70/PUU-XII/2014

PUTUSAN NOMOR 70/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: [1.2] Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H.Isran Noor, M.Si Pekerjaan : Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2. Nama : Drs. H. Rachmat Yasin, M.M Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 24 Juni 2011 dan berdasarkan Surat Kuasa tanpa tanggal Februari 2014 memberi kuasa kepada: 1). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra; 2). Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H; 3). Widodo Iswantoro, S.S., S.H; 4). Zulkarnain Yunus, S.H., M.H; 5). Mansur Munir, S.H; 6). Arfa Gunawan, S.H; 7). Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H; 8). Eddy Mulyono, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam menjalankan kuasanya, “Penerima Kuasa” dibantu oleh para asisten advokat pada IHZA dan IHZA Law Firm yaitu: 1). Nur Syamsiati Duha, S.H; 2). Yusmarini, S.H; 3). Rozy Fahmi, S.H; 4). Sururudin, S.H; 5). Bayu Nugroho, S.H; 6). Gugum Ridho Putra, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2014 dan telah dicacat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2014 dengan Nomor 70/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 September 2014 dan 17 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI 1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), selanjutnya disebut “Undang-Undang Kehutanan” terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Repubvlik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian undang-undang”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 3 di atas, maka Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang- undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “badan hukum”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon adalah sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan (vereneging) yang didirikan dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 9 tanggal 6 Januari 2012 (bukti P-3) dan telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-50.AH.01.07.Tahun 2012 tanggal 05 April 2012 (bukti P-4). Dasar hukum pembentukan perkumpulan (vereneging) adalah Rechtspersoonlijkeheid van Vereneging (Staatsblad 1870 Nomor 64) yang dalam Pasal 1 menyatakan “tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id didirikan menurut peraturan umum dan itupun apabila sudah disahkan oleh Gubernur Jenderal”. Oleh Staatsblad 1942 Nomor 13 dan Nomor 14, ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 yang semula hanya diberlakukan di Jawa dan Madura, diberlakukan di seluruh Hindia Belanda, sedang pengakuan oleh Gubernur Jenderal kemudian didelegasikan kepada landraad (pengadilan negeri) setempat. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan-ketentuan dalam Rechtspersoonlijkeheid van Vereneging tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah merdeka, pengesahan badan hukum perkumpulan (vereneging) diambil alih oleh Kementerian Kehakiman yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Bahwa para bupati di seluruh Indonesia secara bersama-sama telah mendirikan APKASI sebagai organisasi yang bersifat “perkumpulan” dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu norma Pasal 1 Rechtspersoonlijeheid van Vereneging yang menyatakan “tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan umum dan itupun apabila sudah disahkan oleh Gubernur Jenderal”. Oleh karena norma Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah “badan hukum” publik atau privat, maka Pemohon berpendirian, tidak ada keraguan apapun juga terhadap APKASI sebagai sebuah badan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa adalah lazim menurut undang-undang dan kebiasaan bahwa Ketua dan Sekretaris Jenderal sebuah organisasi adalah berwenang untuk mewakili organisasi bertindak ke luar maupun ke dalam. Sementara Pasal 22 huruf g Anggaran Dasar APKASI (bukti tambahan 1) menyatakan bahwa Dewan Pengurus APKASI, dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berwenang untuk melakukan advokasi, mediasi dan fisilitasi berdasarkan hasil rapat dewan pengurus. Dewan Pengurus APKASI telah berulangkali mengadakan rapat dan memutuskan untuk menguji Undang- Undang Kehutanan ini ke Mahkamah Konstitusi; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Bahwa APKASI adalah organisasi yang anggota-anggotanya adalah para bupati seluruh Indonesia. Gubernur dan Walikota tidak bisa menjadi anggota APKASI. Demikian pula halnya dengan DPRD Kabupaten. Mengapa ada organisasi yang bernama APKASI yang anggotanya hanya para bupati saja, hal itu adalah kebebasan para bupati tersebut untuk mendirikan organisasi apapun yang mereka kehendaki. Kebebasan tersebut tidak dapat dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh siapapun karena kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan demikian dijamin pula oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Undang-undang untuk melaksanakan norma Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah Rechtspersoonlijkeheid van Vereneging (Staatsblad 1870 Nomor 64). Dalam kenyataannya, DPRD kabupaten juga membentuk asosiasi yang serupa dengan APKASI bagi para bupati, dan hingga kini tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan asosiasi tersebut; 6. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 5 di atas, anggota- anggota APKASI adalah pemerintah kabupaten seluruh Indonesia berdasarkan stelsel pasif (Pasal 9 Anggaran Dasar). Dengan demikian, tanpa memohon menjadi anggotapun, pemerintah kabupaten seluruh Indonesia akan secara otomatis menjadi anggota APKASI. Adapun tujuan perkumpulan ini adalah untuk “menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan kerjasama antar pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan peluang nasional, regional dan global guna kepentingan kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai amanat pembukaan UUD 1945”. Dengan demikian, Pemohon adalah perkumpulan berbadan hukum tempat berhimpun para pimpinan Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, dan sekaligus juga berfungsi sebagai forum untuk bertukar-pikiran dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Bahwa persoalan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kehutanan, terdapat pada sebagian besar kabupaten di seluruh tanah air. Dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan APKASI, masalah hutan adalah salah satu topik hangat yang sering dibicarakan dan memerlukan kejelasan kewenangan pengelolaan, sehingga Pemohon yang merupakan wadah untuk mewakili kepentingan para anggotanya, memandang perlu untuk menguji berbagai norma Undang-Undang dalam Undang-Undang Kehutanan terhadap UUD 1945 demi kelancaran penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan di daerah-daerah; 7. Bahwa bupati adalah lembaga negara yang keberadaannya secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara norma Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Walaupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten adalah bagian dari Pemerintahan Daerah, namun DPRD bukanlah bagian dari Pemerintah Daerah. Tugas dan kewenangan bupati dan DPRD jelas berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, bupati dapat bertindak sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemerintah daerah, tanpa harus bertindak bersama-sama dengan DPRD, kecuali dalam hal tertentu seperti dalam mengesahkan Perda termasuk mengesahkan APBD. Oleh karena itu, Bupati sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi tanpa harus bersama-sama dengan DPRD. Telah ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang mengakui bahwa bupati adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang tanpa bersama-sama dengan DPRD setempat, antara lain adalah Putusan Mahkamah Nomor 72/PUU-VIII/2010 yang dimohon oleh H. Andi Harahap dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; 8. Bahwa sebagai badan hukum yang sah, maka kedudukan Pemohon dapat disamakan dengan orang perseorangan warganegara itu, dan oleh karena Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang- wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 9. Bahwa sebagai sebuah badan hukum, anggota-anggota badan hukum Pemohon mempunyai visi untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 Anggaran Dasar). Misinya adalah untuk: (1) Menciptakan kerjasama yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antar anggota APKASI dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; (2) Menciptakan hubungan yang serasi antara anggota APKASI dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah secara proporsional sesuai dengan strata pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Meningkatkan kemampuan anggota APKASI dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance); 10. Bahwa Pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam Bab I Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah -- yang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ini, Pemerintah berarti Pemerintah Pusat -- untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai kehutanan, hak konstitusional Pemohon untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mendapatkan adanya kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi sirna, karena norma Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Kehutanan tersebut bertentangan dengan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah–selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah– penanganan masalah kehutanan bukanlah kewenangan Pemerintah, karena kewenangan Pemerintah telah secara limitatif dibatasi oleh Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta urusan agama. Sementara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar ayat (3) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini”. Ini berarti semua kewenangan Pemerintah, selain telah dibatasi secara limitatif dalam Pasal 10 ayat (3), kewenangan- kewenangan lain di luar itu “sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Jadi tidak ada kewenangan Pemerintah yang di luar dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya itu, termasuk masalah kehutanan. Berdasarkan undang- undang ini, urusan pemerintahan di bidang kehutanan bukanlah kewenangan Pemerintah, melainkan kewenangan Pemerintah Daerah. Adanya dua norma Undang-Undang yang berbeda pada dua Undang- Undang yang berbeda, dengan sendirinya telah menghilangkan hak konstitusioal Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa mutatis mutandis dengan norma Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, maka norma dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Kehutanan, yaitu Pasal 5 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) yang memuat kata “Pemerintah” dan kata “Menteri” –dalam hal ini Menteri Kehutanan- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2), “Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g juga bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena kewenangan menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan bukanlah kewenangan Pemerintah, dan oleh karena itu menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Adanya ketidakpastian hukum ini penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan ini telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon yakni hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan konsekuensi dari diakuinya asas bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara eksplisit ditegaskan lagi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 11 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni: (1) Pemohon badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; (2) Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk menyelenggarakan tertib pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau “rechtsstaat” sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (3) Hak konstitusional Pemohon tersebut, nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1) yang memuat kata “Pemerintah” dan kata “Menteri” – dalam hal ini Menteri Kehutanan -- sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3), “menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Pusat) dan Menteri Kehutanan yang merupakan bagian dari Pemerintah (Pusat) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bidang kehutanan. Padahal, kewenangan tersebut seharusnya berada di tangan para anggota yang berhimpun dalam organisasi Pemohon, yakni Pemerintah Daerah; (4) Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (causal verband), yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh tindakan Pemerintah dan Menteri Kehutanan yang diberikan kewenangan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Kehutanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, sehingga Pemohon tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan yang seharusnya menjadi kewenangannya; (5) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. III. ARGUMEN BAHWA PASAL-PASAL A QUO YANG DIUJI DALAM UNDANG-UNDANG KEHUTANAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum; 2. Bahwa negara yang mengandung ciri “machtstaat” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan konkretnya, tetapi juga pada norma- norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (staatsorgan) dan lembaga-lembaga pemerintahan (regeringsorgan); 3. Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional, Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1), dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dilihat dari sejarah, kultur dan sosiologis-antropologisnya adalah negara yang unik karena ia berhasil membentuk dirinya menjadi sebuah negara kesatuan ditengah perbedaan- perbedaan yang begitu besar antara daerah-daerah di dalamnya, termasuk pula perbedaan-perbedaan antar suku bangsa yang secara bersama-sama membentuk bangsa Indonesia itu. Suku-suku bukan saja beragam, tetap potensi setiap daerah juga berbeda, pusat dan daerah juga berbeda, antara provinsi juga berbeda, bahkan antara kabupaten dan kota juga berbeda. Ditengah perbedaan yang begitu besar, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu jelas tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan negaranya secara sentralistik. Kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan didaerahnya haruslah diberikan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum; 4. Bahwa hutan, adalah bagian dari kehidupan masyarakat asli suku-suku bangsa Indonesia. Tidak ada suku bangsa di Indonesia, kecuali suku-suku yang membangun kehidupannya di atas permukaan air laut seperti Suku Laut dan Suku Bajau, yang tidak menggantungkan hidup mereka pada lahan dan hutan. Suku-suku itu sudah ada dan terbentuk jauh sebelum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan Nusantara dan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang bermaksud ingin menjajah negeri ini. Hubungan hukum antara individu dan masyarakat dengan lahan dan hutan adalah hubungan yang sudah terbentuk ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, yang hubungan itu menciptakan norma-norma hukum tidak tertulis, namun diketahui, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat-masyarakat setempat. Kenyataan-kenyataan sosiologis-antropologis serta terciptanya norma- norma hukum tidak tertulis yang dihormati oleh suku-suku itu, tidaklah dengan begitu saja dapat dinafikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kadang-kadang tanpa pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan masyarakat suku, menetapkan berbagai norma yang justru bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakatnya yang beragam itu; 5. Bahwa hutan, dalam kenyataannya berada di daerah-daerah, bukan di Pusat, jika dilihat bahwa kedudukan Pemerintah (Pusat) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berada di Jakarta. Sebagian besar dari hutan- hutan itu justru berada di wilayah kabupaten, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Karena itu, Pemohon yang bertindak mewakili kepentingan seluruh anggotanya, sangat berkepentingan dengan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan. Para bupati yang ada di daerah-daerah di mana hutan itu terletak adalah lebih mengetahui keadaan hutan di daerahnya daripada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan yang berada di Jakarta, yang terkadang hanya bekerja di belakang meja dan mengambil berbagai keputusan penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, tanpa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di daerah-daerah yang memiliki hutan, termasuk timbulnya gejolak masyarakat yang secara hukum adat telah ratusan tahun secara turun-temurun menempati suatu kawasan sehingga terbentuklah kampung-kampung tempat tinggal mereka. Namun secara tiba-tiba Menteri Kehutanan menyatakan kampung-kampung tersebut adalah kawasan hutan lindung, tanpa masyarakat tahu dan diajak bicara, tanpa Pemerintah Daerah Kabupaten setempat pernah diajak bicara dalam mengambil keputusan itu. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Berbagai masyarakat di daerah-daerah yang terkena penetapan itu tercengang melihat perilaku Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan yang telah “merampok” lahan kampung mereka yang telah ditinggali ratusan tahun turun-temurun dan tanpa ganti rugi apapun menjadikannya sebagai kawasan hutan lindung, sementara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda saja yang jelas-jelas adalah penjajah tidak pernah melakukannya. Menteri Kehutanan melakukan ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan; 6. Bahwa mengingat sebagian besar hutan berada di wilayah kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, maka untuk tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, seharusnya dilakukan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum. Pemerintah sesuai kewenangannya, sebagai penjaga kepentingan nasional dan mempertahankan Negara Kesatuan, seharusnya cukup melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yang memberikan norma-noma penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan secara nasional. Memang benar, bahwa hutan adalah sumber daya alam yang dapat dirujuk esensinya kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Adalah benar pula rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 7. Bahwa meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, namun tidak berarti bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan mutlak menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah -yang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ini, Pemerintah berarti Pemerintah Pusat- untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan adalah bertentangan dengan norma konstitusi adalah bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan perbantuan” serta “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Karena itu sejauh kata “Pemerintah” yang diartikan dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 4 ayat (2) adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945; 8. Bahwa selain bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, norma Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan nyata-nyata bertentangan secara paralel dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintah Daerah, yang tidak mencantumkan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah kewenangan Pemerintah Daerah, bukan kewenangan Pemerintah (Pusat). Adanya dua norma Undang-Undang yang sejajar kedudukannya, namun berisi norma yang bertentangan satu dengan yang lainnya, apalagi Undang- Undang Pemerintahan Daerah, yang dapat dianggap sebagai “payung” bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan di daerah, maka pertentangan norma ini telah menimbulkan pula pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakui asas kepastian hukum yang adil. Dengan berlakunya, norma Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Kehutanan ini maka asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata telah dikesampingkan; 9. Bahwa semangat pengaturan dalam Undang-Undang Kehutanan adalah semangat pemerintahan sentralistik, dimasa transisi pemerintahan Orde Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Baru ke Orde Reformasi. Penguasaan hutan oleh negara diartikan sebagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan mutlak menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal, Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah -- yang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ini, Pemerintah berarti Pemerintah Pusat -- untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan dan norma-norma lain dalam Undang-Undang ini sejauh menyebutkan kewenangan Pemerintah Pusat, adalah bertentangan dengan norma konstitusi dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Sejauh mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan, norma Undang-Undang Kehutanan ini tidaklah memberikan pengaturan kewenangan yang “adil dan selaras” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, malahan memberikan monopoli kewenangan pada Pemerintah Pusat, padahal hutan ada di daerah-daerah dan bukan di pusat; 10. Bahwa kata “Pemerintah” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan menyatakan “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Demikian pula kata “Pemerintah” di dalam norma Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) secara mutatis mutandis adalah bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang sama sebagaimana telah Pemohon kemukakan dalam angka 6 dan angka 7 di atas. Norma-norma Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ayat (1) juga secara mutatis mutandis bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Sekadar catatan norma Pasal 5 ayat (3) memang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sejauh kata “dan ayat 2” dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013. Namun perubahan itu tidaklah berkaitan dengan permohonan pengujian sekarang ini); 11. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) sejauh kata “Pemerintah” dalam frasa norma yang menyatakan “Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas lahan” dan seterusnya secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 10 di atas. Kata “Pemerintah” dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Kehutanan ini juga bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang- Undang Pemerintahan Daerah. Tabrakan norma dalam dua Undang- Undang yang berkedudukan sejajar ini telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945; 12. Bahwa kata “Pemerintah” sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 19 ayat (1) dalam frasa norma “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan” dan seterusnya secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian angka 10 dan 11 di atas. Kata “Pemerintah” dalam norma tersebut juga bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 13. Bahwa kata “Pemerintah” dalam norma Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan secara mutatis-mutandis adalah juga bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah diuraikan dalam uraian angka 10, angka 11 dan angka 12 di atas. Kata “Pemerintah” yang diartikan sebagai Pemerintah Pusat ini juga bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Daerah, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 14. Bahwa kata “Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat“ dalam norma Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan “Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Kehutanan sendiri, karena dalam menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan bukan lagi sebagai kawasan hutan, adalah sepenuhnya kewenangan Pemerintah tanpa harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dalam menetapkan suatu kawasan bukan sebagai kawasan hutan sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah, mengapa halnya dalam melakukan perubahan harus meminta Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan DPR dalam UUD 1945 telah jelas meliputi kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran. Menentukan peruntukan kawasan hutan adalah sepenuhnya kewenangan eksekutif dan tidak berbagai dengan legislatif – beda halnya dengan penetapan anggaran dan pembentukan Undang-Undang – sehingga fungsi DPR dalam perubahan kawasan hutan adalah fungsi pengawasan, bukan terlibat dalam memutuskan perubahan kawasan hutan. Norma ini jelas tidak sejalan dengan sistem bernegara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.; 15. Bahwa kata “menteri” Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), dengan jelas menunjuk kepada Menteri Kehutanan yang merupakan bagian dari Pemerintah (Pusat). Pasal ini secara mutatis-mutandis juga bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang- UUD 1945 dengan argumentasi yang sama dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 di atas. Norma dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan ini juga nyata- nyata bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, bukanlah kewenangan Pemerintah (Pusat), yang kalau demikian halnya, maka kewenangan tersebut ada pada Pemerintah Daerah. Adanya dua norma Undang-Undang yang berada pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hirarki yang sama yang isinya bertabrakan satu dengan lainnya, nyata-nyata telah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memuat jaminan kepastian hukum yang adil; 16. Bahwa norma Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan “Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah norma yang kabur dan tidak jelas apa maksud dan kreterianya. Kata-kata “berdampak penting”, “cakupan yang luas” serta “bernilai strategis” tidak jelas apa artinya dan bersifat multi tafsir. Penjelasan Pasal 38 ayat (5) ini mengatakan “cukup jelas”, padahal isinya tidak jelas samasekali. Penjelasan atas frasa yang sama memang dijumpai dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan yang mengatakan “Yang dimaksud dengan ‘berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis’ adalah perubahan yang berpengaruh terhadap biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan akan datang” adalah penjelasan yang tidak memperjelas masalah, malahan potensial menimbulkan perdebatan. Seharusnya Undang-Undang memerintahkan agar Peraturan Pemerintah memberikan rincian dalam bentuk pengaturan lebih lanjut. Penjelasan ini, bukanlah norma, tapi penjelasan saja. Namun penjelasan ini dapat menimbulkan norma yang hendak dijelaskan menjadi kabur dan multi tafsir yang bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945; 17. Bahwa norma Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan “Pemberian Izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah rumusan yang tidak sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Menurut Pasal 17 UUD 1945, menteri itu adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu tidaklah pada tempatnya tindakan seeorang menteri harus lebih dulu mendapatkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi dalam hal memberikan izin pinjam pakai hutan. Kewenangan memberikan izin adalah semata-mata kewenangan eksekutif dan bukan kewenangan legislatif. Kalaulah sesuatu keputusan eksekutif memerlukan persetujuan DPR, maka levelnya berada di tingkat Presiden yang kedudukannya sejajar dengan DPR, bukan di tingkat Menteri yang hanyalah seorang “pembantu” Presiden. Norma Pasal 38 ayat (5) ini mengacaukan sistem Presidensial, dan bertentangan dengan norma Pasal 4 UUD 1945; 18. Bahwa norma Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang “melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”. Kata ‘Menteri” dalam pasal ini yang jelas berarti adalah Menteri Kehutanan adalah bagian dari Pemerintah Pusat. Bahwa jika seseorang atau sebuah badan hukum ingin melakukan penyelidikan umum atau melakukan eksplorasi atau eksploitasi di dalam kawasan hutan haruslah lebih dulu mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, secara mutatis mutandis adalah bertabrakan dengan norma Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena kewenangan tersebut bukanlah kewenangan Pemerintah Pusat. Norma yang menyebutkan “Menteri” ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) dan 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah. Tabrakan norma Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Kehutanan dengan Pasal 10 Undang- Undang Pemerintahan Daerah juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 19. Bahwa terhadap Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g sebelumnya sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 72/PUU-VIII/2010. Pengujian yang dimohonkan adalah menguji norma Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan terhadap Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (1). Uraian dalam angka 17 dan angka 18 menunjukkan perbedaan materi pengujian dan argumen yang dibangun untuk menunjukkan pertentangannya dengan UUD 1945; 20. Bahwa norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan menyatakan “Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah”. Ayat (2) “Pelaksanaan penyerahan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”. Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Norma ayat (1) pasal ini masih menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga sebagian kewenangan tersebut dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Padahal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah saja – yang kini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan bukan lagi kewenangan Pemerintah Pusat. Apalagi dengan perubahan UUD 1945, norma Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 21. Bahwa Undang-Undang Kehutanan telah disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 30 September 1999 dan diundangkan oleh Mensesneg Muladi pada hari yang sama. Fakta sejarah ini dengan jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan dibentuk sebelum adanya Perubahan UUD 1945, khususnya penambahan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18A ayat (2) sebagaimana dikemukakan dalam angka 6 dan angka 7 di atas yang baru disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Karena itu, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa semua norma di dalam Undang-Undang Kehutanan, sejauh memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah (Pusat) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan tidaklah merujuk pada norma Pasal 18 ayat dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang memang belum ada pada saat Undang-Undang itu disahkan. Oleh karena itu, isinya di kemudian hari dengan sendirinya mengandung pertentangan dengan norma konstitusi tersebut. Hal ini kiranya menjadi alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkanya pasal-pasal tersebut; 22. Berdasarkan uraian-uraian seperti dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 8 di atas, nyatalah bahwa norma Undang-Undang yang dikandung Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kehutanan adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; IV. RINGKASAN Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, angka II, angka III di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang ringkasannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Undang- Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Pemohon adalah badan hukum yang sah dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki hak-hak dan kewenangan konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang, yakni norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian Undang- Undang ini; 4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam Angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Kehutanan adalah bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi mengabulkan petitum Pemohon seperti di bawah ini. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon pengujian undang- undang, yakni menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan kata “Menteri” dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, dan seluruh norma Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan kata “Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan kata “Menteri” dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, dan seluruh norma Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412), tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan lampiran sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 9, tanggal 6 Januari 1012; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-50.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412, selanjutnya disebut UU Kehutanan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Kehutanan terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh Ir. H. Isran Noor, M.Si, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Drs. H. Rachmat Yasin, MM, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); [3.9] Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, maka Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menentukan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ...”. Ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Di dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) meskipun pasal, ayat, dan hurufnya berubah, akan tetapi redaksinya sama dengan yang tertera di dalam Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e tersebut tidak diubah. Dengan demikian hingga sekarang kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan masih tetap berlaku. Oleh karena Pemohon selaku Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id organisasi para kepala daerah (bupati) dan mewakili kepentingan pemerintah daerah yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD. Mahkamah dalam putusan Nomor 47/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam paragraf [3.13] telah mempertimbangkan, antara lain, “Menimbang bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena dua alasan yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Muhammad Alim ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Anwar Usman ttd. Ahmad Fadlil Sumadi PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id