71/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 71/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Rahadi Puguh Raharjo, S.E. Alamat : Desa Paciran RT 01 RW 06 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 2. Nama : Ma’mun Murod, S.H. Alamat : Ds. Weru RT 02 RW 03 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 3. Nama : Mutaqin Alamat : Bango, Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2015 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H., Sodikin Nasrur Rahman, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Muhajir, S.H., Indahwan Suci Ning Ati, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, SH., M.H., Sundjono PS., S.H. dan Zulfikar, S.H. Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mariyam Fatimah & Partners beralamat di Kartika Chandra Tower 4Th Floor, Suite 401-402, Jalan Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 30 April 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2015 pada tanggal 13 Mei 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Juni 2015 dengan Nomor 71/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSNTITUSI 1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); 3. Berdasar pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…..” dan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK juga menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”, dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN penjelasan yang termaktup dari dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”) bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. 4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang disempurnakan dengan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, untuk dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pegujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak yang dijamin oleh UUD 1945 (konstitusi) diantaranya adalah 1. Hak Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar” [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”, juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UUD 1945, juncto UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4); juncto UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi; “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN 2. Hak “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang- undang. (Pasal 28 UUD 1945) Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Pemohon, sebagai berikut: i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Rahadi Puguh Raharjo (bukti P-3a); ii. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Ma’mun Murod, SH. (bukti P-3b); iii. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III atas nama Mutaqin (bukti P-3c); 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi: (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Dengan bukti nama-nama pemohon masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut: i. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih dengan Nomor Urut 53, nama Rahadi Puguh Raharjo di TPS 23 Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (bukti P-4a); ii. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih dengan Nomor Urut 130, nama Ma’mun Murod, SH. di TPS 4 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (bukti P-4b); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN iii. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih dengan nama Mutaqin di TPS 29 Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (bukti P-4c). 5. Bahwa Permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 7 huruf s yang pada pokoknya mengatur persyaratan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memberitahukan pencalonannya sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD. 6. Bahwa pemberlakuan Pasal 7 huruf s tersebut telah mengakibatkan kerugian spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan ditanggung oleh Pemohon karena sebagai rakyat pemegang kedaulatan yang telah memilih anggota DPR, DPD dan/atau DPRD tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan yang menentukan ketika seorang anggota DPR, DPD dan/atau DPRD yang telah dipilih oleh Pemohon tersebut bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 7. Bahwa kerugian Pemohon tersebut cukup beralasan hukum karena anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota tersebut tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab menjalankan mandat dan amanat yang diberikan oleh Pemohon untuk bekerja selama 5 tahun. Bahwa Pemohon telah memilih dan memberikan suaranya dalam mekanisme pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjadikan seseorang menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD dengan mengorbankan waktu, energi dan biaya untuk datang ke TPS. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang III. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Sebanyak 1 (satu) norma yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf s. Pasal 7: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: s: memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. B. ALAT UJI Sebanyak 3 (tiga) norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat uji yaitu: 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“. C. ALASAN-ALASAN 1. Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a) Bahwa pada tataran konsep dasarnya, pemilu adalah sebuah proses untuk merealisasikan apa yang disebut sebagai Demokrasi. Demokrasi berakar dari kata Yunani yaitu Dumos (Rakyat) dan Kratia (Kekuasan, Aturan/power, rule). Hal ini berarti bahwa Rakyat-lah yang menjadi titik awal dilaksanakannya proses demokrasi (baca: pemilu) dan Rakyat jugalah pada akhirnya yang menjadi titik fokus atau tujuan dilaksanakannya proses-proses demokrasi. Institusi eksekutif dan legislatif dengan demikian mendapatkan hak-hak mengatur dan memaksanya (otoritas) adalah semata-mata dari rakyat dan bukan dari Tuhan, Raja, apalagi Ketua Parpol, dan demikian pula bahwa para legislator dan pemerintah harus pula bertanggung jawab (accountable) dan berinteraksi positif (responsive) semata-mata kepada rakyat dan bukan kepada entitas lainnya. Menurut David Beetham (2002) dalam sebuah seminar Komisioner Tinggi HAM PBB di Genewa, Swiss, menyatakan bahwa roh utama demokrasi terdapat pada konsep popular control dan political equality. Secara sederhana, dua konsep tersebut menuntut adanya hak dan peran rakyat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik (Peraturan perundang-undangan dan keputusan politik) serta bagaimana rakyat memperoleh perlakuan dan penghormatan yang adil dan setara (equal) dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi demokrasinya. (Muktiono, SH., MPhil., Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, halaman ; 13) b) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yaitu hak yang dijamin oleh UUD 1945, diantaranya adalah: (1) Hak Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN juncto Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”, juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UUD 1945, juncto UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4); juncto UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; (3) Berhak dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. c) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara kolektif sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan memberikan suaranya di bilik TPS untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan mekanisme Pemilihan Umum. d) Bahwa kerugian spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah hilangnya kepercayaan Pemohon, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN pertama; terhadap institusi DPR RI yang berfungsi sebagai legislator (pembuat Undang Undang a quo) pada umumnya, sebab norma hukum dalam Undang – Undang a quo norma hukumnya tidak tegas terhadap subjeknya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkosistensi antara pasal dengan penjelasannya. Kedua; terhadap anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, karena tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab menjalankan mandat dan amanat yang diberikan selama 5 tahun, sebab pemohon mempunyai hak memilih dan memberikan suaranya dalam mekanisme pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjadikan seseorang menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD dengan mengorbankan waktu, energi dan biaya untuk datang ke TPS. e) Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ....... s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; .......” Dengan adanya persyaratan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang hanya memberitahu kepada pimpinannya mengartikulasikan mandat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN amanat perwujudan kedaulatan rakyat adalah sepihak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara konstitusional, dengan argumentasi sebagai berikut: 1) Bahwa norma hukum yang mengatur masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni: a. Untuk masa jabatan anggota DPR terdapat dalam Pasal 76 ayat (4), berbunyi: “ Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/ janji”. b. Untuk masa jabatan anggota DPD tedapat dalam Pasal 252 ayat (5), berbunyi, “ Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji”. c. Untuk masa jabatan anggota DPRD provinsi terdapat dalam pasal 318 ayat (4), berbunyi, “ Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”. d. Untuk masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 367 ayat (4), berbunyi, “ Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.” 2) Bahwa norma hukum yang mengatur sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai contohnya: Untuk sumpah/janji anggota DPR terdapat dalam Pasal 78, berbunyi: ........ “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/ wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 3) Bahwa frasa “kewajiban” dalam sumpah/janji anggota DPR juga dijabarkan dalam norma hukum UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 81, juncto Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 12, berbunyi: “ Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. frasa “kewajiban” yang dilanggar, menurut Pemohon terdiri dari huruf (f), huruf (g) dan huruf (k) 4) Bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) berbunyi, “ Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat”. 5) Bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mengatur Bab II tentang Kode Etik, Bagian Kesatu, tentang Kepentingan Umum, Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2) berbunyi; (1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. (2) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat“. f) Bahwa sebagaimana norma hukum yang mengatur masa jabatan dan sumpah/janji anggota DPR tersebut di atas, bahwa frasa “kewajiban” dalam sumpah/janji anggota DPR akan dipenuhi dan dijalankan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN baru mengucapkan sumpah/janji.”, maka anggota DPR sebelum masa jabatannya berakhir dan mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota telah melanggar sumpah/janjinya, tata tertib dan kode etik. Dan ini bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 Pasal 1 ayat (2), berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar ” melalui mekanisme pemilihan umum sebagimana di atur dalam Pasal 22E UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah konsideran huruf (a), menyatakan: “ bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“. 2. Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 a) Bahwa sebagaimana Penjelasan Undang-Undang a quo pada romawi I huruf f Persyaratan Calon, menyatakan; “Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas”. Penyebutan Frasa “integritas” apakah mempunyai korelasi dengan norma hukum Pasal 7 huruf s Undang-Undang a quo? Frasa “integritas” menurut Wuryanano (2011, The 21 Principles to Build and Develop Fighting Spirit) orang yang menerapkan sistem norma untuk menilai kehidupan, sehingga kehidupannya seperti “buku yang terbuka”. Ia tidak punya apapun untuk disembunyikan maupun untuk ditakuti. Integritas diri punya pengaruh yang tinggi pada kehidupan setiap orang. Integritas diri akan membentuk reputasi atau prestasi diri yang kuat pada diri masing-masing orang. Hal ini senada dengan pendapat Bertens, K. (1994. Etika) Integritas berasal dari bahasa latin “integrate” yang artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna, tanpa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN kedok. Maksudnya adalah apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Dapat dikatakan bahwa integritas adalah suatu sikap dan perilaku konsisten untuk menjunjung tinggi etika kerja dan etika profesi. Integritas mensyaratkan adanya godaan atau peluang untuk melakukan perbuatan tercela. Namun orang yang berintegritas tidak melakukan perbuatan tercela tersebut karena ia memiliki keyakinan akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur di lingkungannya. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan lebih dari satu wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin, Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari rakyat. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya dan berani menerima segala risiko dari ucapan dan tindakannya. Faktanya menjadi lain, bahwa norma hukum Pasal 7 huruf s inkonsistensi dengan pasal penjelasnya dalam Undang- Undang a quo, sebab anggota DPR, DPD dan DPRD yang mecalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota sudah memiliki niat untuk tidak konsiten (inkonsistensi) terhadap amanat yang diembannya selama 5 (lima) tahun dan norma hukumnya diatur hanya sekedar “memberitahu pencalonannnya kepada pimpinannya”, sehingga tidak memiliki implikasi terhadap subjeknya (baca tidak tegas memberikan sangsi dan atau konsekensi hukum) sebagaimana Pasal 7 huruf t untuk calon berlatar belakang TNI, POLRI dan PNS mengundurkan diri pada saat pendaftaran dan Pasal 7 huruf u untuk calon berlatar belakang pejabat pada BUMN/BUMD berhenti dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon. Jika norma hukum tidak tegas terhadap subjeknya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN b) Bahwa pembedaan perlakuan norma hukum pada Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u dalam Undang-Undang a quo sebagaimana uraian tersebut di atas bersifat diskriminatif dan tidak adil dalam norma hukum permberlakuan prasayat administratif calon yang berlatar belakang dari anggota DPR, DPD dan DPRD dengan TNI, POLRI dan PNS, begitu pula TNI, POLRI dan PNS dengan pejabat pada BUMN/BUMD, pejabat pada BUMN/BUMD, sebagaimana tabel di bawah ini: No. Asal Calon Norma teks Waktu Sifat 1 DPR, DPD dan DPRD memberitahukan sejak mendaftarkan diri sebagai calon Tidak Mengikat 2 TNI, POLRI dan PNS mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon Mengikat 3 Pejabat BUMN/BUMD berhenti dari jabatan sejak ditetapkan sebagai calon Mengikat Dasar argumentasi perlakuan diskriminasi dan tidak adil sebagaimana uraian tabel di atas dalam pandangan teori politik hukum diindikasikan sebagai prodak politik, maka berfungsinya hukum ditentukan oleh penentu kebijakan politik, pemegang political power dalam hal ini pemerintah yang berkuasa, sebagaimana pendapat Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, halaman 61 sebagai berikut: “.....keberadaan politik hukum yang tidak terlepas dari nuansa politik menurut Laica Marzuki (1999) bahwa: politik hukum merupakan langkah kebijakan politik (political policy) penguasa dalam memberlakukan kaidah-kaidah. Oleh karena kaidah-kaidah hukum merupakan produk kebijakan politik hukum penguasa, maka pada setiap kaidah hukum yang dirancang penguasa selalu memuat kehendak penguasa selaku penentu kebijakan politik. Selanjutnya menurut beliau politik hukum (rechts politiek) merupakan kebijakan politik bukan kebijakan hukum. Politik hukum adalah produk politik, merupakan spesies kegiatan politik seperti halnya: politik ekonomi, kebudayaan politik dan semacamnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Demikian juga Laica Marzuki (1999) menyatakan, bahwa undang- undang yang merupakan substansi dari sistem hukum didisain atau dirancang oleh body politik, institusi politik (politicalpower). Sehingga politik tidak saja mendinamisir sistem hukum tetapi berpeluang menggoyah-goyahkan sistem hukum dimaksud. Bahkan pada ketikanya dapat menciptakan sistem hukum baru. Oleh karena itu hukum merupakan produk politik, maka berfungsinya hukum ditentukan oleh penentu kebijakan politik, pemegang political power dalam hal ini pemerintah yang berkuasa”. 3. Bertentangan Dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 a) Merujuk pada dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa norma hukum Pasal 7 huruf s Undang- Undang a quo harus menormakan kesekuensi hukum bagi subjeknya (anggota DPR, DPD dan DPRD yang yang mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) untuk mencegah/melakukan tindakan pecegahan terjadinya korupsi guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar argumentatif diantaranya: 1) Bahwa dari hasil semua advokasi publik dan Penelitiannya (yang menjadi action-research), Pemohon akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah: 2) Politik uang yang meruyak. Akibat politik transaksional di antara elit politik dan para calon pejabat publik disertai penghamburan biaya politik yang amat berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan “membeli suara publik” dan hal ini -pada sisi lain- dilihat sebagai kesempatan oleh sebagian publik untuk juga melibatkan diri dalam politik uang (money politics), baik untuk ikut serta dalam aneka acara kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan pilihannya dalam suatu pemilihan umum; 3) Korupsi politik yang memperlihatkan fenomena (poros) Pembiayaan Politik Partai dikaitkan dengan Komisi dari Anggaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Proyek Kementerian dan Lembaga yang umumnya dibahas/ diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/ Daerah. Sementara Pejabat Eksekutif menutupi biaya tinggi untuk transaksi memperoleh “tiket” atau “perahu” mengikuti pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye yang tinggi, dengan mengalokasikan proyek-proyek di daerahnya -khususnya terhadap sumber daya alam- dengan nuansa praktik balas-budi terhadap donatur atau praktik koruptif lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan Tokoh-Lintas Agama pada September 2012 yang menyebut dan mengaitkan korupsi politik sebagai akibat sistem pemilihan umum yang terjadi saat ini; (Dokumen Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hal: 6-7) 4) Adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan). Pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan peluang memunculkan pemimpin- pemimpin eksekutif alternatif. Namun manfaat-manfaat sertaan ini tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari Alasan Konstitusional (batu uji atau pintu masuk pengujian): hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak. Mengaitkan antara alasan konstitusional seperti ini dengan munculnya calon presiden alternatif barangkali dapat dianalogikan dengan suara-suara yang menyatakan bahwa seorang Hakim Konstitusi tidak etis untuk mengomentari soal “Mafia Narkoba di Istana” atau “Bocornya Sprindik di KPK”. Padahal dalam Komunikasi Politik, terdapat konvensi yang menyatakan -justru- merupakan kewajiban etis bagi Ilmuwan Komunikasi Politik dan Pejabat Publik untuk berdiri dan menyatakan sesuatu yang diketahuinya dengan baik semata Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN demi kepentingan publik. Esensinya: pembicaraan tentang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Alternatif adalah akibat logis sekaligus etis ketika dinyatakan bahwa hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas (menggunakan Presidential Coattail & Political Efficacy) dan efisen. (Dokumen Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hal: 24-25) 5) Pendapat Didik Supriyanto saksi ahli yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan, “Politik Transaksional Merajalela. Pada tingkat lokal penempatan pemilu legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilukada sebagai pemilu minor, membuat kepala daerah terpllih lepas kendali dari DPRD. Tidak ada hubungan politik antara kepala daerah dengan partai-partai politik di DPRD. Hubungan (calon) kepala daerah dengan partai politik berhenti pada saat berkas pencalonan disahkan oleh penyelenggara. Di satu pihak, karena merasa sudah "beli putus" berkas pencalonan, kepala daerah tidak merasa harus terikat dengan partai politik dalam membuat kebijakan; di lain pihak, kader-kader partai di DPR lebih memperhatikan prosedur pengesahan kebijakan daripada subtansi kebijakan karena sebagian besar kepala daerah bukan kader partai. Dampak dari situasi tersebut adalah merajalelanya politik transaksional dalam pengambilan kebijakan, sebab jika kepala daerah tidak melakukan "bagi-bagi proyek, "bagi-bagi jabatan birokrasi, dan bagi-bagi dana sosial", maka DPRD akan menolak semua rencana kebijakan kepala daerah. Politik transaksional juga dilatari oleh usaha mengembalikan modal karena pada pemilu kepala daerah, kepala daerah terpllih mengeluarkan dana banyak untuk membeli berkas pencalonan dan suara; sementara dalam pemilu legislatif, anggota DPRD terpllih banyak mengeluarkan dana untuk membeli daftar calon dan suara“ (Dokumen Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hal: 43) b) Bahwa Undang-Undang a quo dapat menjadi celah yang bisa digunakan untuk untung-untungan dan/atau coba-coba dari hasrat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN berkuasa yang menggebu-gebu dalam merebut jabatan baru. Dimana hasrat berkuasa akan menabrak rambu-rambu politik, baik di lingkungan internal partainya maupun eksternal (peraturan pemerintah atau negara), perilaku politiknya akan menyimpang dari ketentuan dan atau melanggar peraturan sanggup dilakukannya di kemudian hari, contohnya; melakukan black campain, mengunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya (seperti; kendaraan dinas, penyalahgunaan dana jasmas untuk mencari dukungan, penyalahgunaan kewenangan dan atau fungsinya sebagai legislatif dan sejenisnya), melakukan politik uang dan berbagai jenis perilaku politik yang menyimpang. Perilaku politik yang menyimpang inilah yang akan menjadi suri tauladan bagi pembelajaran politik rakyat, untuk tidak bermoral, tidak bertanggung jawab dan keluar dari spirit nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai pengahayatan dan pengamalan Pancasila yang universal. c) Bahwa ketika pasangan calon kepala daerah berlatar belakang Undang-Undung a quo tidak terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan balik pada jabatan semula, sangat dimungkinkan naluri dasar manusianya yang bersifat serakah akan muncul, guna mengembalikan sumber daya yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah dan ini akan berimbas pada potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya, antara lain pada pola-pola politik anggaran daerah (APBD) dan/anggaran pusat (APBN) untuk dimainkan, di rekayasa, di mark up, di korupsi, dan sejenis. Jika hal itu terjadi, negara akan rusak dan rakyat selalu dalam penderitaan, karena tidak adanya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, d) Bahwa tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta, ketika norma hukum itu di buat dan diberlakukan guna mewujudkan suatu tatanan masyarakat demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, faktanya menjadi lain ketika Undang-Undang a quo yang tidak mempertimbangkan asas keadilan secara proposional bagi pemohon yang mempunyai hak memilih dan memberikan suaranya dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN mekanisme pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD untuk menjadikan seseorang menjadi anggota DPR,DPD dan DPRD dalam menjalan mandat dan amanat perwujudan kedaulatan rakyat selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam Undang-Undang a quo pasal penjelasnya menjadi “sangat jelas ” bagi anggota DPR,DPD dan DPRD yang mempunyai tata tertib beserta mekanismenya secara internal dan secara eksternalnya cukup dibaca “sangat jelas”. Frasa “ Pasal 7 huruf s “Undang-Undang a quo pada saat pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana di atur dalam Pasal 45 Undang-Undang a quo. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa hanya dengan surat pernyataan memberitahu pada pimpinannya memiliki akibat hukum terhadap jabatan yang disandangnya? Kemungkinan pertama, memberitahu kepada pimpinannya hanya sebatas memberitahu tanpa kehilangan kewajiban dan hak-haknya. Kemungkinan kedua, memberitahu kepada pimpinannya dengan kehilangan sebagian dari kewajiban dan hak-haknya. Kemungkinan ketiga, memberitahu kepada pimpinannya dengan kehilangan semua kewajiban dan hak- haknya. Ketiga kemungkinan itu memberikan ruang penyimpangan perilaku politik Calon Frasa “Pasal 7 huruf s“ Undang-Undang a quo bila dihubungkan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diperhitungkan dari tahap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diestimasikan 160 hari, maka kemungkinan pertama akan memberikan ruang penyimpangan perilaku politik Calon Frasa “Pasal 7 huruf s“ Undang-Undang a quo dengan menggunakan kewenangan yang diberikan beserta fasilitasnya untuk dimobilisasi dan didayagunakan untuk kampanye kemenangan pencalonnya. Kemungkinan kedua berhenti sementara waktu dari jabatannya dan atau izin cuti, dimana izin cuti paling lama adalah cuti haji selama 60 (enam puluh) hari, ini berarti ada sisa waktu 100 (seratus) hari ruang penyimpangan perilaku politik Calon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Frasa “Pasal 7 huruf s“ Undang-Undang a quo dengan menggunakan kewenangan yang diberikan beserta fasilitasnya untuk dimobilisasi dan didayagunakan untuk kampanye kemenangan pencalonanya. Kemungkinan ketiga dibebas tugaskan selama 160 hari dengan meniadakan seluruh kewenangan yang diberikan beserta fasilitasnya dan ketika tidak terpilih menjadi kepala daerah, kembali bertugas melaksanakan mandat dan amanat perwujudan kedaulatan rakyat dari sisa waktu 5 (lima) tahun. Tiga kemungkinan penyimpangan perilaku politik dari Frasa “Pasal 7 huruf s“ Undang-Undang a quo dipandang dari sudut pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan 45 (empat puluh lima) butir nilai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sangat tidak patut dan tidak pantas. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) konstitusional sepanjang diartikan dan dibaca; “Mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak mendaftarkan diri sebagai calon”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4c, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3.a : Fotokopi KTP atas nama Rahardi Puguh Raharjo; 4. Bukti P-3.b : Fotokopi KTP atas nama Ma’mud Murod, S.H.; 4. Bukti P-3.c : Fotokopi KTP atas nama Muttaqin; 5. Bukti P-4.a : Fotokopi DPT atas nama Rahardi Puguh Raharjo; 6. Bukti P-4.b : Fotokopi DPT atas nama Ma’mud Murod, S.H.; 7. Bukti P-4.c : Fotokopi DPT atas nama Muttaqin; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf s Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), selanjutnya disebut UU 8/2015] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) menyatakan: 1. Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” 2. Pasal 28D ayat (1): “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 3. Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 8/2015 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang dijamin oleh UUD 1945, sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa pemberlakuan Pasal 7 huruf s tersebut telah mengakibatkan kerugian spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan ditanggung oleh Pemohon karena sebagai rakyat pemegang kedaulatan yang telah memilih anggota DPR, DPD dan/atau DPRD tersebut sama sekali tidak memiliki kewenangan yang menentukan ketika seorang anggota DPR, DPD dan/atau DPRD yang telah dipilih oleh Pemohon tersebut bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusional tersebut prima facie dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf s UU 8/2015. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan a quo dengan tanpa mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan: [3.11.1] Bahwa sebagaimana norma hukum yang mengatur masa jabatan dan sumpah/janji anggota DPR tersebut di atas, bahwa frasa “kewajiban” dalam sumpah/janji anggota DPR akan dipenuhi dan dijalankan sebaik-baiknya, seadil- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN adilnya dan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”, maka anggota DPR sebelum masa jabatannya berakhir dan mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota telah melanggar sumpah/janjinya, tata tertib dan kode etik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” melalui mekanisme pemilihan umum sebagimana di atur dalam Pasal 22E UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah konsideran huruf a; [3.11.2] Bahwa pembedaan perlakuan norma hukum pada Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u dalam Undang-Undang a quo sebagaimana uraian tersebut diatas bersifat diskriminatif dan tidak adil dalam norma hukum permberlakuan prasayat administratif calon yang berlatar belakang dari anggota DPR, DPD dan DPRD dengan TNI, POLRI dan PNS, begitu pula TNI, POLRI dan PNS dengan pejabat pada BUMN/BUMD, pejabat pada BUMN/BUMD; [3.11.3] Merujuk pada dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, bahwa norma hukum Pasal 7 huruf s Undang-Undang a quo harus menormakan konsekuensi hukum bagi subjeknya (anggota DPR, DPD dan DPRD yang yang mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) untuk mencegah/melakukan tindakan pecegahan terjadinya korupsi guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan yang sama, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dengan kata lain, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P Sitompul Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id