlangsung: 1. Undang-Undang Nomor 24/Prp Tahun 1960. Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan-peraturan perundang- 105 undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Penjelasan Umum UU. NO. 24 Prp. Tahun 1960). Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang-undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” dirubah menjadi unsur yang melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak seperti berikut: Pasal 1 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ketentuan-ketentuan yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang- Undang No. 31 tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang didalam Undang-undang No 3 tahun 1971 berjumlah 12 (duabelas) butir ketentuan, dimana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Didalam Undang-undang No 31 tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empatbelas) butir ketentuan dimana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang- undang tersebut. Khusus Bab III Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut “Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 21, 22, 23 dan 106 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal 220, 231, 421, 422, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan pasal 24 Undang-undang Nomor 31 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan alamat pelapor tindak pidana korupsi baik didalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi. Perkembangan yang paling besar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan ayat (2) tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 107 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat serta pelakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi (Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 2. Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi 108 dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan pasal-pasal 209, 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di antara Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan Pasal 12 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa. Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai 109 negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup tidak berubah. Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang-undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi. Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa- kemasa seperti yang terlihat dari uraian di atas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga diluar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang-wewenang lain yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat c. Di samping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu: i) Kolusi, dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi; akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. 110 Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999). Di lain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999). Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis” (DR. Mudzakir S.H M.H, Risalah Sidang Perkara No.012, 016, 019/PUU-IV/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Hal. 50). Tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Bahkan masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. 111 UU KPK DAN PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL. Dari latar belakang pembentukannya, nyata bahwa KPK merupakan upaya keluar dari titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi. Konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan, bahwa: a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional. b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan Undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang Penulis menggambarkan kegawatan dan sistemiknya korupsi yang kita hadapi dengan mengatakan bahwa ”Pejabat tinggi pemerintah bersekongkol dengan pengusaha swasta, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, pejabat bea-cukai, dan aparat keamanan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan praktek mencuri” (Bantuan Asing Swasta BUMN, Hamid Basyaib (eds) Tahun 2002 viii ). Oleh karenanya pembentukan KPK tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan ide yang tidak sekali jadi akan tetapi secara bertahap timbul dari keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang tidak kunjung berhasil meskipun setelah melalui beberapa kali perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga khusus yang dibuat silih berganti untuk menanganinya sebagaimana telah diutarakan dibab terdahulu. Penyebutan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pertimbangannya huruf a, sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu diatas hanya menyebutkan bahwa ”tindak pidana korupsi yang selama ini 112 terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Meskipun hanya dikatakan bahwa pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi memang sifatnya yang terjadi secara meluas, dan meliputi seluruh sistem sosial dan pemerintahan (sistemik) serta akibat-akibatnya yang menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi rakyat timbul baik secara internal yaitu di dalam negeri juga meliputi akibat-akibat secara eksternal dalam bentuk pencitraan (image) yang timbul pada masyarakat internasional. Hal itu membawa akibat sulitnya kedudukan indonesia dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang paling korup Nomor 7 dari 25 negara (Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan, Bank Dunia 2003 Hal. 42), telah membawa dampak enggannya lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk memberikan pinjaman dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia. Dikatakan Juga bahwa Indonesia memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi korupsi, dan menjadi salah satu negara yang terkorup di dunia. Prestasi Indonesia dalam mengendalikan korupsi juga dinilai masih buruk. Orang Indonesia mengakui hal ini. Mereka mengibaratkan korupsi sebagai ”penyakit yang harus dibasmi, dengan memaparkan setiap kasus yang diketahui”. Walaupun persepsi-persepsi tersebut agak berlebihan karena munculnya keterbukaan baru di Indonesia yang demokratis, tingkat korupsi memang sangat tinggi dan membebani biaya sosial ekonomi yang berat. Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan, Bank Dunia 2003 Hal. 42). Terdapat tiga ancaman yang timbul karena korupsi ini, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pertama, korupsi merusak tujuan-tujuan pembangunan, terutama sangat melukai hati kaum miskin, menciptakan risiko-risiko besar terhadap makro-ekonomi, membahayakan stabilitas keuangan, merusak legitimasi negara dimata rakyat Indonesia. Kedua, korupsi mengakibatkan risiko yang berat terhadap efektifitas proyek-proyek pembangunan. Dan ketiga, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap bantuan pembangunan (Memerangi Korupsi di 113 Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan, Bank Dunia 2003 Hal. ix). Yang paling menarik dan baru adalah ungkapan Ackerman, bahwa merupakan kesalahan jika kita memandang korupsi seakan-akan hanya sebagai persoalan sosial lain. Kegagalan mengawasi korupsi merongrong legitimasi paling mendasar dari pemerintahan demokrasi, karena jika suap sudah merupakan bagian kehidupan yang rutin, orang-orang akan putus asa akan gagasan bahwa warganegara mampu mengontrol nasibnya melalui negara hukum yang demokratis (Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, Harvard Law Journal, Vol 113 Januari 2000, Number 3 p. 691) Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kurun Waktu 2002-2019. Kinerja KPK yang terlihat sampai tahun 2019, di mata publik sangat cemerlang, dan menimbulkan kesan merupakan satu-satunya Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Boleh dikatakan bahwa KPK lah satu-satunya Lembaga penegak hukum yang mampu menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai andalan dalam memberantas korupsi. Meskipun tampaknya dalam kerangka mempertahankan kinerja secara independent dan effektif, KPK telah mengalami benturan keras terutama ketika kasus-kasus “high profile” yang melibatkan pejabat publik dan anggota DPR. Ketika DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempersoalkan beberapa hal tentang tindakan sebagai penyidik dan penuntut umum, timbul perdebatan yang hangat apakah Undang-Undang Tentang KPK telah di langgar karena undang-undang tersebut menjamin independensinya. Persoalan yang mengemuka apakah independensi suatu Lembaga penyidikan dan penuntutan yang secara khusus dibentuk dengan beberapa kewenangan yang luar biasa dibanding penegak hukum lain, menutup kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR? Memang jikalau pengawasan itu dilakukan oleh anggota yang sedang berada dalam kerangka penyidikan dan penuntutan, maka independensi yang dimaksud dalam kerangka pelaksanaan tugas dengan kekuasaan yang diberikan oleh UU tampaknya merupakan suatu hal yang problematis. Apalagi jikalau dilihat dari segi kepentingan anggota yang sedang disidik dan dituntut, maka jenis pengawasan yang dilakukan dalam hal seperti itu, boleh jadi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan baik karena alasan conflict of interest maupun persoalan etik. Persoalan lain yang harus menjadi focus, apakah karena sedang menunjukkan 114 performa yang dipuji oleh public, KPK tidak memerlukan lagi perbaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat optima forma. Sudah barang tentu kita boleh menoleh kepada paradigma yang diutarakan dibagian awal sebagaimana ditulis oleh W. Friedman “… all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity.” Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global harus menjadi factor-faktor yang diperhitungkan dalam melihat dan menentukan KPI (key performance indicator) dari KPK dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi untuk dan bagi kepentingan nasional Indonesia dengan paradigma yang berubah sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Legal audit secara forensic (Audit forensic yang dimaksudkan disini ialah melakukan pemeriksaan secara hukum untuk melihat kesesuaian organisasi dengan mandate undang-undang, dan bukan pemeriksaan keuangan) tentu dibutuhkan untuk menentukan sikap tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang dilakukan dalam kerangka perbaikan baik dalam strategi kelembagaan dalam kerangka penilaian indicator konstitusional maupun pandangan yang berubah tentang kedudukan Lembaga KPK dalam organisasi kekuasaan negara berdasarkan doktrin separation of power dalam konsep dan tingkat perkembangan Indonesia sekarang. Bruce Ackerman menyatakan bahwa “…there are obvious danger involved in authorizing the branch to roam too widely. The broader its jurisdiction, the more it can disrupt the operation of the politically responsible authorities, and the more it will itself be a tempting target for the politicized vendetta (Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, p. 693). Kelahiran Organ-Organ Baru. Perkembangan lembaga-lembaga negara yang bersifat utama dan bersifat pendukung dialami lebih dahulu di negara-negara maju karena semakin luasnya tugas negara khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, sehingga menyebabkan dirasakan perlu mengembangkan organ atau lembaga yang berada di luar ruang lingkup organisasi kekuasaan pemerintahan dan kementerian yang berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Kebijakan pengembangan lembaga yang berada di luar kementerian yang tradisional dalam kerangka strategi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, merupakan perkembangan yang di Amerika di mulai sejak lama pada 115 abad ke 19, yang berkembang pesat dilihat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian dan anggaran belanja serta jumlah pegawai pemerintah. Semuanya tumbuh secara parallel antara sistem pemerintahan dan hukum serta karakter perubahan kelembagaan. Dalam banyak hal pertumbuhan hukum administrasi dalam suatu sistem pelayanan publik menggambarkan satu reaksi yang menjawab panggilan masyarakat untuk penataan suatu sistem social yang baru, kompleks dan berbeda (Kenneth F Warren, Administrative Law in the Political System, Third Edition, Prentice Hall, Upper Sddle River, New Jersey 07458,1996, 77). Pandangan pada masa awal Pemerintahan Amerika, pemerintahan nasional kecil dan terbatas, berkenaan dengan adanya semangat yang mendukung sistem pasar bebas dan teori pemerintahan yang terbatas. Tidak ada lembaga yang bersifat independent di abad-abad awal, dan bagi kebanyakan rakyat, baru hanya pemikiran untuk menambah lembaga baru yang bersifat mengatur, telah dianggap menjijikkan. Namun ketika konsep pasar bebas disalahgunakan yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan pandangan masyarakat, rakyat meminta bantuan pemerintah. Berbeda dengan masa awal, saat ini organ-organ administrative membesar, meluas dan berkuasa, memberi gambaran tentang masalah yang kompleks dan tantangan dari satu masyarakat Amerika yang berubah dari abad ruang angkasa ((Kenneth F Warren, Administrative Law in the Political System, Third Edition, Prentice Hall, Upper Sddle River, New Jersey 07458,1996, 78). Terlebih lagi dengan peran pemerintah dalam suasana globalisasi yang saling mempengaruhi secara cepat antara bagian-bagian dunia satu sama lain, peran pemerintah bertambah besar. Pertumbuhan jumlah Lembaga atau organ administrasi tersebut sampai dengan tahun 1986, dalam sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan, dengan 14 Kementerian, Lembaga atau organ federal di luar kementerian mencapai 60 (enam puluh) organ. Pertumbuhan organ-organ tersebut bukan saja di lihat dari segi jumlah, tetapi juga organ-organ yang semakin banyak tersebut, juga telah semakin tumbuh membesar (Kenneth F Warren, Administrative Law in the Political System, Third Edition, Prentice Hall, Upper Sddle River, New Jersey 07458,1996, 78). Pertumbuhan organ-organ negara yang di bentuk di luar cabang kekuasaan pemerintahan yang telah ada dalam konsep separation of power yang klasik, yang juga disebut dalam banyak kesempatan sebagai auxiliary state organ (Jimly Asshidiqie menyebutnya sebagai state auxiliary organ secara berbeda dengan main 116 state organ) hampir semuanya berada dalam pengawasan pemerintah atau executive dan umumnya mereka memberi laporan kepada pemerintah (eksekutif). Kecuali Lembaga atau organ yang terkadang memiliki fungsi regulasi, eksekusi dan adjudikasi di satu Lembaga – secara bertentangan dengan konsep separation of power, organ independent demikian menghimpun 3 (tiga) jenis kekuasaan dalam satu organ, dan jenis organ independent demikian di kelompokkan dalam cabang keempat /the headless fourth branch of the government (Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd Edition Oxford University Press, 1988, p. 281). Ada di antaranya yang bersifat tetap, tetapi ada yang sifatnya ad hoc. Meskipun harus diakui ada lembaga atau auxiliary organ yang diberi kedudukan independent. Seorang penulis menyatakan bahwa akhir-akhir ini, muncul sekelompok sarjana yang telah mulai mengakui adanya suatu tantangan dalam abad ini di Eropah dan Amerika, untuk mengkonstruksi doktrin separation of powers yang baru, dan khusus tentang pengawasan pemerintahan, terutama dalam mengatasi korupsi, perlu dibentuk suatu cabang baru yang disebut “integrity branch”. Dia menuliskan: Bureaucracy can not work if bureaucratic decisions are up for sale to the highest bidder. Nor can elected politicians be trusted to get serious about corruption. Even when they themselves do not share directly in the loot, a sluch fund can often serve to grease the wheels of their electoral coalition. But if this is so, shouldn’t a modern constitution devote a special article to creating a separate institution that seeks to checks and balance these corrosive tendencies? A failure to control it undermines the very legitimacy of democratic government. If pay-offs a routine part of line, ordinary people will despair of the very idea that they, together with their fellow citizens, can control their destinies through the democratic rule of law. This situation prevails, of course, in vast areas of the world. But the pervasiveness of corruption does not mean that constitutional law should turn a blind eye. To the contrary, it suggests that the struggle for genuine constitutionalism is still in its infancy. The credible construction of a separate “integrity branch” should be a top priority for drafter of modern constitutions. The new branch should be armed with powers and incentives to engage in an ongoing oversight (Bruce Ackerman, op. cit hal 691). Legal and Performance Audit KPK. Ketika public trust KPK amat tinggi di tengah masyarakat, karena performanya dalam penanganan korupsi yang meliputi juga pejabat tinggi 117 pemerintahan -bahkan Menteri- yang ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, masih tetap saja terdengar kritik keras terhadap KPK, karena dianggap hanya menggunakan instrument atau mekanisme penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tanpa mengabaikan sikap objektif dalam melakukan penilaian, sesungguhnya dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter berdasar paradigma yang berkembang sesuai dengan pergeseran legislasi dan kebijakan pemerintahan yang menyertainya, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi) yang telah ditanda tangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak lagi mensyaratkan unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur tindak pidana, karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, sehingga tampak lebih tegas dan memenuhi asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana. Dengan ratifikasi tersebut sebenarnya hukum pidana Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengubah juga strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan paradigma UN Convention Against Corruption yaitu asset recovery, kerja sama internasional dalam pengembalian kerugian negara (asset recovery), perubahan rumusan delik korupsi dan tindak pidana korupsi yang meliputi fihak swasta. Perkembangan terbaru yang perlu perhatian ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan Hukum Pidana (undang-undang Tipikor) sebagai ultimum remedium. Kerugian keuangan negara dapat timbul karena adanya pelanggaran administrasi, yang tidak segera diproses menurut hukum pidana melainkan menata kembali hukum administrasi yang dilanggar tersebut, dan hukum pidana harus menunggu, bahwa kerugian negara yang boleh jadi timbul karena kesalahan administrasi, harus terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum administrasi negara, dan jikalau seluruh upaya hukum administrasi telah dilakukan namun masih mengandung persoalan tersisa yang menyebabkan pelanggaran 118 hukum pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah hukum pidana (UU Tipikor) operasional untuk diperlakukan. Dengan memperhatikan perkembangan hukum dalam kerangka nasional dan Internasional yang masuk kedalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, sesungguhnya telah menyebabkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berubah, sehingga meskipun UU Tipikor belum dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedua perkembangan hukum tersebut, akan tetapi prinsip harmonisasi norma dan sinkronisasi norma dengan adagium yang dikenal sebagai “lex posteriore derogat legi priore” telah terjadi, dengan mana hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, yang mengatur hal yang sama, menyebabkan secara objektif sesungguhnya hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengakibatkan Undang-Undang KPK juga memerlukan perubahan. Uji Materi UU KPK Hasil Revisi. Pengujian secara Materiil Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh para Pemohon pengujian yang penting dan relevan menurut hemat saya untuk di periksa konstitusionalitasnya berdasar ujian norma dalam UUD 1945, adalah menyangkut keberadaan Dewan Pengawas, dengan keharusan meminta izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dipandang juga melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas dan wewenangnya dan siapa pula yang mengawasi Dewan Pengawas; Keberadaan Dewan Pengawas. Argumen yang dibangun oleh Pemohon dan juga banyak pihak, bahwa keberadaan Dewan Pengawas sangat memperlemah KPK, terutama dengan tugas Dewan Pengawas yang termuat dalam Pasal 37A ayat (1) dan 37B ayat (1) dengan tugas-tugasnya yang meliputipengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, melakukan evaluasi kinerja KPK, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan KPK, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etik, menyelenggarakan sidang untuk itu. Keberadaan Suatu Dewan Pengawas, adalah suatu pertanyaan abadi dalam organisasi dan managemen, yaitu kemudian siapa yang mengawasi pengawas. Who watch the watchmen? (Mauro Capeletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, 119 Oxford, 1989, hal 57.r). Keberadaan pengawasan sudah merupakan hukum yang sifatnya universal, sebagaimana termuat di bawah judul Legal Opinion ini, bahwa ketika suatu tugas dan wewenang dipercayakan untuk dilaksanakan suatu organ atau pejabat penyelenggara negara, kita harus menaruh kepercayaan terhadapnya dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bukan dilaksanakan oleh para malaikat. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bahwa pengawasan adalah mekanisme yang harus ada untuk meluruskan suatu penyimpangan tanpa selalu melihatnya sebagai kesengajaan. Oleh karena juga faktor integritas, tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada kepercayaan. Intergrity, but not by trust alone. Terdapat serangkaian langkah untuk monitoring, evaluasi dan akhirnya melakukan tindakan mencegah pelanggaran atau kekeliruan lebih jauh untuk diluruskan. Istilah check dalam doktrin checks and balances di antara organ-organ negara, antara lain adalan untuk mengkontrol, mengendalikan dan menghentikan atau mengerem langkah tertentu untuk mencegah menjadi pelanggaran. Paradigma perubahan UUD 1945 dalam reformasi yang menjadi ukuran mengadakan pembaharuan adalah apa yang disebut prinsip checks and balances tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa keberadaan pengawasan diadakan untuk melemahkan KPK. Justru sebaliknya. Kesimpulan. Atas dasar seluruh argument yang diajukan diatas, dapat disimpulkan bahwa revisi undang-undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang tidak sempurna, memiliki kekurangan serta menimbulkan kecurigaan karena adanya proses dan tata cara pembentukan undang-undang yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan pada 23 September 2020 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 23 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia hingga saat ini merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan, mencederai penegakan hukum dan melemahkan 120 sumber daya manusia. Bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah kesemua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Korupsi merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa, oleh karena itu korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya, tetapi korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Perkembangan tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas semakin banyak dan dari sisi kualitas semakin canggih. Korupsi ternyata tidak hanya dilakukan orang yang berpendidikan rendah namun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan orang-orang yang paham hukum sekalipun. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut data Transparency International Indonesia (TII) yang merilis data indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (paling bersih). lndeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38 dan rankingnya yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85. TII menilai, kenaikan skor indeks persepsi korupsi menjadi bukti langkah Indonesia untuk memberantas korupsi cukup berpengaruh, Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat Indonesia berada di urutan ke 4 negara-negara di Asia Tenggara dengan urutan Singapura dengan skor 85, Brunai Darussalam skor 60, Malaysia skor 53. Ditengah KPK upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 121 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197). II. PENGARUH PERUBAHAN UU KPK 1. KPK: Dewan Pengawas & Pro Justitia: Quasi lntervensi A. Pendahuluan Sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest di antara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances dari sistem demokrasi modern yang mengakui adanya pola Distribution of Power, bukan Separation of Power, untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan luas lembaga penegak hukum itu sendiri. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan dis-integrasi di antara maupun didalam lembaga penegak hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif. Selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi sub-ordinasi kekuasaan, yang semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung dibalik prinsip legalitas subordinasi. B. Dewan Pengawas, Quasi lntervensi & Eksistensi KPK Dalam pemahaman yang demikian, gangguan kelembagaan terhadap eksistensi KPK akan merupakan sesuatu yang disikapi dengan inkonsistensi politik terhadap KPK. Perlu diperhatikan beberapa pendekatan antisipasi perspektif korupsi, khususnya polemik, usaha dan perbedaan persepsi dari metode Penguatan dan Pelemahan kelembagaan KPK. antara lain, Kesatu, misalnya ada tidaknya kebutuhan Dewan Pengawas, meskipun pro kontra ini seharusnya sudah menjadi bagian dari pensahan Revisi UU KPK antara (insiatif) DPR dan 122 Pemerintah, dan Kedua, Apakah Dewan Pengawas memiliki toritas pada pengawasan terhadap persoalan teknis projustitia. Kesatu, Keberadaan Dewan Pengawas menjadi polemik terkait UU KPK. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest di antara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam memperhatikan facet demokrasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara, dikatakan oleh Prof James Q Wilson (UCLA dan dosen Harvard Law School) bahwa Separation of Power sebagai istilah menyesatkan dan mengandung definisi tirani, karena itu separation of power diartikan separation institution for sharing of power yang dipahami secara paralel sebagai Distribution of Power. Dalam pemahaman demikian, facet interdisiliner Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara ini sudah meninggalkan paham Separation of Power yang dianggap kaku dan tidak mengenal checks and balances sebagai basis Fungsi Pengawasan, namun demikian fungsi pengawasan tetaplah berbasis pada perbuatan perilaku penegakan hukum dan bukan pada tataran teknis judisial penegakan hukum yang substantive, artinya tidaklah menyentuh tupoksi wewenang pro justitia di bidang penindakan KPK yang harus independen sebagai pilar fungsi pengawasan kinerja kelembagan KPK tidaklah terkait tindakan upaya paksa (Dwang Middelen atau Coercive Force), seperti Penggeledahan, Penyitaan maupun Penyadapan atau SP3 dari KPK pada Sistem Peradilan Pidana yang ada, khususnya terhadap pelaksanaan Dwang Middelen atau Coercive Force atau Upaya Paksa. Evaluasi dan implementasi praktik ini hanya ingin menjelaskan bahwa adanya kelemahan atau kekurangan terhadap Pengawasan Internal Ajudikasi baik Kedeputiaan Pengawas Internal, juga Jenjang Struktur Vertical Kelembagaan KPK, pengawasan atas Ekspose Pleno ditingkat rapat Pimpinan (Rapim), kesemua ini menunjukan bahwa adanya sistem pengawasan dan keberadaan Dewan 123 Pengawas adalah suatu yang wajar, namun menjadi tidak wajar apabila fungsi pengawasan itu menyentuh tehnis pro justitia yang berkaitan pelaksanaan Upaya Paksa atau Dwang Middelen atau Coercive Force yang tentunyanya dipersepsikan sebagai Quasi lntervensi terhadap kelembagaan KPK dibidang penindakan. Kedua, Selain Kewenangan Dewan Pengawas kaitan dengan Teknis Pro Justitia yang menjadi masalah, adalah persoalan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Perlu diperhatikan bahwa eksistensi kelembagan KPK tidak berubah bahkan memiliki Kewenangan Tambahan. Kewenangan Khusus yang luar biasa memang menjadi basis kelembagaan KPK, antara lain terkait Pasal 12 dan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sampai sekarang tetap dipertahankan pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah marwah penindakan yang menempatkan KPK berbasis Kewenangan Luar Biasa, dalam tahap Penyelidikan, yaitu berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum 2 alat bukti, tahapan ini dikenal sebagai "Quasilnquary", suatu amanat dari paham Anglo Saxon (Common Law System) yang diterima dan diadopsi bagi Civil Law. yaitu yang membenarkan bahwa suatu tahap penyelidikan (inquiry) dalam bagian seutuhnya dari penyidikan (investigation) yang karenanya membenarkan penyelidik menemukan bukti permulaan cukup dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dan tahap penyelidikan sebagai "front gate" inilah KPK dengan kewenangan penyadapan dapat mengembangkan memperoleh 2 alat bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan KPK berdasarkan suatu Legal by Regulated yang tetap adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dan sekaligus memberikan legitimasi kewajiban evaluasi atas tindakan ini. Dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan Legal by Court Order dengan kewajiban memerlukan izin Pengadilan. Penyadapan dengan izin Pengadilan adalah diluar basis kewenangan 124 KPK yang didasarkan Legal by Regulated, bukan dan tidak menghendaki Legal by Court Order. Tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambahan sebagai Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. Sebagaimana penjelasan di atas, masalah izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan/merekam pembicaraan penggeledahan, penyitaan, pemberian SP3 ini merupakan pola facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara berdasarkan Distribution of Power dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana selalu ada pembatasan facet antara tugas- tugas teknis pro justitia kepada otoritas pengawasan yang tidak dibenarkan dan tidak legimitatif sifatnya. Pendekatan Distribution of Power di antara 3 pilar kekuasaan demokrasi juga diakui. Begitu pula, disini ingin dijelaskan bahwa facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara terkait Sistem Peradilan Pidana, khususnya Pengawasan terhadap Upaya Paksa, sudah tidak mengenal Separation of Power, suatu pemisahan secara absolut yang tidak mengenal checks and balances system di antara 3 pillar kekuasaan, tetapi justru menempatkan basis Distribution of Power yang mengenal kontribusi kewenangan diantara kekuasaan kelembagaan dengan memberikan basis perkuatan Fungsi Kewenangan melalui Checks and Balances System agar terhindar adanya abuse of power dari kekuasaan yang besar, namun demikian fungsi Pengawasan ini tidak dalam pemahaman dan dihindari adanya Pengawasan yang berpola Distribution of Absolute Power, seperti kewenangn Dewan Pengawas terhadap perbuatan tupoksi wewenang KPK di bidang penindakan projustitia. Sehingga dapat diambil benang mengenai keberadaan Dewan Pengawas dalam Pemahaman facet antara HTN, HAN dan Hukum 125 Pidana terkait Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas KPK, dapat dimaknai sebagai berikut: Fungsi Pengawasan terhadap wewenang pro justitia ini dianggap sebagai Quasi lntervensi di bidang penindakan pro justitia dan karenanya melanggar: a) prinsip Auxiliary State yang seharusnya independen dan bebas dari kekuasaan manapun dibidang penindakan hukum juga, b) melanggar prinsip Conflict of Interest, baik secara organ kelembagaan maupun individual, dan c) melanggar Distribution of Power dengan legitimasi checks and balances, karena pola pengawasan yang berbentuk distribution of absolute power adalah bentuk dari Quasi lntervensi, dalam hal ini perlunya lzin terhadap perbuatan tehnis judisial terkait pelaksanaan Upaya paksa. Dalam konteks facet Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, pola Distribusi Kewenangan yang Absolut ini adalah konsep yang bertentangan dan melanggar prinsip Organisasi Administrasi Negara Modern, karena sekecil apapun Organisasi Administrasi Negara, maka Authority, Function dan Responsibility memiliki limitasi/batasan wilayah kewenangan, dalam hal ini adanya limitasi fungsi pengawasan yang tidak dapat diartikan sebagai quasi intervensi dari bentuk Distribution of Absolut Power terhadap tindakan pro justitia, tetapi pengawasan terhadap perbuatan perilaku masalah etika disiplin. Pada UU KPK Baru, tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan dperluas Kewenangan Tambahan sebagai Wewewnang Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. 126 2. Tugas Kedudukan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Bahwa lembaga KPK terdiri dari 3 unsur yaitu Dewan Pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri alas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selanjutnya tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019: Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, danlatau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun. (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa tujuan KPK dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 127 d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan i. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyebutan unsur KPK, Dewan Penqawas disebutkan sebagai urutan pertama, Pimpinan kedua dan Pegawai ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan menjadi tugas siapa? Apakah Tugas Dewan Pengawas, Pimpinan atau Pegawai. Tugas Dewan Pengawas sudah diatur secara tegas dalam Pasal 37B sedangkan tugas Pegawai adalah pelaksana dari tugas Pimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada penanggungjawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan penanggung jawab tertinggi di KPK sudah tidak dimuculkan lagi karena Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi," sudah tidak ada. Apakah itu berarti Pimpinan tidak lagi menjadi penanggungjawab tertinggi di lembaga KPK? Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dijelaskan posisi kedudukan Dewan Pengawas dan Pimpinan, apakah strukturnya Dewan Pengawas berada di atas atau disamping atau dibawah Pimpinan. Bahwa dalam praktik Pimpinan menjalankan sistem pengendalian agar tugas lembaga dapat dilaksnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas tersebut kinerjanya diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahwa kemudian dari 6 tugas sebagaimana Pasal 37B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah tugas- tugas yang tergolong dalam kategori "tugas pengawasan", sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b, yaitu "memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" merupakan salah satu tugas teknis core business KPK dalam melaksanakan 128 penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan tidak tergolong dalam lingkup "pengawasan". Bahwa Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri khususnya terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan /atau penyitaan. Berdasarkan alasan tersebut, mengandung ketidakjelasan apabila Dewan Pengawas diberikan tugas memberikan izin atau tidak memberikan lzin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena tugas utama Dewan Pengawas adalah pada bidang pengawasan saja." 3. Penggeledahan dan/atau Penyitaan Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka berlaku KUHAP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Bahwa oleh karena proses penggeledahan oleh Penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan mengacu atau berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dimana ketika penyidik melakukan penggeledahan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka berdasar pasal 47 ayat (1) penyidik KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahwa proses penggeledahan tidak menambah tahapan hanya dialihkan saja dari ketua pengadilan negeri setempat kepada Dewan Pengawas. Bahwa berbeda dengan proses penyitaan, dimana penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: Pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. 129 (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak ber/aku berdasarkan Undang-Undang ini .... . Bahwa kewenangan penyidik KPK diberi kewenangan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, cukup kewenangannya sendiri. Kewenangan penyidik KPK merupakan kewenangan lex specialis dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bersifat umum dimana penyidik selain KPK (penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian dan PPNS) ketika melakukan penyitaan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat: Pasal 38 KUHAP (1) Penyitaan hanya dapat di/akukan a/eh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kewenangan yang dimiliki penyidik KPK tersebut mempermudah dan memperlancar tugas-tugas karena prosesnya menjadi sederhana dan cepat. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 378 ayat (1) huruf b: Pasal 47 ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak atas permohonan izin penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (3) juncto Pasal 47 ayat (2): Pasal 12B ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan." Pasal 47 ayat (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 130 (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK menambah satu proses yaitu izin ke Dewan Pengawas KPK dari yang sebelumnya tidak perlu izin dari pihak manapun. Bahwa menjadi sangat krusial ketika proses penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara normatif tidak mengatur ketentuan penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dengan prosedur persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Dewan Pengawas. Semua penggeledahan dan/atau penyitaan harus melalui mekanisme permintaan izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penggeledahan, dan/atau penyadapan. Ketiadaan ketentuan ini dapat diperbandingkan dengan Ketentuan penggeledahan dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 34 KUHAP (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: ... (2) Dalam hal penyidik melakukan pengge/edahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya." Demikian pula Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 38 ayat (2) KUHAP Dalam keadaan yang sangat per/u dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mempero/eh persetujuannya." 131 Bahwa di lapangan penyidik mengalami kesulitan, bagaimana mekanisme penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak, mau mengajukan izin ke Dewan Pengawas tidak bisa karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan, mau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat juga tidak bisa karena terkait penggeledahan dan/atau penyitaan ranahnya Dewan Pengawas. Bahwa ketiadaan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak ini menyulitkan penyidik KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal inilah yang menurut kami perlu mendapat kejelasan dari Mahkamah Konstitusi. 4. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan yang semula diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi akan menganggu kualitas KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tingkat daerah seluruh Indonesia. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Alinea I dan II dinyatakan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi danjumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak /agi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Bahwa dengan makin meluasnya tindak pidana korupsi di masyarakat dan tingkat kerugian Negara yang sangat besar serta Jangkauan wilayah yang sangat luas dan perlunya oprtimalisasi penegakan hukum korupsi didaerah maka kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan seharusnya didukung. Pembentukan KPK Perwakilan tetap memperhatikan skala 132 prioritas untuk daerah tertentu yang perkara korupsinya tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, dan lrian Jaya bukannya malah dihapuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa pembentukan kantor kantor wilayah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan-pembentukan kantor Wilayah diharapkan semakin mempercepat proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan pada 23 September 2020 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 23 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Berkenaan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil maupun uji formil a quo dengan alasan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 serta beberapa ketentuan dalam materi UU 19/2019 yang kami cermati dari seluruh permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo diantaranya sebagai berikut: 1. Pasal 21 ayat (1) dan Bab VA terkait kedudukan Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di kelembagaan KPK beserta segala kewenangannya. 2. Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU 19/2019 terkait izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Dewan Pengawas. 3. Pasal 37A ayat (1), Pasal 37E dan Pasal 69A UU 19/2019 terkait pembentukan Panitia Seleksi, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas termasuk penunjukkan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya oleh Presiden yang berpotensi mengganggu independensi Dewan Pengawas. 4. Pasal 40 UU 19/2019 terkait kewenangan KPK untuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 5. Ketentuan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU 30/2002”) namun tidak diatur 133 atau dihapus dalam UU 19/2019, yait penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU 30/2002 terkait kewenangan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang kemudian ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 27/PUU- VII/2009 menentukan bahwa pemohon constitusional review adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Selain syarat subjek hukum yang dapat bertindak selaku pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, secara rinci mengatur tentang parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 134 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hak konstitusional (constitusional right), kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menilai persona standi in judicio Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007. Memaknai ketentuan tentang kerugian konstitusional tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang bersifat opsional, yaitu: a. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau b. Kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang berdasarkan pengukuran “penalaran yang wajar” dapat dipastikan akan terjadi. Tidak ada perdebatan dalam hal pemohon dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual karena ketentuan tersebut tidak memiliki celah tafsir dan pembuktiannya bersifat lebih mudah dan pasti dengan bersandarkan pada suatu kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi. Dalam kondisi kerugian konstitusional atas hak konstitusional (constitusional right) yang dijadikan landasan pengujian undang-undang oleh pemohon masih bersifat potensial haruslah dapat diterima menurut “penalaran yang wajar” dan “dipastikan potensi tersebut memang akan terjadi” dengan pendekatan ante factum atau in abstracto (peristiwa atau akibat yang dikhawatirkan belum terjadi). Dibutuhkan kecermatan dalam mengukur kerugian yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon harus dapat menguraikan hubungan yang wajar dan logis (logic link) yang membuktikan bahwa materi peraturan perundang-undangan yang diuji merupakan penyebab lahirnya potensi kerugian konstitusional pemohon sehingga potensi kerugian tersebut dapat dipastikan akan benar-benar terjadi. Uraian tentang hubungan hukum dan kepentingan hukum pemohon yang terlanggar akibat adanya suatu materi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mengukur wajar dan rasionalnya potensi yang didalilkan 135 oleh pemohon sehingga menjadi alas hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan. Merujuk pada alasan-alasan constitutional review yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya pada umumnya didasarkan pada potensi kerugian konstitusional yang saat ini belum terjadi atau belum diderita oleh Para Pemohon (ante factum atau in abstracto) dan hubungan hukum yang dibangun dalam dalil-dalil permohonan a quo disandarkan pada potensi kerugian tersebut. Namun potensi kerugian tersebut tidak dapat menggambarkan hubungan hukum yang wajar dan logis dan kepentingan hukum yang nyata antara Para Pemohon dengan materi peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana diantaranya salah satu pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta seluruh kewenangannya dalam UU 19/2019 akan berpotensi menciderai hak konstitusional pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945] karena akan menggerus independensi KPK. Dalil tersebut tidak disertai dengan uraian yang jelas bentuk kewenangan apa yang membuat independensi kelembagaan KPK tergerus dengan adanya Dewan Pengawas, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka menjamin terjaganya asas-asas yang dicantumkan di dalam Pasal 5 UU 19/2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, evaluasi terhadap kinerja Pimpinan KPK dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan yang mana yang berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945]. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah Para Pemohon memilki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini ataukah justru 136 permohonan a quo menjadi tidak jelas (obscuur) karena Para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas UU 19/2019. II. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, maka berkenaan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kami Dewan Pengawas hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK, yaitu sebagai berikut: A. Berkenaan Pembentukan Dewan Pengawas. Dalam konsep lembaga negara independen, fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang penting agar tugas dan kewenangan lembaga independen dapat terselenggara secara efektif dan berdasarkan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga, pihak lain atau kerugian bagi individu selaku pelaksana tugas yang mewakili lembaga. Ada beberapa pola pengawasan dalam sistem lembaga negara independen dalam sistem administrasi yaitu: 1. Pengawasan langsung dan tidak langsung 2. Pengawasan preventif dan represif 3. Pengawasan internal dan eksternal 4. Pengawasan aktif dan pasif 5. Pengawasan bersifat rechtmatigheid (menguji kesesuaian hukum/legalitas tindakan/kebijakan penyelenggara negara) dan doelmatigheid (menilai manfaat tindakan/kebijakan penyelenggara negara) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 maka pengawasan tugas dan wewenang KPK dilakukan melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI dan penyampaian laporan tahunan sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan berkala kepada Presiden dan DPR RI. Dihubungkan dengan jenis pengawasan lembaga independen tersebut di atas, maka bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK diantaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan internal melalui 137 audit kinerja dan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI yang berhubungan dengan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu. Selain dari itu bentuk pengawasan eksternal dilakukan juga oleh badan peradilan dalam memutus perkara yang ditangani oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah suatu hal yang dilarang atau menghambat lembaga independen, namun menjadi sarana untuk mendorong kinerja individu dan kelembagaan yang efektif dan berdasarkan hukum. Konsep pengawasan internal (internal monitoring) di KPK sejatinya telah ada sejak dibentuknya kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Internal (“PI”) sebagai Subbidang dari Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) UU 30/2002 yang terakhir diubah dengan UU 19/2019. Selain dari itu juga dilakukan oleh Pimpinan KPK selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK. Pengawasan internal (internal monitoring) oleh PI lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (“PERKOM 03/2018”) yang meliputi pengawasan terhadap kelembagaan dan personal KPK sebagai berikut: 1. Pemeriksaan bidang keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK. 2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan pedoman perilaku bagi Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (pasca UU 19/2019 Penasihat sebagai unsur kelembagaan KPK tidak ada lagi). 3. Serta bentuk pengawasan lainnya. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PI sebagaimana tersebut di atas, khusus yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku dan mengikat bagi seluruh unsur kelembagaan KPK yaitu Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (sebelum UU 19/2019). Kewajiban pengawasan internal (internal monitoring) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK serta personil KPK menjadi sorotan ketika UU 19/2019 menggeser kewenangan PI yang semula diuraikan dalam PERKOM 03/2018 menjadi substansi yang diatur dalam batang tubuh UU 19/2019 dan diberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas 138 yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 sebagai unsur baru di kelembagaan KPK. Tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di KPK diatur dalam Pasal 37B UU 19/2019 dengan lingkup sebagai berikut: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan; c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; d. Menerima dan menindaklajuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Secara garis besar tugas Dewan Pengawas dalam aspek pengawasan serupa dengan tugas dan fungsi yang semula ditugaskan pada Direktorat PI, namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dengan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik (code of ethic), pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. Berdasarkan Pasal 37E ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden RI yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun didudukan setara dengan Pimpinan KPK sebagai fungsi checks and balance dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK. Kedudukan Dewan Pengawas yang tidak bersifat hierarkis tersebut menjadikan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih independen, sebagai contoh sejak dilantik oleh Presiden RI, Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020, yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Pimpinan KPK, yaitu: 139 a. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan I sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) kesimpulan. b. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan II sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kesimpulan. Namun Dewan Pengawas menyadari dalam UU 19/2019 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain daripada tugasnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas berpendapat seharusnya UU 19/2019 tersebut mencantumkan pula tentang kewenangan dan status Dewan Pengawas, agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK mempunyai kekuatan mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B UU 19/2019 tersebut di atas, sebelumnya secara praktis tidak dapat dilakukan oleh PI karena kedudukan PI dalam struktur organisasi KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK sehingga mempunyai hubungan hierarkis. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden RI. Selain itu dalam ketentuan Pasal 37B UU 19/2019, pemberlakuan kode etik (code of ethic) hanya bagi Pegawai dan Pimpinan KPK semata yang menjadi subyek pemeriksaan dan/atau persidangan dugaan pelanggaran kode etik (code of ethic), sehingga tidak mencerminkan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) [Pasal 27 ayat (1) UUDRI 1945] bagi seluruh unsur kelembagaan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, maka Dewan Pengawas mengambil langkah untuk memperluas pemberlakuan subjek dengan memasukan Dewan Pengawas sebagai unsur keberlakuan kode etik (code of ethic) dengan menetapkan kode etik (code of ethic) yang telah ditetapkan, diberlakukan juga bagi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. 140 Independensi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga tercermin dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas dapat memeriksa dan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaraan kode etik untuk seluruh unsur kelembagaan KPK secara langsung dan hal ini tidak berlaku ketika penegakan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PI karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan KPK. Hakikinya proses pengawasan internal di KPK oleh Dewan Pengawas secara fungsional tidak terkonsentrasi hanya pada Dewan Pengawas. Partisipasi masyarakat dalam upaya kontrol sosial (social control) atas kinerja KPK maupun kualitas personil KPK terbuka luas melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan, Pegawai termasuk pula Dewan Pengawas oleh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf d UU 19/2019 yang merupakan pengamalan atas optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah upaya kontrol sosial masyarakat, Dewan Pengawas telah membuat sarana pengaduan masyarakat secara elektronik melalui alamat e-mail pengaduan.dewas@kpk.go.id. Merujuk pada konsep tiada kekuasaan tanpa pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ada di KPK sejak KPK terbentuk yang kemudian kewenangan tersebut digeser oleh UU 19/2019 kepada Dewan Pengawas dengan memperhatikan fungsi peran serta masyarakat sebagai kontrol untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan serta memperkuat kelembagaan KPK dan personil KPK sehingga keberadaan Dewan Pengawas secara nyata sangat diperlukan dan tidak perlu dipermasalahkan. Keberadaan Dewan Pengawas justru lebih menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertentangan dengan asas- asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU 19/2019 serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melalui laporan pengaduan masyarakat. 141 B. Berkenaan Independensi Dewan Pengawas Independensi tidak hanya kemutlakan yang wajib dimiliki oleh KPK secara kelembagaan, namun dalam konsep organisasi/kelembagaan fungsi dan tugas KPK tersebut dilaksanakan oleh personil KPK sehingga independensi kelembagaan harus diturunkan sebagai bentuk independensi personil KPK. Meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam UU 30/2002 maupun UU 19/2019, independensi kelembagaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan independensi personil KPK dalam hal ini Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK yang masing-masing memilki pola seleksi dan pengangkatan yang berbeda. Dalam tahap awal, jaminan terhadap independensi kelembagaan dituangkan dan tercermin dalam syarat menjadi Pegawai, Pimpinan termasuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Syarat dan ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37D UU 19/2019 sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 37D huruf i, huruf j dan huruf k yang melarang calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas tidak menjadi anggota/pengurus partai 142 politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesi merupakan syarat untuk menjaga independensi Dewan Pengawas terhadap kekuasaan manapun dan memutus hubungan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun organisasi profesi, pelaku usaha serta pihak lainnya. Lebih lanjut, kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif di KPK yang bebas dari pengaruh apapun juga tercermin dalam bunyi sumpah jabatan yang diikrarkan pada saat pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37G juncto Pasal 35 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 37G (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh- sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan 143 tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”. Sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas bukanlah semata-mata menjadi syarat formil pengangkatan Dewan Pengawas namun dalam Pasal 15 huruf d UU 19/2019 disebutkan dengan jelas bahwa kewajiban KPK untuk menegakkan sumpah jabatan yang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban individu pelaksana tugas dan fungsi KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai. Tidak hanya melalui syarat dan sumpah jabatan Dewan Pengawas, ketentuan berupa peraturan tentang kode etik (code of ethic) dan pedoman perilaku (code of conduct), peraturan disiplin, peraturan tentang konflik kepentingan (conflict of interest) dan peraturan bersifat internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki sanksi dan diberlakukan sama bagi seluruh unsur KPK akan menjadi instrumen yang menjaga independensi seluruh unsur kelembagaan KPK termasuk Dewan Pengawas. Kekhawatiran terhadap tidak independensinya Dewan Pengawas berakar dari kententuan UU 19/2019 tentang proses penunjukan pertama kali Dewan Pengawas oleh Presiden dan ketentuan tata cara pemilihan Dewan Pengawas selanjutnya yang sedikit berbeda dari Pimpinan KPK dan cenderung tersentralisasi pada Presiden (Pasal 37E jo Pasal 69A UU 19/2019) serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan DPR [pasal 37B ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2019] yang juga berbeda dengan kewajiban pelaporan tahunan kelembagaan KPK. Namun demikian, kekhawatiran tersebut adalah keliru karena sebagaimana diuraikan di atas, independensi Dewan Pengawas yang telah diikrarkan dan wajib diamalkan oleh Dewan Pengawas serta adanya peraturan tentang kode etik dan pedoman perilaku, peraturan larangan konflik kepentingan, peraturan disiplin, peraturan internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan 144 fungsi sebagai instrumen yang menjaga independensi Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun termasuk Presiden sebagai pihak yang memiliki otoritas menunjuk pertama kali, menetapkan, mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas serta sebagai pihak yang menerima laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Demi menjaga imparsialitas dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 antara seluruh unsur kelembagaan KPK yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK serta sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum sebagai syarat mutlak atas pengakuan sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkait dengan mekanisme penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden RI diatur dalam Pasal 37E ayat (9) UU 19/2019 yang menyatakan “dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dikonsultasikan”. Meskipun dalam proses pemilihan Dewan Pengawas berbeda dengan Pimpinan KPK yang peran lembaga legislatif tidak secara langsung dilibatkan namun sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas peran Lembaga Legislatif tetap dilibatkan karena Presiden RI akan mengkonsultasikan nama calon Dewan Pengawas yang dihasilkan dari Panitia Seleksi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif bersifat bebas dari kekuasaan manapun (independen). C. Berkenaan Kewenangan Administratif Dewan Pengawas dalam Pemberian Izin sebagai Lex Specialist Sistem Peradilan Pidana. Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Menurut Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 4 halaman 504 menyatakan asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau 145 diatur oleh beberapa peraturan termasuk juga dalam hukum pidana (penal policy) yang bersifat materiil maupun dalam ketentuan formilnya (hukum acara). Konsep lex specialist inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU TIPIKOR”) dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 sebagai peraturan turunannya. Pengaturan berbeda dari konsep pidana formil dari awal telah diterapkan oleh UU 30/2002 untuk menunjang tercapainya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan tepat guna. Pengenyampingan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) baik yang bersifat pro justisia atau bukan, sangat kental ditemukan dalam substansi UU 30/2002 diantaranya terkait penyelidik dan penyidik independen KPK serta pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan hukum acara dalam UU TIPIKOR dan UU 30/2002 (Bab VI tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan UU 30/2002) termasuk di dalamnya kewenangan penemuan bukti permulaan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi dan juga penyitaan. Ketentuan tersebut tergambar dalam Pasal 38 UU 30/2002: (1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi Penyidik tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang ini. Serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 146 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Secara progresif UU 30/2002 telah membatasi kewenangan lembaga yudisial terhadap perizinan tindakan-tindakan pro justisia termasuk penyitaan sebagaimana dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai berikut: (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang- Undang ini. … Penyitaan secara prinsip merupakan bagian dari upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga hanya bisa dilakukan di tahap pro justisia. Secara konvensional Pasal 38 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan (lembaga peradilan) untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik. Namun kewenangan lembaga peradilan tersebut telah dikesampingkan dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai bentuk lex specialist atas KUHAP yang menentukan pelaksanaan penyitaan tidak membutuhkan izin lembaga peradilan sebagaimana tersebut di atas. Kemudian kekhususan peraturan penyitaan tersebut diubah dan diperluas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019, menjadi sebagai berikut: Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019 (1) Dewan Pengawas bertugas: a.... b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. ... 147 Selain penyitaan, UU 19/2019 juga secara khusus mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik, yang tertuang dalam: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. … Dalam penjelasan: Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas Perluasan dan perubahan terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan sebagai obyek baru tersebut masih dalam semangat lex specialist atas kewenangan konvensional perizinan lembaga peradilan atas tindakan pro justisia. Dalam konsep UU 19/2019 pelaksanaan kegiatan pro justisia berupa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak dibiarkan pelaksanaannya menjadi otoritas mutlak penyelidik dan/atau penyidik mengingat tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang beririsan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengujian perlu tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Dewan Pengawas sebagai upaya preventif melindungi keabsahan dan ketepatan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Walaupun Dewan Pengawas memberi atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidaklah berarti Dewan Pengawas mencampuri kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dewan Pengawas dalam memberikan izin hanya melihat kepada urgensi dan syarat- syarat yang termuat dalam Undang-Undang apakah tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut diperlukan dan terpenuhi sehingga prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjamin. Secara efisiensi waktu, konsep izin tertulis oleh Dewan Pengawas tidaklah mengganggu kecepatan proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Agar tidak menghambat kinerja Penyelidik dan/atau Penyidik, UU 19/2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin atas permohonan 148 izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (3) juncto Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 ... (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan ... Dalam pelaksanaannya sejak Dewan Pengawas terbentuk, pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas diluar jam operasional kerja yang berlaku di KPK termasuk pada hari libur, sehingga batas waktu 1x24 jam tidak pernah terlampaui. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila izin tersebut harus dimintakan ke Pengadilan. UU 19/2019 tidak memberikan pedoman (guidance) yang lebih terperinci bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugasnya dalam memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, selain daripada jangka waktu dan kewajiban pemberian izin tertulis tersebut. Hal ini menuntut Dewan Pengawas harus mengatur sendiri tentang tata cara, syarat dan ketentuan dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta kerahasiaan informasi dalam peraturan sendiri yang dituangkan dalam standar operasi baku (SOP) dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain daripada itu, tugas Dewan Pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan tersebut diberikan kewenangan kepada Pengadilan ataupun terjadi apabila Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Permasalahan kebocoran informasi 149 penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan/pemberian izin penyadapan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justisia harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan serta kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan kinerja pemberantasan korupsi KPK adalah tidak benar dan prinsip Lex Specialist Derogat Legi Generali dalam UU 30/2002 tetap dipertahankan karena berdasarkan Pasal 21 UU 19/2019, Dewan Pengawas merupakan unsur KPK. Sebagaimana yang telah kami uraikan terdahulu bahwa dalam memberikan keterangan/tanggapan atas Para Pemohon dalam uji materiil di sidang Mahkamah Konstitusi ini, Dewan Pengawas hanya menanggapi/memberikan keterangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan lainnya, yaitu meliputi: 1. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan. 2. Pembatasan waktu penanganan perkara paling lama 2 tahun. 3. Kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. 4. Tidak mengatur tentang larangan Pimpinan KPK rangkap jabatan. 5. Hilangnya peranan Pimpinan sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. Terhadap hal-hal tersebut di atas, Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan/tanggapan yang menurut Dewan Pengawas adalah lebih relevan untuk ditanggapi oleh Pimpinan KPK. Sebagai kesimpulan, Dewan Pengawas berpendapat substansi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam uji materiil ini, sepanjang tentang keberadaan serta tugas Dewan Pengawas yang di atur dalam UU 19/2019 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun keputusan lebih lanjut sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah, masing-masing pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya; 150 [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 151 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 152 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 6 huruf e: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. ... e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tehadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. ...” Pasal 12 ayat (1): “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.” Pasal 12B: (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Pasal 12C: (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. 153 Pasal 12D: (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat (2): “Dihapus.” Pasal 21 ayat (1) huruf a: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. ... Pasal 29 huruf i: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ... i. melepaskan jabatan struktural dan /atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j. ...” Bab VA: Dewan Pengawas Pasal 37B ayat (1) huruf b: (1) Dewan Pengawas bertugas: a. ... b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. ... Pasal 40: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 154 apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan. Pasal 47: (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat: a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Pasal 69A: (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun. (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3). (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pasal 69D: “Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.” 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I [bukti P-3]. 155 Pemohon I juga bekerja sebagai tenaga ahli DPRD DKI Jakarta [bukti P-4] dan aktif sebagai pembicara yang selalu menyuarakan pentingnya perilaku antikorupsi. Dalam kualifikasi demikian Pemohon I merupakan salah satu objek pengawasan KPK, akan tetapi oleh UU 19/2019 membuat prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya menjadikan hak-hak Pemohon I terlanggar dan Pemohon I tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Demikian juga kegiatan Pemohon I yang aktif melakukan berbagai kegiatan atau usaha untuk mendorong perilaku antikorupsi dengan keberadaan UU 19/2019 menjadi kandas; 3. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII [bukti P-5, bukti P-7, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-15, dan bukti P-17]. Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [bukti P-6, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-12, bukti P-14, bukti P-16, dan bukti P-18]. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU 19/2019 karena Undang-Undang a quo pada pokoknya menodai dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta membawa dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII; Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai tenaga ahli DPRD DKI Jakarta dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan 156 dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewan Pengawas KPK) memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledehan, dan penyitaan telah melampaui batas pengawasan. Dewan Pengawas KPK lebih superior daripada Pimpinan KPK. Khusus mengenai penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia sehingga sangatlah salah menyerahkan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK, seharusnya melalui institusi pengadilan. Selain itu, keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan kewenangan KPK sangat berpusat pada Presiden. Oleh karena berbagai permasalahan tersebut, maka sangatlah jelas bahwa eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi; 2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010, penyadapan seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil; 157 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam rangka menciptakan sistem agar tetap membuat KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya maka salah satunya adalah dengan tidak memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Oleh karena itu, ketentuan dalam UU 19/2019 yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 telah secara nyata menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan pemberantasan korupsi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya perwakilan KPK di daerah menunjukkan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK baik dari segi pencegahan maupun sinergi antar lembaga. Padahal dengan adanya KPK di daerah maka koordinasi dan supervisi kepolisian dan kejaksaan dengan KPK di daerah dalam pemberantasan korupsi akan semakin lebih efektif dan maksimal; 5. Bahwa menurut para Pemohon, tindak pidana pencucian uang seharusnya merupakan perkara yang dapat ditangani KPK selama uang dalam tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil korupsi; 6. Bahwa menurut para Pemohon, KPK dibentuk oleh karena kekecewaan terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak mampu melakukan penanganan maksimal terhadap tindak pidana korupsi, sehingga pimpinan KPK difalsafahkan haruslah terlepas dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya. Akan tetapi masih ada pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan pada instansi/lembaga lain dengan dalih tidak perlu melepaskan jabatan karena merupakan penugasan khusus; 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18; 158 [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu paling lambat tanggal 1 Oktober 2020 [vide Risalah Persidangan tanggal 23 September 2020], sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020; [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden dan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 159 keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara serta kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai KPK yang tidak diberikan kewenangan menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena tidak ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan pengaturan TPPU dalam peraturan perundang- undangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) menyebutkan, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Salah satu yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana dalam UU 8/2010 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi [vide Pasal 2 ayat (1) huruf a UU 8/2010]. Dengan demikian, meskipun tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berbeda atau terpisah, namun keduanya memiliki keterkaitan karena salah satu tindak pidana asal dari TPPU adalah tindak pidana korupsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 74 UU 8/2010 secara tegas juga menyatakan, “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”, yang selanjutnya dalam Penjelasannya menjelaskan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, salah satunya, penyidik KPK dalam hal apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 75 UU 8/2010 dinyatakan, “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.” Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bahwa penyidik KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU sepanjang masih ada keterkaitan dengan tindak pidana asal (korupsi) yang sedang ditangani yang secara teknis kemudian digabungkan dengan TPPU. 160 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalam kaitannya dengan TPPU meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, namun dengan sendirinya KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara TPPU sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih dari itu kewenangan KPK dalam menangani TPPU tidak hanya dalam penyidikan namun juga penuntutan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 bertanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan jaksa pada KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan TPPU karena penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang bertugas di kejaksaan atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut menegaskan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (2) UU 19/2019 yang dikaitkan dengan keberadaan perwakilan KPK di daerah yang telah dihapus, menurut Mahkamah hal tersebut tidak menyebabkan terkuranginya ataupun terhalanginya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Sekalipun tidak diatur pembentukanperwakilan KPK di daerah, tidak berarti mengurangi posisi KPK sebagai extra-ordinary body dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi, sejak dari awal salah satu tujuan pembentukan KPK adalah sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Terlebih lagi, dengan adanya ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks itu, sekalipun kemungkinan membentuk perwakilan KPK di daerah tidak lagi diatur dalam UU 161 19/2019, KPK berpeluang membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perguruan tinggi yang ada di daerah untuk berpartisipasi aktif mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian melaporkannya kepada KPK. Tidak hanya itu, KPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d UU 19/2019 berpeluang untuk mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi negara lainnya di daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Apalagi, beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun mengenai komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden karena dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Apalagi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bertanggal 8 Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yudisialnya KPK bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasan manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana 162 proses pengisian pimpinan KPK [vide Pasal 37E UU 19/2019]. Oleh karena itu kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan. Demikian pula halnya ketika para Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan transisi dalam Pasal 69A dan Pasal 69D UU 19/2019, menurut Mahkamah berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.4] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang dikaitkan dengan masih adanya pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya. Terhadap hal tersebut seandainya yang didalilkan para Pemohon adalah benar, Mahkamah berpendapat persoalan tersebut merupakan kasus konkret. Namun demikian, karena sifat independensi yang dimiliki KPK, syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU 19/2019 termasuk ketentuan huruf i yang menyatakan, “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK” harus dipenuhi oleh pimpinan KPK. Sekiranya terdapat pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.5] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 telah 163 dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 pukul 16.22 WIB dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Demikian juga dengan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) juga telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, secara bersyarat. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat erga omnes yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 berlaku umum, mengikat seluruh warga negara, termasuk para Pemohon maka permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 telah kehilangan objek. Terkait pengujian pasal-pasal tersebut, petitum para Pemohon memohon inkonstitusionalitas Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 40, dan Pasal 47 secara keseluruhan, sehingga masih terdapat materi/muatan ayat dari pasal-pasal tersebut yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yakni terkait dengan Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019. Namun demikian, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak terdapat uraian terhadap pasal-pasal tersebut dalam posita permohonan para Pemohon a quo, oleh karenanya menurut Mahkamah permohonan para Pemohon terhadap pasal-pasal a quo menjadi kabur. Bahwa mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 yang juga dimohonkan para Pemohon, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 Sub- 164 paragraf [3.21.1], bahwa menurut Mahkamah pada pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur. Adapun berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek; [4.4] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur; 165 [4.5] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, 166 bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra 167 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari