7/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 7/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zahra Angelina Ismaryanti Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Raya Kenongo RT. 02, RW. 01, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Gregorius David Susanto Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Bluru Permai H-11, RT. 004, RW. 009, Sidoarjo, Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Khoirudin Umar Fahri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kedinding Lor Nomor 67, RT. 022, RW. 001, Surabaya, Jawa Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 7/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 5 Januari 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN МАНКАМАН KONSTITUSI Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kewenangan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 3 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang Para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun| 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yang dapat berupa: perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; kesatuan masyarakat hukum adat; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengembangkan tolok ukur untuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Para Pemohon harus menunjukkan dan membuktikan lima hal secara kumulatif, yaitu: pertama, kualifikasi sebagai pihak yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; ketiga, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; keempat, kerugian 4 konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; kelima, adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan keenam, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa Para Pemohon adalah tiga orang perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing yang masih berlaku sebagaimana terlampir dalam permohonan ini (Bukti P-1, P-2, dan P-3). Selain itu, Para Pemohon juga adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi masing-masing, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Mahasiswa (Bukti P-4). Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa yang dalam keseharian mereka secara intensif menggunakan sistem pembayaran digital melalui berbagai aplikasi dompet elektronik (e-wallet) termasuk GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay. Hal penggunaan aktif ini dibuktikan dengan riwayat transaksi digital masing-masing. Adapun uang elektronik yang saat ini digunakan oleh Para Pemohon merupakan instrumen pembayaran yang paling mendekati rupiah digital yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Perbedaannya terletak pada penerbit: uang elektronik yang ada saat ini diterbitkan oleh perusahaan swasta, sedangkan rupiah digital akan diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam kajian dan publikasi resmi Bank Indonesia di website www.bi.go.id, rupiah digital dikonsepsikan sebagai evolusi dari sistem pembayaran digital yang sudah ada. Oleh karenanya, Para Pemohon sebagai pengguna aktif uang elektronik saat ini akan otomatis menjadi pihak yang terdampak langsung ketika rupiah digital diterbitkan. Bahwa Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang", Para Pemohon sebagai warga negara yang akan menggunakan mata uang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan bahwa setiap macam mata uang baru, termasuk rupiah digital, ditetapkan melalui proses legislasi yang demokratis dalam bentuk 5 undang-undang yang melibatkan DPR sebagai wakil rakyat, bukan diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kedua, berdasarkan Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang", Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa kewenangan Bank Indonesia diatur secara jelas dan limitatif dalam undang-undang, sehingga Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan yang tidak terbatas atau tidak jelas batasannya. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon bukanlah kerugian yang semata-mata bersifat potensial atau hipotetis, melainkan kerugian yang bersifat aktual dan sudah terjadi saat ini. Hal ini dikarenakan Para Pemohon saat ini sudah menggunakan sistem pembayaran digital yang merupakan cikal bakal rupiah digital. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran digital yang langsung berdampak pada Para Pemohon sebagai pengguna, namun pengaturan tersebut dilakukan tanpa partisipasi DPR dan tanpa batasan yang jelas dalam undang-undang. Para Pemohon menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan sistem pembayaran digital karena pengaturannya dapat berubah sewaktu-waktu melalui Peraturan Bank Indonesia tanpa persetujuan DPR. Bahwa Kerugian tersebut bersifat spesifik dan berbeda dengan masyarakat umum karena Para Pemohon, sebagai mahasiswa yang merupakan generasi digital native, melakukan transaksi digital hampir setiap hari sehingga terdampak secara langsung dan intensif oleh setiap perubahan regulasi sistem pembayaran. Sebagai generasi muda yang akan menggunakan rupiah digital dalam jangka waktu yang sangat panjang, Para Pemohon memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap pengaturan rupiah digital yang jelas dan melindungi hak-hak pengguna dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Bahwa Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas dan langsung antara berlakunya Pasal 14A ayat (5) UU P2SK dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Sebabnya adalah Pasal 14A ayat (5) menyerahkan pengaturan fundamental rupiah digital sepenuhnya kepada 6 Peraturan Bank Indonesia tanpa memberikan norma yang jelas dan limitatif dalam undang-undang. Akibatnya, Para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak konstitusional dalam menggunakan rupiah digital dan sistem pembayaran digital yang merupakan cikal bakalnya. Tanpa adanya Pasal 14A ayat (5) tersebut, pengaturan rupiah digital harus diatur secara lengkap, jelas, dan limitatif dalam undang-undang itu sendiri, sehingga akan ada kepastian hukum dan perlindungan yang jelas bagi Para Pemohon. Bahwa Apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Pasal 14A ayat (5) U U P2SK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini karena pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah, akan terdorong untuk merevisi atau membentuk undang-undang yang mengatur secara lengkap, jelas, dan limitatif mengenai rupiah digital. Dengan demikian, akan ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban Para Pemohon sebagai pengguna, batasan yang jelas terhadap kewenangan Bank Indonesia, serta mekanisme perlindungan hak yang dapat diakses oleh Para Pemohon. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia." Bahwa untuk memahami ruang lingkup norma tersebut secara menyeluruh, Pasal 14A ayat (5) tidak dapat dipisahkan dari Pasal 14A ayat (1) UU P2SK yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Rupiah digital meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan." Dengan demikian, frasa "penerbitan Rupiah digital" dalam Pasal 14A ayat (5) mencakup keseluruhan siklus pengelolaan Rupiah digital yang sangat fundamental, dan seluruh pengaturan mengenai hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Peraturan Bank Indonesia. Bahwa norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (batu uji) dalam 7 permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang", serta Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang." Kedua pasal tersebut secara bersamaan menetapkan kerangka konstitusional tentang kewenangan pembentukan mata uang dan kedudukan bank sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah oleh Pasal 10 angka 1, macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital. Dengan dicantumkannya Rupiah digital sebagai salah satu macam Rupiah yang sejajar dengan Rupiah kertas dan Rupiah logam, maka secara yuridis formal Rupiah digital adalah macam mata uang baru. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa penetapan Rupiah digital tunduk pada perintah konstitusional Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa macam mata uang "ditetapkan dengan undang-undang". Hal ini berarti bahwa substansi dan karakteristik fundamental Rupiah digital harus ditetapkan dalam undang-undang, bukan hanya disebutkan keberadaannya untuk kemudian pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada peraturan yang lebih rendah. Bahwa Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menggunakan frasa "ditetapkan DENGAN undang-undang", bukan "diatur DALAM undang-undang". Perbedaan kedua frasa ini memiliki makna yuridis yang sangat fundamental dan menentukan lingkup kewajiban pembentuk undang-undang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, frasa "ditetapkan dengan undang-undang" atau "diatur dengan undang-undang" mengandung makna bahwa hal tersebut harus diatur secara lengkap dan komprehensif dalam suatu undang-undang. Sebaliknya, frasa "diatur dalam undang-undang" bermakna lebih fleksibel, yaitu pengaturannya cukup tercakup dalam salah satu bab atau bagian dari undang-undang manapun yang sedang disusun. Bahwa Konsekuensi dari penggunaan frasa "ditetapkan DENGAN undang- undang" dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 adalah bahwa penetapan macam mata uang, termasuk rupiah digital, harus dilakukan secara lengkap, jelas, dan 8 limitatif dalam undang-undang. Undang-undang harus memuat substansi fundamental mengenai macam mata uang tersebut, dan proses penetapannya harus melalui deliberasi demokratis yang melibatkan DPR sebagai wakil rakyat. Undang-undang tidak boleh hanya menyebutkan keberadaan suatu macam mata uang lalu menyerahkan seluruh pengaturan substantifnya kepada peraturan pelaksana yang berada di luar kontrol DPR. Bahwa Pasal 14A ayat (5) UU P2SK secara terang-terangan melanggar perintah konstitusional Pasal 23 ayat (3) UUD 1945. Undang-undang yang bersangkutan hanya mengatur hal-hal berikut mengenai Rupiah digital: pertama, menyebutkan bahwa ada "Rupiah digital" sebagai salah satu macam Rupiah dalam Pasal 2 ayat (2); kedua, menyebutkan bahwa pengelolaan Rupiah digital meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan dalam Pasal 14A ayat (1); dan ketiga, menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital kepada Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 14A ayat (5). Hal-hal fundamental yang menentukan "macam" mata uang sama sekali tidak diatur dalam undang- undang, antara lain teknologi yang akan digunakan, apakah penggunaan Rupiah digital bersifat wajib atau sukarela, apakah Rupiah fisik akan tetap ada atau digantikan, siapa saja yang dapat menggunakan Rupiah digital, dan bagaimana mekanisme perlindungan hak pengguna. Bahwa Pasal 14A ayat (5) juga menurunkan derajat pengaturan dari yang seharusnya berada pada tingkat undang-undang menjadi hanya pada tingkat Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan, melainkan hanya "diakui keberadaannya" sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Bank Indonesia dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia itu sendiri tanpa persetujuan DPR dan tidak melalui proses legislasi demokratis yang melibatkan wakil rakyat. Bahwa Lebih jauh, hal ini juga melanggar asas kedaulatan rakyat menurut doktrin mensyaratkan bahwa hal-hal fundamental mengenai keuangan negara, termasuk penetapan macam mata uang, harus diputuskan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk undang-undang. Dengan menyerahkan 9 pengaturan fundamental Rupiah digital kepada Peraturan Bank Indonesia, rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR kehilangan peran dalam menentukan karakteristik mata uang yang akan mereka gunakan. Hal ini bertentangan dengan asas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwa Selain bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3), Pasal 14A ayat (5) U U P2SK juga bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945. Pasal 23D UUD 1945 secara tegas mengandung perintah agar kewenangan Bank Indonesia "diatur dengan undang-undang". Perintah konstitusional ini mengandung makna bahwa undang-undang harus menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Indonesia, memberikan batasan yang jelas terhadap ruang gerak kewenangan Bank Indonesia, serta mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun, Pasal 14A ayat (5) justru mengambil pendekatan yang bertolak belakang, yaitu menyerahkan kewenangan Bank Indonesia dalam hal penerbitan Rupiah digital kepada Peraturan Bank Indonesia itu sendiri, tanpa memberikan batasan yang jelas dalam undang-undang. Bahwa Terkait hal tersebut, perlu dipahami dengan tepat makna dan batasan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Doktrin independensi bank sentral yang dikembangkan dalam ilmu hukum keuangan dan ekonomi mengakui pentingnya kebebasan bank sentral dari tekanan-tekanan jangka pendek yang bersifat politis dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Namun, independensi tersebut bukanlah independensi yang mutlak dan tanpa batas. Literatur ilmu hukum tata negara secara konsisten membedakan antara independensi instrumen, yaitu kebebasan dalam memilih alat dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh legislatif, dan independensi tujuan, yaitu kewenangan untuk menentukan sendiri tujuan dan ruang lingkup misi yang diemban. Hanya independensi instrumen yang dapat dibenarkan secara konstitusional, sedangkan independensi tujuan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Bahwa Pasal 23D UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia adalah independensi yang diatur dan dibatasi oleh undang- undang. Independensi dalam pelaksanaan kebijakan moneter tidak sama dengan kebebasan untuk menentukan sendiri ruang lingkup kewenangannya. 10 Independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas kepada publik melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Dengan menyerahkan pengaturan penerbitan Rupiah digital kepada Peraturan Bank Indonesia tanpa batasan substantif dalam undang- undang, Pasal 14A ayat (5) secara efektif memberikan kewenangan yang hampir tidak terbatas kepada Bank Indonesia, yang bertentangan dengan kehendak Pasal 23D UUD 1945. Bahwa untuk memahami permasalahan yang ditimbulkan oleh Pasal 14A ayat (5), perlu dibedakan secara tegas antara dua domain kewenangan yang berbeda. Pertama, penetapan macam mata uang dan karakteristik fundamentalnya adalah domain kewenangan legislatif, yaitu DPR bersama Pemerintah. Hal ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyerahkan kewenangan penetapan macam mata uang kepada undang- undang. Penetapan macam mata uang merupakan kebijakan yang menyentuh hak dan kepentingan seluruh warga negara dan harus melalui proses deliberasi demokratis. Kedua, implementasi teknis dan pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk pengoperasian sistem pembayaran, adalah domain kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Bahwa namun demikian, perlu dipahami secara mendalam bahwa pengelolaan rupiah digital yang meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) U U P2SK bukanlah sepenuhnya merupakan kebijakan moneter dalam makna yang sempit. Hal ini harus dibedakan dengan jelas dari tugas-tugas Bank Indonesia yang memang masuk dalam ranah kebijakan moneter teknis. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam konteks kebijakan moneter yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, yang menjadi domain Bank Indonesia adalah instrumen-instrumen moneter seperti penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, penetapan giro wajib minimum, dan kebijakan nilai tukar. Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat teknis operasional untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bahwa berbeda dengan instrumen kebijakan moneter tersebut, pengelolaan rupiah digital yang mencakup perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan 11 penatausahaan mengandung dimensi-dimensi yang jauh melampaui kebijakan moneter teknis. Perencanaan rupiah digital mencakup keputusan-keputusan fundamental seperti apakah rupiah digital akan bersifat berbasis akun atau berbasis nilai, apakah akan menggunakan Distributed Ledger Technology atau database terpusat, apakah rupiah digital akan tersedia untuk masyarakat umum (retail CBDC) atau hanya untuk institusi keuangan (wholesale CBDC), dan apakah rupiah digital akan menggantikan uang tunai atau hanya melengkapinya. Keputusan-keputusan ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pilihan kebijakan publik yang akan menentukan bagaimana seluruh warga negara berinteraksi dengan sistem keuangan, bagaimana privasi mereka dilindungi atau dikorbankan, dan bagaimana struktur ekonomi akan berubah. Bahwa demikian pula halnya dengan penerbitan rupiah digital. Penerbitan bukan hanya berarti pencetakan atau kreasi digital secara teknis, melainkan mencakup keputusan siapa yang boleh memiliki rupiah digital, mekanisme distribusi awal, apakah akan ada batasan kepemilikan atau transaksi, bagaimana konversi dari rupiah fisik ke rupiah digital, dan apakah penerbitan rupiah digital akan mempengaruhi jumlah uang beredar secara keseluruhan. Pengedaran rupiah digital juga mengandung isu-isu kebijakan publik seperti inklusivitas keuangan, apakah seluruh lapisan masyarakat termasuk yang tidak memiliki akses teknologi akan dipaksa beralih ke rupiah digital, bagaimana perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, dan bagaimana menjamin bahwa rupiah digital tidak menciptakan kesenjangan digital yang lebih besar. Penatausahaan rupiah digital meliputi pencatatan dan pengawasan setiap transaksi, yang berarti Bank Indonesia akan memiliki akses penuh terhadap data transaksi seluruh warga negara. Hal ini menyangkut hak privasi, perlindungan data pribadi, dan potensi penggunaan data untuk tujuan di luar kebijakan moneter. Bahwa seluruh dimensi tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan rupiah digital bukan sekadar kebijakan moneter teknis yang dapat diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia berdasarkan independensinya. Pengelolaan rupiah digital adalah kebijakan publik yang menyentuh hak asasi manusia, struktur ekonomi, privasi warga negara, inklusivitas sosial, dan bahkan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan fundamental 12 mengenai hal-hal tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang melalui proses deliberasi demokratis di DPR, bukan diserahkan kepada Peraturan Bank Indonesia yang dapat diubah sewaktu-waktu tanpa partisipasi publik. Bahwa terkait dengan argumen yang mungkin dikemukakan bahwa pendelegasian kepada Peraturan Bank Indonesia diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, Para Pemohon perlu menegaskan bahwa argument tersebut tidak dapat membenarkan pendelegasian yang melanggar konstitusi. Pertama, kecepatan perkembangan teknologi tidak menghilangkan kewajiban konstitusional untuk menetapkan hal- hal fundamental dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan penetapan dalam undang-undang bukanlah mengatur setiap detail teknis teknologi, melainkan menetapkan prinsip-prinsip dasar, batasan-batasan, dan perlindungan-perlindungan yang harus ada. Undang-undang dapat dan harus bersifat technology-neutral, artinya tidak mengunci pada teknologi tertentu, tetapi menetapkan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh teknologi apapun yang dipilih. Sebagai contoh, undang-undang dapat menetapkan bahwa rupiah digital harus menjamin privasi pengguna pada tingkat tertentu, tanpa harus menentukan teknologi enkripsi spesifik yang digunakan. Undang- undang dapat menetapkan bahwa rupiah digital harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa harus menentukan antarmuka teknis yang spesifik. Bahwa pengalaman di berbagai negara demokratis menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tetap mengatur mata uang digital bank sentral melalui undang-undang atau persetujuan parlemen, meskipun teknologi berkembang dengan cepat. Uni Eropa, misalnya, sedang menyusun regulasi komprehensif mengenai digital euro melalui proses legislatif yang melibatkan European Parliament. Demikian pula di Amerika Serikat, berbagai usulan mengenai digital dollar memerlukan persetujuan Congress. Negara-negara tersebut tidak menyerahkan seluruh pengaturan kepada bank sentral dengan alasan kecepatan teknologi, justru karena mereka menyadari bahwa mata uang digital menyangkut kepentingan publik yang terlalu fundamental untuk diserahkan kepada lembaga teknis tanpa pengawasan demokratis. Bahwa argumen kecepatan teknologi justru memperkuat perlunya pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Semakin cepat teknologi berkembang, 13 semakin besar risiko bahwa keputusan-keputusan yang diambil secara tergesa-gesa tanpa deliberasi yang memadai akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Rupiah digital, sekali diterbitkan dengan karakteristik tertentu, tidak mudah untuk diubah kembali karena akan ada jutaan atau bahkan ratusan juta pengguna yang sudah bergantung padanya. Oleh karena itu, justru karena keputusan mengenai rupiah digital akan berdampak jangka panjang, maka keputusan tersebut harus diambil melalui proses yang deliberatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dituangkan dalam undang-undang yang memberikan kepastian jangka panjang. Bahwa kecepatan respons terhadap perkembangan teknologi tetap dapat dijaga meskipun kerangka dasarnya ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang dapat memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur aspek-aspek teknis operasional dalam batas-batas yang jelas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan situasi saat ini di mana Pasal 14A ayat (5) sama sekali tidak memberikan batasan apapun. Sebagai analogi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan prinsip-prinsip fundamental perlindungan data pribadi dalam undang-undang, namun memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas untuk mengatur detail teknis implementasi. Pendekatan serupa dapat diterapkan untuk rupiah digital: undang-undang menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti perlindungan privasi, inklusivitas, interoperabilitas, dan batasan-batasan kewenangan Bank Indonesia, sementara Bank Indonesia mengatur implementasi teknis dalam batas-batas tersebut. Bahwa dengan demikian, pengelolaan rupiah digital yang meliputi perencanaan, pen erbitan, pengedaran, dan penata usahaan bukanlah kebijakan moneter teknis yang dapat sepenuhnya diserahkan kepada Bank Indonesia berdasarkan independensinya, melainkan kebijakan publik yang menyentuh dimensi hak asasi manusia, struktur ekonomi, dan kedaulatan negara yang harus ditetapkan oleh undang-undang. Argumen mengenai kecepatan perkembangan teknologi tidak dapat membenarkan pendelegasian yang melanggar konstitusi, dan pengalaman komparatif dari negara-negara 14 demokratis menunjukkan bahwa pengaturan melalui undang-undang tidak menghalangi inovasi teknologi, justru memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk implementasi yang bertanggung jawab. Bahwa Pasal 14A ayat (5) U U P2SK telah mencampur-adukkan kedua domain tersebut dengan menyerahkan hal yang seharusnya menjadi domain legislatif, yakni penetapan macam mata uang dan pengaturan substansialnya, kepada domain Bank Indonesia. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, dan tidak boleh mengambil alih kewenangan lembaga lain. Bahwa dalam ilmu hukum tata negara, dikenal adanya doktrin pembatasan pendelegasian kewenangan legislative. Doktrin tersebut mensyaratkan bahwa lembaga legislatif tidak boleh mendelegasikan kewenangan legislatifnya kepada lembaga lain secara secara absolut tanpa memberikan standar dan batasan yang memadai (intelligible principle). Pendelegasian kewenangan dimungkinkan hanya apabila undang-undang telah menetapkan dasar kebijakan, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas, sehingga lembaga pelaksana hanya mengisi detail teknis. Apabila undang-undang hanya menyebutkan pokok hal yang akan diatur lalu menyerahkan seluruh substansinya kepada peraturan pelaksana, maka pendelegasian tersebut tidak memenuhi prinsip non-delegation. Bahwa Pasal 14A ayat (5) UU P2SK secara jelas tidak memenuhi persyaratan pendelegasian yang valid dimaksud. Undang-undang tidak menetapkan standar substantif apapun mengenai penerbitan Rupiah digital, melainkan hanya menyerahkan seluruh pengaturannya kepada Peraturan Bank Indonesia. Tidak ada intelligible principle yang dapat dijadikan acuan oleh Bank Indonesia dalam merumuskan peraturannya. Hal ini menjadikan Pasal 14A ayat (5) sebagai pendelegasian yang berlebihan dan tidak sah menurut doktrin pembatasan pendelegasian. Bahwa ketiadaan batasan substantif dalam undang-undang juga mengakibatkan mekanisme checks and balances menjadi tidak efektif. 15 Meskipun Pasal 19 U U P2SK mengatur kewajiban Bank Indonesia melaporkan pengelolaan Rupiah kepada DPR setiap tiga bulan, mekanisme pelaporan tersebut bersifat ex-post, yaitu dilakukan setelah tindakan diambil, dan bukan ex-ante, sehingga tidak dapat mencegah kebijakan yang merugikan. DPR juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah Peraturan Bank Indonesia yang sudah diterbitkan. Dalam konteks sistem pembayaran digital yang bergerak sangat cepat, di mana keputusan dapat berdampak secara masif dalam hitungan hari atau jam, periode pelaporan tiga bulan tidak memadai sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, Pasal 14A ayat (5) secara efektif menghasilkan situasi di mana Bank Indonesia memiliki kewenangan yang tidak terkontrol dan tidak dapat diimbangi, yang bertentangan dengan prinsip checks and balances yang menjadi pilar sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 14A ayat (5) U U P2SK bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD 1945 karena alasan-alasan berikut. Pertama, Rupiah digital adalah macam mata uang baru yang seharusnya ditetapkan dengan undang-undang sesuai Pasal 23 ayat (3) UUD 1945, namun Pasal 14A ayat (5) menyerahkan seluruh pengaturan substantifnya kepada Peraturan Bank Indonesia. Kedua, frasa "ditetapkan dengan undang-undang" mengandung makna bahwa undang-undang harus memuat substansi fundamental dan tidak cukup hanya menyebutkan keberadaan lalu mendelegasikan pengaturannya, dan Pasal 14A ayat (5) gagal memenuhi kehendak konstitusional tersebut. Ketiga, Pasal 14A ayat (5) melanggar asas kedaulatan rakyat dengan menggeser kewenangan penetapan macam mata uang dari domain legislatif k e lembaga yang tidak dipilih rakyat. Keempat, Pasal 14A ayat (5) bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 karena memberikan kewenangan yang hampir tidak terbatas kepada Bank Indonesia tanpa batasan substantif dalam undang-undang, bertentangan dengan doktrin independensi bank sentral yang mensyaratkan akuntabilitas. Kelima, Pasal 14A ayat (5) tidak memenuhi doktrin non- delegation karena tidak menetapkan intelligible principle sebagai dasar pendelegasian. Keenam, ketiadaan batasan substantif dalam undang-undang mengakibatkan mekanisme checks and balances menjadi tidak efektif. 16 IV. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia", bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Bahwa apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil permohonannya. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 17 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 20 Desember 2025 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan dan Daftar Alat Bukti (DAB) tanpa ditandatangani oleh para Pemohon dan tanpa disertai daftar alat bukti dan alat bukti (berkas alat bukti); 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 14.53 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 18 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 3 Februari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2026 pada pukul 12.02 WIB tanpa ditandatangani oleh para Pemohon dan juga tanpa dilengkapi dengan daftar alat bukti dan alat bukti (berkas alat bukti). Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan dan alat bukti yang dilakukan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Kemudian, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun, para Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak ditandatangani oleh para Pemohon dan tidak pula disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti yang menjadi bagian dari berkas alat bukti. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya”. Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring (online), para Pemohon tidak menandatangani sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan permohonan dan permohonan para Pemohon baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para 19 Pemohon, maka Mahkamah berkesimpulan tidak terdapat keraguan untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 20 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir 21 PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan