70/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 70/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin sebagai Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Komaryono, S.H, MM, SDM., sebagai Deputi dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), beralamat di Jalan Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, RT. 15 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Arkaan Wahyu Re A Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Alamat : Jalan Awan 123, Ngoresan Rt. 01 Rw. 22, Kelurahan Jebres, Surakarta; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2023 memberi kuasa kepada Utomo Kurniawan, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat “KARTIKA LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Solo – Baki, Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, baik sendiri- sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor 70/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Juli 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalam permohonan ini para Pemohon mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat korelasi yang kuat dalam hal ini kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sehingga para Pemohon perlu untuk melakukan pengujian frasa "korupsi" pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 guna apabila permohonan a quo dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya, bahwa aturan terkait kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia pada frasa "korupsi" pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak ditambah berwenang menangani khususnya dalam bidang perkara korupsi, kolusi dan nepotisme; Bahwa selanjutnya perkenalkan para Pemohon untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji konstitusionalitas “constitutional review/judicial review” Pada frasa "korupsi" pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia yakni sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’; 2. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan 16/2004 pernah diajukan uji materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka para Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut: A. Permohonan Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 meminta: "Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan 4 dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; "Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan dan jaminan perlindungan kepastian hukum" Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterimal (niet ontvankelijk verklaard); B. Permohonan Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU- X/2012 meminta: "Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" dan "atau Kejaksaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" "Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa "dan/atau Kejaksaan" dan "atau Kejaksaan" tidak mempunyai hukum mengikat” Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan: "Penyidikan oleh Kejaksaan melanggar Perinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil" 5 Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan "Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU- X/2012 yang telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya adalah mempermasalahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan yang tersebar di dalam beberapa Undang-Undang, yang diantaranya Pasal 30 ayat (1) huruf d 16/2004, Pasal 39 UU 31/99, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002; C. Permohonan uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023 Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/ 03/2023 mempermasalahkan kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya pengawasan, dan terjadi potensi abuse of power dikarenakan kejaksaan memiliki wewenang ganda dalam hal ini penyidikan dan penuntutan; mempermasalahkan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) khusus frasa ‘atau kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang. D. Perbedaan antar Permohonan diatas dengan Permohonan a quo Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007, Nomor 16/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 28/PUU/PAN.MK/ SP/03/2023 dengan permohonan a quo adalah: • Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan perkara kolusi dan nepotisme. Yang di mana hal tersebut jika tidak dilakukan oleh Kejaksaan akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 6 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” • Bahwa perbedaan pada permohonan a quo, ketiga permohonan diatas tidak mempermasalahkan pada penjelasan frasa “Korupsi” Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007, Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 28/PUU/PAN.MK/SP/03/2023). Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 7 Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1): Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’; 8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 8 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa hak uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997,” ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil menurutnya adalah: “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan hak uji materiil sebagai: “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (ver ordenen de macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11). 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah 9 Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UNDANG-UNDANG MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 10 Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e) Lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing 11 (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme agar terjadi fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan), jika tidak dikabulkan maka akan makin subur praktek kolusi dan nepotisme tanpa bisa disentuh oleh penegak hukum. Apabila permohonan ini dikabulkan maka maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian maka akan mudah tercapai; 7. Bahwa pada Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor: 175 tertuang pada pasal 5 yang berbunyi: “Untuk mencapai maksud dan tujuan …, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sifat suatu perkumpulan, diantaranya: 1) … 2) Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 3) memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme. 4) Memberikan bantuan kepada pihak terkait seperti kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Kjejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara- perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. 5) …“ 8. Bahwa kedudukan hukum dalam permohonan ini Pemohon I diwakilkan, seperti halnya pada Pasal 12 ayat 4 yang berbunyi: “Koordinator dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang badan pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan…” 9. Bahwa kedudukan hukum dalam permohonan ini Pemohon I diwakilkan 12 seperti halnya pada Pasal 10 ayat (2) dalam Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Nomor 01 Tanggal 06 September 2014 jo. Nomor: 01 tanggal 08 Maret 2022 yang berbunyi: “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus; dan karena itu mewakili “lembaga”, baik didalam maupun di luar Pengadilan,…” 10. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan mahasiswa, saat ini sedang menempuh studi di Fakultas Hukum UNS dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme; 11. Bahwa para Pemohon adalah sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki akses kewenangan terhadap keuangan negara srhingg berdiri pada posisi korban dari perbuatan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (yang kemudian setelahnya disebut KKN) sehingga menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan massif termasuk penyidikan oleh Kejaksaan; 12. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur penyidikan tunggal oleh Lembaga tunggal sehingga kewenangan penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk Undang-Undang (open legal policy), namun saat ini Mahkamah Konstitusi cenderung memasuki area open legal policy dalam beberapa putusan sehingga jika Mahkamah akan menilai kewenangan penyidikan Kejaksaan maka tentunya para Pemohon berharap kearah penambahan kewenangan penyidikan Kejaksaan yaitu berwenang menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini konsekuensi dari “Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945)”; Di mana semua hal yang sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang (penyidikan jaksa) dan tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945 maka kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah sah dan mengikat secara hukum; 13. Bahwa berdasar Alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 tertuang : 13 “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…dan keadilan sosial…” maka sudah sewajarnya dan seharusnya korban korupsi mendapat perlindungan guna kesejahteraan umum dan keadilan dalam bentuk pemberantasan korupsi dilakukan secara masif termasuk penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan, bahkan seharusnya ditambah kolusi dan nepotisme; 14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Pemohon I tetap berdiri pada posisi kritis termasuk memenangkan gugatan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan tersangka korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Sjamsul Nursalim pada tahun 2008 dan tetap kritis hingga saat ini; 15. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebagai salah satu batu uji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 16. Bahwa para Pemohon sebagai LSM dan perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita- cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta pemberantasan KKN secara simultan termasuk oleh Kejaksaan untuk melakukan pengeroyokan pemberantasan KKN; 17. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Jaksa hanya menyidik perkara korupsi, semestinya juga berwenang untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme sehingga semakin terwujud 14 Pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 18. Bahwa para Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu Jaksa berwenang menyidik perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga terwujud Pemerintahan bersih berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa pasca berlakunya KUHAP tahun 1981 (berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981), kewenangan Kejaksaan melakukan Penyidikan perkara korupsi awalnya berdasar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1983). Dengan melihat masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jelaslah belum berlangsung selama 2 tahun sejak berlakunya KUHAP jika dikaitkan dengan Pasal 284 KUHAP, sehingga kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan tidak bertentangan dengan KUHAP; 3. Bahwa dalam diktum Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: “Bahwa harus ada pengaturan pelaksanaan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana” dan dictum Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, artinya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 adalah petunjuk pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana, bukan bertentangan atau bukan menyimpangi Kitab Hukum Acara Pidana; 4. Bahwa penyidikan dalam perkara kolusi dan nepotisme yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia tersebut berdasarkan pada Pasal 1 ayat 15 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada sistem negara hukum tersebut berlaku beberapa asas-asas sebagai berikut: 1) Asas manfaat, pada perkara ini Kejaksaan Agung memiliki wewenang penyidikan korupsi ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan segala hal yang baik dan bermanfaat bagi Republik Indonesia ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mampu membuktikan dirinya yang mampu menangani penyidikan perkara korupsi yang terakhir prestasi mempesona penuntasan perkara korupsi kerugian puluhan triliun. 2) Asas Hukum, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem “dominus litis” sebagaimana Pasal 140 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Pasal 140 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dalam hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal tersebut sebagai dominus litis, Kejaksaan secara tidak langsung adalah sebagai pengendali perkara, yang dimana juga mempunyai hak dan wewenang melakukan penyidikan, ini sebagai mana terjadi di Korea Selatan dan Amerika, artinya Pengendalian 16 Perkara dan juga melakukan penyidikan itu termasuk hak dan wewenang oleh Kejaksaan Agung. 3) Asas pemisahan fungsi tidak ada didalam Konstitusi bahwa penyidik dan penuntut umum tidak harus dipisahkan fungsi, tetapi yang harus dipisahkan adalah fungsi regulator dan operator di dalam administrasi pemerintahan negara yang dimana regulator adalah pihak yang mengatur, mengawasi atau menegakkan peraturan di dalam suatu kegiatan. Operator adalah pihak yang menjalankan kegiatan tersebut. Bahwa salah satu kerugian konstitusi para Pemohon adalah dikonstitusi tidak ada pengaturan bahwa penyidik dan penuntut itu tidak harus dipisahkan fungsi, tapi yang dipisahkan fungsi itu adalah fungsi regulator dan fungsi operator itu dalam sistem administrasi pemerintahan. Di mana dalam pendekakan hukum tidak bisa disamakan atau dijadikan persamaan. Kewenangan penuntut yaitu jaksa untuk melakukan penyidikan korupsi pemisahan fungsi itu tidak diatur di Konstitusi, sehingga semestinya penyidikan oleh Kejaksaan itu tidak melanggar Konstitusi. Pada dasarnya pemisahan fungsi itu apabila diadministrasi pemerintahan misalnya operator dan regulator dan itu pun juga tidak dipatuhi oleh Pemerintahan misalnya dalam pengurusan Masalah Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia, hal itu juga membuktikan dimana regulator juga sebagai operator diurusi sendiri diatur sendiri. Dengan demkian dalam pengertian ini belum dapat berlaku di Indonesia, dalam hal ini penyidik dan penuntut tidak ada pemisahan fungsi yang diatur dalam Konstitusi. 5. Bahwa pada Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: Pasal 30 B Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; 6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia 17 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Yang dimaksud dengan "pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme" adalah upaya di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme; Hal tersebut pula yang membuat Kejaksaan Republik Indonesia berwenang melakukan Penyidikan dalam perkara Korupsi, Klolusi dan Nepotisme di Republik Indonesia; 7. Bahwa kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana tertentu (korupsi) lebih lanjut diatur dalam sebuah perundang-undangan (Vide. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17) sehingga berlaku azas peraturan terbaru Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17, mengesampingkan peraturan lama (Kitab Hukum Acara Pidana) dan peraturan khusus (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) mengesampingkan peraturan umum (Kitab Hukum Acara Pidana); 8. Bahwa kewenangan penyidikan sebuah perkara tertentu oleh lembaga tertentu kemudian berkembang dan tersebar dalam produk perundang- undangan (Pajak, Bea Cukai, Jasa Keuangan oleh OJK, dan KPK) sehingga kewenangan Penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan berdasar Undang- Undang adalah praktek ketatanegaraan yang kemudian dikembangkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai ejawantah azas “Open Legal Policy” tanpa bermaksud tidak melaksanakan Kitab Hukum Acara Pidana secara murni dan konsekuen; 9. Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkembangannya melakukan penyidikan perkara Kolusi dan Nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BGL jo. Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL jo. Nomor: 2291 K/PID.SUS/2017 dan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan juga di tolak pada Putusan Nomor: 2 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap.(Vide Bukti P.6; P.7; dan P.8); 10. Bahwa pada Putusan Nomor: 2 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap. yang ditolak 18 oleh Pengadilan Negeri Jayapura membuktikan seharus adanya dasar hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan penyidikan perkara tersebut. (vide bukti P.13); 11. Bahwa kewenangan Kejaksaan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu secara tegas dinyatakan di Penjelasan umum (Alinea V) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Frasa “memberantas” harus dimaknai bukanlah tindakan yang bersifat administratif, tapi merupakan penegakan hukum berdasarkan hukum acara sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan; Kewenangan Kejaksaan itu juga secara tegas dinyatakan di Pasal 18 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Di penjelasan pasal itu yang dimaksud “instansi yg berwenang” adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan dan Kepolisian; 12. Bahwa kewenangan penyidikan perkara tertentu oleh Lembaga tertentu merupakan kewenangan oleh pembuat undang-undang “Open Legal Policy” namun dikarenakan dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan diatur mengenai penyidikan korupsi maka sudah semestinya sekalian diperluas dan dimaknai berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 13. Bahwa permohonan pengujian ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan “penyidikan” Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 19 melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;” Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16/2004: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 14. Bahwa frasa “korupsi” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia 1945 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seharusnya sesuai dengan Penjelasan tersebut kewenangan Kejaksaan menangani korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk didalam kewenangan dalam kejaksaan; 15. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan ”penyidikan” yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 a quo jelas-jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan akan lebih hebat jika berwenang untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme sehingga semakin terwujud pemerintahan bersih berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 16. Kewenangan ”penyidikan” yang dimiliki Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 a quo sesuai dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon apalagi akan lebih hebat jika ditambah berwenang menyidik perkara KKN sehingga para Pemohon 20 sebagai korban perkara KKN akan mendapatkan hak perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945; 17. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis “the democratic rule of law”, sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum “due process of law” terhadap warga negaranya termasuk pemberian kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi; 18. Bahwa pemberian kekuasaan penyidikan Kejaksaan tidak bertentangan dengan “due process of law” guna mencapai “the integrated criminal justice system” dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk mengeroyok perkara korupsi, kolusi dan nepotisme guna menjamin hak asasi warga negara, sebagaimana dapat bercermin pada sistem peradilan pidana di negara Amerika Serikat, Inggris dan Eropa lainnya; 19. Bahwa demikian pula, Kejaksaan yang memiliki ”Wewenang Rangkap/Ganda” yaitu ”Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan” dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 a quo, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme “check and balances” dalam proses hukum tersebut tetap terkontrol dikarenakan telah ada mekanisme Praperadilan tidak sahnya penetapan Tersangka berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atau dengan kata lain, ”wewenang rangkap/ganda” yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tetap terkendali dan terdapat pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga tidak berpotensi untuk terjadinya “kesewenang-wenangan (arbitrary)” dan “ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (rechsonzekerheid)”; 20. Bahwa wewenang “Penyidikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia” yang berasal dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 a quo sangat lazim, hal mana dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi, seperti: 21 a) Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002: khusus frasa “atau kejaksaan”: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan”. b) Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “atau kejaksaan”: “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. c) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “atau kejaksaan”: “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”. d) Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “atau kejaksaan”: “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.” e) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang 30/2002 khusus frasa “atau kejaksaan”: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. f) Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “dan/atau kejaksaan” dan “atau kejaksaan”: “Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.” 22 21. Bahwa dalam prakteknya, Kejaksaan Republik Indonesia telah mampu membuktikan dirinya mampu menangani penyidikan perkara korupsi dan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir prestasi mempesona penuntasan perkara korupsi kerugian puluhan trilyun termasuk yang telah mampu disita juga puluhan trilyun (Jiwasraya, ASABRI, langka dan mahalnya minyak goreng, satelit Kemenhan, dan BTS Bakti Kominfo). Atas prestasi mempesona ini terwujud sebagaimana hasil Lembaga survey. Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah mendapat Ranking 1 penegak hukum. Prestasi ini tidak akan terjadi apabila Kejaksaan tidak melakukan penyidikan perkara korupsi; 22. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan perkara korupsi telah berhasil menembus batasnya yaitu mampu merumuskan kerugian perekonomian negara dalam perkara import tekstil di Batam, perkara langka dan mahalnya minyak goreng dan perkara korupsi perkebunan ilegal dengan tersangka atas nama Surya Darmadi; 23. Bahwa jika dasar pemikiran penghapusan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dikarenakan terdapat putusan bebas maka penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) juga mendapat putusan bebas (Sofyan Basir, Samin Tan, Syafruddin Arsyad Tumenggung dan Andri Wibawa anak Aa Umbara Sutisna); 24. Bahwa para Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya kekacauan praktek penegakan hukum “chaos” apabila dihapusnya kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Prediksi para Pemohon adalah Kejaksaan akan memperketat atau mempersulit status lengkap berkas perkara (P.21) yang penyidikannya oleh Lembaga lain (secara psikologis setidaknya kekacauan ini akan berlangsung 8 (delapan) tahun); 25. Bahwa dalam perkembangannya kewenangan penuntutan tidak hanya menjadi monopoli Kejaksaan dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) juga berwenang melakukan penuntutan perkara korupsi, dengan demikian berdasar perkembangan ini maka penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah hal yang sesuai tuntutan dan perkembangan jaman. Berlakunya hukum adalah tidak berdiri sendiri dan “anut ombyaking jaman” (mengikuti arah Jaman). Para Pemohon tidak perlu 23 menuntut dihapuskannya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melakukan penuntutan perkara korupsi karena telah bermanfaat bagi pemberantasan korupsi meskipun ada yang memaknai ketentuan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Para Pemohon tidak ingin terjadi “sampyuh” (mengikat/kalah) yaitu jika dicabutnya kewenangan Jaksa menyidik korupsi maka kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melakukan penuntutan korupsi juga harus dicabut. Para Pemohon tetap memilih Jaksa berwenang menyidik korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) berwenang menuntut Korupsi; 26. Bahwa sebagaimana para Pemohon ketahui, misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mencakup: kegiatan pembuatan hukum (law making), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating), sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dapat ditafsirkan sebagai institusi “pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (The guardian and the interpreter of constitution); 27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai Jaksa berwenang menyidik korupsi, kolusi dan nepotisme, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat; 28. Sebagai Gambaran/Data berikut Perbandingan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023: 24 1) Penyidikan: Instansi Tahun 2021 2022 2023 Kejaksaan Republik Indonesia 1.856 Perkara 1.689 Perkara 361 Perkara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) 107 Perkara 120 Perkara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 130 Perkara 138 Perkara 2) Penuntutan: Instansi Tahun 2021 2022 2023 Kejaksaan Republik Indonesia 1.633 Perkara 2.023 Perkara 592 Perkara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) 122 Perkara 133 Perkara 3) Eksekusi: Instansi Tahun 2021 2022 2023 Kejaksaan Republik Indonesia 975 Terpidana 1.669 Terpidana 448 Terpidana Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) 95 Terpidana 101 Terpidana 25 4) Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Muncul dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Instansi Tahun 2021 2022 2023 Kejaksaan Republik Indonesia 23.456.286.792.898 26.489.268.100.625 2.486.499.332.791 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) 596 miliar 2,2 triliun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 2,3 triliun 1,3 triliun IV. PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan frasa “korupsi” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "korupsi termasuk kolusi dan nepotisme". 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 26 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor 175, bertanggal 30 April 2007; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, Nomor 01 bertanggal 06 September 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372022612020001 atas nama Arkaan Wahyu Re A; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan Nomor Induk Mahasiswa E0022068, atas nama Arkaan Wahyu Re A; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl, yang diputus tanggal 18 April 2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus- TPK/2016/PN.Bgl yang diputus tanggal 14 Februari 2017; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 2291 K/PID.SUS/2017 yang diputus tanggal 26 Februari 2018; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 27 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komaryono, S.H., M.M., SDM.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 2/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jap yang diputus tanggal 27 April 2023; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 29 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 30 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang concern pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menginginkan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme agar terjadi fastabiqul khairat (berlomba- lomba dalam kebaikan), sehingga tercapai maksud dan tujuan pembentukan organisasi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendiriannya, di mana dalam Pasal 5 Akta Pendiriannya disebutkan bahwa: “Untuk mencapai maksud dan tujuan …, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sifat suatu perkumpulan, diantaranya: 1) … 2) Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 3) memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme. 4) Memberikan bantuan kepada pihak terkait seperti kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Kjejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. 5) …“ 4. Bahwa Pemohon I, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) Akta Pendiriannya, diwakilkan oleh “Koordinator dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang badan pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan…”. Sedangkan, Pemohon II [dalam permohonan tertulis Pemohon I] sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Akta Pendiriannya diwakilkan oleh “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus; dan karena itu mewakili “lembaga”, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,…”; 5. Bahwa Pemohon III menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia, yang juga merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS, yang bercita-cita ingin menjadi Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme; 6. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, para Pemohon menguraikan sebagai berikut: 31 a. Para Pemohon sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki akses kewenangan terhadap keuangan negara, menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara masif termasuk oleh Kejaksaan; b. Sebagai negara hukum, semua hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang (penyidikan jaksa) dan tidak dilarang oleh UUD 1945 maka kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah sah dan mengikat secara hukum; c. Seharusnya korban korupsi mendapat perlindungan guna kesejahteraan umum dan keadilan dalam bentuk pemberantasan korupsi dilakukan secara masif termasuk penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea IV UUD 1945, bahkan seharusnya ditambah kolusi dan nepotisme; d. Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Dalam hal ini, Pemohon I selalu kritis mengenai persoalan penegakan hukum, termasuk melakukan gugatan Praperadilan atas penghentian penyidikan tersangka korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Sjamsul Nursalim pada tahun 2008; e. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; f. Para Pemohon sebagai LSM dan perorangan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita-cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara simultan termasuk oleh Kejaksaan; g. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Jaksa hanya menyidik perkara korupsi, semestinya juga berwenang untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme sehingga semakin terwujud Pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 32 7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan a quo dikabulkan maka kerugian para Pemohon akan hilang, dan jika Jaksa berwenang menyidik perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan terwujud Pemerintahan bersih berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan badan hukum, dalam mengajukan permohonan telah diwakili oleh orang yang berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditunjuk dalam Akta Pendirian organisasinya. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon I yang diwakili oleh Boyamin sebagai Koordinator dan Pendiri MAKI dan Komaryono, S.H, M.M, SDM., sebagai Deputi dan Pendiri MAKI merupakan orang- orang yang dalam kedudukannya berhak untuk mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan dan beracara di Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor 175, bertanggal 30 April 2007 [vide bukti P-1] yang menyebutkan bahwa “Koordinator dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang badan pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan…”. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I telah diwakilkan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili Pemohon I dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah. Demikian halnya dengan Pemohon II, setelah Mahkamah memeriksa Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Nomor 01, bertanggal 6 September 2014 [vide bukti P-2], disebutkan bahwa “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus; dan karena itu mewakili “lembaga”, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,…”, sehingga Arif Sahudi, S.H., M.H., yang merupakan Ketua LP3HI, berhak mewakili LP3HI dalam mengajukan permohonan dan beracara di Mahkamah. Sedangkan terkait dengan Pemohon III dalam kedudukannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret [vide bukti P-4], menurut Mahkamah yang bersangkutan memiliki potensi untuk menjadi Jaksa sebagaimana yang menjadi cita-citanya, sehingga berpotensi 33 pula untuk memiliki kepentingan terhadap Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, berkaitan dengan syarat anggapan adanya kerugian hak konstitusional, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya kata “korupsi” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai lembaga dan perorangan yang concern berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana amanat Pasal 41 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999). Oleh karenanya para Pemohon menganggap kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam kasus korupsi dapat dioptimalkan hingga juga dapat menyidik tindak pidana kolusi dan nepotisme. Sehingga, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I, Pemohon II serta Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sebelum 34 mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan para Pemohon, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah memeriksa secara saksama bagian alasan-alasan 35 permohonan (posita) permohonan a quo dan petitum para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya adalah UU 16/2004. Sedangkan, petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon kepada Mahkamah adalah kata “korupsi” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "korupsi termasuk kolusi dan nepotisme”. Padahal, kata “Korupsi” yang dimohonkan para Pemohon dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 adalah bagian dari judul atau nama Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)”. Artinya, undang-undang yang disebut dalam penjelasan tersebut hanya merupakan contoh kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, kolusi dan nepotisme yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya adalah substansi yang tidak bersesuaian dengan judul dan batasan cakupan materi tindak pidana yang diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dan UU 30/2002. Terlebih, dalam positanya para Pemohon tidak menerangkan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur pidana dari kata kolusi dan nepotisme. [3.7.3] Bahwa lebih lanjut, petitum yang dimohonkan para Pemohon merupakan rumusan petitum yang tidak lazim karena nomenklatur dalam nama atau judul undang-undang pada prinsipnya haruslah menggambarkan isi dari undang- undangnya, sebagaimana hal ini diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Bagian Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pada angka 3 menyatakan, “Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan”. Oleh karenanya, jika permohonan dikabulkan, maka nama UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak 36 Pidana Korupsi, dalam batas penalaran yang wajar menjadi UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga dengan UU 30/2002 menjadi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal, isi dari kedua undang-undang a quo sama sekali tidak membahas mengenai substansi tindak pidana kolusi dan nepotisme. Dengan menambahkan frasa “kolusi dan nepotisme” dalam nama atau judul UU 31/1999 dan UU 30/2002 menyebabkan ketidakjelasan undang-undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permintaan para Pemohon dalam petitumnya tidak bersesuaian dengan posita yang didalilkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimohonkan dalam permohonan, serta petitum para Pemohon yang tidak jelas maka menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 37 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB, oleh Delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 38 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani