PUU
Tahun 2026
70/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon: Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H. (Pemohon II), dan dr. Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-04-29T14:43:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;<br />2. Menyatakan kata "melepaskan" dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "nonaktif dari"; <br />3. Menyatakan frasa "tidak menjalankan" dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "nonaktif dari";<br />4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;<br />5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<br />
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 70/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Pengacara
Alamat
:
Jalan Hasanudin Timika Residence 4 Blok A Nomor
1 RT/RW 020/000 Minibua, Mimika Baru
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., S.H.
Pekerjaan
:
Pengacara
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan Karang
Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
dr. Ria Merryanti A.P., M.H.
Pekerjaan
:
Aparatur Sipil Negara
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan Karang
Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2026, memberi kuasa
kepada Melti Wulandari, S.H. dan Tri Stiawan, S.H., kesemuanya adalah para
advokat, kurator dan pengurus, auditor hukum, mediator, paralegal, penasihat
hukum, serta konsultan hukum pada Kantor Hukum ANF & Associates, yang
berkedudukan hukum (domisili) di Jalan Gili Gede Nomor 23 Kelurahan Karang
2
Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; co-
office beralamat di jalan Gn. Raya Nomor 28A, Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; branch office beralamat di Jalan Paris 2
Komplek Bali Mas 3 Nomor 3B Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
15 Februari 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
16 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
68/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 18
Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 Maret
2026 melalui surat elektronik (e-mail), pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
3
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah
untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”
4
4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap
ketentuan norma Pasal:
Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 yang berbunyi:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
(Vide Bukti P05 - UU KPK)
5. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah
juga berwenang untuk memberikan penafsiran Konstitutional (Constitutional
Interpretation)
terhadap
pasal-pasal
undang-undang
yang
memiliki
pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan multitafsir, dengan demikian
mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal- pasal dalam undang-
undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta
memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution),
Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, in
casu pengujian konstitusional Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197),
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3),
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI
1945”.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
5
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi haru memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
terjadi lagi.
6
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI PO1
- IDENTITAS), PEMOHON II (VIDE BUKTI PO2 - IDENTITAS), PEMOHON
III (VIDE BUKTI PO3 - IDENTITAS), yang hak - hak konstitusionalnya secara
potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma
Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19 /2019 KPK”, dalam
perkara a quo;
4. Bahwa berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19/2019 KPK”,
yang berbunyi;
Pasal 29 huruf i dan huruf j:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
7
(Vide Bukti P05 - UU Nomor 19 Tahun 2019)
Dengan frasa pada pasal 29 huruf i “melepaskan jabatan struktural dan/atau
jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;”
seorang polisi/TNI/Jaksa aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar
instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri aktif,
cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “dianggap dilepaskan
selama menjadi bagian instansi tersebut” dan dapat kembali aktif berdinas di
instansi awalnya sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon
Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945.
Bahwa Dengan frasa pada pasal 29 huruf j “tidak menjalankan profesinya
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan” seorang
polisi/TNI/Jaksa aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi
kepolisian/TNI aktif, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota TNI aktif
dan Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “dianggap
tidak menjalankan profesi awal instansi selama menjabat dan menjadi bagian
instansi KPK tersebut” dan dapat kembali aktif berdinas di instansi awalnya
sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak
konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang
sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 UUD NRI 1945.
(VIDE BUKTI P06 - PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025).
5. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum
(legal standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka
perlu Para Pemohon Uraikan lebih lanjut sebagai berikut:
PEMOHON I - MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.
6. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara. Pengamat
Kebijakan Publik, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai Advokat dari
Indonesia timur (Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
8
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas
dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.
Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon I memiliki
tanggung
jawab
mengawasi
kepentingan
langsung
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil,
karena perlibatan TNI dan Polri Aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis
berpotensi menciptakan hambatan dan karena Pemohon I untuk
berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik (Ketua KPK) yang
seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi
terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon I:
6.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat
diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota Polri aktif
tanpa persaingan yang setara.
6.2. Bahwa, Pemohon I Mengalami Potensi kerugian nyata (Potential loss)
berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan
jaminan sosial dari jabatan publik (ketua KPK) yang seharusnya dapat
diikuti oleh Pemohon I, mengingat Pemohon I adalah warga negara yang
ingin ikut berkontestasi dalam pemberantasan Korupsi yang secara
expressis verbis Pemohon I dengan menjadi ketua KPK.
6.3. Bahwa, dengan norma tersebut Pemohon I Mengalami perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan
pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan
Polri aktif untuk menduduki jabatan Ketua KPK tanpa melepaskan status
keanggotaannya.
Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan
dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal
verband) dengan berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
9
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19 /2019 KPK”.
Oleh karena itu, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah
Konstitusi.
PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.
7. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang
juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak
hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum
tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma
hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma Undang-
undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;
7.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor ilmu hukum
memiliki tanggung jawab moral dan intelektu.al untuk turut serta dalam
mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya;
7.2. Pemohon II sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat
celah norma hukum yang menjadi celah bagi TNI dan Kepolisian aktif
menempati
jabatan
sipil
(Ketua
KPK)
tanpa
harus
pensiun/mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir yang membuka
ruang celah dan menutup kesempatan banyak masyarakat sipil dan
Pemohon II kehilangan kesempatan.
7.3. Pemohon II yang juga sebagai pemohon dalam perkara 114/PUU-
XXl/2025, yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13
November 2025 dengan pada pokok amar putusannya: “Larangan Polri
Aktif Menempati jabatan sipil” akan tetapi hal tersebut bertentangan
dengan UU KPK yang memberikan tafsir “Tanpa Pensiun atau
mengundurkan diri pada instansi sebelumnya, yang pemohon II kutip
ketua KPK Tahun 2024 - 2029, Bp Setyo Budiyanto yang saat menjabat
10
pada saat dilandik 16 Desember 2024 masih aktif menjadi perwira polri
dan pensiun pada juli 2025 pada saat menjabat ketua KPK., hal tersebut
menutup kesempatan bagi pemohon II dan masyarakat sipil lainnya
untuk mencalonkan diri dan berkontestasi menjadi ketua KPK.
Sumber:
https://news.republika.co.id/berita/t5sy6w377/polisi-dilarang-duduk-di-
jabatan-sipil-jubir-ketua-kpk-sudah-purnawirawan
7.4. Bahwa, dengan norma tersebut Pemohon II Mengalami perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal
a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polri aktif
untuk menduduki jabatan Ketua KPK tanpa melepaskan status
keanggotaannya.
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II tersebut bersifat nyata, spesifik,
aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat
(casual verband) dengan berlakunya Pasal 29 huruf I dan huruf j Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU
19/2019 KPK”, Oleh karena itu, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke
Mahkamah Konstitusi.
PEMOHON III - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.
8. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang
juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah
menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu -
Kalimantan Barat.
8.1. Bahwa celah norma hukum yang menjadi celah bagi TNI dan Kepolisian
aktif
menempati
jabatan
sipil
(Ketua
KPK)
tanpa
harus
pensiun/mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir tanpa melepaskan
status yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak
masyarakat sipil dan Pemohon HI kehilangan kesempatan yang juga
ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk berkontestasi mencalonkan diri
sebagai ketua KPK yang di inginkan oleh Pemohon III untuk mendukung
pemberantasan korupsi di Indonesia.
11
8.2. Bahwa dengan norma tersebut, Pemohon III mengalami perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal
a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polri aktif
untuk menduduki jabatan ketua KPK tanpa melepaskan status
keanggotaannya, yang secara langsung Menutup Celah bagi Pemohon
III yang juga sebagai ASN.
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III tersebut bersifat nyata, spesifik,
aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat
(causal verband) dengan berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU
19/2019 KPK”. Oleh karena itu, Pemohon III memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a
quo ke Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa PARA PEMOHON sebagai warga negara yang memiliki hak
Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
10. Bahwa PARA PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya:
Pasal 29 huruf i:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
12
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
Bahwa dengan norma pada pasal 29 huruf i “melepaskan jabatan struktural
dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi;” seorang polisi aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar
instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri aktif,
cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “di anggap dilepaskan
selama menjadi bagian instansi tersebut” dan dapat kembali aktif berdinas di
instansi awalnya sehingga oleh keberlakuan norma tersebut berpotensi
merusak system meritokrasi dan tidak adanya independensi dan juga secara
langsung merugikan konstitusional para Pemohon Kehilangan hak
konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang
sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 UUD NRI 1945.
11. Bahwa PARA PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya:
Pasal 29 huruf j:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
Bahwa dengan norma pada pasal 29 huruf j tidak menjalankan profesinya
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan” seorang
polisi/TNI aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi
kepolisian/TNI aktif, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota TNI aktif
dan Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “dianggap
tidak menjalankan profesi awal instansi selama menjabat dan menjadi bagian
KPK tersebut” dan dapat kembali aktif berdinas di instansi awalnya sehingga
oleh keberlakuan norma tersebut merusak system meritokrasi dan tidak
adanya independensi dan juga secara langsung merugikan konstitusional
13
para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan
hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945.
12. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai
kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal
a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum
tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk
menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara
definitif, dan terbukti dengan adanya PERPOL 10 TAHUN 2025 - POLISI
AKTIF DAPAT MENDUDUKI JABATAN SIPIL, Pasal 29 huruf i dan huruf j UU
KPK telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan.
Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
13. Norma, ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI” karena bertindak
sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan,
birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan
diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk PARA PEMOHON dan
membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil terutama menjadi Ketua KPK,
yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil
pasca REFORMASI.
14. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) telah berdampak pada kerugian
hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), UUD NRI 1945 Kerugian
hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut baik yang bersifat spesifik
aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah
mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.
14
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON
A. Tak Ada Masyarakat Sipil Jadi Pimpinan KPK Terpilih, Komitmen
Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan
1. Bahwa, seperti yang diketahui publik oleh Komisi III DPR telah memilih lima
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 dalam
Rapat Pleno, Kamis (21/11/2024)., Kelima pimpinan KPK tersebut yakni,
Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak,
dan Agus Joko Pramono., Mereka terpilih dengan suara terbanyak.
Sedangkan Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.
2. Bahwa, Dari lima pimpinan yang terpilih, tidak ada satu pun yang berasal dari
unsur masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan
masyarakat sipil termasuk Para Pemohon?? Karena tidak adanya
representasi masyarakat sipil menunjukkan pemerintah tak memiliki
komitmen dalam pemberantasan korupsi dan “Pemerintah yang baru tidak
memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
3. Bahwa, Selain itu DPR - RI yang memilih para calon itu juga menunjukkan
sikap yang sama, Adapun independensi adalah salah satu kekuatan KPK.,
Karena “Tanpa semangat independensi, hal tersebut mustahil dilakukan”.
4. Bahwa, komposisi pimpinan KPK terpilih yang tanpa kehadiran wakil
masyarakat sipil menandakan DPR - RI ingin mengontrol KPK dan terbukti
dengan Ketua KPK yang di isi Polri Aktif tanpa melepaskan Jabatannya.
5. Bahwa, Hai ini mengecewakan para pemohon karena tidak adanya unsur
masyarakat sipil, tidak ada unsur profesi bahkan, juga tidak ada unsur
perempuan yang di mana Pemohon I dan Pemohon III adalah seorang
perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemberantasan korupsi.
Berikut profil singkat lima pimpinan KPK terpilih 2024-2029 yang Pemohon
kutip:
1. Setyo Budiyanto
Setyo Budiyanto merupakan perwira tinggi polisi aktif berpangkat Komisaris
Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga. Pria kelahiran 29 Juni 1967 itu
saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian
(Kementan). Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989,
15
dan tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan, di antaranya Wakapolres
Lampung Utara, Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfoor,
Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimsus Polda Papua. Setyo juga
pernah menjabat sebagai Kapolda, di antaranya Kapolda Sulawesi Utara dan
Kapolda Nusa Tenggara Timur. Tak hanya di institusi kepolisian, ia juga
sempat bertugas di KPK sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian
Penindakan KPK serta Direktur Penyidikan KPK.
2. Johanis Tanak
Johanis Tanak kembali terpilih sebagai Wakil Ketua KPK. Pria kelahiran 23
Maret 1961 ini berpengalaman sebagai jaksa. Ia pernah menjabat sebagai
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia juga sempat memegang
jabatan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha
Negara. Johanis sempat gugur dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim
KPK periode 2019-2024 di DPR. Meski demikian, ia kemudian masuk ke kursi
Wakil Ketua KPK pada Oktober 2022 lalu, menggantikan Lili Pintauli Siregar.
3. Fitroh Rohcahyanto
Fitroh Rohcahyanto merupakan lulusan S3 Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Pria kelahiran Jepara ini, pernah menjabat sebagai Direktur
Penuntutan KPK (2019). Jaksa senior ini berpengalaman menangani
berbagai kasus besar, seperti e-KTP, Hambalang, dan korupsi proyek lainnya.
4. Ibnu Basuki Widodo
Ibnu Basuki Widodo merupakan pimpinan KPK terpilih dari kalangan hakim.
Ia adalah Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, ia
juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi
pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.
5. Agus Joko Pramono
Agus Joko Pramono merupakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua BPK pada periode 2019-2023.
Sumber:
https://www.kompas.tv/nasional/555073/tak-ada-masyarakat-sipil-jadi-
pimpinan-kpk-terpilih-komitmen-pemberantasan-korupsi-
dipertanyakan?page=all#:~:text=Ketua%20IM57+%20Institute%20Laksono
16
%20Anindito%20mengatakan%2Otidak,sipi1%20menunjukkan%20pemerint
ah%20tak%20memiliki%2 Okomitmen%20dalam
6. Bahwa, Hal tersebut terjadi perbedaan signifikan yang para pemohon kutip
dari Seleksi Tahun 2019 dan Seleksi Tahun 2024 dengan nomor pansel:
NOMOR: 01/PANSEL-KPK/V/2019
NOMOR: 37/PANSEL-KPK/07/2024
Bahwa, dari 2 pengumuman tersebut berbeda dengan sebelumnya pada saat
sebelum revisi uu kpk 19 tahun 2019 yang di mana terdapat penambahan
norma pasal 29 huruf I dan huruf j, hal tersebut sangat merugikan Para
Pemohon karena Frasa Tanpa mengundurkan dari Jabatan sebelumnya.
[VIDE BUKTI P-07] [VIDE BUKTI P-08]
B. Pertentangan Norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) terhadap
Pasal 28D ayat (1) dan pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
7. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana
ketentuan a quo selengkapnya berbunyi:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
c. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan
kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti
suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari
negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak
tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling
berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan
17
harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; 2) semua
orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo
menyatakan:
“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya,
negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku
pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1. Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van berstuur)
4. Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan;
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-
undangan, tujuannya; ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga
negara termasuk di dalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan
mendapatkan kepastian hukum.
8. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
18
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara
menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
9. Bahwa, dalam Pasal 29 huruf i “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “
melepaskan” dan dalam batang tubuhnya menyatakan “Selama Menjadi
Anggota” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota TNI dan Polri yang masih
berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi termasuk menjadi
Ketua KPK dan menempati jabatan tersebut tanpa harus mengundurkan diri
atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam
penafsiran melepaskan bukan berhenti atau pensiun dari dinas aktif di
institusinya.
19
Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 45, di mana pejabat yang
menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan
kepentingan.
10. Bahwa, dalam Pasal 29 huruf j: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
j. tidak
menjalankan
profesinya
selama
menjadi
anggota
Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
Bahwa, secara gramatikal, kata bahwa dengan norma pada Pasal 29 huruf j
“tidak menjalankan profesinya” bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas
antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang
perangkapan jabatan bagi anggota TNI dan Polri aktif yang akan menjadi
Ketua KPK, terganggunya independensi dan netralisasi, sebagaimana
diamanatkan dengan prinsip hukum “Bela Negara” dalam perspektif
penindakan korupsi termaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena
pengaburan maksud norma dalam UU KPK itu sendiri yang justru
mensyaratkan celah luas.
11. Bahwa, norma di undang-undang KPK Jika di analisis secara sistematik maka
ditemukan adanya pergeseran makna dari norma undang-undang satu
dengan yang lainnya sbb:
NO
NORMA UU KPK
NORMA UU
POLRI
UU TNI
1
1. Pasal 29 huruf i
“Untuk
dapat
diangkat
sebagai
Pimpinan
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
harus
memenuhi
persyaratan
sebagai berikut:
i.
melepaskan
jabatan
Pasal 28 ayat 3
“(3)
Anggota
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
dapat
menduduki
jabatan
di
luar
kepolisian setelah
mengundurkan diri
atau pensiun dari
dinas kepolisian.”
Pasal 47 ayat (1) UU TNI
yang
berbunyi:
“Prajurit
dapat menduduki jabatan
pada kementerian/lembaga
yang
membidangi
koordinator bidang politik
dan
keamanan
negara,
pertahanan
negara
termasuk dewan pertahanan
nasional,
kesekretariatan
negara
yang
menangani
20
struktural
dan/atau
jabatan lainnya
selama menjadi
anggota Komisi
Pemberantasan
Korupsi;
urusan
kesekretariatan
presiden
dan
kesekretariatan
militer
presiden, intelijen negara,
siber
dan/
atau
sandi
negara, lembaga ketahanan
nasional,
pencarian
dan
pertolongan,
narkotika
nasional,
pengelola
perbatasan,
penanggulangan
bencana,
penanggulangan terorisme,
keamanan laut, Kejaksaan
Republik
Indonesia,
dan
Mahkamah Agung”;
2
1.
Pasal
29
huruf
“Untuk
dapat
diangkat
sebagai
Pimpinan
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
harus
memenuhi
persyaratan
sebagai berikut:
j.
tidak
menjalankan
profesinya
selama menjadi
anggota Komisi
Pemberantasan
Korupsi; dan
Pasal 28 ayat 3
“(3)
Anggota
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
dapat
menduduki
jabatan
di
luar
kepolisian setelah
mengundurkan diri
atau pensiun dari
dinas kepolisian.”
Pasal 47 ayat (1) UU TNI
yang
berbunyi:
“Prajurit
dapat menduduki jabatan
pada kementerian/lembaga
yang
membidangi
koordinator bidang politik
dan
keamanan
negara,
pertahanan
negara
termasuk dewan pertahanan
nasional,
kesekretariatan
negara
yang
menangani
urusan
kesekretariatan
presiden
dan
kesekretariatan
militer
presiden, intelijen negara,
siber
dan/
atau
sandi
negara, lembaga ketahanan
nasional,
pencarian
dan
pertolongan,
narkotika
nasional,
pengelola
perbatasan,
penanggulangan
bencana,
penanggulangan terorisme,
keamanan laut, Kejaksaan
Republik
Indonesia,
dan
Mahkamah Agung”;
KARENA ADANYA DALAM NORMA Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19/2019 KPK.
Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal
1 ayat 3 UUD NRI 1945 “Republik Indonesia adalah Negara Hukum”, dan
persamaan di dalam hukum dan pemerintahan., hal tersebut terjadi karena norma
dalam pasal 29 UU KPK, yang mengaburkan semangat Meritokrasi dan supremasi
sipil.
Tabel Perbandingan Norma di atas membuka Peluang Benturan Kepentingan
di mana Penugasan yang di dalam UU POLRI dan TNI melarang menjabat
sebagai Ketua KPK yang di mana hal tersebu dapat mencakup jabatan
21
strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta bisa memegang jabatan
yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga
Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi
pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan
dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
12. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang-
undang lainnya mengandung norma baru atau memunculkan makna yang
berbeda dari undang - undang lainnya, maka norma tersebut berpotensi
inkonstitusional.
Hal yang dimaksud Para Pemohon di atas nyata-nyatanya telah terjadi pada
praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif
dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga)
aktif pada struktur ketua organisasi” seperti sebagai seperti sebagai berikut:
1) KETUA KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KOMJEN POL DRS.
SETYO BUDIYANTO, S.H., M.H.
Bahwa, nama yang di uraikan PARA PEMOHON di atas tersebut tanpa
melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud.
Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor: 114/PUU-XXIII/2025 Hal ini bertentangan
dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi
dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional
Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat
perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.
13. Bahwa Pasal 29 huruf i dan huruf j:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
22
Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa menyertakan batasan
hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis kalimat kata tegas satu tarikan
nafas.
Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex
certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma
hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang
Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006.
Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar
kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi
manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas,
Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji
pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.
14. Bahwa, jika dilihat dari frasa Pasal 29 huruf i dan huruf j:
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
Hal tersebut maka suatu jabatan ketua KPK bisa diduduki oleh TNI aktif Polri
aktif,
hal
tersebut
merupakan
bentuk
ketidakpastian
hukum.
Hal
ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol
hukum terhadap pejabat TNI dan Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan
yang jelas, seorang Pejabat TNI dan Polri dapat menyimpangi tugas dan
kewenangannya oleh karena Jabatan yang didudukinya.
Selanjutnya apabila terdapat anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki
jabatan di luar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti, menduduki jabatan
yang didudukinya.
Ketua KPK maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip
legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of
powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat
23
menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi
fungsi lembaga antirasuah.
15. Bahwa, Norma Pasal 29 huruf i dan huruf j: “Untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut: (i) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). tidak
menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan” jika di bandingkan dengan norma di dalam UU kepolisian
Republik Indonesia dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat di luar
Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat
(2) UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
16. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural Ketua KPK di Instansi sipil diisi
oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-
Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan
Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU
tersebut bukanlah PERPOL (PERATURAN POLISI REPUBLIK INDONESIA)
10 Tahun 2025, dan harus diakui jika terjadi seperti hal di atas tentu berlaku
asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali
ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
17. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota
Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau
lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan
perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002
dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi
PNS untuk menduduki jabatan struktural.
24
18. Bahwa proses peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2002 mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk
menduduki jabatan struktural. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri
No. 21 Tahun 2002, yang di mana:
1. Penilaian
Kebutuhan
Instansi
pemerintah
atau
lembaga
yang
membutuhkan
pejabat
dengan
latar
belakang
kepolisian
akan
mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan
tersebut.
2. Peralihan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan
menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan
pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi
kepegawaian ke instansi terkait
3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang
bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga
yang membutuhkan.
19. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam
kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa
anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat
dalam aktivitas politik.
Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat
negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik.
Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut
tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat
undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-
undang dalam satu waktu.
20. Bahwa Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sebagai di luar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:
25
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan
bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi
pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik.
3. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
2017
tentang
Pemilu,
yang
menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika
ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di
legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan
kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya
Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa “anggota Polri dapat menduduki jabatan
di luar kepolisian setelah pensiun/mengundurkan diri sebagai polisi aktif”.
21. Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan Ketua KPK bertentangan
dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica
(pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori
pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam
sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif
dan Yudikatif:
Berdasarkan uraian di atas apabila anggota Polri aktif menjabat sebagai
Ketua KPK, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan lembaga
antirasuah yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang
yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam
penegakan hukum.
22. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan
ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat
Penengak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya
sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa
terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada
kepentingan publik maupun Internal Instansi.
26
23. Bahwa, hal tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan yang di mana saat
ini terbukti, KPK tidak pernah memeriksa Keuangan lembaga polri dan/atau
memeriksa institusi polri, hal tersebut terjadi karena ada hubungan erat
antara ketua KPK dan Institusi kepolisian yang di mana institusi sebelumnya
dari Ketua KPK periode 2024- 2029.
24. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum
demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan
tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar
kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-
arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari
Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan
pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang
tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam
konteks tidak mengundurkan diri atau pensiun aktif dari instansi sebelumnya
ini menjadi sangat krusial terjadi konflik kepentingan dan seharusnya untuk
mencegah pelampauan wewenang, pensiun aktif dari instansi sebelumnya
haruslah di pertegas oleh mahkamah konstitusi, agar diskresi Polri yang bisa
berpotensi menjadi “Dwifungsi POLRI” dan Negara dalam Negara” yang
dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali dan juga berlaku
bagi instansi Iainnya.
Sumber:
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/864198/icw-kritik-kpk-yang-
limpahkan-laporan-dugaan-pemerasan-43-anggota-polri-ke-korsup
25. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar
antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik
(natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal
tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM,
maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya “Kejelasan Intansi
jabatan TNI dan Kepolisian di lembaga kementrian dan ASN” menjadikan
kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali.
26. Bahwa Pasal 29 huruf i dan huruf j: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: (i) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j) tidak menjalankan
27
profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan”
menggeser norma pasal undang-undang lainnya yang di mana di UU nomor
2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia mewajibkan pengunduran
diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan
muncul ketika Pasal 29 huruf i dan j, UU KPK, dan hal tersebut memperluas
pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan,
penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma.
bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi
UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan,
menyatakan: “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang
meliputi:
a. Kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keselarasan.
28
27. Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau
struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri
dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima
penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan (2) gaji
serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan
ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum
(equality before the law), sebagaimana dijamin oleh:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
28. Bahwa ASN (aparatur sipil negara) atau masyarakat sipil yang ingin
menduduki jabatan struktural di pemerintahan contohnya ketua KPK harus
melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga
lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan
negara. Sementara itu, seorang anggota Polri dapat menjabat posisi sipil
tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan
perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan
meritokrasi.
Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara
juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih
kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi
tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
29. Bahwa dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam
membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang
meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat
dilaksanakan; e, kedayagunaan dan kehasilgunaan; f kejelasan rumusan;
dan g. keterbukaan.”
30. Bahwa dengan demikian penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan
struktural di luar Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip
Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik
ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas
institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam
29
jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka
ruang
bagi
penyalahgunaan
kekuasaan
dan
melemahnya
fungsi
pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum
dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam
menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.
C. YURISPRUDENSI DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG
LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL
31. Bahwa
karena
berdasarkan
putusan
114/PUU-XXIII/2025
dalam
pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002,
semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor Vll/MPR/2000 ditetapkan pada hari
yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18
Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor Vll/MPR/2000
dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945
sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor
Vll/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut
Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting
dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor Vll/MPR/ 2000 berada
dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI
Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan
ketertiban
masyarakat
yang
melindungi,
mengayomi,
melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan
semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor Vll/MPR/2000 yang
menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pasal 6 (1) Nomor Vll/MPR/2000
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan
UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan
pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002
seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan
30
hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan
dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR
Nomor VII/2000. Rujukan Normalitas tersebut dapat dibaca dari acuan
konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan
Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat angka
1 UU 2/2002] dan Tap /MPR/Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans
“Mengingat” angka 3 UU 2/2002].
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika
diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap
MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
berdasarkan
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor
l/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR
Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik
hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi
UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945.
32. Bahwa karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan
permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”. Maka
seharusnya hal tersebut haruslah ditaati dan juga di laksanakan oleh
Lembaga ASN/KEMENTRIAN memiliki spirit yang sama untuk ASN atau
Masyarakat Sipil untuk dapat menduduki jabatan dan berkontestasi menjadi
Ketua KPK.
33. Bahwa Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas
menempatkan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat
negara yang di mana TNI menjalankan Kedaulatan dan Kepolisian
menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta
perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara rantai
komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.
Dengan demikian, anggota TNI dan Polri yang masih aktif secara
konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk
jabatan Ketua KPK, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat
negara.
31
34. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXI/2023 telah
menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar
struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga omnes dan mengikat
seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta aparat
pemerintah.
Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan
penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan,
kebijakan administratif, maupun peraturan teknis.
35. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD 1945 dan UU Kepolisian, frasa
“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” Pasal 29 huruf i dan huruf j:
“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) melepaskan jabatan
struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi; (j) tidak
menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan”. Tafsir inilah yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum,
kepastian status alat negara, serta desain sistem ketua KPK sebagai jabatan
sipil.
36. Bahwa Norma Pasal 29 huruf i dan huruf j: “Untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut: (i) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j) tidak
menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan” harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
karena bertentangan dengan:
Pasal 280 ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
32
37. Bahwa norma Pasal 29 huruf i dan huruf j: “Untuk dapat diangkat sebagai
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut: (i) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya
selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j) tidak
menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan” harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan
bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27
ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“UUD NRl 1945, dan menyatakan permohonan para Pemohon beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
38. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 29 huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) terhadap Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan
mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat.
II. PETITUM
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini PARA
PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 29 Huruf i Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 29 huruf i:
33
(i) Pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan
lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyatakan Pasal 29 huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 29 huruf j:
(j) Pensiun atau mengundurkan diri dari profesi sebelumnya selama menjadi
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi identitas Pemohon I atas nama Ria Aritonang;
2. Bukti P-2
: Fotokopi identitas Pemohon II atas nama Syamsul Jahidin;
3. Bukti P-3
: Fotokopi identitas Pemohon III atas nama Ria Merryanti;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-
2023 Nomor 01/PANSEL-KPK/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019;
34
8. Bukti P-8
: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-
2020 Nomor 37/PANSEL-KPK/07/2024.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 29 huruf i dan
huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut
UU 19/2019) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan para Pemohon.
35
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir
dengan alasan karena menurut para Pemohon, Hakim Konstitusi Adies Kadir
berpotensi tidak independen dalam memeriksa permohonan yang diuji oleh para
Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan
Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar
tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan
kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
36
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019, yang rumusan selengkapnya adalah
sebagai berikut.
Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i.
melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j.
tidak
menjalankan
profesinya
selama
menjadi
anggota
Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] dan sebagai wajib
pajak yang membayar pajak, menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
37
3. Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1] yang dalam
menjalankan tugas penegakan hukum, Pemohon I memiliki tanggung jawab
mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan
yang tunduk pada supremasi sipil. Pemohon I menganggap mengalami
kerugian hak konstitusional atas berlakunya norma pasal a quo karena jabatan
publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi
oleh anggota polri aktif tanpa persaingan yang setara, sehingga berpotensi
mengalami kerugian berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karir,
dan jaminan sosial dari jabatan publik. Oleh karena itu, Pemohon I menyatakan
norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon II berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai mahasiswa
program doktoral [vide Bukti P-2] bertanggung jawab untuk mengawasi norma
hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-
undang demi tercapainya keadilan sosial dan turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip hukum dijalankan sebagaimana
mestinya. Pemohon II menilai terdapat celah hukum bagi anggota TNI dan
anggota polri aktif untuk menempati jabatan sipil (ketua KPK) tanpa harus
pensiun/mengundurkan diri, sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif dan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
5. Bahwa Pemohon III berprofesi sebagai dokter dan pegawai negeri sipil (PNS)
[vide Bukti P-3] merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena keberadaan
norma pasal a quo yang memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI
dan polri aktif untuk menduduki jabatan ketua KPK, sehingga menutup celah
bagi Pemohon III dalam berkontestasi mencalonkan diri sebagai ketua KPK.
Oleh karena itu, Pemohon III berpandangan norma pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III berpandangan norma pasal a
quo berpotensi merusak sistem meritokrasi dan tidak adanya independensi dan
juga secara langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon atas
kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum serta kesempatan
yang sama dalam pemerintahan.
38
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang masing-masing untuk Pemohon I dan II berprofesi/berstatus sebagai
advokat, sedangkan Pemohon III sebagai PNS. Oleh karena itu, Mahkamah menilai
Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan kualifikasi serta
adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal
29 huruf i dan huruf j UU 19/2019. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon III tersebut bersifat spesifik dan
aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial karena menurut Pemohon I sampai
dengan Pemohon III norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
menyebabkan diskriminasi terhadap warga sipil dan membuka ruang atau
kesempatan yang sempit dalam tata kelola sipil terutama dalam kontestasi pengisian
jabatan struktural (pimpinan KPK), yang bertentangan dengan semangat negara
demokratis dan supremasi sipil pasca reformasi. Sehingga, berdasarkan uraian
tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan adanya
hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya
dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka
anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan
terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 29 huruf i dan huruf j
UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-
39
dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami
dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, dari lima pimpinan yang terpilih, tidak ada satu
pun yang berasal dari unsur masyarakat sipil dan tidak ada unsur perempuan
sehingga
menunjukkan,
Pemerintah
tidak
memiliki
komitmen
dalam
pemberantasan korupsi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 29 huruf i UU 19/2019 bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pejabat yang
menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan
kepentingan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 29 huruf j UU 19/2019 bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 karena membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas
utama TNI atau Polri dan jabatan ketua KPK sehingga terganggunya
independensi dan netralitas dalam prinsip hukum bela negara serta
bertentangan dengan asas kepastian hukum;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019
merupakan norma yang kabur tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas
sehingga melanggar prinsip kepastian norma hukum karena anggota TNI dan
Polri aktif dapat menduduki jabatan Ketua KPK sehingga melanggar prinsip
legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan serta menimbulkan
potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi lembaga
antirasuah;
5. Bahwa menurut para Pemohon, penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan
ketua KPK bertentangan dengan hukum positif di Indonesia serta prinsip trias
politica karena terjadi percampuran fungsi eksekutif dan lembaga antirasuah;
6. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak
dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga
omnes dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang,
serta aparat pemerintah.
Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dalam
petitum permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah
agar menyatakan Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 bertentangan dengan
40
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “(i) Pensiun atau mengundurkan diri dari
jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; (j) Pensiun atau mengundurkan diri dari profesi
sebelumnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan”.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Maret 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah
jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk
meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya
norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 diajukan pengujian kembali, karena
sebelumnya norma Pasal 29 huruf i UU 19/2019 a quo telah pernah diuji
konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 4 Mei 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu
perlu menilai keterpenuhan syarat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat
dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025
menyatakan sebagai berikut.
Pasal 60 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
41
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan
telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila
terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal
tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan sebelumnya,
in casu Permohonan Nomor 71/PUU-XVII/2019, telah ternyata para Pemohon dalam
permohonan a quo menggunakan dasar pengujian berbeda dengan permohonan
sebelumnya. Dalam permohonan a quo selain menggunakan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan dalam Permohonan Nomor 71/PUU-
XVII/2019 sebagai dasar pengujian, dalam permohonan a quo para Pemohon
menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak digunakan dalam
Permohonan Nomor 71/PUU-XVII/2019.
Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun pengujian norma Pasal 29
huruf i UU 19/2019 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh
karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, maka terlepas secara substansi
permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat
secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU
MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, pengujian terhadap norma Pasal 29
sepanjang huruf i UU 19/2019 dapat dimohonkan pengujian kembali, maka
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut
Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 29
huruf i dan huruf j UU 19/2019 adalah apakah kewajiban untuk melepaskan jabatan
dan tidak menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf i dan huruf
j UU 19/2019 merupakan pembatasan yang proporsional terhadap hak-hak yang
dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
42
[3.12.1] Bahwa sifat jabatan publik tidak dapat dinilai dan diberlakukan secara
sama/seragam, melainkan harus dibedakan berdasarkan cara pengisian jabatan
dan sifat masa jabatan. Berdasarkan cara pengisian jabatan, sebagaimana
Mahkamah tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-
XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
16 Maret 2026 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
[3.17] ...Dalam hal ini, secara doktriner dan praktik, jabatan publik
termasuk jabatan pada lembaga negara, berdasar sumber legitimasi dan
mekanisme pengisiannya dapat diklasifikasi atas jabatan yang diisi
berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada
pemilih (elected officials) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis
pada kompetensi (selected officials). Bahkan, apabila dikaitkan dengan
DPA yang hak keuangan/administratifnya juga diatur dalam UU 12/1980,
pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau
penunjukkan (appointed officials)... [vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 191/PUU-XXIII/2025, hlm. 161-162].
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, cara
pengisian jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (elected
officials) memiliki karakter periodisasi yang kuat, seperti presiden, kepala daerah,
dan anggota DPR/DPRD. Jabatan-jabatan tersebut memperoleh legitimasi langsung
dari rakyat dalam suatu periode tertentu, sehingga secara konseptual menuntut
adanya pemutusan total dari jabatan atau profesi sebelumnya, kecuali secara
khusus diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam konteks demikian,
kewajiban untuk mengundurkan diri secara permanen atau pensiun merupakan
konsekuensi yang wajar dan proporsional karena tidak dimungkinkan adanya
keberlanjutan atau kembalinya yang bersangkutan ke jabatan asal setelah masa
jabatan berakhir.
Lebih lanjut, berkenaan dengan jabatan publik yang diperoleh melalui
mekanisme seleksi dan pengangkatan (selected officials), seperti Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, memiliki karakter yang berbeda, yakni sekalipun
menggunakan dasar periodisasi, namun jabatan dalam kategori ini tidak bersumber
dari mandat politik langsung yang diberikan oleh pemilih/rakyat, melainkan proses
seleksi berbasis kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena itu, meskipun memiliki
masa jabatan tertentu (fixed term), sifat jabatan tersebut tidak dimaksudkan untuk
memutus secara permanen hubungan pejabat yang bersangkutan dengan jabatan
atau profesi asalnya. Hal tersebut dikarenakan legitimasi yang melekat bukanlah
representasi politik, melainkan kapasitas yang berkenaan dengan kompetensi,
43
integritas serta profesionalitas yang justru berasal dari pengalaman dan kedudukan
dalam menjalankan jabatan atau profesi sebelumnya. Dengan demikian, jabatan
seperti pimpinan KPK tidak tepat dikualifikasikan sebagai jabatan periodisasi dalam
arti mengharuskan pemutusan secara permanen dari jabatan atau profesi
sebelumnya, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penugasan publik yang
bersifat sementara, yang secara konseptual tetap membuka kemungkinan bagi
pejabat yang bersangkutan untuk kembali ke jabatan atau profesi asal setelah masa
jabatannya menjadi pimpinan KPK berakhir sepanjang pengabdian di instansi asal
belum memasuki masa pensiun. Walakin, selama menjabat sebagai pimpinan KPK,
pejabat tersebut selain fokus pada tugas dan kedudukannya di KPK, juga untuk
sementara waktu tidak terdapat lagi keterkaitan jabatan dan karier personal dengan
institusi asal yang dapat memengaruhi integritas, profesionalitas, dan independensi
pimpinan KPK. Dalam hal ini, selama menduduki jabatan pimpinan KPK terhitung
sejak dilantik atau diambil sumpah maka pejabat tersebut harus fokus pada tugas
pemberantasan korupsi.
[3.12.2] Bahwa berangkat dari konstruksi teoritis mengenai sifat jabatan publik
sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan terhadap status jabatan atau profesi
asal bagi Pimpinan KPK seharusnya tidak dilepaskan dari kerangka hukum positif
yang telah ada. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 29
huruf i dan huruf j UU 19/2019, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa tujuan
pembentuk undang-undang untuk mewajibkan pimpinan KPK melepaskan jabatan
dan tidak menjalankan profesinya adalah untuk menghindari konflik kepentingan
serta mencegah potensi terjadinya rangkap jabatan. Dengan demikian, berdasarkan
pertimbangan tersebut maksud dari adanya syarat melepaskan jabatan dan tidak
menjalankan profesi sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 29 huruf i dan
huruf j UU 19/2019 dimaksud merupakan persyaratan yang secara substansial
dapat dibenarkan dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih
dan bebas dari benturan kepentingan. Namun demikian, persoalan mendasar yang
harus dijelaskan selanjutnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan
dalam dalil-dalil para Pemohon, yaitu masih terdapatnya potensi benturan
kepentingan dan potensi mempersempit para Pemohon untuk mendapatkan
kesempatan dalam mengembangkan kariernya sebagai advokat serta PNS, jika
norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 tersebut tetap dinyatakan
konstitusional.
44
Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon
tersebut di atas, berkaitan dengan konflik kepentingan sesungguhnya hukum positif
Indonesia telah mengenal dan menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam
mengatur status jabatan asal guna menghindari konflik kepentingan dimaksud.
Dalam ketentuan berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN), misalnya, Pasal 53
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU 20/2023) pada pokoknya mengatur PNS dapat diberhentikan
sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga negara non
struktural. Dalam konteks ini, KPK merupakan lembaga non struktural yang bersifat
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga jabatan
pimpinan KPK termasuk dalam kategori jabatan yang dapat diberlakukan
mekanisme pemberhentian sementara.
Lebih lanjut, masih dalam konteks pemberhentian sementara terhadap
jabatan untuk PNS, terdapat contoh lain, yaitu berkaitan dengan anggota/perwira
Polri aktif, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) pada pokoknya mensyaratkan bahwa
pejabat kepolisian aktif diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
kepolisian apabila menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai
keterkaitan dengan kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, kewajiban
mengundurkan diri atau pensiun dimaksud, menurut Mahkamah, karena sifat
jabatan yang akan diisi oleh pejabat kepolisian tidak selalu berkaitan dengan
periodisasi, sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jabatan
pimpinan KPK adalah terikat dengan periodisasi untuk waktu yang terbatas.
Terlebih, Mahkamah telah mempertegas larangan rangkap jabatan bagi
anggota/perwira Polri aktif yang pada pokoknya menyatakan frasa “atau tidak
berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termuat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025 mempertimbangkan
sebagai berikut:
[3.12.3] … Sementara itu, berkenaan dengan frasa “atau tidak
berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas
norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya
ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa “atau
tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah mengaburkan substansi
45
frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”
dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Perumusan yang demikian berakibat
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri
yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar
institusi kepolisian… [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025, hlm. 180-181].
Berdasarkan kutipan uraian tersebut di atas, secara normatif, sistem
hukum Indonesia telah mengakomodir tujuan pencegahan konflik kepentingan dan
rangkap jabatan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter masing-
masing institusi asal. Oleh karena itu, jika formulasi yang dimohonkan para
Pemohon dalam petitumnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan, justru
mengabaikan diferensiasi tersebut dan menimbulkan ketidakharmonisan antar
berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terlepas dari hal yang
dimohonkan oleh para Pemohon, berkenaan dengan konstitusionalitas norma-
norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, norma pasal a quo tidak
memberikan kejelasan mengenai bentuk dan konsekuensi hukum yang harus
dipenuhi oleh masing-masing subjek pejabat atau profesi sebagaimana yang
dimaksudkan dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019. Sehingga,
ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak tunggal dan tidak
konsisten, serta mengabaikan pengaturan yang lebih spesifik dengan undang-
undang yang berkaitan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut dalam konteks ini, penggunaan kata “nonaktif” menjadi lebih tepat, konkret
dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai
dengan rezim hukum masing-masing, in casu misalnya, pemberhentian sementara
bagi PNS dan pengunduran diri atau pensiun bagi anggota/perwira Polri sehingga
tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan dan rangkap jabatan tanpa
mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, yang
dimaksud dengan “nonaktif” adalah dalam pengertian berhenti dari jabatan struktural
dan tidak melaksanakan jabatan lainnya, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan,
dan/atau profesi dari instansi asal, termasuk tindakan administratif lainnya selama
menjabat sebagai pimpinan KPK.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa
“tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
46
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”. Dengan
demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena
pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan
oleh para Pemohon, maka dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan
menurut hukum untuk sebagian.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, telah ternyata kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa “tidak
menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian
hukum serta menghalangi kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan
yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para
Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
47
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”;
3. Menyatakan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “nonaktif dari”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
48
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon
dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Aqmarina Rasika
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. 35 [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena menurut para Pemohon, Hakim Konstitusi Adies Kadir berpotensi tidak independen dalam memeriksa permohonan yang diuji oleh para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 36 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak, menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 37 3. Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1] yang dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Pemohon I memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada supremasi sipil. Pemohon I menganggap mengalami kerugian hak konstitusional atas berlakunya norma pasal a quo karena jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota polri aktif tanpa persaingan yang setara, sehingga berpotensi mengalami kerugian berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karir, dan jaminan sosial dari jabatan publik. Oleh karena itu, Pemohon I menyatakan norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon II berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai mahasiswa program doktoral [vide Bukti P-2] bertanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang- undang demi tercapainya keadilan sosial dan turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Pemohon II menilai terdapat celah hukum bagi anggota TNI dan anggota polri aktif untuk menempati jabatan sipil (ketua KPK) tanpa harus pensiun/mengundurkan diri, sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon III berprofesi sebagai dokter dan pegawai negeri sipil (PNS) [vide Bukti P-3] merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena keberadaan norma pasal a quo yang memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan polri aktif untuk menduduki jabatan ketua KPK, sehingga menutup celah bagi Pemohon III dalam berkontestasi mencalonkan diri sebagai ketua KPK. Oleh karena itu, Pemohon III berpandangan norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III berpandangan norma pasal a quo berpotensi merusak sistem meritokrasi dan tidak adanya independensi dan juga secara langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 38 Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Ind
