70/PUU-XVII/2019

SALINAN PUTUSAN Nomor 70/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D Pekerjaan : Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Alamat : Jalan Kaliurang Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Jalan Tamansiswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Eko Riyadi, S.H., M.H. Pekerjaan : Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia Alamat : Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung Nomor 517A, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Ari Wibowo, S.H., S.Hi., M.H. Pekerjaan : Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2 Alamat : Jalan Tamansiswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 01 November 2019 memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum., M.Kn., dan Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili hukum pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH-UII), beralamat di Jalan Tamansiswa Nomor 158, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebut ----------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon; 3 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU- XVII/2019 pada tanggal 13 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; (Bukti P-011) 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), untuk selanjutnya disebut UU KPK; 7. Bahwa pengujian formil dalam permohonan ini berkaitan dengan adanya cacat formil (prosedur) dalam proses pembentukan UU a quo yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, serta Pasal 89 UU P3 jo. Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3); 8. Bahwa Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 88, serta Pasal 89 UU P3 jo Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan: Pasal 5 huruf e dan huruf g UU P3, menyebutkan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan g. keterbukaan”. Pasal 23 ayat (2) UU P3, menyebutkan: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Pasal 43 ayat (3) UU P3, menyebutkan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Pasal 88 UU P3, menyebutkan: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU P3, menyebutkan: (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 6 (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 163 ayat (2) UU MD3, menyebutkan: “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang- undang mengenai: a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang–undang menjadi undang-undang; atau c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan: ”Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya”. 9. Bahwa permohonan pengujian materiil kami ajukan atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK, yang menyebutkan: Pasal 1 angka 3 UU KPK, menyebutkan: ”Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang- Undang ini”. Pasal 3 UU KPK, menyebutkan: ”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Pasal 12B UU KPK, menyebutkan: (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 7 (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”. Pasal 24 UU KPK, menyebutkan: (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK, menyebutkan: ”Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;” Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menyebutkan: ”Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK, menyebutkan: ”Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara”. Pasal 47 UU KPK, menyebutkan: (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat: 8 a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. 10. Bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 9 11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON A. Kedudukan Hukum para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: Pertama, kualifikasi sebagai para Pemohon: Bahwa kualifikasi Pemohon I adalah Rektor UII yang bertindak untuk dan atas nama UII sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan 10 hukum di bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma), khususnya bidang pengabdian masyarakat. (Bukti P-01 dan P-02). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) dinyatakan bahwa: “Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. (Bukti P- 047) Bahwa Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII telah menugaskan Pemohon I untuk mewakili UII di dalam maupun di luar pengadilan untuk melaksanakan Catur Dharma UII berdasarkan Surat dari Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 655a/INT-PYBW/X/2019 perihal penyelenggaraan Catur Dharma. Surat dimaksud pada intinya memberikan kewenangan kepada Rektor untuk untuk mewakili UII baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang menyangkut urusan penyelenggaraan Catur Dharma. Sehingga oleh karenanya Pemohon I sah bertindak untuk dan atas nama UII. (Bukti P-30) Bahwa Pemohon II sebagai perseorangan dosen yang beraktifitas di perguruan tinggi sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum pada badan hukum perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma), khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat. (Bukti P-03, P-033) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perseorangan dosen yang juga memimpin Pusat Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang kegiatannya berkaitan dengan penguatan hak asasi manusia (hak konstitusional) dan/atau kajian pemberantasan korupsi. (Bukti P-04, P-05, P-045, P-06, P-07, P-08) 11 Bahwa kualifikasi Pemohon V sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga Dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus serta mempunyai perhatian besar terhadap penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Bukti P-09) Kedua, kerugian konstitusional para Pemohon; Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan- putusan selanjutnya sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (Bukti P-028) bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan 12 WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” (Bukti P-024, P-029); B. Kerugian Konstitusional para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar karena proses pembentukan UU KPK yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan oleh karena keberadaan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK. Hak-hak atau kepentingan konstitusional tersebut adalah sebagai berikut: a. hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. c. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 13 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Bahwa Pemohon I adalah dosen yang sekaligus Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma) khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, salah satu bentuk riil dari pengabdian tersebut adalah melakukan advokasi dalam rangka memastikan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, memperjuangkan hak masyarakat bangsa dan negara, serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); Bahwa Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 menyebutkan peran utama dan tugas pokok Universitas Islam Indonesia. Pasal-pasal a quo berbunyi: Pasal 10 Statuta UII: “Universitas memiliki peran utama mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermartabat, berintegritas, dan berkelanjutan”. Pasal 11 ayat (1) Statuta UII: Universitas memiliki tugas pokok: a. menyelenggarakan Catur Dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah; dan b. menjamin tercapainya peningkatan kualitas lulusan dan penguatan peran Universitas di masyarakat secara terus-menerus berkesinambungan (continuous improvement). (Bukti P-031) Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf a, Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Universitas, Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan, dan Direktur di lingkungan Rektorat Universitas Islam Indonesia, menyatakan: “Rektor mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas Catur Dharma Perguruan Tinggi”. (Bukti P-043); 14 Bahwa proses pembentukan UU KPK yang tidak sesuai dengan prosedur serta mendapatkan penolakan yang massif dari masyarakat, telah faktual merugikan hak konstitusional Pemohon I karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon I (pada khususnya), alumni UII, dan masyarakat (pada umumnya) untuk terlibat memberikan masukan dalam pembentukan UU a quo. Pembentukan UU KPK yang mengandung cacat prosedur telah nyata menutup hak Pemohon I, mahasiswa UII, dan alumni UII untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon I dalam pengujian materiil berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, menimbulkan ketidakpastian tugas Dewan Pengawas dalam tindakan pro-justicia dan status pegawai KPK, serta ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang merupakan bagian yang menjadi concern Pemohon I; 3. Bahwa Pemohon II adalah Dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum UII memiliki mahasiswa dan alumni yang berkiprah di bidang hukum yang potensial menjadi pimpinan KPK atau pegawai KPK, serta memimpin fakultas yang di dalamnya terdapat mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, beberapa alumni fakultas hukum di mana Pemohon II memimpinnya saat ini berstatus sebagai pegawai, penyelidik, dan penuntut umum di KPK; Bahwa proses pembentukan UU KPK yang tidak sesuai dengan prosedur serta mendapatkan penolakan yang massif dari masyarakat, telah faktual merugikan hak konstitusional Pemohon II karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon II (pada khususnya), 15 alumni FH UII, dan masyarakat (pada umumnya) untuk terlibat memberikan masukan dalam pembentukan UU a quo. Pembentukan UU KPK yang mengandung cacat prosedur telah nyata menutup hak Pemohon II, mahasiswa FH UII, dan alumni FH UII untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon II dalam pengujian materiil berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon II berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, menimbulkan ketidakpastian tugas Dewan Pengawas dalam tindakan pro-justicia dan status pegawai KPK, serta ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan; 4. Bahwa Pemohon III adalah Dosen yang sekaligus sebagai Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Periode 2018-2022 yang diangkat oleh Pemohon I dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 1317/SK- Rek/DOSDM/VIII/2018; (Bukti P-045) Bahwa sebagai Kepala Pusat Studi, Pemohon III diberikan amanah untuk melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu penelitian dan pendidikan hak asasi manusia, publikasi hasil penelitian tentang hak asasi manusia dan melakukan advokasi atas kasus-kasus yang memiliki dimensi hak asasi manusia; Pada kegiatan yang pertama yaitu melakukan penelitian dan pendidikan, Pemohon III, sejak tahun 2012-saat ini, bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, Norway; (Bukti P-046), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah 16 melakukan serangkaian penelitian dan pelatihan dalam rangka mengarusutamaan korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian dan pelatihan ini pada pokoknya memperkuat pesan penting bahwa korupsi telah mengurangi kapasitas negara dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, fasilitas publik yang memadai, dan hak-hak lain yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28. Di dalam kerangka itu, dibutuhkan sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang kuat, independen dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanah dari United Nation Convention Against Corruption; (Bukti P-034) Pelatihan yang telah diadakan oleh Pemohon III selama ini diikuti oleh hakim, jaksa, dan polisi. Secara umum, berdasarkan pre assessment dan post assessment peserta pelatihan mengafirmasi penelitian PUSHAM UII bahwa korupsi telah berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Oleh karenanya, pendekatan baru untuk menangani korupsi dengan perspektif hak asasi manusia perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Aktifitas yang dilakukan oleh Pemohon III dimaknai sebagai upaya untuk terlibat dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Berpijak pada Pasal tersebut, Pemohon III secara konsisten terus menerus memproduksi pengetahuan serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Beberapa tahun terakhir, salah satu fokus isu yang diperjuangkan oleh PUSHAM UII adalah bahaya korupsi bagi pemenuhan hak asasi manusia. Saat ini, PUSHAM UII sedang menyiapkan satu buku berjudul “Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif”. Buku ini 17 berisi basis normatif dan kerangka aplikatif melawan korupsi dengan perspektif hak asasi manusia. (Bukti P-034) Berdasar pada penjelasan aktifitas PUSHAM UII tersebut, disahkannya Undang-Undang KPK akan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran dan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lemah, maka hak konstitusional Pemohon III sebagai Kepala PUSHAM UII yang selama ini memperjuangkan hak dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana diatur pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara potensial terlanggar. Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon III dalam pengujian materiil berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, menimbulkan ketidakpastian tugas Dewan Pengawas dalam tindakan pro-justicia dan status pegawai KPK, serta ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan; 5. Bahwa Pemohon IV adalah dosen sekaligus Kepala Pusat Studi di lingkungan UII yang concern pada kajian kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya mengkaji tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Bukti P-035, P-036, P-037). Pemohon IV memandang bahwa pasal-pasal yang diujikan potensial melanggar hak konstitusinya dan menciderai agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pemohon IV juga berpeluang menjadi pimpinan KPK yang potensial tidak dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip independensi kelembagaaan yang diyakini karena adanya pasal-pasal yang diujikan; Bahwa ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon IV dalam pengujian materiil berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon IV 18 berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, disebabkan adanya ketentuan tentang Dewan Pengawas yang punya kewenangan di ranah tindakan pro-justicia dan ketentuan status pegawai KPK, serta ketentuan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan; 6. Bahwa Pemohon V adalah dosen dan peneliti hukum pidana khusus, termasuk pidana korupsi (Bukti P-038, P-039, P-040) Pemohon V yang juga aktif memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat berpeluang menjadi pimpinan KPK. Pemohon V memandang pasal-pasal yang diujikan dalam pengujian materiil potensial merugikan hak konstitusional Pemohon V karena tidak dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip independensi kelembagaaan yang diyakini. Hak konstitusional Pemohon V yang potensial terlanggar oleh adanya pasal-pasal a quo berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); 7. Bahwa para Pemohon yang sangat concern dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme berpendapat bahwa revisi atau perubahan kedua terhadap UU KPK, khususnya mengenai masa depan independensi KPK, status Pegawai KPK, kewenangan Dewan Pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon; 19 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpendapat proses pembentukan UU KPK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas yang seharusnya dimuat dalam sebuah undang- undang, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU P3; 9. Bahwa selain telah melanggar secara prosedur, para Pemohon juga berpendapat bahwa secara materiil UU KPK khsususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 45 angka 3 huruf A, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 47 UU KPK menyebabkan KPK tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan independen sebagaimana tujuan pembentukannya yakni sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini karena pasal-pasal a quo telah menempatkan KPK berada di bawah bayang-bayang eksekutif, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada dewan pengawas yang seharusnya tidak masuk dalam ranah “pro justitia”, menimbulkan loyalitas ganda pegawai KPK, dan menimbulkan ketidakpastian hukum; 10. Bahwa para Pemohon mengajukan Pemohonan a quo adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagaimana diketahui, Tri Dharma Perguruan meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan Catur Dharma UII meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah; (Bukti P-031, P-043, P-044) 11. Bahwa Permohonan a quo juga sangat penting diajukan oleh para Pemohon, karena UII sebagai PTS telah berdiri sejak 8 Juli 1945 memiliki banyak mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah serta mengabdi untuk membangun dan memajukan negeri di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 12. Bahwa berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon di atas, akan mempersulit KPK di dalam melakukan 20 pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, pasal-pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 13. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 halaman 63 dan 64, menyatakan Rektor UII dan Ketua Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dalam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang. (Bukti P-042); 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai para Pemohon pengujian UU KPK dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 45 angka 3 huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47, dan Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, 24 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan dikabulkannya permohonan ini, akan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara independen baik dari sisi kelembagaan, kewenangan, maupun kepegawaian. III. TENTANG POKOK PERKARA PENGUJIAN FORMIL A. Umum 1. Bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang yang diletakkan pada Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (vide Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) merupakan manifestasi dari asas kedaulatan rakyat (vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); 2. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: 21 Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” 3. Bahwa pelaksanaan kekuasaan pembentukan undang-undang harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 di atas, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3); 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Formil atas UU KPK karena adanya cacat proses pembentukan UU a quo berdasarkan ketentuan UU P3. Para Pemohon mendalilkan adanya cacat proses pembentukan UU KPK dikaitkan dengan UU P3 sebelum perubahan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru disahkan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183. Sementara proses pembentukan UU KPK berakhir pada tanggal 17 September 2019; 6. Bahwa pembentukan undang-undang (dan peraturan perundang- undangan lainnya) merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak 22 masyarakat. Agar tujuan perlindungan hak sebagaimana dimaksud dapat terwujud, diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dibentuk berdasarkan pedoman yang baku, standar, dan pasti. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada konsideran huruf b UU P3, yang berbunyi: “bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”; 7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU P3, menyatakan: “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. 8. Bahwa UU P3 telah mengatur secara jelas dan detil mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengatur mengenai asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal dimaksud sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 5 UU P3, yang menyebutkan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”; 9. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU P3 selanjutnya diejawantahkan ke dalam beberapa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada pasal-pasal berikutnya pada UU a quo; 10. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU KPK cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang- 23 undangan yang baik, yakni melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas partisipasi, serta asas keterbukaan; 11. Bahwa selain pelanggaran atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan UU KPK juga tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam beberapa pasal pada UU MD3. B. Pembentukan UU KPK Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1. Bahwa pembentukan UU KPK memiliki cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni: tidak memiliki naskah akademik dan bukan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019; (Bukti P-019) 2. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 menyebutkan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”; (Bukti P-012) 3. Bahwa butir 269 Lampiran II UU P3 menyatakan: “Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut”. 4. Bahwa butir 269 Lampiran II UU P3 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 dapat dimaknai bahwa kehadiran naskah akademik merupakan keharusan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak terpenuhi pula persyaratan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, maka RUU yang tidak disertai Naskah Akademik menjadi cacat secara formil persyaratan prosedur; 5. Bahwa Pasal 1 angka 11 UU P3 menyebutkan: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 24 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. 6. Bahwa Pasal 163 ayat (2) UU MD3, menyebutkan: “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang–undang mengenai: a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. 7. Bahwa pembentukan UU KPK yang disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 17 September 2019 tidak disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana ditentukan oleh UU P3. Hal ini terbukti bahwa masyarakat tidak dapat mengakses naskah akademik RUU KPK karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI sehingga proses pembentukan UU KPK melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3; 8. Bahwa kalaupun diklaim pembentukan UU KPK memiliki naskah akademik, namun ternyata dokumen “naskah akademik” (dibaca: dalam tanda kutip) yang diklaim tersebut justru tidak diterbitkan dari laman resmi DPR RI. Selain itu, atas dokumen “naskah akademik” dimaksud, perlu diberikan catatan sebagai berikut: (Bukti P-020) a. Dokumen “naskah akademik” yang beredar luas di masyarakat merupakan naskah penelitian pada tahun 2011. Pada halaman 5 “naskah akademik” angka 3 yang diberi sub-judul “Waktu dan Lokasi Penelitian”, dinyatakan bahwa penelitian dilakukan mulai April 2011 sedangkan penelitian di daerah dilakukan pada tanggal 3-6 Mei 2011 meskipun kemudian “diberi sampul” bulan September 2019. Berdasarkan hal dimaksud, menurut Para Pemohon “naskah akademik” dimaksud tidak bisa menggambarkan kebutuhan hukum masyarakat di tahun 2019; b. Beberapa materi dalam Bab V “naskah akademik” yang memuat mengenai materi muatan RUU justru berbeda dengan naskah RUU 25 KPK. Perbedaan dimaksud antara lain mengenai: penamaan KPK, adanya perbedaan yang signifikan pada tugas dari Dewan Pengawas yang sebenarnya tidak mengatur mengenai izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, tidak mengusulkan perubahan persyaratan menjadi pimpinan KPK, serta tidak mengatur bahwa penyidik dan penuntut umum harus dari instansi kepolisian dan kejaksaan; c. Menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diganti/diubah, antara lain: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang sudah tidak relevan karena sudah terdapat beberapa instruksi presiden yang mengatur mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (terakhir dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015); 9. Bahwa pembentukan UU KPK bukan merupakan prolegnas prioritas tahun 2019, sehingga DPR dan Pemerintah sendiri menganggap bahwa perubahan UU KPK belum mendesak dan penting; (Bukti P-019) 26 10. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 16, dan Pasal 17 UU P3 menentukan arti penting Prolegnas dalam pembentukan undang- undang. Pasal-pasal a quo menyebutkan: Pasal 1 angka 9 UU P3: “Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang- Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”. Pasal 16 UU P3: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. Pasal 17 UU P3: “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional”. 11. Bahwa pembentukan UU KPK bukan merupakan prolegnas prioritas tahun 2019. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU P3, UU KPK masuk ke dalam prolegnas prioritas tahunan yang dibahas sebelum penetapan RUU APBN tahun 2019. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU P3, menyatakan: “Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Namun kenyataannya, pembahasan atas RUU KPK tidak menjadi agenda prioritas pada tahun 2019; 12. Bahwa pembahasan RUU KPK yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019 sangat dipaksakan. DPR tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3 sebagai dasar untuk memasukkan pembahasan RUU KPK di luar prolegnas prioritas tahun 2019, karena pada saat pengusulan UU KPK sampai dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden, tidak ada keadaan luar biasa, konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Dengan demikian tidak cukup alasan bagi DPR untuk memasukkan UU KPK di luar Prolegnas 27 prioritas tahun 2019 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 ayat (2) UU P3; 13. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3, menentukan: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”; 14. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas proses pembentukan UU KPK telah nyata terdapat cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3. C. Pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 Melanggar Asas Partisipasi 1. Bahwa pembentukan undang-undang harus seluas mungkin melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan masyarakat memiliki, setidaknya, 2 (dua) arti penting, yakni: a. sebagai sarana kontrol masyarakat dalam perumusan kebijakan yang akan diambil; dan b. untuk memberikan masukan bagi perumusan rencana kebijakan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna; 2. Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan: ”Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya”. 3. Bahwa ketentuan Pasal 88 UU P3, menyebutkan: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 28 4. Bahwa penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3, menerangkan: “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak”. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3 di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah bentuk pemberian masukan atau tanggapan terhadap prolegnas, RUU, dan UU yang telah diundangkan. Pemberian masukan atau tanggapan atas prolegnas dan RUU tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika kedua dokumen a quo tidak disebarluaskan ke masyarakat; 6. Bahwa ketentuan Pasal 88 UU P3, sangat erat kaitannya dengan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) UU P3. Pasal a quo menentukan: “(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”. 7. Bahwa proses pembahasan UU KPK tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/KPK) (Bukti P-023). Hal ini setidaknya terlihat dalam beberapa keadaan sebagai berikut: a. Tahapan pembahasan UU KPK sebagai bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan di luar kelaziman. Rangkaian kegiatan pembahasan UU KPK terlihat sebagai berikut: 1) Pada tanggal 3 September 2019 Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI mengirimkan surat kepada Wakil Ketua DPR 29 RI/Korpolkam dengan Nomor LG/14541/DPR RI/IX/2019 perihal: Penjadwalan Penetapan RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI. Surat dimaksud pada intinya menyatakan bahwa hasil rapat Badan Legislasi telah sepakat untuk menjadikan RUU Perubahan Kedua UU No. 30/2002 sebagai usulan Badan Legislasi dan memohon agar pada paripurna terdekat RUU dimaksud ditetapkan menjadi usulan DPR; 2) Pada tanggal 5 September 2019 DPR RI mengadakan rapat paripurna dan memutuskan, salah satunya, RUU Perubahan Kedua UU KPK menjadi inisiatif DPR; 3) Pada tanggal 11 September 2019 Presiden mengirimkan Surat Presiden yang menyetujui untuk membahas RUU a quo; 4) Pada tanggal 17 September 2019 rapat paripurna memberikan persetujuan bersama RUU KPK menjadi undang-undang. (Bukti P-022) b. KPK dalam proses pembahasan RUU KPK menjadi UU, sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan. Bahkan, menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat konferensi pers pada Jumat tanggal 13 September 2019 menyebutkan pernah bertemu dengan Menkumham dan menyatakan sempat meminta draft revisi UU KPK, namun ditolak; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka proses pembentukan UU KPK melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas partisipasi sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. Pembentukan UU KPK Melanggar Asas Keterbukaan 1. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas penting dalam pembentukan peraturan perundangan yang baik karena akan menjamin partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah produk peraturan perundang-undangan; 30 2. Bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan ditegaskan dalam UU P3, khususnya Pasal 5 huruf g dan Pasal 89 yang menyebutkan: Pasal 5 huruf g UU P3: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan”. Pasal 89 UU P3: (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. 3. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”; 4. Bahwa proses pembentukan UU KPK terbukti tidak memenuhi asas keterbukaan, yang dapat dibuktikan dengan: a. UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019 sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui rencana pembahasan UU KPK. Selain itu, naskah akademik sebagai sebuah keharusan dalam pembentukan sebuah undang-undang tidak tersedia di laman resmi DPR RI; b. UU KPK dibahas dalam waktu yang sangat singkat dan di luar kelaziman; c. rancangan UU KPK juga tidak dapat diakses oleh publik karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI; 31 5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka proses pembentukan UU KPK melanggar asas partisipasi sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. E. Pembentukan UU KPK Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU P3; 2. Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (vide Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3); 3. Bahwa proses pembentukan perubahan kedua UU KPK pada kenyataannya belum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, mengingat selain ditentang oleh banyaknya elemen masyarakat, juga karena banyaknya permasalahan yang akan ditimbulkan akibat adanya perubahan kedua UU KPK tersebut; 4. Bahwa permasalahan yang timbul di antaranya adalah mengenai usia bagi Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e adalah berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; 5. Bahwa adanya perubahan usia dari yang sebelumnya paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru karena adanya salah satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, tidak memenuhi syarat usia minimal tersebut untuk diangkat sebagai pimpinan KPK. Apalagi senyatanya permasalahan ini, di dalam perubahan kedua UU KPK juga tidak mengaturnya dalam ketentuan peralihannya; 32 6. Bahwa ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk (vide angka 127 Lampiran UU P3): a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 7. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan peralihan tersebut, maka perubahan kedua UU KPK ini senyatanya telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, tidak adanya jaminan kepastian hukum, dan tidak melindungi pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya perubahan UU KPK; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses pembentukan UU KPK melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena pembentukan UU KPK tidak sesuai dengan prosedur, asas partisipasi, asas keterbukaan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maka UU a quo patut dinyatakan bertentangan dengan UU P3 jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. PENGUJIAN MATERIIL A. Umum 1. Bahwa permohonan ini para Pemohon ajukan menyangkut beberapa hal penting dan strategis berkaitan dengan KPK, yang meliputi 4 (empat) aspek, yakni: independensi, kewenangan Dewan Pengawas, status kepegawaian, dan pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan; 2. Bahwa aspek independensi sangat dipengaruhi oleh status kelembagaan KPK pasca revisi UU KPK yang ditempatkan dalam 33 rumpun eksekutif. Menurut para Pemohon, posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan menggiring KPK ke dalam ketidakmandirian yang pada akhirnya akan mempengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Bahwa aspek kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak mandiri dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi; 4. Bahwa status kepegawaian KPK pasca revisi UU KPK yang menempatkan pegawai KPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berpotensi menimbulkan loyalitas ganda serta ketidakpastian hukum. Munculnya loyalitas ganda pegawai berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai pegawai KPK yang sekaligus sebagai bagian dari ASN. Sedangkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan persyaratan menjadi pegawai KPK yang berbeda dengan persyaratan menjadi ASN. Karenanya, akan berpotensi menjadikan penyidik KPK yang ada saat ini, tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU KPK akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa alasan: a. Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang menyebut frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai. Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan? b. Penghentian penyidikan dan penuntutan yang didasarkan pada parameter waktu (2 tahun) tidak selesainya penyidikan dan penuntutan suatu perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional tersangka. Lain halnya jika 34 yang dimaksud sebagai penghitungan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sejak ditetapkannya status tersangka; c. Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud dari ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU KPK, yang berbunyi: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan”. B. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) merupakan kritik atas lemahnya independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat institusi Kepolisian dan Kejaksaan secara hierarkis berada pada kuasa eksekutif, maka KPK hadir sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun. Ia hadir sebagai trigger atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai tidak lagi efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sejalan dengan pendapat Bear mengenai bekerjanya transisi politik dan konsolidasi demokrasi. Bear mencatatkan bahwa ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga negara yang ada telah mendorong lahirnya lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan diidealkan memberikan kinerja baru yang lebih terpercaya. (Susan D. Baer, Boston College Environmental Affairs Law Review vol. 15, 1988, hlm. 382); 2. Bahwa perkembangan dan praktik ketatanegaraan saat ini, menempatkan KPK sebagai salah satu organ independen yang berperan dalam poros cabang kekuasaan baru. Hadirnya institusi KPK 35 justru sebagai gejala otokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara konvensional. Bruce Ackerman melihat bahwa Amerika telah mengadopsi pemisahan kekuasaan berdasar lima cabang yakni Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung dan organ independen. (Bruce Ackerman: The Harvard Law Review, Volume 113,HVLR 633, Januari 2000); (Bukti P-041) 3. Bahwa meskipun KPK dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, pada tahun 2006 Mahkamah mengakui bahwa KPK merupakan organ penting konstitusi (constitutional importance) yang perlu dijamin independensinya. Menurut Mahkamah, “Penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK” (Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006: hlm 269); (Bukti P-015) 4. Bahwa dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga yang independen, Mahkamah kembali menguatkan pertimbangannya melalui Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010. Mahkamah mendalilkan bahwa, “KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun” (Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010: hlm 58), (Bukti P- 016). Begitu juga dalam dua putusan Mahkamah lainnya yang menjamin konstitusionalitas independensi kelembagaan KPK. Mahkamah mendalilkan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Putusan Nomor 5/PUU- IX/2011: hlm 75), (Bukti P-017). Bahkan, Mahkamah menyatakan bahwa Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada 36 Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 (Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013: hlm. 30); (Bukti P-018) 5. Bahwa mengingat peran penting KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka independensi kelembagaan KPK wajib ditempatkan pada posisi yang penting, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah intervensi maupun politisasi pemerintah terhadap kelembagaan KPK. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan keilmuan ketatanegaraan yang telah membuktikan bahwa komisi negara independen memiliki ciri keterputusan relasi politik secara kelembagaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (William F Fox: 2000, Lexis Publishing, hlm. 56); 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 UU KPK diatur bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dengan adanya penekanan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, para Pemohon menilai sebagai klausul yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sekaligus melemahkan independensi kelembagaannya; 7. Bahwa benar Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-XV/2017 mendalilkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun perlu diingat bahwa Putusan ini tidak bisa dimaknai secara tekstual oleh pembentuk undang-undang, dengan menyatakan KPK merupakan lembaga eksekutif. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 harus dimaknai secara kontekstual; 8. Bahwa pengujian perkara dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak menguji pasal-pasal dalam UU KPK terhadap UUD, melainkan menguji Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, perkara ini memiliki causal verband yang berbeda. Dengan kata lain, putusan ini tidak bisa 37 dijadikan pembenar ataupun menjadi sumber legitimasi untuk mengubah simpul kelembagaan KPK dari poros kekuasaan independen menjadi poros kekuasaan eksekutif; 9. Bahwa berdasarkan pemahaman para Pemohon, ihwal pengajuan dari perkara dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 semata-semata untuk memberikan legitimasi terhadap DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam menggunakan hak angket sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah, ada ekstensifikasi objek maupun subjek angket sebagaimana diatur dalam undang- undang. Dalam amar pertimbangannya, disebutkan bahwa “tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Melainkan hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Apakah itu melalui legislasi, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), maupun kebijakan lainnya” (Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017: hlm 105); 10. Bahwa dalam teori interpretasi konstitusi, Strauss mempopulerkan penafsiran “living constitution”. Strauss menyatakan bahwa dalam konteks penemuan hukum (legal finding), majelis hakim dimungkinkan mengubah pendiriannya atas putusan-putusan sebelumnya, sepanjang menyebutkan alasan perubahan pertimbangannya dalam amar putusan “ratio decidendi” (David A Strauss: Drake Law Review, Volume 59, Nomor 4, 2011, hlm. 975). Para Pemohon menilai dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, tidak disebutkan di dalam ratio decidendi alasan perubahan pertimbangan majelis terhadap 4 (empat) putusan Mahkamah terdahulu khususnya menyangkut independensi kelembagaan KPK. Oleh karena itu, 4 (empat) putusan sebelumnya, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar kebijakan DPR dalam membentuk undang-undang; 38 11. Bahwa dengan melihat beberapa hal di atas, tidaklah tepat jika politik hukum pembentukan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 UU KPK merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Sehingga menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. C. Pasal 24 dan Pasal 45a ayat (3) Huruf a UU KPK Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Tahun 1945 menjamin kedudukan yang sama setiap orang di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar”; 3. Bahwa berdasarkan Lampiran VI, Angka 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menentukan: Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon PNS yaitu sebagai berikut: 39 1) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar lljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat. 2) Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar lljazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma II. 3) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazaln Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III. 4) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana (S1), atau Diploma IV. 5) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ljazah dokter, ljazah Apoteker dan Magister (S2), atau ljazah lain yang setara. 6) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ljazah Doktor (S3); 4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b menentukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan huruf c menentukan bahwa KASN melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. 5. Bahwa Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a UU KPK menyebutkan: Pasal 24 UU KPK (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK: ”Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara”. 6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU a quo akan membuat sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN, terutama 40 mereka yang telah berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Oleh karena itu, pasal-pasal a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 7. Bahwa dengan menjadi pegawai ASN secara otomatis pula pegawai KPK akan memulai kariernya dari awal. Oleh karena itu, banyak dari mereka akan kehilangan jabatan dan sebagainya. Pada gilirannya hal ini berpotensi menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK, karena setiap jabatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara pegawai KPK yang menjadi ASN harus memulai karier dari awal; 8. Bahwa dengan status kepegawaian KPK sebagai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK. Dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. D. Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU KPK Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hakikatnya merupakan suatu tindak pidana karena melanggar hak atas privasi atau hak atas harta benda. Tindakan demikian tidak dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh; a) penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang; b) dilakukan hanya dalam konteks penegakan hukum (pro justicia) untuk mencari dan menemukan alat bukti; dan c) berdasarkan izin tertulis dari pengadilan; 2. Bahwa adanya keharusan izin tertulis dari pengadilan tidak hanya telah ditemukan dasar hukumnya dalam sejumlah Undang-undang (Pasal 38 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 41 Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), melainkan juga telah menjadi salah satu prinsip fundamental di berbagai negara (David G. Barnum, “Judicial Oversight of Interception of Communications in the United Kingdom: An Historical and Comparative Analysis”, Georgia Journal of International and Comparative Law, 44, 2016, hlm. 246-254). 3. Bahwa ide hanya institusi pengadilan yang berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan adalah terkait erat dengan konsep independensi peradilan baik dari segi kelembagaan maupun personalitas hakim (Sam Rugege, ‘Judicial Independence in Rwanda’, Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 19, 2007, hlm. 412-414). Sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dan kepentingan lembaga manapun, keputusan pengadilan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada penegak hukum murni berdasarkan fakta dan argumentasi hukum sehingga tindakan pro justicia yang dilakukan penegak hukum sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak melanggar hak asasi warga Negara; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 12B menyatakan: (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. 42 (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”. Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK dinyatakan bahwa “Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”. Pasal 47 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”. 5. Bahwa menurut para Pemohon, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro justicia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut dalam pasal a quo diberikan kepada Dewas Pengawas karena beberapa alasan: a. Secara kelembagaan, ketua dan anggota Dewan Pengawas sendiri dibentuk oleh presiden yang merupakan lembaga eksekutif; b. Pasal a quo mencampurkan antara Dewan Pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dengan salah satu kewenangannya terkait tindakan pro justicia yang murni ranah pengadilan; c. Keputusan yang dihasilkan Dewan Pengawas kemungkinan tidak independen. Sebagai contoh, bagaimana jika yang ingin disadap oleh KPK adalah Ketua atau anggota dewan pengawas sendiri, istri/suami atau bahkan keluarganya? Apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin, maka keputusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum adil. d. Dalam kajian perbandingan, sekalipun dibentuk Dewan Pengawas pada The Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hongkong, tapi kewenangannya tidak terkait dengan upaya paksa. Pengawasan terkait upaya paksa justru berada dan dimiliki oleh pengadilan(https://www.icac.org.hk/en/check/advisory/caccr/indek. 43 html). Dengan kata lain, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh penyidik harus berdasarkan izin tertulis pengadilan. 6. Bahwa dengan adanya tugas Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berpandangan bahwa norma hukum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) huruf b UU KPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 8. bahwa dengan demikian, setiap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin Dewan Pengawas (Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47) bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. E. Pasal 40 ayat (1) UU KPK Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menentukan: ”Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”; 2. Bahwa frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” bermakna kumulatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses hukum yang berbeda; 3. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang menyebut frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai, apakah mulai menghitungnya sejak setelah surat perintah penyidikan diterbitkan 44 ataukah sejak penyidik menetapkan tersangka? Adapun kalau penuntutan dimulai sejak kapan?; 4. Bahwa frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sejak ditetapkan tersangka”; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasal 40 ayat (1) UU KPK secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut: DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya. DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 45 2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathul Wahid, NIK: 3471132601740002; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05/SK- PYBW/Pjb/V/2018 tentang Pengangkatan Fathul Wahid, S.T. Dalam Jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode Tahun 2018-2022; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Jamil, S.H., M.H., NIK: 340406210660002; 4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP Nomor 26.110.767.6-542.000 atas nama Eko Riyadi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Wibowo dengan NIK: 3323070704860001; 7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP atas nama Ari Wibowo dengan Nomor: 75.077.890.4-541.000; 46 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Nomor: 71/Dek- 60/SK/Div.URT/X/2018 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Masa Bhakti 2018- 2022; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahrus Ali SH., MH. dengan NIK: 3528100107840231; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor …. Tahun … Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 47 21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Nomor LG/14541/DPR RI/IX/2019 perihal: Penjadwalan Penetapan RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Print out Berita “Agus Raharjo Mengaku Tak Tahu saat Ditanya Anak Buah soal Revisi UU KPK” (https://www.inews.id/news/nasional/agus-raharjo- mengaku-tak-tahu-saat-ditanya-anak-buah-soal- revisi-uu-kpk); 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor: 655a/INT- PYBW/X/2019, Hal: Penyelenggaraan Catur Dharma, tertanggal 31 Oktober 2019; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Akta Notaris Dewi Karomah, SH Nomor 02, tanggal 15 Desember 2014, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 753/SK-REK/DOSDM/VII/2018 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dalam Jabatan Dekan Fakultas Hukum 48 Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022, tertanggal 1 Juli 2018; 34. Bukti P-34 : Fotokopi sampul dan daftar isi buku Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif, yang diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII/Pemohon III), dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan University of OSLO; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Laporan Kajian Akademik tentang Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta (Studi tentang Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bernuansa Ekonomi), Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI) dengan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSKE FH UII), Tahun 2013; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Laporan Kegiatan Diskusi Panel “Menelisik Modus Operandi Kejahatan Money Laundering Melalui Aparat Penegak Hukum” Kerjasama PERADI Kota Yogyakarta dan Pusat Studi Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSKE FH UII), tertanggal 11 September 2013; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Proposal Bantuan Pengembangan General Education Gerakan Mahasiswa Anti-Korupsi (GERMAK)/Anti-Corruption Student Movement Universitas Islam Indonesia Tahun 2019; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Sampul dan Daftar Isi Buku dengan Judul Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. Penulis Mahrus Ali, Penerbit UII Press Yogyakarta, 2013; 39. Bukti P-39 : Fotokopi International Refereed Social Sciences Journal, RESEARCHERS WORLD, Jounal of Arts, Science & Commerce, Volume – VIII, Issue 1, Januari 2017, Penulis Mahrus Ali Faculty of Law Islamic University of Indonesia, dengan Judul: Inserting A Human Rights Approach Into Penal System and Corruption Judicial Decision in Indonesia; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Laporan hasil Penelitian A-DPPM-783 Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Peneliti Mahrus Ali, SH., MH, Februari 2014; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Jurnal Bruce Ackerman: The Harvard Law Review, Volume 113,HVLR 633, Januari 2000, halaman 724 dan 725; 49 42. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XII/2014; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas, Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan dan Direktur di Lingkungan Rektorat Universitas Islam Indonesia; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 1317/SK-REK/DOSDM/VIII/2018 tentang Pengangkatan Saudara Eko Riyadi, SH., MH., Sebagai Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Contract Between Centre for Human Rights Studies, Islamic University of Indonesia and Norwegian Centre for Human Rights Covering Anti-Corruption Seminar And Workshop, tertanggal 20 Maret 2012; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; [2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020, 4 Maret 2020, 14 Juli 2020, dan 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI 1. Dr. H. M. Busyro Muqqodas, M.Hum. Dalam keterangan yang disampaikan, ahli akan memfokuskan pada tiga hal besar baik itu aspek historis-sosiologis pembentukan KPK, independensi KPK, dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pelemahan KPK sehingga menyebabkan dekadensi atas agenda pemberantasan korupsi. 1. Bahwa Politik Hukum Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal reformasi tidak hanya diarahkan untuk memberantas korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 50 ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menjadi jawaban bahwa Indonesia sedang berhadapan dengan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Atas dasar hal tersebut, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Salah satu upayanya bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. 2. Bahwa dalam ketatanegaraan kontemporer, kedudukan lembaga negara independen (termasuk KPK) ialah sejajar dengan lembaga Trias Politica yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meminjam istilah Yves Manny dan Andrew Knapp ia menempatkan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat atau The Fourth Branch Of Government. Pendapat tersebut beresonansi dengan konsep The New Separation yang dibawa oleh Brucke Ackerman yang pada intinya menganggap bahwa lembaga independen itu kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Atas dasar hal tersebut jelas bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif melainkan lembaga negara independen yang kedudukannya sejajar dengan lembaga Trias Politica. 3. Ahli akan menyoroti politik hukum revisi UU KPK dengan berupaya memahami secara utuh maksud pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam konsideran huruf b revisi uu a quo. Ahli menilai, telah terjadi distorsi antara konsideran huruf b dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019. Bahwa tidak ada satupun hubungan kausalitas yang membenarkan bahwa upaya peningkatan fungsi koordinasi antara KPK-Kejaksaan dan Kepolisian kemudian akan mereposisi kedudukan KPK menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Bahwa hadirnya KPK sebagai organ negara independen (independent auxiliary agent) justru merupakan respons atas kebutuhan percepatan demokrasi yang tidak hanya mengandalkan fungsi-fungsi kekuasaan secara konvensional. Begitupun dalam aspek konseptual dan praktis, lahirnya KPK sebagai lembaga independen bertujuan agar agenda pemberantasan korupsi tidak terjebak 51 pada konflik kepentingan (conflict of interest) terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan rezim kekuasaan. Independensi kelembagaan KPK menjadi syarat mutlak agar KPK bisa bekerja secara cepat, efektif, efisien dan tetap bersandar pada prinsip perlindungan HAM. 4. Bahwa penempatan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya nyata perusakan independensi lembaga KPK. Bahwa hadirnya pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK dan menunjukkan adanya upaya sistematis menolak gerakan pemberantan korupsi. Oleh karena itu ahli menilai, ketentuan sebagaimana pasal a quo bertentangan dengan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dijamin oleh Putusan MK. (Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011:hlm 75, Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013: hlm30, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006: hlm 269 dan Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010:hlm 58). Yurisprudensi MK sebagaimana disebutkan oleh ahli sekaligus menjawab bahwa KPK memiliki sifat constitutional importance yang dijamin berdasarkan UUD. 5. Kemudian ahli juga menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan dewan pengawas dalam UU a quo. Ahli menyadari kekuasaan yang besar perlu diikat dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Dalam praktiknya, pimpinan KPK dan seluruh penyidik di KPK telah diikat melalui standar kode etik dan pengawasan internal melalui Penasihat KPK yang dibentuk jauh sebelum perubahan UU KPK disahkan. Sehingga menurut ahli, tidak ada satu keharusan bagi pemerintah untuk membentuk dan menempatkan Dewan Pengawas disertai dengan kuasa pro justisia pada tubuh kelembagaan KPK. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, tiap-tiap lembaga penegak hukum didasarkan dengan teori diferensial fungsional, memiliki tugas fungsi dan kewenangan yang berbeda. Fungsi penyelidikan dimiliki oleh lembaga kepolisian, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hakim diemban oleh 52 lembaga kejaksaan, sedangkan fungsi pemeriksaan terhadap segala sah atau tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dimiliki oleh pengadilan. Dalam konteks UU a quo, Dewas diberikan kewenangan secara atribusi untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Konstruksi pasal-pasal a quo menjadi tidak relevan karena dewan pengawas tidak tepat diberikan kewenangan yang sifatnya pro justisia. Hal tersebut justru akan melanggar esensi dari pengawasan itu sendiri bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ahli menilai pasal-pasal a quo sebagaimana diatur dalam perubahan UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUDN RI tahun 1945. 6. Kemudian pada bagian akhir, tidak lupa ahli memberikan pandangan terkait metode penalaran hukum dalam aktivitas pengujian norma UU. Dalam perkara ini, ahli memiliki pandangan bahwa sifat pengujian UU di MK, tidak hanya bersandar pada logika tekstual dan kerangka sistematis pada batang tubuh UUD. Kami tentu memupuk harapan yang besar terhadap MK sebagai produk dari rahim reformasi untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dalam backround paper UNCAC diuraikan ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi merusak demokrasi. Kedua, korupsi merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi menggangu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi merusak pasar. Kelima, korupsi merusak kualitas hidup dan keenam korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Tidak berlebihan kiranya jika ahli menilai kejahatan korupsi dapat merusak tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD. Oleh karena itu ahli berpandangan perlu kiranya hakim konstitusi menggunakan pendekatan judicial activism sebagai pisau konstitusionalitas terhadap pengujian pasal-pasal perubahan UU KPK yang dinilai menghambat agenda pemberantasan korupsi. 7. Ahli memandang bahwa penting kiranya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sejiwa dengan derita masyarakat yang telah dirugikan oleh praktek korupsi yang hakikatnya sebagai derita akibat demoralitas UU KPK baru (UU No. 19 Tahun 2019). Ahli berharap sebuah putusan Mahkamah 53 Konstitusi yang mencerminkan dialog moralitas konteks dengan teks konstitusionalisme UUD NRI Tahun 1945 yang protektif terhadap pemerkuatan kembali KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang independen dan bermuruah kerakyatan penuh barokah, akan hadir dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Pada kesempatan ini ahli hanya akan menyampaikan dua isu hukum, yaitu persoalan izin Dewan Pengawas dan status kepegawaian Pegawai KPK, dengan dua pertanyaan; Pertama, apakah izin Dewan Pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK itu diperlukan?; Kedua, apakah Pegawai KPK yang harus berstatus ASN itu menghambat kinerja KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi? Berdasarkan atas dua pertanyaan ini, selanjutnya akan dibagi alam dua bagian: perizinan dan status kepegawaian. Analisis ini beranjak dari Hukum Administrasi, dan oleh karena itu jika nanti ada perbedaan hasil analisis dengan Majelis Hakim Yang Mulia atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, bisa jadi karena perbedaan perspektif. I Perizinan Izin (vergunning) adalah perkenan dari pemerintah berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 54 Berdasarkan pengertian izin tersebut, ada beberapa karakteristik di dalamnya yaitu: 1. Hubungan hukum sepihak atau bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekking) antara pemberi izin (vergunningsorgaan) dan penerima izin. Sebagai hubungan hukum bersegi satu, tidak diharuskan adanya persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) antara pemberi izin dengan penerima izin, artinya izin itu diberikan atau tidak, sepenuhnya ada pada pihak pemberi izin. 2. Kedudukan hukum (rechtspositie) pemberi izin lebih tinggi daripada penerima izin. Pemberi izin dilekati kewenangan menerapkan atau membuat peraturan (wetgevende bevoegdheid) yang terkait dengan izin itu, termasuk penentuan syarat-syarat dan prosedur izin, yang harus dipatuhi penerima izin. Sebagaimana dikemukakan Prof. Sjachran Basah di atas bahwa izin itu dikeluarkan untuk mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto. Pemberi izin selaku organ yang dilekati kewenangan menerapkan atau membuat peraturan yang berkenaan dengan izin itu melekat (inherent) pula kewenangan penegakannya (handhaving). Dengan kata lain, ketika izin itu diberikan, pemberi izin dilekati kewenangan penegakannya, yang terdiri atas pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan (toezicht) dilakukan sebagai langkah preventif agar syarat-syarat dan norma-norma perizinan itu dipatuhi oleh penerima izin, dan penerapan sanksi dilakukan ketika penerima izin melanggar syarat-syarat dan norma-norma perizinan itu. 3. Pemberi izin selain dilekati kewenangan menerapkan atau membuat peraturan dan menegakkannya, juga dilekati kewenangan diskresi (diskresionare power) dalam bentuk (choice) antara memberikan atau tidak memberikan izin. 4. Izin dikeluarkan dalam bentuk keputusan (beschikking), yaitu instrumen yuridis yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena izin itu tertuang dalam bentuk keputusan, maka asas-asas, norma-norma, dan syarat-syarat dalam keputusan itu berlaku sama dalam izin. Berdasarkan empat karakteristik izin ini, selanjutnya kita terapkan untuk menganalisis ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK; Komisi 55 Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPK; c. Pegawai KPK. Jika kita cermati persidangan tanggal 3 Pebruari 2020, pihak pemerintah yang diwakili oleh Bapak Agus Hariadi, antara lain menyatakan bahwa “Kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis, namun didudukkan setara dengan (Pimpinan) KPK. Tidak saling membawahi, namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi...”. Pada bagian lain disebutkan; “Secara kewenangan, berdasarkan ketentuan Pasal 21, maka Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan (Pimpinan) KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan”. Pihak DPR yang diwakili Bapak Arteria Dahlan, juga antara lain mengatakan bahwa, “Pembentuk undang-undang mendesain Dewan Pengawas sebagai subsistem dan instansi KPK. Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan". Dalam sesi tanya jawab, Bapak Arteria Dahlan mengatakan bahwa “Maksudnya ini bukan berarti dia (Dewan Pengawas) membawahi Pimpinan (KPK). Secara teoretik, KPK adalah lembaga atau institusi (ambt) yaitu suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya dilekatkan kewenangan. Kewenangan yang melekat pada jabatan atau institusi itu dilaksanakan oleh organ atau alat perlengkapan, yakni orang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mewakili badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat dalam pergaulan hukum, mirip dengan yang disebutkan F.R. Bothlingk bahwa organ ini adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mengatakan 56 bahwa pengertian organ dan jabatan itu merupakan dua sisi mata uang yang sama. Organ terkait dengan kesatuan yang secara organisatoris melaksanakan fungsi publik tertentu, yakni jabatan. Dengan demikian, jabatan itu dijalankan oleh organ; organ itu terdiri atas satu atau beberapa orang. Orang-orang yang menjalankan fungsi jabatan itu disebut pejabat” (ambtsdrager). Pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 di atas mengandung makna bahwa KPK merupakan suatu institusi yang dilekati kewenangan antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilengkapi dengan organ yaitu Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK. Keduanya berada dalam satu institusi dan bertindak untuk dan atas nama KPK (ambtshalve), yang dibantu oleh para pegawai (ambtenaren). Kedudukan hukum (rechtspositie) Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK dalam satu lembaga KPK ini sama atau sederajat. Hal ini dibenarkan juga oleh pihak Pemerintah dan DPR, sebagaimana dikemukakan di atas. Meskipun Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK ini sama-sama bertindak untuk dan atas nama KPK (ambtshalve), namun keduanya berbeda dalam hal tugas dan fungsinya. Pimpinan KPK diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan proses peradilan (rechterlijk proces) khususnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Sesuai dengan penamaannya yaitu Dewan Pengawas, sehingga fungsi dan tugasnya adalah melakukan pengawasan. Sehubungan bahwa Dewan Pengawas ini berada di dalam lembaga KPK, maka Dewan Pengawas ini dikualifikasi sebagai organ pengawas internal (internale toezicht) KPK. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan ini, Dewan Pengawas diberi kewenangan untuk menyusun norma perlaku (gedragsnorm) dalam bentuk kode etik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf c; “Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Telah jelas bahwa Dewan Pengawas itu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tidak tepat diposisikan dan difungsikan sebagai 57 organ pemberi izin (vergunningsorgaan). Dalam perspektif Hukum Administrasi, Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai vergunningsorgaan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dewan Pengawas memiliki kedudukan hukum yang sama dan sejajar dengan Pimpinan KPK. Dalam hubungan organ yang sejajar, tidak logis menggunakan mekanisme perizinan, yang dimungkinkan adalah hubungan koordinasi atau kerja sama. Secara teknis operasional, hubungan kerja sama antar organ yang sejajar, lazim menggunakan instrumen hukum yang berupa keputusan bersama atau peraturan bersama, bukan perizinan; b. Sehubungan dengan kedudukan hukum (rechtspositie) yang sejajar antara Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK, tindakan hukum sepihak atau bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekking), yang merupakan karakter dari izin, tidak dapat diterapkan; c. Dewan Pengawas tidak dilekati kewenangan membuat peraturan perundang- undangan (wetgevende bevoegdheid) untuk menetapkan tentang ketentuan- ketentuan, syarat-syarat, dan prosedur izin. Sehubungan dengan ketiadaan kewenangan untuk menetapkan norma-norma, syarat-syarat, dan prosedur izin, bagaimana mungkin Dewan Pengawas menerbitkan izin, karena izin itu mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto. Tambahan lagi bahwa berdasarkan Pasal 37B ayat 1 huruf b UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi; “Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan” itu terkandung makna diskresi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas. Dalam konteks Hukum Administrasi, diskresi atau vrije bovoedgheid itu bukan berarti semaunya atau sesukanya, tetapi mengambil atau tidak tindakan atas dasar pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang mendukungnya. Artinya ketika Dewan Pengawas akan memberikan atau tidak memberikan izin, tidak cukup dan berpotensi terjadinya tindakan sewenang-wenang (willekeur) jika hanya atas dasar dugaan atau asumsi. Memberikan atau tidak memberikan izin itu harus atas dasar fakta objektif dan relevan serta pertimbangan hukum yang tepat. Untuk mendapatkan fakta objektif dan relevan serta pertimbangan hukum yang tepat ini tentu butuh waktu dan kemungkinan tidak memadai dalam waktu 1 x 24 jam, yang ditentukan 58 Pasal 12B ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019. Dengan kata lain, kekhawatiran sebagian orang bahwa keharusan adanya izin Dewan Pengawas ini akan menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu sangat beralasan secara teoretik maupun praktik. Pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2020, pihak Pemerintah antara lain menyatakan bahwa, “Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal. Dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan. Namun, secara hukum juga dapat menjadi legal jika penyadapan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan suatu yang dilarang secara hukum, maka diperlukan suatu izin sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang”. Apa yang dikemukakan pihak Pemerintah tersebut benar secara umum dan sesuai dengan pengertian izin menurut Prof. Bagir Manan, dan juga pengertian izin menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, namun dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, izin dalam pengertian umum itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan bahkan dipandang berlebihan. Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang secara atributif telah diberikan kewenangannya kepada KPK. Ketika fungsionaris KPK selaku penegak hukum tindak pidana korupsi itu akan melakukan penegakan hukum, apakah diperlukan izin untuk melakukan penegakan hukum? Alasan pihak Pemerintah yang mengatakan bahwa, “Penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan”, kiranya sulit diterima akal sehat untuk dijadikan dasar perlunya izin bagi fungsionaris KPK dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Terlampau sulit menemukan fakta atau referensi; “fungsionaris KPK melakukan penyadapan untuk kejahatan”. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, jawaban atas pertanyaan apakah izin Dewan Pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK itu diperlukan, adalah tidak diperlukan. 59 II Status Pegawai KPK Apa yang akan ahli sampaikan mengenai status Pegawai KPK, dengan pertanyaan; apakah Pegawai KPK yang harus berstatus ASN itu menghambat kinerja KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?, ini merupakan pandangan satu sisi yaitu sisi normatif-filosofis berdasarkan Hukum Administrasi, yang untuk bukti faktualnya diperlukan penelitian empiris. Berdasarkan Hukum Administrasi, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ada dua entitas yang tidak terpisahkan yaitu pejabat pemerintah (ambtsdrager) dan pegawai negeri (ambtenaar). Hubungan hukum antara pejabat pemerintah dengan pegawai negeri ini dicirikan oleh dua hal yaitu hubungan bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekking) dan hubungan dinas publik (dienstbetrekking). Ciri pertama berkenaan dengan pengangkatan, yaitu pengangkatan pegawai itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, sedangkan ciri kedua berkaitan dengan pekerjaan yang dijalankan pegawai negeri, yaitu monoloyalitas terhadap kebijakan pemerintah. Sejak awal berdirinya, Indonesia itu menganut atau setidak-tidaknya terpengaruh oleh konsep yang sangat populer pada tahun-tahun 1940-an yaitu welfare state. Salah satu alasan yang mendasari pernyataan ini adalah usulan Mohammad Hatta, yang terdokumentasi dalam Naskah Persiapan UUD 1945. Hatta mengusulkan agar Indonesia ini menjadi negara pengurus atau negara pelayan. Negara pengurus atau negara pelayan ini merupakan terjemahan verzorgingsstaat. Usulan Hatta ini kemudian dituangkan dalam alinea keempat UUD 1945 dan pada Batang Tubuh bab Kesejahteraan Sosial. Karakteristik dari welfare state atau verzorgingsstaat adalah Pemerintah dilekati tugas dan fungsi mewujudkan kesejahteraan umum atau pelayanan publik (de presterende functie), sementara warga negara diberikan hak untuk menerima pelayanan (the rights to receive). Indonesia sebagai verzorgingsstaat menempatkan Pemerintah RI sebagai organ yang juga dilekati dengan tugas dan fungsi mewujudkan kesejahteraan umum atau pelayanan publik. Pegawai Negeri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintah RI secara otomatis menjalankan tugas dan fungsi 60 tersebut, sebagai wujud monoloyalitasnya. Itulah sebabnya dalam Pasal 10 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berfungsi sebagai pelayan publik, dan tugasnya disebutkan dalam Pasal 11 huruf b yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 2014, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur apatur negara, namun secara administratif berada di bawah Presiden selaku eksekutif. Disebutkan secara tegas dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 bahwa, “Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN”, juga dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN bahwa, “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS”. Fungsi dan tugas pegawai ASN sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tersebut tentu sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah dalam konsepsi welfare state atau verzorgingsstaat, yaitu memberikan pelayanan publik. Tetapi bagaimana ketika fungsi dan tugas ASN itu diletakkan dalam konteks KPK? Meskipun Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 secara eksplisit menentukan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, namun KPK memiliki karakter spesifik yaitu pro justitia atau menjalankan fungsi yang berkenaan dengan proses peradilan (rechterlijk proces). Sementara ASN itu karakter dasarnya adalah administratiefrechtelijk. Atas dasar itu, pertanyaan apakah Pegawai KPK yang harus berstatus ASN itu menghambat kinerja KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi? Jawabannya dari sisi normatif – filosofis berdasarkan Hukum Administrasi adalah menghambat kinerja KPK karena perbedaan karakter fungsi dan tugasnya. KPK fungsi dan tugasnya rechterlijk proces, sementara ASN itu administratiefrechtelijk. Meskipun demikian, seperti disebutkan di atas, untuk kepastian menghambat atau tidak kinerja KPK dalam realitasnya, diperlukan penelitian empiris. 61 3. Abdullah Hehamahua A. Apakah Penasihat KPK dulu juga melakukan tugas pengawasan? Jika ia, apakah efektif. Jika efektif, apakah kehadiran dewas diperlukan, sementara Penasihat dihilangkan. Apakah dewas dapat mengganggu independen kinerja KPK? Jawaban: 1. Menurut Pasal 23 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Operasionalisasinya, Penasihat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berikut: a. Mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Pimpinan/Komisoner KPK, membicarakan kebijakan, program, dan kegiatan tertentu serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK. Di sinilah fungsi pengawasan yang dilakukan Penasihat; b. Mewakili Pimpinan dalam menghadiri acara yang dilakukan pihak eksternal, baik sebagai narasumber, peserta atau hanya sebagai tamu undangan; c. Memenuhi permintaan direktorat dalam Deputi Pencegahan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan Pendidikan anti korupsi, baik yang dilaksanakan Kementerian, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi, maupun LSM; d. Menghadiri gelar perkara di bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Direktorat LHKPN maupun Direktorat Gratifikasi; e. Memenuhi permintaan Biro SDM untuk menjadi pemateri dalam setiap induksi pegawai baru KPK; f. Mendampingi Tim Korsup dalam melakukan kordinasi dan supervisi di bidang pencegahan terhadap kegiatan SKPD-SKPD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Indonesia; 62 g. Ketika komisioner edisi ketiga, Penasihat juga diundang menghadiri gelar perkara di bidang penindakan, khususnya pada tahap proses penyelidikan; h. Secara pribadi, atas inisiatif sendiri, setiap hari kerja ahli (selama delapan tahun) mengirim pesan moral, motivasi, dan kritikan berbentuk artikel (dua seperempat halaman) di internal e-mail KPK. 2. Metode pengawasan yang dilakukan Penasihat, khususnya ahli pribadi, cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus, program, dan kegiatan, antara lain: a. Perbaikan kinerja Lembaga, unit, dan individu di KPK berdasarkan saran dan kritikan yang disampaikan Penasihat; b. Dibentuknya Komite Etik di mana sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, sebanyak 3 (tiga) komisioner KPK diperiksa atas dugaan pelangggaran kode etik Pimpinan. Dalam tiga Komite Etik tersebut, dua kali ahli ditunjuk sebagai Ketua dan sekali sebagai anggota Komite Etik. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terperiksa, dua orang komisioner diberi teguran lisan, seorang komisioner diberi teguran tertulis; c. Dilangsungkan persidangan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK yang memeriksa 10 (sepuluh) kasus pelanggaran kode etik oleh pejabat dan pegawai, di mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Dari sepuluh kasus tersebut, 4 (empat) pegawai diberhentikan tidak dengan hormat; 2 (dua) orang dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 (SP1); 2 (dua) orang diberhentikan dari jabatan struktural; seorang pejabat diberi peringatan lisan, dan seorang pegawai dimutasi serta diwajibkan membayar ganti rugi atas penggunaan telepon kantor untuk kepentingan pribadi; d. Penasihat dilibatkan secara langsung dalam penyusunan Kode Etik dan Nilai-Nilai Dasar Kepribadian KPK. Ahli pribadi dipercayakan Pimpinan untuk mengkordinasikan penyusunan program Reformasi 63 Birokrasi dan Renstra KPK (2005) serta mengkordinasi penyusunan SOP KPK (2006). e. Penglibatan secara aktif Penasihat KPK menunjukkan bahwa, unit lain seperti Dewan Pengawas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak diperlukan. Sebab, dibandingkan dengan Irjen, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan, sistem pengawasan di KPK berjalan secara efektif dan efisien. Setahu ahli, selama Indonesia merdeka, Irjen tidak pernah memeriksa Menteri atas dugaan pelanggaran kode etik. Padahal, banyak Menteri terkena tindak pidana, khususnya korupsi. Hal yang sama berlaku di Kepolisian dan Kejaksaan. Belum pernah diberitakan, Kapolri diperiksa oleh Kompolnas dan Jaksa Agung diperiksa Komisi Kejaksaan. Di KPK, hal yang biasa jika seorang komisioner diperiksa oleh Pengawasan Internal atau Komite Etik dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik. 3. Jika penguatan ingin diberikan ke KPK, maka cukup dengan menaikan status Pengawasan Internal (PI) dari tingkat direktorat menjadi kedeputian. Dengan demikian, tanpa menunggu instruksi dari Deputi PIPM, Deputi PI dapat langsung memeriksa pimpinan atau pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Penguatan lainnya, saran dan nasihat Penasihat harus memeroleh skala priotas dari Komisioner. Artinya, otoritas pengambilan suatu putusan dan kebijakan lembaga tetap ada di Komisioner, namun saran dan nasihat Penasihat hendaknya memeroleh skala prioritas oleh Pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan. B. Apakah adanya Dewan Pengawas berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi? Jawaban: 1. Secara keorganisasian, kewenangan Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pimpinan dan pegawai KPK serta memberi atau tidak memberi ijin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, bertentangan dengan tata kelola organisasi pemerintahan yang modern. Sebab, proses pengawasan termasuk dalam area 64 pencegahan sedangkan pemberian ijin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan area pro justisia sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan di antara fungsi pencegahan dan fungsi pro justisia. 2. Dewan Pengawas khususnya dan revisi UU KPK secara umum, sukar mempercepat proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa alasan dapat diberikan berikut ini: a. Penunjukkan Ketua dan anggota Dewan Pengawas oleh presiden berpotensi menyuburkan konflik kepentingan di antara presiden serta koalisi presiden dengan anggota Dewan Pengawas. Sebab, jika suatu proses penyadapan akan dilakukan terhadap presiden, Menteri, dan pimpinan Lembaga yang dipimpin oleh koalisi presiden, maka Dewan Pengawas akan mengalami dilemma ketika memutuskan, apakah memberi atau tidak memberi ijin ke Penyelidik, Penyidik, dan JPU menyadap pihak-pihak terkait dengan Presiden dan koalisinya; b. Potensi bocornya Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke pihak luar cukup besar karena ada rasa hutang budi dari anggota Dewan Pengawas terhadap Presiden dan koalisinya. Sebab, mereka diangkat oleh Presiden menjadi anggota Dewan Pengawas. 3. Secara struktural, Dewan Pengawas berada di atas Pimpinan KPK sehingga Pimpinan KPK hanya berfungsi sebagai EO. Dengan sendirinya, Pimpinan akan terganggu independensi mereka dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Apalagi jika ada kasus yang melibatkan anggota Dewan Pengawas, keluarga mereka atau tindak pidana korupsi yang melibatkan Presiden dan koalisinya. Berbeda dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 pasal 21 ayat (6) yang menetapkan, Pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi organisasi di mana Penasihat berada di bawah kendali Pimpinan. 4. Potensi penyalahgunaan jabatan dan kesempatan oleh anggota Dewan Pengawas sangat besar. Sebab, mereka tidak terikat dengan Kode Etik, SOP, dan Peraturan Kepegawaian sebagaimana yang dialami Penasihat KPK selama ini. 65 5. UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak hanya melemahkan KPK, tetapi justru mengsakratul-mautkan KPK dan pemberantasan korupsi. Sebab, menurut pasal 11 huruf (b) UU Nomor 30/2002, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, tetapi dalam undang-undang baru ini, ketentuan di huruf (b), dihilangkan. Suatu kemustahilan lain dalam organisasi modern, yakni Pimpinan KPK bukan merupakan Penanggung Jawab tertinggi organisasi. Bahkan, mereka bukan berstatus Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, pasal 21 ayat (4). Dengan demikian, penetapan tersangka cukup dilakukan sesuka hati oleh seorang Penyidik. Jika terjadi penyalah-gunaan wewenang, maka kasus tersebut dapat dihentikan dengan adanya kewenangan penerbitan SP3, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh UU No 30/2002. C. Bagaimana praktik negara-negara yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi, khususnya berkaitan dengan kelembagaan dan kewenangan Dewan Pengawas? Jawaban: 1. Seluruh negara di dunia yang ada KPK-nya, menempatkan lembaga anti korupsinya, bukan sebagai badan yang bersifat sementara, tetapi berstatus permanen. Ada Independent Commission Against Corruption (ICAC di Hongkong, tahun 1974), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura, tahun 1952, MACC (Malaysia, tahun 1967), NACC (Thailand), EFCC (Nigeria), KPK Argentina (1999). Bahkan, ada negara seperti Thailand yang memasukkan KPK nya di UUD mereka. 2. CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif karena karakteristiknya yang unik, antara lain berupa: a. Ukuran organisasi relatif kecil. Namun, organisasi ini fokus terhadap fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah; b. Pada tahun 2000, jumlah pegawai CPIB hanya sebanyak 80 orang. Bandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama; 66 c. CPIB tidak ada hubungannya dengan kepolisian dan dapat melakukan penahanan tersangka korupsi tanpa perlu memikirkan aspek legalitas dari penahanan tersebut; d. Penekanan terhadap fungsi investigatif mengharuskan CPIB mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tingkat pembuktian yang tinggi terhadap setiap kasus yang ditangani. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu menghasilkan denda sehingga $ S 100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda, terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya; e. Arah pemberantasan korupsi di CPIB ditekankan untuk meyakinkan investor akan iklim bisnis yang bebas suap dan beretika di Singapura. Untuk itu, seluruh putusan dalam sidang pengadilan korupsi adalah putusan yang kredibel dan berpihak ke kegiatan pembangunan Singapura. f. CPIB sudah berusia 65 tahun, namun tidak ada tanda-tanda akan dibubarkan. Justru dengan adanya CPIB, Singapura berada di rangking ketujuh (rangking kedua di Kawasan Asia Pasifik) dalam IPK- nya (2016). Bandingkan dengan Indonesia yang berada di rangking 90. 3. ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai lembaga yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut: a. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dengan menyediakan kerangka hukum yang kukuh dan sumberdaya yang memadai; b. ICAC Hongkong didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Wewenang tersebut yang tidak dimiliki KPK adalah melakukan penyelidikan terhadap rekening bank dan mengaudit harta kepemilikan; c. Memeroleh dukungan keuangan yang cukup besar dari pemerintah Hongkong di mana pada tahun 2001 misalnya, tersedia US $90 juta yang sebagian besar digunakan untuk membayar pegawainya; 67 d. Memiliki tenaga ahli yang cukup dengan 1.200 pegawai (tahun 2001); e. Konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun dan memeroleh dukungan publik yang kuat; f. ICAC Hongkong mengkontrol korupsi di Hongkong melalui 3 departemen fungsional yakni investigasi, pencegahan, serta hubungan dan pendidikan masyarakat; g. ICAC sangat independen dan Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen. Berbeda dengan pegawai KPK yang harus menjadi ASN seperti tercantum dalam UU No. 19/2019; h. Di ICAC juga ada lembaga semacam dewan pengawas, yakni Komite Penasihat berisikan masyarakat sipil (eksternal). Namun, Dewan Pengawas di KPK yang baru, memiliki fungsi dan kewenangan lebih besar dari Komite Penasihat ICAC. Di Hong Kong, ICAC tidak perlu minta izin Komite ini untuk menyadap sebagaimana yang kini berlaku di Dewan Pengawas KPK. i. Perbandingan Kewenangan KPK & ICAC KEWENANGAN KPK (UU LAMA) ICAC KPK (UU REVISI) Penuntutan Bisa Tidak Bisa Bisa OTT Bisa Bisa Bisa Jadi Tidak Penyadapan Cukup izin atasan Cukup izin atasan Seizin Pengawas Penggeledahan Cukup izin atasan Cukup izin atasan Seizin Pengawas Penyitaan Cukup izin atasan Cukup izin atasan Seizin Pengawas OTT Mudah Mudah Rumit/Dipersulit Independensi Penyidik Mandiri Penyidik Mandiri Penyidik di bawah pengawasan Polri Status Pegawai Non-ASN Non-ASN ASN Lama SP3 Tak ada batasan Tak ada batasan Dua tahun 68 4. Konstitusi Kerajaan Thailand 1974, pasal 66 menyebutkan: “Negara harus menyusun suatu sistem yang efisien dalam hal pelayanan publik dan pelayanan lainnya dan harus mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menekan semua perilaku korup.” Pada tahun 1975, Pemerintah mendirikan Lembaga pemberantasan korupsi, Office of the Commission of Counter Corruption (OCCC). Sayangnya, OCCC tidak memiliki banyak lingkup kewenangan untuk memberantas korupsi sekalipun pencegahan korupsi terus berjalan. UU pemberantasan korupsi baru diterbitkan pada tahun 1999 yang dengannya dibentuk National Counter Corruption Commission (NCCC). Korupsi tidak ditangani secara biasa namun lebih modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan yang “extra ordinary”. NCCC disebut super body karena: a. Memiliki wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat; b. NCCC tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan, tetapi juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat; c. Dalam menunjang fungsi penyelidikan, NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan dokumen, menangkap, dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan; d. Dalam fungsi preventif, NCCC juga melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat, dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan. D. Indonesia telah meratifikasi UNCAC. Apa saja yang menjadi kewajiban Negara Pihak dalam UNCAC? Apakah UU No. 19 Tahun 2019 akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi.? Jawaban: 1. Sesuai dengan ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi, seharusnya tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak perusahaan, dijatuhkan sanksi terhadap perusahaan, baik berupa pembekuan kegiatan operasional maupun pembubaran perusahaan terkait. 69 2. Kasus korupsi yang dilakukan di internal perusahaan swasta, hendaknya sudah bisa ditangani juga oleh KPK, bukan hanya oleh Kepolisian dan Kejaksaan seperti berlaku selama ini. 3. Jika revisi KUHAP sudah disahkan, maka Indonesia sudah dikategorikan sebagai telah melaksanakan 80 – 90 persen UNCAC. Beberapa hal yang belum mencerminkan pelaksanaan ratifikasi UNCAC adalah: penanganan warga negara asing yang terlibat korupsi di Indonesia dan mekanisme penjebakan dalam tindak pidana korupsi belum dilaksanakan. 4. UU Nomor 19/2019 sama sekali tidak mencerminkan kemauan politik pemerintah dan DPR dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Bahkan dengan adanya badan baru berupa Dewan Pengawas semakin jauh dari semangat pemberantasan korupsi yang ada di UNCAC itu sendiri. 4. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. A. Pendahuluan Sejarah memberikan pelajaran adanya konsistensi tertentu yang berulang meski dalam bentuk yang berbeda dan Pengaturan terhadap UU KPK mengikuti siklus sejarah tersebut, yaitu UU KPK sulit dibentuk karena parlemen tidak mau ada KPK dan mudah dirubah karena keinginan DPR menghilangkan aturan-aturan KPK agar berubah dari konsep awal pembentukannya. Dalam Bahasa yang lebih sederhana KPK tidak disukai oleh DPR. Pada saat pertama kali akan didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan KPK sudah harus dibentuk dalam waktu dua tahun. RUU KPK diajukan dengan konsep penyidikan, pencegahan dan Pendidikan. RUU KPK disusun dengan menerima saran dari mantan Komisioner Badan Antikorupsi Hong Kong (ICAC), Bertrand de Speville, namun pengaturannya lebih luas dari ICAC, karena RUU KPK tidak hanya mengatur penyidikan tetapi juga penuntutan. Meskipun ditolak pada akhirnya DPR menerima karena permintaan Pemerintah atas desakan IMF, sebab pembentukan UU KPK menjadi bagian dari LOI yang harus telah terbentuk pada 2002 (Vishnu Juwono, 2018: 235-237). Apabila penyusunannya lama, maka perubahan 70 kedua RUU KPK sebaliknya, dapat diselesaikan dengan supercepat. Peran Pemerintah dalam hal ini Presiden juga menentukan atas terbentuknya UU KPK dan terjadinya Perubahan Kedua UU KPK. Pembuat UU dalam sistem Demokrasi memiliki legitimasi untuk membentuk kehendak public. Dalam pembentukan UU 19 Tahun 2019 yang saat ini dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi, terdapat penyusunan UU yang mengabaikan proses yang benar. Proses yang benar adalah, suatu UU sebagai bentuk kebijakan public memerlukan proses terbuka, dialogis- debat, dan akhirnya adalah konsensus (Teena Wilhelm dalam Radian Salman, 217:77) Melalui proses yang cepat hal ini sulit dibayangkan terjadi proses yang sehat. UU KPK sejak disahkan tahun 2002 telah berkali-kali dilakukan Pengujian di Mahkamah Konstitusi, hasil pengujian menempatkan KPK sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, pencegahan dan Pendidikan. Artinya terdapat konstitensian keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan KPK, sebagai Lembaga yang dibuat untuk melaksanakan amanat konstitusi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan pemberantasan korupsi sejalan dengan kebijakan kriminal dalam mengatasi kejahatan, dalam hal ini kejahatan korupsi. Sudarto, mengemukakan pengertian luas dalam kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. (Sudarto, 1981: 161) Barda Nawawi Arief (2016: 4) menegaskan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Penyusunan UU 19 Tahun 2019 merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, sebagai uapaya mencapai kesejahteraan rakyat. Pengaturan UU 19 Tahun 2019 pada akhirnya harus sejalan dengan semangat pembukaan UUD 1945, yang menegaskan tercapainya masyarakat adil dan sejahtera. Komitmen 71 Pemberantasan Korupsi haruslah sejalan dengan semangat UUD 1945, terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka serta jaminan hak asasi manusia. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan UU 19 Tahun 2019 haruslah menjaga keseimbangan pelaku dan korban tindak pidana korupsi. Korban Tindak Pidana Korupsi adalah masyarakat dan negara. Keseimbangan ini juga perlu memperhatikan bobot kejahatan atau tindak pidana. Tindak Pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi kejahatan yang berat, bahkan ada yang menyatakan sebagai kejahatan luar biasa, yang penangannnya perlu menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pengaturan dalam UU 20 Tahun 2002, menunjukkan kinerja KPK sebagai Lembaga terdepan dalam memerangi korupsi. KPK dengan pendindakan yang efektif berhasil melenyapkan “kebal hukum” para pejabat tinggi negara serta elit politik. Namun kedudukan yang kuat inilah yang senantiasa membuat kawatir elit politik terhadap kekuatan KPK. Terjadilah perlawanan balik terhadap KPK sampai pada puncaknya dengan diundangkannya UU 19 Tahun 2019. Berbagai pengaturan dalam UU 19 Tahun 2019 tidak menunjukkan pola penyusunan yang baik dan memiliki persolan antar pasal yang berujung pada ketidak pastian penerapan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak optimalnya pemberantasan korupsi hal ini bertentangan dengan Jiwa Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jainan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” selanjutnya akan di kaji terkait pengaturan dalam UU 19 Tahun 2019 yang bertentangan dengan UUD 1945, dalam tiga bagian: B. PENEGAKAN HUKUM KPK TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL 1. DESAIN UU 19 TAHUN 2019 TIDAK MEMILIKI KEJELASAN KONSEP DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI a. Dasar menimbang dalam UU KPK mengubah dasar dibentuknya KPK pada tahun 2002 KPK dibentuk karena dirasakan belum dapat 72 dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif dan berkesinambungan, sebagaimana terdapat dalam perimbangan huruf a sebagai berikut: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; Selanjutnya dinyatakan dalam huruf b bahwa Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; Dasar menimbang dalam huruf a dan huruf b, apabila ditelusuri dalam Naskah Akademik terkait pembentukan undang-undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170608-102159- 3123.pdf.) tidak ditemukan kajian apakah pemberantasan tindak pidana korupsi telah dapat dilaksankan secara optimal, serta apakah Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak adanya kajian terkait penegakan hukum pidana korupsi yang mendasari dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadikan perubahan desain pola penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan dilakuannya perubahan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diaturkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana terdapat dalam UU No 19 Tahun 2019, tidak memiliki pijakan yang kuat dan berdasar. b. Bahwa meskipun telah dilakukan perubahan didalam pertimbangan namuan apabila dibaca dalam penjelasan umum, maka apa yang 73 tertuang di dalam dasar menimbang pada UU No 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih menjadi pengakuan korupsi merupakan tindak pidana yang sudah meluas dalam masyarakat, kasus terus meningkat. Korupsi dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Sayangnya penegasan terhadap masih tingginya tindak pidana korupsi dan diperlukannya cara-cara yang luar biasa, dimentahkan dalam perubahan yang dilakukan dalam UU No 19 Tahun 2019, dalam penjelasan UU No. 19 Tahun 2019 dinyatakan: “….Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelangaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pernberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoodinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehinga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pernberantasan Korupsi. Penjelasan ini tidak sejalan dengan cara berpikir harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Justru dinyatakan “pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana” bahwa hukum acara yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tidak dapat dijadikan rujukan yang kuat apabila cara berpikir yang perlu dikembangkan adalah cara-cara yang luar biasa. 74 Kemudian dinyatakan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, maka apabila memang dipandang perlu dilakukan cara-cara yang luar biasa, justru seharunya dalam Undang-Undang KPK tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menempatkan tiga Lembaga penegak hukum oleh penyusun undang-undang dalam upaya penegakan hukum pidana korupsilah yang menyebabkan persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, dan terjadi kesalahan didalam memahami tugas KPK sehingga terjadi persolan antara penagak hukum kepolisian dan kejaksaan yang juga diberikan hak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini pada akhirnya memunculkan persoalan koordinasi bukan karena pengaturan terhadap KPK, namun lebih karena pengabaian terhadap penghormatan akan tugas penegakan hukum yang diemban oleh KPK dalam menjalankan tugas penegakan tindak pidana korupsi. Pengabaian ini justru ditegaskan dalam penjelasan UU No 19 TAhun 2020 halaman 3 yang menyatakan “Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tampaknya penyusun UU baik DPR dan Pemerintah tidak menginginkan adanya monopoli serta menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penegasan tidak memonopoi dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka penyusun UU menginginkan kedudukan yang sama antara kpk, kepolisian dan kejaksaan, hilanglah upaya-upaya luar biasa yang selama ini ada dan diberikan kepada KPK. Menempatkan dalam Penjelasan cara-cara yang luar biasa bagi KPK, menjadi tidak berarti karena tidak tertuangkan dalam batang 75 tubuh UU Nomor 19 Tahun 2019, karena pada akhirnya UU No 19 Tahun 2019, mengabaikan pengaturan yang dibuat saat KPK dibentuk untuk dapat menjalankan fungsi penegakan hukum yang menggunakan cara-cara yang luar biasa. c. Naskah Akademik menunjukkan kajian yang dilakukan untuk perubahan kedua KPK menunjukkan upaya menghilangkan upaya penggunaan cara-cara luar biasa dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka Secara keseluruhan semnagat dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menunjukkan apa yang ada dalam dasar pertimbangan dan dan penjelasan menginginkan KPK sebagai Lembaga yang sama dengan kepolisian, kejaksaan. Naskah Akademik yang kami baca dan peroleh di laman web DPR, menunjukkan sampul Naskah Akademik, namun isi dan muatan yang terkandung tidak menunjukkan suatu naskah akademik tetpi lebih tepat sebagai penelitian yang prodak akhirnya bukan suatu Rancangan Undang-Undang, karena memberikan rekomendasi yang memberikan banyak pilihan model. Apabila Naskah Akademik ini adalah yang dimaksudkan oleh DPR sebagai Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU KPK, maka terlihat jelas ketidakmampuan DPR dalam Menyusun Naskah Akademik suatu RUU, serta penyusunan RUU Perubahan KPK, seolah Naskah Akademik hanya menjadi bagian pelengkap. d. Pada akhirnya kebijakan penyusunan UU yang memberikan ruang tiga penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK merupakan kebijakan yang memunculkan diskriminatif, DPR tidak pernah menyetujui dari sejak pembentukan UU 20 Tahun 2002 agar hanya ada satu Lembaga yang menangani Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini adalah KPK. Pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh mengembangkan kelembagaan KPK sampai ke daerah-daerah melalui pembentukan perwakilan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU 20 Tahun 2002 yang mengatur “Komisi 76 Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Provinsi” ketentuan ini dihapuskan berdasarkan UU No 19 Tahun 2019, hal ini menegaskan DPR dan Pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh membangun dan menguatkan KPK. Ketidak pedulian ini mengorbankan hak masyarakat sebagai rakyat Indonesia serta Negara dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat melalui pengurangan sampai tingkat yang terendah perbuatan atau tindak pidana korupsi. Konsep yang tidak jelas terhadap desain ulang KPK, sehingga KPK menjadi Lembaga yang kehilangan kemampuan menggunakan upaya luar biasa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadikan UU 19 Tahun 2019 mengabaikan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. KEWENANGAN TUGAS SUPERVISI KHUSUSNYA PENGAMBIL ALIHAN PERAKARA MENJADI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SEPENUHNYA BERDASAR UU 19 TAHUN 2019 a. KPK diberikan kewenangan Supervisi oleh UU 19 Tahun 2019, sebagaimana telah diatur dalam UU 20 Tahun 2002, namun dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1O ayat (1) yang mengatur: Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yarrg berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (2) menegaskan pelaksanaan tugas supervisi diatur dalam Peraturan Presiden. Pengaturan yang dilakukan oleh Peraturan Presiden seharusnya diatur oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menjaga indeendensi KPK, mengingat ketentuan Supervisi berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 10A tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 77 b. Kewenangan Supervisi yang dapat mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan didasarkan pada ketentuan Pasal 10A ayat (2) yang mengatur: Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya bila tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 11 ayat (1) UU 19 Tahun 2019 yang mengatur: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada perkara Budi Gunawan, yang mengajukan praperadilan terhadap penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK, hakim menyatakan Budi Gunawan dalam kududukannya bukan penyelenggara negara dan penegak hukum. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang yang tidak 78 dikategorikan penegak hukum dan penyelenggara negara dan atau kurugian negara tidak mencapai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka KPK tidak dapat mengambil alih suatu perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU No 20 Tahun 2002 yang mengatur dalam Pasal 11 huruf b, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat. Ketentuan mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dapat dicontohkan namun tidak terbatas pada bila laporan masyarakat mengenai tindak pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti, dan hal ini memerlukan tindak lanjut, maka KPK setelah melakukan supervisi berdasarkan laporan masyarakat, dapat mengambil alih perkara tersebut. Namun dengan tidak diatur maka hal tersebut menjadikan kewenangan KPK hanya terbatas pada dua hal yang disebutkan dalam Pasal 11 UU 19 Tahun 2019 3. KOORDINASI PENUNTUTAN BERDASARKAN PASAL 12A DAPAT DITAFSIRKAN MENEMPATKAN KPK DIBAWAH SUPERVISI KEJAKSAAN AGUNG a. Pasal 12A, dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Apabila dibaca sekilas, ketentuan ini tanpa makna dan tidak jelas maksud pengaturannya, namun memperhatikan Pasal 21 UU 19 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU No 20 Tahun 2002 yang mengatur: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. Hapusnya ketentuan ini menjadikan Pimpinan KPK tidak memiliki kedudukan dalam sistem peradilan pidana, hanya berkedudukan sebagai pejabat negara tanpa kewenangan projustia. Pimpinan KPK tidak dapat mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ketentuan Pasal 21 UU 19 Tahun 2019 pada akhirnya dapat menjadi pintu masuk akan penafsiran makna Pasal 12A UU 19 Tahun 2019 menjadi makna penuntut pada Komisi Pemberantasan 79 Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai ketentuan perundang- undangan adalah berkordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal ini memaknai ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai ketentuan UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. c. Artinya konsep kewenangan penuntutan yang dibangun berdasarkan UU 20 Tahun 2002 kehilangan maknanya sehingga KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam setiap melaksanakan Penuntutan, pada akhirnya ketentuan ini menghilangkan eksistensi Pasal 3 UU 19 Tahun 2019 yang menyatakan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketentuan Pasal 12A UU 19 Tahun 2019 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf b UU 19 Tahun 2019 yang memberikan tugas kepada KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, pada Ketentuan Pasal 6 huruf b UU 19 Tahun 2019 KPK menjadi pihak yang mengkoordinasikan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan baik penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun KPK diwaktu yang bersamaan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melakukan Penuntutan. d. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 12A UU 19 Tahun 2019 betentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI KPK BERDASAR UU 19 TAHUN 2019 a. Pasal 38 ayat (2) UU 20 Tahun 2020 mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini. b. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 20 Tahun 2002 dihapuskan dan di rumuskan ulang menjadi Pasal 38 UU 19 Tahun 2019 Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan 80 penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. c. Ketentuan baru dalam Pasal 38 UU 19 Tahun 2019 menunjukkan perumusan yang lebih baik, namun ketentuan ini menghilangkan esensi dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 20 Tahun 2002. Terutama dihubungkan dengan kedudukan penyidik KPK berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU 19 Tahun 2020, yakni Penyidik KPK yang berasal dari penyidik penagawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan penyelidik KPK. Karena dapat menjadi penafsiran yang berbeda terkait kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang bukan kepolisian dan kejaksaan. Sebab tidak adanya ketentuan yang menegaskan tentang kedudukan penyidik KPK dalam pelaksanaan ketentuan tindak pidana korupsi, baiak dalam ketentuan umum, maupun dalam pasal terkait kedudukan penyidik dalam Pasal 45, dan Pasal 45A. 5. KETENTUAN PENUTUP UU 19 TAHUN 2019 MENJADI CELAH BAGI PEMBEBASAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI a. Ketentuan Penutup dalam Pasal 70C pada saat undang-undang ini berlaku, semua Tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. b. Ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan umum dalam perumusan aturan peralihan yang dianut dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c. Aturan peralihan yang umumnya dirumuskan adalah berlakunya dua ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan waktu yang terjadi. d. Tersangka tindak pidana korupsi dapat memanfaatkan perubahan kedudukan Pimpinan KPK, yang tidak lagi berkedudukan sebagai 81 Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga dengan diberlakuknnya UU 19 Tahun 2019 maka penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK menjadi terbuka di Praperadilankan atau diajukan gugatan rehabilitasi dan kompensasi. C. DEWAN PENGAWAS BERDASARKAN UU 19 TAHUN 2019 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 1. Berdasarkan ketentuan UU 20 Tahun 2002 kewenangan penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan dikecualikan untuk mendapatkan izin sebagai bagian dari pola penggunaan cara-cara luar biasa dalam penanganan tindak pidana korupsi. 2. Perubahan dilakukan dalam UU 19 Tahun 2019, dengan memberikan kewenangan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, hal ini menjadikan dewan pengawas, disamakan dengan lembaga yudikatif, terkait tugas dewan pengawas dalam hal ini memberikan izin tertulis memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Dewan pengawas disamping mengambil alih fungsi pengadilan juga memperpanjang rantai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabil izin akan dimintakan sebagai bentuk persetujuan sebagaimana dimaksudkan dalam hukum acara, maka lembaga yang tepat adalah hakim. Dalam sistem peradilan pidana hal-hal terkait izin untuk melaksanakan upaya paksa terkait pencarian barang bukti dan menjadi alat pembuktian, menjadi dasar kesahan suatu alat bukti di hadapan pengadilan. Dalam penyadapan misalnya, suatu penyadapan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana ditetapkan dalam UU, maka penyadapan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, namun penyadapan dapat digunakan oleh penagak hukum untuk menemukan pelaku dan mendapatkan bukti lainnya yang dapat digunakan sabagai pembuktian di pengadilan. 3. Persoalan terberat dalam Penegakan hukum di Indonesia adalah terkait moralitas dalam hal ini etika dalam menjalankan amanah menjaga proses-proses hukum berjalan sesuai dengan koridor penegakan hukum yang baik. UU 20 Tahun 2002, tidak mengatur pemberian izin kepada 82 pengadilan karena faktor banyaknya perkara korupsi yang juga dilakukan di Lembaga penegak hukum. Terdapat persoalan terkait kehati-hatian dalam upaya mendapatkan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan apabila dimintakan kepada Hakim, karena persoalan kemungkinan yang terkena adalah pihak pengadilan dan berpotensi tersebarnya informasi terkait tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan penegak hukum. Akan tetapi dibandingkan memberikan pengawasan dan pengendalian terkait penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Lembaga di luar pengadilan dalam hal ini Dewan Pengawas, maka mengatur dan menempatkan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan kepada pengadilan atau hakim adalah sesuai dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana. Maka salah satu alternative yang dapat dikembangkan adalah perlu ditetapkan hakim yang memenuhi syarat menjadi hakim yang khusus bertugas memberikan izin terkait kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang ditempatkan secara khusus pada pengadilan tertentu. Hakim yang diberikan tugas khusus untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan dan/atau penggeledahan harus memenuhi kompetensi integritas etika, dan berada dalam pantauan terhadap aktifitas dan komunikasinya. Hakim ini menjadi hakim yang secara esensial terpisah dari dunia. Dan demikianlah seharunya posisi kedudukan hakim. 4. Pengaturan izin baik dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan maupaun apabila dikonsepkan diberikan kepada Pengadilan, keduanya memperkuat kedudukan pelaku tindak pidana korupsi, namun mengurangkan kepentingan korban tindak pidana korupsi. Kedudukan pelaku dan korban dalam UU 20 Tahun 2002 dengan tidak perlunya izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan tetapi memberikan ruang Rehabilitasi dan Kompensasi menjadikan kedudukan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana telah mendapatkan perhatian 83 yang seimbang, serta memberikan penghormatan hak asasi manusia melalui mekanisme rehabilitasi dan kompensasi. Kewenangan melakukan praperadilan diberikan bagi pelaku tindak pidana terhadap pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dianggap melawan hukum. 5. Penyadapan, penyitaaan dan/atau penggeledahan tanpa mekanisme izin dalam UU 20 Tahun 2002, merupakan salah satu ketentuan yang dianggap sebagai kekuasaan yang berpotensi absolut dan dapat menjadi otoriter sebagaimana dikemukakan oleh Don Pardono perwakilan Fraksi PDI dalam siding di DPR 10 September 2001 “komisi itu (KPK,Pen) akan menjadi Lembaga otoriter baru dalam sistem peradilan dan menciptakan ketidak pastian dalam proses penegakan hukum” (Vishnu Juwono, 2018: 191) sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2009 menyatakan “KPK memegang kekuasaan luar biasa, hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kekuasaannya tidak boleh tidak dibatas.” (Rizki Febari, 2015: 179) kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada KPK berdasarkan UU 20 Tahun 2002 memunculkan rasa tidak nyaman, bukan karena penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik oleh KPK, tetapi kesungguhan dan keseriusan KPK dalam penanggulangan Korupsi yang dianggap mengganggu. Upaya pengaturan Kembali UU KPK melalui UU 19 Tahun 2019, justru memunculkan persoalan dengan dibentuknya dewan pengawas yang diberikan kewenangan pro justia, sedangkan pimpinan dan anggota dewan pengawas tidak diberikan kedudukan projustia. Hal ini justru menimbulkan persoalan ketidak pastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Pengatauran dalam UU 20 Tahun 2002 yang dipersoalkan karena tidak ada pengawasan dan izin, masih dapat diterima karena terdapat sandingan upaya hukum yang diberikan, sebagai penyemibang, dan didasarkan pada prinsip penerapan cara-cara luar biasa dalam penegakan tindak pidana korupsi. Lagipula tidak ada Dewan Pengawas terhadap Lembaga KPK yang ada di berbagai negara diberikan 84 kewenangan untuk memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. D. UPAYA PAKSA DALAM UU 19 TAHUN 2019 1. KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM UU NO 19 TAHUN 2019 a. KPK diberi kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan jika penanganan kasus korupsi tidak selesai dalam waktu 2 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 19 Tahun 2019 b. Kewenangan Penghentian Penyidikan dengan bersandar pada waktu tidak berdasarkan konsep yang jelas. Mengumpulkan alat bukti terutama pada tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup, untuk itu membatasi suatu perkara untuk dievaluasi setelah 2 tahun, dimungkinkan. Namun menempatkan waktu 2 tahun sebagai batas waktu evaluasi tidak cukup, mengingat banyak faktor yang melekat pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai white collar crime, setiap kasus akan memiliki kekasan tersendiri. Maka pada tempatnya perkara korupsi tidak perlu mendapatkan kewenangan Penghentian Penyidakan dan Penuntutan. Perkara korupsi lebih tepat terus diperiksa dan dibawa ke pengadilan, dan dibuktikan, apabila KPK tidak memiliki bukti yang cukup maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan. 2. KEWENANGAN PENGELOLAAN HASIL PENYADAPAN a. Meskipun penyadapan merupakan penerobosan hukum yang mengurangi hak individu, yaitu hak privasi, namun dapat dibenarkan dalam proses penegakn hukum sepanang dilakukan secara sah berdasarkan undang-undang. b. Batas waktu penyimpanan hasil sadapan pada perkara tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan memperhatikan konsep kejahatan white collar crime, apabial diperlukan waktu dalam penyimpanan suatu hasil penyadapan maka waktu penyimpanan dilakukan dlam waktu yang cukup untuk dapat dilakukan analisis terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan yang dapat disandingkan dengan waktu 85 penyimpanan adalah penggunaannya sabagai alat bukti. Suatu penyadapan yang tidak terhubung dengan tindak pidana korupsi pada perbuatan yang sama, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk bagi penyidik untuk melakukan Tindakan hukum, termasuk melakukan penyadapan yang baru. E. PENUTUP Persoalan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghapuskan bila memungkinkan atau setidak-tidaknya mengurangi sampai mendekati tidak ada perbuatan korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK dengan tiga strategi, penyidikan-penuntutan, pencegahan dan Pendidikan merupakan iktiar terbaik dan merupakan lemaga anti korupsi yang berusia Panjang dan berdayaguna, menghilangkan fungsi penegakan hukum dengan cara luar biasa kepada KPK merupakan kemunduran besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menjadi garda terakhir bagi pilihan arah penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk itu peran Mahakamah Konstitusi memberikan jalan keluar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pola penangan tindak pidana korupsi yang tepat dan berdaya guna. SAKSI Novel Baswedan, SIK, M.H. 1. Saksi akan menyampaikan fakta-fakta berdasarkan pengalaman saksi dan pegawai yang terjadi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019); 2. Bahwa fakta-fakta tersebut akan menunjukan secara aktual dampak UU 19/2019 terhadap KPK sebagai salah satu lembaga pasca reformasi yang secara eksplisit tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR Tahun 2001). Pelemahan KPK merupakan perbuatan nyata pengingkaran terhadap amanah reformasi; 86 3. Bahwa sebagai latar belakang sehingga memudahkan melihat relevansi dalam memberikan keterangan persidangan ini, saksi perlu menjelaskan latar belakang secara singkat. Saksi merupakan pegawai dan penyidik KPK yang telah bergabung KPK sejak tahun 2007. Sebagai penyidik, saksi memahami secara komprehensip bagaimana pola kerja KPK dalam penegakan hukum sehingga tetap menjadi lembaga independen dalam memberantas korupsi. Selain itu, saksi merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK tahun 2016-2018 serta saat ini menjabat sebagai penasehat Wadah Pegawai KPK. Wadah Pegawai KPK merupakan organisasi yang menampung aspirasi dari pegawai KPK sehingga saksi memahami apa yang menjadi aspirasi pegawai KPK saat ini; 4. Bahwa terlepas dari berbagai kekurangan, sejak berdiri sejak 16 tahun yang lalu berbagai prestasi telah dicetak oleh KPK. Pada bidang penindakan, mulai dari pimpinan lembaga negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, anggota dewan, pejabat eselon, pimpinan daerah, penegak hukum, swasta sampai dengan korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka maupun dipidana. Setidaknya lebih dari 1010 subjek hukum baik orang perorangan maupun korporasi telah pernah ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa KPK tidak hanya bekerja dalam proses penegakan hukum melalului upaya penindakan. Pada bidang pencegahan, baik upaya perbaikan sistem yang salah satunya melalui program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN SDA), pembinaan komunitas yang dicontohkan melalui Sayap Perempuan Anti Korupsi (SPAK) untuk pelibatan perempuan dan pendidikan dengan dibangunnya Anti-Corruption Learning Center (ACLC) serta media publikasi melalui KANAL KPK; 5. Bahwa keberahasilan KPK dalam melakukan kerja anti korupsi tidak terlepas dari independensinya sehingga tidak dapat diintervensi dari cabang kekuasaan apapun. Sesuai dengan pertimbangan pada UU No. 30 Tahun 2002 bahwa KPK didirikan karena lembaga lain dianggap belum efektif melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu kunci untuk membuat perbedaan antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain adalah hadirnya independensi di tubuh KPK; 87 6. Bahwa independensi tersebut ditunjukan melalui tiga unsur penting dari UU KPK sebelum revisi, yaitu: a) posisi KPK dalam ketatanegaraan; b) tata cara penegakan hukum; dan c) manajemen kepegawaian sebagai pelaksana. 7. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah dampak atau potensi dampak pasca pengesahan UU 19/2019 terhadap indepensi KPK tersebut?; 8. Bahwa sebagai saksi fakta, saksi tidak akan membahas mengenai unsur pertama atau posisi KPK dalam ketatanegaraan karena tentu ahli yang lebih tepat untuk menjelaskan hal tersebut. Pada kesempatan ini saksi akan membatasi penjelasan pada soal kedua dan ketiga, yaitu pengaruh UU 19/2019 terhadap tata cara penegakan hukum dan manajemen kepegawaian sebagai pelaksana berdasarkan pengalaman serta aspirasi pegawai KPK; 9. Bahwa untuk itu, saksi akan memulai menjelaskan mengenai dampak UU 19/2019 pada pelaksanaan penegakan hukum yang merupakan unsur kedua dari independensi KPK secara objektif sebagai seorang penyidik walaupun publik sebetulnya dapat menilai dampak tersebut secara nyata dengan melihat kinerja KPK. Secara umum, pengaturan dalam UU 19/2019 yang baru bahkan tidak sesuai dengan latar keilmuan pidana sehingga bahkan lebih ketat dibandingkan yang telah dituangkan oleh berbagai ahli pidana dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal tersebut antara lain dengan rincian sebagai berikut: a) Pengaturan Penyadapan Pengaturan penyadapan dalam UU KPK lama dilakukan dengan prinsip due process of law sehingga dilakukan secara akuntabel sesuai prinsip Lawful Interception (LI) dari European Telecommunications Standards Institute (ETSI) sehingga proses penyadapan hanya dilakukan terhadap objek yang masuk dalam surat perintah penyadapan yang ditandatangi pimpinan berdasarkan surat perintah penyelidikan sebelumnya. Proses tersebut juga didukung Direktorat Monitor KPK serta diawasi pelaksanaannya oleh Pengawas internal. Terlebih, adanya audit hasil penyadapan yang dilakukan secara periodik oleh pihak ketiga dengan melihat nomor sesuai 88 log atas nomor yang dimasukan tanpa bisa dihapus. Hal tersebut menjadikan proses yang dilakukan KPK untuk menyadap sudah dilakukan secara akutabel melalui proses birokrasi. Menjadi persoalan ketika dalam UU 19/2019 diatur bahwa penyadapan harus dilakukan dengan ijin dari Dewan Pengawas KPK yang menjadikan proses menjadi jauh lebih panjang. Pada pelaksanannya, saksi sebagai penyidik sekaligus pemegang surat pengangkatan sebagai Penyelidik mendapatkan laporan dari para pelaksana penyelidikan, bahwa proses yang harus dilalui sangatlah panjang. Hal tersebut dimulai dari adanya kewajiban dalam proses penyadapan: 1) penyelidik untuk melaporkan kepada direktur penyelidikan; 2) direktur penyelidikan kepada deputi penindakan; 3) deputi penindakan kepada pimpinan; 4) pimpinan kepada dewas pengawas melalui sekretariat dewan pengawas; 5) sekretariat dewan pengawas menyampaikan kepada dewan Pengawas; 6) dewan pengawas mempertimbangan serta memberikan persetujuan atau penolakan; 7) dewan pengawas memberikan kepada sekretariat dewan Pengawas untuk diberikan kepada penyelidik; 8) penyelidik berkoordinasi dengan direktorat monitor mengambil surat keputusan; 9) penyelidik menyampaikan hasilnya kepada direktur untuk mendapatkan surat perintah dari deputi penindakan; dan 10) penyelidik melaksanakan penyadapan dengan bantuan direktorat monitor. Setiap alur tersebut memerlukan persetujuan dan apabila tidak ada persetujuan maka tidak dapat ditindaklanjuti. Alur tersebut menunjukan bahwa proses penyadapan memerlukan waktu yang jauh lebih lama dan melibatkan lebih banyak pihak, padahal banyak sekali informasi penting yg hanya bisa diperoleh ketika penyadapan dilakukan dengan waktu segera 89 setelah mendapatkan informasi serta pertunjuk atas kasus korupsi. Selain itu, potensi bocornya informasi pada saat tahap tersebut dilaksanakan. Terlebih dalam konteks Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dalam dunia international masuk dalam startegi pure surveillance, pemantauan tanpa menyentuh objek sebelum terjadinya tindak pidana, hasil penyadapan ini mempunyai fungsi sangat penting sehingga harus dilakukan secara cepat dan kedap. b) Pengaturan Penggeledahan Penggeledahan bukanlah hal yang baru dalam dunia penyidikan. UU KPK sebelum revisi mengatur mengatur mengenai penggeledahan dengan merujuk ke KUHAP. Artinya, proses penggeledahan dilakukan atas izin Ketua Pengadilan sesuai Pasal 33 KUHAP dan dalam keadaan mendesak merujuk pada Pasal 34 KUHAP dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan dan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan setelah penggeledahan dilakukan. Para begawan ahli hukum pidana ketika merumuskan KUHAP sudah memahami bahwa pada praktiknya terdapat keadaan di mana penyidik membutuhkan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dalam rangka menemukan tersangka dan/atau barang bukti. Keadaan mendesak tersebut, pada konteks KPK, banyak diperlukan ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), ketika melakukan pengejaran terhadap tersangka yang melarikan diri dan melakukan tindakan untuk mencari barang bergerak yang digunakan untuk menghalangi perkara penyidikan yang sedang berlangsung. Pasca pemberlakuan UU No. 19/2019, entah bagiamana dan latar apa yang menjadi dasar perumusan, penggeledahan hanya dapat dilakukan ketika adanya izin dari Dewan Pengawas tanpa adanya mekanisme penggeldahan dalam keadaan mendesak. Hal tersebut menjadikan pada pelaksanaan tugas KPK, pasca OTT atau keadaan mendesak lainnya tidak dapat dilakukan karena proses yang membutuhkan waktu lama. Sehingga dengan rangkaian yang sama panjangnya seperti penyadapan, potensi hilangnya atau “diamankannya” tempat yang akan digeledah menjadi besar. 90 Hal tersebut telah terjadi pada pelaksanaan tugas penyidikan setelah berlaku UU No 19/2019. c) Pengaturan Penyitaan Penyitaan pada UU KPK sebelum revisi memberikan kewenangan kepada Penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa perlu izin pengadilan terlebih dahulu sesuai Pasal 47 UU KPK sebelum revisi. Ketiadaan izin Ketua Pengadilan tersebut digantikan dengan kewajiban penyidik untuk terlebih dahulu mempertimbangkan relevansi bukti permulaan yang cukup dengan barang bukti yang akan disita. Hal tersebut mengingat KPK sejak tahap penyelidikan naik ke penyidikan sudah mempunyai beban untuk memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga kehati-hatian penyidik dan penyelidik menjadi utama. Barang bukti korupsi merupakan sesuatu yang potensial untuk dapat dihilangkan secara cepat sehingga dibutuhkan tindakan yang cepat dari penyidik, termasuk pasca OTT, untuk mengamankan barang bukti tersebut. Menjadi aneh ketika UU No. 19/2019 hanya mengijinkan penyitaan dilakukan atas dasar izin dari Dewan Pengawas. Padahal apabila kita merujuk kembali ke KUHAP, teradapat dua mekanisme yang tersedia. Pertama, penyitaan dilakukan atas izin Ketua Pengadilan sebelumnya sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Kedua, penyitaan dalam keadaan harus segera bertidak dan tidak mungkin mendapatkan izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu atas benda bergerak tanpa izin Ketua Pengadilan. Akan tetapi, setelah selesai penyitaan maka harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan. Para pemikir hukum pidana bergerak berdasarkan ilmu pengetahuan, kemurnian hati dan tanpa tendensi untuk kepentingan pribadi telah merumuskan ketentuan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan terhadap barang bergerak dalam keadaan dibutuhkan tindakan segera karena mereka menyadari bahwa barang bergerak sangat mudah dipindahkan dan dihilangkan pasca terjadinya tindak pidana. Terlebih pada kasus korupsi dimana barang bukti kebanyakan merupakan benda bergerak yang dapat dipindahkan dengan cepat. Pemberlakuan ketentuan Pasal 47 UU No. 19/2019 memberikan celah besar bagi pelaku pidana atau orang yang terafiliasi dengannya untuk 91 memusnahkan atau memindahkan barang bukti karena penydik KPK harus mengajukan izin secara bertahap yang memakan waktu tidak sedikit. Belum lagi, ketika ada kondisi ketika tindak pidana dilakukan jauh diluar Kantor KPK yang hanya boleh berada di Jakarta. Keadaan barang bukti semakin tidak mendapatkan penjagaan karena tidak adanya upaya paksa penyidik sembari menunggu izin dari Dewan Pengawas bahkan dalam kondisi dimana barang bukti ada didepan mata penyidik. d) Pengaturan Pemberhentian penyidikan dan penuntutan Salah satu alasan mengapa bukti permulaan yang cukup menjadi syarat naiknnya penyidikan di KPK sesuai UU KPK sebelum revisi karena KPK harus sangat hati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka agar adanya kepastian hukum. Hal tersebut dilengkapi dengan tidak adanya kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan sehingga dengan tidak adanya ketentuan tersebut membuat penyidik berhati-hati ketika menetapkan seseorang menajdi tersangka. Selain itu, mencegah adanya upaya intervensi terhadap KPK karena selama masih dapat dihentikan maka upaya intervensi masih dapat dilakukan. Upaya pembuktian dibuka secara umum dipengadilan. Pasal 40 UU 19/2019 memberikan kewenangan KPK untuk melakukan pemberhentian penyidikan dan penuntutan apabila perkara tidak selesai dalam waktu 2 tahun. Hal tersebut menyebabkan potensi adanya intervensi ketika KPK menangani kasus serta berpotensi menyebabkan kekurang hati-hatian KPK dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. Intervensi berpotensi dilakukan dalam ruang tertutup karena tidak semua kasus berakhir dipengadilan. Lebih lanjut, pada kasus tertentu yang melibatkan korupsi besar dan rumit, penyidikan tidak jarang berlangsung selama lebih dari dua tahun. Keberadaan waktu dua tahun berpotensi menghambat penanganan kasus besar dan rumit yang menjadi inti KPK berdiri. 10. Bahwa dampak di atas menunjukan bahwa indepedensi dan afektifitas penegakan hukum oleh KPK berdampak secara signifikan dengan disahkannya UU 19/2019 yang secara singkat mengakibatkan; 92 a) Hilangnya kemampuan KPK dalam mendeteksi korupsi dengan cepat dan kedap; b) Hilangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara; dan c) Kewenangan KPK menjadi lebih tidak berdaya, bahkan dibawah penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan bahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal penyitaan dan penggeledahan karena intitusi tersebut masih dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan mendesak tanpa izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu. 11. Bahwa selanjutnya, saksi akan mengelaborasi potensi kedua yaitu unsur ketiga yaitu hilangnya independensi pegawai KPK sebagaimana diamanahkan pada UU KPK sebelum revisi. Bahkan hal tersebut juga melanggar Pasal 3 UU 19/2019 yang masih berupaya menegaskan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pada pasal pelaksanaannya jauh dari cita-cita independensi tersebut dengan menjadikan pegawai KPK sebagai ASN sehingga terjadi ketidakpastian hukum bahkan antar pasal dalam UU 19/2019. Terlebih apabila dihubungkan dengan Pasal 21 UU 19/2019 yang menegaskan Pegawai KPK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari KPK itu sendiri dengan menyebutkan unsur KPK terdiri dari Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai. 12. Bahwa UU KPK sebelum revisi menegaskan indepedensi KPK dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang mandiri dan independen tentu bukan tanpa alasan. Indepedensi SDM menjadi penting untuk mencegah intervensi dari berbagai kalangan ketika menangani kasus. Selama ini sudah diketahui secara umum bahwa salah satu cara untuk membungkam pegawai negeri yang melaporkan kasus korupsi atau beriktikad membongkar kasus korupsi melalui cara memindahkan atau menghukum pegawai. Melalui penyelenggaran internal KPK, hal tersebut dihindari karena hanya internal KPK sendiri yang dapat memastikan perubahan jabatan maupun penghukuman sesuai prosedur yang berlaku. Untuk itu, pegawai KPK menjadi independen dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan penelitian terhadap pihak dalam jabatan apapun tanpa takut untuk dipindahkan. 93 13. Bahwa selain itu, proses rekruitmen sampai promosi serta pengisian jabatan tertentu dilakukan secara terbuka serta melalui lembaga independen yang ditunjuk untuk menjamin adanya SDM yang berintegritas dan berkapasitas sesuai bidangnya. 14. Bahwa UU No. 19/2019 telah menempatkan pegawai KPK dalam bingkai Aparatur Sipil Negara sehingga secara faktual berada dibawah perintah eksekutif mulai dari rekruitmen sampai dengan pembinaan kepegawaian. Hal tersebut menyebabkan beberapa hal sebagai berikut: a) Rekruitmen SDM KPK. Apabila masuk dalam sistem ASN maka penyelenggaraan Indonesia Memanggil (IM) tergantikan karena pengadaan harus diusulkan kepada Menteri PAN/RB dan menteri yang akan menentukan kebutuhan jumlah dan jenis jabatannya dengan pertimbangan Menkeu dan BKN sesuai Pasal 56 dan Penjelasannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Bahkan fungsi rekrutmen yang independen harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukan lagi oleh pihak independen sesuai permintaan KPK; b) Pola karier pegawai ASN harus mengikuti pola karir nasional serat sistem yang diawasi oleh BKN sesuai Pasal 48 UU ASN. Hal tersebut membuat pegawai KPK juga rawan untuk dimutasikan ketika menangani kasus strategis yang melibatkan pihak eksekutif, terlebih dengan adanya Pasal 26, Pasan 31 dan Pasal 32 UU ASN yang memberikan kekuasaan kepada Menteri Pembinaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi; dan c) Penyelenggaraan Pelatihan KPK. Sesuai Pasal 43 dan Pasal 44 UU ASN, segala bentuk pelatihan dan pendidikan dibina oleh LAN sehingga bentuk pelatihan yang diberikan kepada pegawai ASN di KPK harus dilaporkan kepada LAN. 15. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa salah satu alasan Pegawai KPK mampu melakukan penegakan hukum yang objektif karena tidak adanya kekhawatian intervesi terhadap posisinya karena manajemen kepegawaian KPK bersifat independen. Apabila diterapkan menjadi ASN maka sangat mungkin, Pegawai KPK yang melaksanakan tugas dapat dipindahkan atau diintervensi karirnya saat melaksanakan tugas. 94 16. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan etik terhadap pegawai KPK yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan karena Dewan Pengawas menjadi otoritas tunggal yang melanjutkan proses pemeriksaan, penuntutan sampai dengan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, tidak ada mekanisme etik ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. 17. Bahwa keterangan saksi tersebut menunjukan bahwa dampak UU 19/2019 telah melemahkan KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas korupsi adalah nyata adanya, terlebih dari dua unsur pembentuk indepensi KPK yaitu prosedur penegakan hukum dan indepedensi Pegawai KPK. 18. Bahwa upaya pelemahan KPK ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan baik melalui terror yang menimpa kepada pegawai termasuk saksi sampai pimpinan KPK, intervensi kasus melalui angket sampai dengan upaya perubahan undang-undang. Hal tersebut menunjukan upaya pelemahan KPK itu nyata adanya. Mahkamah Konstitusi merupakan banteng penjaga terakhir untuk bisa melindungi tujuan dari konstitusi kita UUD 1945 dapat menghentikan segala upaya untuk menjauhkan segala upaya menuju tujuan tersebut, termasuk melalui pelemahan KPK. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2020 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU KPK PERUBAHAN KEDUA, UU MK, DAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 A. Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Formil UU KPK Perubahan Kedua Para Pemohon Perkara 70 berpandangan bahwa pembentukan UU KPK Perubahan Kedua cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni melanggar 95 asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas partisipasi, serta asas keterbukaan yang berupa tidak disertakannya naskah akademik dalam RUU sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak dapat diakses oleh masyarakat melalui Website DPR RI, dan tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019 (vide Perbaikan Permohonan Perkara 70 hlm. 23-30) B. Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK Perubahan Kedua 1. Pasal 1 angka 3 yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. 2. Pasal 3 yang berketentuan sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 3. Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berketentuan sebagai berikut: (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 4. Pasal 24 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 96 (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pasal 37B ayat (1) huruf b yang berketentuan sebagai berikut: Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; 6. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang berketentuan sebagai berikut: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 7. Pasal 45A ayat (3) huruf a yang berketentuan sebagai berikut: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; 8. Pasal 47 ayat (1) yang berketentuan sebagai berikut: (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Bahwa pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) yang berketentuan sebagai berikut: Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 24 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 97 (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 3. Pasal 27 ayat (1) yang berketentuan sebagai berikut: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1) yang berketentuan sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 2 (dua) batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu: a. Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum; Para Pemohon Perkara 70 tidak memberikan uraian argumentasi sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan dalam Pemilihan Umum. Selain itu, Para Pemohon Perkara 70 juga tidak melampirkan bukti-bukti keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota DPR RI sebagai bentuk pemberian mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon Perkara 70 tidak memahami kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional sebagai pemberi mandat dalam Pemilihan Umum. 98 b. Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara 70 sebagai sivitas akademika, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 70 tersebut tidak memiliki korelasi dengan UU KPK Perubahan Kedua. Hal ini karena dalam melaksanakan profesinya yang berupa pelaksanaan pengabdian masyarakat dan kepedulian terhadap penegakan hukum dalam praktiknya tidak berhubungan secara langsung dengan tata organisasi dan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPK. Bahwa pandangan DPR RI tersebut telah selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 27/PUU- VII/2009 mengenai pengujian UU Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa profesi Pemohon II dan Pemohon IV sebagai pengajar tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan tidak banyak berhubungan dengan UU yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 70 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU KPK Perubahan Kedua terhadap UUD NRI Tahun 1945. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara-perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. 99 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Materiil Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut: 1) Bahwa Para Pemohon Perkara 70 adalah perorangan warga negara yang keseluruhannya berprofesi sebagai dosen dengan kewajiban menjalankan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia (selanjutnya disebut UII) yang dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan Perkara 70 hlm. 13). DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon Perkara 70 tidak memiliki relevansi dengan batu uji yang didalilkan oleh Para Pemohon Perkara 70 karena pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua yang dimohonkan pengujiannya menitikberatkan pada kewenangan dan sistem kelembagaan KPK. Pengaturan yang terdapat dalam UU KPK Perubahan Kedua tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan Para Pemohon Perkara 70 dalam memperjuangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengaturan dalam UU KPK Perubahan Kedua justru merupakan penguatan sistem dan kelembagaan yang justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 100 2) Bahwa terkait dengan dalil kerugian Pemohon I dalam Perkara 70 yang menyatakan telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai dosen sekaligus Rektor UII, DPR RI berpandangan tidak ada korelasi antara pasal-pasal a quo UU KPK Perubahan Kedua dengan tugas dan fungsi Pemohon I dalam Perkara 70 yang melaksanakan pengabdian dalam bentuk advokasi karena profesi Pemohon I dalam Perkara 70 tidak berkaitan sama sekali dengan tugas dan fungsi kelembagaan KPK. 3) Bahwa Pemohon II dalam Perkara 70 sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum UII mendalilkan memiliki mahasiswa dan alumni yang potensial menjadi pimpinan KPK atau pegawai KPK. DPR RI berpandangan bahwa tidak hanya mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UII saja yang berpotensi menjadi pimpinan KPK, namun setiap warga negara memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan atau pegawai KPK selama memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pemohon II dalam Perkara 70 juga tidak memiliki dasar untuk mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UII karena Pemohon II dalam Perkara 70 tidak membuktikan dengan surat kuasa yang menunjukkan bahwa Pemohon II dalam Perkara 70 adalah penerima kuasa dari mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UII yang berhak untuk mewakili dalam mengajukan permohonan ini. 4) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara 70 sebagai dosen Fakultas Hukum sekaligus Kepala Pusat Studi UII mendalilkan mengalami kerugian karena dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penelitian dan pendidikan hak asasi manusia dan penelitan di bidang kejahatan ekonomi menjadi terhambat. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara 70 sama sekali tidak memberikan argumentasi dalam hal apa ketika menjalankan tugas 101 seperti apa menjadi terhambat dan apakah hambatan tersebut terjadi disebabkan karena adanya ketentuan pasal-pasal a quo. 5) Bahwa Pemohon V dalam Perkara 70 sebagai dosen sekaligus peneliti hukum pidana khusus termasuk pidana korupsi, mendalilkan merasa berpeluang menjadi pimpinan KPK dan apabila hal tersebut terwujud maka Pemohon V dalam Perkara 70 tidak dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip independensi kelembagaan yang diyakini. Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak hanya Pemohon V dalam Perkara 70 yang memiliki kesempatan menjadi Pimpinan KPK tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalil Pemohon V dalam Perkara 70sama sekali tidak terbukti, terlebih dengan memperhatikan kondisi pemberantasan korupsi dan kinerja KPK yang dihasilkan dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang baru ini Bahwa berdasarkan ketentuan UU a quo yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah KPK, bukan Pemohon V dalam Perkara 70. Bahwa politik hukum akan selalu berkembang mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat termasuk politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. Jika undang-undang mengatur sesuatu hal yang baru, maka Pemohon V dalam Perkara 70 sebagai akademisi sepatutnya mempelajari dan memahami perkembangan politik hukum tersebut dan bukan justru menyalahkan ketentuan UU a quo karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh Pemohon V dalam Perkara 70. Ketidaksesuaian antara politik hukum UU KPK Perubahan Kedua dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh Pemohon V dalam Perkara 70 tidak menyebabkan UU KPK Perubahan Kedua inkonstitusional. 102 Bahwa dengan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan ketentuan dalam UU KPK Perubahan Kedua, UU MK, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Formil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara 70/PUU-XVII/2019 Terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. UU KPK Perubahan Kedua dalam Program Legislasi Nasional a. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu Perencanaan penyusunan Undang-Undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan Undang- Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (vide 103 Pasal 16 dan Pasal 17 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). b. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, yang ditetapkan untuk jangka menengah (5 tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang (vide Pasal 20 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (vide Pasal 21 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hasil penyusunan Prolegnas disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR (vide Pasal 22 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). c. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: 1) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 2) akibat putusan mahkamah konstitusi; 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan 5) penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. (vide Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). d. Selain melalui prosedur kumulatif terbuka penyusunan Prolegnas juga dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang mencakup: 1) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan 2) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga 104 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (vide Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). e. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan prolegnas, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dengan Peraturan DPR. f. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib DPR RI), Rancangan undang- undang yang diajukan di luar Prolegnas disertai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang dituangkan dalam naskah akademik yang meliputi: 1) urgensi dan tujuan penyusunan; 2) sasaran yang ingin diwujudkan; 3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 4) jangkauan dan arah pengaturan. (vide Pasal 111 Tatib DPR RI). g. Terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019. RUU tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR RI, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list: a. Prolegnas Tahun 2015-2019 (daftar kumulatif terbuka) pada urutan ke-36. b. Prolegnas Tahun 2015-2019 pada urutan ke-63. c. Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-6. 105 d. Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-37. e. Prolegnas Prioritas tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka) pada urutan ke-5. Jadi, tidak benar kalau dikatakan tidak masuk ke Prolegnas. h. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU- XV/2017 yang berdampak terhadap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) khususnya mengenai kedudukan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu masuknya UU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas telah memenuhi syarat untuk masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka. i. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016–2017 tertanggal 30 Mei 2017, DPR RI telah membentuk Pansus Hak Angket KPK yang laporannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Di dalam Laporan Pansus Hak Angket tersebut mengemukakan yang pada intinya terdapat beberapa temuan permasalahan krusial di dalam institusi KPK dan melahirkan beberapa rekomendasi yang hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola sumber daya manusia, dan anggaran. j. Pembentuk Undang-Undang menilai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan temuan permasalahan di dalam institusi KPK yang tidak pernah ditindaklanjuti tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Pansus Hak Angket KPK merupakan suatu urgensi nasional terkait dengan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu pengajuan RUU a quo di luar Prolegnas yang dilakukan oleh 106 Badan Legislasi DPR RI yang kemudian disetujui bersama dengan Menteri Hukum dan HAM adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Tahapan Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua a. Pada tahun 2015-2016, Badan Legislasi melakukan berbagai kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, RDP dengan pakar hukum, dan rapat Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU a quo. b. Pada tahun 2017-2018, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system DPR RI melakukan berbagai kegiatan seminar dan diskusi dengan berbagai universitas di Indonesia terkait dengan urgensi perubahan dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Pada tanggal 14 Februari 2018, Panitia Hak Angket DPR RI menyampaikan Laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK. Dalam kegiatan Pansus Hak Angket tersebut DPR RI menjaring berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai sumber di antaranya: tokoh masyarakat, aktivis anti korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi universitas, pakar hukum tata negara dan hukum pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan, sampai dengan para saksi yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan sewenang- wenang dari oknum aparat KPK dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 107 d. Pada tahun 2019 terdapat beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut: • Pada tanggal 3 September 2019, RUU a quo telah disetujui sebagai usulan dari Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi. • Pada tanggal 5 September 2019, RUU a quo telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU usul dari DPR RI. • Pada tanggal 12 September-16 September 2019, telah dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Panitia Kerja pembahasan antara Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-RB. e. Dengan fakta-fakta tersebut, maka DPR RI telah memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perudang- undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”. 3. Tahapan Pengesahan RUU KPK Perubahan Kedua a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, pukul 10.00 WIB. Pengambilan keputusan oleh DPR RI dan Pemerintah dilakukan secara aklamasi untuk menyetujui RUU a quo menjadi Undang-Undang. b. Bahwa Rapat Paripurna tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Tatib DPR RI. Rapat Paripurna dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum setelah quorum telah terpenuhi dengan dihadiri oleh 289 orang Anggota DPR RI dari 560 orang Anggota DPR RI sehingga pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 108 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang. c. Dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Badan Legislasi DPR RI menyampaikan Laporan Badan Legislasi mengenai hasil pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua dan meminta untuk dilanjutkan ke tahap pembicaran tingkat II untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna. d. Setelah penyampaian Laporan Badan Legislasi, Ketua Rapat menanyakan kepada seluruh Anggota DPR RI apakah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU KPK Perubahan Kedua dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian dijawab setuju oleh rapat. e. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden atas RUU KPK Perubahan Kedua yang pada intinya menyatakan: “… setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk disahkan menjadi undang-undang.” f. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka jelas proses pengesahan RUU KPK Perubahan Kedua dilakukan dalam rapat terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui bersama secara aklamasi oleh DPR RI dan Presiden. Kesesuaian UU KPK Perubahan Kedua dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Asas Kejelasan Tujuan a. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 109 b. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa UU KPK Perubahan Kedua telah mencerminkan asas kejelasan tujuan. Hal ini sebagaimana telah tergambar dalam Penjelasan Umum UU KPK Perubahan Kedua yang pada intinya telah menguraikan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan UU KPK Perubahan Kedua telah tercermin dalam Penjelasan Umum yang menyatakan UU KPK Perubahan Kedua diharapkan dapat: 1) Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama- sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2) Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3) Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan 4) Melakukan kerjasama, supervisi, dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Bahwa dengan merujuk pada kejelasan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum tersebut, maka pada prinsipnya perubahan beberapa ketentuan dalam undang- undang a quo bukan untuk memperlemah kewenangan KPK, melainkan untuk melakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat 110 berjalan secara efektif dan terpadu, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut juga sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Asas Keterbukaan a. Bahwa berdasarkan Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). b. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalam menentukan legalitas formal suatu pembentukan undang- undang yang telah berlandaskan kaidah asas keterbukaan, haruslah diukur dengan sifat transparan dan terbuka dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang. Wujud nyata sebagai inti pelaksanaan asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka adalah dengan memberikan akses keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang. Bahwa dalam pemberian masukan oleh masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan dalam Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 217 Tatib DPR RI. c. Bahwa dalam proses pembentukan UU a quo DPR RI dan Presiden tidak pernah menutup akses kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan (baik lisan maupun tulisan) terhadap pembentukan UU a quo. Dikarenakan, dalam muatan kaidah 111 Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 217 Tatib DPR RI telah jelas menyatakan bahwa memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang adalah hak dari masyarakat yang tidak dapat dikurangi sepanjang mekanisme prosedur pemberian masukan oleh masyarakat dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan aturannya. d. Bahwa ketentuan Pasal 117 Tatib DPR RI menyatakan: Pasal 117 Tatib DPR RI “Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.” Bahwa frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 117 Tatib DPR RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (vrijstelling) atau pembolehan untuk mengambil pilihan secara diskresioner bagi Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu untuk meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. e. Bahwa rumusan Pasal 117 Tatib DPR RI merupakan salah satu bagian saja dalam hubungan mandat yang mutual antara DPR RI sebagai wakil rakyat pemilih (fiduciary duty/pemegang mandat) dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi. Pada bagian lain, pemberi mandat/mandate giver (rakyat) dapat memberi masukan secara aktif dalam rangka partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi oleh DPR RI. Sebagai negara hukum yang demokratis, pemberian masukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (the supreme power) harus dilaksanakan dalam bingkai peraturan perundang-undangan. f. Bahwa dalam proses pembentukan UU KPK Perubahan Kedua DPR RI menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 112 dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, dalil Para Pemohon Perkara 70 yang menyatakan bahwa UU KPK Perubahan Kedua telah melanggar asas “keterbukaan” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan a. Bahwa bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang- undang tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak, sebagaimana salah satu tujuan hukum yang dinyatakan oleh Jeremy Bentham adalah “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and Utility: Jeremy Benthams’s Equation: J.H Burns, hlm.1), artinya yang menjadi tujuan UU KPK Perubahan Kedua adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya jelas tidak dapat memuaskan masing-masing pihak. Justru UU KPK Perubahan Kedua dibentuk untuk meningkatkan sinergitas kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna (vide Konsiderans Menimbang huruf b UU KPK Perubahan Kedua). b. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan secara normatif dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. c. Penjelasan tersebut dimaksudkan menjadi tolak ukur baku untuk menilai legalitas formal dari pembentukan UU a quo terhadap pelaksanaan kaidah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu pembentukan undang-undang yang telah berlandaskan atas asas kedayagunaan dan kehasilgunaan haruslah diukur dengan 113 kebutuhan dan kemanfaatan suatu undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilihat dalam rumusan konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis, serta dalam penjelasan umum sebagai latar belakang pembentukan dari suatu undang-undang. d. Jika Para Pemohon Perkara 70 mendalilkan bahwa pembentukan UU a quo bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka seharusnya para pemohon tersebut memberikan argumentasi dengan berdasarkan apa yang ada dalam konsiderans bagian menimbang (sebagai dasar filosofis dan sosiologis), serta dalam penjelasan umum (sebagai latar belakang pembentukan UU a quo). Para Pemohon tidak bisa hanya sekedar menyatakan adanya penolakan dari masyarakat terhadap UU a quo yang dianggap bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Oleh karena itu, dalil para pemohon tersebut tidak berdasar. 4. Materi Naskah Akademik RUU KPK Perubahan Kedua a. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. b. Bahwa kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi 114 mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk (vide Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). c. Bahwa naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua telah dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan UU a quo menjadi inkonstitusional. Dengan adanya masukan-masukan diantaranya partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika diskusi dalam proses pembahasan draf naskah akademik dan RUU KPK Perubahan Kedua, maka tentu saja RUU tersebut akan mengalami perubahan. Selain itu, perubahan norma dalam RUU KPK Perubahan Kedua merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU a quo telah melewati seluruh rangkaian proses sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga 115 telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; C. Keterangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU KPK Perubahan Kedua Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 1. Terkait dengan Materi Mengenai Independensi KPK Sebagai Cabang Eksekutif 116 Pasal 1 angka 3 UU KPK Perubahan Kedua yang mengatur mengenai kelembagaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Pasal 3 yang mengatur mengenai KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pengaruh aspek independensi dengan penempatan kelembagaan KPK di rumpun eksekutif tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon Perkara 70, yang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut: a. Bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum, perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi adalah suatu fakta, pansus KPK telah menemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama hampir 17 tahun KPK dilahirkan. b. Terkait dengan “independensi” KPK dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa: 117 “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide hlm 269). Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Terbukti belum sampai satu bulan KPK sudah melakukan kerja-kerja hebat, di samping pencegahan maupun juga dengan penindakan yang kemarin ini c. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR (tanggal 10 Juli 2017, Pukul 14.00-17.00 WIB) Terkait dengan kedudukan KPK, KPK bukan lembaga yudikatif atau legislatif. KPK masuk dalam lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).” d. Penyebutan KPK sebagai lembaga negara memang didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen merupakan lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agencies atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang lebih dikenal lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan 118 tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. e. Dengan demikian, penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Hal tersebut tidak berarti membuat KPK tidak independen dengan berdasarkan poin-poin sebagaimana diuraikan di atas. KPU ada pengawasnya, Bank Indonesia pengawasnya, semua ada pengawasnya. KPK tetap dapat mengambil keputusan yang bebas dari pengaruh, arahan, maupun tekanan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. 2. Terkait dengan Materi Mengenai Status Kepegawaian KPK Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70, khususnya Pasal 24 yang mengatur mengenai pegawai KPK dan Pasal 45A ayat (3) yang mengatur mengenai pemberhentian penyidik KPK tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa dalil Para Pemohon Perkara 70 mengenai tidak adanya kesempatan yang sama bagi sebagian pegawai KPK yang berusia 35 tahun untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana mereka akan kehilangan pekerjaan atau tidak dapat mengembangkan karir adalah tidak berdasar. b. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Sehingga, pegawai KPK nantinya merupakan PNS dan PPPK. Pengaturan mengenai 119 ditetapkannya pegawai KPK sebagai ASN sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi, di mana hal ini juga lazim terjadi di setiap lembaga kehakiman dan lembaga negara yang bersifat independen lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum. c. Adanya kekhawatiran akan terjadi kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK juga merupakan asumsi dan opini sepihak Para Pemohon. UU KPK Perubahan Kedua telah memberikan masa transisi dalam proses pengangkatan pegawai KPK dengan memberikan jangka waktu yang cukup dalam menyesuaikan status pegawai KPK yang belum menjadi Pegawai ASN. KPK sebagai lembaga negara yang melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang memberi kepastian status bagi pegawainya. Kepastian status bagi pegawai KPK menjadi ASN juga dalam implementasinya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk pelaksanaan tugas dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai sebagai ASN. Komisi III bersama dengan Kemenpan RB, pada saat ini sedang melakukan pembahasan. Jadi kekhawatirannya ini jauh-jauh ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang memandang perlu mengatur status pegawai KPK sebagai ASN. d. Terkait dualisme pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan dewan pengawas juga tidak berdasar. Bahwa KASN dan dewan pengawas memiliki kedudukan dan lingkup tugas yang berbeda sebagai berikut: Dewan Pengawas KASN Dewan Pengawas berada dalam lingkup khusus internal KPK KASN berada untuk lingkup ASN secara umum, yang berkedudukan di ibukota Negara Dewan Pengawas merupakan lembaga nonstruktural di dalam KPK yang dalam melaksanakan KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang 120 Dewan Pengawas KASN tugas dan wewenangnya bersifat mandiri profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. KASN bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. e. Saat ini pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh KASN saja, melainkan juga dilakukan oleh instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ombudsman RI. Sebagai salah satu alternatif untuk mencapai efektifitas pengawasan ASN maka diperlukan kolaborasi pengawasan antar instansi termasuk instansi internal tempat ASN yang bersangkutan bertugas. Dengan demikian adanya 121 KASN dan Dewan pengawas KPK yang juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi ASN pada lembaganya bukan merupakan bentuk dualisme pengawasan terhadap ASN, melainkan menjadi salah satu hal yang harus dikuatkan agar reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan cepat. 3. Terkait dengan Materi Mengenai Kewenangan Dewan Pengawas Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70 khususnya Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan juga merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu untuk disampaikan oleh DPR RI sebagai berikut: a. Romli Atmasasmita mengemukakan pandangannya sebagai ahli dalam Rapat Panitia Khusus Hak Angket KPK (tanggal 11 Juli 2017, Pukul 14.50-18.00 WIB) “Perlu merevisi UU KPK, antara lain menghilangkan tugas pencegahan dan membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal, yang mengawasi penindakan yang dilakukan oleh KPK” Pandangan ahli yang menyatakan untuk membentuk Dewan Pengawas KPK yang bersifat eksternal tersebut lebih ekstrem dibandingkan dengan pengaturan dalam UU a quo yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dengan menempatkan Dewan Pengawas sebagai bagian internal dalam tubuh KPK. b. Berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK yang dilakukan oleh DPR RI diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang 122 merupakan dampak dari tidak adanya pengawasan secara internal yang efektif dalam memantau tugas KPK dan terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan KPK yang melanggar prinsip due process of law dalam hukum acara pidana. Selain itu, dari aspek tata kelola SDM terdapat permasalahan penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal, pengawasan internal lebih tajam ke pegawai non-tetap tetapi tumpul ke pegawai tetap. c. Pembentukan KPK di Indonesia berkaca pada komisi serupa di negara lain, seperti Hongkong dan Malaysia. Hongkong memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC). Saat ini ICAC dinilai berhasil menekan angka korupsi di Hongkong. ICAC juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sama seperti KPK, tapi penuntutannya itu yang menentukan jaksa agung. Kalau di KPK, suka-suka sendiri, yang menentukan KPK sendiri. Sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia bernama Badan Pencegah Rasuah (BPR), sebelumnya belajar pada KPK Indonesia karena dapat menangkap dengan leluasa para pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, kedudukan BPR berbeda dengan KPK, BPR berada di bawah kepala daerah sehingga setiap tindakan yang akan diambil oleh BPR harus mendapat persetujuan kepala daerah. Hal ini menyebabkan kondisi korupsi di Malaysia tidak terberitakan secara besar-besaran, sehingga kepercayaan investor yang hendak menanamkan modal usahanya di Malaysia meningkat. Begitu juga dengan yang ada di Korea Selatan. Namun semua berubah, Malaysia berubah, Brunei berubah, dan Korsel berubah, tidak terlalu “buas” lagi. Jadi semua tertib hukum, taat aturan, dan sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Inilah yang ingin kita ciptakan di Republik 123 Indonesia, korupsi pemberantasan tetap dihadirkan, akan tetapi harus didasarkan pada hukum itu sendiri. d. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 79 UU MD3, pertimbangan hukum MK: 3.23.1: Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan UU di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. e. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri pada 12 September 2019, Pemerintah berpandangan sebagai berikut: Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden. Hal ini untuk menimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Walaupun demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui Panitia Seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap Calon Anggota Pengawas mengenai rekam jejaknya. f. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Nasdem berpandangan sebagai berikut: Setelah mengikuti semua perkembangan dan pembahasan yang dilakukan antara Panja dengan Pemerintah, maka kami setuju dengan status yang diberikan kepada Dewan Pengawas, dia bagian integral daripada lembaga KPK. g. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Partai Golkar: Dan yang kedua, disamping itu untuk menghindari terjadinya abuse of power dalam pemberantasan korupsi, Fraksi Golkar juga menyambut positif dibentuknya Dewan Pengawas untuk semakin menguatkan kelembagaan KPK 124 dengan adanya Dewan Pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi, dan integritas KPK dalam menjalankan tugas akan tetap terjaga. h. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum tersebut, demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. i. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK yang dianggap akan berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi sehingga rasionaliasi pembentuk undang-undang dengan dalih upaya pengawasan terhadap KPK yang perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Hadirnya Dewan Pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang mendesain Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK dengan tugas sebagai pengawas internal KPK. 125 2) Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kehadiran Dewan Pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Kehadiran Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang-undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK guna tercapainya prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 4) Keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, tidak ada izin sadap. 5) Dewan Pengawas tidak dapat disamakan dengan lembaga pengawas eksternal yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas eksternal untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan 126 Agung). Dalam hal pengawasan internal, terdapat Inspektorat Pengawasan Umum, Pengamanan Internal, dan Divisi Profesi dan Pengamanan pada Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung. Model pengawasan tersebut tidak dimiliki oleh KPK dan pengawasan secara internal yang ada selama ini tidak cukup untuk mengawasi secara efektif kewenangan KPK yang begitu luar biasa. 6) Berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh DPR RI dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Oleh karena itu, DPR RI berwenang untuk memberikan pengaturan mengenai Dewan Pengawas di dalam UU a quo untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 7) Pandangan DPR RI tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide, halaman 269). 8) Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan tentang kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyimpang dari suatu sistem pengawasan adalah opini yang tidak berdasar. 127 4. Terkait dengan Materi Mengenai Pemberian Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan a. Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, DPR RI menerangkan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri 2) Bahwa ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK Perubahan Kedua. Terkait dengan penentuan saat dimulainya penghitungan waktu untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang tidak diatur secara khusus dalam UU KPK Perubahan Kedua, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP. 128 5. Terkait dengan Materi Mengenai Pengaturan Penyadapan a. Bahwa mengenai kewenangan penyadapan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: “.. KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan… kesemua kewenangan tersebut… menunjukan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati- hatian sehingga tidak disalahgunakan” (vide. Halaman 31- 32) dan juga merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “…penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia,..semua itu harus diatur.. guna menghindari penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hak asasi…” (vide, halaman 275-276). Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas sebagai sub-sistem di dalam instansi KPK untuk mengawasi kewenangan khusus dan luar biasa yang yang dimiliki oleh KPK yang dalam hal ini adalah melakukan penyadapan sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan digunakan dengan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia serta ketepatan penegakan hukum. Kadang-kadang disadap untuk urusan A, ketangkap urusannya urusan B, namanya korupsi juga. Bahwa dibentuknya Dewan Pengawas di dalam internal KPK justru memberikan kemudahan bagi KPK karena tidak membutuhkan waktu lama dan birokrasi yang panjang untuk mendapatkan izin penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. b. Bahwa UU KPK Perubahan Kedua justru lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya 129 karena pengaturan sebelumnya tidak mengatur mengenai pemberian izin oleh Dewan Pengawas sehingga Pimpinan KPK dapat langsung melakukan penyadapan. Bahwa mekanisme izin untuk melakukan penyadapan juga terdapat dalam peraturan yang lain, misalnya: • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang; dan • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Menindaklanjuti Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Keterangan DPR RI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana terkait dengan substansi yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, disampaikan keterangan tambahan DPR RI sebagai berikut: A. Terkait dengan permohonan pengujian formil UU KPK Perubahan Kedua oleh Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019, terlebih dahulu DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut haruslah dimaknai secara tekstual bahwa MK hanya melakukan pengujian undang-undang dengan menggunakan batu uji 130 pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan secara tekstual tersebut diperlukan untuk memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu salah satunya menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan pemaknaan secara tekstual tersebut, maka MK menggunakan batu uji pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan MA menggunakan batu uji pasal dalam undang-undang untuk melaksanakan kewenangannya masing-masing. 2. Bahwa kewenangan MK tersebut tidak hanya terkait dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang- undang, namun juga menguji aspek formalitas dari undang-undang tersebut. Pengujian formil berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 3. Berdasarkan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka batu uji yang digunakan oleh MK untuk melakukan pengujian formil haruslah berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Frasa “persetujuan bersama” dalam ketentuan tersebut merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frase “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. 4. Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas, yakni telah adanya “persetujuan bersama”, dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” DPR RI dan Presiden, maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. 131 5. Sesuai landasan konstitusional kewenangan MK menguji undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka pengujian undang- undang secara formil hanya dapat dinyatakan cacat prosedur jika telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga secara ensensial pengujian undang-undang secara formil hanya dapat diuji secara konstitusional dan tidak dapat diuji secara teknis pembentukan undang-undang. 6. Namun demikian, jika Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka mohon pertimbangan yang seadil-adilnya, dan DPR RI tetap bersikap kooperatif dengan menerangkan lebih lanjut hal-hal yang ditanyakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan sebelumnya. B. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. DPR RI telah menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh Hakim Konstitusi yang merupakan satu kesatuan dengan Keterangan DPR RI untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, pada tanggal 11 Desember 2019 dan pada tanggal 12 Desember 2019. Adapun lampiran-lampiran tersebut berupa: I. Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang Diatur dalam UU KPK Pada Rapat Paripurna 14 Februari 2018 II. Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK Tahun 2015- 2016 III. Keterangan Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Mengenai Rencana Revisi UU KPK Tahun 2017 IV. Rangkaian Kegiatan Panitia Angket DPR RI Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang Diatur dalam UU KPK V. Kronologis Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK Tahun 2019 132 VI. Risalah Rapat Kerja Baleg, Rapat Panja Baleg, dan Rapat Paripurna DPR RI VII. Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019 VIII. Naskah Akademik RUU KPK Perubahan Kedua IX. Rekaman Video Pelaksanaan Rapat Paripurna Tanggal 17 September 2019 Dalam Keterangan Tambahan ini, DPR RI juga melampirkan dokumen-dokumen sebagai pelengkap dan menjadi satu kesatuan dengan Keterangan DPR dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. 2. Terkait dengan bukti kehadiran yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 17 September 2019, DPR RI melampirkan dokumen tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Tambahan ini (vide Lampiran XX Keterangan Tambahan DPR RI). 3. Terkait dengan tolok ukur (benchmark) lembaga anti korupsi di negara-negara lain, secara umum DPR RI menerangkan terlebih dahulu tentang konsep negara modern sebagai berikut: a. Bahwa negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah terdepan dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (subject to the law). Menurut Hans Kelsen terdapat empat syarat negara hukum, yaitu: 1) Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat; 2) Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; 133 3) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan 4) Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia (Hans Kelsen, Pure Theory of Law Dalam “Negara Hukum Indonesia Transisi Menuju Demokrasi Vs Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004, Hal 106), Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945. dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Bahwa tindak pidana korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Korupsi termasuk dalam sejarah perkembangan peradaban manusia yang merupakan jenis kejahatan tertua dan saat ini sudah menjadi isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan khusus yang memerlukan penanganan secara luar biasa, karena umumnya dikerjakan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, dan termasuk melibatkan aparat penegak hukum. c. Bahwa kompleksitas kasus korupsi menyadarkan berbagai negara untuk membentuk suatu komisi independen yang mempunyai wewenang dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat setelah adanya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menyiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Dengan demikian maka mempelajari kinerja 134 lembaga sejenis "KPK" di luar negeri menjadi penting, karena sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai – salah satunya dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di negara lain. Selain itu, KPK juga perlu untuk mengetahui pembelajaran dari proses pemberantasan korupsi di negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia. 4. Bahwa terkait perbandingan adanya pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan pada lembaga anti korupsi di negara lain, disampaikan keterangan sebagai berikut: a. Terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga penanganan korupsi di negara-negara lain sebagaimana Tabel 1 berikut: Tabel 1 Pengawasan Pada Lembaga Penanganan Korupsi di Beberapa Negara NEGARA BADAN PENGAWASAN India Central Bureau of Investigator Diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European antifraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Diawasi oleh Jaksa Agung Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Diawasi oleh Departeman Kehakiman Hongkong SAR. KACC Kenya Anti-Corruption Commission Diawasi oleh Anti- Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti- Corruption Commissioan (ACC- SL) Diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM 135 Malaysia Malaysia Anti- Corruption Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Diawasi oleh 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption Consultation and Prevention Panel b. Bahwa lembaga-lembaga penanganan korupsi di negara lain juga merupakan institusi negara yang kedudukannya tidak berdiri sendiri, disampaikan sebagaimana Tabel 2 berikut: Tabel 2 Kedudukan, Dasar Hukum, dan Fungsi dan Tugas Lembaga Penanganan Korupsi di Negara Lain NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Argentina Oficina Anticorrupcion (OA, Counter Corruption bureau) Bagian dari Kementerian Hukum dan Ham (Ministry of Justice) Law 25.233 Melakukan penyelidikan dan penuntutan di pemerintahan federal Austria Bundesamt Zur Korruptionspra vention und Korruptionsbek ompfung (BAK) Bagian dari Kementerian Dalam Negeri Federal Law Gazette I No. 111/2019 Melakukan pencegahan korupsi, Pendidikan anti korupsi, penyelidikan dan koordinasi dengan lembaga- lembaga nasional dan internasional yang bekerja di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Australia (New South Wales) Independent Commision Against Corruption (ICAC) ICAC bukan bagian dari Kepolisian, sehingga hanya dapat menyelidiki dan menyerahkan kasus korupsi ke Independent Commision Against Corruption Act 1988 • Tugas ICAC, antara lain: a. Melakukan penyelidikan dan pencegahan 136 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Parlemen atau Direktur Penuntutan Umum untuk diputuskan. kasus tindak pidana korupsi yang baik yang terkait atau dipengaruhi oleh pejabat atau penyelenggara negara b. Mendidik pejabat negara dan penyelenggara negara mengenai korupsi dan dampaknya pada pemerintahan. • ICAC berwenang, dalam hal: a. ICAC mengusut semua hal yang berhubungan dengan layanan publik di NSW, namun tidak menangani pengaduan korupsi individual. b. ICAC berwenang menyelidiki hakim. c. ICAC memiliki kewenangan mengusut semua kasus yang berhubungan dengan sektor publik NSW meskipun berada diluar daerah NSW. d. Sesuai dengan ICAC Act, memiliki kewenangan mengusut hal- hal yang berkaitan dengan otoritas 137 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS publik (termasuk otoritas pemerintah daerah, penyelenggara negara, serta siapapun yang memiliki kewenangan publik). Bangladesh The Anticorruption Commision (ACC) Bertanggung jawab kepada Presiden Corruption Commission Act, 2004 Melakukan pencegahan, pendidikan, penyelidikan dan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan pencegahan, ACC bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi baik pada sektor publik maupun sektor swasta untuk merancang dan mengimplementasik an program yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Fokus utama dari program pencegahan tersebut adalah pada penanganan sistem dan orang-orang yang mengelola sistem tersebut. Dalam hal penyelidikan, dilakukan pada sektor pemerintah dan swasta. Bhutan Anti Commision Corruption of Bhutan (ACC) Anticorruption Act of Bhutan 2011 (ACAB 2011) Melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan dan pendidikan. Brunei Anti Corruption Bureau (ACB) Corruption Prevention Act Tahun 1982 Memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan sampai dengan penanganan 138 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS pengaduan tindak pidana korupsi. ACB dalam melakukan penyelidikan di bawah peraturan penal code dan perundang- undangan yang lain Bostwana Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) Badan otonom yang berada di bawah Menteri Kehakiman, Pertahanan, dan Keamanan. The Corruption and Economic Crime Act, 1994 Sesuai dengan amanat The Corruption and Economic Crime Act, 1994, DCEC berperan dalam hal pemberantasan korupsi melalui 3 strategi, yaitu: a. Penyelidikan, dengan menyelidiki adanya dugaan korupsi dan kejahatan ekonomi. Ketika ditemukan bukti yang cukup, bukti tersebut diserahkan kepada Directorate of Public Prosecutions untuk dilakukan penuntutan. b. Pencegahan c. Pendidikan anti- korupsi. Canada Unite Permanente Anticorruption (UPAC) Di bawah Kementerian Pertahanan Undang- Undang Anti Korupsi Pencegahan, penyidikan, dan Pendidikan anti- korupsi termasuk melakukan tindakan penyitaan aset yang berkaitan dengan korupsi. Hongkong Independent Commission Againt Corruption (ICAC) Di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong Prevention of Bribery Ordinance Tahun 1971 Penuntutan dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong India Anti Corruption Bureau (ACB) Di bawah pemerintahan Maharashtra, Resolution No. ACB. 1857/c- 3019-V Pencegahan, penyelidikan dan pemberantasan korupsi dan 139 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Departemen Dalam Negeri penyuapan. Adapun strategi yang dilakukan, antara lain: a. Pengendalian korupsi yang efektif; b. Penerapan hukum yang efektif dalam memberantas pegawai yang korupsi c. Menentukan unsur-unsur korupsi sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara d. Mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan dan adanya kekayaan yang tidak wajar akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang korup. e. Mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya korupsi. KACC Kenya Kenya Anti Corruption Commission Di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden UU Anti Korupsi Tahun 1957 Kewenangan KACC tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan investigasi. Kedua kewenangan tersebut masih bergantung pada kebijakan Jaksa Agung Korea Selatan The Anti- Corruption and Civil Rights Commision (ACRC) Lembaga pemberantas korupsi yang berkoordinasi dengan Jaksa penuntut umum untuk melakukan UU Anti Korupsi dan Pembentukan serta Pengoperasian Komisi Anti Lembaga ini memiliki 3 kewenangan utama, yaitu penyelidikan, ombudsman, dan melakukan peradilan. 140 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS tindakan penyelidikan hingga penuntutan, dewan audit yang melakukan pencegahan korupsi, Menteri Administrasi Negara dan Keselamatan Kerja yang melakukan pengelolahan laporan aset pribadi pegawai negeri sipil. Korupsi dan Hak Sipil ACRC dalam menerapkan strategi prevensi dengan melakukan pengukuran dan pemantauan kemajuan pelaksanaan strategi anti korupsi melalui evaluasi Anti- Corruption Initiative Assessment (AIA). Selain itu ACRC juga berwenang dalam menetapkan dan mengkoordinasi kebijakan anti korupsi serta memantau lembaga dalam sektor publik. Makau The Commision Against Corruption (CCAC) UU No. 10 Tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000 Memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan penggelapan. b. Melakukan investigasi tindak pidana korupsi dan penggelapan sehubungan dengan tanggung jawab sebagai penyedia layanan masyarakat. c. Melakukan penyelidikan tuduhan korupsi dan penggelapan pada registrasi dan pemilihan anggota institusi di area regional pemerintahan khusus Makau. d. Melindungi HAM, kebebasan, dan legitimasi individu agar tetap adil, berkualitas, dan efisien. Malaysia Malaysia Anti- Corruption Anti Corruption Act Tahun 1997 Penyelidikan, Perancangan, 141 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS Commission/ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) Perundangan, Pendakwaan Madagascar Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) Bertanggung jawab kepada Presiden UU Anti Korupsi Tahun 2004 Dalam pemberantasan korupsi, BIANCO melakukan pendekatan sektoral dengan menfokuskan pada monitoring dan pembenahan di 3 sektor, yakni sektor yudikatif (lembaga peradilan dan kepolisian), sektor keuangan (pajak, bea cukai, pertanahan, dan perdagangan) dan sektor sosial. Mauritius Independent Commission Against Corruption (ICAC) Bertanggung jawab kepada Perdana Menteri The Prevention of Corruption Act 2002 ICAC memiliki tugas untuk memberantas korupsi yang didasarkan pada effective partnership dengan semua komunitas. Fokus utama tugas ICAC, yaitu pencegahan, penyelidikan, dan pendidikan Anti- Korupsi. New Zealand Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kepolisian Serious Fraud Office Act 1990 Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pakistan The National Accountability Bureau (NAB) NAB adalah lembaga federal yang didirikan secara otonom dan konstitusional yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pakistan. National Accountability Ordinance, 1999 Tiga tahun awal terbentuknya NAB hanya fokus pada pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun, sejak Februari tahun 2002, NAB memiliki strategi baru yang dikenal dengan National Anti Corruption Strategy (NACS). Tim NACS melakukan survei 142 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS dengan mempelajari berbagai lembaga- lembaga anti korupsi internasional yang melibatkan para pemangku kepentingan. Survei tersebut dilakukan guna mengidentifikasi penyebab korupsi dan guna menciptakan strategi yang komperehensif untuk pemberantasan korupsi. Rusia Investigative Committee of the Russian Federaton Di bawah Presiden Presidential decree Melakukan penyelidikan dan pemberantasan korupsi di Kepolisian serta melakukan penyelidikan terhadap otoritas lokal dan badan pemerintah federal. Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Di bawah Perdana Menteri The Corruption (Confiscation of Benefit) Act Tahun 1989 Tugas dan fungsinya menekankan pada tindakan investigasi dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Thailand National Counter Corruption Commision (NCCC) Organic Act On Counter Corruption Tahun 1999 Tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat Tanzania Prevention anf Combating of Corruption Bureau (PCCB) Bertanggung jawab kepada Presiden Prevention and Combating of Corruption Act 2007 Melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi, Mendorong publik untuk memerangi praktik korupsi, dan 143 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS memberikan saran kepada lembaga publik dan swasta tentang cara pencegahan praktik- praktik korupsi. Uni Eropa European anti- fraud office (office europeen de lutte antifroude OLAF) Di bawah Komisi Budget and Administration Decision 1999/352/EC,E CSC, Euratom of 28 April 1999 Melakukan penyelidikan dan pemberantasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi, dan pelanggaran lainnya yang mempengaruhi keuangan Uni Eropa. Penyelidikan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a. Investigasi internal yaitu investigasi administratif di dalam lembaga dan badan Uni Eropa untuk mendeteksi adanya dugaan kecurangan ataupun korupsi. b. Investigasi Eksternal yaitu investigasi administratif di luar lembaga dan badan Uni Eropa untuk tujuan mendeteksi kecurangan atau perilaku tidak teratur lainnya oleh perorangan atau badan hukum. c. Koordinasi yaitu OLAF berkontribusi dengan investigasi yang dilakukan oleh otoritas nasional atau departemen komunias lainnya dengan memfasilitasi pengumpulan dan 144 NEGARA BADAN KEDUDUKAN DASAR HUKUM FUNGSI DAN TUGAS pertukaran informasi. United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) Di bawah Kejaksaan Agung Undang- Undang Peradilan Pidana 1987 SFO berwenang dalam hal Penyelidikan dan penuntutan. Namun sebelum melakukan penyelidikan, terdapat proses yang disebut “pra penyelidikan”. Pada tahapan tersebut SFO akan melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan adanya korupsi dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Intelligence Unit. Tahapan pra penyelidikan ini dilakukan untuk membantu menentukan kapan dugaan korupsi terjadi. Zambia Anti Corruption Commision (ACC) Bertanggung jawab langsung kepada presiden UU Komisi Anti Korupsi Tahun 1999 Penyelidikan, pencegahan, penuntutan terhadap lembaga publik dan swasta hingga pendidikan anti korupsi. c. Perbandingan mengenai pengawasan terhadap KPK dengan pengawasan Lembaga penanganan korupsi di negara lain juga telah tercantum dalam Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018: Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pengawasan terhadap KPK perlu dilakukan bukan hanya oleh DPR melainkan juga lembaga pengawas eksternal 145 mengingat korupsi di Indonesia masih tinggi diindikasikan dengan IPK yang masih rendah. Lembaga pengawas eksternal tersebut mewakili stakeholders khususnya masyarakat. Sebagai perbandingan, Independent Commission Againts Corruption (ICAC) sebagai lembaga anti korupsi di Hongkong mempunyai lembaga pengawas. ICAC diawasi oleh dua lembaga pengawas, yaitu pertama, Independent Complaint Committee (ICC) beranggotakan penduduk asli yang dihormati dan akan menerima seluruh komplain tentang keberadaan lembaga itu selain masalah kriminalitas dan kedua, Operation Review Committee (ORC) akan menangangi berbagai keluhan selama investigasi (vide Lampiran X hlm. 105). d. Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara lain sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga anti korupsi di negara-negara lain sangat bervariasi. Ada yang di bawah presiden, di bawah parlemen, maupun di bawah kejaksaan agung. Namun terlepas dari kedudukannya, kinerja seluruh lembaga penanganan korupsi di negara lain tersebut diawasi oleh lembaga pengawas. Bahkan secara umum, lembaga pengawas tersebut merupakan pengawas eksternal dan bukan bagian dari lembaga penanganan korupsi tersebut. Sementara itu ketidaklaziman terjadi di Indonesia, KPK (sebelum berlakunya UU KPK Perubahan Kedua) tidak memiliki lembaga pengawas terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya, sementara KPK melaksanakan fungsi penegakan hukum yang merupakan fungsi dari lembaga eksekutif. Sebagai lembaga eksekutif dan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas pelaksanaannya, maka perlu diawasi oleh lembaga pengawas. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pengawas dan penempatan KPK dalam rumpun eksekutif dalam UU KPK Perubahan Kedua merupakan sesuatu keniscayaan dan sangat rasional. e. Berkiblat pada kesuksesan lembaga penanganan korupsi di beberapa negara yang lebih disebabkan oleh dukungan politik 146 yang baik dan kepemimpinan nasional yang kuat, maka strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara adalah strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah ada. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dengan lembaga penanganan korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan melalui upaya pemberantasan korupsi yang meliputi beberapa prinsip, antara lain: • upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan, • tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sampai dengan pelaksanaannya) f. Sementara banyak negara yang tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas korupsi, dan mereka hanya memfungsikan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk diperkuat guna memberantas korupsi, dan memberikan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaannya meskipun disisi lain diberi kewenangan yang cukup besar. Selain perbandingan antara KPK Indonesia dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, secara umum dapat disampaikan bahwa KPK Indonesia merupakan institusi yang dibentuk secara istimewa (khusus) dan ad hoc, sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain dipercayakan pada lembaga-lembaga yang sudah permanen seperti kepolisian, kejaksaan atau lembaga tertentu. 147 5. Bahwa terkait dengan kronologis pembentukan UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tahun 2010 Pada tanggal 14 Desember 2010 DPR RI menyepakati Perubahan UU KPK tercantum pada nomor urut ke-69 dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 RUU berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02G/DPRRI/II/2010-2011 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPRRI/I/2009-2010 tentang Perubahan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Tahun 2011 1) DPR RI dan Pemerintah bersepakat secara bersama-sama menetapkan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 sebagai usul inisiatif DPR RI. 2) Pada tanggal 14 Desember 2011, DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-4 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPRRI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011. c. Tahun 2012 1) DPR RI bersama Pemerintah kembali memasukkan revisi UU KPK dalam daftar RUU prioritas Prolegnas 2012 sebagai usul inisiatif DPR RI dengan draf RUU berasal dari Komisi III. 2) Pada tanggal 30 Agustus 2012 DPR RI menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke-23 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 10A/DPRRI/I/2012-2013 tentang Penetapan 5 (Lima) 148 Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012. 3) Pada tanggal 9 Oktober 2012, Komisi III menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan ke Badan Legislasi DPR RI. Pada tanggal 17 Oktober 2012, semua fraksi yang ada di Baleg DPR RI sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Dari sembilan fraksi sebagaimana disampaikan masing-masing kelompok fraksi (poksi) dari keseluruhan fraksi, menyatakan setuju bahwa pembahasan terhadap draf RUU Nomor 30 Tahun 2002 dihentikan. d. Tahun 2015 1) Pada tanggal 9 Februari 2015, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK pada nomor urut ke- 63 dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada tanggal 23 Juni 2015, Sidang Paripurna DPR RI menyepakati RUU KPK sebagai usulan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Pada saat itu tidak satu pun fraksi yang menolak revisi UU KPK dan DPR memasukkan usulan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 berdasarkan usulan pemerintah. 3) Pada tanggal 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR RI dan usulan revisi antara lain memuat pengaturan tentang pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, pembatasan proses rekrutmen penyelidik dan penyidik 149 secara mandiri, hingga pembatasan kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. 4) Pada tanggal 13 Oktober 2015, Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden dan Pimpinan DPR RI bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara. Dalam rapat konsultasi tersebut, disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 5) Pada tanggal 27 November 2015, revisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR RI dan Menkumham menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR yang semula merupakan usul inisiatif Pemerintah. e. Tahun 2016 1) Pada tanggal 26 Januari 2016, DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Perubahan UU KPK masuk pada nomor urut ke-37 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPRRI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada usulan penetapan RUU Perubahan UU KPK pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Namun pembahasan terus berjalan, dimulai pada tanggal 1 Februari 2016 diadakan Rapat Badan Legislasi di DPR RI bersama dengan Wakil Pengusul RUU dengan agenda 150 mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU dan pembentukan panja. 3) Materi usulan dalam draf revisi yang dibahas mencakup empat poin, yakni: pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK. 4) Sebelum Rapat Paripurna pada bulan Februari 2016, pimpinan DPR RI kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK karena menganggap rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. f. Tahun 2017 1) Wacana revisi UU KPK dimulai kembali pada bulan Maret 2017. Terkait wacana tersebut dan sebagai supporting system, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Nasional (vide Lampiran IX Keterangan Tambahan DPR RI). Beberapa poin revisi yang disosialisasikan di antaranya mengenai pembatasan umur lembaga KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin untuk melakukan penyadapan. 2) Pada saat yang bersamaan, DPR RI menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam pelaksanaan UU KPK sehingga perlu membentuk Panitia Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016- 2017 pada tanggal 30 Mei 2017. Panitia Angket merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan 151 anggaran untuk ditindaklanjuti oleh Presiden, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun berdasarkan surat KPK Nomor B-854/HK.01/01-55/02/2018 pada tanggal 3 Februari 2018, KPK menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan Laporan Panitia Angket tersebut dan KPK hanya melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan. g. Tahun 2019 1) Wacana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK kembali hadir setelah sekian lama mengendap di DPR RI. Wacana tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi dan Pemerintah dengan pencantuman dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua terdapat pada daftar kumulatif terbuka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19/DPRRI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. 2) Pada tanggal 3 September 2019 dilaksanakan Rapat Baleg DPR RI dengan Pengusul (anggota DPR RI) membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 3) Pada tanggal 5 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI yang memutuskan seluruh fraksi menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK untuk menjadi usul DPR RI. 4) Pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, Kemendagri, dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 152 5) Pada tanggal 13 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham, KemenPAN-RB, dan Sekretariat Negara dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 6) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 7) Pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kemenkumham dan KemenPAN-RB dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. 8) Pada tanggal 17 September 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang- undang. 9) Pada tanggal 17 Oktober 2019 UU KPK Perubahan Kedua diundangkan oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua pada Tingkat I dan Tingkat II, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU MD3, kuorum rapat terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari ½ (satu per dua) jumlah fraksi. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 232 ayat (4) UU MD3, jika setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum belum juga terpenuhi, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan 153 DPR. Ketentuan mengenai tata cara rapat diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan DPR RI mengenai Tata Tertib. 2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI, ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit. Ketentuan Pasal 251 ayat (4) Tatib DPR RI menyatakan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI belum juga terpenuhi. Rapat tersebut tetap dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum pengambilan keputusan. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU MD3 dan Tatib DPR RI tersebut, ketua rapat dalam rapat-rapat pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua tetap dapat membuka rapat dan rapat tersebut dan tetap dapat mengambil keputusan, meskipun kehadiran anggota tidak mencapai lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi (vide lampiran lampiran risalah rapat paripurna 17 september 2019). 4. Bahwa DPR RI telah melaksanakan rapat-rapat dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua yang secara kronologis sebagaimana Tabel 3 berikut: Tabel 3 Rapat-Rapat Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 1. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran II Keterangan Tambahan DPR RI) Kemen kumham 27 November 2015 (16.10– 16.40) Membahas usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak dan Perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Semula Pemerintah Menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. 18 orang hadir dan 8 orang izin 154 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Pendahuluan: Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan perubahan Pengusul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. Tanggapan Menkumham: Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi usulan/prakarsa dari DPR. Tanggapan Anggota: 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan RUU yang sensitif dan mudah menimbulkan kesan yang negatif dari masyarakat, yaitu adanya keinginan untuk melemahkan KPK. 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara cepat untuk menghindari suasana yang tidak kondusif dalam masyarakat mengenai RUU tersebut. 3. Diusulkan agar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibahas secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien. 4. Materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga apabila prakarsa/usulan RUU tersebut diserahkan kembali kepada DPR, diharapkan sejak awal penyusunannya perlu mendapatkan masukan/pandangan dari KPK. 5. Masukan/pandangan dari KPK terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan untuk menghindari pandangan yang menilai DPR akan melemahkan KPK. Kesimpulan/Keputusan: Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham menyetujui/menyepakati pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula Pemerintah menjadi diusulkan oleh DPR RI. 2. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran III Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 1 Februari 2016 (10.55 – 14.45) 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pembentukan Panja. 55 orang hadir dan 10 orang izin Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemah koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. b. Adanya problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. 155 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN c. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. 2. Materi muatan yang diubah pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Penyadapan; b. Dewan Pengawas; c. Penyelidik dan Penyidik; d. Penyelidikan dan Penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan adanya tersangka yang sakit keras atau meninggal tetap berstatus tersangka. 3. Dari pihak KPK juga mengusulkan untuk menambah satu divisi yang dapat diakomodir dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan/Keputusan: 1. Mengundang Pimpinan KPK dan Pakar dalam RDP/RDPU untuk mendapatkan bahan masukan yang komprehensif atas usul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Rapat Badan Legislasi (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI) Deputi Informasi dan Data KPK 4 Februari 2016 (13.37 – 14.00) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari KPK terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 28 orang hadir dan 5 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Rapat Badan Legislasi dengan Pimpinan KPK tidak dilanjutkan/dibatalkan karena KPK diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya. 2. Masukan/pandangan KPK secara tertulis atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Badan Legislasi 4. Rapat Dengar Pendapat Umum (vide Lampiran V Keterangan Tambahan DPR RI) • Prof. Dr. Romli Atmasas mita • Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. • Wakil Pengusu l RUU 9 Februari 2016 (13.40 – 16.20) Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 43 orang hadir dan 7 orang izin 156 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Kesimpulan Rapat: Prof. Dr. Romli Atmasasmita memberikan masukan/ pandangannya sebagai berikut: 1. Mengingat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah lama digunakan, kiranya usulan perubahan yang diajukan dapat dilakukan secara menyeluruh/ dilakukan penggantian. 2. Diakui bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 ini, terdapat ketentuan yang melanggar peraturan lainnya, namun hal tersebut dapat diterima mengingat kejahatan korupsi pada saat itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Adapun pelanggaran aturan yang diperbolehkan oleh UU KPK terkait dengan penyadapan tanpa meminta ijin pengadilan terlebih dahulu dikarenakan kekhawatiran terhadap adanya hakim dan jaksa yang korup pada saat itu, sehingga ijin penyadapan dapat dikeluarkan oleh 5 (lima) Anggota Komisioner KPK berdasarkan SOP yang diharapkan diatur dalam suatu peraturan KPK. 3. Terhadap usulan penyadapan yang terdapat dalam draft RUU tentang Perubahan atas UU KPK dapat dilakukan dengan ijin penyadapan diberikan oleh Dewan Pengawas KPK. 4. Diusulkan untuk pengisian keanggotaan Dewan Pengawas KPK dapat dilakukan sebagaimana pengisian jabatan komisioner KPK dan keberadaan Dewan Pengawas tidak di dalam struktur KPK melainkan di luar struktur KPK yang akan melakukan pelaporan secara langsung kepada Presiden. 5. Dengan adanya Dewan Pengawas yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat, maka SP3 tidak akan diperlukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 6. Diusulkan agar revisi yang dilakukan dapat diperluas ruang lingkupnya dengan menambah bab mengenai pencegahan. Prof. Dr. Andi Hamzah memberikan masukan/ pandangan dari sebagai berikut: 1. Perubahan terhadap UU KPK yang diusulkan Anggota terlalu sedikit mengingat banyak hal yang perlu diperjelas dan diluruskan. 2. Terkait dengan penyadapan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin/perintah dari pengadilan. 3. Pengangkatan Penyidik yang dilakukan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam draft RUU ini, diusulkan dapat dilakukan seperti pengangkatan para penyidik di negara lain dan tidak harus berasal dari kepolisian atau kejaksaan. 4. Substansi Pasal 32 draft RUU dapat lebih menyebutkan mengenai jenis kejahatan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara, seperti kejahatan dengan ancaman penjara selama 5 (lima) tahun ke atas 5. Diharapkan perubahan UU KPK lebih banyak membuat aturan-aturan pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Tanggapan Anggota Badan Legislasi sebagai berikut: 1. Kiranya dapat dilakukan sosialisasi untuk dapat memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas perubahan UU KPK ini. 2. UU Nomor 30 Tahun 2002, merupakan UU yang dibentuk pada rezim yang berbeda pada saat ini, untuk itu batang tubuh pada UU ini yang merupakan norma dapat diubah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Mengingat lembaga KPK merupakan lembaga ad hoc, perlu ditegaskan mengenai kedudukan lembaga tersebut dalam sistem hukum pidana 4. Diharapkan 4 (empat) point perubahan yang diusulkan oleh Pengusul RUU dapat ditambahkan beberapa point lainnya seperti yang diusulkan oleh kedua narasumber. 5. Diusulkan agar dapat menambahkan pasal terkait dengan pengunduran diri pimpinan KPK dan juga mengenai larangan pengunduran diri untuk menjabat pada jabatan kenegaraan yang lainnya. 157 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 6. Untuk memberikan rasa keadilan, kiranya KPK dapat diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 bagi mereka yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka namun kasusnya tidak selesai. 7. Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa lembaga pembernatasan korupsi di beberapa negara dpaat diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan tetap memerlukan ijin dari pengadilan. Untuk itu, kiranya penyadapan yang dilakukan oleh KPK juga tetap melalui ijin dari peradilan. 8. Diusulkan agar Hukum Acara KPK dapat dimasukkan dalam KUHAP yang akan disusun. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber (Prof. Dr. Andi Hamzah dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita) akan menjadi bahan pertimbangan Panja Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. 5. Rapat Panja Badan Legislasi (vide Lampiran VI Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 9 Februari 2016 (20.40 – 00.00) Membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26 orang hadir dan 1 orang izin Kesimpulan Rapat: 1. Diusulkan agar pembahasan mengenai Dewan Pengawas dilakukan lebih mendalam 2. Terkait dengan ijin penyadapan yang diatur dalam RUU ini, kiranya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam mengingat terdapat 2 (dua) masukan yang berbeda dari pakar 3. Usulan adanya Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK, perlu dipertimbangkan kembali mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas oleh Presiden dapat menjadikan dewan pengawas tersebut tidak mandiri dan dapat dipengaruhi oleh eksekutif 4. Diusulkan agar pemilihan dan penetapan calon Dewan Pengawas dilakukan melalui Panitia Seleksi serta melalui fit and proper test di DPR seperti halnya Komisioner KPK 5. Penambahan norma terkait dengan tata cara penggantian Dewan Pengawas 6. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan bagian dari hak asasi dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu pengaturan mengenai SP3 di dalam draft RUU sangat diperlukan. SP3 merupakan diskresi dari sistem hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka suatu kasus yang telah mendapatkan SP3 dapat diajukan kembali ketika telah ditemukan bukti-bukti baru, selain itu diusulkan agar pengatusan mengenai SP3 dalam draft RUU dapat dibatasi/terbatas dengan adanya syarat-syarat tertentu 7. UU Nomor 30 Tahun 2002 belum mengatur mengenai larangan pengunduran diri bagi Komisioner KPK untuk menduduki jabatan publik lainnya, untuk itu diharapkan RUU ini dapat memasukkan pengaturan tersebut. 6. Rapat Panja Badan Legislasi (vide Lampiran VII Keterangan Tambahan DPR RI) Wakil Pengusul RUU 10 Februari 2016 (14.10 – 15.50) Melanjutkan pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26 orang hadir dan 2 orang izin Kesimpulan Rapat : 1. Disetujui draft RUU Perubahan, yaitu : a. Penambahan tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam pasal 37B huruf b dan huruf c 158 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN b. Substansi Pasal 37F draft RUU mengenai “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D dan Pasal 37E diatur dengan Peraturan Presiden” dimasukan menjadi substansi dalam pasal 37D c. Penambahan satu pasal terkait dengan penyitaan d. Ketentuan Pasal 40 mengenai kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) disetujui sebagaimana draft RUU e. Menghapuskan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri f. Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Pansel sebagaimana Komisioner KPK 2. Mengusulkan agar pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden melalui pembentukan Panitia Seleksi yang diatur dengan Peraturan Presiden 3. Diharapkan latar belakang usulan perubahan atas UU tentang KPK adalah untuk memperkuat lembaga KPK tersebut 4. Terhadap beberapa masukan/pandangan dari Anggota yang bersifat substansi akan dibahas lebih mendalam pada tahap Pembicaraan Tingkat I. 7. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran VIII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul RUU 10 Februari 2016 (15.55 – 17.30) Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 38 orang hadir dan 8 orang izin Kesimpulan Rapat: Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 4 DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. 8. Rapat Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XII Keterangan Tambahan DPR RI) Pengusul 3 September 2019 (19.30 – 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 32 orang hadir RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 9. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIII Keterangan Tambahan DPR RI) 5 September 2019 (10.00 – 11.19) Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin Kesimpulan Rapat: Rapat Paripurna memutuskan seluruh fraksi menyetujui agar RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disetujui menjadi usul DPR RI dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 159 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN 10. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XIV Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • Kemend agri • KemenP AN RB 12 September 2019 (19.30 – 21.30) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 27 orang Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham a. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden, namun agar terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas tetap melalui melalui Panitia Seleksi. b. Perlu adanya rentan waktu yang cukup selama 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik dalam wadah Aparatur Sipil Negara dan tetap memperhatikan standar kompetensi yaitu harus mengikuti dan lulus Pendidikan penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Perlu adanya perubahan substansi yang berhubungan dengan koordinasi penuntutan, penyebutan istilah atau terminologi Lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji, Anggota Dewan Pengawas dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 2. Kemendagri Kemendagri tidak memberikan masukan ataupun tanggapan terkait dengan RUU KPK 3. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan materi muatan di dalam RUU KPK 11. Rapat Panita Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XV Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • KemenP AN RB • Sekretari at Negara 13 September 2019 (17.00 – 20.35) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 12. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVI Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • KemenP AN RB 16 September 2019 (19.30 – 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin RAPAT BERSIFAT TERTUTUP 13. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (vide Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI) • Kemenk umham • KemenP AN RB 16 September 2019 (21.00 – 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin 160 NO JENIS RAPAT DENGAN TANGGAL DAN JAM AGENDA KEHADIRAN Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pemerintah menyetujui dan menyambut baik serta berterima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya atas diselesaikanya RUU KPK 2. Hasil rapat kerja Badan Legislasi menyetujui dan menandatangani draft RUU KPK 14. Rapat Paripurna DPR RI (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI) 17 September 2019 (10.00 – 13.54) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK 289 orang Kesimpulan Rapat: 1. Kemenkumham Pokok materi yang diatur didalam RUU KPK antara lain kelembagaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyadapan, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Hasil rapat paripurna DPR RI menerima masukan dan catatan terakhir Pemerintah terkait materi muatan RUU KPK. D. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. terhadap: 1. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas yang dianggap masuk ke dalam ranah pro justicia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan suatu open legal policy untuk mendudukkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari lembaga KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK; b. Bahwa keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. c. DPR RI kembali menegaskan bahwa tidak ada giat pro justicia yang diambil oleh Dewan Pengawas. Pada prinsipnya seluruh 161 penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang hendak dilakukan oleh Pimpinan KPK disetujui dalam waktu 1x24 jam. Bahkan jika permohonan izin tersebut tidak dikabulkan, Dewan Pengawas wajib memberikan alasannya. Dewan Pengawas dibentuk untuk mendukung kerja-kerja Pimpinan KPK dalam hal akuntabilitas d. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK pada tanggal 27 Januari 2020 (vide Lampiran XXII Keterangan Tambahan DPR RI), Pimpinan KPK menyatakan sebagai berikut: Kedeputian Penindakan KPK telah melaksanakan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dalam proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Sampai saat ini tidak terdapat kendala dalam pengajuan permohonan izin tersebut. Beberapa proses telah dilakukan bersama dengan Dewan Pengawas antara lain: 1. Pembentukan Tim Penyusunan SOP SADAP-GELEDAH-SITA 2. Paparan draft SOP kepada Dewan Pengawas 3. Rapat Koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas terkait proses periizinan 4. Pertemuan teknis Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan (7 Januari 2020) 5. Sosialisasi Mekanisme Pemberian Ijin Sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi, KPK dan Dewan Pengawas telah membahas Standar Operating Procedur (SOP) dan segera disahkan dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom). Berdasarkan Pasal 47 UU nomor 19 tahun 2019, hingga tanggal 24 Januari 2020 telah dilakukan kegiatan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK dengan koordinasi bersama Dewan Pengawas sebagaimana ditunjukkan gambar berikut: 162 2. Terhadap kewenangan penyidik KPK untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dimana salah satu unsurnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola harta kekayaannya.” Berdasarkan UU TPPU tersebut, salah satu harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai hasil pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. b. Bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah. Meskipun demikian, kedua undang- undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. c. Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti 163 permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. d. Bahwa penyidik KPK dalam melaksanakan penyidikan perkara TPPU, harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU sebagai berikut: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Yenti Garnasih (2016:92-95) memaknai ketentuan Pasal 75 UU TPPU bahwa satu dakwaan harus disusun secara kumulatif untuk dua kejahatan yang terjadi concorsus realis (meerdadse samenloop), dengan susunan dakwaan ke satu adalah kejahatan asal (in casu tindak pidana korupsi) dan dakwaan kedua adalah tindak pidana pencucian uang. Kronologis tersebut jelas menunjukkan bahwa baru ada TPPU jika telah ada kejahatan asal, karena inti dari TPPU adalah menikmati dan menggunakan hasil kejahatan asal. e. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU selama tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan penyidikan terhadap TPPU tersebut, melalui mekanisme penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan TPPU dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PPATK. f. Bahwa terkait dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU, maka berdasarkan ketentuan UU TPPU Bagian Ketiga mengenai Penuntutan di Pasal 76, mengatur bahwa penuntutan terhadap TPPU dilakukan oleh penuntut umum. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan dilaksanakan 164 oleh Kejaksaan. Bahwa tidak terdapat satu pun norma dalam UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum pada KPK untuk melakukan penuntutan TPPU. g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU KPK, Penuntut Umum pada KPK hanya melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, bukan penuntutan TPPU. Keterangan DPR RI tersebut selaras dengan pendapat Hakim Anggota Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menyatakan sebagai berikut: “… Dalam kasus ini, wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dipermasalahkan bahkan di kalangan Majelis Hakim sendiri (Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang mengenai kewenangan menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang), sebab kenyataannya terdapat norma yang samar, tidak ada pengaturan dan tidak ada pemberian wewenang baik dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan tidak adanya norma hukum, maka wajar bagi siapapun untuk menolak institusi yang tidak wenang tersebut, melakukan penuntutan…” (vide Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 hal. 166-167) 3. Terhadap kedudukan Dewan Pengawas mengenai perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa pasal 21 ayat (1) UU KPK Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. b. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu hal yang berjenjang atau menunjukkan hierarki dalam struktur kelembagaan KPK. Jika 165 pembentuk undang-undang menghendaki penormaan dalam pasal a quo sebagai sesuatu yang berjenjang, maka akan dinyatakan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki. c. Contoh penormaan secara eksplisit di dalam undang-undang mengenai suatu hal yang berjenjang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara hierarki/berjenjang, yang berada pada urutan atas adalah lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya yang berlaku secara bertingkat ke bawah. d. Bahwa jika tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu hierarki, maka hal yang diatur setelah frasa “terdiri atas” bukanlah sesuatu yang berjenjang. Contoh penormaan frasa “terdiri atas” yang tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang berjenjang juga terdapat dalam beberapa norma yang diatur UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 166 Bahwa arti dari rumusan tersebut adalah karena tidak disebutkan secara eksplisit bahwa itu adalah hierarki maka yang berada pada urutan atas tidak berarti lebih tinggi kedudukannya dibanding urutan selanjutnya. e. Bahwa berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan tersebut maka dapat disimpulkan jika ada norma yang memuat frasa “terdiri atas” tidak berarti hal-hal yang diatur di dalamnya menunjukkan suatu hal yang berjenjang kecuali jika memang dinyatakan secara eksplisit dan tegas di dalam norma tersebut oleh pembentuk undang-undang. f. Bahwa frasa “terdiri atas” dalam ketentuan a quo mengandung makna tidak saling membawahi, namun menyatakan bahwa di dalam KPK terdapat tiga elemen, yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. g. Bahwa berdasarkan struktur kelembagaan KPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jelas terlihat bahwa tidak terdapat garis komando antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, sebagaimana berikut ini: 167 E. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. mengenai: • koordinasi antara alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan rancangan undang-undang; • aspek formalitas pembentukan undang-undang; • kontinuitas pembentukan undang-undang; • kehadiran dan catatan fraksi dalam Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua; dan • keterlibatan KPK dalam proses pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa DPR RI memiliki alat kelengkapan, di antaranya adalah Komisi I s.d. Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3) huruf a Tatib DPR RI, Pembahasan Tingkat I rancangan undang-undang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Meskipun pada tahun 2019 DPR RI menetapkan 55 RUU dalam Prolegnas Prioritas dan 6 RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka, pembahasan rancangan undang- undang dilakukan secara simultan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus berdasarkan penugasan oleh Badan Musyawarah setelah mempertimbangkan (vide Pasal 132 Tatib DPR RI): a. Pengusul rancangan undang-undang; b. Penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang; c. Keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan d. Jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi. 2. Bahwa dalam seluruh rangkaian pembentukan RUU KPK Perubahan Kedua, terdapat koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara Komisi III dan Badan Legislasi karena sebagian anggota dari Badan 168 Legislasi juga merupakan anggota Komisi III. Oleh karena itu, tidak terdapat hambatan dalam pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua oleh Badan Legislasi meskipun pada saat yang bersamaan Komisi III melakukan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK. 3. Bahwa formalitas pembentukan undang-undang tidak ditentukan oleh lama atau singkatnya waktu dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Selama suatu undang-undang telah melalui seluruh tahap pembentukan undang-undang yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka undang-undang tersebut telah memenuhi aspek formalitas pembentukan undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah melalui seluruh rangkaian tahapan pembentukan undang-undang tersebut, sebagaimana Tabel 4 berikut: Tabel 4 Tahapan dan Fakta Hukum Proses pembentukan UU KPK Perubahan Kedua Tahapan Fakta Hukum Perencanaan Telah tercantum dalam Prolegnas Tahun 2011-2015, Prolegnas Prioritas Tahun 2011, Prolegnas Prioritas Tahun 2012, Prolegnas Tahun 2015-2019, Prolegnas Prioritas Tahun 2016, dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). Penyusunan Telah terdapat beberapa naskah akademik akademik dan rancangan undang-undang (vide Lampiran VIII, Lampiran XII, dan Lampiran XVII Keterangan Tambahan DPR RI). Pembahasan Telah dilakukan pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah mulai tahun 2015 dan yang terakhir dilakukan pada tahun 2019 (vide Lampiran II-VIII dan Lampiran XII- XVII Keterangan Tambahan DPR RI). Pengesahan Telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Pengundangan Telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019. 169 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa RUU KPK Perubahan Kedua bukanlah RUU yang dibahas dengan tergesa-gesa dan secara tiba-tiba, karena proses usulan revisi UU KPK dan pembahasan RUU-nya telah sejak lama dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 4. Sebagai perbandingan, proses pembahasan RUU KUHP pada tahun 2019, sebelumnya telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 dan dilakukan pembahasan dalam 5 (lima) kali rapat dimulai dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 18 September, namun tahap perencanaan dan penyusunan telah dimulai jauh bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan inisiasi perubahan atau rekodifikasi KUHP telah digagas sejak tahun 1963, tepatnya saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang (vide Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, http://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan- problematika-pembahasan-rkuhp/). RUU KUHP tersebut telah bertahun-tahun didiskusikan di kalangan akademisi dan masyarakat secara luas. Saat ini RUU KUHP telah masuk ke dalam Prolegnas Priortas Tahun 2020 dan pembahasannya akan dilanjutkan kembali. 5. Bahwa terkait dengan kehadiran Anggota dalam Rapat Pembahasan Tingkat I, DPR RI melampirkan Laporan Singkat atau Risalah Rapat dalam Lampiran II – VIII dan Lampiran XII - XVII Keterangan Tambahan DPR RI. 6. Bahwa pada Rapat Pembahasan Tingkat II RUU KPK Perubahan Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 telah dihadiri oleh seluruh fraksi dengan jumlah Anggota hadir 289 orang termasuk yang izin sebagaimana disampaikan Pimpinan Rapat Paripurna dalam Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI) dan jumlah Anggota hadir pada saat penutupan Rapat Paripurna a quo berjumlah 401 orang termasuk yang izin (vide Lampiran XX Keterangan Tambahan DPR RI). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tatib DPR RI yang menyatakan bahwa 170 pada intinya rapat dapat dibuka jika telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. 7. Bahwa pengambilan keputusan pada Rapat Pembahasan Tingkat I pada tanggal 16 September 2019 pada jam 21.30 dihadiri oleh seluruh fraksi, begitu pula dalam Rapat Pembahasan Tingkat II pada tanggal 17 September 2019 juga dihadiri oleh seluruh fraksi. 8. Bahwa seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2019 telah menyetujui dan mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua untuk menjadi UU KPK Perubahan Kedua meskipun terdapat catatan dari 4 (empat) fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Demokrat (vide Lampiran XIX Keterangan Tambahan DPR RI). Bahwa catatan yang diberikan oleh keempat fraksi tersebut pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang-undang, karena catatan-catatan dari fraksi tersebut pada pokoknya hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, sebagaimana Tabel 5 berikut: Tabel 5 Catatan Fraksi Dalam Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 September 2019 FRAKSI INTI CATATAN F-Partai Gerindra Dewan Pengawas tidak ditunjuk langsung oleh Presiden melainkan dipilih melalui lembaga independen. F-PPP 1. Selain merevisi UU KPK, sebaiknya juga merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Mengusulkan RUU tentang perampasan aset. F-PKS 1. Pembentukan Dewan Pengawas sebagai bagian dari KPK menyebabkan Dewan Pengawas menjadi organ yang tidak dapat bekerja lebih independen dan kredibel. 2. Pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak menjadi kewenangan mutlak Presiden. 171 FRAKSI INTI CATATAN 3. KPK tidak harus meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, namun cukup melalui pemberitahuan. F-Partai Demokrat Jika Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden maka akan terjadi abuse of power 9. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berusaha mengundang dan melibatkan KPK dalam rapat-rapat DPR RI namun Pimpinan KPK tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: a. Rapat Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 4 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari KPK terkait dengan RUU KPK Perubahan Kedua. Rapat tersebut dibatalkan/tidak dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh Pimpinan KPK dan hanya diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya (vide Lampiran IV Keterangan Tambahan DPR RI). b. Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK pada tanggal 19 Juni 2019 dengan agenda klarifikasi surat pernyataan Sdr. Miryam S. Haryani dan meminta KPK untuk menghadirkan Tersangka Sdr. Miryam S. Haryani. Berdasarkan surat Nomor B- 3615/01-55/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, Pimpinan KPK menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut (vide Lampiran XXIII Keterangan Tambahan DPR RI). c. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan agenda permintaan keterangan atas pemberitaan pertemuan Direktur Penyidik KPK dengan Anggota DPR RI. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh Direktur Penyidikan KPK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 32 dan hal. 62). d. Rapat Dengar Pendapat Pansus Angket KPK dengan Pimpinan KPK pada tanggal 20 September 2017 dengan agenda membahas pembicaraan awal terkait pelaksanaan tugas penyelidikan Pansus Angket KPK terhadap fungsi kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran, dan kewenangan KPK. Namun berdasarkan surat tertulis 172 Nomor B/6086/01-55/09/2017 tanggal 20 September 2017, Pimpinan KPK belum dapat memenuhi panggilan Pansus dengan alasan masih menjadi pihak terkait dalam sidang Judicial Review di MK (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hal. 34). e. Rapat Pansus Angket KPK dengan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) dengan agenda permintaan keterangan. Namun berdasarkan surat tertulis Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017, Pimpinan KPK menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Adapun alasan yang diberikan ialah pada pokoknya KPK menunggu proses hukum yang sedang berjalan di MK terkait permohonan uji materiil UU MD3 (vide Lampiran XXIV Keterangan DPR RI). F. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. mengenai rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPR RI, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari Pansus Hak Angket DPR RI melalui berbagai rapat dengar pendapat umum, rapat konsultasi, pertemuan, dan kunjungan kerja, ditemukan penyimpang- penyimpangan yang dilakukan oleh KPK, antara lain sebagai berikut yang selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI: a. Ketika Taufiqurrahman Ruki menjabat Plt KPK, dari hasil pengecekan ada 36 tersangka yang bukti permulaannya tidak cukup (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 49). b. Pencantuman nama seseorang dalam Surat Dakwaan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 52). c. Pimpinan LPSK menyatakan tidak ada koordinasi secara rutin dengan KPK dan pada tahun 2016 rujukan permintaan 173 perlindungan dari KPK hanya 1 kasus korupsi di Jawa Timur (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 58-59). d. Terdapat penolakan dari KPK terhadap pengacara yang ingin mendampingi saksi, contohnya kasus Miryam dan OC Kaligis (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI hal. 70). 2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Pansus Angket DPR RI menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Aspek Kelembagaan 1) KPK bukan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 namun merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary organs atau state auxiliary institutions) yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal; 2) Terdapat ketidaksetaraan dalam struktur organisasi KPK karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Kemudian penempatan pengawasan internal di bahwa Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat, seharusnya pengawasan internal hanya bertugas untuk membantu pimpinan terkait urusan internal; 3) Dalam organisasi KPK belum ada lembaga pengawas eksternal yang secara rutin dan periodik dapat mengawasi KPK mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Hal ini berarti bahwa KPK sebagai lembaga dengan kewenangan yang sangat besar dan komprehensif belum dilengkapi dengan lembaga pengawas sebagai wakil dari publik. Hal ini mengingat KPK bertanggung jawab kepada publik sehingga sudah seharusnya publik mempunyai wakil mengawasi KPK secara 174 rutin agar tujuan KPK dapat tercapai secara efektif dan efisien. b. Aspek Kewenangan a) KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja (networking) yang kuat dan belum memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterparter yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini perlakuan sebagai counterparter terhadap Kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan, karena KPK cenderung berjalan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b) KPK lebih cenderung menangani sendiri atau mengambil alih, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan; c) Tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi dengan dan supervisi terhadao instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang terpadu. KPK juga tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban; d) Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP, memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memperhatikan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban serta peraturan mengenai penanganan barang-barang sitaan dan barang rampasan; e) Dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK masih mengedepankan praktik penindakan daripada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 175 c. Aspek Tata Kelola Anggaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2006-2016, KPK masih belum sesuai dalam menindaklanjuti 47 rekomendasi, 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan BPK. d. Aspek Tata Kelola SDM KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan, serta ditemukan ketidaksinkronan pengaturan mengenai SDM KPK dengan peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan. 3. Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, Panitia Angket DPR RI memberikan rekomendasi berbagai agenda penguatan KPK pada aspek-aspek berikut ini (vide Lampiran X Keterangan Tambahan DPR RI, hlm. 156): a. Dalam aspek kelembagaan, rekomendasi diberikan untuk penyempurnaan struktur organisasi KPK, peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, dan pembentukan lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal dan eksternal KPK. b. Dalam aspek kewenangan, rekomendasi diberikan untuk menjalankan tugas koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaaan, menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi 176 c. Dalam aspek anggaran, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi BPK, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan d. Dalam aspek tata kelola SDM, rekomendasi diberikan untuk memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM atau kepegawaian, dan meningkatkan transparansi dan ukuran dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK. 4. Bahwa hasil penyelidikan dan laporan Pansus Hak Angket DPR RI tersebut memperlihatkan terdapat permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK sehingga menciptakan suatu urgensi nasional untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Perubahan yang diatur dalam UU KPK Perubahan Kedua merupakan penguatan terhadap kelembagaan KPK sehingga dapat optimal dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenanganya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. G. Terkait dengan Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai keterkaitan RUU KPK Perubahan Kedua dengan TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR XI/1998), DPR RI menyampaikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan sejarah bahwa upaya pemberantasan korupsi telah beberapa kali diatur antara lain dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2. Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam rangka negara mewujudkan tegaknya supremasi hukum diperlukan adanya 177 landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya ditingkatkan lebih serius lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (TAP MPR XI/1998). Bahwa TAP MPR XI/1998 merupakan perwujudan keseriusan negara pada saat itu sebagai langkah negara menindaklanjuti upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. 3. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penting yang terdapat dalam TAP MPR XI/1998 diatur menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Tipikor yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 5. Berdasarkan hal tersebut maka UU KPK yang membentuk lembaga KPK tidak berdasarkan pada TAP MPR XI/1998. Pembentukan KPK merupakan amanat langsung dari UU Tipikor sehingga KPK tidak memiliki kewenangan atributif dari TAP MPR XI/1998. Sedangkan TAP MPR XI/1998 mengamanatkan terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 178 6. Meskipun demikian, UU KPK memiliki jiwa dan tujuan yang sama dengan TAP MPR XI/1998, yakni sebagai upaya negara menciptakan landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi. Pembentukan UU KPK Perubahan Kedua merupakan suatu kebutuhan hukum bagi setiap perkembangan bangsa dan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, perubahan suatu undang-undang yang dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan hukum tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 7. Bahwa UU KPK Perubahan Kedua adalah undang-undang perubahan dari UU KPK sebagai satu kesatuan undang-undang yang tidak terpisahkan, oleh karenanya semangat UU KPK Perubahan Kedua tetap berlandaskan TAP MPR XI/1998 sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU KPK sebagai berikut: “Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang- undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” IV. LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI Bahwa terhadap Perkara 70/PUU-XVII/2019, DPR RI menyampaikan Lampiran I – Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan terhadap pengujian UU KPK Perubahan Kedua dalam Perkara 59/PUU- XVII/2019. 1. Lampiran I tentang Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2015-2016; 179 2. Lampiran II tentang Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 November 2015 (16.10-16.40) Laporan Singkat; 3. Lampiran III Rapat Badan Legislasi DPR RI 1 Februari 2016 (10.55-14.45) Laporan Singkat; 4. Lampiran IV Rapat Badan Legislasi 4 Februari 2016 (13.37-14.00) Laporan Singkat; 5. Lampiran V Rapat Dengar Pendapat Umum 9 Februari 2016 (13.30-16.20) Laporan Singkat dan Risalah; 6. Lampiran VI Rapat Panja Badan Legislasi 9 Februari 2016 (20.40-00.00) Laporan Singkat; 7. Lampiran VII Rapat Panja Badan Legislasi 10 Februari 2016 (14.10-15.50) Laporan Singkat; 8. Lampiran VIII Rapat Badan Legislasi DPR RI 10 Februari 2016 (15.55- 17.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang; 9. Lampiran IX Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Tahun 2017 Badan Keahlian DPR RI; 10. Lampiran X Laporan Panitia Angket DPR RI Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; 11. Lampiran XI Kronologis Pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua Tahun 2019; 12. Lampiran XII Rapat Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 3 September 2019 (19.30-22.30) Laporan Singkat, Naskah Akademik, dan Rancangan Undang-Undang; 13. Lampiran XIII Rapat Paripurna DPR RI 5 September 2019 (10.00-11.19) Risalah; 14. Lampiran XIV Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 12 September 2019 (19.30-21.30) Laporan Singkat dan Risalah; 15. Lampiran XV Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 13 September 2019 (17.00-20.35) Laporan Singkat dan Risalah; 16. Lampiran XVI Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI (Tertutup) 16 September 2019 (19.30-20.45) Laporan Singkat dan Risalah; 180 17. Lampiran XVII Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI 16 September 2019 (21.00-22.35) Laporan Singkat, Risalah, dan Rancangan Undang-Undang; 18. Lampiran XVIII Pandangan Mini Fraksi-Fraksi; 19. Lampiran XIX Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019 (10.00-13.54) Risalah; 20. Lampiran XX Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019; 21. Lampiran XXI Video Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019; 22. Lampiran XXII Materi RDP Komisi III DPR RI – KPK tanggal 27 Januari 2020; 23. Lampiran XXIII Surat KPK Nomor B-3615/01-55/06/2017 terkait permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan Tersangka Miryam S. Haryani dalam RDPU Pansus Angket KPK yang tidak dapat dipenuhi oleh KPK; 24. Lampiran XXIV Surat KPK Nomor B/7482/HK.06/01-55/10/2017 terkait instruksi Pimpinan KPK kepada Sekjen KPK dan Plt. Koordinator Unit Kerja Labuksi untuk tidak menghadiri undangan Pansus Angket KPK. V. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) telah sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 181 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Presiden mengenai pengujian formil mengacu pada permohonan Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang keterangannya telah disampaikan pada persidangan tanggal 19 November 2019, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 November 2019, serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Januari 2020 dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menguji undang-undang a quo secara formil dan materiil terhadap ketentuan Pasal 1 182 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1). II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu: a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 183 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari perkara Nomor: 70/PUU-XVII/2019, permohonan para Pemohon dalam pengujian secara Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: Perkara Nomor: 70/PUU-XVII/2019 Fathul Wahid, ST.,MSc.,Ph.D dkk, sebagai Rektor, Dekan dan Kepala Pusat Studi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 5. Kerugian Para Pemohon Secara umum bahwa refisi UU KPK baik dari segi formil dan materil dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Secara spesifik (khusus) para pemohon tidak dapat menguraikan kerugian secara konstitusional yakni bahwa undang-undang yang diuji telah mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pengacara, Rektor, Dekan, Kepala Pusat Studi, Mahasiswa, konsultan hukum dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 7. Para pemohon tidak dapat mengurai seperti apa jenis pengurangan atau bagaimana hilangnya hak-hak konstitusionalnya apakah dengan berlakunya undang-undang a quo para pemohon tidak lagi dapat beracara, tidak lagi dapat melakukan konsultan hukum, tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Rektor, Dekan atau dosen, tidak lagi melakukan Pemberantasan Korupsi, atau tidak lagi berkuliah atau bagaimana jenis kerugiannya secara konstitusional. Sehingga Hak Konstitusional para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 8. Namun alasan-alasan para pemohon merupakan alasan yang tidak ada kaitanya dengan hak-hak secara konstitusional sebagai pengacara, konsultan hukum, Rektor, Dekan atau Mahasiswa sehingga alasan-alasan para pemohon bukan merupakan alasan konstitusional yang secara kerugian 184 tidak dapat sebagai alasan untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan uraian diatas, pemerintah berkeyakinan bahwa para Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan dalil-dalil kerugian secara konstitusional baik secara khusus dan adanya sebab akibat yang berkaitan dengan undang-undang yang diuji sehingga dianggap bukan merupakan dalil kerugian konstitusional. 10. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan (constitusional complaint) terhadap undang-undang a quo atau hanya suatu kekhawatiran saja, dengan tidak jelasnya dalil-dalil kerugian para pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga Pemerintah memandang para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap judicial review undang-undang a quo. Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. III. KETERANGAN DAN PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERKARA- PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Sebelum memberikan keterangan atas perkara-perkara pada pokok permohonan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: 1. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengacu terhadap Keterangan Pemerintah pada perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara-perkara tersebut diatas. 185 2. Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan keterangan Presiden terhadap Bab VA, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47 ayat (1). 3. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara di atas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum atas perubahan undang- undang a quo diantaranya: a. Bahwa tujuan perubahan (revisi) undang-undang a quo untuk memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan agar lebih profesional, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak konstitusional warga negara sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. Perbaikan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut meliputi: 1) Mengembangkan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan yang dapat menciptakan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan korupsi terhadap pelaksana negara serta masyarakat pada umumnya. 3) Mengembangkan sistem dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. 186 4) Mengembangkan sistem hubungan kerjasama secara berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, KPK serta intansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. b. Sedangkan landasan revisi dalam undang-undang a quo antara lain : 1) Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi”; dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara Para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut: Penjelasan Bab VA Dewan Pengawas 1. Bahwa para pemohon mendalilkan terhadap pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalil para pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: a. Pembentukan Dewan Pengawas selain berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 antara lain: 187 1) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa “negara pihak dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan” yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk satu badan atau beberapa badan anti korupsi, sesuai yang diperlukan. 2) Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, juga menyatakan “Negara pihak untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi bila dianggap perlu, mengawasi dan mengkoordinasi implementasi kebijakannya” yang dapat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat memberikan pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaanya lebih efektif. 3) Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA secara yuridis tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. 4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana Bab VA merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi, secara yuridis dibentuknya Dewan Pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003” merupakan norma yang telah sesuai dengan kaedah hukum anti korupsi sehingga tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Sedangkan secara konstitusional dapat dijelaskan bahwa perubahan UUD Tahun 1945 telah mereformasi sistem landasan negara dengan merubah, menghapus dan menambah struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara. c. Dalam perubahan UUD Tahun 1945 salah satu yang sangat fundamental adalah merubah struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan 188 sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. d. Dihilangkannya lembaga tertinggi negara adalah berdasarkan terjadinya reformasi yang diakibatkan adanya pemerintahan yang absolute yang secara nyata menyebabkan pemerintahan tidak dapat dikendalikan secara baik, yang dapat merugikan bangsa dan negara. e. Dengan diubahnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, maka secara yuridis lembaga-lembaga negara di Indonesia memiliki kesetaraan kedudukan. f. Sehingga secara konstitusional UUD Tahun 1945 tidak lagi memberlakukan sistem kekuasaan yang bersifat absolute, namun kekuasan yang bersifat paralel yakni kekuasan yang saling berhubungan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainya. g. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat pararel pada dasarnya memiliki sifat saling membutuhkan, saling sinergi dan dilaksanakan dengan pola checks and balance yang tetap dapat dikontrol atau dapat saling mengontrol sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan negara. h. Berdasarkan alasan tersebut diatas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab VA bertujuan selain merujuk pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 namun juga dilandaskan pada sistem pemerintahan dalam pola checks and balance, serta dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, dan menekankan kekuasan yang bersifat paralel yakni sistem yang saling berhubungan, saling bekerjasama dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara. Dengan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan dengan baik namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku. i. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas dalam Bab VA UU a quo tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan- badan atau organ-organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling 189 sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi, sehingga secara kewenangan KPK tidak lagi bersifat absolute namun telah disesuaikan dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan UUD Tahun 1945. j. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan pengawasan dan izin penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang membawahi KPK, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Hakikat pengawasan dalam memberikan izin tidak akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, justru akan mencegah KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. k. Sehingga eksistensi dibentuknya Dewan Pengawas yang kedudukannya disetarakan dengan KPK serta diberikannya kewenangan untuk memberikan pengawasan dan memberikan izin terhadap tugas-tugas KPK sebagaimana ketentuan dalam Bab VA telah memenuhi landasan- landasan pokok secara fundamental baik berdasarkan UUD Tahun 1945 juga merujuk dalam ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003 dalam rangka negara berupaya meningkatkan sistem pemberantasan korupsi secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. l. Keberadaan Dewan Pengawas tidak bertujuan mengurangi independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas berfungsi sebagai cek and balances KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana ungkapan di dalam teori yang dikemukakan Lord Acton yaitu: “Power tends corrupt and absolute power.” Yang artinya “Orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat dan apabila kekuasaan itu demikian banyak, makan kecenderungan akan jahat itu semakin menjadi-jadi.” Oleh karenanya KPK pun perlu mempunyai Dewan Pengawas, sebab 190 bagaimanapun kekuasaan absolut tanpa pengawasan tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. 2. Berdasarkan penjelasan atas Bab VA tersebut diatas, untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pasal-pasal revisi undang-undang a quo tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi dan UUD Tahun 1945, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diuji sebagai berikut: Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan konstitusional Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Berdasarkan sistem ketatanegaraan bahwa segala tindakan pemerintah tidak boleh tak terbatas namun harus dibatasi sesuai bidang tugasnya sebagai wujud pelaksanaan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan proporsionalitas dalam mencapai tujuan negara. Ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, berarti bahwa secara ketatanegaraan KPK tidak berdiri sendiri namun menjadi satu kesatuan sistem pemerintahan. Selain itu tujuan ditempatkannya KPK dalam sistem pemerintahan, adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikoordinasikan dan diarahkan tidak hanya dalam rangka penegakan hukum, namun juga dapat difungsikan sebagai alat negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan UUD Tahun 1945. 2. Bahwa dalam mewujudkan kemakmuran rakyat merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden, yang dalam pelaksanaannya banyak menemukan kendala yang salah satunya adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga secara konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah bertangung jawab atas kemakmuran rakyatnya maka segala upaya harus dilaksanakan demi kemakmuran rakyatnya termasuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. 191 3. Berdasarkan alasan tersebut maka secara fungsi ketatanegaraan KPK merupakan lembaga yang melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif” merupakan norma yang telah disesuaikan secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945, yang bersumber dari kewenangan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan agar pelaksanaanya dapat lebih efektif”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan masing-masing negara, sebagai negara pihak untuk membentuk dan menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum negaranya yakni dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Sedangkan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan KPK “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” merupakan norma yang merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (2) Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan “kemandirian” dan “badan atau badan-badan tersebut melaksanakan fungsi- fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya”. Sesuai ketentuan tersebut frase “kemandirian” dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” sebagai rujukan “independensi KPK” dan secara yuridis merupakan kewenangan masing-masing Negara pihak untuk memberikan dan menempatkannya sesuai sistem hukumnya. Berdasarkan rujukan tersebut maka norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU a quo, yang mengatur dengan tetap memberikan independensi KPK dan independensi 192 KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasan eksekutif merupakan norma yang telah disesuaikan dengan sistem hukum negara Republik Indonesia. Sehingga independensi KPK yang semula tidak sesuai dengan sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia yang dapat melahirkan kewenangan absolute dengan ditempatkannya independensi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menjadi tidak lagi bersifat absolute. 6. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Perubahan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 secara yuridis dengan menempatkan KPK dalam “rumpun kekuasan eksekutif” dan “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tidak bertentangan dengan kaedah hukum anti korupsi, namun sebagai kebijakan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan berdasarkan ketatanegaraan Pasal 4 ayat (1) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 dan merujuk terhadap beberapa kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak dalam ketentuan konvensi Konvensi UNCAC 2003. 7. Sebagai pertimbangan pemerintah juga dapat memberikan penegasan terhadap landasan hukum ketentuan Pasal 3 yang secara substansi mengandung nilai konstitusional dan mengandung prnsip-prinsip sistem hukum pemerintahan negara Republik Indonesia diantaranya: a) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa KPK tidak dibentuk melalui UUD Tahun 1945 yang secara konstitusional, dimana KPK bukan termasuk lembaga yang disetarakan dengan lembaga yang memiliki independensi yang diberikan melalui UUD Tahun 1945. Lembaga negara yang demikian merupakan lembaga penunjang pemerintahan sebagai fungsi pelaksanaan pemerintahan. b) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa secara kewenangan, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas dan wewenang polisi dan jaksa sebagai tugas penegakan hukum. Namun berdasarkan kebutuhan hukum diperlukan adanya penguatan untuk menunjang tugas polisi dan jaksa agar lebih efektif. Agar tindakan pemerintahan tersebut dapat tercapai maka perlu adanya lembaga yang 193 dapat membantu tugas polisi dan jaksa sebagai fungsi penunjang sehingga perlu adanya pembagian wewenang sebagian tugas polisi dan jaksa tersebut kepada KPK sebagai Lembaga penunjang pemerintah. c) Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa kewenangan KPK diberikan dalam bentuk artibusi yakni pemberian wewenang oleh pembentuk undang- undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan secara artibusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli yang berasal dari undang-undang sehingga penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangannya dengan tanggung jawab sendiri. Secara fungsi pemerintahan, kewenangan tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada KPK menurut undang-undang namun hanya sebagian kewenangan, sehingga polisi dan jaksa masih tetap memiliki kewenagan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilandaskan pada ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa “kewenangan penegakan hukum” merupakan sebagian kewenangan yang dimiliki polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami terhadap hubungan KPK dengan polisi dan jaksa yang masih memiliki hubungan kerja untuk saling membantu, saling koordinasi dan saling bekerja sama sebagaimana ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo. 8. Berlandaskan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 bersumber pada ketentuan UUD Tahun 1945 diantaranya: a) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan sumber tugas dan kewenangan KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindakan pemerintah “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 merupakan sumber Kewenangan KPK sebagai penegak hukum bahwa “Kepolisian Negara 194 Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. c) Terhadap dalil pemohon yang mendalilkan terhadap beberapa Putusan MK yang pada intinya putusan tersebut memberi penegasan tentang independensi KPK, pemerintah memberikan keterangannya bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan beberapa putusan MK tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1) Pemberian kewenangan secara atribusi mengandung makna bahwa “penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangan dilaksanakan dengan tangung jawab sendiri” hal inilah yang juga menjadi salah satu sumber independensi KPK. 2) Berdasarkan pemberian kewenagan secara atribusi dalam perubahan Pasal 3 menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan tetap memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri atau secara independen sesuai fungsi dan tugasnya. 9. Sehingga secara subtansi Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 mengandung norma yang tetap “menjamin independen KPK dan tidak bermaksud melemahkan KPK“ dibawah kekuasaan eksekutif, tetapi justru independen KPK dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD Tahun 1945. 10. Berdasarkan argumentasi tersebut diatas pemerintah dapat menegaskan kembali bahwa independensi KPK yang diberikan secara absolut yang tidak mempunyai landasan hukum merupakan penempatan yang keliru dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Berdasarkan alasan tersebut revisi undang-undang a quo merupakan tindakan yang lebih tepat untuk mengatur dan menyesuaikan baik kedudukan, kewenangan serta tugas dan tangung jawab KPK secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) serta Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Bab III UUD Tahun 1945 dan merujuk pada konvensi UNCAC. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang 195 KPK bertentangan dengan Pasal 24 UUD Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Penjelasan Pasal 12B 1. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 2. Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang (ilegal) dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi (legal) jika penyadapan tersebut digunakan sebagai kepentingan umum yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang secara hukum maka diperlukan suatu izin, sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang menyatakan “izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”. 3. Berdasarkan dalil diatas maka kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi, yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk menyempurnakan subtansi tentang kewenangan penyadapan, untuk diatur sesuai dengan kaidah hukum yakni dengan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Sehingga dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian izin, penyadapan secara hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap fungsi penyadapan, yakni untuk menempatkan pada fungsi sesuai kaidah hukum 196 sebagai kepentingan penegakan hukum. Secara yuridis bahwa izin adalah melegalkan perbuatan yang secara umum dilarang menjadi tidak dilarang maka penyadapan yang dalam rangka untuk kepentingan umum dapat memperoleh kekuatan hukum jika pengunaanya dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan. Sehingga pemberian izin penyadapan secara teknis merupakan salah satu syarat untuk mensahkan penyadapan sehingga hasil penyadapan dapat digunakan sebagai kepentingan hukum. Sedangkan penyadapan yang tanpa prosedur atau tidak sesuai tata cara yang telah ditetapkan atau dengan tidak adanya izin merupakan penyadapan yang melanggar hukum dan secara yuridis tidak dapat dipakai untuk kepentingan hukum. 4. Sehingga kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan merupakan pemberian kewenangan secara atribusi yang sama kedudukannya dengan KPK berdasarkan undang-undang. Sehingga secara yuridis kedudukan Dewan Pengawas tidak membawahi KPK namun sebagai satu kesatuan sistem dalam pola checks and balance dengan tujuan untuk meningkatkan pola kerja KPK secara jujur, transparan serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemberantasan korupsi. 5. Bahwa pemberian izin penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka kepentingan hukum yakni dalam rangka memudahkan penegakan hukum KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis pelaksanaan penyadapan yang melalui pemberian izin adalah sebagai wujud pola checks and balance, sehingga setelah pelaksanaanya juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh KPK sebagai penerima izin. Sehingga Pasal 12C mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyadapan dalam rangka untuk mengatur yang lebih baik berdasarkan kaidah hukum serta dalam rangka menempatkan pada sistem pemerintahan bahwa segala tindakan pemerintah harus dapat dipertangungjawabkan sesuai bidang tugasnya. 6. Bahwa esensi pemberian izin bersifat vergunning yang memperbolehkan terhadap hal yang dilarang sedangkan penyadapan yang secara umum merupakan perbuatan yang dilarang maka secara subtansi pelaksanaanya 197 bersifat rahasia karena pemberian izin hanya semata untuk kepentingan hukum baik dalam kepentingan penindakan serta dalam kepentingan peradilan. Sehingga ketentuan Pasal 12D mengatur tentang sifat kerahasiaan penyadapan, larangan penyadapan atau penyalahgunaan izin penyadapan. 7. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalil pemohon yang menyatakan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan berdasarkan materi muatan pasal a quo justru memperhatikan kandungan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam rangka menghormati hak asasi manusia terutama memperhatikan dari aspek untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap kewenangan KPK itu sendiri sehingga dengan adanya izin penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan dapat diakui tindakanya secara hukum. Disisi lain pemberian izin penyadapan juga bertujuan agar setiap orang yang disadap dan diproses hukum dengan tuduhan korupsi tetap diberi perlindungan dan kepastian hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan sehingga secara konstitusional pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UNCAC yang menyatakan “Negara Pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk ‘mengevaluasi instrument-instrumen hukum dan upaya-upaya administrative’ yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi”, dapat dimaknai bahwa secara administratif pelaksana pemberantasan korupsi wajib dievaluasi oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan upaya negara memberantas korupsi. 2. Merujuk pada ketentuan diatas maka setelah diberlakukanya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka negara wajib melakukan adanya tindakan administratif dan menyesuaikan sesuai 198 instrumen hukumnya dengan mengevaluasi dan menempatkan pegawai KPK sesuai hukum administrasinya. 3. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 yang mendudukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga pegawai KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai langkah tindakan evaluasi secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan instrumen hukumnya. 4. Makna “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam UU ASN disebut sebagai Instansi Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ASN yang menyatakan “Instansi Pusat terdiri dari kementerian, pemerintah nonkementerian, kesekretariatan negara, dan kesekretariatan nonstruktural”. 5. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Instansi Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU ASN yang menyatakan bahwa “Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah”. Instansi Pusat diatur dalam Pasal 1 angka 16 “Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural”. Sedangkan Instansi Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 17 “Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”. 6. Sesuai ketentuan tersebut maka pegawai pemerintah hanya terdiri dari pegawai Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang instansi-nya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17. Dan secara administrasi pemerintahan pegawai pemerintah berdasarkan UU ASN hanya di isi oleh pegawai ASN. 7. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN dengan tegas menyebutkan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan diserahi tugas 199 dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Yang dipertegas dalam Pasal 6 bahwa, “Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK” serta ketentuan Pasal 8 yang menegaskan juga bahwa “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. 8. Sehingga berdasarkan sistem pemerintahan yang dilandaskan pada UU ASN ketentuan Pasal 1 angka 16, maka kedudukan pegawai KPK merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dalam sistem kepegawaian, Pegawai KPK hanya dapat diisi oleh PNS dan PPPK, yang secara administrasi pemerintahan pengangkatan, penugasan, penempatan maupun sistem pembayaran gaji Pegawai KPK dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. 9. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya setelah diundangkanya UU ASN pegawai KPK harus telah menyesuaikan terhadap ketentuan undang-undang tersebut baik dalam sistem kepegawaiannya, sistem manajemennya, serta hal-hal lain yang dirasa perlu untuk disesuaikan. 10. Berdasarkan alasan tersebut diatas ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, merupakan norma yang telah memberikan kepastian hukum bagi pegawai KPK sebagai pegawai ASN. Kepastian hukum pegawai KPK sebagai pegawai ASN dapat di pahami dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU ASN, yang pada intinya dapat dipahami sebagai berikut: a. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK; b. PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; c. PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang; d. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara; e. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; 200 f. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik; g. Pegawai ASN dapat diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian; h. Pegawai ASN dapat diserahi tugas negara lainnya oleh pejabat pembina kepegawaian; dan i. Pegawai ASN digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Dapat kami jelaskan pula bahwa Pasal 79 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan: “Gaji PNS yang bekerja bekerja pada pemrintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN)” memperhatikan ketentuan tersebut maka sepatutnya status pegawai KPK beralih menjadi pegawai ASN dikarenakan sumber anggaran untuk menggaji pegawai KPK bersumber dari APBN, hal ini juga berlaku untuk status pegawai di Lembaga non kementrian lainya. 12. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU a quo, akan mengganggu dan menghambat agenda pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dalam hal ini pemerintah menegaskan kembali diantaranya: a. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN dapat berfungsi sebaga pelaksana kebijakan publik atau sebagai pelayan publik. b. Bahwa pemberantasan korupsi merupakan kebijakan publik yang dapat dilaksanakan oleh pegawai ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 yang menyatakan, “Pegawai ASN dalam bertugas dapat melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 12. Dengan ditegaskanya pegawai KPK menjadi pegawai ASN pegawai KPK telah memperoleh landasan hukum untuk melaksanakan tugasnya baik dalam tingkat melaksanakan kebijakan publik maupun dalam tingkan pelayanan publik di bidang pemberantasan korupsi. 201 13. Sedangkan Pasal 11 huruf b, juga menegaskan bahwa “pegawai ASN dalam menjalankan tugas harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas” sehingga jika ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka tidak mungkin dapat mengganggu atau menghambat agenda pemberantasan korupsi namun justru dapat menciptakan profesionalitas pelayanan publik dalam bidang pemberantasan korupsi secara baik sistematis dan akuntabel. 14. Dengan ditegaskannya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) pegawai KPK telah diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pegawai KPK juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yakni wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 15. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan pegawai KPK sebagai pegawai ASN maka dengan sendirinya pegawai KPK berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperoleh hak-haknya sebagai pegawai. 16. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam menilai kebenaran penjelasan pemerintah atas Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), disampaikan bukti Rekapitulasi Kementerian atau Lembaga sebagai bukti Pemerintah I ( BP I) Penjelasan Pasal 37B ayat (1) huruf b 1. Bahwa keheradaan Dewan Pengawas tidak dimaksudkan untuk membawahi KPK namun sebagai perubahan sistem pemberantasan korupsi dengan pola checks and balance sehingga baik anggotanya maupun jabatannya disesuaikan dengan KPK yang dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus memberikan pengawasan dan izin terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, sedangkan KPK tugas dan tanggung iawabnya melakukan tindakan-tindakan dengan segala prosedur proses pemberantasan korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas dan KPK merupakan satu wadah badan pemberantasan korupsi yang setara, sinergi dan saling membutuhkan. 202 2. Bahwa atas dalil para pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan diluar batas sismetik dan terhadap proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law melalui pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut: a. Secara kewenangan Dewan Pengawas kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun setara dengan KPK sebagai badan atau organ pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, tidak saling membawahi namun saling sinergi dalam melakukan tugas dan tangung jawabnya sebagai sistem pemberantasan korupsi. b. Terhadap kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dalam pola checks and balance kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara namun saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling sinergi yang menjadi satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya. c. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law, dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus (lex specialis) maka jika berdasarkan dalil para pemohon pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa, karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara lex specialis namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum. 2) Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan para pemohon yang mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam konteks peraturan yang sifatnya umum baik dalam pelaksanaan pengawasan, maupun pemberian izin merupakan 203 pandangan yang dapat merubah eksistensi UU KPK sebagai undang- undang lex specialis dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu sendiri. 3) Dengan diaturnya UU KPK secara lex specialis maka ketentuan- ketentuan yang diatur dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum yang secara akademis menjadi ciri dari lex specialis. Sehingga secara umum terhadap kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip due process of law, namun dengan diaturnya secara lex specialis menjadi tidak bertentangan dengan prinsip due process of law. 4) Jika pengawasan dan pemberian izin dilaksanakan atau diberikan diluar organ pemberantasan korupsi maka tidak lagi dapat memenuhi kriteria badan yang independen karena secara implementasi pelaksanaan tugas-tugasnya akan bergantung pada instansi lain yang memiliki kewenangan untuk itu. 5) Sehingga secara yuridis atas dasar undang-undang KPK sebagai undang-undang lex specialis maka kewenangan Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik, maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penjelasan Pasal 40 1. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa. Pengaturannya diatur secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 2. Berdasarkan hal tersebut frase “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai” dan meskipun penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda, namun merupakan ketentuan norma undang-undang yang khusus, yang pada prakteknya secara teknis undang-undang tersebut memuat pengaturan yang sifatnya formil dan materil. 204 3. Secara norma, penghentian penyidikan dan penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Secara norma pidana, bahwa tindak pidana dapat diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatanya dapat dibuktikan. 4. Dengan dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru dapat melanggar hukum terutama melanggar hak asasi manusia, diantaranya: a. Sulit untuk menentukan unsur pidananya; b. Sulit untuk pembuktianya; c. Tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan; d. Tidak didapatkannya saksi yang meyakinkan; atau e. Alasan lain yang beralasan hukum. 5. Sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian hukum dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka jika ditemukan bukti-bukti baru dan menjadi terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat dicabut. 6. Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4) undang- undang a quo maka dengan bukti-bukti yang baru penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan kembali. 7. Sehingga ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya, namun jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan. Penjelasan Pasal 45A ayat (3) huruf a 1. Ketentuan Pasal 45A ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang juga telah disesuaikan dengan UU ASN yang pada pokoknya Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan jika yang bersangkutan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. 205 2. Sedangkan pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a, pegawai KPK yang saat ini tidak mempunyai kesempatan menjadi pegawai ASN telah terakomodir pada ketentuan Pasal 70A sebagai ketentuan Peralihan yang menyatakan “pengangkatan pembinaan dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut maka baik cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian dilaksanakan berdasarkan UU ASN. 4. Pengangkatan pegawai KPK dapat disesuaikan baik sebagai ketentuan sebagai PNS, atau dapat juga disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai pegawai PPPK. Begitu juga terhadap karir dan pemberhentiannya merujuk pada UU ASN yang secara teknis telah diatur dalam PP tentang Manejemen ASN. 5. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut diatas, dalil pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang keliru dan justru ketentuan pasal a quo dilandaskan pada ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28D. Penjelasan Pasal 47 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hanya intitusi pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang termasuk KUHAP dan akan dapat menghambat kerja KPK dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus, sehingga secara yuridis dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam pengaturannya bersifat core crime dan tidak menghapuskan undang- undang yang masih berlaku. b. Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pemberian izin dalam penyelidikan, penyidikan, pengeledahan dan penyitaan sebagai kewenangan Dewan Pengawas merupakan ciri tertentu sebagai undang-undang lex specialis yang dapat mengesampingkan hukum 206 yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip undang- undang KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara-cara yang luar biasa. c. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat core crime dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat umum baik berlakunya undang-undang KUHP, KUHAP ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 2. Bahwa pemberian izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas seolah-olah bertentangan dengan prinsip hukum pro justicia dan prinsip due precess of law merupakan dalil yang tidak tepat yang dapat di jelaskan sebagai berikut: a. Pengaturan undang-undang yang bersifat lex specialis secara yuridis dapat mengatur dengan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, sehingga izin tertulis yang secara umum merupakan kewenangan pengadilan, dengan adanya pengaturan lex specialis dapat diberikan selain pengadilan yang secara umum tidak dapat diberikan kewenangan. b. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas dan diberikannya kewenangan untuk memberikan izin penyelidikan, penyidikan pengeledahan dan penyitaan, disamping berdasarkan pengaturan secara lex specialis agar tata cara pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih cepat karena diatur secara internal sehingga mekanismenya lebih singkat. Sedangkan pengawasan selain sebagai sarana dalam rangka penerapan pola checks and balance, juga dalam rangka untuk tetap mempertahankan sifat independesi KPK dimana dalam pelaksanaannya tidak saling membawahi namun saling bekerjasama, saling koordinasi merupakan perubahan untuk menguatkan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional. 207 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN PRESIDEN TERKAIT PENGUJIAN FORMIL (PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019) 1. Penjelasan umum terhadap Undang-Undang yang diuji: a. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang- undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dengan UU 12/2011. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dengan UU 208 MD3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. b. Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU MD3, pembentukan UU diatur dalam Pasal 142 s.d. 163. Untuk proses selengkapnya berdasarkan ketentuan UU 12/2011, UU MD3 dan Tata Tertib DPR tersebut, sedangkan untuk proses pengajuan rancangan undang-undang berdasarkan pada UU 12/2011, yaitu: 1) RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden pasal 43 ayat (1) UU 12/2011. 2) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD Pasal 46 ayat (1). 3) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya Pasal 47 ayat (1). c. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait undang-undang yang diuji pemerintah memberikan penjelasan secara umum sebagai berikut: 1) Hasil revisi UU KPK, menjadi inisiatif DPR sebagaimana ketentuan mengingat Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Tahun 1945. 2) Adanya perbedaan dalam ketentuan dalam proses pembentukan undang-undang yang diinisiatif oleh DPR atau Presiden antara lain: a) Pengharmonisasian, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 209 b) Pengharmonisasian, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR. d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. e) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. f) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. 3) Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR Bersama Presiden yang meliputi antara lain: a) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. b) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. c) Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan d) Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. d. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa hasil revisi UU KPK secara ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan sebagaimana pemerintah sampaikan diatas yakni telah melalui proses pembentukan undang-undang sebagai usul revisi inisiatif DPR yang diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan. e. Berdasarkan ketentuan pembentukan undang-undang yang dilandaskan dengan beberapa peraturan yakni UU 12/2011, UU MD3 serta diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang- 210 undang, dan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan UU 12/2011 sangat penting untuk dipahami secara dalam yang meliputi: 1) Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa undang-undang dibentuk sebagai produk politik untuk mendapatkan keseimbangan kepentingan yang pada dasarnya pengesahan dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai wujud kontrol negara dalam membentuk kebijakan negara. 2) Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia menganut system pembagian kekuasaan yang secara implementasi tercermin diantaranya: a) Meskipun kekuasan membentuk undang-undang berada di legislatif (DPR) namun untuk mendapatkan pengesahan, Presiden ikut membahas dalam rangka mewujudkan persetujuan dan pengesahan. b) Kekuasaan DPR sebagai fungsi legislatif hanya membentuk undang-undang sebagai perwujudan bahwa DPR sebagai pembentuk kebijakan negara. c) Kekuasaan Presiden sebagai pelaksana undang-undang diberikan wewenang untuk membentuk peraturan pelaksana sebagai pembentuk kebijakan teknis. f. Timbulnya beberapa pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dengan undang-undang serta perturan pelaksana tentunya telah disesuaikan berdasarkan fungsi dan kewenangan baik yang dimiliki oleh DPR maupun Presiden. 2. Penjelasan pemerintah terhadap dalil uji formil dalam perkara a quo diantaranya: a. Sesuai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa revisi undang-undang a quo dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan Peraturan Tata-Tertib DPR RI, dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat, telah melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan melanggar beberapa 211 ketentuan baik UU 12/2011 dan UU MD3 sehingga dianggap cacat prosedur, pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: 1) Bahwa Penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Rancangan Undang-Undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. 3) Penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat bersifat pembentukan, penggantian dan perubahan. 4) Pelaksanaan dan tata cara tersebut dapat dilandaskan dengan UU 12/11, UU MD3 serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Presiden jika merupakan inisiatif Presiden dan Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. 5) Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang merupakan inisiatif dari DPR pada umumnya lebih cepat pelaksanaannya dibanding dengan yang menjadi inisiatif Presiden yang disebebkan dilandaskan atas teknis masing-masing. 6) Tata cara revisi undang-undang secara teknis memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan teknis pembentukan atau pengantian yang disebabkan bahwa revisi hanya dapat memuat pasal per pasal, ayat per ayat atau frase bahkan hanya perkata. 7) Bahwa pengujian undang-undang a quo merupakan revisi yang diinisiatif oleh DPR yang secara teknis diproses oleh alat kelengkapan DPR atau Badan Legislatif sebagai pelaksanaan teknis penyusunan rancangan undang-undang yang hanya merevisi beberapa pasal saja. 8) Berdasarkan ketentuan pembentukan undang-undang, pemerintah mulai terlibat dalam pembahasan tingkat I dan juga pada tingkat II untuk bersama-sama membahas rancangan tersebut baik berdasarkan DIM untuk mendapatkan persetujuan bersama, sedangkan proses perencanaan RUU revisi dilaksanakan oleh kelengkapan DPR. 9) Bahwa rancangan revisi undang-undang a quo secara prosedur telah dibahas bersama baik di pembahasan tingkat I maupun ditingkat II yang dapat dilihat berdasarkan pada: 212 a) Undangan rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor PPE.PP.01.04-1501 tertanggal 13 September 2019 (Bukti KP-1); b) Surat Presiden perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor R- 42/Pres/09/2019 tertanggal 11 September 2019 (Bukti KP-2); c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-3); d) Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-4); e) Pandangan dan Pendapat Presiden Atas Rancangan Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 12 September 2019 (Bukti KP-5); f) Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti KP-6); g) Pendapat Akhir Presiden atas Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 17 September 2019 (Bukti KP-7); 213 h) Proses perencanaa, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK sebagai bentuk wujud partisipasi masyarakat (Bukti KP-8) i) Kronologis Pembahasan Revisi RUU KPK pada Tingkat I dan Pembahasan Tingkat II dalam rapat kerja, Panja dan rapat Paripurna (Bukti KP-9) b. Terhadap dalil bahwa revisi undang-undang a quo dianggap cacat prosedur, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa landasan Indonesia dalam pembentukan undang-undang dengan UU 12/2011 secara filosofis dilandaskan dengan penerapan asas legalitas sebagai fungsi pelaksanaan negara hukum. 2) Kata asas berasal dari bahasa arab “asasun” sedangkan kata ”legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu lex yang berati undang- undang, atau dari kata jadian legalis yang berati sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang. 3) Prinsip asas legalitas tertuang dalam pasal 20 ayat (2) bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkan pengesahan. 4) Secara konstitusional dapat dinyatakan suatu undang-undang cacat prosedur jika tidak dilandaskan pada ketentuan pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 yakni tidak dibahas bersama antara DPR dengan Presiden. 5) Sedangkan cacat prosedur secara teknis dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan tata cara pembentukan undang-undang yang dapat digolongkan menjadi: a) Prosedur perencanaan; b) Prosedur pembahasan; c) Prosedur persetujuan; d) Prosedur pengesahan; dan e) Prosedur penetapan. 214 - Jika dianggap cacat prosedur perencanaannya maka secara teknis tidak dapat diteruskan pada tingkat pembehasan, dan dalam hal ini yang dapat menilai cacatnya prosedur dalam perencanaan suatu RUU adalah DPR sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang yang kemudian jika DPR berpendapat dan menilai adanya cacar prosedur dalam perencanaan RUU, maka DPR dapat menolak RUU tersebut untuk dibahas pada tingkat I. - Jika dianggap cacat prosedur dalam pembahasan dan persetujuan secara teknis tentu adanya pertentangan atau penolakan baik yang dilakukan dari pihak Presiden atau yang mewakili atau penolakan dari beberapa fraksi DPR dalam forum- forum rapat pembahasan sehingga hal yang menjadi objek pembahasan tidak dapat untuk diambil keputusan yang jika dipaksakan untuk diputuskan maka dapat dinyatakan sebagai cacat prosedur dalam pembahasan. - Jika dianggap cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan secara teknis tidak adanya kesepakatan antara anggota-anggota DPR dengan Presiden atau Pemerintah atau yang mewakili sebagai, dalam hal tidak adanya kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden maka pengesahan dan penetapan tidak dapat dilaksanakan dan jika dipaksakan akan menjadi cacat prosedur dalam pengesahan dan penetapan. c. Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tentang cacat prosedur undang- undang a quo merupakan dalil yang tidak kuat dan tidak berlandasan hukum sebagai pembatalan suatu undang-undang baik berdasarkan landasan asas legalitas maupun berdasarkan landasan hukum pembentukan undang-undang yang berlaku. d. Secara legalitas revisi undang-undang a quo telah terpenuhi sebagaimana pemerintah uraikan, sedangkan secara teknis pembentukan undang- undang juga telah diproses berdasarkan teknis pembentukan undang- undang yang berlaku. 215 e. Bahwa dalam landasan hukum baik UU 12/2011 maupun UU MD3 tidak secara tegas mengatur bagaimana dan seperti apa undang-undang yang dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang cacat prosedur. f. Sebagai pertimbangan Mahkamah, Pemerintah dapat menyampaikan kreteria undang-undang yang dianggap cacat prosedur di antaranya: - Secara konstitusional jika tidak dibahas dan disahkan bersama antara DPR dengan Presiden. - Secara teknis undang-undang dapat dikatakan cacat prosedur harus dilihat secara fungsi dan kewenangan yang jika hanya dianggap cacat secara prosedur dalam perencanaan RUU tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan undang-undang cacat prosedur dikarenakan: a. Proses perencanaan RUU antara RUU dari DPR dan RUU dari Presiden berbeda; b. Proses perencanaan RUU diserahkan dan menjadi kewenangan masing-masing; c. Teknis perencanaan RUU dilaksankan sesuai dengan karasteristik kewenangan yang dimiliki masing-masing pengusul RUU. - Secara teknis cacat prosedur undang-undang baik berdasarkan UU 12/2011 maupun UU MD3 tetap mengacu pada proses pembentukan yang telah ditetapkan baik pada pembahasan tingkat I maupun pembahasan pada tingkat II dengan alasan: a. Dalam pembahasan tingkat I merupakan pembahasan secara subtansi yang dapat menentukan politik hukum serta memberikan berbagai alasan serta argumentasi baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga jika tidak dihadiri oleh DPR dan Presiden dapat dinyatakan cacat prosedur suatu pembahasan RUU. b. Dalam pembahasan tingkat I merupakan pembahasan yang memerlukan persetujuan untuk mengesahkan suatu norma undang- undang dan jika tidak dihadiri oleh DPR dan Prsiden norma tersebut menjadi cacat prosedur. 216 c. Dalam pembahasan tingkat II merupakan rapat besar pengambil keputusan untuk bersama-sama antara DPR dan Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang dan jika tidak dihadiri oleh Presiden undang-undang tersebut menjadi cacat prosedur. g. Terhadap dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa Revisi RUU KPK tidak melalui Prolegnas dan tidak masuk dalam skala prioritas pemerintah memberikan penjelasan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah masuk dalam daftar Prolegnas sebagai berikut: 1) Telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada urutan prioritas ke- 36. 2) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2015 yang berada pada urutan prioritas ke- 6. 3) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2016 yang berada pada urutan prioritas ke- 37. 4) Telah masuk dalam Prioritas Tahun 2019 sebagai daftar kumulatif terbuka yang berada pada urutan prioritas ke- 6. h. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa dalam Revisi UU KPK tidak ada kejadian luar biasa, konflik atau bencana alam yang memastikan adanya urgensi nasional. Pemerintah dapat memberikan jawaban bahwa berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/2016-20017 Tanggal 30 Mei 2017, DPR telah membentuk Pansus Angket KPK yang menghasilkan beberapa temuan permasalahan dalam institusi KPK dan dilaporkan oleh Panitia Angket dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018. i. Bahwa Revisi UU KPK juga melanggar Pasal 96 UU No. 12/2011 yang menutup ruang publik untuk memberikan masukan, dalam hal ini pemerintah memberikan jawaban bahwa terhadap RUU Revisi UU KPK telah menjadi inisiatif DPR RI yang tentunya proses perencanaa, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR RI (Baleg DPR RI) Yang dapat pemerintah sampaikan sebagai barang bukti kronologis proses 217 perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Revisi UU KPK. j. Sedangkan pelaksanaan pembahasan RUU UU KPK juga secara sah telah dilaksanakan pembahasannya baik pembahasan pada Tingkat I maupun dalam pembahasan Tingkat II sebagai barang bukti diantaranya: 1) Rapat Paripurna DPR RI Revisi UU KPK sebagai usul DPR dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019; 2) Rapat kerja DPR dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga dihadiri Menpan RB dilaksanakan pada Tanggal 11 September 2019; 3) Rapat Panja dilaksanakan pada Tanggal 12, 13, 16 September 2019. 4) Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Revisi UU KPK menjadi undang-undang, dilaksanakan pada Tanggal 17 September 2019. k. Berdasarkan penjelasan pemerintah yang juga dilengkapi beberapa alat bukti, pemerintah tetap berpendirian bahwa proses pembentukan Revisi UU KPK telah dilaksanakan dengan proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat. l. Berdasarkan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan Revisi UU KPK cacat prosedur pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil cacat prosedur yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya sangat sumir dan tidak beralasan hukum dan memohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut dan menyatakan Revisi undang-undang a quo tetap sah dan tidak cacat prosedur. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN 1. Keterangan Tambahan Terhadap Pengujian Secara Formil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberikan keterangan tambahan Pemerintah atas pengujian secara formil, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang “menguji” undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Kata "menguji" 218 mengandung arti memeriksa atau menilai dengan batu uji, sehingga batu uji merupakan landasan pokok sebagai landasan kewenangan untuk pembenaran terhadap yang diuji. 2) Berdasarkan UUD Tahun 1945 kata “menguji” mengandung norma untuk menentukan benar atau tidaknya suatu ketentuan-ketentuan atau materi-materi dalam undang-undang untuk dinilai bertentangan atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945. 3) Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) MK “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” dengan kata “menguji” dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum acaranya, MK juga dapat menguji secara formil terhadap undang-undang yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil. 4) Berdasarkan hal tersebut terkait uji formil perkara undang-undang a quo secara konstitusional pengujian secara formil di Mahkamah Konstitusi tetap tidak boleh terlepas dari batu uji terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) bahwa MK “menguji” undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. 5) Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) maka landasan uji formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan secara legalitas berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) frasa “persetujuan bersama” merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frase “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. 219 7) Berdasarkan asas legalitas frasa “persetujuan bersama” merupakan norma yang dapat menciptakan sahnya suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang. 8) Sehingga secara konstitusional yang dilandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang dan menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan maka “persetujuan bersama” merupakan tindakan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undang-undang dalam mendapatkan legalitas. 9) Sesuai alasan tersebut dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) maka pengujian formil di MK merupakan pengujian formil secara konstitusional, sehingga pengujian formil undang-undang di MK harus diuji terhadap sah atau tidaknya suatu legalitas undang-undang yang diuji, dengan menilai sah atau tidaknya “persetujuan bersama” yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang. 10) Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas yakni telah adanya “persetujuan bersama” baik secara subtansi yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” dalam organ pembentuk undang-undang maka secara konstitusional undang- undang tersebut menjadi sah secara formil. 11) Sedangkan jika proses pembentukan undang-undang telah terjadi adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” baik dalam pembahasan Tingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum secara konstitusional dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional. 12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pelaksanaan pengujian undang-undang secara formil di Mahkamah Konstitusi berdasarkan 220 Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 yang menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaanya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk menguji secara legalitas dalam “persetujuan bersama” untuk dapat dinyatakan inskonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil. 13) Pengujian undang-undang secara formil berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-Vll/2009 tetap memberikan batasan-batasan secara konstitusional antara lain: a) adanya batasan tenggat waktu 45 hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara b) adanya syarat legal standing secara formil bahwa pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang- undang yang dimohonkan. 14) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang secara formil tetap berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagai kewenangannya dan tidak berdasarkan undang-undang yang bukan merupakan kewenangannya. b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams: “Berapa kali RUU KPK masuk Prolegnas dan bagaimana mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dilaksanakan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua dalam Prolegnas Prioritas dari tahun 2015 s/d tahun 2019, RUU KPK Perubahan Kedua telah termuat dalam daftar Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka sebagai berikut: a. Prolegnas Tahun 2015-2019 (daftar kumulatif terbuka). b. Prolegnas Prioritas tahun 2015 (daftar kumulatif terbuka). c. Prolegnas Prioritas tahun 2016 (daftar kumulatif terbuka). d. Prolegnas Prioritas tahun 2019 (daftar kumulatif terbuka). 221 2) Sedangkan mekanisme atau tahapan terhadap 5 (lima) proses pembentukan undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut: No Jenis Rapat Pemerintah Kegiatan Agenda Kehadiran 1 Rapat Badan Legislasi DPR (tertutup) Pengusul 3 September 2019 (19.30- 22.30) Rapat Pleno Paparan Pengusul Atas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 32 orang dari 72 Anggota Baleg DPR RI 2 Rapat Paripurna (terbuka) 5 September 2019 (10.00- 11.19) Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI 77 orang hadir dan 204 orang izin dari 560 Anggota DPR RI 3 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, Mendagri 12 September 2019 (19.30- 21.30) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 27 orang dari 74 Anggota Baleg 4 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) MenPAN RB, Menkumham, Setneg 13 September 2019 (17.00- 20.35) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 14 orang hadir dan 3 orang izin dari 36 Anggota Panja 5 Rapat Panitia Kerja Baleg (tertutup) Menkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB 16 September 2019 (19.30- 20.45) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 22 orang hadir dan 4 orang izin dari 36 Anggota Panja 6 Rapat Kerja (terbuka) Menkumham, MenPAN RB 16 September 2019 (21.00- 22.35) Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK 24 orang hadir dan 4 orang izin dari 74 Anggota Baleg 7 Rapat Paripurna (terbuka) 17 September Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan 289 orang dari 560 Anggota DPR RI 222 2019 (10.00- 13.54) Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU KPK c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams: “Dalam penyusunan DIM melibatkan K/L terkait, dan mempertanyakan keterlibatan KPK dalam proses penyusunan DIM serta beberapa lama DIM tersebut disiapkan yang dipertanyakan” Jawaban Pemerintah: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) huruf a bahwa Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan Presiden jika RUU berasal dari DPR (DIM Pemerintah) dan huruf b Daftar lnventarisasi Masalah yang diajukan DPR jika RUU berasal dari Presiden (DIM DPR). 2) DIM Pemerintah disusun berdasarkan pada Surat Perintah Presiden untuk melakukan pembahasan RUU atau tugas oleh Presiden untuk melakukan Pembahasan sebagai wakil Pemerintah. 3) Berdasarkan Surat Perintah Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019 Presiden telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU. 4) Sesuai Suspres maka penyusunan DIM Pemerintah dilakukan berdasarkan kementerian yang diberi tugas untuk membahas RUU terkait yang pada intinya Presiden menunjuk 2 (dua) Menteri yakni Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penyusunan DIM Pemerintah dilakukan oleh 2 (dua) Menteri secara bersama-sama. 5) Penyusunan DIM Pemerintah dilakukan sampai dijadwalkanya Rapat Kerja DPR untuk mengawali pembahasan dengan menyampaikan DIM Pemerintah kepada pimpinan rapat DPR dan menyampaikan kesiapan Pemerintah untuk dimulainya pembahasan tingkat I. 6) Terhadap keterlibatan KPK dalam penyusunan DIM pemerintah tidak melibatkan KPK dengan alasan sebagai berikut: 223 a) Tidak dilibatkan KPK dalam penyusunan DIM Pemerintah karena pemerintah hanya mengacu pada Suspres dalam rangka memberikan daftar inventarisasi masalah-masalah terhadap RUU yang terkait. b) Tidak terlibatnya KPK dalam penyusunan DIM sama dengan tidak dilibatkannya Kepolisian atau Kejaksaan sehingga secara teknis penyusunan DIM pemerintah tetap sah dan tidak menjadi alasan DIM pemerintah menjadi batal. d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Agar dijelaskan terkait makna Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden” Jawaban Pemerintah: 1) Setelah perubahan UUD Tahun 1945 yang semula kewenangan pembentuk undang-undang menjadi kewenangan Presiden diubah menjadi kewenangan DPR sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 “kekuasan membentuk Undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyaf” maka secara ketetatanegaraan posisinya dalam pembentuk undang-undang Presiden tidak lagi sebagai “legislator utama” namun menjadi “Legislator Serta” (medewetgaver). 2) Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 telah mengatur bahwa “setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tidak berdiri sendiri namun ayat (1) dengan ayat (2) saling membutuhkan sebagai wujud pelaksanaan asas legalitas dalam kerangka negara hukum. Yang mengandung arti bahwa suatu undang-undang dapat berlaku jika telah mendapatkan suatu legalitas (persetujuan) antara DPR dengan Presiden sebagai wujud representatif penguasa dan rakyat. Sehingga secara yuridis setiap undang-undang dapat menjadi sah jika dibahas sejak awal oleh DPR dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3) Berdasarkan asas Legalitas “Persetujuan bersama” merupakan eksistensi yang sangat penting keberadaannya untuk mendapatkan 224 suatu legalitasnya suatu undang-undang. Sehingga meskipun kedudukan DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pembentuk undang-undang tetap memerlukan suatu persetujuan suatu norma sehingga posisi Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) sangat penting keberadaannya untuk dapat memberikan persetujuan suatu norma yang dibahas oleh pembentuk undang-undang. 4) Maka dalam implementasinya suatu norma dapat disahkan jika kedua belah pihak antara DPR dan Presiden setuju untuk menyetujuinya dan jika tidak terjadi persetujuan maka norma tersebut tidak bisa disahkan menjadi suatu norma. Keterlibatan Presiden dalam suatu pembahasan RUU dimulai sejak awal yang secara yuridis norma-norma dalam suatu RUU tidak dapat menjadi norma jika Presiden tidak terlibat sejak awal dan akan menjadi norma yang sah jika Presiden menyetujui setiap norma yang di bahas atas permintaan persetujuan dari DPR, yang dalam prakteknya merupakan pembahasan tingkat I baik dalam bentuk rapat dengar pendapat DPR , rapat kerja DPR, rapat panja DPR, dalam rangka memperoleh persetujuan RUU yang akan dibahas, yang pada intinya akan memberikan persetujuan terhadap pasal per pasal, ayat per ayat, DIM RUU atau jenis lainnya. 5) Untuk mendapatkan legalitasnya secara formal maka persetujuan berikutnya ditingkatkan menjadi persetujuan yang lebih besar yakni pembahasan tingkat II dalam ranah kewenangan legislatif. Persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden dalam pembahasan tingkat II, adalah pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap seluruh norma dalam RUU agar mendapatkan pengesahan secara legalitas menjadi undang-undang. Sehingga dalam hal antara seluruh anggota DPR dan Presiden sepakat terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU maka RUU tersebut secara legalitas telah sah menjadi UU. 6) Presiden sebagai “Legislator Serta” (medewetgaver) telah berperan sejak awal dimulainya pembahasan sehingga secara legalitas Presiden 225 juga telah memberikan pengesahan bersama dengan DPR terhadap suatu norma atau RUU menjadi undang-undang, dan secara legalitas pula jika suatu norma atau RUU tidak mendapatkan pengesahan oleh Presiden bersama dengan DPR maka norma atau RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Hal ini secara implementasi gagalnya suatu RUU sering terjadi pada level pembahasan tingkat I meskipun juga dapat terjadi di level pembahasan tingkat II. Sehingga “Persetujuan bersama” antara DPR dengan Presiden dalam setiap pembahasan baik pembahasan tingkat I dan tingkat II terhadap RUU merupakan jantungnya suatu “Legalitas sahnya suatu UU”. 7) Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 20 ayat (4) menetapkan “Jika RUU yang telah disetujui bersama maka Presiden mengesahkan RUU “namun karena persetujuan bersama” merupakan rohnya suatu legalitas dan untuk tetap memberikan esksistensi legalitasnya suatu RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang- undang “pengesahan Presiden” tidak lagi menjadi eksistensi legalitasnya atau sahnya suatu undang-undang. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 “dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan” 8) lmplementasi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 72 dan Pasal 73 dengan ketentuan: a) Pasal 72 ayat (1) “RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang”. b) Pasal 73 ayat (1) “Pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari”. 226 c) Pasal 73 ayat (2) “Dalam hal menjadi undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tga puluh) hari sejak RUU disetujui bersama RUU tersebut tetap sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan”. 9) Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara eksistensi legalitasnya suatu RUU menjadi undang-undang adalah “persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam pembahasan Tingkat I dan Tingkat II” yang secara yuridis keabsahan perolehan legalitas berawal sejak pembahasan pada tingkat I dan berakhir pada pembahasan tingkat II. Sehingga “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas suatu undang-undang namun merupakan salah satu proses administrasi berlakunya suatu undang- undang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara untuk melaksanakan pengundangan dan menyebarluaskan suatu undang-undang agar dapat diketahui secara umum. 10) Karena “pengesahan Presiden” atau “tanda tangan Presiden” bukan lagi sebagai proses perolehan legalitas maka undang-undang tidak wajib harus ditandatangani oleh Presiden sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (3) mengatur pengesahan undang-undang yang tanpa adanya tanda tangan dengan membubuhkan kalimat “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945” dan ketentuan Pasal 73 ayat (4) pengesahannya “harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang­undang ke dalam Lembaran negara Republik Indonesia”. 11) Namun jika undang-undang disahkan dengan tanda tangan Presiden pengundangannya dilakukan sebagaimana biasa tanpa membubuhkan kalimat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (3). 12) Berdasarkan argumentasi di atas maka tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Joko Widodo tidak dapat diartikan 227 bahwa Presiden tidak setuju dan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. 13) Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 Presiden telah ikut serta dalam memberikan pengesahan RUU menjadi Undang-Undang, namun dalam suatu hal Presiden tidak menandatangani undang-undang, ketentuan Pasal 20 ayat (5) telah mengatur bahwa “RUU tersebut tetap sah atau tidak menjadi gugurnya suatu sahnya undang-undang”. 14) Sehingga secara konstitusional tidak ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 15) Sebagai pertimbangan disampaikan bukti Pengundangan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor Lembaran Negara No.197, 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409. (BP.10) e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo; “Bagaimana jika pembahasan atau naskah akademik dikaitkan dengan Tap MPR Tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa TAP MPR Xl/1998 merupakan perwujudan keseriusan negara yang waktu itu sebagai langkah negara menindaklanjuti beberapa upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. 2) Berdasarkan sejarah bahwa upaya pemberantasan korupsi telah beberapa kali diatur antara lain dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat 228 dan PNS dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 3) Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam rangka negara mewujudkan tegaknya supermasi hukum diperlukan adanya landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya ditingkatkan lebih serius lagi dengan diatumya berbagai pengaturan yakni dengan dikeluarkannya Tap MPR Xl/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4) Dalam perkembangannya TAP MPR Xl/1998 diatur menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dengan adanya kebutuhan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan delegasi dalam Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan “perlu untuk dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dengan diberi tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Yang kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6) Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketetapan TAP MPR Tahun 1998 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kebijakan yang memiliki jiwa dan tujuan yang sama yakni sebagai upaya negara menciptakan landasan kebijakan yang lebih kuat dalam usaha Indonesia memerangi tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya 229 KPK merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai alat negara untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang keberadaannya sebagai kebutuhan hukum. 7) Perubahan atau Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara hukum juga merupakan suatu kebutuhan hukum bagi setiap perkembangan bangsa dan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 8) Sehingga perubahan suatu undang-undang yang dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan hukum tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga secara yuridis Revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai kebutuhan hukum. 9) Di samping Revisi Undang-Undang a quo berdasarkan sejarah yang telah ada kebutuhan hukum dalam revisi juga dilandaskan kebijakan negara dalam rangka negara ikut serta dalam ketertiban dunia yang dalam implementasinya negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Corruption 2003. 10) Di mana dalam implementasinya Indonesia setelah meratifikasi UNCAC 2003 pengaturan pemberantasan korupsi wajib merujuk pada UNCAC 2003 serta wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak. 11) Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka revisi undang-undang a quo telah memenuhi landasan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. 230 12) Secara landasan filosofis TAP MPR Xl/1998 merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa bahwa berdasarkan pandangan hidup bangsa serta falsafah bangsa lndonesai berkomitmen memerangi korupsi. 13) Secara sosiologis revisi undang-undang a quo dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang juga fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 14) Sedangkan secara yuridis revisi undang-undang a quo berkaitan dengan substansi dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan hukum yang ada antara lain merujuk pada kewajiban bagi negara pihak dalam UNCAC 2003. 2. Keterangan Tambahan Pemerintah Terhadap Pengujian Secara Materiil: a. Sebelum menjawab atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tambahan Pemerintah secara materil Pemerintah akan memberikan penjelasan secara umum sebagai berukut: 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus”. 2) Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran 231 terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ordinary crimes melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa extra-ordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” extra-ordinary crimes. 3) Berdasarkan ketentuan menimbang bahwa pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diatur secara khusus, merupakan landasan pokok bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan kebijakan yang luar biasa karena dapat membahayakan negara sehingga pengaturannya diatur secara khusus, sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang bahwa undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya khusus atau lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum). 4) Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis frase “diatur secara khusus” dalam ketentuan menimbang merupakan politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis". 5) Politik hukum undang-undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” dengan maksud dan tujuan agar tindakan-tindakan luar biasa dalam penegakan hukum dalam memerangi korupsi dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan meskipun dalam implementasinya tidak dilakukan secara wajar, secara umum atau dapat mengesampingkan aturan- aturan yang telah ada secara umum. 6) Selain berdasarkan ketentuan menimbang tersebut di atas bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang “lex specialis” secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang- undang a quo sebagai undang-undang lex specialis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut: a) sifat dan pengaturanya berbeda dengan yang sifatnya umum; b) pengaturannya dapat memuat norma materil dan norma formil; 232 c) pengaturannya dapat mengesampingkan yang sifatnya umum antara lain: i. secara umum penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS tetapi secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; ii. secara umum penuntutan merupakan kewenangan jaksa namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga merupakan kewenangan KPK; iii. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara umum merupakan tindakan hukum yang terpisah namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo juga dapat diatur tidak terpisah atau dapat dilakukan satu atap oleh KPK. iv. Pengawasan secara umum dilakukan di luar organisasi yang terpisah oleh namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo undang-undang a quo pengawasan dilakukan dalam satu organisasi; v. Pemberian izin untuk kepentingan hukum secara umum diberikan pengadilan namun secara khusus (lex specialis) oleh undang-undang a quo izin diberikan bukan oleh pengadilan namun oleh Dewan Pengawas; vi. Serta hal-hal lain yang jika pembentuk undang-undang memandang sangat penting dan merupakan tindakan luar biasa dapat diatur secara khusus/lex specialis dengan berlandasakan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. vii. berdasarkan hal tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pemberian izin penyadapan meskipun dipandang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. 233 7) Berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang jika undang- undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis atau disebut sebagai undang-undang yang sifatnya umum maka undang- undang tersebut tidak sesuai dengan sistem pembentukannya baik dalam pengharmonisasiannya, sehingga dapat berbenturan dalam pengaturannya antara lain: a) kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbenturan dengan kewenangan polisi dan PPNS. b) kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan berbenturan dengan kewenangan jaksa. c) Pengawasan KPK dan pemberian izin penyadapan juga dapat dianggap bertentangan dengan due process of law melalui pengadilan. d) berdasarkan hal tersebut jika undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang lex specialis, penyelidikan, penyidikan, penuntutan selama adanya undang-undang a quo dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo merupakan undang-undang lex specialis sehingga baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pemberian izin penyadapan dalam undang-undang a quo secara lex specialis memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sifatnya diatur secara umum. 9) Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis dan dapat mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang- undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan 234 luar biasa untuk “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana pembukaan UUD Tahun 1945, ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. b. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Agar dijelaskan terhadap kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 di mana Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah yang dipertanyakan". Jawaban Pemerintah: Untuk menjawab atas pertanyaan tersebut pemerintah membagi dua hal yang harus dijawab yaitu bagaimana "pemberantasan korupsi" sebagai tindakan pemerintah dan bagaimana "Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi "tindakan pemerintah". 1) Pemberantasan korupsi sebagai tindakan pemerintah, merupakan implementasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa "Presiden memegang kekuasan pemerintahan menurut UUD Tahun 1945”, yang dapat dimaknakan bahwa segala tindakan pemerintah merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Presiden sebagai kepala Pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih jujur, adil dan sejahtera salah satu upayanya adalah melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi selain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, juga dalam rangka Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan ketentuan pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-2 bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan upaya Presiden untuk “melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Upaya Presiden melakukan pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa “pemberantasan korupsi” merupakan tindakan 235 pemerintah dapat terlihat berdasarkan sejarah dan referensinya yang menunjukan bahwa pemberantasan korupsi sebagai upaya pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahannya yang bersih, jujur dengan berbagai regulasi antara lain: a) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut; b) Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan pada masa Orde Baru; c) Keppres Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS; d) lnpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban; e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2) Berdasarkan sejarah “pemberantasan korupsi” telah dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer, lnpres, Kepres dan undang-undang yang secara yuridis merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sebagai tangung jawabnya. 3) Sedangkan Presiden melakukan “pemberantasan korupsi” dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Presiden telah melakukan perjanjian lnternasional melalui Ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang secara yuridis Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003 merupakan tindakan pemerintah sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD Tahun 1945 “:Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain”. 236 4) Sesuai argumentasi di atas dan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan pembukaan UUD Tahun 1945 maka secara konstitusional “pemberantasan korupsi” merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaanya disebut sebagai “tindakan pemerintah”. 5) Namun dalam implementasinya "tindakan pemerintah" yang menyangkut kepentingan umum dapat didistribusikan melalui kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara tertulis atau melalui undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Secara umum kewenangan atribusi diberikan berdasarkan bidang-bidang tertentu terhadap organ pemerintah baik melalui menteri-menteri, atau badan-badan pendukung pemerintah, sebagai fungsi pemerintahan. Secara ketatanegaraan Penerima kewenangan atribusi wajib melaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang sebagai sumber kewenangan atribusi mempunyai kewenangan secara atribusi untuk merubah, mengganti, menambah atau mencabut kewenangan yang telah ada. 6) Maka secara yuridis kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam revisi secara atribusi pemberian kewenangan ditambah dengan adanya Dewan Pengawas KPK. Maka secara yuridis kewenangan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan KPK yang secara rinci diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan atribusi dan berdasarkan ketatanegaraan maka Dewan Pengawas dan KPK memiliki kedudukan yang setara tidak saling membawahi namun saling sinergi sebagai badan-badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai fungsi “tindakan pemerintah”. c. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Terkait benchmarks dewan pengawas yang ada di negara-negara lain” Jawaban Pemerintah: 237 Benchmarks Pengawasan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Pengawasan India Central Bureau of Investigator diawasi oleh Central Vigilance Commission Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) diawasi oleh Supervisory Committee United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) diawasi oleh Jaksa Agung Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) diawasi oleh Departemen Kehakiman Hongkong SAR KACC Kenya Anti-Corruption Commission diawasi oleh Anti- Corruption Commission Sierra Leone Sierra Leone Anti-Corruption Commission (ACC-SL) diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Malaysia Malaysia Anti-Corruption Commission/Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC/SPRM) diawasi 5 badan yang tersebar di beberapa Kementerian: 1. Anti-Corruption Advisory 2. Special Committee on Corruption 3. Complaints Committee on Corruption 4. Operations Review Panel 5. Corruption on Sultotion and Prevention Panel d. Pertanyaan yang Mulia Hakim Saldi lsra; “Agar diberikan contoh kedudukan bencmarks badan-badan KPK di dunia yang membentuk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing;” Jawaban Pemerintah: Benchmarks Badan-Badan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara Negara Badan Kedudukan Singapore CPIB di bawah Perdana Menteri Uni Eropa European anti fraud office (office European de lutte antifroude OLAF) di bawah Komisi Budget and Administration 238 United Kingdom Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kejaksaan Agung Hongkong Independent Commission Against Corruption (ICAC) di bawah Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hongkong KACC Kenya Anti-Corruption Commission di bawah Parlemen dan diangkat oleh Presiden Argentina Oficina Anticorruption (OA, Counter Corruption Bureau) bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Ministry of Justice) Canada Unite Permonente Anticorruption (UPAC) di bawah Kementerian Pertahanan Austria Bundesamt Zur Korruptionspravention und Korruptionsbekompfung (BAK) bagian dari Kementerian Dalam Negeri Rusia Investigative Committee of the Russian Federation di bawah Presiden New Zaeland Serious Fraud Office (SFO) di bawah Kepolisian e. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Wahiduddin Adams: “Penjelasan terkait struktur organisasi dalam UU KPK bahwa seolah-olah Dewan Pengawas berada di atas Komisioner KPK dan Kedudukan KPK terkait struktur KPK dalam ketatanegaraan” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa ketentuan Pasal 21 yang menempatkan Dewan Pengawas dalam huruf a atau di atas KPK bukan berarti Dewan Pengawas membawahi KPK yang dapat diyakinkan bahwa ketentuan tersebut mengandung makna tidak saling membawahi dengan ketentuan “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas” bahwa makna “terdiri atas” merupakan frase yang tidak bisa diartikan saling membawahi, namun frase yang menyatakan bahwa di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ada 3 (tiga) elemen yakni Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. 2) Secara tersirat kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-organ pemberantasan korupsi yang merupakan satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi sebagaimana penerapan sistem pola checks and balance, sehingga kedudukannya tidak saling membawahi 239 namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi. 3) Sedangkan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan KPK dan Dewan Pengawas diberikan kewenangan secara atribusi yakni pemberian kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang- undang melalui undang-undang. 4) Secara atribusi penerima kewenangan baik KPK dan Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. 5) Sedangkan secara kelembagaan kedudukan KPK dan Dewan Pengawas merupakan badan penunjang pelaksana pemerintah, dalam rangka pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tindakan pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi. f. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Bagaimana Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan KPK dalam satu atap dan fungsi/wewenang Pro Juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan Criminal Justice System” Jawaban Pemerintah: 1) Bahwa sesuai dengan tujuan dibentuknya KPK sebagaimana ketentuan Pasal 4 undang-undang KPK “dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Posisi KPK yang menjadi sentral dari keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi ini diperkuat oleh Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 2002 yang merumuskan pengertian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang- undangan yang berlaku. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 butir a dan b yang menegaskan fungsi KPK sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan 240 Kejaksaan di bidang pemberantasan TPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi. 2) Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tunduk pada KUHAP sesuai Pasal 38 UU No. 30/2002 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3) Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK mengangkat sejumlah penyidik dan penuntut umum yaitu Polisi dan Jaksa sebagai pegawai KPK berdasarkan Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 51 UU No. 30/2002. Pengangkatan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13 UU No. 8/1981 mengenai pengertian Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. Sehingga secara khusus penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan satu atap merupakan pengaturan yang bersifat lex specialis. 4) Sehingga secara umum undang-undang KPK merupakan undang- undang yang bersifat lex specialis namun pengaturannya bersifat core crime tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku. Sesuai sifatnya maka Pasal 6 secara khusus mengatur tugas KPK yang dalam huruf e juga mengatur tentang tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis dilandaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga tata cara penanganannya memerlukan tata cara yang luar biasa pula, secara khusus (lex specialis) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum dan memiliki hukum acara yang khusus pula. 241 5) Sedangkan kewenangan fungsi/wewenang pro juctitia Dewan Pengawas dikaitkan dengan criminal justice system juga berdasarkan sifat pengaturan undang-undang KPK yang bersifat lex specialis yang berada dalam satu sistem kelembagaan pemberantasan korupsi. 6) Sehingga secara lex specialis kewenangan dewan Pengawas KPK dalam kerangka satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi diberikan kewenangan pengawasan tindakan pemberantasan korupsi dan pemberian izin penyadapan. 7) Pengaturan undang-undang yang sifatnya lex specialis secara teknis undang- undang tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya formil dan materil sehingga di satu ketentuan memuat norma yang mengikat untuk dilaksanakan dari sisi lain harus juga diatur tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi norma yang mengikat untuk dilaksanakan. 8) Sehingga secara pengaturan yang sifatnya lex specialis fungsi dan wewenang Dewan Pengawas dalam memberikan pengawasan dan izin penyadapan KPK tidak bertentangan dengan pro juctitia dengan criminal justice system karena masih bersifat core crime tidak menghapuskan pengaturan yang ada dalam KUHAP atau secara umum diatur. g. Pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo: “Jelaskan kewenangan KPK dalam hal pencucian uang yang besifat lex specialis” Jawaban Pemerintah: 1) Sesuai penjelasan Pasal 6 huruf e dalam keterangan Presiden bahwa, secara khusus mengatur tugas KPK untuk melakukan “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Korupsi terkait dalil pemohon yang menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Pemerintah memberikan jawaban atas dalil tersebut bahwa secara yuridis “penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” tindak pidana 242 pencucian uang telah diatur tersendiri dan secara khusus (lex specialis) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Serta telah diatur secara khusus di Bab VIII dalam Pasal 68 s/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3) Terkait dengan kapan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU TPPU “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. 4) Sehingga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tentang tindak pidana pencucian uang jika diatur dalam undang-undang KPK merupakan pengaturan yang ganda namun jika KPK menemukan tindak pidana pencucian uang sesuai tindak pidana asal KPK dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU TPPU dan KPK dapat meminta data kepada PPATK sebagai langkah kordinasi dalam pelaksanaan tindakan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf b, undang-undang a quo bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya dapat “berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik” dan ketentuan Pasal 11 huruf a “dalam melaksanakan tugasnya KPK dapat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi”. 3. Berdasarkan keterangan Presiden yang telah disampaikan dan berdasarkan keterangan tambahan Pemerintah tersebut di atas maka Pemerintah tetap dalam keyakinannya bahwa secara formil proses pembentukan Undang- 243 Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak dapat dianggap sebagai proses yang cacat prosedur dengan alasan: a. Secara legalitas proses “persetujuan bersama” telah berjalan dengan baik yakni telah dilaksanakanya pembahasan dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dan menghasilkan persetujuan bersama RUU tersebut untuk menjadi undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945. b. Secara Teknis pembentukan undang-undang pemerintah juga telah menyampaikan data-data proses pembentukan undang-undang sebagai bukti bahwa proses tersebut telah dilakukan bersama antara DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam perkara Nomor 59/PUU- XVII/2019 sebagai bukti secara formil yakni Bukti Pemerintah (Bukti KP I s/d Bukti KP 9). c. Proses pembahasan merupakan implementasi bahwa prosedural sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sangat fundamental seperti proses pembahasan Tingkat I dan Tingkat II telah dilaksanakan dengan baik (Bukti KP 1 s/d Bukti KP 9) ditambah Bukti KP 10. d. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah tidak mendapatkan bukti-bukti baik secara legalitas maupun secara teknis pembentukan yang dapat dipakai sebagai alasan tidak sahnya suatu proses pembentukan undang- undang atau sebagai alasan menyatakan Undang-undang a quo cacat prosedur. e. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Proses Pembentukan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tetap sah tidak bertentangan dengan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan sah juga secara prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dianggap tidak cacat prosedur. 244 4. Begitu juga terhadap keterangan Presiden yang telah disampaikan dan keterangan tambahan ini dalam pengujian materil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 378 ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Pasal-pasal yang diuji merupakan pasal penyempurnaan sistem kelembagaan dan menempatkan lembaga pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi secara ketatanegaraan berlandaskan UUD Tahun 1945 dalam sistem pemerintahan yang berlaku. b. Pasal-pasal tersebut merupakan norma sebagai penyempurnaan sesuai kebutuhan hukum dengan perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata cara pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. c. Pasal-pasal tersebut merubah landasan secara konstitusional dengan menghilangkan kewenangan yang bersifat absolut dan merubah dengan diterapkannya sistem pemberian kewenangan yang setara dengan cara menerapkan pola checks and balance dalam sistem pemerintahan terhadap penindakan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pengawasan, koordinasi dan pertanggungjawaban secara profesional. d. Pasal-pasal tersebut juga dalam rangka mengembangkan sistem hubungan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta instansi terkait untuk meningkatkan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga masing-masing dapat lebih berdaya guna. e. Selain alasan tersebut di atas pasal-pasal yang diuji juga berlandaskan terhadap: 1) Pasal 4 ayat (1) Bab Ill tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”; 2) Ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 245 menyatakan bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, insentif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”; 3) Kewajiban-kewajiban sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi United Nations Convention Agains Corruption 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi” dan “meningkatkan tata cara pencegahan korupsi”. f. Berdasarkan pengujian secara materil bahwa undang-undang a quo merupakan lex specialis atau mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum sebagai ciri lex specialis maka pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo tidak dapat dipertentangkan dengan peraturan yang sifatnya umum baik undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHP, KUHAP atau undang-undang lainya sehingga tidak dapat disebut sebagai pasal-pasal yang inkonstitusional namun berdasarkan kebutuhan hukum secara khusus sebagai tindakan luar biasa. Secara konstitusional undang-undang a quo sebagai undang-undang lex specialis berdasarkan pembukaan UUD Tahun 1945 yakni dalam rangka “melindungi segenap bangsa dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang- undang a quo tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. g. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) Pasal 128, Pasal 12C, Pasal 120, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf I, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 246 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 September 2020 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Pendahuluan Hukum berada bukan di ruang kosong. Dia ada dalam kerangka melayani masyarakat untuk mana dia dibentuk, apakah untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, menjaga ketertiban, alat rekayasa social atau sebagai alat memaksa melalui sanksi yang sering merupakan bagian yang ada dalam norma hukum. Akibatnya, jika masyarakat berubah, maka hukum yang melayani masyarakat tersebut harus juga berubah. Secara umum, dalam konteks prinsip hukum, dua segi yang senantiasa berada dalam hubungan yang dinamis adalah perlunya ada aspek kepastian hukum yang memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat dapat menempatkan diri dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat, sehingga tiap orang dapat dengan yakin melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu karena mengetahui akibat-akibatnya. Dipihak lain juga hukum harus mengkuti perkembangan masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional dan global. W. Friedman menyatakan: “Law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, stability and change, certainty and elasticity. In so far as the object of law is to establish order, it emphasises the need for stability and certainty”. Oleh karenanya kita melihat dinamika hukum senantiasa berada dalam dua posisi yang bertolak belakang, tetapi harus dipahami dalam pembaharuan yang terjadi secara terus menerus, perubahan yang dilakukan harus mengikuti politik 247 hukum yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, namun tetap dalam kerangka batas konstitusionalitas (constitutional boundary) sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Tuntutan yang berbeda dalam masyarakat juga berubah ketika organisasi dan kehidupan masyarakat berubah, dan hukum harus merespon perubahan sesuai dengan kebutuhan sosial dan cita-cita yang mengemuka pada saat tertentu. Formula yang dikemukakan Roscoe Pound tentang “social engineering” (rekayasa sosial) merupakan teori yang telah diterima dalam GBHN Indonesia sejak masa Pemerintahan Suharto, di mana hukum dirumuskan berdasarkan politik hukum untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dinamika Doktrin Separation of Powers Dalam UUD 1945 Doktrin pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang pokok sebagaimana menjadi ajaran John Locke dan Montesqieu, merupakan hasil pengalaman sejarah pemikiran manusia tentang kekuasaan pemerintahan yang menginginkan pembebasan dari penindasan hak dasar manusia. Bahaya perampasan hak-hak dasar manusia tersebut menjadi lebih besar ketika seluruh kekuasaan dipusatkan dalam satu tangan, baik kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan undang-undang maupun mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dibuat tersebut. Oleh karenanya pengalaman kehidupan bernegara kemudian merasakan kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan tersebut terpisah satu dari yang lain. Kekuasaan cenderung menyebabkan orang baik menjadi buruk atau jahat, sehingga dibutuhkan “rem” untuk mencegah terjadinya keputusan-keputusan yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga mengalami perkembangan secara berbeda pula menurut pengalaman masing-masing, tetapi suatu hal yang pasti bahwa pemisahan – baik dari segi orang yang memegang kekuasaan dalam satu cabang kekuasaan tidak boleh memegang kekuasaan dicabang lainnya maupun mencampuradukkan kekuasaan masing-masing cabang -tidak diperlakukan secara mutlak. Suatu pemisahan kekuasaan yang bersifat total, dalam kenyataan akan menyebabkan masing-masing cabang kekuasaan berada dalam bahaya untuk berlangsung secara tidak terkoordinasi dan tidak terhubungkan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama. Checks and balances harus 248 menyertai separation of powers untuk mencegah bahaya bergeraknya kekuasaan tidak terkordinasi sehingga tidak efektif, dalam kerangka untuk mencapai tujuan bernegara untuk mana kekuasaan negara diberikan kepada satu cabang kekuasaan. Carl Schmitt lebih jauh menuliskan: “Connected with the distinction of several “powers” is the further organizational idea of introducing additional divisions inside the state realms of activity already distinguished in this way, in order to achieve a maximum of the means of supervision and restriction (checks and controls). The distinction facilitates not only the separation of powers, because otherwise a disconnected jumble of isolated state activities would arise; rather it also has the goal of producing a balance, or “equilibrium” among them”. Montesqieu sendiri juga tidak pernah memaksudkan bahwa pemisahan kekuasaan yang dipikirkannya merupakan suatu yang berlaku secara mutlak. Dia menuliskan bahwa satu kekuasaan mengawasi cabang kekuasaan lain dengan pengaturan masing-masing kekuasaan. Power checks power through the arrangement of things. Semua gagasan pemisahan kekuasaan harus disertai dengan keterikatan satu dengan yang lain dalam konsep checks and balances, agar dapat menjalankan kekuasaan tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan negara, untuk mana kekuasaan tersebut diberikan oleh konstitusi. Paradigma checks and balances juga telah mendasari pemikiran perubahan UUD 1945, yang selama berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan, kekuasaan cenderung otoriter tanpa pengawasan, sehingga kemudian Indonesia sampai pada tahap krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dalam pemikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar Indonesia merdeka dalam rapat-rapat BPUPKI tahun 1945, memang suara tentang perlunya checks and balances dan rumusan HAM dalam konstitusi, mengemuka, akan tetapi mungkin karena faktor kebutuhan mendesak dan dalam masa revolusi, dibutuhkan “revolutie grondwet”, yang menyebabkan diterimanya konsep integralistik negara yang akan dibangun atas dasar pemikiran hukum adat Indonesia. Menurut Bung Karno, ketika waktunya sudah tenang, akan dibentuk suatu undang-undang dasar yang lebih baik. Meskipun demikian, Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 249 terbatas). Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum dan konstitusi yang dikatakan “tidak tak terbatas” tersebut, tidak memiliki suatu mekanisme dan instrumen untuk melakukan pembatasan kekuasan yang dipikirkan tersebut, sehingga kemudian kenyataan sejarah mencatat di Indonesia bahwa apa yang disebut “power checks power through the arrangement of things” memerlukan kelembagaan dengan kekuasaan tertentu yang memungkinkan adanya checks and balances yang berlangsung secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat dan itikad penyelenggara negara tidak pernah cukup untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dilaksanakan sesuai dengan harapan konstitusi yang merupakan amanat rakyat. Dengan demikian perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999-2002, telah didasarkan pada paradigma pemisahan kekuasaan dan checks and balances, negara demokrasi yang konstitusional dan negara hukum yang demokratis, dengan pergeseranan supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi, dan konfigurasi kekuasaan dari vertikal hierarkis menjadi horisontal fungsional, dengan organ-organ konstitusi yang baru dalam kerangka reformasi tersebut. Perkembangan Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya Masalah korupsi merupakan suatu hambatan besar dalam pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena korupsi tersebut menggerogoti sumber daya yang diperlukan negara dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat di atas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hasilnya belum memadai. Demikian juga badan-badan khusus untuk 250 menanganinya berulangkali telah dibentuk sejak Tahun 1967, masing-masing data kita sebut berturut-turut sebagai berikut: a. Tim Pemberantasan Korupsi. b. Komisi Empat, pada januari 1970. c. Komisi Anti Korupsi, Juni 1970. d. Operasi Penertiban (OPSTIB), Juni 1977. e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Dibentuk berdasarkan PP No. 19/2000 Di lain pihak perubahan hukum materil tentang pemberantasan korupsi juga terjadi secara berulang-ulang, dengan alasan pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Perkembangan perundang-undangan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengalami perjalanan yang panjang. Berturut-turut kita dapat melihat rumusan dan sanksi atas tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan perubahan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang sesungguhnya bertolak dari pemikiran bahwa hukuman yang ringan menjadi penyebab ketidakberhasilan tersebut. Berturut turut kita dapat melihat perubahan yang berlangsung: 1. Undang-Undang Nomor 24/Prp Tahun 1960 Ketika diberlakukannya keadaan darurat-perang yang disahkan oleh DPR pada tahun 1957, maka Penguasa Perang menurut Undang-undang No. 74 Tahun 1957 tentang darurat perang tersebut, mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di antara peraturan-peraturan perundang- undangan yang dibuat penguasa perang tersebut terdapat Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 yang tujuannya adalah untuk memberantas perbuatan korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Peraturan Penguasa perang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Perumusan tindak pidana korupsi mengalami perubahan dalam undang-undang baru ini, dimana unsur ”kejahatan dan pelangaran” diubah menjadi unsur yang 251 melawan hukum dan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, sebagaimana tampak seperti berikut: Pasal 1 a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ketentuan-ketentuan yang telah diangkat menjadi tindak pidana korupsi baik didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 juga dilanjutkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi jumlah butir ketentuan yang di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 berjumlah 12 (dua belas) butir ketentuan, di mana 12 pasal yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi berasal dari KUHP. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dia berkurang menjadi 14 (empat belas) butir ketentuan di mana delapan pasal yang berasal dari KUHP diangkat menjadi tindak pidana korupsi dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut. Khusus Bab III Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menambahkan juga beberapa tindak pidana yang disebut ”Tindak pidana Lain” yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pasal 21 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana korupsi. Pasal 22 menjadikan sebagai tindak pidana perbuatan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam tindak pidana korupsi. Pasal 23 menentukan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan minimum 1 tahun. Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan sebagai tindak pidana saksi yang menyebut nama dan 252 alamat pelapor tindak pidana korupsi baik di dalam penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping mengangkat tindak pidana dalam KUHP yang oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dijadikan juga menjadi tindak pidana korupsi akan tetapi dalam Undang-undang yang baru tersebut dikatakan bahwa rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP darimana ketentuan tersebut berasal tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan, menjadi tindak pidana korupsi. Perkembangan yang paling besar dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 adalah diperberatnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan jika tindak pidana korupsi yang disebut dalam pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan ayat 2 tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau dilakukan waktu terjadi bencana alam nasional maupun sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, didasarkan atas pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu juga dikatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi 253 masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merubah pengertian ”keadaan tertentu” dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, perubahan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan rumusan tindak pidana yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tindak pidana korupsi tetapi merujuk pada KUHP tersebut, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu berubah. Rumusan tindak pidana korupsi yang diangkat dari KUHP langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal KUHP tersebut sehingga menjadi rumusan tindak pidana korupsi yang tidak perlu lagi merujuk pada pasal-pasal KUHP yang dimaksud. Akan tetapi dengan ketentuan ini belum jelas bagi kita apakah pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan Pasal 209, Pasal 210...dst, sudah menjadi tidak berlaku lagi. Atau sebaliknya apakah untuk tidak pidana korupsi yang lebih kecil dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 (a) atau kerugian yang jumlahnya sangat kecil masih tetap dapat menggunakan pasal-pasal KUHP tersebut. 3. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diantara Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 12 (a), Pasal 12 (b) dan Pasal 12 254 (c). Pasal 12 (a) menentukan bahwa untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, tidak berlaku ketentuan minimum pidana baik menyangkut pidana penjara maupun denda. Yang diberlakukan adalah pidana maksimum. Pasal 12 (b) menyangkut pemberian kepada penyelenggara negara yang disebut gratifikasi jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih diperlakukan pembuktian terbalik, yaitu dibebankan kepada penerima gratifikasi, bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedangkan pemberian yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap tetap diberlakukan kepada jaksa. Dengan ketentuan tersebut misalnya memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim maupun advokat menjadi satu tindak pidana yang secara explisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ketentuan lain dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini adalah adanya suatu tindak pidana baru yang sebagaimana telah disebutkan diatas dengan gratifikasi yaitu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila hal itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni pemberian yang nilainya 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, wajib dibuktikan oleh penerima gratifikasi bahwa pemberian tersebut bukan suap. Sedang apabila kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) penuntut umum wajib membuktikan bahwa itu adalah suap. Meskipun dengan perkembangan terakhir dari pergeseran pengaturan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata bahwa dalam tindak pidana korupsi tertentu khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup tidak berubah. Makna dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh undang-undang itu sesungguhnya secara berarti adalah karena mengangkat tindak pidana tertentu dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana KUHP tersebut secara langsung menjadi tindak pidana korupsi. 255 Perubahan Perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dari masa ke masa seperti yang terlihat dari uraian di atas baik dengan pemberatan ancaman hukuman maupun dengan perluasan rumusan tindak pidana telah diimbangi dengan pembentukan lembaga-lembaga diluar lembaga resmi dibidang penyidikan dan penyelidikan, yang tampaknya masih juga tidak membawa hasil. Setelah perubahan yang demikian, Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 membawa suatu konsepsi baru yang lebih luas lagi yaitu dengan menambahkan wewenang penuntutan terhadap lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang tersebut disamping wewenang- wewenang lain yang dianggap menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Perubahan tersebut terutama adanya suatu kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. c. Di samping kategori-kategori tindak pidana yang menyangkut keuangan negara seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: i) Kolusi, dan ii) Nepotisme. Sesungguhnya dalam undang-undang tersebut dimuat juga suatu tindak pidana yaitu korupsi; akan tetapi secara tegas dirujuk bahwa korupsi tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Di lain pihak dikatakan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara danpihak lain yang 256 merugikan orang lain, masyarakat atau dan negara. Kedua jenis tindak pidana ini sesungguhnya menjadi tidak relevan oleh karena telah dicakup dalam rumusan tindak pidana korupsi yang sangat luas. Nepotisme yang merupakan perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroni-nya telah tercakup didalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Kolusi sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum juga telah tercakup didalam bentuk delik-delik penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Bab V Buku I KUHP. Seorang ahli berpendapat bahwa perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana materiil indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, didasarkan pada alasan tidak berhasilnya aparat penegak hukum untuk mengurangi, apalagi membasmi tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Sesungguhnya alasan kegagalan aparat penegak hukum tidak perlu menyebabkan seringnya berubah perumusan tindak pidana korupsi karena hukum materiil itu merupakan norma standar yang bisa ditegakkan dalam situasi yang berbeda. Lagipula perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan susunan maupun substansi suatu norma menjadi ”tidak baik dan tidak logis”. Tampaknya seluruh perubahan Undang-Undang maupun badan-badan yang berulangkali diganti tetap juga tidak membawa hasil. Bahkan masalah terbesar yang dihadapi sekarang justru merajalelanya korupsi, yang menjadikan kelumpuhan penegak hukum. Korupsi bahkan telah merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga menyebabkan penegakan hukum itu menjadi sangat lemah. UU KPK DAN PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL Dari latar belakang pembentukannya, nyata bahwa KPK merupakan upaya keluar dari titik kulminasi kegagalan mengatasi persoalan lama berupa korupsi yang sistemik yaitu kejahatan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisasi serta mencakup seluruh sektor politik dan ekonomi. Konsiderans Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan, bahwa: 257 a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional. b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dimulai sejak lama untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana telah terlihat diatas juga, telah beberapa kali melahirkan perubahan undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang Penulis menggambarkan kegawatan dan sistemiknya korupsi yang kita hadapi dengan mengatakan bahwa ”Pejabat tinggi pemerintah bersekongkol dengan pengusaha swasta, birokrasi pemerintah pusat dan daerah, pejabat bea-cukai, dan aparat keamanan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan praktek mencuri”. Oleh karenanya pembentukan KPK tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan ide yang tidak sekali jadi akan tetapi secara bertahap timbul dari keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang tidak kunjung berhasil meskipun setelah melalui beberapa kali perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga khusus yang dibuat silih berganti untuk menanganinya sebagaimana telah diutarakan dibab terdahulu. Penyebutan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dijumpai didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam pertimbangannya huruf a, sebagaimana telah diutarakan terlebih dahulu diatas hanya menyebutkan bahwa ”tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. 258 Meskipun hanya dikatakan bahwa pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi memang sifatnya yang terjadi secara meluas, dan meliputi seluruh sistem sosial dan pemerintahan (sistemik) serta akibat-akibatnya yang menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi rakyat timbul baik secara internal yaitu didalam negeri juga meliputi akibat-akibat secara eksternal dalam bentuk pencitraan (image) yang timbul pada masyarakat internasional. Hal itu membawa akibat sulitnya kedudukan indonesia dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang paling korup Nomor 7 dari 25 negara, telah membawa dampak enggannya lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk memberikan pinjaman dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia. Dikatakan Juga bahwa Indonesia memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi korupsi, dan menjadi salah satu negara yang terkorup di dunia. Prestasi Indonesia dalam mengendalikan korupsi juga dinilai masih buruk. Orang Indonesia mengakui hal ini. Mereka mengibaratkan korupsi sebagai ”penyakit yang harus dibasmi, dengan memaparkan setiap kasus yang diketahui”. Walaupun persepsi-persepsi tersebut agak berlebihan karena munculnya keterbukaan baru di Indonesia yang demokratis, tingkat korupsi memang sangat tinggi dan membebani biaya sosial ekonomi yang berat. Korupsi juga turut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terdapat tiga ancaman yang timbul karena korupsi ini, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pertama, korupsi merusak tujuan-tujuan pembangunan, terutama sangat melukai hati kaum miskin, menciptakan resiko- resiko besar terhadap makro-ekonomi, membahayakan stabilitas keuangan, merusak legitimasi negara dimata rakyat Indonesia. Kedua, korupsi mengakibatkan resiko yang berat terhadap efektifitas proyek-proyek pembangunan. Dan ketiga, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap bantuan pembangunan. Yang paling menarik dan baru adalah ungkapan Ackerman, bahwa merupakan kesalahan jika kita memandang korupsi seakan-akan hanya sebagai persoalan sosial lain. Kegagalan mengawasi korupsi merongrong legitimasi paling mendasar dari pemerintahan demokrasi, karena jika suap sudah merupakan bagian kehidupan 259 yang rutin, orang-orang akan putus asa akan gagasan bahwa warganegara mampu mengontrol nasibnya melalui negara hukum yang demokratis. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kurun Waktu 2002-2019 Kinerja KPK yang terlihat sampai tahun 2019, di mata publik sangat cemerlang, dan menimbulkan kesan merupakan satu-satunya Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Boleh dikatakan bahwa KPK lah satu- satunya Lembaga penegak hukum yang mampu menunjukkan diri sebagai penegak hukum yang diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai andalan dalam memberantas korupsi. Meskipun tampaknya dalam kerangka mempertahankan kinerja secara independent dan effektif, KPK telah mengalami benturan keras terutama ketika kasus-kasus “high profile” yang melibatkan pejabat publik dan anggota DPR. Ketika DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempersoalkan beberapa hal tentang tindakan sebagai penyidik dan penuntut umum, timbul perdebatan yang hangat apakah Undang-Undang tentang KPK telah di langgar karena undang-undang tersebut menjamin independensinya. Persoalan yang mengemuka apakah independensi suatu Lembaga penyidikan dan penuntutan yang secara khusus dibentuk dengan beberapa kewenangan yang luar biasa dibanding penegak hukum lain, menutup kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR ? Memang jikalau pengawasan itu dilakukan oleh anggota yang sedang berada dalam kerangka penyidikan dan penuntutan, maka independensi yang dimaksud dalam kerangka pelaksanaan tugas dengan kekuasaan yang diberikan oleh UU tampaknya merupakan suatu hal yang problematis. Apalagi jikalau dilihat dari segi kepentingan anggota yang sedang disidik dan dituntut, maka jenis pengawasan yang dilakukan dalam hal seperti itu, boleh jadi merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan baik karena alasan conflict of interest maupun persoalan etik. Persoalan lain yang harus menjadi focus, apakah karena sedang menunjukkan performa yang dipuji oleh public, KPK tidak memerlukan lagi perbaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat optima forma. Sudah barang tentu kita boleh menoleh kepada paradigma yang diutarakan dibagian awal sebagaimana ditulis oleh W. Friedman “ … all thinking about law has struggle to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change…Legal theory reflects the struggle of law between tradition and progress, 260 stability and change, certainty and elasticity.” Perkembangan yang terjadi secara nasional dan global harus menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam melihat dan menentukan KPI (key performance indicator) dari KPK dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi untuk dan bagi kepentingan nasional Indonesia dengan paradigma yang berubah sebagai acuan dalam melakukan penilaian. Legal audit secara forensik tentu dibutuhkan untuk menentukan sikap tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang dilakukan dalam kerangka perbaikan baik dalam strategi kelembagaan dalam kerangka penilaian indicator konstitusional maupun pandangan yang berubah tentang kedudukan Lembaga KPK dalam organisasi kekuasaan negara berdasarkan doktrin separation of power dalam konsep dan tingkat perkembangan Indonesia sekarang. Bruce Ackerman menyatakan bahwa “…there are obvious danger involved in authorizing the branch to roam too widely. The broader its jurisdiction, the more it can disrupt the operation of the politically responsible authorities, and the more it will itself be a tempting target for the politicized vendetta. Kelahiran Organ-Organ Baru Perkembangan lembaga-lembaga negara yang bersifat utama dan bersifat pendukung dialami lebih dahulu di negara-negara maju karena semakin luasnya tugas negara khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, sehingga menyebabkan dirasakan perlu mengembangkan organ atau lembaga yang berada di luar ruang lingkup organisasi kekuasaan pemerintahan dan kementerian yang berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Kebijakan pengembangan lembaga yang berada di luar kementerian yang tradisional dalam kerangka strategi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, merupakan perkembangan yang di Amerika di mulai sejak lama pada abad ke 19, yang berkembang pesat dilihat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian dan anggaran belanja serta jumlah pegawai pemerintah. Semuanya tumbuh secara parallel antara sistem pemerintahan dan hukum serta karakter perubahan kelembagaan. Dalam banyak hal pertumbuhan hukum administrasi dalam suatu sistem pelayanan publik menggambarkan satu reaksi yang menjawab panggilan masyarakat untuk penataan suatu sistem social yang baru, kompleks dan berbeda. 261 Pandangan pada masa awal Pemerintahan Amerika, pemerintahan nasional kecil dan terbatas, berkenaan dengan adanya semangat yang mendukung sistem pasar bebas dan teori pemerintahan yang terbatas. Tidak ada lembaga yang bersifat independent di abad-abad awal, dan bagi kebanyakan rakyat, baru hanya pemikiran untuk menambah lembaga baru yang bersifat mengatur, telah dianggap menjijikkan. Namun ketika konsep pasar bebas disalah gunakan yang menyebabkan timbulnya pertentangan dengan pandangan masyarakat, rakyat meminta bantuan pemerintah. Berbeda dengan masa awal, saat ini organ-organ administrative membesar, meluas dan berkuasa, memberi gambaran tentang masalah yang kompleks dan tantangan dari satu masyarakat Amerika yang berubah dari abad ruang angkasa. Terlebih lagi dengan peran pemerintah dalam suasana globalisasi yang saling mempengaruhi secara cepat antara bagian-bagian dunia satu sama lain, peran pemerintah bertambah besar. Pertumbuhan jumlah Lembaga atau organ administrasi tersebut sampai dengan tahun 1986, dalam sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan, dengan 14 Kementerian, Lembaga atau organ federal di luar kementerian mencapai 60 (enam puluh) organ. Pertumbuhan organ-organ tersebut bukan saja di lihat dari segi jumlah, tetapi juga organ-organ yang semakin banyak tersebut, juga telah semakin tumbuh membesar. Pertumbuhan organ-organ negara yang di bentuk di luar cabang kekuasaan pemerintahan yang telah ada dalam konsep separation of power yang klasik, yang juga disebut dalam banyak kesempatan sebagai auxiliary state organ hampir semuanya berada dalam pengawasan pemerintah atau executive dan umumnya mereka memberi laporan kepada pemerintah (eksekutif). Kecuali Lembaga atau organ yang terkadang memiliki fungsi regulasi, eksekusi dan adjudikasi di satu Lembaga – secara bertentangan dengan konsep separation of power, organ independent demikian menghimpun 3 (tiga) jenis kekuasaan dalam satu organ, dan jenis organ independent demikian di kelompokkan dalam cabang keempat (the headless fourth branch of the governement). Ada di antaranya yang bersifat tetap, tetapi ada yang sifatnya ad hoc. Meskipun harus diakui ada lembaga atau auxiliary organ yang diberi kedudukan independent. Seorang penulis menyatakan bahwa akhir-khir ini, muncul sekelompok sarjana yang telah mulai mengakui adanya suatu tantangan dalam abad ini di 262 Eropah dan Amerika, untuk mengkonstruksi doktrin separation of powers yang baru, dan khusus tentang pengawasan pemerintahan, terutama dalam mengatasi korupsi, perlu dibentuk suatu cabang baru yang disebut “integrity branch”. Dia menuliskan: Bureaucracy can not work if bureaucratic decisions are up for sale to the highest bidder. Nor can elected politicians be trusted to get serious about corruption. Even when they themselves do not share directly in the loot, a sluch fund can often serve to grease the wheels of their electoral coalition. But if this is so, shouldn’t a modern constitution devote a special article to creating a separate institution that seeks to checks and balance these corrosive tendencies ?...A failure to control it undermines the very legitimacy of democratic government. If pay-offs a routine part of line, ordinary people will despair of the very idea that they, together with their fellow citizens, can control their destinies through the democratic rule of law. This situation prevails, of course, in vast areas of the world. But the pervasiveness of corruption does not mean that constitutional law should turn a blind eye. To the contrary, it suggests that the struggle for genuine constitutionalism is still in its infancy. The credible construction of a separate “integrity branch” should be a top priority for drafter of modern constitutions. The new branch should be armed with powers and incentives to engage in an ongoing oversight. Legal and Performance Audit KPK Ketika public trust KPK amat tinggi di tengah masyarakat, karena performanya dalam penanganan korupsi yang meliputi juga pejabat tinggi pemerintahan – bahkan Menteri – yang ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, masih tetap saja terdengar kritik keras terhadap KPK, karena dianggap hanya menggunakan instrument atau mekanisme penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tanpa mengabaikan sikap objektif dalam melakukan penilaian, sesungguhnya dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter berdasar paradigma yang berkembang sesuai dengan pergeseran legislasi dan kebijakan pemerintahan yang menyertainya, baik secara nasional maupun secara internasional atau global. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi) yang telah ditanda tangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak lagi mensyaratkan unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur tindak pidana, karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, 263 penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, sehingga tampak lebih tegas dan memenuhi asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana. Dengan ratifikasi tersebut sebenarnya hukum pidana Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berubah, yang mengubah juga strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan paradigma UN Convention Against Corruption yaitu asset recovery, kerja sama internasional dalam pengembalian kerugian negara (asset recovery), perubahan rumusan delik korupsi dan tindak pidana korupsi yang meliputi pihak swasta. Perkembangan terbaru yang perlu perhatian ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan Hukum Pidana (undang-undang Tipikor) sebagai ultimum remedium. Kerugian keuangan negara dapat timbul karena adanya pelanggaran administrasi, yang tidak segera diproses menurut hukum pidana melainkan menata kembali hukum administrasi yang dilanggar tersebut, dan hukum pidana harus menunggu, bahwa kerugian negara yang boleh jadi timbul karena kesalahan administrasi, harus terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum administrasi negara, dan jikalau seluruh upaya hukum administrasi telah dilakukan namun masih mengandung persoalan tersisa yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah hukum pidana (UU Tipikor) operasional untuk diperlakukan. Dengan memperhatikan perkembangan hukum dalam kerangka nasional dan Internasional yang masuk kedalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi, sesungguhnya telah menyebabkan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berubah, sehingga meskipun UU Tipikor belum dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedua perkembangan hukum tersebut, akan tetapi prinsip harmonisasi norma dan sinkronisasi norma dengan adagium yang dikenal sebagai “lex posteriore derogat legi priore” telah terjadi, dengan mana hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, yang mengatur hal yang sama, menyebabkan secara objektif sesungguhnya hukum yang berlaku dalam tindak 264 pidana korupsi telah berubah, yang mengakibatkan Undang-Undang KPK juga memerlukan perubahan. Uji Formil Revisi UU KPK Setelah memperhatikan seluruh perkembangan secara nasional dan global tersebut diatas, kini saatnya melakukan penilaian apakah dari sisi formil, pembentukan UU 19 Tahun 2019 memang bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau pengujian suatu undang-undang mengambil segi formil pembuatan undang-undang yang di dalilkan bertentangan dengan UUD 1945 maka menurut undang-undang, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, sejumlah rujukan tentang uji formil tersebut adalah menyangkut proses, prosedur dan tatacara, siapa yang berwenang dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Proses diartikan sebagai sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk untuk mencapai satu tujuan, dan proses juga disebut sebagai prosedur, cara -tertentu atau cara yang resmi untuk melakukan sesuatu, yang dalam pembentukan undang-undang dapat meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam perencanaan, boleh jadi suatu penelitian dalam kerangka menyusun suatu naskah akademik yang menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan juridisnya menjadi bagian yang harus termauk di antaranya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan peundang-undangan. Dalam kerangka yang demikian, maka rujukan pertama tentag pembentukan undang-undang, dapat kita lihat dalam Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat: A. Pasal 20 menyatakan: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang; (2) Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama; (3) Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat; 265 (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama untuk menjadi undang-undang; (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan; B. Pasal 5 UUD 1945: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; C. Pasal 22 UUD 1945 : (1) Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut ; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah iitu harus dicabut. D. Pasal 22D: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yangb berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. E. Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan undang-undang, diatur dengan undang-undang. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, maka segi formil yang dimaksud yang harus menjadi rujukan dalam pembuatan undang- undang tersebut, adalah mengenai kewenangan Lembaga, baik dalam mengajukan rancangan, keikutsertaan pembahasan dan persetujuan serta pengundangan, akan tetapi ternyata proses dan prosedur yang harus dilalui dan dilakukan, tidak diatur secara tuntas dalam UUD 1945, melainkan lebih lanjut merujuk pada undang- undang, sepanjang mengenai tatacara. Tatacara, disini bisa merujuk kewenangan 266 Lembaga yang menyusun, mengajukan rancangan, yang menyampaikan kepada DPR atau ke Presiden, pembuatan DIM, Tetapi semua juga merujuk pada proses yang mengenal apa yang disebut Daftar Prolegnas, Naskah Akademik, dan ditingkat DPR dalam pembahasan bersama siapa yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili dalam pembahasan dalam semua tahap yang ada, dan pemberian persetujuan di DPR. Semua hal tersebut seluruhnya harus bermuara kepada pengambilan keputusan yang memiliki tatacara keabsahan dengan apa yang disebut quorum dan pengambilan keputusan, mufakat bulat atau voting. Rujukan kepada undang-udang tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan pendelegasian kewenangan dari konstitusi kepada norma yang dibawahnya secara langsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh proses, prosedur dan tatacara yang disebut dalam undang-undang, merupakan delegasi kewenangan konstitusional dan apakah hanya sampai pada ketentuan dalam undang-undang? Pertanyaan ini penting, karena beberapa prinsip konstitusi yang merupakan landasan negara yang prinsipil – seperti demokrasi -tidak mudah untuk merumuskan nya dalam prosedur dan tata cara yang disebut secara tuntas dalam undang-undang. Dalam banyak hal, tatacara pembentukan undang-undang secara kelembagaan – baik dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam UU Susduk yang mendelegasikan lagi kedalam peraturan tata tertib, misal diatur tentang kapan dan bagaimana caranya pengambilan keputusan dilakukan dalam musyawarah mufakat dan kapan voting dan dalam hal bagaimana harus dilakukan voting tersebut, yang dapat disebut secara proses yang demokratis untuk dapat disebut sah secara konstitusional. diatur pula lebih jauh dalam Aturan Tata Tertib. Dalam uji formal undang-undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta quorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur 267 pengambilan keputusan, katimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang diandung sebagai hasil akhir maupun proses embentukannya. Konsep pemerintahan konstitutional didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, katimbang tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional semakin tinggi nilai etik yang diandung sebagai hasil akhir maupun proses pembentukannya, menyebabkan pemerintahan konstitutional yang didasarkan pada suatu prosedur yang mengandung nilai etika, yaitu tentang cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan, tidak hanya melihat pada tujuan, betapapun luhur dan baiknya tujuan yang akan dicapai. Semakin mulia tujuan sosial yang disusun dalam program sosial dan undang-undang kesejahteraan sosial – seperti kemakmuran nasional, penghapusan kemiskinan dan kelas sosial, atau mengejar target legislasi yang ditetapkan, jika hanya digunakan sebagai instrumen untuk menjustifikasi, dapat berakibat bahwa pelaksanaan kekuasaan menjadi sewenang-wenang. Ini tidak berarti bahwa konstitusi tidak perlu mengandung tujuan yang mulia ataupun target tertentu yang dianggap penting. Namun semua ini harus secara sungguh-sungguh dimiliki bersama-sama, dan menjadi kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga tidak boleh menghapus prosedur sebagai nilai inti dari pemerintahan konstitusional. Karenanya prosedur demikian dalam pengambilan keputusan proses legislasi, merupakan standar dan ukuran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi satu negara, termasuk Republik Indonesia. Meski demikian, dari semua ukuran-ukuran yang diharapkan ada dan termasuk dalam aspek formal pembentukan undang-undang, ada bagian yang sifatnya secara etik berakibat atau buruk suatu undang-undang yang dihasilkan, dan ada yang berakibat kebatalan. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota 268 legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi penyerahan mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the souvereign) yang tetap dapat memecat wakil atau merubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya insitusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada ditangan rakyat. Klausul-klausul lentur (open ended) dan standar-standar umum yang terlibat dalam balancing of interest dari semua komponen bangsa, merujuk pada peraturan yang mengikat secara umum, terutama dengan kesesuaian antara norma yang dibentuk dan proses pembentukannya. Semua peraturan adalah produk dari banyak aspirasi dan kepentingan yang saling bertikai. Alasan yang sesungguhnya terletak pada peran sentral yang dimainkan etika politik dalam kehidupan kenegaraan dan kemustahilan menyelesaikan masalah tanpa merujuk kepada pelaksanaan mandat sebagai fiduciary duty secara bertanggung jawab terhadap konstituen dan bangsa secara keseluruhan. Ukuran tentang kepentingan dan dan hak konstitusional para Pemohon yang menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional, tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga secara berbeda dengan uji materiil undang-undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya norma dalam satu undang-undang merugikan hak konstitusional, dalam uji formal kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil, yang menjadi anggota DPR atas dasar fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Oleh karenanya kerugian konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, sehingga terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, sehingga undang- undang dan kebijakan lain yang dibentuk adalah merupakan hasil kerja yang 269 sungguh-sungguh. Ukuran kesungguhan dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah dengan melaksanakan seluruh proses, prosedur dan tata cara yang perlu dalam pelaksanaan kewenangan legislative, sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan prosedur dan tatacara yang tidak terpenuhi, karena ketidak sungguhan tersebut. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu undang-undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formal. Dalam uji formal, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu undang-undang atau kebijakan lain, dapat mengakibatkan setiap warga yang telah melaksanakan hak pilih, menurut hemat ahli memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional disebabkan pemegang mandat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar, yang mendominasi pemikiran hukum modern. Yang pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, keadilan yang zalim; yang kedua adalah upaya untuk menciptakan keakuran antara legalitas dan moralitas. Dalam melihat formalitas, prosedur dan kelembagaan sebagai ukuran konstitusionalitas pembentukan satu undang-undang, maka disamping adanya etika moral sebagai dasar setiap pemerintahan konstitusional, maka Undang-Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang- Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Disamping pasal-pasal UUD tidak mencukupi untuk dilihat hanya sepanjang pasal- pasal, tetapi menyelidiki juga bagaimana kondisi atau suasana yang melatar belakangi terjadinya teks. Di samping itu, sebagaimana telah diutarakan, hukum dasar tidak hanya apa yang ditulis dalam UUD, tetapi prinsip-prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam bentuk peraturan dibawah UUD seperti halnya Undang-undang 270 Susduk DPR dan Peraturan Tata Tertib yang diterima sebagai norma yang mendasar dalam pengambilan keputusan-keputusan, dan juga menjadi aturan yang secara universal diterima dan dipraktekkan dalam Parlemen di dunia, sehingga ukuran konstitusionalitas pembuatan undang-undang, dapat dipergunakan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun proses pengesahan undang-undang dimaksud dapat dipersoalkan dari segi proses, prosedur, tata cara dan kewenangan Lembaga yang membuat, yang secara tegas diharuskan, sehingga teknik pengambilan keputusan dapat ditentukan, namun harus menjadi patokan bahwa kekurangan dalam aspek formil tersebut tidak selalu menyebabkan suatu kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), terutama karena 3 (tiga) hal berikut: 1. formalitas yang merupakan nilai etik penyelenggaraan negara yang terkait dengan kewenangan legislasi hanya dapat secara maksimum menyebabkan suatu penilaian bahwa produk yang dihasilkan baik atau buruk; 2. formalitas yang dilandasi prinsip konstitusi yang dikenal dalam demokrasi tentang keterbukaan dan hak rayat untuk memberi pendapat, maka penyelenggaraan pemerintahan tentang kewenangan legislasi demikian telah disalurkan melalui mandate rakyat kepada wakil melalui pemilihan umum yang merupakan suatu fiduciary duty, sehingga jika terjadi pelanggaran mandate berdasarkan fiduciary duty melahirkan hak bagi pemberi mandate untuk membatalkan mandate melalui recalling wakil, dan dalam hal sistem tidak memberikan kemungkinan demikian terjadi, rakyat pemilih akan mengubah pilihannya pada pemilihan umum berikut, untuk mengubah pemberian mandate kepada pihak yang lebih dipercaya untuk mengemban fiduciary duty tersebut. Pemberian legal standing kepada perorangan atau kumpulan perorangan untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang didepan MK adalah suatu wujud dari karakter demokrasi negara Indonesia, yang akan mempersoalkan secara materil norma undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warganegara pemberi mandate, yang oleh wakil yang dipilihnya tidak dilaksanakan menurut kehendak rakyat pemilih terhadap wakil yang dipilih; 271 3. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process dengan alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan bersama dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), terutama karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. 4. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang, harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision-making process yang menyangkut alasan kelembagaan, daftar prolegnas, proses pembahasan Bersama dan korum dan tata cara pengambilan keputusan akhir. Alasan-alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan (nietigheid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), karena standard etik adalah digunakan untuk menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang atau karya atau sikap untuk semakin lebih baik dan sempurna, tetapi tida menjadi ukuran legality atau validity untuk menentukan keabsahan tindakan, langkah atau produk. Alasan tentang asas proportionality yang menguji kerugian atau kepentingan konstitusional yang tidak seimbang jika suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya pengabaian tatacara atau prosedur, sedemikian rupa bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika undang-undang yang diuji secara formil dibatalkan, katimbang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada proses yang harus diperbaiki. Misal tentang quorum dan penghitungan suara, jelas merupakan uji formil yang secara kuantitatif mudah diukur dalam soal quorum dan penghitungan suara setuju untuk mengsahkan undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Tetapi quorum tersebut secara proporsional dapat dilihat akibat hukum secara lebih tepat, ketika suara yang menyatakan setuju tidak mencapai suatu quorum sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan menghitung secara individual anggota yang hadir, akan berpengaruh jika dilihat bahwa sistem 272 persetujuan dan kehadiran menggunakan sistem fraksi, sehingga seandainya juga dari segi individu yang hadir tidak mencukupi tetapi secara fraksi mencukupi, maka asas proporsionalitas dalam quorum, tidak selalu berakibat kebatalan terhadap undang-undang yang diuji, karena seandainya juga anggota yang tidak hadir menghadiri rapat pengambilan keputusan, suaranya tidak menyimpang dari suara fraksi yang terlebih dahulu disepakati. Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Pengujian secara Materiil Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Undang-Undang KPK, yang diajukan oleh para Pemohon pengujian yang penting dan relevan menurut hemat ahli untuk di periksa konstitusionalitasnya berdasar ujian norma dalam UUD 1945, adalah menyangkut: 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang mengganggu independensi KPK dari pengaruh kekuasaan lain, ketentuan mana dianggap melemahkan fungsi KPK sehingga dipandang dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Keberadaan Dewan Pengawas, dengan keharusan meminta izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dipandang juga melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas dan wewenang nya dan siapa pula yang mengawasi Dewan Pengawas; 3. Status pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masing-masing topik tersebut diuraikan konstitusionalitasnya sebagai berikut: 1. KPK dalam Rumpun Eksekutif Apa yang menjadi perkembangan dalam kehidupan auxiliary organ yang telah diutarakan terdahulu di negara-negara yang lebih dahulu maju, sebagai perbandingan dengan perkembangan di Indonesia, menunjukkan bahwa auxiliary organ tersebut, yang bertumbuh karena semakin meluasnya tugas negara dalam konsep negara kesejahteraan. Organ-organ baru tersebut pada umumnya diletakkan dibawah rumpun eksekutif. Hal demikian adalah suatu konsekwensi logis dari konsep separation of powers dalam tiga cabang tradisional dan klasik bahwa eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan, juga harus menyelenggarakan penegakan 273 hukum, untuk dan atas nama rakyat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Secara tradisional organ yang melaksanakan undang-undang dalam hal demikian menjadi tugas yang diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menjadi bagian rumpun eksekutif di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Tetapi ketika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, telah disimpulkan pada tahun 2002 bahwa penegak hukum yang selama ini ditugaskan untuk itu yaitu Kejaksaan dan kepolisian, ternyata dianggap tidak mampu menangani kejahatan korupsi secara efektif, sehingga diperlukan Lembaga baru untuk mendorong atau sebagai trigger mechanism dalam penanganan kejahatan korupsi dengan membentuk KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. KPK yang merupakan organ yang independent dalam melaksanakan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan memiliki kewenangan luar biasa secara berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dengan kewenangan pencegahan, koordinasi, dan supervisi, dapat pula mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan, bilamana dianggap tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Hal yang sama juga – dengan perubahan minor – diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Termasuk di antaranya ketika dalam melaksanakan tugas supervise, KPK secara independent berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan alasan: a. Laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b. Proses penanganan tanpa penyelesaian atau tertunda-tunda; c. Penangan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; Dalam semua tugas dan kewenangan tersebut, KPK diberikan kemandirian atau independensi, dalam arti tidak diperkenankan organ atau badan lain untuk melakukan campurtangan, mempengaruhi, memaksa atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas dari KPK. Penempatan KPK dalam ranah eksekutif adalah sesuai dengan konstitusi yang mengenal sistem pemisahan kekuasaan dalam 3 274 (tiga) cabang kekuasaan secara tradisional. Pembagian kekuasaan demikian tidaklah diartikan dalam suatu pemisahan total, karena secara teori maupun praktek pemisahan total tidak dikenal, karena setiap cabang kekuasaan negara harus terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan bersama. Jaminan independensi tersebut terletak dalam implementasi doktrin tersebut, dengan serangkaian pedoman sebagai safeguard yang mampu mencegah interventie dari pihak manapun, yang dilihat dari segi kepentingan yang beragam, keinginan atau kemauan untuk campur tangan adalah menjadi karakter kepentingan-kepentingan yang saling berhadapan secara sosial, politik, dan ekonomi. Jaminan-jaminan tersebut akan dirumuskan dalam suatu pedoman (guidelines) yang seyogianya dibentuk dalam suatu norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang di inisiasi Lembaga KPK tersebut untuk diajukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum sebagai pelaksanaan undang-undang KPK, dalam segala bentuk yang mungkin dan dalam tiap tahapan proses. Campur tangan secara tidak sah yang melanggar independensi tersbut dapat merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti yang dikenal dengan obstruction of justice. Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum demikian, tentu akan mengikat secara erga omnes, terhadap lembaga maupun individu. 2. Keberadaan Dewan Pengawas Argumen yang dibangun oleh Pemohon dan juga banyak pihak, bahwa keberadaan Dewan Pengawas sangat memperlemah KPK, terutama dengan tugas Dewan Pengawas yang termuat dalam Pasal 37A ayat (1) dan 37B ayat (1) dengan tugas-tugasnya yang meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, melakukan evaluasi kinerja KPK, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan KPK, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etik, menyelenggarakan sidang untuk itu. Keberadaan Suatu Dewan Pengawas, adalah suatu pertanyaan abadi dalam organisasi dan managemen, yaitu kemudian siapa yang mengawasi 275 pengawas. Who watch the watchmen? Keberadaan pengawasan sudah merupakan hukum yang sifatnya universal, sebagaimana termuat di bawah judul Legal Opinion ini, bahwa ketika suatu tugas dan wewenang dipercayakan untuk dilaksanakan suatu organ atau pejabat penyelenggara negara, kita harus menaruh kepercayaan terhadapnya dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bukan dilaksanakan oleh para malaikat. Oleh karenanya merupakan suatu keharusan bahwa pengawasan adalah mekanisme yang harus ada untuk meluruskan suatu penyimpangan tanpa selalu melihatnya sebagai kesengajaan. Oleh karena juga faktor integritas, tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada kepercayaan. Intergrity, but not by trust alone. Terdapat serangkaian langkah untuk monitoring, evaluasi dan akhirnya melakukan tindakan mencegah pelanggaran atau kekeliruan lebih jauh untuk diluruskan. Istilah check dalam doktrin checks and balances di antara organ-organ negara, antara lain adalan untuk mengkontrol, mengendalikan dan menghentikan atau mengerem langkah tertentu untuk mencegah menjadi pelanggaran. Paradigma perubahan UUD 1945 dalam reformasi yang menjadi ukuran mengadakan pembaharuan adalah apa yang disebut prinsip checks and balances tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa keberadaan pengawasan diadakan untuk melemahkan KPK. Justru sebaliknya. 3. Status Pegawai KPK Sebagai Aparatur Sipil Negara Penentuan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pegawai di lingkungan pemerintahan lainnya, tidaklah merupakan suatu pelemahan KPK dalam tugas dan kewenangannya, karena lembaga negara lain yang bahkan merupakan organ konstitusi yang independensi nya justru di dasarkan pada prinsip konstitusi yang dikenal secara universal, juga merupakan pegawai aparatur sipil negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi dengan prinsip independensi yang juga di dasarkan pada prinsip konstitusi, tidak menunjukkan suatu keluhan seperti yang dikemukakan dalam permohonan Judicial Review perkara ini. Seandainya perlakuan yang berbeda diberikan kepada pegawai KPK yang merupakan pegawai yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sama ketika status dan kedudukan lembaganya melaksanakan tugas 276 penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hokum sama dengan Lembaga negara lain tetapi dengan fungsi yang berbeda, maka pegawai di lingkungan organ negara lain akan merasakan perbedaan perlakuan dan hak serta kewajibannya, yang dapat dilihat sebagai diskriminasi, yang tentu saja bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Kesimpulan Atas dasar seluruh argument yang diajukan diatas, dapat disimpulkan bahwa revisi undang-undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang tidak sempurna, memiliki kekurangan serta menimbulkan kecurigaan karena adanya proses dan tata cara pembentukan undang-undang yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang KPK inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2020 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia hingga saat ini merupakan masalah bangsa yang menghambat pembangunan, mencederai penegakan hukum dan melemahkan sumber daya manusia. Bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah kesemua aspek mulai dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Korupsi merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa, oleh karena itu korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya, tetapi korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Perkembangan tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas semakin banyak dan dari sisi kualitas semakin canggih. Korupsi ternyata tidak hanya dilakukan orang yang berpendidikan rendah namun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan orang-orang yang paham hukum sekalipun. 277 Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut data Transparency International Indonesia (TII) yang merilis data indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2019 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100 (paling bersih). lndeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38 dan rankingnya yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85. TII menilai, kenaikan skor indeks persepsi korupsi menjadi bukti langkah Indonesia untuk memberantas korupsi cukup berpengaruh, Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan lagi mengingat Indonesia berada di urutan ke 4 negara-negara di Asia Tenggara dengan urutan Singapura dengan skor 85, Brunai Darussalam skor 60, Malaysia skor 53. Di tengah KPK upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197. II. PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN UU KPK Bahwa KPK pernah mengirimkan surat kepada Presiden dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait pembahasan UU KPK yaitu: 278 1. Kepada Presiden Surat Nomor : R 3484/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal : Revisi Undang-Undang KPK pada pokoknya berisi: Dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia adalah Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 Pasal 2 angka 6, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 15 tahun ini, KPK menyadari tentu saja masih banyak kekurangan terjadi, KPK belum mencapai tataran ideal. KPK tetap mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja KPK dengan tujuan agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengakselerasi perbaikan lndeks Persepsi Korupsi. KPK akan tetap memperkuat upaya penegakan hukum dan merekomendasikan perbaikan sistem dipelbagai sektor antara lain sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan serta energi. KPK mengamati proses revisi UU KPK melalui inisiatif DPR yang sedang bergulir cepat. Melihat isi draft tersebut, maka besar kemungkinan bila disahkan, akan justru melemahkan tugas dan fungsi KPK. KPK mohon agar Bapak Presiden mendengarkan kembali masukan masyarakat, para ahli hukum termasuk para ahli dari Perguruan Tinggi. Selanjutnya KPK mohon agar proses revisi UU KPK ini dihentikan melalui kewenangan yang ada pada Bapak Presiden Besar Harapan KPK, Bapak Presiden tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang diperlukan untuk melanjutkan proses revisi. Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, KPK justru memerlukan penguatan regulasi. Pemerintah perlu mengisi kesenjangan (gap) yang masih belum terpenuhi sebagaimana yang disarankan dalam UNCAC. Kesenjangan yang perlu segera dipenuhi antara lain terkait dengan korupsi di luar penyelenggara negara (sektor swasta), perdagangan pengaruh (trading influence), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) serta perampasan asset (asset recovery). 279 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Surat Nomor : R 3514/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal : Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK Pada Pokoknya berisi: KPK sangat menyayangkan dan prihatin karena pembahasan dilakukan dalam waktu yang begitu mendesak menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR saat ini. Pembahasan baik oleh Sadan Legislatif DPR maupun pembahasan DPR dengan Pemerintah juga tidak melibatkan partisipasi publik termasuk KPK sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Bahwa Pimpinan KPK telah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai salah satu perwakilan Pemerintah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 untuk menanyakan dan meminta Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, namun DIM tersebut tidak diberikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berjanji bahwa KPK akan diundang dalam pembahasan di DPR. KPK belum menerima satu surat resmi apapun terkait pembahasan revisi Undang-undang KPK baik dari DPR maupun dari Pemerintah. Praktik semacam ini tidak lazim dalam proses penyusunan suatu undang-undang karena KPK sebagai pihak yang berkepentingan dan yang menjalankan undang-undang tidak pemah dimintai pendapat sama sekali mengenai substansi yang akan direvisi dalam Undang-undang tersebut dalam rangka menjalankan proses pembentukan undang-undang yang demokratis, akuntabel dan transparan, KPK mohon dengan hormat kepada DPR dan Pemerintah untuk dapat: 1. Menyampaikan Draft Resmi RUU Revisi Undang-Undang KPK dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dan KPK; 2. Menunda dahulu pengesahan RUU Revisi Undang-Undang KPK mengingat tidak ada alas an yang bersifat mendesak untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang KPK pada masa siding DPR sekarang. 280 3. Dalam hal harus dipaksakan proses revisinya pada masa sidang yang tersisa. Pemerintah dan DPR perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan serta tanggapan dari public secara luas termasuk dan terutama KPK sebagai Lembaga pelaksana undang-undang tersebut. Bahwa sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 17 Oktober 2019, KPK belum pernah diberikan draft Resmi Undang-Undang KPK yang baru dari Pemerintah dan DPR RI. III. PENGARUH PERUBAHAN UU KPK 1. KPK: Dewan Pengawas & Pro Justitia: Quasi lntervensi A. Pendahuluan Sistem demokrasi dan penegakan hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara, dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances dari sistem demokrasi modern yang mengakui adanya pola Distribution of Power, bukan Separation of Power, untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan luas lembaga penegak hukum itu sendiri. Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan dis-integrasi di antara maupun didalam lembaga penegak hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif. Selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi sub-ordinasi kekuasaan, yang semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlindung dibalik prinsip legalitas subordinasi. B. Dewan Pengawas, Quasi lntervensi & Eksistensi KPK Dalam pemahaman yang demikian, gangguan kelembagaan terhadap eksistensi KPK akan merupakan sesuatu yang disikapi dengan inkonsistensi politik terhadap KPK. Perlu diperhatikan beberapa 281 pendekatan antisipasi perspektif korupsi, khususnya polemik, usaha dan perbedaan persepsi dari metode penguatan dan pelemahan kelembagaan KPK. antara lain, kesatu, misalnya ada tidaknya kebutuhan Dewan Pengawas, meskipun pro kontra ini seharusnya sudah menjadi bagian dari pensahan Revisi UU KPK antara (insiatif) DPR dan Pemerintah, dan kedua, Apakah Dewan Pengawas memiliki toritas pada pengawasan terhadap persoalan teknis projustitia. Kesatu, Keberadaan Dewan Pengawas menjadi polemik terkait UU KPK. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum perlu memperhatikan orientasi balanced of interest diantara 3 pilarnya, yaitu Masyarakat, Negara dan Penegak Hukum yang eksistensi ketiga pilar itu memiliki Fungsi Pengawasan melalui pola checks and balances untuk memperoleh hasil akhir berupa penegakan hukum yang adil dan sejati, pula sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam memperhatikan facet demokrasi antara Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara, dikatakan oleh Prof James Q Wilson (UCLA dan dosen Harvard Law School) bahwa Separation of Power sebagai istilah menyesatkan dan mengandung definisi tirani, karena itu separation of power diartikan separation institution for sharing of power yang dipahami secara paralel sebagai Distribution of Power. Dalam pemahaman demikian, facet interdisiliner Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara ini sudah meninggalkan paham Separation of Power yang dianggap kaku dan tidak mengenal checks and balances sebagai basis Fungsi Pengawasan, namun demikian fungsi pengawasan tetaplah berbasis pada perbuatan perilaku penegakan hukum dan bukan pada tataran teknis judisial penegakan hukum yang substantive, artinya tidaklah menyentuh tupoksi wewenang pro justitia dibidang penindakan KPK yang harus independen sebagai pilar fungsi pengawasan kinerja kelembagan KPK tidaklah terkait tindakan upaya paksa (Dwang Middelen atau Coercive Force), seperti Penggeledahan, Penyitaan maupun Penyadapan atau SP3 dari KPK pada Sistem Peradilan Pidana yang ada, 282 khususnya terhadap pelaksanaan Dwang Middelen atau Coercive Force atau Upaya Paksa. Evaluasi dan implementasi praktik ini hanya ingin menjelaskan bahwa adanya kelemahan atau kekurangan terhadap Pengawasan Internal Ajudikasi baik Kedeputiaan Pengawas Internal, juga Jenjang Struktur Vertikal Kelembagaan KPK, pengawasan atas Ekspose Pleno ditingkat rapat Pimpinan (Rapim), kesemua ini menunjukan bahwa adanya sistem pengawasan dan keberadaan Dewan Pengawas adalah suatu yang wajar, namun menjadi tidak wajar apabila fungsi pengawasan itu menyentuh tehnis pro justitia yang berkaitan pelaksanaan Upaya Paksa atau Dwang Middelen atau Coercive Force yang tentunyanya dipersepsikan sebagai Quasi lntervensi terhadap kelembagaan KPK dibidang penindakan. Kedua, Selain Kewenangan Dewan Pengawas kaitan dengan Teknis Pro Justitia yang menjadi masalah, adalah persoalan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Perlu diperhatikan bahwa eksistensi kelembagan KPK tidak berubah bahkan memiliki Kewenangan Tambahan. Kewenangan Khusus yang luar biasa memang menjadi basis kelembagaan KPK, antara lain terkait Pasal 12 dan Pasal 44 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sampai sekarang tetap dipertahankan pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 44 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah marwah penindakan yang menempatkan KPK berbasis Kewenangan Luar Biasa, dalam tahap Penyelidikan, yaitu berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum 2 alat bukti, tahapan ini dikenal sebagai "Quasilnquary", suatu amanat dari paham Anglo Saxon (Common Law System) yang diterima dan diadopsi bagi Civil Law. yaitu yang membenarkan bahwa suatu tahap penyelidikan (inquiry) dalam bagian seutuhnya dari penyidikan (investigation) yang karenanya membenarkan penyelidik menemukan bukti permulaan cukup dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dan tahap penyelidikan sebagai "front gate" inilah KPK dengan kewenangan penyadapan dapat mengembangkan memperoleh 2 alat 283 bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyadapan KPK berdasarkan suatu Legal by Regulated yang tetap adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dan sekaligus memberikan legitimasi kewajiban evaluasi atas tindakan ini. Dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan Legal by Court Order dengan kewajiban memerlukan izin Pengadilan. Penyadapan dengan izin Pengadilan adalah diluar basis kewenangan KPK yang didasarkan Legal by Regulated, bukan dan tidak menghendaki Legal by Court Order. Tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan), bahkan diperluas Kewenangan Tambahan sebagai Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. Sebagaimana penjelasan diatas, masalah izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan/merekam pembicaraan penggeledahan, penyitaan, pemberian SP3 ini merupakan pola facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara berdasarkan Distribution of Power dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana selalu ada pembatasan facet antara tugas- tugas teknis pro justitia kepada otoritas pengawasan yang tidak dibenarkan dan tidak legimitatif sifatnya. Pendekatan Distribution of Power diantara 3 pilar kekuasaan demokrasi juga diakui. Begitu pula, di sini ingin dijelaskan bahwa facet Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara terkait Sistem Peradilan Pidana, khususnya Pengawasan terhadap Upaya Paksa, sudah tidak mengenal Separation of Power, suatu pemisahan secara absolut yang tidak mengenal checks and balances system diantara 3 pillar kekuasaan, tetapi justru menempatkan basis Distribution of Power yang mengenal kontribusi kewenangan diantara kekuasaan kelembagaan dengan memberikan 284 basis perkuatan Fungsi Kewenangan melalui Checks and Balances System agar terhindar adanya abuse of power dari kekuasaan yang besar, namun demikian fungsi Pengawasan ini tidak dalam pemahaman dan dihindari adanya Pengawasan yang berpola Distribution of Absolute Power, seperti kewenangan Dewan Pengawas terhadap perbuatan tupoksi wewenang KPK di bidang penindakan projustitia. Sehingga dapat diambil benang mengenai keberadaan Dewan Pengawas dalam Pemahaman facet antara HTN, HAN dan Hukum Pidana terkait Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas KPK, dapat dimaknai sebagai berikut: Fungsi Pengawasan terhadap wewenang pro justitia ini dianggap sebagai Quasi lntervensi di bidang penindakan pro justitia dan karenanya melanggar: a) prinsip Auxiliary State yang seharusnya independen dan bebas dari kekuasaan manapun dibidang penindakan hukum juga, b) melanggar prinsip Conflict of Interest, baik secara organ kelembagaan maupun individual, dan c) melanggar Distribution of Power dengan legitimasi checks and balances, karena pola pengawasan yang berbentuk distribution of absolute power adalah bentuk dari Quasi lntervensi, dalam hal ini perlunya lzin terhadap perbuatan tehnis judisial terkait pelaksanaan Upaya paksa . Dalam konteks facet Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, pola Distribusi Kewenangan yang Absolut ini adalah konsep yang bertentangan dan melanggar prinsip Organisasi Administrasi Negara Modern, karena sekecil apapun Organisasi Administrasi Negara, maka Authority, Function dan Responsibility memiliki limitasi/batasan wilayah kewenangan, dalam hal ini adanya limitasi fungsi pengawasan yang tidak dapat diartikan sebagai quasi intervensi dari bentuk Distribution of Absolut Power terhadap tindakan pro justitia, tetapi pengawasan terhadap perbuatan perilaku masalah etika disiplin. 285 Pada UU KPK Baru, tidak ada pengurangan dan tetap dipertahankan 5 kewenangan KPK pada UU KPK Baru ini (Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penyelidikan/Penyidikan/ Penuntutan), bahkan dperluas Kewenangan Tambahan sebagai Wewewnang Eksekutor (Pasal 13) terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Tetap. Jadi, Tidak ada pelemahan terhadap tupoksi dan wewenang kelembagan KPK, bahkan Kewenangan Tambahan menjadi bagian tupoksi KPK pada UU KPK Baru ini. 2. Tugas Kedudukan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Bahwa lembaga KPK terdiri dari 3 unsur yaitu Dewan Pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa selanjutnya tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, danlatau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun. 286 (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa tujuan KPK dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan i. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 penyebutan unsur KPK, Dewan Penqawas disebutkan sebagai urutan pertama, Pimpinan kedua dan Pegawai ketiga. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan menjadi tugas siapa? Apakah Tugas Dewan Pengawas, Pimpinan atau Pegawai. Tugas Dewan Pengawas sudah diatur secara tegas dalam Pasal 37B sedangkan tugas Pegawai adalah pelaksana dari tugas Pimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada penanggungjawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan penanggung jawab tertinggi di KPK sudah tidak dimuculkan lagi karena Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi," sudah tidak ada. Apakah itu berarti Pimpinan tidak lagi menjadi penanggungjawab tertinggi di lembaga KPK? Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dijelaskan posisi kedudukan Dewan Pengawas dan Pimpinan, apakah strukturnya Dewan Pengawas berada di atas atau disamping atau dibawah Pimpinan. 287 Bahwa dalam praktik Pimpinan menjalankan system pengendalian agar tugas lembaga dapat dilaksnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas tersebut kinerjanya diawasi oleh Dewan Pengawas. Bahwa kemudian dari 6 tugas sebagaimana Pasal 37B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah tugas- tugas yang tergolong dalam kategori "tugas pengawasan", sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b, yaitu "memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" merupakan salah satu tugas teknis core business KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dan tidak tergolong dalam lingkup "pengawasan". Bahwa Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerjanya sendiri khususnya terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Berdasarkan alasan tersebut, mengandung ketidakjelasan apabila Dewan Pengawas diberikan tugas memberikan izin atau tidak memberikan lzin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, karena tugas utama Dewan Pengawas adalah pada bidang pengawasan saja." 3. Penggeledahan dan/atau Penyitaan Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka berlaku KUHAP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi". Bahwa oleh karena proses penggeledahan oleh Penyidik KPK tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka 288 penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan mengacu atau berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, di mana ketika penyidik melakukan penggeledahan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka berdasar Pasal 47 ayat (1) penyidik KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Bahwa proses penggeledahan tidak menambah tahapan hanya dialihkan saja dari ketua pengadilan negeri setempat kepada Dewan Pengawas. Bahwa berbeda dengan proses penyitaan, dimana penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan: Pasal 47 (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak ber/aku berdasarkan Undang-Undang ini .... Bahwa kewenangan penyidik KPK diberi kewenangan secara khusus melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tidak perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, cukup kewenangannya sendiri. Kewenangan penyidik KPK merupakan kewenangan lex specialis dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang bersifat umum dimana penyidik selain KPK (penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian dan PPNS) ketika melakukan penyitaan harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat: Pasal 38 KUHAP (1) Penyitaan hanya dapat di/akukan a/eh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kewenangan yang dimiliki penyidik KPK tersebut mempermudah dan memperlancar tugas-tugas karena prosesnya menjadi sederhana dan cepat. 289 Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebagaimana Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 378 ayat (1) huruf b: Pasal 47 ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas." Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan." Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak atas permohonan izin penggeledahan, dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2): Pasal 12B ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Pasal 47 ayat (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK menambah satu proses yaitu izin ke Dewan Pengawas KPK dari yang sebelumnya tidak perlu izin dari pihak manapun. Bahwa menjadi sangat krusial ketika proses penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 secara normatif tidak mengatur ketentuan penggeledahan dan/atau penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dengan prosedur persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan kepada Dewan Pengawas. Semua penggeledahan dan/atau penyitaan harus melalui mekanisme permintaan izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penggeledahan, dan/atau penyadapan. 290 Ketiadaan ketentuan ini dapat diperbandingkan dengan Ketentuan penggeledahan dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 34 KUHAP (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: ... (2) Dalam hal penyidik melakukan pengge/edahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Demikian pula Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: Pasal 38 ayat (2) KUHAP Dalam keadaan yang sangat per/u dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mempero/eh persetujuannya. Bahwa di lapangan penyidik mengalami kesulitan, bagaimana mekanisme penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak, mau mengajukan izin ke Dewan Pengawas tidak bisa karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggeledahan dan/atau penyitaan, mau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat juga tidak bisa karena terkait penggeledahan dan/atau penyitaan ranahnya Dewan Pengawas. Bahwa ketiadaan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam keadaan mendesak ini menyulitkan penyidik KPK dalam 291 melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal inilah yang menurut kami perlu mendapat kejelasan dari Mahkamah Konstitusi. 4. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan yang semula diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi akan menganggu kualitas KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tingkat daerah seluruh Indonesia. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Alinea I dan II dinyatakan: Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi danjumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak /agi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Bahwa dengan makin meluasnya tindak pidana korupsi di masyarakat dan tingkat kerugian Negara yang sangat besar serta Jangkauan wilayah yang sangat luas dan perlunya oprtimalisasi penegakan hukum korupsi didaerah maka kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan seharusnya didukung. Pembentukan KPK Perwakilan tetap memperhatikan skala prioritas untuk daerah tertentu yang perkara korupsinya tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, dan lrian Jaya bukannya malah dihapuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa pembentukan kantor kantor wilayah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan-pembentukan kantor Wilayah diharapkan semakin mempercepat proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. 292 [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2020 dan keteranga tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51A ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU 24/2003”), maka terdapat 2 bentuk pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 yaitu uji formil (formeele toetsing recht) dan uji materiil (materiile toetsing recht) yang selanjutnya diuraikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang berbunyi: (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Membaca permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut: 1. Nomor: 70/PUU-XVI/2019 dengan Anang Zubaidy, dkk sebagai Pemohon; 2. Nomor: 71/PUU-XVI/2019 dengan Zico Leonard D. S. dkk sebagai Pemohon; 3. Nomor: 73/PUU-XVI/2019 dengan Ricky Martin dkk sebagai Pemohon; 4. Nomor: 77/PUU-XVI/2019 dengan Jovi Andrea dkk sebagai Pemohon; 5. Nomor: 79/PUU-XVI/2019 dengan Agus Rahardjo dkk sebagai Pemohon; 6. Nomor: 84/PUU-XVI/2019 dengan Martinus Butarbutar dkk sebagai Pemohon; dan 7. Sholikah, dkk sebagai Pemohon, maka materi constitusional review yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan tersebut di atas adalah pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas materi dan penyusunan UU 19/2019 yang dinilai Para 293 Pemohon bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD RI 1945. Terhadap hal tersebut, maka terlebih dahulu kami menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas KPK hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas substansi yang terkandung dalam UU 19/2019 terhadap UUD RI 1945 berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK yang berpijak pada tugasnya sebagaimana termaktub dalam UU 19/2019 serta perkembangan atas fakta dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia oleh KPK. 2. Dewan Pengawas KPK tidak memiliki kompetensi untuk memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian formil (formeele toetsing recht) atas proses penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 mengingat khusus untuk pengujian formil (formeele toetsing recht) yang menjadi landasan dalam pemeriksaan dan putusan atas permohonan tersebut bukan hanya UUD RI 1945 namun juga ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan yang kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Legislatif, Presiden serta Kementerian terkait, terlebih lagi secara faktual KPK tidak dilibatkan dalam proses penyusunan UU 19/2019 tersebut dan Dewan Pengawas KPK merupakan unsur baru di kelembagaan KPK yang lahir dari UU 19/2019. Pokok-pokok keterangan sebagai tanggapan atas permohonan Para Pemohon yang berhubungan dengan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht), yaitu sebagai berikut: I. Berkenaan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil maupun uji formil a quo dengan alasan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon telah dirugikan oleh penyusunan dan pengundangan UU 19/2019 serta beberapa ketentuan dalam materi UU 19/2019 yang kami cermati dari seluruh permohonan para Pemohon dalam perkara a quo diantaranya sebagai berikut: 294 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 terkait penggolongan KPK sebagai rumpun eksekutif. 2. Pasal 21 ayat (1) dan Bab VA terkait kedudukan Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di kelembagaan KPK beserta segala kewenangannya. 3. Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 terkait perubahan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. 4. Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU 19/2019 terkait izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Dewan Pengawas. 5. Pasal 37A ayat (1), Pasal 37E dan Pasal 69A UU 19/2019 terkait pembentukan Panitia Seleksi, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas termasuk penunjukkan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya oleh Presiden yang berpotensi mengganggu independensi Dewan Pengawas. 6. Pasal 40 UU 19/2019 terkait kewenangan KPK untuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi. 7. Pasal 43, Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 terkait syarat dan sumber penyelidik KPK dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan internal KPK, serta beberapa ketentuan yang semula diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU 30/2002”) namun tidak diatur atau dihapus dalam UU 19/2019, yaitu: a. Penghapusan Pasal 11 huruf b terkait dengan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat. b. Penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU 30/2002 terkait kewenangan pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah. c. Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 terkait kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang kemudian ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI 295 Nomor: 27/PUU-VII/2009 menentukan bahwa pemohon constitusional review adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan kualifikasi sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Selain syarat subjek hukum yang dapat bertindak selaku pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, secara rinci mengatur tentang parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hak konstitusional (constitusional right), kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana disebutkan di atas merupakan syarat mutlak yang 296 harus dipenuhi secara kumulatif untuk menilai persona standi in judicio Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. Memaknai ketentuan tentang kerugian konstitusional tersebut terdapat 2 (dua) syarat yang bersifat opsional, yaitu: a. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau b. Kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang berdasarkan pengukuran “penalaran yang wajar” dapat dipastikan akan terjadi. Tidak ada perdebatan dalam hal pemohon dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual karena ketentuan tersebut tidak memiliki celah tafsir dan pembuktiannya bersifat lebih mudah dan pasti dengan bersandarkan pada suatu kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi. Dalam kondisi kerugian konstitusional atas hak konstitusional (constitusional right) yang dijadikan landasan pengujian undang-undang oleh pemohon masih bersifat potensial haruslah dapat diterima menurut “penalaran yang wajar” dan “dipastikan potensi tersebut memang akan terjadi” dengan pendekatan ante factum atau in abstracto (peristiwa atau akibat yang dikhawatirkan belum terjadi). Dibutuhkan kecermatan dalam mengukur kerugian yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon harus dapat menguraikan hubungan yang wajar dan logis (logic link) yang membuktikan bahwa materi peraturan perundang-undangan yang diuji merupakan penyebab lahirnya potensi kerugian konstitusional pemohon sehingga potensi kerugian tersebut dapat dipastikan akan benar-benar terjadi. Uraian tentang hubungan hukum dan kepentingan hukum pemohon yang terlanggar akibat adanya suatu materi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mengukur wajar dan rasionalnya potensi yang didalilkan oleh pemohon sehingga menjadi alas hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan. Merujuk pada alasan-alasan constitutional review yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya pada umumnya didasarkan pada 297 potensi kerugian konstitusional yang saat ini belum terjadi atau belum diderita oleh Para Pemohon (ante factum atau in abstracto) dan hubungan hukum yang dibangun dalam dalil-dalil permohonan a quo disandarkan pada potensi kerugian tersebut. Namun potensi kerugian tersebut tidak dapat menggambarkan hubungan hukum yang wajar dan logis dan kepentingan hukum yang nyata antara Para Pemohon dengan materi peraturan perundang- undangan yang diuji sebagaimana diantaranya salah satu pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas beserta seluruh kewenangannya dalam UU 19/2019 akan berpotensi menciderai hak konstitusional pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945] karena akan menggerus independensi KPK. Dalil tersebut tidak disertai dengan uraian yang jelas bentuk kewenangan apa yang membuat independensi kelembagaan KPK tergerus dengan adanya Dewan Pengawas, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan KPK yang dibentuk dalam rangka menjamin terjaganya asas-asas yang dicantumkan di dalam Pasal 5 UU 19/2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, evaluasi terhadap kinerja Pimpinan KPK dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan yang mana yang berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945]. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah Para Pemohon memilki legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang ini ataukah justru permohonan a quo menjadi tidak jelas (obscuur) karena para Pemohon tidak 298 memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil (formeele toetsing recht) dan pengujian materiil (materiile toetsing recht) atas UU 19/2019. II. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, maka berkenaan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kami Dewan Pengawas hanya akan memberikan tanggapan terhadap materi permohonan yang berkaitan dengan pengujian materiil (materiile toetsing recht) berdasarkan atas kompetensi Dewan Pengawas KPK, yaitu sebagai berikut: A. Berkenaan Pembentukan Dewan Pengawas Dalam konsep lembaga negara independen, fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang penting agar tugas dan kewenangan lembaga independen dapat terselenggara secara efektif dan berdasarkan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga, pihak lain atau kerugian bagi individu selaku pelaksana tugas yang mewakili lembaga. Ada beberapa pola pengawasan dalam sistem lembaga negara independen dalam sistem administrasi yaitu: 1. Pengawasan langsung dan tidak langsung 2. Pengawasan preventif dan represif 3. Pengawasan internal dan eksternal 4. Pengawasan aktif dan pasif 5. Pengawasan bersifat rechtmatigheid (menguji kesesuaian hukum/legalitas tindakan/kebijakan penyelenggara negara) dan doelmatigheid (menilai manfaat tindakan/kebijakan penyelenggara negara) Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 maka pengawasan tugas dan wewenang KPK dilakukan melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI dan penyampaian laporan tahunan sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kepada publik yang disampaikan secara terbuka dan berkala kepada Presiden dan DPR RI. 299 Dihubungkan dengan jenis pengawasan lembaga independen tersebut di atas, maka bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap KPK di antaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan internal melalui audit kinerja dan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI yang berhubungan dengan audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu. Selain dari itu bentuk pengawasan eksternal dilakukan juga oleh badan peradilan dalam memutus perkara yang ditangani oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah suatu hal yang dilarang atau menghambat lembaga independen, namun menjadi sarana untuk mendorong kinerja individu dan kelembagaan yang efektif dan berdasarkan hukum. Konsep pengawasan internal (internal monitoring) di KPK sejatinya telah ada sejak dibentuknya kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Internal (“PI”) sebagai Subbidang dari Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) UU 30/2002 yang terakhir diubah dengan UU 19/2019. Selain dari itu juga dilakukan oleh Pimpinan KPK selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK. Pengawasan internal (internal monitoring) oleh PI lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (“PERKOM 03/2018”) yang meliputi pengawasan terhadap kelembagaan dan personal KPK sebagai berikut: 1. Pemeriksaan bidang keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK. 2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan pedoman perilaku bagi Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (pasca UU 19/2019 Penasihat sebagai unsur kelembagaan KPK tidak ada lagi). 3. Serta bentuk pengawasan lainnya. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PI sebagaimana tersebut di atas, khusus yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri yang berlaku dan mengikat bagi seluruh unsur kelembagaan KPK yaitu Pimpinan, Pegawai dan Penasihat KPK (sebelum UU 19/2019). 300 Kewajiban pengawasan internal (internal monitoring) terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK serta personil KPK menjadi sorotan ketika UU 19/2019 menggeser kewenangan PI yang semula diuraikan dalam PERKOM 03/2018 menjadi substansi yang diatur dalam batang tubuh UU 19/2019 dan diberikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 sebagai unsur baru di kelembagaan KPK. Tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur di KPK diatur dalam Pasal 37B UU 19/2019 dengan lingkup sebagai berikut: a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan; c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; d. Menerima dan menindaklajuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Secara garis besar tugas Dewan Pengawas dalam aspek pengawasan serupa dengan tugas dan fungsi yang semula ditugaskan pada Direktorat PI, namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dengan tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik (code of ethic), pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. Berdasarkan Pasal 37E ayat (1) UU 19/2019 Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden RI yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis namun didudukan setara dengan Pimpinan KPK sebagai fungsi checks and balance dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK. Kedudukan Dewan Pengawas yang tidak bersifat hierarkis tersebut menjadikan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih 301 independen, sebagai contoh sejak dilantik oleh Presiden RI, Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020, yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Pimpinan KPK, yaitu: a. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan I sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) kesimpulan. b. Rekomendasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK Triwulan II sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kesimpulan. Namun Dewan Pengawas menyadari dalam UU 19/2019 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain daripada tugasnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas berpendapat seharusnya UU 19/2019 tersebut mencantumkan pula tentang kewenangan dan status Dewan Pengawas, agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK mempunyai kekuatan mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B UU 19/2019 tersebut di atas, sebelumnya secara praktis tidak dapat dilakukan oleh PI karena kedudukan PI dalam struktur organisasi KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK sehingga mempunyai hubungan hierarkis. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden RI. Selain itu dalam ketentuan Pasal 37B UU 19/2019, pemberlakuan kode etik (code of ethic) hanya bagi Pegawai dan Pimpinan KPK semata yang menjadi subyek pemeriksaan dan/atau persidangan dugaan pelanggaran kode etik (code of ethic), sehingga tidak mencerminkan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) [Pasal 27 ayat (1) UUDRI 1945] 302 bagi seluruh unsur kelembagaan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh unsur kelembagaan KPK, maka Dewan Pengawas mengambil langkah untuk memperluas pemberlakuan subjek dengan memasukan Dewan Pengawas sebagai unsur keberlakuan kode etik (code of ethic) dengan menetapkan kode etik (code of ethic) yang telah ditetapkan, diberlakukan juga bagi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Independensi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya juga tercermin dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas dapat memeriksa dan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaraan kode etik untuk seluruh unsur kelembagaan KPK secara langsung dan hal ini tidak berlaku ketika penegakan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PI karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan KPK. Hakikinya proses pengawasan internal di KPK oleh Dewan Pengawas secara fungsional tidak terkonsentrasi hanya pada Dewan Pengawas. Partisipasi masyarakat dalam upaya kontrol sosial (social control) atas kinerja KPK maupun kualitas personil KPK terbuka luas melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan, Pegawai termasuk pula Dewan Pengawas oleh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf d UU 19/2019 yang merupakan pengamalan atas optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah upaya kontrol sosial masyarakat, Dewan Pengawas telah membuat sarana pengaduan masyarakat secara elektronik melalui alamat e-mail pengaduan.dewas@kpk.go.id. Merujuk pada konsep tiada kekuasaan tanpa pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ada di KPK sejak KPK terbentuk 303 yang kemudian kewenangan tersebut digeser oleh UU 19/2019 kepada Dewan Pengawas dengan memperhatikan fungsi peran serta masyarakat sebagai kontrol untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan serta memperkuat kelembagaan KPK dan personil KPK sehingga keberadaan Dewan Pengawas secara nyata sangat diperlukan dan tidak perlu dipermasalahkan. Keberadaan Dewan Pengawas justru lebih menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU 19/2019 serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK melalui laporan pengaduan masyarakat. B. Berkenaan Independensi Dewan Pengawas Independensi tidak hanya kemutlakan yang wajib dimiliki oleh KPK secara kelembagaan, namun dalam konsep organisasi/kelembagaan fungsi dan tugas KPK tersebut dilaksanakan oleh personil KPK sehingga independensi kelembagaan harus diturunkan sebagai bentuk independensi personil KPK. Meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara eksplisit dalam UU 30/2002 maupun UU 19/2019, independensi kelembagaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan independensi personil KPK dalam hal ini Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK yang masing- masing memilki pola seleksi dan pengangkatan yang berbeda. Dalam tahap awal, jaminan terhadap independensi kelembagaan dituangkan dan tercermin dalam syarat menjadi Pegawai, Pimpinan termasuk sebagai Dewan Pengawas KPK. Syarat dan ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 37D UU 19/2019 sebagai berikut: Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 304 pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 37D huruf i, huruf j dan huruf k yang melarang calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesi merupakan syarat untuk menjaga independensi Dewan Pengawas terhadap kekuasaan manapun dan memutus hubungan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Pengawas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun organisasi profesi, pelaku usaha serta pihak lainnya. Lebih lanjut, kewajiban Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif di KPK yang bebas dari pengaruh apapun juga tercermin dalam bunyi sumpah jabatan yang diikrarkan pada saat pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 37G jo Pasal 35 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 37G (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan 305 menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh- sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”. Sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas bukanlah semata-mata menjadi syarat formil pengangkatan Dewan Pengawas namun dalam Pasal 15 huruf d UU 19/2019 disebutkan dengan jelas bahwa kewajiban KPK untuk menegakkan sumpah jabatan yang dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban individu pelaksana tugas dan fungsi KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai. Tidak hanya melalui syarat dan sumpah jabatan Dewan Pengawas, ketentuan berupa peraturan tentang kode etik (code of ethic) dan pedoman perilaku (code of conduct), peraturan disiplin, peraturan tentang konflik kepentingan (conflict of interest) dan peraturan bersifat internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki sanksi dan diberlakukan sama bagi seluruh unsur KPK akan menjadi instrumen yang menjaga independensi seluruh unsur kelembagaan KPK termasuk Dewan Pengawas. Kekhawatiran terhadap tidak independensinya Dewan Pengawas berakar dari kententuan UU 19/2019 tentang proses penunjukan pertama kali Dewan Pengawas oleh Presiden dan ketentuan tata cara pemilihan Dewan Pengawas selanjutnya yang sedikit berbeda dari Pimpinan KPK dan cenderung tersentralisasi pada Presiden (Pasal 37E jo. Pasal 69A UU 306 19/2019) serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan DPR [Pasal 37B ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2019] yang juga berbeda dengan kewajiban pelaporan tahunan kelembagaan KPK. Namun demikian, kekhawatiran tersebut adalah keliru karena sebagaimana diuraikan di atas, independensi Dewan Pengawas yang telah diikrarkan dan wajib diamalkan oleh Dewan Pengawas serta adanya peraturan tentang kode etik dan pedoman perilaku, peraturan larangan konflik kepentingan, peraturan disiplin, peraturan internal tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instrumen yang menjaga independensi Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun termasuk Presiden sebagai pihak yang memiliki otoritas menunjuk pertama kali, menetapkan, mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas serta sebagai pihak yang menerima laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Demi menjaga imparsialitas dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 antara seluruh unsur kelembagaan KPK yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai KPK serta sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum sebagai syarat mutlak atas pengakuan sebagai negara hukum (rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, terkait dengan mekanisme penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden RI diatur dalam Pasal 37E ayat (9) UU 19/2019 yang menyatakan “dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dikonsultasikan”. Meskipun dalam proses pemilihan Dewan Pengawas berbeda dengan Pimpinan KPK yang peran lembaga legislatif tidak secara langsung dilibatkan namun sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas peran 307 Lembaga Legislatif tetap dilibatkan karena Presiden RI akan mengkonsultasikan nama calon Dewan Pengawas yang dihasilkan dari Panitia Seleksi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan termasuk fungsi administratif bersifat bebas dari kekuasaan manapun (independen). C. Berkenaan Kewenangan Administratif Dewan Pengawas dalam Pemberian Izin sebagai Lex Specialist Sistem Peradilan Pidana. Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Menurut Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 4 halaman 504 menyatakan asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau diatur oleh beberapa peraturan termasuk juga dalam hukum pidana (penal policy) yang bersifat materil maupun dalam ketentuan formilnya (hukum acara). Konsep lex specialist inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU TIPIKOR”) dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU 19/2019 sebagai peraturan turunannya. Pengaturan berbeda dari konsep pidana formil dari awal telah diterapkan oleh UU 30/2002 untuk menunjang tercapainya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan tepat guna. Pengenyampingan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) baik yang bersifat pro justisia atau bukan, sangat kental ditemukan dalam substansi UU 30/2002 di antaranya terkait penyelidik dan penyidik independen KPK serta pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan hukum acara dalam UU TIPIKOR dan UU 30/2002 (Bab VI tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan UU 30/2002) termasuk di 308 dalamnya kewenangan penemuan bukti permulaan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi dan juga penyitaan. Ketentuan tersebut tergambar dalam Pasal 38 UU 30/2002: (1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi Penyidik tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Serta ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Secara progresif UU 30/2002 telah membatasi kewenangan lembaga yudisial terhadap perizinan tindakan-tindakan pro justisia termasuk penyitaan sebagaimana dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai berikut: (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. … Penyitaan secara prinsip merupakan bagian dari upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga hanya bisa dilakukan di tahap pro justisia. Secara konvensional Pasal 38 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan (lembaga peradilan) untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik. Namun kewenangan lembaga peradilan tersebut telah dikesampingkan dalam Pasal 47 UU 30/2002 sebagai bentuk lex specialist atas KUHAP yang menentukan 309 pelaksanaan penyitaan tidak membutuhkan izin lembaga peradilan sebagaimana tersebut di atas. Kemudian kekhususan peraturan penyitaan tersebut diubah dan diperluas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019, menjadi sebagai berikut: Pasal 37B ayat (1) UU 19/2019 (1) Dewan Pengawas bertugas: a. ... b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. ... Selain penyitaan, UU 19/2019 juga secara khusus mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik, yang tertuang dalam: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. … Dalam penjelasan: Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas Perluasan dan perubahan terkait pelaksanaan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan sebagai obyek baru tersebut masih dalam semangat lex specialist atas kewenangan konvensional perizinan lembaga peradilan atas tindakan pro justisia. Dalam konsep UU 19/2019 pelaksanaan kegiatan pro justisia berupa penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidak dibiarkan pelaksanaannya menjadi otoritas mutlak penyelidik dan/atau penyidik mengingat tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang beririsan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengujian perlu tidaknya tindakan tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Dewan Pengawas sebagai upaya preventif melindungi keabsahan dan ketepatan 310 tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Walaupun Dewan Pengawas memberi atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tidaklah berarti Dewan Pengawas mencampuri kewenangan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dewan Pengawas dalam memberikan izin hanya melihat kepada urgensi dan syarat-syarat yang termuat dalam Undang-Undang apakah tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut diperlukan dan terpenuhi sehingga prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjamin. Secara efisiensi waktu, konsep izin tertulis oleh Dewan Pengawas tidaklah mengganggu kecepatan proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik KPK. Agar tidak menghambat kinerja Penyelidik dan/atau Penyidik, UU 19/2019 memberikan batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin atas permohonan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang diajukan kepadanya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (3) jo. Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 sebagai berikut: Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 ... (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan ... Dalam pelaksanaannya sejak Dewan Pengawas terbentuk, pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas diluar jam operasional kerja yang berlaku di KPK termasuk 311 pada hari libur, sehingga batas waktu 1x24 jam tidak pernah terlampaui. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila izin tersebut harus dimintakan ke Pengadilan. UU 19/2019 tidak memberikan pedoman (guidance) yang lebih terperinci bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugasnya dalam memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, selain daripada jangka waktu dan kewajiban pemberian izin tertulis tersebut. Hal ini menuntut Dewan Pengawas harus mengatur sendiri tentang tata cara, syarat dan ketentuan dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta kerahasiaan informasi dalam peraturan sendiri yang dituangkan dalam standar operasi baku (SOP) dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain daripada itu, tugas Dewan Pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi karena kebocoran informasi dapat terjadi walaupun izin penyadapan tersebut diberikan kewenangan kepada Pengadilan ataupun terjadi apabila Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. Permasalahan kebocoran informasi penyadapan tergantung dari integritas masing-masing personal yang terlibat dalam permohonan/pemberian izin penyadapan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justisia harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan serta kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan kinerja pemberantasan korupsi KPK adalah tidak benar dan prinsip Lex Specialist Derogat Legi Generali dalam UU 30/2002 tetap dipertahankan karena berdasarkan Pasal 21 UU 19/2019, Dewan Pengawas merupakan unsur KPK. Bahwa dalam memberikan keterangan/tanggapan atas para Pemohon dalam uji materiil di sidang Mahkamah Konstitusi ini, Dewan Pengawas hanya menanggapi/memberikan keterangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas 312 Dewan Pengawas sedangkan terhadap substansi yang dimohonkan lainnya, yaitu meliputi: 1. Independesi Kelembagaan KPK yang dihubungkan dengan KPK sebagai lembaga rumpun eksekutif. 2. Perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai dalam rumpun Aparatur Sipil Negara. 3. Perubahan status kepegawaian KPK yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian pegawai KPK. 4. Pembatasan sumber penyelidik hanya boleh dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan internal KPK; 5. Pembatasan sumber penyidik KPK hanya dari Kepolisian, Kejaksaan dan PPNS yang diberi kewenangan khusus serta Penyelidik KPK. 6. Hilangnya kewenangan KPK untuk membentuk KPK perwakilan. 7. Pembatasan waktu penanganan perkara paling lama 2 tahun. 8. Kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. 9. Tidak mengatur tentang larangan Pimpinan KPK rangkap jabatan. 10. Hilangnya peranan Pimpinan sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum. 11. Hilangnya ketentuan Pasal 11 huruf b UU 30/2002 tentang tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat sebagai salah satu kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Terhadap hal-hal tersebut di atas (butir 1 sampai dengan 11), Dewan Pengawas tidak memberikan keterangan/tanggapan yang menurut Dewan Pengawas adalah lebih relevan untuk ditanggapi oleh Pimpinan KPK. Sebagai kesimpulan, Dewan Pengawas berpendapat substansi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam uji materiil ini, sepanjang tentang keberadaan serta tugas Dewan Pengawas yang diatur dalam UU 19/2019 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD RI 1945, namun keputusan lebih lanjut sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. [2.9] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima 313 Kepaniteraan Mahkamah, masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020 dan 30 September 2020, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya. [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil serta 314 pengujian materiil norma Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah pada tanggal 7 315 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2019. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 19/2019 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 316 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4], Paragraf [3.5], dan Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian formil dan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: 317 Pasal 1 angka 3 ”Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Pasal 3 ”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” Pasal 12B (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”. Pasal 24 (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37B ayat (1) huruf b Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;” Pasal 40 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 318 (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bulrti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan. Pasal 45A ayat (3) huruf a ”Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.” Pasal 47 ayat (1) (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. 2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) [vide bukti P-2] yang mewakili UII sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan hukum di bidang pendidikan [vide bukti P-30 sampai dengan bukti P-32, bukti P-43, dan bukti P-44]; 3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UII [vide bukti P-33] sekaligus dosen yang beraktifitas di perguruan tinggi; 4. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-4] yang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII [vide bukti P5 dan bukti P-45] sekaligus sebagai dosen. Selanjutnya, Pemohon IV adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-6 dan bukti P-7] yang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum UII [vide bukti bukti P-8] sekaligus sebagai dosen. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga kajian yang kegiatannya berkaitan dengan penguatan hak asasi manusia (hak konstitusional) dan/atau kajian pemberantasan korupsi; 319 5. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-9] yang menurut Pemohon berprofesi sebagai Dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang memiliki perhatian besar terhadap penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan adanya pelanggaran prosedur pembentukan UU 19/2019 dan berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, sebagai berikut: a. para Pemohon memiliki hak kostitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. proses pembentukan UU 19/2019 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon tidak diberikan kesempatan yang sama sebagai civitas akademika untuk ikut terlibat memberikan masukan dalam pembentukan UU 19/2019 a quo dan menutup hak para Pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]; c. berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, menimbulkan ketidakpastian tugas Dewan Pengawas dalam tindakan pro- justicia dan status pegawai KPK, serta ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang menjadi concern para Pemohon; d. para Pemohon juga concern dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme; 320 e. pengajuan permohonan a quo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagaimana diketahui, Tri Dharma Perguruan meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan Catur Dharma UII meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 6 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal proses pembentukan UU 19/2019 serta pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu para Pemohon menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Catur Dharma UII), khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, serta dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak civitas akademika di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih lagi para Pemohon adalah warga negara yang terdampak langsung oleh adanya penyalahgunaan keuangan negara. Potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 321 sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan Pengujian Formil [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU 19/2019, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa menurut para Pemohon, terdapat cacat proses pembentukan UU 19/2019 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) dikarenakan UU 15/2019 baru disahkan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183. Sementara proses pembentukan UU 19/2019 berakhir pada tanggal 17 September 2019; 2. bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 19/2019 memiliki cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni: tidak memiliki naskah akademik dan bukan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019; 3. bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 19/2019 melanggar asas partisipasi, asas keterbukaan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 4. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 19/2019 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengujian Materiil [3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara): 322 1. bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 karena posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN, terutama mereka yang telah berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis akan kehilangan pekerjaannya atau setidak- tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Selain itu, dengan menjadi pegawai ASN secara otomatis pula pegawai KPK akan memulai kariernya dari awal yang berpotensi menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK. Selanjutnya dengan status kepegawaian KPK sebagai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan; 3. bahwa menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro justicia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal a quo diberikan kepada Dewan Pengawas. Selain akan menghambat kerja KPK, para Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut: a. secara kelembagaan, ketua dan anggota Dewan Pengawas sendiri dibentuk oleh presiden yang merupakan lembaga eksekutif; b. pasal a quo mencampurkan antara Dewan Pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dengan salah satu kewenangannya terkait tindakan pro justicia yang murni ranah pengadilan; c. keputusan yang dihasilkan Dewan Pengawas kemungkinan tidak independen. Sebagai contoh, bagaimana jika yang ingin disadap oleh KPK adalah Ketua atau anggota dewan pengawas sendiri, istri/suami atau bahkan 323 keluarganya? Apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin, maka keputusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum adil. d. dalam kajian perbandingan, sekalipun dibentuk Dewan Pengawas pada The Independent Commission Against Corruption (ICAC), Hongkong, tapi kewenangannya tidak terkait dengan upaya paksa. Pengawasan terkait upaya paksa justru berada dan dimiliki oleh pengadilan. Dengan kata lain, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh penyidik harus berdasarkan izin tertulis pengadilan. 4. bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai. 5. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 dan keterangan ahli, atas nama Dr. H. M. Busyro Muqqodas, M.Hum., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Abdullah Hehamahua, dan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. yang masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Februari 2020, 4 Maret 2020, dan 14 Juli 2020, serta keterangan saksi atas nama Novel Baswedan, SIK, M.H. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2020. 324 [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling lambat tanggal 1 Oktober 2020 [vide Risalah Persidangan tanggal 23 September 2020], sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan; [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewan Pengawas KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020; 325 [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Pengujian Formil [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil terkait UU 19/2019 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 a quo. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 a quo; Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian materiil. 326 Pengujian Materiil [3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah perlu menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut: 1. Bahwa pembentukan KPK adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yakni terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 2. Bahwa mengenai independensi KPK, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, halaman 269 yang menyatakan: “… bahwa rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri telah tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut; … Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara. …” Pertimbangan tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, bertanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19] dan Paragraf [3.22], yang menyatakan: “[3.19] … Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan 327 bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya …” [3.22] Menimbang bahwa walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Keputusan- keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya …” 3. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, Paragraf [3.25] menyatakan: “… KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara- perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan …” [3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 karena posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 1 angka 3 UU 19/2019, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu kedudukan pasal a quo dalam kaitan dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 pada pokoknya merupakan bagian dari Ketentuan Umum yang mengatur mengenai definisi KPK yang selengkapnya menyatakan “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak 328 Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dalam UU sebelumnya [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pindana Korupsi (UU 30/2002)], definisi/pengertian KPK tidak ditempatkan dalam Pasal 1 tetapi terakomodasi dalam ketentuan Pasal 3 UU 30/2002. Sementara itu, oleh pembentuk undang-undang juga dirumuskan norma yang secara substansial merupakan pengertian KPK dalam Pasal 3 UU 19/2019, yang selengkapnya menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam kaitan inilah, seolah-olah terdapat dua rumusan definisi/pengertian yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019. Jika memang benar hal demikian yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang maka di antara keduanya tidak dibolehkan menimbulkan pengertian yang tidak sejalan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), angka 107 menyatakan, “Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”. Pertanyaannya adalah apakah definisi/pengertian tersebut telah lengkap dan tidak menimbulkan pengertian ganda. Setelah mempelajari secara saksama rumusan definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa “melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengertian “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 329 19/2019 kata “pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital, namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi “penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019, terutama dengan tidak dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana, kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran yang wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. 330 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 yang dikhawatirkan para Pemohon akan melemahkan independensi kelembagaan KPK. Berkenaan dengan dalil tersebut, selain Mahkamah telah mempertimbangkan keberadaan Pasal 3 UU 19/2019 dalam kaitannya dengan konstitusional bersyarat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 dalam Sub-paragraf [3.20.1], Mahkamah juga telah menegaskan dalam putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan a quo berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan, Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan a quo, in casu mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, menurut Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif, in casu Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yaitu, “KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK”. Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden. 331 Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro Justitia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal a quo diberikan kepada Dewan Pengawas. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.21.1] Bahwa berdasarkan Pasal 12 UU 19/2019, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK dalam pelaksanaan proses peradilan (pro Justitia). Terkait dengan penyadapan, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah memberikan pertimbangan, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, menyatakan: "Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan 332 perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi" Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011, menyatakan: [3.18] … Bahwa mekanisme yang perlu diperhatikan dari penyadapan ini adalah penyadapan dapat dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal inilah berlaku batasan penyadapan agar tidak melanggar privasi ataupun hak asasi warga negara; Bahwa dalam penyadapan terdapat prinsip velox et exactus yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar rights of privacy orang lain; Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah tersebut di atas, penyadapan pada dasarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. [3.21.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan UU 19/2019. Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.19] di atas, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari 333 pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud. Dalam konteks itu, faktor integritas semata-mata tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrol dari pihak lain. Dalam batas penalaran yang wajar adanya kontrol tersebut adalah piranti untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan (abuse of power) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan judisial (pro Justitia). Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan criminal justice system. Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang 334 melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum). Dengan kata lain, dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra- legal/ekstra yudisial yang diberikan kewenangan yudisial/pro Justitia, karena keberadaan lembaga yang bersifat extra-legal dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum. Bahwa selanjutnya juga penting dipertimbangkan, oleh karena berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya. 335 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 19/2019 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. [3.21.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] di atas maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro Justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka pertimbangan Mahkamah terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.21.2] di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Begitu pula 336 dengan ketentuan norma Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun oleh karena tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.21.4] Bahwa oleh karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] dan Sub-paragraf [3.21.3] di atas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum. [3.21.5] Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan demikian, tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan oleh 337 KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri. [3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK. Para Pemohon mendalilkan juga dengan status kepegawaian KPK sebagai pegawai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal- pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon inkonstitusional. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut status kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan: (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi 338 pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011). Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksananya. Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai- pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan 339 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata- mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan 340 penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan. Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU 5/2014). Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu “spirit” diubahnya UU kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih 341 dari itu, pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat pemberhentian penyidik KPK disebabkan oleh diberhentikannya sebagai ASN. Namun, para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas letak pertentangan norma pasal a quo dengan UUD 1945. Selain hanya mengkhawatirkan adanya kekosongan jabatan. Sebagaimana pertimbangan hukum di atas, sebagai konsekuensi beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka pengaturan pemberhentian ASN dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya berlaku sepenuhnya bagi penyelidik atau penyidik KPK dan pegawai KPK tanpa ada yang dikecualikan. Pasal 45A UU 19/2019 pada pokoknya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan penyidik KPK yang statusnya dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 sebagai ASN. Dengan sendirinya apabila penyidik diberhentikan sebagai ASN maka diberhentikan pula dari jabatannya sebagai penyidik KPK. Pemberhentian PNS tersebut dapat karena diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat (vide Pasal 87 UU 5/2014). Dengan demikian jika terpenuhi penyebab diberhentikannya PNS baik dengan hormat atau tidak dengan hormat maka jabatan apapun yang melekat pada diri PNS tersebut ikut berhenti, in casu jabatan sebagai penyidik KPK. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum 342 karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.23.1] Bahwa desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata dalam KUHAP meliputi: a) tahap pra-ajudikasi; b) tahap ajudikasi; c) tahap purna ajudikasi. Pada masing-masing tahapan tersebut, aparatur penegak hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya, namun tetap dalam bingkai sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang bertujuan menjaga kemurnian penegakan hukum materiil. Penegakan hukum sesuai dengan norma atau kaidah yang dijamin dalam hukum formil bertujuan, antara lain, melindungi harkat dan martabat manusia yang disangka, didakwa atau divonis melakukan suatu tindak pidana, menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pemerintah, menjaga kesamaan sikap antara aparat penegak hukum pada masing-masing tahapan penyelesaian perkara pidana agar tidak terjadi disparitas. Pada tahap pra-ajudikasi, aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah penyelidik, baik penyelidik dari kepolisian, kejaksaan atau penyelidik PNS, termasuk penyelidik KPK, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 5 KUHAP menyatakan penyelidik berwenang untuk menentukan dapat tidaknya perkara tertentu ditingkatkan pada tahap penyidikan (tahap ajudikasi). Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut seorang penyelidik dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Pada tahap ajudikasi yang berwenang melakukan penanganan perkara adalah penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangan masing- masing. Penghentian penyidikan adalah salah satu kewengan yang dimiliki penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP). Norma yang sama juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan: ”Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Menurut para Pemohon norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 343 a) bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU 19/2019 akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa alasan; b) Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 yang menyebut frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai. Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan; c) penghentian penyidikan dan penuntutan yang didasarkan pada parameter waktu (2 tahun) tidak selesainya penyidikan dan penuntutan suatu perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional tersangka. Lain halnya jika yang dimaksud sebagai penghitungan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sejak ditetapkannya status tersangka; d) alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud dari ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, yang menyatakan: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”. [3.23.2] Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon di atas, sekalipun petitum para Pemohon menghendaki Mahkamah menyatakan Pasal 40 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945, namun setelah mencermati esensi alasan-alasan mengajukan permohonan (posita/fundamentum petendi), inti yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut para Pemohon tidak jelas sejak kapan penghitungan waktu 2 (dua) tahun tersebut, apakah sejak penyidikan atau sejak penuntutan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, salah satu asas peradilan adalah peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta sesuai dengan salah satu prinsip hukum formil, penegakan hukum harus sekaligus melindungi hak asasi manusia (due process of law). Sejalan dengan itu Pasal 5 UU 19/2019 344 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK berdasar pada: a) kepastian hukum; b) keterbukaan;… f) penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut para Pemohon norma yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai, sejak penyidikan atau sejak penuntutan. Ketidakpastian hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Lebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, bahwa penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Selanjutnya, berkenaan dengan SP3 ini, Mahkamah dalam putusan- putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah konstitusional, namun demikian dengan mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK telah ternyata banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun 345 perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam putusan a quo, dapat memahami ketentuan adanya diskresi dalam norma Pasal 40 UU 19/2019 yang memberikan diskresi kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun demikian Mahkamah perlu menegaskan apabila ditemukan bukti yang cukup KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan [vide Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019]. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kekhawatiran para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya SP3 sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. [3.24] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional norma Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas" dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1), frasa “harus 346 dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi yuridisnya maka dalam hal terdapat “Penjelasan” terhadap pasal-pasal a quo harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan a quo. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Sedangkan, dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 12B UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. [3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 347 [4.4] Pokok permohonan pengujian formil mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan pengujian materiil beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pengujian Materiil: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan 348 Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. 3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah 349 selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”. 5. Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).” 6. Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 350 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”. 7. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”, menjadi selengkapnya berbunyi “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.” 351 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih 352 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia