71/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 71/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Johanes Halim Alamat : Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syilfani Lovatta Halim Alamat : Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2021, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Nikita Johanie, yang memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan Gg. Bakti IV Nomor 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2021 2 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XIX/2021 pada 23 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia: Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900. Pasal 30 UU Fidusia Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Terhadap Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) SIC!! Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. c. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 4 6. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”. 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang; c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 5 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut telah tercederai dengan keberlakuan pasal-pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai batu uji tersebut adalah sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. c. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang terdaftar berdasarkan akta nikah No. 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Febuari 2015 (Bukti P-5); 7. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I (Bukti P-5) yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya mobil tersebut merupakan harta bersama para Pemohon, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya 6 Pemohon I telah telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga. Dengan demikian Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo; 8. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Pemohon I telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya yang kemudian penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada Pemohon II sebagai istri/keluarga melalui Surat Nomor B/21329/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum (Bukti P-6) karena dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia atas objek jaminan fidusia. Adapun objek yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy, warna putih, tahun 2019, No. Rangka: JTX2RB80K7018983, No. Mesin: 3ZR611368, No. Polisi: B 2472 UOO. Identifikasi unit mobil tersebut dapat dilihat melalui STNK yang dilampirkan oleh para Pemohon sebaga alat bukti (Bukti P-7); 9. Bahwa Pemohon I mendapat persetujuan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance melalui mekanisme perjanjian fidusia yaitu 1(satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT dengan No. Kontrak 9400009163001 dan 1(satu) unit Toyota Voxy dengan No. Kontrak 9400009163-003 yang semuanya digunakan untuk keperluan bekerja dan keluarga. Namun Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak diberikan kepada debitur sehingga dalam permohonan a quo tidak dapat dihadirkan sebagai alat bukti; 10. Bahwa dikarenakan Pandemic Covid-19, usaha yang dijalankan Pemohon I terkena efek, sehingga mengakibatkan dampak pada pembayaran cicilan. Untuk mengatasi kredit macet serta mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kemudian PJOK a quo khusus yang mengenai Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023. Perpanjangan tersebut disampaikan OJK melalui Siaran Pers Nomor SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 yang berjudul ‘Jaga 7 Momentum Pemulihan Ekonomi, Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023’; 11. Bahwa untuk mengurangi pengeluaran dalam membayar cicilan, Pemohon I melunasi 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT yang fasilitas pembiayaannya diberikan pada waktu yang bersamaan dengan Toyota Voxy yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini, namun setelah pelunasanpun tidak diberikan dokumen akta atau sertifikat fidusia; 12. Bahwa karena Covid-19 yang dampaknya semakin massif dirasakan oleh Para Pemohon lebih-lebih Pemohon I, pembayaran angsuran untuk Toyota Voxy mengalami keterlambatan pembayaran. Bersandar pada Peraturan OJK sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 10 (sepuluh) kemudian Pemohon I mengajukan permohonan relaksasi kepada BCA Finance dan disetujui, setelah dilakukan inpeksi terlebih dahulu oleh pihak BCA Finance seperti memperlihatkan unit berserta STNK dan menandatangani pembaharuan perjanjian kredit akibat relaksasi. Surat persetujuan relaksasi dikeluarkan oleh BCA Finance pada Tanggal 18 September 2020 dan akan memulai cicilan kembali di Bulan 9 Mei 2021 (Bukti P-8). Selain Pemberitahuan Surat, bukti bahwa BCA Finace telah menyetujui relaksasi yang diajukan oleh Pemohon I adalah adanya pesan Whatsaap yang dikirimkan pada tanggal 26 April 2021 yang mengingatkan Pemohon I bahwa pembayaran angsuran akan kembali dimulai pada tanggal 9 Mei 2021 (Bukti P-9); 13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Pemohon I menerima pesan melalui Whatsapp resmi dari BCA Finance (centang biru) perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran selama 16 hari yang telah jatuh tempo tanggal 09 Mei 2021; 14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Pemohon I menerima sambungan telepon dari pihak debt collector dari BCA Finance dan saat itu karena telah mengetahui bahwa PJOK khusus yang mengatur Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023, Pemohon I kembali menyampaikan permohonan perpanjangan relaksasi dikarenakan Pandemic Covid-19 yang belum kunjung usai dan pekerjaan terkena dampaknya ditambah dengan memburuknya kesehatan dari Ibu dari Pemohon I (penyakit jantung) 8 mengakibatkan Pemohon I mengalami kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran; 15. Bahwa BCA Finance berupaya melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak. Penarikan secara sepihak yang dilaksanakan oleh BCA Finance didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Namun bersandar pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak kecuali atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji dan juga berdasarkan PJOK tentang Relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang hingga Maret 2023 maka untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda yang dibawah kekuasaanya dan juga secara constituendum merupakan hak miliknya, Pemohon I dengan itikad baik tidak menunjukan objek a quo dan juga. Selain itu para Pemohon juga memiliki pengalaman traumatis berkenaan dengan penarikan mobil secara sepihak oleh pihak pembiayaan dengan bantuan oleh oknum Aparat, namun setelah penarikan hanya dimintai STNK asli dan Kunci asli, tanpa diberikan hak dari sisa penjualan mobil tersebut; 16. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Pemohon I dilaporkan oleh Sdr. Aditya Candra Poespito (Pihak dari BCA Finance) di Kepolisian Daerah Metro Jaya (POLDA METRO JAYA) dengan tuduhan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/3081/VI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA; 17. Bahwa kemudian Pemohon I ditetapkan tersangka disampaikan dalam Surat KAPOLDA METRO JAYA No. B/16019/IX/RES.1.11/2021/DISTRESKRMUM Tanggal 17 September 2021 (Bukti P-10); 18. Bahwa tanggal 30 Oktober 2021 Pemohon I ditangkap di Kalimantan yang pada saat itu sedang bekerja dan menjalankan usaha lalu kemudian dibawa ke Jakarta dengan surat perintah penjemputan yang hanya diperlihatkan kepada Pemohon I, dan tidak boleh difoto untuk diberikan kepada keluarga maupun kuasa hukum. Adapun yang melakukan penjemputan adalah 9 Kompol Wagino, S.H, Brigadir Sukarno Wibowo, S.H dan 2 (dua) orang lagi sebagai sebagai penyidik; 19. Bahwa tanggal 01 November 2021 dilakukan Penahanan dengan No. SP Han/1189/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum untuk 20 hari pertama sampai tanggal 20 November 2021 (Bukti P-11); 20. Bahwa Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tersangka dengan No. B/22876/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum diterima oleh keluarga pada Tanggal 24 November 2021. Adapun perpanjangan penahanan dari Tanggal 21 November 2021 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2021, dan saat ini berada dalam tahanan Polda Metro Jaya (Bukti P-12); 21. Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Debitur terbukti wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Namun dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adanya cidera janji harus atas kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji) 2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan 3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia. Namun kreditur dalam hal ini belum mengirimkan somasi kepada debitur; KERUGIAN KONSTITUSIONAL Muatan Pasal 372 KUHP dan Muatan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon 22. Bahwa Pasal 372 KUHP memuat “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900” 10 23. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 penilaian telah terjadinya cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur, kemudian untuk objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi, debitur harus secara sukarela menyerahkannya. Bilamana debitur keberatan atau tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia karena tidak ada kesepakatan telah terjadinya cidera janji maka kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan bahwa debitur telah cidera janji; 24. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan Putusan MK a quo yang telah memberikan perlindungan secara seimbang antara debitur dan kreditur, maka debitur berhak untuk melindungi objek jaminan fidusia yang secara constituendum menjadi hak miliknya dan melindung harta benda yang berada di bawah kekuasaanya, termasuk dengan tidak menujukan kepada kreditur objek jaminan fidusia agar terhindar dari eksekusi dan penarikan secara sepihak; 25. Namun Pemohon I sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point nomor 7 (tujuh) legal standing telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Fidusia. 26. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon disebabkan oleh tidak ditunjukkannya unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dimana hal tersebut merupakan hak dari Pemohon I yang berupaya melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang dan cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain; 27. Bahwa muatan Pasal 372 KUHP khususnya apabila disandingkan dengan objek jaminan fidusia yang belum ada kesepakatan cidera janji maka tidak memiliki kepastian hukum dalam rangka penegakan hak asasi manusia untuk melindungi hak milik dan benda yang dalam penguasaan agar tidak dilakukan penindakan yang sewenang-wenang dan cenderung berpotensi melanggar hukum seperti yang dialami oleh para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah apakah dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi objek yang constituendum menjadi hak debitur dan 11 melindung harta benda yang berada di bawah kekuasaanya termasuk penggelapan? 28. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon I didasarkan pada muatan Pasal 372 KUHP yang belum cukup untuk melindungi keadaan hukum dimana seseorang sedang berupaya melindungi benda yang ada dalam penguasaannya dan demi penegakkan hukum yang adil dan berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku; 29. Bahwa akibat dari tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 372 KUHP telah menimbukan kerugian konstitusional Pemohon dalam melindungi benda yang yang secara constituendum menjadi milik debitur dan harta benda yang berada dalam penguasaannya seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1); 28G ayat (1) dan 28H ayat (4); 30. Bahwa eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur (BCA Finance) didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia” Pasal 30 UU Fiduasia Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang 31. Bahwa para Pemohon tidak melakukan pengujian norma terhadap Pasal 36 UU Fidusia yang juga disangkakan kepada Pemohon I sebagai debitur, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam Pasal a quo, hal ini dapat dibuktikan bilamana nantinya Mahkamah meminta untuk menunjukkan unit beserta dokumen- dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia maka Para Pemohon bersedia untuk menunjukkannya; 32. Bahwa oleh karena penjelasan dari legal standing di atas Pemohon merasa memiliki alasan kedudukan hukum yang kuat untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang diujikan. 12 III. ALASAN PERMOHONAN Alasan Permohonan a quo didasarkan pada 4 (empat) landasan argumentasi utama, diantaranya adalah: A. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU serta Penjelasan Pasal 30 Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil B. Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan prinsip Due Process of Law Berikut adalah uraian dari masing-masing landasan argumentasi di atas A. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil 1. Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.” Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: pertama, sengaja; kedua, melawan hukum; ketiga, memiliki suatu barang; keempat, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal penggelapan a quo memberikan perlindungan hukum bagi siapapun yang suatu benda yang merupakan kepunyaannya berada dalam kekuasaan orang lain; 13 2. Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapakan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian ‘mengambil’ barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107). Kemudian dalam tindak pidana penggelapan harus ada kesengajaan seperti inti delik penggelapan yang telah diuraikan oleh Andi Hamzah pada poin nomor 1 (satu); 3. Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau opzettelijk sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur opzettelijk harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa; 4. Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu (sengaja), Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak. Tindak Pidana penggelapan seringkali dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan debitur yang melindungi haknya dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji. Dasar eksekusi tersebut yaitu Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia; 14 5. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia, Pasal 30 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 30 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. 6. Dengan adanya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional Para Pemohon yaitu perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diaminin oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019; 7. Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah dilindunginya debitur dari tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum adanya putusan MK a quo, kreditur diberi hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan, namun setelah adanya putusan tersebut kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada kesepakatan tersebut, kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan; 8. Bahwa MK dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor MK No 18/PUU-XVII/2019 yang terdapat dalam poin [3.14] paragraf ketiga pada pokonya menguraikan eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh 15 kreditur telah menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi debitur. Secara lengkap pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut: [3.14] Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri. Walaupun dalam pertimbangan hukum bahkan dalam amar putusan a quo telah mengakomodir perlindungan hukum bagi debitur, namun dengan masih berlakunya Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia masih memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan ekseskusi secara langsung dan sepihak (penarikan) terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan bagi pemberi fidusia atau debitur akan kembali pulih bilamana Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia dimaknai seperti yang Para Pemohon maknai; 9. Kemudian Mahkamah kembali mepertegas pendiriannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.14.3] halaman 83 yang menyatakan bahwa adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan 16 keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi sebagai berikut: [3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Pertimbangan hukum di atas pada pokoknya menegaskan bahwa kreditur atau pemberi fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri bilamana telah terjadi kesepakatan tentang adanya cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun perlindungan tersebut kembali tereduksi dengan keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Untuk menghindari tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia maka debitur dengan itikad baik tidak menunjukkan objek jaminan fidusia untuk melindung benda yang seharusnya secara constituendum menjadi miliknya. Namun tindakan debitur tersebut justru dituntut secara pidana 17 oleh penerima fidusia atas dasar penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP; 10. Namun karena itikad baik dan juga mengikuti putusan MK bahwa bilamana tidak terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur maka untuk menentukan apakah telah terjadi cidera janji maka salah satu pihak dalam hal ini kreditur harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sepanjang tidak ada upaya hukum dan kreditur tetap memaksa untuk melakukan penarikan maka objek jaminan fidusia tidak ditunjukan oleh debitur dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain, itu dengan adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan debitur diberi ruang untuk membuktikan segala dalil penyebab tidak diserahkannya objek jaminan fidusia; 11. Bilamana pelaksanaan eksekusi atas bantuan Pengadilan pemberi fidusia atau debitur ternyata tidak dapat menunjukkan objek jaminan fidusia dan/atau objek jaminan fidusia telah dialihkan, dijual, digadaikan, atau disewakan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU fidusia maka kreditur karena hukum dapat melaporkan secara pidana pemberi fidusia atau debitur atas dasar penggelapan atau atas dasar Pasal 36 UU jaminan fidusia; 12. Dengan demikian Pasal 372 yang mengatur tetang pidana penggelapan tidak mengandung kepastian hukum apakah seseorang yang tidak menunjukkan objek fidusia yang berniat melindungi objek jaminan fidusia yang secara constiuendum menjadi hak miliknya dari penarikan secara sepihak karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tetap dapat disangkakan pasal penggelapan? Tentunya ketidakastian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur kepastian hukum; 13. Kemudian Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang memerintahkan agar debitur menyerahkan objek jaminan fidusia juga tidak melindungi debitur. Pasal ini tentunya bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan perlindungan 18 hukum kepada debitur agar terhindar dari eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur sepanjang tidak adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur; B. Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya UUD 1945 1. Bahwa pada prinsipnya, debitur melakukan pembelian terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun memakai mekanisme jaminan fidusia, dimana objek jaminan fidusia secara kepercayaan hak kepemilikannya berada dalam tangan kreditur karena perjanjian. Namun muara dari perjanjian ini adalah bagaimana agar debitur dapat memiliki objek jaminan tersebut. Dengan demikian posisi debitur pada objek jaminan fidusia adalah sebagai pihak yang menguasai harta benda (dalam hal ini objek jaminan fidusia) dan sebagai pemilik secara contituendum dari objek jaminan fidusia tersebut. Dengan eksekusi secara sepihak objek yang menjadi jaminan fidusia atau penarikan yang semena-mena yang dilakukan oleh kreditur yang bersandar pada Pasal 30 UU Fidusia dan Penjelasanya telah melanggar perlindungan hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (4) dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam keterangan sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, halaman 20 menyatakan bahwa ketika seseorang 19 berposisi sebagai konsumen maka dia berhak menggunakan undang- undang perlindungan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak hukumnya. “… Kemudian menurut Ahli ada kasus di bidang asuransi yang menjerat produsen asuransi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal terdapat Undang-Undang Asuransi. Menurut YLKI sebagai lembaga konsumen, sah saja jika konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang.”; 3. Lembaga Jaminan fidusia merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang artinya terikat dengan Undang-Undang Perlingungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 diatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal pencatuman klausula baku. Khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf d mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bertindak secara sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dalam hal ini pembelian barang atau benda yang dilakukan melalu jaminan fidusia merupakan pembelian dalam bentuk angsuran. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Konsumen menyatakan: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Apabila mencermati Pasal 18 ayat (1) huruf d undang-undang perlindungan konsumen diatas secara nyata telah melarang pelaku usaha termasuk pelaku usaha pembiayaan (leasing) untuk melakukan segala tindakan secara sepihak baik atas dasar pemberian kuasa yang dicantumkan dalam perjanjian maupun secara lisan. Tindakan sepihak dalam hal ini adalah termasuk penarikan atau ekseskusi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari debitur. Untuk melindung debitur dari tindakan secara sepihak tersebut MK telah mengeluarkan Putusan 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan 20 tentang adanya ‘cidera janji’ maka dapat dibuktikan di pengadilan melalui upaya hukum; 4. Menurut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keteranangannya sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019, pada poin nomor 2 huruf g, h, i dan huruf k halaman 91 tentang pemahaman terhadap pengertian ‘fidusia’ yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengalihan hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap berada pada pemberi fidusia. Oleh karena itu kreditur secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang (objek jaminan fidusia) yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dengan demikian bilamana terjadi cidera janji dan besarnya utang tertunggak tidak diakui secara sukarela oleh pemberi fidusia maka sengeketa tersebut harus diputus oleh pengadilan; Secara lengkap pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut: 2. Pengalihan Kepemilikan Atas Dasar Kepercayaan Dari definisi mengenai “fidusia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut: “… g. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “fides” bahasa Latin berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti “kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “fiduciare eigendom overdrach” dan dalam bahasa Inggris “fiduciary transfer of ownership”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan”. h. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia. i. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikkannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. 21 j. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan bersarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur. k. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan. 5. Lebih lanjut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam Putusan a quo pada poin nomor 4 halaman 94-95 tentang hak kreditur atas benda yang dijaminkan menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi (penarikan) objek jaminan fidusia bilamana debitur telah dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur karena berbagai sebab/alasan, maka penerima fidusia atau kreditur dilarang mengambil paksa objek jaminan fidusia dari debitur, jika kreditur tetap melakukan hal tersebut maka penerima fidusia dianggap telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) tidak dibenarkan dalam suatu negara hukum seperti indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 6. Bahwa dengan demikian baik secara hukum maupun menurut pendapat ahli penerima fidusia atau kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya pengaliahn hak kepemilikan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia hanya secara kepercayaan bukan secara hukum, selain itu muara dari perjanjian fidusia adalah bagaimana supaya objek jaminan fidusia menjadi hak milik pemberi fidusia secara utuh; 7. Bilamana kreditur menganggap bahwa debitur (secara constituendum pihak yang akan memiliki objek jaminan fidusia) telah melakukan cidera janji namun tidak ada kesepakatan atau debitur tidak secara sukarela setuju bahwa telah terjadi cidera janji maka sengketa tersebut wajib diselesaikan di pengadilan untuk diputus apakah debitur telah cidera janji atau tidak, bukan atas dasar penilaian secara sepihak oleh kreditur; 8. Namun dengan keberlakuan Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional pemberi fidusia dalam hal 22 perlindungan kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya; 9. Untuk melindungi hak tersebut, debitur atau pemberi fidusia ketika kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia atas dasar Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia karena atas dasar penilaian secara sepihak debitur telah melakukan cidera janji, maka debitur tidak menunjukkan barang atau objek jaminan fidusia; 10. Dengan demikian, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah melanggar hak kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 1. Bahwa MK telah memutus bilamana tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi maka Langkah yang bisa diambil oleh kreditur adalah dengan melakukan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang 23 frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah telah menegaskan bahwa bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menetukan telah terjadinya cidera janji; 3. Bahwa implikasi dari putusan tersebut adalah diberinya ruang kepada debitur untuk mepertahan objek jaminan fidusia yang secara constituendum menjadi hak miliknya serta diberi ruang untuk membuktikan dalil sebab/alasan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela serta dalil debitur tidak sepakat bahwa telah terjadinya cidera janji; 24 4. Namun keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang bertautan dengan Pasal 29 UU Fidusia yang lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memberi ruang kepada kreditur untuk tetap mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia, padahal Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 lahir atas kegelisahan dan keresahan debitur atas tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia yang kerap terjadi selama ini. Karena MK telah melindugi hak-hak debitur melalui putusan a quo maka ketika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur tidak sepakat bahwa telah terjadi cidera janji maka debitur berhak untuk menolak menyerahkan objek jaminan fidusia. Kemudian untuk menghindari eksekusi atau penarilan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur maka debitur tidak menunjukkan objek jaminan fidusia. Debitur tidak menunjukkan jaminan fidusia tidak bermaksud untuk melalukan tindak pidana penggelapan sebagaiman diatur dalam Pasal 372 KUHP ataupun pidana fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia 5. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UU Fidusia yang telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”; 6. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, 25 kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.” 7. Terdapat kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: 8. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent) oleh pihak terkait tidak dimaknai sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, a. Bahwa adanya timbul kesan, seakan-akan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut mandiri, serta adanya timbul kesan seakan-akan kekurangtegasan dan korelasi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dengan ketentuan lain UU Fidusia, padahal Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. b. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent), yang tidak memberikan penafsiran secara tegas sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait adanya larangan bagi kreditur untuk tidak mengeksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan cidera janji (wanprestasi) telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon. 9. Bahwa untuk sinkronisasi dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengatasi kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia a quo, sehingga Kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa dengan eksisnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu para Pemohon dalam mempertahankan objek jaminan fidusia yang secara constituendum 26 menjadi hak milik pemberi fidusia atau debitur sebagaimana Pasal 28H ayat (4) dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019; 11. Dalam pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor No 2/PUU- XIX/2021 kembali dipertegas bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji agar telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) bukan hanya semata-mata atas penilain kreditur secara sepihak. D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai para Pemohon bertentangan dengan Prinsip Due Process of Law 1. Secara sederhana Due Process of Law dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip penegakan di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (due process of law) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara; 2. Mengenai due process of law ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari due process of law adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (procedural juctice). Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang- undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural menempatkan manusia sebagai subyek dan bukan obyek 27 sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. KUHAP secara substantif menganut atau telah mengarah pada due process of law. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip due process of law atau due process model dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia; 4. Sebelum KUHAP berlaku, diterapkan asas inkuisitur (inquisitoir) yang menempatkan orang yang diperiksa sebagai obyek pemeriksaan. Dengan hal ini, orang yang diperiksa kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (confession) dari orang yang diperiksa”. Dengan tindakan-tindakan penerima fidusia atau kreditur yang secara sewenang-wenang dan sepihak melakukan eksekusi atau menarik objek jaminan fidusia ditambah kreditur dibantu oleh pihak berwenang (vide penjelasan Pasal 30 UU Fidusia) maka telah membawa negara Indonesia kembali pada zaman dimana HAM tidak menjadi supremasi dalam hukum dan kembali pada prinsip inkuisitur (inquisitoir); 5. Pasca berlakunya KUHAP, asas inkuisitur (inquisitoir) berubah menjadi sistem akusatoir (accusatoir) menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”; 6. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 28 a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); c. Adanya pembangian kekuasan dalam negara; dan d. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan. 7. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, khusus mengenai butir 6 (enam), yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat diartikan bahwa dalam setiap substansi dan prosedural hukum selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945, melalui beberapa pasal-pasalnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya diemplemntasikan dalam proses penegakan hukum; 8. Bahwa prinsip due process of law atau due process model tidak hanya berlaku bagi penegak hukum namun juga berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia dengan bersandar pada ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia telah menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu, padahal untuk menjadi seorang penegak hukum ada mekanisme dan proses pendidikan yang harus dilalui. Dengan menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu melahirkan tindakan-tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang menyebabkan hak-hak konstitusional debitur terabaikan; 9. Untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenangan tersebut debitur dengan itidak baik tidak menunjukkan objek yang menjadi jaminan fidusia, namun oleh kreditur dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. 10. Dengan demikian tindakan eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukuan oleh debitur dengan dasar Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan mendahulukan laporan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau 29 upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji telah secara nyata menciderai prinsip due process of law. Padahal secara hukum, proses keperdataan harus didahulukan seperti yang diatur dalam Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” 11. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipidana atas dasar utang piutang. Pasal 19 ayat (2) “tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang 30 cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”; ATAU Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan; 3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan huum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”; 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”; 31 ATAU Setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Bab Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Akta Nikah para Pemohon; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan dari Polda Metro Jaya dengan Nomor B/21329/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum atas nama Johanes Halim; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi STNK dan Foto Unit Mobil yang menjadi objek jaminan fidusia; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Persetujuan Relaksasi dari BCA Finance; 32 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009 ), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar (Screenshoot) Pesan dari BCA Finance tentang persetujuan relaksasi yang dikirimkan melalui WhatsApp; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Johanes Halim; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor SP.Han/1189/XI/RES.1.11./2021/Ditreskrimum terhadap tersangka atas nama Johanes Halim alias Johan bin Acai; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Nomor B/22876/XI/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Johanes Halim alias Johan bin Acai. 33 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 34 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP serta Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya, sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 30 UU 42/1999 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. 35 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan merupakan pasangan suami istri, yang terdaftar berdasarkan Akta Nikah Nomor 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Febuari 2015. 3. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga. 4. Bahwa Pemohon I telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU 42/1999. 5. Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon I mendasarkan pada ketentuan Pasal 372 KUHP yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud karena dengan tidak ditunjuknya objek jaminan fidusia yang nantinya menjadi hak debitur karena dilindungi sebagai harta benda yang berada di bawah kekuasaanya telah disangkakan sebagai penggelapan sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 6. Bahwa alasan para Pemohon tidak menunjukkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang serta cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain; 7. Bahwa para Pemohon tidak melakukan pengujian norma Pasal 36 UU 42/1999 yang menjadi dasar penangkapan dan penahanan kepada Pemohon I, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam pasal a quo. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para 36 Pemohon telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Oleh karenanya, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya, yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena seringkali dijadikan dasar melaporkan debitur yang dituduh telah melakukan tindak Pidana penggelapan disebabkan debitur melindungi haknya dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia sehingga adanya ketentuan ini telah mereduksi hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu perlindungan dan 37 kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; 3. Bahwa menurut para Pemohon, debitur seharusnya dilindungi dari tindakan sewenang-wenang kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, kreditur diberi hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan, namun setelah adanya putusan tersebut kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada kesepakatan tersebut, kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan. Namun, oleh karena debitur tidak menunjukkan objek jaminan fidusia berakibat debitur dituntut secara pidana oleh penerima fidusia atas dasar perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP; 4. Bahwa menurut para Pemohon, debitur melakukan pembelian benda yang menjadi objek jaminan fidusia memakai mekanisme jaminan fidusia, di mana objek jaminan fidusia secara kepercayaan hak kepemilikannya berada dalam tangan kreditur karena perjanjian. Namun, muara dari perjanjian ini adalah bagaimana agar debitur nantinya dapat memiliki objek jaminan tersebut. Dengan demikian, posisi debitur pada objek jaminan fidusia adalah sebagai pihak yg menguasai harta benda (dalam hal ini objek jaminan fidusia) dan sebagai pemilik secara contituendum dari objek jaminan fidusia tersebut. Namun, dengan dilakukannya eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia atau penarikan yang semena-mena oleh kreditur dengan menggunakan dasar hukum Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya telah melanggar perlindungan terhadap hak kepemilikan dan perlindungan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 5. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku 38 sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; 6. Bahwa menurut para Pemohon, implikasi dari putusan tersebut adalah kepada debitur diberikan ruang untuk mempertahankan objek jaminan fidusia yang menjadi hak miliknya serta diberi ruang untuk membuktikan dalil sebab/alasan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela serta dalil debitur yang tidak sepakat dengan telah terjadinya cidera janji; 7. Bahwa menurut para Pemohon, prinsip due process of law tidak hanya berlaku bagi penegak hukum namun juga berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan adanya eksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia oleh kreditur karena bersandar pada ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya telah menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu, yang berpotensi untuk melahirkan tindakan-tindakan main hakim sendiri sehingga menyebabkan hak-hak konstitusional debitur terabaikan; 8. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenangan tersebut debitur dengan itidak baik tidak menunjukkan objek yang menjadi jaminan fidusia, namun oleh kreditur hal tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tanpa kreditur terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji sehingga hal tersebut menciderai prinsip due process of law. 9. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak 39 ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”. Atau Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. b. Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”. c. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”. Atau Setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). 40 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh PT BCA Finance bertanggal 2 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022 dan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022, oleh karena permohonan a quo berdasarkan pertimbangan pada pokok permohonan pada Paragraf [3.9] dinilai oleh Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan permohonan dimaksud harus dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan No. 3.71/PUU/TAP.MK/PT/2/2022 dan Ketetapan No. 4.71/PUU/TAP.MK/PT/2/2022 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara No. 71/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Februari 2022; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 41 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 Juni 2020 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020, yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon a quo yang dilakukan pengujian adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil- dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 372 KUHP sebagaimana inti petitum para Pemohon yang dapat dipahami Mahkamah pada Paragraf [3.7] angka 9. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 42 sembilan ratus rupiah”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”. Atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. Terhadap dalil para Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu/masyarakat dengan negara berupa norma yang disertai dengan pengaturan dan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum pidana meliputi atau terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hal ini, secara doktriner, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi setiap orang yang bersumber dari KUHP, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu yang bersumber/diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 372 KUHP, di mana ketentuan ini termasuk dalam Bab XXIV tentang Penggelapan yang merupakan bagian ketentuan hukum pidana umum. Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ketentuan Pasal 372 KUHP diberikan pemaknaan pengecualian khusus untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, apa yang dimohonkan para Pemohon secara fundamental akan mengubah konstruksi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Sebab, konstruksi norma hukum Pasal 372 KUHP tersebut bersifat universal, yang artinya, ruang lingkup bekerjanya ketentuan tersebut dapat ditujukan untuk objek apapun yang dilakukan setiap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, 43 tindak pidana penggelapan tidak dapat hanya dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum tertentu sebagaimana pengecualian yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, apabila penambahan frasa “kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”, atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan” sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon diakomodir, maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup dari sifat ketentuan norma Pasal 372 KUHP dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Sementara, dalam ketentuan UU 42/1999 telah diatur beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan penegakan norma primernya, sebagaimana dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 35 UU 42/1999 yang mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, serta dalam Pasal 36 UU 42/1999 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, jika dipandang masih terdapat persoalan dalam memberikan sanksi pidana atas pelanggaran perjanjian fidusia maka menjadi otorisasi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, kecuali jika persoalan pelanggaran tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas norma maka Mahkamah berwenang untuk menilainya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 372 KUHP adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya karena norma a quo tidak terlepas dari pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 dan telah ditegaskan kembali di dalam 44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, Paragraf [3.19] terkait dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang- Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo;” Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlidungan 45 hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. [3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;” Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sesungguhnya telah terang benderang menjawab mengenai prosedur penyerahan objek fidusia sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidaklah akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Artinya, putusan a quo berkenaan dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan a quo, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara 46 paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Bahwa berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) oleh karena itu kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur- unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 47 [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 48 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.31 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat 49 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani