70/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 70/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : A. Fahrur Rozi Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Dusun Gunung Malang RT02/RW14, Desa Poteran, Kecamatan Talango, Sumenep Selanjutnya disebut------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Anthony Lee Pekerjaan : Mahasiswa Podomoro University Alamat : Jalan Pluit Raya Nomor 8 Blok B 11, RT/RW. 012/007, Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut------------------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2024 memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Abdul Hamid, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H., M.H., Bionda Anggara, S.E., S.H., M.H., Medioni Anggari, S.H., M.M, dan Moh. Qusyairi, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE FIRMA ANH, yang beralamat kantor di Jalan Wisma Nugra Santana, Lt. 13, Jalan Jenderal 2 Sudirman Kav. 7-8, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: 3 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan Iain yang diberikan oleh undang-undang". 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945"; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 4 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tantang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan para Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 5 3. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3). Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: 6 Pasal 1 ayat (3), menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum" Pasal 18 ayat (4), menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" Oleh karenanya itu, para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 6. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Sebagai mahasiswa dan warga negara yang aktif mengadvokasikan isu politik dan hukum yang berkembang berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil. 6.1 Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM) (Bukti P.4), Pemohon I merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pemohon Il adalah mahasiswa Podomoro University. 6.2 Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon I tergabung menjadi pengurus aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-lndonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah Se-lndonesia (Demfasna) yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah, salah satu di antaranya menyangkut tentang agenda 7 Revisi UU MK yang sarat dengan kepentingan politik: https://news.detik.com/berita/d7071016/asosiasi-mahasiswa-hukum- tata-negara-revisi-uu-mk-sangat-politis 6.3 Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon I juga aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial dan menjadi perbincangan publik: "Jerat Kuasa Politik Legislasi" (detikNews, 3 Juni 2024); https://news.detik.com/kolom/d7371458/ierat-kuasa- politik-legislasi 6.4 Bahwa terhadap isu konstitusionalitas yang menjadi isu hukum dalam permohonan a quo, Pemohon I telah melakukan advokasi dalam bentuk "suara mahasiswa" di Detik News pada Jumat (31/05/2024). Baca artikel detiknews, "Putusan MA soal Syarat Usia Calon di Pilkada Dinilai Problematik" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7367373/putusan-ma-soal-syarat usia-calon-di-pilkada-dinilai-problematik (Bukti P.5). 6.5 Bahwa dalam aktivitasnya sebagai mahasiswa tersebut, Pemohon I terbukti memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu konstitusionalitas dari suatu norma positif dalam peraturan perundang-undangan, keputusan, serta kebijakan lembaga negara. Tidak cukup di sana, fakta kepunyaan peminatan yang tinggi terhadap isu konstitusionalitas Pemohon I juga diekspresikan dalam laku advokasi untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalitas sebagai warga negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. 6.6 Bahwa dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa hukum dan perseorangan warga negara, para Pemohon berhak atas hukum yang berkepastian dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Para Pemohon memiliki tanggungjawab moral atas pengetahuan akademik yang telah melembaga dalam sistem berfikir para Pemohon yang ditempa dalam dunia pendidikan di kampus. Dengan demikian, para Pemohon berkewajiban untuk memastikan semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku 8 di Indonesia dan mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. 6.7 Bahwa dalam hubungannya dengan pasal a quo yang diujikan (causal verband), sebagai perseorangan warga negara para Pemohon terhalang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pasalnya, ketentuan norma dalam pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum terkait norma "mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah". 6.8 Bahwa ketentuan norma a quo hanya memuat frasa "berusia paling rendah" untuk menentukan angka umur dari seorang warga negara bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Akan tetapi, ketentuan norma tersebut sama sekali tidak memberikan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terkait "mekanisme penghitungan" sejak kapan syarat umur tersebut dapat dihitung. 6.9 Bahwa secara faktual, akibat dari ketiadaan norma "mekanisme penghitungan" yang diatur dalam pasal a quo, Para Pemohon dihadapkan pada dua tafsir yang bersimpangan. Pertama, tafsir dengan mekanisme penghitungan "sejak penetapan pasangan calon" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020. Kedua, tafsir dengan mekanisme penghitungan "sejak pelantikan pasangan calon terpilih" sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang dibacakan terbuka untuk umum pada Rabu, 29 Mei 2024. 6.10 Bahwa secara faktual, kerugian para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum menjadi jelas akibat munculnya tafsir yang bersimpangan terhadap pasal a quo terkait "mekanisme penghitungan" yang terjadi ketika tahapan pencalonan atau proses pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung. Dengan demikian, para Pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalitasnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, in casu syarat minimal usia calon kepala daerah yang diakibatkan ketiadaan norma "mekanisme penghitungan" dari Pasal a quo yang diujikan. 9 Sebagai Warga Negara yang Sudah Memiliki Hak Pilih dalam Pilkada 2024 Berhak Atas Penyelenggaraan Pilkada yang Demokratis dan Berkepastian Hukum 6.11 Bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK Nomor 011-17/PUU-l/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. 6.12 Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024 (Bukti P.6), sehingga berhak atas jaminan penyeleggaraan Pilkada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Jaminan penyelenggaran Pilkada yang demokratis tidak hanya terbatas pada jaminan ketika seorang warga negara memilih pasangan calon dalam bilik suara. Jaminan tersebut juga harus dipastikan sejak proses pelaksanaan Pilkada berlangsung. 6.13 Bahwa salah satu karakter pemilu atau pilkada yang demokratis adalah memiliki prosedur dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, serta memiliki regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Hal ini diakui secara universal sebagaimana tidak dapat dipisahkannya prinsip negara demokrasi dan prinsip negara hukum yang dicirikan dengan adanya kepastian hukum yang berkeadilan. 6.14 Bahwa secara faktual dalam hubungannya dengan pasal a quo yang diujikan (causal verband), para Pemohon berhalangan untuk mendapatkan adanya penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum, pasalnya, ketentuan norma dalam pasal a quo yang tidak memuat norma terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimal usia calon kepala daerah telah menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan berlanjut pada proses yang tidak demokratis. 10 6.15 Bahwa secara faktual penyelenggaraan Pilkada yang tidak demokratis dan tidak berkepastian hukum terjadi akibat perubahan tafsir Pasal 7 ayat (2) e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diberlakukan pada saat proses pencalonan kepala daerah sedang berlangsung. Sebagai imbas dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, sehingga kemudian KPU mengubah mekanisme penghitungan terhadap syarat minimal usia kepala daerah, dari yang awalnya "terhitung sejak penetapan pasangan calon" (Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020) menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" (vide Pasal 15 PKPU 8/2024). 6.16 Bahwa perubahan ketentuan mekanisme penghitungan tersebut terjadi ketika tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (8 Mei s/d 12 Mei 2024) serta verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (13 Mei s/d 2 Juni 2024) sudah selesai dilakukan (vide Lampiran I PKPU 8/2024). 6.17 Bahwa dengan demikian menjadi jelas terdapat perbedaan ketentuan norma terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimal usia calon kepala daerah yang diterapkan terhadap calon perseorangan dengan calon dari partai politik pada tahapan pendaftaran calon yang masih akan berlangsung pada 27 Agustus s/d 29 Agustus 2024 mendatang (vide Lampiran I PKPU 8/2024). 6.18 Bahwa perbedaan penerapan ketentuan norma Pasal 7 Ayat (2) e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah dengan jelas mengakibatkan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi tidak demokratis. Dengan demikian, hak konstitusionalitas para Pemohon untuk mendapat penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jelas dilanggar secara faktual sebab norma dalam pasal a quo yang diujikan tidak mengatur “mekanisme penghitungan” secara jelas terhadap syarat minimal usia 11 kepala daerah mengakibatkan penerapan norma yang berbeda terhadap para calon kontestan. 7. Bahwa para Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), penyelenggaraan Pilkada yang tidak demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), serta tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 NRI 1945. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji 1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 12 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana berikut: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Waki/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; B. Dasar Pengujian UUD NRI 1945 a) Pasal 1 ayat (3), menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum” b) Pasal 18 ayat (4), menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” c) Pasal 28D ayat (1), menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” C. Alasan Permohonan Provisi Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah para Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: "Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” 2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-Vll/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah 13 memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut: [3.12] Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehatihatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. [3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UIJD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini. 3. Bahwa Putusan Sela kedua yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dalam Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022. 4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah diterjemahkan dengan penafsiran yang baru. Pasal a quo telah mengalami pergeseran tafsir yang mulanya "terhitung sejak penetepan pasangan calon" sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" melalui putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. 5. Bahwa untuk melaksanakan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 (PKPU 8/2023) untuk mengakomodir calon kepala daerah yang belum berusia genap 30 tahun (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) dan 25 tahun (Calon 14 Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota) pada saat penetapan pasangan calon, tetapi genap usianya saat penetapan pasangan calon terpilih. 6. Bahwa padahal, ketentuan norma yang memuat pemaknaan baru tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada tidak demokratis. Pasalnya, perubahan tersebut dilakukan ketika tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan (8 Mei s/d 12 Mei 2024) serta verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan (13 Mei s/d 2 Juni 2024) sudah berlangsung (vide Lampiran I PKPU 8/2024). 7. Bahwa ketentuan pemaknaan baru tersebut akan diterapkan pada Pilkada 2024 di mana proses tahapan demi tahapan sudah berlangsung, dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan calon perseorangan tidak dapat merasakan adanya perubahan mekanisme penghitungan syarat minimal usia "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" (Bukti P.7). 8. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa ketentuan norma a quo mengandung ketidakpastian hukum bagi perseorangan warga negara yang telah memiliki hak pilih. Kerugian atas ketidakpastian hukum menjadi jelas karena terdapat perubahan terhadap mekanisme penghitungan syarat minimal usia kepala daerah justru pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada berlangsung. 9. Bahwa berdasarkan timeline penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU 2/2024, pendaftaran pasangan calon kepala daerah (sebagai tahapan dari penerapan pemaknaan baru tersebut) dipastikan akan dilaksanakan pada 27 Agustus s/d 29 Agustus 2024. 10. Bahwa mengingat pentingnya Permohonan a quo untuk memastikan pemaknaan atau tafsir mekanisme penghitungan dari Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 berkepastian secara hukum dan tetap menjaga penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, serta semakin dekatnya pelaksanaan pendaftaran calon, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan Permohonan a quo sebagai perkara prioritas dalam 15 pemeriksaannya sehingga Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah, yaitu sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Hak Ingkar 11. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009, para Pemohon diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Untuk lebih jelasnya, norma hukum Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 12. Bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan MKMK 02/MKMK/L/11/2023, menjelaskan bahwa ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), 16 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 13. Bahwa MKMK dalam Putusan MKMK 02/MKMK/L/11/2023 menjelaskan bahwa sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Lebih lanjut MKMK menjelaskan sebagai berikut: "Bahwa dalam perkara konstitusi, in casu perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisitiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keberpihakan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya permintaan dari pihak-pihak Iain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang beperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang beperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi.” 14. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan a quo, para Pemohon melihat bahwa terdapat satu fakta yang tidak dapat dielakkan yaitu, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan penafsiran "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih", terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari pihak tertentu (Sdr. Kaesang Pangarep) untuk mencalonkan 17 diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. 15. Bahwa Sdr. Kaesang Pangarep yang lahir pada 25 Desember 1994 atau berusia 29 Tahun 8 Bulan 28 hari (terhitung per 22 September 2024) sejatinya belum memenuhi syarat batas usia minimum 30 Tahun untuk menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur manakala Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditafsirkan "terhitung sejak penetapan calon" dimana penetapan pasangan calon kepala daerah sendiri diagendakan pada tanggal 22 September 2024. 16. Bahwa Sdr. Kaesang Pangarep merupakan keponakan dari salah satu Hakim Konstitusi Anwar Usman, oleh karena itu menyebabkan kedudukan Hakim Konstitusi Anwar Usman berada dalam konflik kepentingan dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 17. Bahwa keberadaan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan terrhadap perkara a quo bertentangan dengan salah satu Prinsip Ketakberpihakan sebagaimana diatur secara eksplisit dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), Penerapan angka 5 b, yang menyatakan: Hakim Konstitusi—kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan—harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. 18. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman pernah diputus dalam Putusan MKMK 02/MKMK/L/11/2023, terbukti melanggar kode etik berat 18 terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, yang salah satunya adalah prinsip Ketakberpihakan karena tidak mengundurkan diri dalam perkara proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan terhadap perkara uji materi yang memiliki tipologi yang sama dengan permohonan a quo, yaitu Nomor 90/PUUXXl/2023. 19. Bahwa keberadaan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo hanya akan menimbulkan satwa sangka dan kecurigaan dalam benak masyarakat luas karena melanggar prinsip nemojudexin causa sua sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur juga dalam Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka 5 b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), yang pada akhirnya juga akan berdampak pada rusaknya wibawa dan marwah Mahkamah Konstitusi. 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dan meminta dengan hormat agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri memundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo. D. Dalil-Dalil Pokok Permohonan Alur Kronologis Ketidakpastian Hukum dan Posisi Mahkamah dalam Menafsirkan Pasal a quo 1. Bahwa ketiadaan norma "mekanisme penghitungan" terhadap syarat minimal usia kepala daerah pada pasal a quo jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) yang secara faktual dapat merugikan hak-hak para Pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sebagaimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 19 2. Bahwa terkait ketidakpastian hukum yang terdapat pada pasal a quo sebenarnya telah diterjemahkan oleh KPU menjadi "sejak penetapan pasangan calon" (vide Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020). Namun, berkaitan dengan munculnya gugatan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 yang diajukan oleh Partai Garuda, kemudian Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2023 memberikan pemaknaan baru terhadap pasal yang diujikan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan usia minimal bagi calon kepala daerah yang terdapat pada pasal a quo ialah dihitung sejak pelantikan, bukan sejak penetapan calon kepala daerah. Namun demikian, bagi para Pemohon Putusan MA tersebut tetap tidak menyelesaikan problem ketidakpastian hukum yang terdapat pada pasal a quo yang dapat merugikan hak-hak para Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. 3. Bahwa Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2023 dikatakan tetap tidak menyelesaikan problem ketidakpastian hukum pada pasal a quo sebab putusan MA justru menghadirkan norma baru "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" yang jika ditelusuri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e juga tidak ditemukan klausulnya. Artinya, putusan MA di sini seperti pribahasa "tutup lubang gali lubang", menghapus ketidakpastian hukum sebelumnya namun pada saat yang sama juga membuat ketidakpastian hukum baru (Bukti P.8). 4. Bahwa terhadap posisi norma a quo yang tidak berkepastian hukum tersebut, Komisi Pemilihan Umum justru mengakomodir dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juli 2024 (Bukti P.9). 5. Bahwa ketika diteliti secara mendalam, ketidakpastian hukum tersebut timbul karena tidak adanya penafsiran konstitusional terhadap norma a quo yang tertuang dalam produk undang-undang. Pembuat undang- undang sendiri sejak mengundangkan ketentuan pasal a quo pada UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, hingga perubahan yang terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, baik dalam naskah akademik 20 maupun risalah rapat pembahasannya di DPR, sama sekali tidak menjelaskan atau menafsirkan bagaimana mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah dari ketentuan norma a quo (original intent) (Bukti P.10). Artinya, penormaan syarat minimal usia kepala daerah memang dibiarkan tanpa penafsiran lebih lanjut dan tanpa pembahasan yang mendalam sejak dalam perumusannya. Bahkan, ketiadaan penjelasan atau original intent pembuat undang- undang terhadap mekanisme penghitungan syarat minimal usia kepala daerah sudah berlangsung sejak norma tersebut diundangkan untuk pertama kalinya pada Pasal 15 ayat (4) huruf a.3, huruf b.3, dan huruf c.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 6. Bahwa ketiadaan penafsiran konstitusional terhadap norma a quo pada gilirannya menyebabkan adanya sejumlah penafsiran, in casu termasuk pemaknaan yang dilakukan oleh MA dalam putusannya yang justru berujung pada ketidakpastian yang baru pula. 7. Bahwa ketiadaan tafsir konstitusional terhadap norma a quo dalam posisinya sebagai norma undang-undang, Mahkamah Konstitusi-lah yang justru berwenang dan seharusnya mengambil peran untuk memberikan pemaknaan konstitusional dari suatu ketentuan undang- undang yang masih kabur (the sole interpreter of the constitution). Karena dalam posisi yang demikian, ketidakpastian hukum yang ada merupakan suatu persoalan norma abstrak yang keberadaanya perlu diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dalam posisi ini dibutuhkan suatu pengujian konstitusionalitas norma yang persoalannya berada dalam tataran undang-undang (bukan peraturan di bawah undang- undang). 8. Bahwa dalam posisi yang demikian, menjadi jelas Mahkamah Agung tidak dibenarkan secara hukum mendudukkan diri untuk menafsirkan ketentuan pada norma a quo. Karena posisi MA sendiri dalam menguji ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sebatas menilai lagalitas norma (norma konkret). Sejak awal, MA tidak memilki kewenangan untuk melakukan penafsiran atau penilaian 21 konstitusionalitas norma (norma abstrak) (Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 5-6). 9. Bahwa oleh karena uraian posisi timbulnya ketidakpastian norma a quo, para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap pasal a quo yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menafsirkan norma a quo terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimal usia kepala daerah dalam kerangka yang konstitusional. Maka terhadap suatu norma undang- undang di mana timbul adanya ketidakpastian hukum, Mahkamah sebagai lembaga penafsir tertinggi konstitusi (the sole and highest interpreter of the constitution) berkewajiban untuk memberikan makna konstitusional terhadap norma a quo. 10. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas bahwa permohonan a quo sama sekali tidak mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan banding dari Mahkamah Agung. Alih-alih demikian, Permohonan a quo justru mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi untuk memberikan pemaknaan terhadap ketentuan norma a quo yang jelas-jelas mengandung adanya ketidakpastian hukum. 11. Bahwa dalam posisi tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah untuk memaknai ketentuan norma syarat minimal usia kepala daerah dalam kerangka yang konstitusional terhitung "sejak penetapan pasangan calon" dengan uraian alasan-alasan permohonan sebagai berikut: Interpretasi Gramatikal terhadap Norma "Mekanisme Penghitungan" Syarat Minimal Usia Kepala Daerah 12. Bahwa untuk menafsirkan adanya norma undang-undang yang tidak jelas dibutuhkan adanya pendekatan interpetasi gramatikal dalam rangka menemukan makna hukum yang sesungguhnya. Hal tersebut disandarkan pada postulat "Quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions pour en pénétrer l'esprit', bahwa bahasa undang-undang yang tidak jelas atau ambigu harus ditafsirkan menurut 22 jiwanya dibandingkan kata-katanya dalam rangka menemukan makna hukumnya. 13. Bahwa untuk itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (Right to Be Candidate) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, para Pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa "mencalonkan diri dan dicalonkan" yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah. 14. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". 15. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sejatinya berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan "berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun." harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 16. Bahwa oleh karena itu, sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat 23 (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon". 17. Bahwa untuk menguji keabsahan penerjemahan dari norma tersebut, perlu dibuatkan alur interpretasi gramatikal terhadap ketentuan norma pasal a quo yang diujikan. Metode ini didasarkan pada penafsiran tata bahasa terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Kata demi kata yang menyusun suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan dalam tata kebahasaan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum. Dalam metode penafsian gramatikal tersebut, ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini (Mertokusumo dan Pitlo dalam Safaat, 2015; 73), yaitu: 17.1 noscitur a socis yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya; 17.2 ejusdem generis yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan 17.3 expressum facit cassare tacitum yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. 18. Bahwa berdasarkan pendekatan postulat metodologis noscitur a socis, norma "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota" haruslah dimaknai dalam konteks "pencalonan kepala daerah". Hal tersebut karena norma a quo menjadi syarat bagi terpenuhinya seorang warga negara menjadi calon kepala daerah. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang keberadaannya dapat menentukan absah-tidaknya suatu hal. Sebagai syarat, ketentuan 24 tersebut haruslah terpenuhi terlebih dahulu sebelum predikat "calon" itu dilekatkan terhadap warga negara. Maka menjadi jelas bahwa syarat usia yang tertuang dalam norma a quo berada dalam satu-kesatuan dalam ketentuan pencalonan. 19. Bahwa menjadi jelas adresat hukum atau predikat "calon" dapat ditempelkan kepada seorang warga negara jika sudah terpenuhinya syarat berusia genap 30 tahun (untuk Gubernur dan Wakil Gubernur) serta genap 25 tahun (untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Maka dalam penalaran yang rasional, ditempelkannya/ditetapkannya adresat hukum/predikat "calon" kepada seorang warga negara secara implisit juga menjadi batasan untuk mengukur genap atau tidaknya usia seorang warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 20. Bahwa dengan demikian, menjadi tidak benar jika mekanisme penghitungan usia dalam norma a quo dihitung "sejak pelantikan pasangan terpilih". Pasalnya, antara pencalonan dan pelantikan merupakan dua frasa dalam undang-undang yang mengandung ketentuan berbeda dan pengaturannya secara sendiri-sendiri. Dalam penalaran logika formal, syarat-syarat pencalonan tersebut, in casu syarat usia, merupakan premis yang membentuk satu kesatuan dalam ketentuan pencalonan. Dalam konteks ini, menjadi tidak benar jika premis tersebut dalam penafisirannya disandarkan pada suatu ketentuan di luar dari konteks pengaturannya, yaitu ketentuan pelantikan. 21. Bahwa jika ditelusuri ulang dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara persyaratan calon dan proses pengesahan dan pelantikan gubernur, bupati dan walikota diatur dalam dua bab yang berbada. Persyaratan calon diatur dalam Bab III sedangkan pengesahan dan pelantikan calon diatur dalam Bab XXI. Perbedaan bab perihal pengaturan persyaratan calon dan pelantikan calon itu dengan jelas menggambarkan bahwa kedua ketentuan tersebut adalah 25 mutlak berbeda. Oleh sebab itu, adalah tidak tepat jika penafsiran terhadap kedua ketentuan tersebut dicampuradukkan satu sama lain mengingat keduanya berdiri di dalam bangunan hukum yang berbeda. Satu ada pada rezim pencalonan dan satunya lagi ada dalam rezim pelantikan. Seluruh uraian tersebut seperi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel l: Uraian prasyarat peralihan status Bab Il Bab XXI UU 10/2015 UU 10/2015 Syarat Pelantikan Pencalonan Norma a quo Jika Tetap Diterjemahkan "Terhitung Sejak Penetapan Pasangan Calon Terpilih” Menjadi tidak Berkepastian Hukum karena Disandarkan pada Sesuatu yang tidak Pasti Pula. 22. Bahwa untuk mendalilkan adanya ketidakpastian hukum dalam norma a quo dengan pemaknaan "sejak penetapan pasangan calon terpilih”, penting terlebih dahulu memahami penggunaan konsep kepastian hukum dalam norma positif. Hans Kelsen dalam teorinya hukum murni (pure of law), menyebut kepastian hukum itu tidak hanya berjibaku dengan asas legalitas yang memuat hukum positif atau norma tertulis, melainkan kepastian hukum itu, kata kelsen, juga mencakup arti legalitas yang menunjuk pada kualitas penerapan norma. Dengan kata lain kepastian dalam arti yang didasarkan pada proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal yang demikian itu dicerminkan pada aspek prosedural guna terjaminnya asas kepastian hukum, in casu mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah. 23. Bahwa untuk menilai suatu kaidah norma mengandung kepastian hukum atau sebaliknya tidak serta-merta dapat dinilai sebatas pada aspek bangunan legal positivisme atau asas legalitas dalam undang- undang, melainkan juga harus dinilai melalui aspek penerapan 26 prosedural bagaimana suatu norma bekerja dalam kerangka hukum yang ada Kaidah tersebutlah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasaran dalam menilai penerapan norma "syarat minimal usia kepala daerah" ketika dimaknai dengan mekanisme penghitungan "sejak pelantikan pasangan calon terpilih". 24. Bahwa ketika norma "syarat minimal usia kepala daerah" dimaknai dengan mekanisme penghitungan "sejak pelantikan pasangan calon terpilih" menyebabkan norma a quo tidak berkepastian hukum. Hal tesebut disebabkan mekanisme penghitungan usia yang menjadi dasar sandaran penghitungan genap tidaknya usia seorang warga negara juga mengandung ketidakpastian. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan dua hal; 1) secara formil, ketentuan pelantikan merupakan kewenangan mutlak Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU 10/2016. Artinya, kewenangan ihwal ketentuan pelantikan berada di luar dari kewenangan penyelenggara Pilkada (KPU), dan; 2) secara materiil, ketentuan pelantikan berada di luar dari pada rangkaian tahapan penyelenggaraan Pilkada. 25. Bahwa terhadap alasan yang pertama, suatu ketentuan yang berada di luar dari kewenangan penyelenggara Pilkada (KPU) membawa konsekuensi ketidakpastian hukum terhadap kerangka norma pencalonan Pilkada. Sejatinya secara wewenang kelembagaan, antara pencalonan dan pelantikan telah diatribusikan dengan ketentuan rezim (pengaturan) yang berbeda. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada tidak memiliki otoritas terhadap penyelenggaraan Pelantikan. Dalam konteks ini, KPU tidak dapat memastikan secara definitif dan kehilangan kuasanya terhadap ketentuan dan jadwal pelantikan. Maka dalam posisi yang demikian, hilangnya kendali KPU terhadap ketentuan pelantikan menyebabkan penentuan syarat pencalonan menjadi tidak pasti. Karena pada dasarnya, ketentuan dan jadwal pelantikan disesuaikan dengan kehendak politik (political will) presiden dan kondisi politik dan hukum yang berkembang. Dalam kondisi yang demikian, tidak akan dijumpai suatu aturan yang baku dan hitungan pasti untuk memastikan seorang warga negara benar-benar telah 27 genap usianya mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Penghitungan usia akan menjadi hitungan karet, karena dalam kondisi tertentu bisa jadi pelantikan lebih awal dari pendaftaran pencalonan, dalam kondisi yang lain pula bisa jadi pelantikan juga lebih akhir dari pendaftaran pencalonan. Oleh sebab itu, karena mekanisme penghitungan syarat minimal usia kepala daerah disandarkan pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak prediktibel, maka penerapan norma dalam pasal a quo secara inheren menjadi tidak pasti pula. 26. Bahwa terhadap alasan yang kedua, tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada telah diatur secara jelas pada Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015. Pasal tersebut telah menguraikan dengan jelas bahwa penyelenggaraan Pilkada meliputi tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; penelitian persyaratan calon; penetapan pasangan calon; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; serta pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih. Dengan demikian, syarat usia pencalonan yang menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkada tidaklah tepat jika mekanisme penghitungannya disandarkan pada pelantikan yang berada diluar tahapan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Jika hal itu yang terjadi, maka kondisi penyelenggaraan Pilkada menjadi tidak utuh dan tidak otonom lagi pelaksanannya karena ditentukan secara kondisional dengan pelaksanaan pelantikan yang berada di luar dari pada tahapan penyelenggaraan. 27. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika ketentuan syarat usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditafsirkan harus dihitung sejak penetapan calon. Karena masih dalam satu bingkai tahapan yang sama, yaitu tahapan pencalonan. Perbandingan Berlakunya Syarat Usia Minimal pada Jabatan Elected Official yang juga Dihitung Sejak Penetapan 28 28. Bahwa sekalipun ketentuan syarat usia minimal bagi calon pejabat elected officials berbeda-beda, akan tetapi terdapat satu kesamaan terkait titik hitung pemberlakuan syarat usia minimal, yaitu sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: Tabel Il: Perbandingan berlakunya syarat usia jabatan elected officials Elected Official Syarat usia minimal Titik hitung berlakunya syarat usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden Berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) menurut Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017) Terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU (Pasal 13 ayat (1) huruf q juncto Pasal 13 ayat (3) PKPU No. 23 Tahun 2023 Calon anggota DPD Berusia minimal 21 (Dua Puluh Satu) Tahun menurut Pasal 182 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 Terhitung sejak penetapan DCT (daftar calon tetap) anggota DPD. (Pasal 15 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2024 Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Berusia minimal 21 (Dua Puluh Satu) Tahun menurut Pasal 240 Ayat (1) huruf a UU No.7 Tahun 2017 Terhitung sejak penetapan DCT (daftar calon tetap) anggota DPD. (Pasal 11 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 11 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2024 29. Bahwa berdasarkan penjabaran data di atas, nyaris semua ketentuan syarat minimal usia terkait dengan jabatan elected official diberlakukan 29 sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan calon. Maka dengan itu, dengan menggunakan penalaran logika deduktif, seharusnya ketentuan syarat minimal usia bagi calon kepala daerah juga dihitung/diberlakukan sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan. Jika diformulasikan alur penalaran deduktif tersebut akan menghasilkan suatu konklusi seperti di bawah ini: Semua ketentuan syarat usia minimal pencalonan jabatan elected official terhitung sejak penetapan calon > premis mayor Kepala Daerah adalah jabatan elected official > premis minor Ketentuan syarat usia minimal pencalonan jabatan Kepala Daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon > konklusi 30. Bahwa secara aksiomatik, penalaran di atas juga dapat diterima sebagai metode penalaran yang benar. Dalam teori aksioma dikatakan bahwa: Benda yang sama-sama sama dengan benda yang sama adalah sama satu terhadap lainnya (a = x, b = x, dan y = x, maka a = b = y). Jika diformulasikan alur penalaran aksiomatik ini adalah seperti di bawah ini: Pemilihan Presiden (a) = Elected Officials (x) Pemilihan Anggota Legislatif (b) = Elected Officials (x) Pemilihan Kepala Daerah (y) = Elected Officials (x) Dengan penalaran aksiomatik yang telah diformulasikan di atas, maka menjadi jelas bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah sama dengan Pemilihan Presiden dan juga Pemilihan Anggota Legislatif. Dengan demikian, karena Pemilihan Kepala Daerah adalah sama dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, maka menjadi keniscayaan bilamana mekanisme penghitungan ketentuan syarat usia minimal pada Pemilihan Kepala Daerah juga diberlakukan sama sebagaimana pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif. 31. Bahwa jika Pasal a quo tetap diterjemahkan dengan "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih", terdapat suatu konsekuensi logis secara hukum terhadap pemaknaan yang sama dalam menghitung ketentuan syarat minimal usia calon dengan jabatan yang dipilih 30 langsung dalam pemilihan umum (elected officials). Pasalnya, dalam pertimbangannya pada Putusan Perkara Nomor 55/PUUXVll/2019, Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas dan tegas menyebutkan tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar pemaknaan "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" terhadap pasal a quo akan membawa konsekuensi perubahan serupa terhadap ketentuan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Dewan Perwakilan Rakyat, serat Calon Dewan Perwakilan Daerah. 32. Bahwa jika hal tersebut terjadi, mengingat pemaknaan "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" terhadap pasal a quo telah jelas tidak berkepastian secara hukum, akan timbul ketidakpastian hukum mayor secara serupa terhadap mekanisme pencalonan jabatan elected official yang lain. 33. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas pemaknaan "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih" terhadap pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena pemaknaan tersebut tidak sesuai dengan kerangka berhukum yang ada serta membawa konsekuensi munculnya norma yang tidak bekepastian secara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 34. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (Rechtssicherheit), kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 31 1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; 3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; 4. hukum positif tidak boleh mudah diubah. 35. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam "The Concept of Law' mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. "Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncenainty) hukum" (M. Khozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (cenainty) meliputi dua hal yaitu: a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal- pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut; b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut. 36. Bahwa ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan. 32 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon; 2. Menjadikan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai perkara prioritas yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon Pilkada 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024. 3. Menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"; 33 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat Iain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Artikel Online “Putusan Ma Soal Syarat Usia Calon Di Pilkada Dinilai Problematik”, detikNews.com, 31 Mei 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 Para Pemohon di Laman https://cekdptonline.kpu.go.id; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel Online “Calon Perseorangan Terancam Tak Bisa Merasakan Dampak Putusan MA”, Kompas.id, 14 Juli 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel Online “Bawaslu Bingung Implementasi Putusan Batas Usia Cakada Dimulai Saat Pelantikan”, detikNews.com, 18 Juli 2024; 34 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Naskah Akademik dan Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 36 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. … terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 37 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa, dan telah memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa, dan telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap dalam Pilkada 2024 [vide Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-6]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 para Pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal a quo tidak memuat norma terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan berlanjut pada proses yang tidak demokratis; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3], berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4], dan menerangkan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni para Pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal a quo tidak memuat kapan “penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan sekaligus mengancam pemilihan yang demokratis. Lebih lanjut, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yakni adanya ketidakpastian hukum. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. 38 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perkara a quo diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Argumentasi permohonan provisi demikian didasarkan pada timeline (tahapan) penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2/2024), di mana pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Terhadap permohonan tersebut, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK, bukan disebabkan pada pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada dimaksud. Oleh karenanya, permohonan provisi para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.8] Menimbang bahwa selain permohonan provisi sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, para Pemohon pun mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri untuk mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara a quo. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tanggal 25 Juli 2024 menyampaikan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya yang berkaitan dengan isu persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pada tanggal 17 Juli 2024 telah mendengar langsung dari Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia dimaksud. Hal demikian disampaikan Mahkamah agar 39 semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 [vide Risalah Sidang, tanggal 25 Juli 2024, hlm. 17]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon ihwal hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Usman dimaksud menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 sejatinya berada dalam satu tarikan nafas sehingga menjadi sangat jelas bahwa ketentuan "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitu pula ketentuan "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; b. Bahwa menurut para Pemohon, tidak benar jika mekanisme penghitungan usia dalam norma a quo dihitung "sejak pelantikan pasangan terpilih" karena antara pencalonan dan pelantikan merupakan dua frasa dalam undang-undang yang mengandung ketentuan berbeda dan pengaturannya secara sendiri-sendiri. Dalam penalaran logika formal, syarat pencalonan tersebut, in casu syarat usia, merupakan premis yang membentuk satu kesatuan dalam ketentuan pencalonan. Dalam konteks ini, menjadi tidak benar jika premis tersebut dalam penafsirannya disandarkan pada ketentuan di luar dari konteks pengaturannya, yaitu dengan meletakkan dalam ketentuan atau dengan meletakkan pada tahapan pelantikan. Jikalau penghitungan syarat usia minimum diletakkan dalam tahapan pelantikan, hitungan demikian akan menjadi hitungan karet (tidak pasti), karena dalam kondisi tertentu sangat mungkin ketika pelantikan dilakukan, usia 40 minimum belum terpenuhi. Terlebih, jikalau diletakkan dalam konteks tahapan, pelantikan merupakan tahapan akhir dari semua tahapan penyelenggaraan pilkada. Dengan menempatkan penghitungan syarat minimum usia kepala daerah pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan, maka penerapan norma dalam pasal a quo secara inheren menjadi tidak pasti pula; c. Bahwa menurut para Pemohon, hampir semua ketentuan syarat minimum usia terkait dengan jabatan elected official diberlakukan sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan calon. Sehingga, dengan menggunakan penalaran logika deduktif, seharusnya ketentuan syarat minimum usia bagi calon kepala daerah juga dihitung/diberlakukan sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.” [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7], tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan 41 mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, Perkara Nomor 58/PUU- XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan, dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 alasan pengujian pokoknya ihwal pembatasan usia calon kepala daerah mengurangi makna dari pemilihan yang demokratis, tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan bersifat diskriminatif. Sementara itu, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah perihal norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak memuat kapan “penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berkepastian hukum dan tidak demokratis. 42 Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas antara Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan dasar pengujian dalam permohonan a quo, yaitu norma Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selain itu, terdapat perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan alasan konstitusional permohonan a quo terutama berkenaan dengan penentuan kapan penghitungan batasan usia minimum calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dengan terdapatnya dasar dan/atau alasan pengujian yang berbeda maka secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal tersebut lebih lanjut. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang menyatakan, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Secara normatif, norma a quo mengandung substansi bahwa untuk dapat diajukan sebagai calon, yaitu: calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 a quo, para Pemohon mendalilkan norma dimaksud inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur; dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan 43 calon wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Merujuk konstruksi pemaknaan baru norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan, yaitu dengan menambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”, para Pemohon sama sekali tidak keberatan atau tidak mempersoalkan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Secara keseluruhan, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menjadi inkonstitusional jika tidak dimaknai atau ditambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Secara tekstual, pemaknaan baru yang dimohonkan para Pemohon, disebabkan tidak adanya pengaturan secara eksplisit sejak kapan terhitung atau dihitung oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur atau batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dimaksud. [3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut: 1. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 44 e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; 2. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 3. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 4. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia 45 paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. [3.15.2] Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis (systematic approach), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; 46 g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.3] Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (comparative approach) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan 47 keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan 48 adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum. [3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang- undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. [3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan Lain- Lain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan 49 penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon. [3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan 50 hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang mengatur mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 52 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.13 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 53 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia