7/PUU-XXIII/2025

KETETAPAN Nomor 7/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 4 Januari 2025 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Ahmad Syarif Hidayatullah, Arief Nugraha Prasetyo, Samuel Raj, Alvin Fauzi Khaq, Aura Pangeran Java, Akhilla Mahendra Putra, Arya Ashfihani H.A., dan Isnan Surya Anggara. Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 7/PUU- XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 7.7/PUU/TAP.MK/Panel/02/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 7/PUU- XXIII/2025, bertanggal 19 Februari 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor7.7/PUU/TAP.MK/HS/02/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Februari 2025; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam permohonan a quo, kedelapan orang Pemohon tidak menunjuk kuasa hukum sehingga diperlukan kehadiran masing-masing Pemohon dalam persidangan karena dalam permohonannya tidak menegaskan para Pemohon dapat bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Oleh karena itu, masing-masing Pemohon tidak dapat saling mewakili antara Pemohon yang satu dengan Pemohon lainnya. Adapun dalam Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, dari 8 (delapan) orang Pemohon yang mengajukan permohonan telah ternyata hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang Pemohon yaitu Ahmad Syarif 3 Hidayatullah, Arief Nugraha Prasetyo, Samuel Raj, dan Alvin Fauzi Khaq [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 tanggal 5 Maret 2025], sehingga menurut Mahkamah hanya 4 (empat) orang Pemohon yang hadir tersebut yang dapat meneruskan permohonan, sedangkan 4 (empat) orang Pemohon yang tidak hadir dalam sidang dimaksud dinilai tidak bersungguh-sungguh (tidak serius) dalam mengajukan permohonan a quo. d. bahwa pada tanggal 15 Maret 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat bertanggal 14 Maret 2025 melalui email dari para Pemohon yaitu Ahmad Syarif Hidayatullah, Arief Nugraha Prasetyo, Samuel Raj, dan Alvin Fauzi Khaq perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025; e. bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar Perbaikan Permohonan dan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan ihwal penarikan/pencabutan permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan huruf e, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Maret 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau 4 penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 7/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 7/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 6 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan