PUU Tahun 2016

70/PUU-XIV/2016

Permohonan Pengujian Pasal 6 huruf c, Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Tonin Tachta Singarimbun

Tanggal Registrasi: 2016-09-01

Tanggal Putusan: 2017-07-19

UU Diuji: UU 30/2002

Majelis Hakim: ["Maria Farida Indrati (K) I Dewa Gede Palguna (A) Manahan MP Sitompul (A) Yunita Rhamadani (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, 1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparat penegak hukum” dalam [[Pasal 11 huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002]] tentang [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam [[Pasal 11 huruf a]] dan [[Pasal 6 huruf c]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002]] tentang [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 30 Tahun 2002]] tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 6]] - [[Pasal 11]] - [[Pasal 6 huruf c]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**

Teks Putusan

# Putusan [[70/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[70/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 30 Tahun 2002]] tentang [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2013-07-26**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-12-07**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-08-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-08-09**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-09-01**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-07-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[84/PUU-XIII/2015]] ### Perkara yang Merujuk - [[57/PUU-XVI/2018]] ## Amar Putusan Mengadili, 1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparat penegak hukum” dalam [[Pasal 11 huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002]] tentang [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam [[Pasal 11 huruf a]] dan [[Pasal 6 huruf c]] [[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002]] tentang [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 30 Tahun 2002]] tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 6]] - [[Pasal 11]] - [[Pasal 6 huruf c]] - [[Pasal 1 ayat (3)]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**