70-PS/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Irnensif, S.H., M.M. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Jalan Kemang Anggrek Raya Blok Arb Nomor 1, RT.002, RW.012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Jalan Pejompongan Raya Nomor 23, RT.011 RW.005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Citra Gading Blok H5 Nomor 11/12, RT. 006, RW.011, Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Jalan Kana Lestari J-18, RT.004/RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Jalan Puter III ED.4/23, Bintaro Jaya Sektor 5, RT.003, RW.009, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Fahriani Suyuthi, S.H., M.H. Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Alamat : Jalan Adhiyaksa IV D 86, RT.005/RW.005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2022 dan 25 Juli 2022, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum VST and Partners, Advovates & Legal Consultans yang beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat, kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 5 Juli 2022 dengan Nomor 70/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 29 Juli 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 40A Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (Selanjutnya disebut UU 11/2021) (Bukti P.1), yang mengatur : Pasal 40A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). Bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/Conditionally Unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P-2), dengan uraian sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- 4 Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 6 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan sebagai berikut: - Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3 sampai dengan P.7 dan P.20) 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusinal pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28I ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Persoalan yang dialami oleh para Pemohon akibat dari ketentuan Norma a quo telah melanggar hak konstitusionalitas para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021. 7 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Bukti P.8 sampai dengan Bukti P.10) dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (Bukti P.11 sampai dengan Bukti P.13). Dengan berlakunya UU 11/2020 Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma a quo Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun (Bukti P.14 dan Bukti P.15) tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. Selain itu dengan pemberlakuan ketentuan norma a quo telah menghambat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang akhirnya harus dipaksa berhenti bekerja akibat berlakunya ketentuan Norma a quo. 6.2. Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat, dilantik berdasarkan Surat keputusan (Bukti P.16 dan Bukti P.17) dan saat ini menduduki jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dengan 8 jabatan Pemohon IV Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (Bukti P. 18) dan Pemohon V Jaksa Utama Muda (IV/c (Bukti P.19). Pemohon IV dan Pemohon V tidak melampirkan surat izin (Pimpinan), karena kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V dalam mengajukan Pengujian Materiil (Judicial Review) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan norma a quo. Walaupun Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki surat izin, namun Pemohon IV dan Pemohon V tetap mendapatkan tugas kedinasan (penanganan Perkara) yang diberikan dari Pimpinan, artinya tidak ada sanksi apapun yang diterima dari Pimpinan kepada Pemohon IV dan Pemohon V Pemohon IV dan Pemohon V mengalami kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma a quo tersebut. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon IV akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, sementara Pemohon V akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 Oktober 2022. 6.3. Pemohon VI mempunyai kepentingan yang sama sebagai Pegawai/Aparatur Sipil Negara (Bukti P.21), yang telah diangkat menjadi Jaksa (Bukti P.22) dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Utama Muda / Pembina Utama Muda IV/c (Bukti P.23). Pemohon VI lahir pada tahun 1964 yang dalam penalaran yang wajar akan terkena ketentuan norma a quo. Berdasarkan ketentuan norma a quo Pemohon IV dan Pemohon V dan Pemohon VI akan dipaksa untuk berhenti dengan hormat. Artinya ketentuan Norma a quo dapat menghambat Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk dipaksa berhenti bekerja. 9 Kerugian aktual dalam penalaran yang wajar akan dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI diantaranya; mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e, merupakan kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. Padahal Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia apabila ketentuan Norma a quo tidak diberlakukan. 6.4. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon secara spesifik dan aktual kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. 6.5. Kerugian Konstitusional tersebut dialami para Pemohon karena dengan berlakunya ketentuan norma a quo para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu para Pemohon juga mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 in casu dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 10 7.1. Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena harus diberhentikan dengan Hormat secara paksa karena saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi Pemohon III hanya berselang 4 bulan, dimana Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022. Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III degan berlakunya undang-undang in casu Ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021. 7.2. Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi Pemohon IV dan Pemohon V karena akan diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 24 November 2022 bagi Pemohon IV karena genap berusia 60 Tahun, dan bagi Pemohon V akan mengalami hal yang sama pada tanggal 24 Oktober 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, maka tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 7.3. Selain itu ketentuan norma a quo dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pula bagi 11 warga negara pencari keadilan dan negara (Pemerintah), karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan peningkatan/ banyaknya perkara yang harus ditangani baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan tugas tugas pokok kejaksaan lainnya sehingga menyebabkan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi Jaksa tidak optimal dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Pengurangan selama dua tahun masa bekerja Jaksa Republik Indonesia juga telah menimbulkan dampak psikologis, ekonomis, sosiopolitik dan terlanggarnya hak konstutisional PARA PEMOHON dan Jaksa seluruh Indonesia, para warga pencari keadilan, dan negara. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni: Pasal 40A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 12 Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat - Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945, antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28I ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu PERKARA A QUO TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Nebis in Idem terhadap perkara No. 27/PUU-XX/2022, sebagai berikut: 1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 13 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: - Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau - Terdapat alasan permohonan yang berbeda 1.4. Pasal 40A telah diputus oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021, menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut: - Pasal 27 ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) - Pasal 28I ayat (2) Sementara, dalam perkara a quo (70/PUU-XX/2022), menguji Pasal 40A menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut: - Pasal 1 ayat (3) - Pasal 28D ayat (1) - Pasal 28I ayat (2) incasu, diskriminasi dalam perspektif ketatanegaraan (diskriminasi hukum) sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131. Artinya permohonan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, karena Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda ada yang berbeda. 1.5. Terhadap syarat alasan yang berbeda, dalam Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022 dengan Perkara a quo (70/PUU-XX/2022) sebagai berikut: - Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022, pada pokoknya mempersoalkan: “kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sudah selayaknya usia pensiun para Jaksa tidak dibedakan dengan pejabat 14 peradilan lainnya, contohnya usia pensiun hakim 65 (enam puluh lima) tahun, seperti halnya Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya pengurangan usia pensiun bagi jaksa, menurut para Pemohon hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945” - Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, pada pokoknya: “Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 merupakan ketentuan peralihan yang tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan pasal tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 2. Bahwa artinya terhadap Perkara a quo memiliki batu uji yang berbeda, dan alasan konstitusionalitas yang berbeda pula, oleh karenanya perkara a quo tidak nebis in idem terhadap Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022. Maka Mahkamah masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. ALASAN PROVISI Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah para Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” 2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.10] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut: [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti- bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang 15 berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum: 71) juncto Pasal 180 HIR. Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang- Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi. [3.11] Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK prima facie, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. 16 Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. [3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini. 3. Bahwa berlakunya Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan dari Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yang merubah batas usia pemberhentian dengan hormat Jaksa dari 62 Tahun menjadi 60 Tahun. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I aya (2) UUD 1945. Hal tersebut terbukti dengan diberhentikannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan Hormat “secara Paksa” tiga bulan setelah UU 11/2021 diundangkan tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat mempersiapkan segalanya untuk menghadapi masa pensiun. 4. Bahwa Pemberhentian dengan hormat “Secara Paksa” kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dilakukan hanya berselang 3-4 bulan sejak UU 11/2021 diundangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021. Dimana Pemohon I genap berusia 60 Tahun pada tanggal 1 Maret 2022, 17 dan diberhentian pada tanggal 18 April 2022 (vide. Bukti P.14), Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022 dan diberhentikan pada tanggal 11 Maret 2022 (Vide. Bukti P.15), Sedangkan Pemohon III genap berusia 60 Tahun Pada tanggal 16 April 2022, dan diberhentikan dengan hormat namun belum diberikan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun hingga Perbaikan Permohonan ini di daftarkan. 5. Bahwa terhadap Pemberhentian dengan hormat “Secara Paksa” sebagaimana dialami oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pun dapat dipastikan akan segera dialami Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan mengabulkan Permohonan Provisi ini, karena Pemohon IV genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, Pemohon V akan genap berusia 60 Tahun pada 24 Oktober 2022. Artinya Pemohon IV dan Pemohon V dalam waktu 3-4 bulan lagi akan diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa”. Demikian pula dapat dipastikan akan terjadi pada Pemohon VI. 6. Bahwa sementara disisi lain, Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang genap berusia 60 Tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 tidak akan dilakukan pemberhentian dengan hormat, karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan Hormat pada usia 62 Tahun. 7. Bahwa hal ini tentunya secara nyata telah menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131, yang mengatakan: “… Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi.” 8. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami para Pemohon telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) sebagai Prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 18 9. Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi (sela) dalam perkara a quo. ALASAN POKOK PERMOHONAN Secara umum, para Pemohon mengapresiasi dan mendukung diubahnya UU No. 16 Tahun 2004 dengan UU No. 11 Tahun 2021 karena semakin menguatkan peran Jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Namun terdapat Permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan para Pemohon yakni tentang Ketentuan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 yang mengatur pemberlakuan Pasal 12 huruf c UU No. 11 Tahun 2021. Dimana menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif in casu Diskriminasi Hukum. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan peralihan haruslah memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut. Ibarat tersambar petir di siang hari yang cerah, dimana Pasal 40A UU 11/2021 mengatur bagi para jaksa yang belum genap berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021), diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa” pada usia 60 Tahun (berlaku ketentuan Norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021). Sementara terhadap Jaksa/Pegawai Negeri Sipil, genap berusia tepat 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021) maka diberhentikan secara hormat pada usia 62 Tahun (berlaku ketentuan Norma Pasal 12 huruf c UU 16/2004). Hal ini tentunya secara nyata dan terang benderan merupakan bentuk diskriminasi hukum dan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dimana kesemuanya itu merupakan prinsip negara hukum yang harus ditegakkan. 19 Maka, ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa tegaknya prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 apabila negara menjamin adanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa dalam suatu prinsip negara hukum terdapat jaminan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dipenuhi dan ditegakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 serta dalam menjalankan haknya diatur juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. 3. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 merupakan ketentuan Peralihan yang mengatur pemberlakuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021. 4. Bahwa sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf c UU 16/2004 mengatur bahwa “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun”. Kemudian dalam UU 11/2021, ketentuan Pasal 12 huruf c diubah menjadi: “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”. 5. Bahwa alih-alih untuk mengisi kekosongan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Pasal 12 hruuf c tersebut, ditambahkanlah Pasal 40A dalam UU 11/2021, yang menyatakan: “Pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” 6. Bahwa artinya pemaknaan atas Pasal 40A UU 11/2021 adalah sebagai berikut: - Terhadap Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, pada saat UU 11/2021 diundangkan, diberhentikan dengan hormat dengan menggunakan aturan dalam UU 16/2004 in casu Pasal 12 huruf c yang 20 berbunyi: “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun”, Sedangkan, - Terhadap Jaksa yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat UU 11/2021 diundangkan, diberhentikan dengan hormat dengan menggunakan aturan dalam UU 11/2021 in casu Pasal 12 huruf c yang berbunyi: “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”, 7. Bahwa artinya ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 sebagai ketentuan Peralihan telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, karena selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan UU 11/2021, juga mengakibatkan adanya perlakuan berbeda atau Diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. 8. Bahwa menurut Sri Hariningsih, mengatakan, Ketentuan Peralihan (Transitional Provision-Overgangs Bepalingen) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan perundang- undangan. Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yangbaru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagai dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebaagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan maka pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus berhati-hati dalam merumuskan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru jangan sampai melupakan atau mengesampingkan hubungan hukum atau tindakan hukum yang pernah diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang lama perlu diatur kesinambunganya atau penyelesaiannya 21 dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru. (Jurnal Legislasi, Vol.6 No. 4 Desember 2009, hal 596-597) (Sri Hariningsing adalah Tenaga ahli Perundang-undangan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Direktur Perundang-undangan pada Departemen Kehakiman Tahun 2002). 9. Bahwa tujuan Ketentuan Peralihan dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka 127, menyatakan: Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 10. Bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 secara nyata dan terang benderan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021, karena telah menciptakan dua kondisi dimana terhadap Jaksa yang belum genap usia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021, namun terhadap Jaksa yang sudah genap usia 60 Tahun atau lebih saat UU 11/2021 diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004. 11. Bahwa jika kita simulasikan, saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut: - Jaksa A genap usia 60 Tahun pada tanggal 30 Desember 2021, maka Jaksa A diberhentikan dengan Hormat pada usia 62 Tahun - Jaksa B genap usia 60 Tahun pada tanggal 1 Januari 2022, maka Jaksa B diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun. 22 padahal Jaksa A dan Jaksa B masuk, dan diangkat dan disumpah menjadi jaksa di tahun dan angkatan yang sama. Artinya Pasal 40A UU 11/2021 selain tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi Jaksa-Jaksa yang terdampak atas perubahan norma a quo serta bersifat diskriminatif (diskriminasi hukum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 in casu dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010. 12. Bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, serta menimbulkan perlakuan yang berbeda (Diskriminasi Hukum), kedua hal tersebut merupakan prinsip yang sangat penting dalam Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 13. Bahwa artinya Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2011 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), yang merupakan prinsip-prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 14. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 juga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah Jaksa yang sangat signifikan yakni jaksa- jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan, maka langsung diberhentikan dengan hormat. 15. Bahwa Padahal berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021 Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Katarina Endang Sarwestri, dalam keterangannya di media, tanggal 16 Juni 2021, menyatakan bahwa kebutuhan Jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini Jaksa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000 (enam belas ribu) Jaksa (sumber: https://tirto.id/cpns-kejaksaan-2021-formasi-jabatan- tugas-jaksa-ggVu). 16. Bahwa artinya masih terdapat kekurangan tenaga Jaksa Fungsional sebanyak 6000 (enam ribu) Jaksa di Indonesia. dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2024 dengan adanya kebijakan 23 moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PAN RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 17 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 yang tidak akan mengadakan penerimaan pegawai hingga tahun 2024. 17. Bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tentunya akan semakin mengurangi jumlah jaksa karena terhadap jaksa yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan. Hal ini tentunya semakin menghambat kinerja institusi kejaksaan Republik Indonesia 18. Bahwa apabila kita melihat original intent pembentukan UU 11/2021, terhadap Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 16/2004, pada tanggal 15 November 2021 (Bukti P.24), Presiden memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan antara lain: - Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan Guidelines on the Role of Prosecutors - Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial; - Pengawasan baran cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/20210 tanggal 13 Oktober 2010 - Pengaturan fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung; - Pengaturan mengenai penyelenggaraan Kesehatan yustisial Kejaksaan; - Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan - Keweangan Kerja sama Kejaksaan dengan Lembaga penegak hukum negara lain dan Lembaga atau organisasi internasional; dan - Pengaturan kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaraan hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik Apabila kita melihat poin-poin Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembahasa, tidak terdapat usulan terkait adanya perubahan usia pensiun (pemberhentian dengan hormat) bagi Jaksa. Demikian pula dalam Pendapat Mini Presiden atas RUU tentang 24 Perubahan atas UU 16/2004 tanggal 6 Desember 2021 juga tidak terdapat usulan atau pertimbangan yang disampaikan Presiden terhadap Batas Usia Pensiun Jaksa. 19. Bahwa kemudian dalam Laporan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang kejaksaan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 (Bukti P.25), yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI (Wakil Ketua) Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dimana terdapat pembahasan tentang Usia pengangkatan Jaksa dan Usia Pemberhentian Jaksa dengan Hormat, sebagai berikut: “Usia pengangkatan Jaksa dan usia pemberhentian Jaksa dengan hormat Sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya, sekaligus untuk memberikan kesempatan karier yang lebih panjang, Panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi Jaksa menjadi berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun. Selain itu Panja juga menyepakati perubahan batas usia pemberhentian jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang- Undang ini, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.” 20. Bahwa secara jelas saat merumuskan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak ada pembahasan. Oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan bersifat diskriminatif (diskriminasi hukum) terhadap banyak jaksa, dimana artinya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 21. Bahwa terhadap Ketentuan Norma yang mengatur tentang ketentuan peralihan, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengadili dan memutus, diantaranya: - Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019 tentang Ketentuan peralihan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dimana dalam Amar Putusannya Mahkamah Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.18], halaman 263, dimana Mahkamah yang pada Pokoknya mengatakan: “… sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan 25 kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam PT TASPEN (Persero) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.” - Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2020, tentang ketentuan Peralihan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dimana dalam Amar Putusannya Mahkamah Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.18], halaman 228, dimana Mahkamah mengatakan: Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga merupakan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tersebut mutatis- mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum terhadap putusan perkara a quo dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap permohonan para Pemohon ini pun adalah beralasan menurut hukum. 22. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat memberikan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kepada Para Pemohon perkara tersebut yang terdampak atas ketentuan peralihan tersebut. 23. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya pula bersikap sama yakni memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pihak yang terdampak atas ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 karena secara nyata dan terang benderang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) yakni prinsip-prinsip 26 negara hukum yang harus ditegakan diantaranya kepastian hukum yang adil dan tidak dibenarkannya adanya Perlakuan Diskriminasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 24. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon terhadap Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) yang merupakan prinsip dalam Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah beralasan menurut Hukum., PUTUSAN A QUO MENJADI TIDAK BERMANFAAT BAGI PARA PEMOHON APABILA TIDAK DIBERLAKUKAN SURUT (RETROAKTIF) 1. Bahwa sebelum masuk pada Petitum, izinkan PARA PEMOHON menguraikan tentang Putusan Retroaktif. Dengan harapan Mahkamah dapat memahami secara bijaksana dan apabila permohonan ini dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi penting untuk memberlakukan putusan ini secara Retroaktif, agar bermanfaat, adil, dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang mengubah batas usia Pensiun (Pemberhentian dengan hormat). 2. Bahwa penerapan retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah sesuatu yang secara strict tidak dapat diterapkan. Apabila kita lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU- VII/2009, bertanggal 7 Agustus 2009, Mahkamah menjelaskan terkait dengan Putusannya yang bersifat Retroaktif. Pada paragraf [3.34], halaman 105 – 108, Mahkamah menyatakan, sebagai berikut: [3.34] Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK a quo berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut: 1. Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 27 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakannya Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non-retroaktif). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah 2. Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang a quo. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang- Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (ex post facto law) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang- Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundangundangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa. 3. Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (ex tunc) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan 28 suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai. 4. Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku. 5. Pasal 58 UU MK yang menentukan asas presumption of constitutionality dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (condititionally constitutional), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan UndangUndang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut 29 tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (interpretative decisions), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya 3. Bahwa ketentuan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 40A telah telah berdampak langsung kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Dimana tidak berselang lama setelah UU 11/2021 di undangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I telah diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa” karena masuk dalam kelompok jaksa yang belum berusia 60 atau lebih saat UU 11/2021 diberlakukan. 4. Bahwa mengingat keberlakuan Undang-Undang bersifat “erga omnes” demikian pula dengan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat “erga omnes” sehingga dalam perkara a quo menjadi sangat penting bagi mahkamah untuk menerapkan Putusan yang berlaku surut (retroaktif) karena tidak hanya akan memberikan menyelamatkan nasib Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III namun juga terhadap seluruh jaksa ada diseluruh instansi kejaksaan diseluruh Indonesia. 5. Bahwa selain itu, apabila mahkamah mengabulkan Permohonan ini namun tidak memberlakukan surut Putusan ini, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang telah diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa” 30 akibat ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 menjadi tidak mendapatkan manfaat dari Putusan ini. Bahkan tidak hanya kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, namun juga kepada Jaksa- Jaksa diseluruh Republik Indonesia. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan : Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa “pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan.”. Sehingga bunyi selengkapnya: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku 31 bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan”. 3. Menyatakan Putusan ini berlaku surut (Retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon I atas nama H. Irnensif, S.H., M.M.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II atas nama Zulhadi Savitri Noor; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon III atas nama Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon IV atas nama Dra. Renny Ariyanny, S.H.,M.H., L.LM.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon V atas nama Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-116/B.4.3/2/1985, bertanggal 8 Februari 1985, atas nama Irnensif; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-245/B.4.3/5/1986, bertanggal 14 Mei 1986, atas nama Zulhadi Savitri Noor; 32 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KMP-1-0088/B/JF/5/1993, bertanggal 1 Mei 1993 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Jaksa, atas nama Wilmar Ambarita, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV/301/G/09/2014, bertanggal 1 September 2014, atas nama Irnensif, S.H., M.M.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-038/B/WJA/05/2021, bertanggal 25 Mei 2021, tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Utama Madya, atas nama Dr. Zulhadi Savitri Noor S.H., M.H.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-283/C/04/2020, bertanggal 20 April 2020, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, atas nama Wilmar Ambarita, S.H. M.Si.; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bertanggal 19 April 2022; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bertanggal 11 Maret 2022; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-030S/B.4/4/1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Renny Ariyanni, bertanggal 30 April 1991; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-903/C/12/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil 33 Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 14 Desember 2020 atas nama Dra. Renny Ariyanni S.H., M.H., LL.M; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-074/C/JF/7/1996 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Jaksa, bertanggal 17 Juli 1996, atas nama Dra. Indrayati Hotmaida Siagian., S.H.; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-473/B/WUA/12/2018 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Utama Muda, bertanggal 6 Desember 2018, atas nama Dra. Indrayati Hotmaida Siagian., S.H., M.H.; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahriani Suyuthi S.H., M.H.; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-720/B.4/7/1992, bertanggal 4 Juli 1992, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-017/C/JF/7/1996 tentang Pengangkatan Pertama dalam jabatan Jaksa, bertanggal 17 Juli 1996, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-194/B/WJA/10/2015 tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Jaksa Utama Muda, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Pandangan Presiden atas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 15 November 2021; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Komisi III DPR RI Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, bertanggal 7 Desember 2021; 34 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Permintaan Data Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertanggal 2 Agustus 2022; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ibu Helen Sebayang S.H., M.Hum.; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keterangan Tertulis Bapak Mangatur Hutauruk, S.H., M.H.; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 35 Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 36 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 40A UU 11/2021 yang selengkapnya menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)”; 2. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah atau berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III merupakan Jaksa/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d). Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengalami kerugian hak konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata karena telah genap berusia 60 tahun, dan dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak mendapatkan hak Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun; 37 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III harus diberhentikan dengan hormat secara paksa karena saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi Pemohon III hanya berselang 4 bulan, di mana Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada 16 April 2022. Sementara, terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan Jaksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, saat ini menduduki jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dengan jabatan Pemohon IV Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) dan Pemohon V Jaksa Utama Muda (IV/c). Pada November 2022 Pemohon IV akan berusia 60 tahun, sedangkan Pemohon V akan berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022 ini. Dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 mengakibatkan Pemohon IV dan Pemohon V tidak akan mendapatkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun; 6. Bahwa Pemohon VI adalah Pegawai/Aparatur Sipil Negara, yang telah diangkat menjadi Jaksa dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Utama Muda/Pembina Utama Muda IV/c. Pemohon VI lahir pada tahun 1964 yang dalam penalaran yang wajar akan terkena ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021; 7. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI karena dipaksa harus berhenti bekerja; 8. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian nyata berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e, 38 merupakan kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat aktual, sedangkan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI kerugian yang dialaminya bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dengan berlakunya norma pasal a quo. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40A UU 11/2021, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Permohonan Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan, pemberlakuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang mengubah batas usia pemberhentian dengan hormat Jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, menyebabkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat mempersiapkan masa pensiunnya, karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diberhentikan dengan hormat hanya berselang 3-4 bulan sejak UU 11/2021 diundangkan. Menurut para Pemohon peristiwa serupa akan segera dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI jika Mahkamah tidak mengabulkan permohonan provisi para Pemohon. Karena Pemohon IV akan genap 39 berusia 60 tahun pada tanggal 24 November 2022, Pemohon V akan genap berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022 dan Pemohon VI akan genap berusia 60 tahun pada tahun 2024. Terhadap alasan-alasan provisi para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan, ”Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terhadap ketentuan ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 Oktober 2009 Mahkamah telah berpendapat antara lain bahwa meskipun Pasal 58 UU MK prima facie menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan berlakunya sebuah putusan. Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara; Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela atau Ketetapan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Putusan Sela yang memberikan putusan terhadap permohonan provisi para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya; 40 [3.7.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang memohon untuk menunda pelaksanaan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, terlepas apakah norma yang dimohonkan pengujian yang akan diputus pada Putusan Akhir nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah berjalan sepanjang tahun 2022, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, karena ketiganya telah berusia 60 tahun (vide bukti P-14 dan bukti P-15). Jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, Pemohon IV dan Pemohon V yang dalam waktu dekat akan berusia 60 tahun maka juga akan diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Sedangkan, Pemohon VI masih memiliki waktu yang lebih panjang sampai dengan genap berusia 60 tahun. Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah. 41 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, guna mencegah semakin banyaknya Jaksa yang akan terdampak dengan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. [3.9] Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan provisi a quo maka pemberlakuan pasal-pasal lain dalam UU 11/2021 yang berkenaan dengan batas usia pensiun jaksa harus menyesuaikan dengan putusan a quo. [3.10] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dalam Putusan Sela a quo dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil para Pemohon berkenaan dengan permohonan provisi adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 42 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kejaksaan RI, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 43 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani