70/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 70/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Rauf Moo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2015 memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Mei 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 70/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …”. Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …”. I.2. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, dapat disimpulkan, berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi. 1.3. Bahwa Pamor Mahkamah Konstitusi dalam setahun terakhir dinilai publik kembali “bersinar’’. Lembaga Negara Pengawal Konstitusi ini dipandang cukup tegas, independen, dan berwibawa khususnya dalam memutuskan beberapa perkara aktual yang dianggap menonjol seperti misalnya perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tentang Praperadilan (Pasal 77 huruf a KUHAP) dan seterusnya. Kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara-perkara yang diajukan oleh para Pemohon akhir-akhir ini menunjukkan komitmennya sebagai lembaga negara yang menegakkan fungsinya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dari ancaman pelanggaran yang dilakukan negara.  Selama lebih dari satu dasawarsa, sepak terjang Mahkamah Konstitusi telah dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Selain menghadirkan sejumlah “kejutan”, Mahkamah Konstitusi juga terbukti mampu menjadi tempat yang efektif untuk menyelesaikan kisruh ketatanegaraan.  Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan pelbagai putusan yang dapat dikatakan terobosan hukum yang bernuansa “progresif” sekaligus “kontroversial”. Pada 2004, misalnya Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dengan mengembalikan hak-hak politik bagi mantan anggota PKI. MK membatalkan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD. Alasan utamanya, ketentuan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal, UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, dan ekonomi.  Terobosan lain yang memperoleh perhatian luas terkait Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai sebagian frasa kata pada Pasal 56 ayat (2) serta Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, ketentuan itu hanya memberi kesempatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 kepada Parpol atau gabungan Parpol dan menutup hak konstitusional calon perseorangan.  Di luar penyelesaian Undang-Undang di bidang politik, terobosan juga dilakukan MK dalam penegakkan hukum, yaitu pemutaran rekaman “rekayasa” skandal proses hukum yang menimpa Wakil Ketua KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Banyak pihak yang memberikan apresiasi.  Putusan MK membubarkan Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola unbundling yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaannya. Di pihak lain, terutama bagi kalangan bisnis di sektor migas, putusan ini berpotensi merugikan para investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri migas.  Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Bahwa Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang”. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, jika disetujui Perpu meningkat menjadi Undang-Undang dan jika ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan berikutnya. Pada tanggal 21 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpu itu memberikan kewenangan kepada Presiden Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK. Keberadaan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan mengguncangkan sistem dan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2004 (direvisi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Perpu a quo karena tidak menjamin adanya kepastian hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. I.4. Bahwa, objek Permohonan adalah Pengujian materiil Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 terhadap Undang Undang Dasar 1945. I.5. Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"; II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji atau dapat dimaknai bahwa objek Permohonan(objectum litis) Pengujian materiil Pasal 7 huruf t Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, yang diuji baik secara implikasi hukum maupun implikasi politik sangat merugikan Pemohon. c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.4 Kerugian Konstitusional para Pemohon: a. Hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan Prosedural (Procedural Justice) maupun keadilan substansial. b. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Pemohon di samping dirugikan atas nama hak-hak konstitusional, juga kerugian lainnya baik langsung maupun tidak langsung, berupa hilangnya hak-hak para Pemohon sebagai warga negara yang mengembangkan profesinya sebagai pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Dengan tidak adanya kesetaraan bagi sesama warga negara, Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, bertentangan dengan asas-asas hukum tentang keadilan,kejelasan dan manfaat. III. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 7 huruf t: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: t.. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Ketentuan UUD 1945 sebagai alat uji/batu uji terhadap Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf t adalah sebagai berikut: 1. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. 2. Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ‘‘(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum‘‘. 3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“; 4. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“; 6. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ‘’Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’’ 7. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 8. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. IV. ALASAN ATAU DALIL (POSITA) PEMOHON IV.1 Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. IV.2 Bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan: ‘‘(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.‘‘ dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“; serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. IV.3 Bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: ‘’Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’’ IV.4. Bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. IV.5. Bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu“. V. KONKLUSI Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan rakyat. Hukum dibentuk atau dibuat untuk mewujudkan keadilan, kejelasan, dan manfaat, karenanya Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Tahun 2015 Nomor 57 tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. V.1.Pemohon sebagai warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam Permohonan Pengujian materiil Pasal 7 huruf t Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V.2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon. V.3. Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dan bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. V.4 Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ‘‘(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.‘‘ dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“; serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. V.5 Pemohon di samping dirugikan atas nama hak-hak konstitusional, juga kerugian lainnya baik langsung maupun tidak langsung berupa hilangnya hak-hak Pemohon sebagai warga negara dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. V.6 Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, ‘’Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’’.Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah merugikan hak konstitusional secara langsung maupun tidak langsung Pemohon sebagai warga negara, beserta keluarga dan kerabatnya. Hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan prosedural (procedural justice) maupun keadilan substansial, serta tidak menjamin adanya keadilan, kejelasan dan asas manfaat. V.7.Pemohon sebagai warga negara, kebebasannya tidak secara utuh didapat sebagai manusia yang merdeka. untuk diakui sebagai pribadi yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (1) menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ‘’setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu’.’ Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 V.8. Dengan adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon, Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. VI. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon dan Kuasa Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengangkatannya; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) yang menyatakan, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ...dst Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;” terhadap Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan, Alinea IV Pembukaan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ‘‘(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.‘‘ Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“; Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“; (2) ...dst (3) ‘’Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’’ Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 7 huruf t UU 8/2015 terhadap Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf t UU 8/2015 karena Pemohon harus mengundurkan diri dari profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3) untuk mengajukan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorontalo; [3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 7 huruf t UU 8/2015 menimbulkan ketidaksetaraan bagi sesama warga negara, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.12] Menimbang bahwa terhadap norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, in casu Pasal 7 huruf t UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/PUU- XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”. Dengan kata lain melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 7 huruf t UU 8/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id