7/PUU-XXI/2023

SALINAN F PUTUSAN Nomor 7/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Pekerjaan : : Fernando M. Manullang Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Selanjutnya disebut---------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama Pekerjaan : : Dina Listiorini Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Selanjutnya disebut--------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama Pekerjaan : : Eriko Fahri Ginting Content Creator Selanjutnya disebut-------------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama Pekerjaan : : Sultan Fadillah Effendi Mahasiswa Selanjutnya disebut-------------------------------------------------------Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Bella Christine, Angela Claresta Foek, Rustina Haryati dan Leon Maulana Mirza Pasha, kesemuanya adalah advokat/pengacara dan penasihat hukum di kantor hukum Leo & Partners, berkedudukan di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 9 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 12 Januari 2023 dengan Nomor 7/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Januari 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Februari 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 6. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni: 2. Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pemohon I mengajar berbagai mata kuliah seperti ilmu negara, Pengantar Ilmu Hukum, hingga Filsafat Hukum, dimana topik pengajaran pemohon adalah untuk selalu berpikir kritis terhadap isu dan permasalahan hukum yang ada, terutama mengkritisi status quo yang berupa produk hukum daripada rezim yang berkuasa; 3. Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (bukti P-4) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pemohon II mengajar berbagai mata kuliah seperti Teori Komunikasi Kritis, Kajian Kultural Komunikasi, hingga Metode Riset Kualitatif, dimana topik pengajaran pemohon adalah untuk bisa menyikapi dan menanggapi berbagai kebijakan secara kritis secara komunikatif. Pemohon II sebagai akademisi sosial, berupa untuk mengajarkan kekritisan atau nalar kritis kepada mahasiswa. Kekritisan itu memiliki beragam bentuk untuk disampaikan. Bisa jadi narasi atau simbol-simbol yang mengandung 4 kekritisan tersebut, yang disampaikan melalui berbagai media ini dipersepsikan atau dipahami sebagai penghinaan baik pada Presiden ataupun lembaga-lembaga negara di bawahnya ataupun Lembaga Negara lainnya di tingkatan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan adanya pasal a quo, maka bentuk kekritisan, dalam bentuk kalimat atau gambar dan simbolisasi yang keluar sebagai bentuk pengajaran (seperti halnya yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai seorang dosen Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari Ilmu Sosial), atau dipakai oleh orang lain (misalnya jurnalis, blogger, vlogger atau seniman lainnya) untuk mengajarkan atau menyampaikan pikiran kritis mereka bisa diterjemahkan secara sepihak sebagai penghinaan atau bisa dipidanakan. Hanya karena kami berpikir atau menyampaikan kekritisan. Contoh nyata yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan kekhawatiran dan kerugian Pemohon II sebagai berikut: - Kasus Majalah DR yang menampilkan karikatur Presiden Soeharto dengan visualisasi “Raja”pada kartu remi tanggal 7 Maret 1998, yang dipermasalahkan oleh Menteri Penerangan masa itu (Hartono) karena dianggap menghina Presiden padahal hal tersebut ditujukan untuk menunjukan previlese yang diterima Soeharto selaku Presiden dan perilaku kekuasaanya pada masa itu yang menggambarkan seolah-olah ia merupakan “Raja Jawa”; - Kasus Sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 yang menampilkan wajah Presiden Joko Widodo dengan gambaran “Pinokio” yang justru dipermasalahkan oleh Relawan Jokowi, padahal ini dilatarbelakangi pada janji-janji yang diluncurkan Joko Widodo sampai pada 2019 hingga masa kampanye keduanya tidak pernah dilakukan seperti membahas kasus perkosaan tragedi 1998 yang menimpa para perempuan Tionghoa; atau - Kekritisan Pemohon yang menggambarkan perilaku korupsi di Kementerian Agama (Perkara Suryadharma Ali) dengan mengibaratkan bahwa perilaku Menteri Agama dan orang-orangnya di Kementerian Agama tidak lebih seperti tikus-tikus berjubah yang mengerat padi, maka Pemohon II sangat berpotensi dipidanakan karena dianggap menghina Kementerian Agama. 5 4. Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-5) yang memiliki platform digital legalpoint.id yang berfokus pada konten digital seputar hukum yang informatif baik bagi orang hukum maupun bagi orang awam, namun tetap kritis (Bukti P-6). Konten hukum yang dipublikasi oleh Pemohon III melalui platform digital legalpoint.id merupakan hasil pikir, analisis, dan termasuk kritik yang dapat diakses oleh publik terhadap isu-isu terbaru (up to date) dan strategis dalam dinamika hukum, negara, dan pemerintahan yang tidak jarang pula terkait dengan kebijakan pemerintah in casu presiden. Keberadaan norma a quo yang kabur dan tidak jelas tujuan dan penormaan sehingga memungkinkan penerapannya yang membabi buta telah menyebabkan setidak-tidaknya ketakutan dan ancaman yang faktual telah terjadi pada beberapa kasus pemidanaan dimasyarakat dan secara potensial dapat pula terjadi pada Pemohon III; 5. Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-7) yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya. Eksistensi mahasiswa merupakan kader akademis yang dituntut untuk memiliki daya nalar yang kritis, analisis yang mendalam, dan kemampuan menyampaikan informasi secara baik melalui segala sarana akademis yang ada. Mahasiswa juga dituntut untuk mengambil peran dalam mengawal setiap proses pengambilan kebijakan dan mampu memberikan pandangan dalam perspektif akademis yang mana hal ini akan menjadi hilang apabila keberadaan norma a quo tetap eksis. Hal ini jelas dan pasti akan menghilangkan peran kritis Pemohon III selaku mahasiswa dan membahayakan kehidupan dan budaya akademis yang mengedepankan pola berpikir kritis dan sistematik; 6. Bahwa para Pemohon pada pokoknya, dalam kegiatannya tidak pernah terlepas daripada keniscayaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk mengkritisi institusi presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon yang sangat lekat dengan berpikir kritis terhadap kebijakan penguasa, dan juga menginformasikan kritik-kritiknya kepada masyarakat luas, berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena keberlakuan Pasal-Pasal a quo nanti dimana para Pemohon sangan rentan 6 dan mungkin untuk dipidana atau dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal a quo; 7. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya kesopanan dan ramah-tamah, sangat dapat dipahami bahwa tindakan penghinaan merupakan suatu tindakan tercela dan tidak sesuai dengan nilai- nilai moralitas yang dianut bangsa Indonesia. Namun pada apa yang terjadi di realitas kehidupan, tindakan penghinaan masih marak terjadi. Oleh karena itu, untuk melindungi harkat serta martabat seseorang dari suatu tindakan penghinaan, pembuat undang-undang sedari dulu sudah membuat pengaturan terkait dengan larangan penghinaan untuk melindungi semua orang dari tindakan tersebut. 2. Presiden beserta dengan lembaga-lembaga negara (selanjutnya disebut sebagai: “Pemerintah”) sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara, tidak jarang menerima berbagai macam hujaman kritik maupun saran dari warga negara. Namun sangat disayangkan bahwa terkadang dalam penyampaian kritik maupun saran yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan etika atau moral yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya merekapun juga dilindungi dari tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik. 3. Akan tetapi meskipun Pemerintah tidak jarang menerima penghinaan maupun pencemaran nama baik, bukan berarti Pemerintah dapat dibuatkan suatu pasal khusus terkait dengan larangan tindakan penghinaan bagi Pemerintah. Patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus? Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan mengenai 7 tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah. 4. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip equality before the law sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, mengandung makna bahwa bagi siapapun tidak memandang status, jabatan, agama, suku, status sosial, maupun harta kekayaan, harus diperlakukan sama serta adil tidak membeda- bedakan latar belakang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak hanya berlaku pada proses penegakan hukum namun juga harus berlaku pada bentuk dari hukum tersebut guna meminimalisir perlakuan tidak adil tersebut. 6. Bahwa sebagaimana juga termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Prinsip Equality Before The Law merupakan manifestasi dari negara hukum (rechstaat) sehingga harus terdapat perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet) dari latar belakang apapun itu. Bahwa dengan kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan hukum tidak ada yang berada lebih di atas atau lebih dikhususkan termasuk bagi para Pemerintah mengingat Pemerintah sendiri juga merupakan warga negara. ‘No man above law’ yang berarti tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Apabila terdapat subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. 7. Dengan adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, hal tersebut secara tidak langsung juga telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) . Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU HAM, menyatakan: 8 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” 8. Frasa “Setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM bermakna bahwa perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak memberikan perlakuan istimewa maupun pengecualian bagi Pemerintah. Adanya pengaturan khusus bagi orang yang menghina Pemerintah sama saja seseolah mengkhususkan atau menempati Pemerintah pada posisi yang lebih tinggi daripada warga negara yang lain, yang mana Pemerintah sendiri-pun juga merupakan warga negara. 9. Seperti yang sempat disinggung pada poin pertama, penghinaan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia. Maksud daripada pembatalan pasal terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah bukanlah untuk mendukung masyarakat agar menghina Pemerintah. Melainkan, permohonan pembatalan Pasal a quo dimaksudkan supaya bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap siapapun dikenakan pasal yang bersifat umum yang tidak ada pengkhususan terhadap siapa penghinaan itu ditujukan (Pemerintah). Dengan dibatalkannya ketentuan Pasal a quo, maka setidaknya akan memberikan kesetaraan kedudukan warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Selain itu, “Presiden” (latin: praesedere) merupakan suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu perkumpulan, organisasi, perusahaan bahkan negara. Dalam konteks Pasal a quo, frasa “Presiden” dimaksudkan sebagai suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang yang memimpin negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “Presiden” merupakan suatu jabatan dan tidak termasuk sebagai orang. Mengutip tulisan dalam buku berjudul SENDI-SENDI ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM yang ditulis oleh Purnadi Purbacaraka S.H., dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., bahwa: “Logemann menganggap ambt/jabatan sebagai “per-soon/subjek hukum Negara, akan tetapi sesungguhnya ambtenaar/penjabat lebih tepat, asal pengertian ini dikorelasikan dengan ‘status’, jadi tidak melihat manusianya.” 9 11. Bahwa terdapat subjek bernama Jabatan (ambt). Jabatan berbeda dengan Pribadi Kodrati (Naturlijkpersoon), mengingat subjek terakhir ini hadir karena alasan alamiah. Sementara Jabatan lahir karena alasan yuridis, yakni; karena konstitusi, bisa juga karena undang-undang. Jabatan dengan demikian nyaris sama dengan Pribadi Hukum (Rechtspersoon). Mengacu pada epistemologi Kelsenian yang merujuk pada karyanya yaitu Pure Theory of Law mengenai subjek hukum, perspektif tradisional (teori tradisional) menyatakan suatu subjek dianggap sebagai Subjek Hukum ketika si subjek itu diberikan hak dan kewajiban. Kelsen mengingatkan bahwa adanya kuasa yang bisa memberikan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, suatu subjek tidak bisa memberikan klaim bahwa ia memiliki hak atau kewajiban tertentu, jika hak atau kewajiban itu bukan berasal dari suatu pihak yang berfungsi membuat dan menerapkan hukum. Pihak inilah yang disebut Kelsen sebagai Organ Hukum. Organ Hukum di mata Kelsen adalah sebuah gagasan fiktif mengenai masyarakat. Gagasan ini tidak merujuk pada kenyataan sosiologis dalam masyarakat. Maka itulah Kelsen menganggap Organ Hukum itu sebagai sebuah gagasan fictie [Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1967]. 12. Implikasi dari perspektif Kelsenian ini adalah Subjek Hukum pada hakekatnya adalah ide fictie. Ini karena alangkah mustahilnya seseorang yang alamiah sekalipun mendeklarasikan secara sepihak hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bisa ada karena ada Organ Hukum yang mengatakan itu hak dan kewajiban. Dengan kata lain, manusia sebagai pribadi adalah subjek alamiah, namun ketika manusia secara pribadi diklasifikasikan sebagai Subjek Hukum, maka ada suatu fictie tentang manusia tersebut yang memiliki hak dan kewajiban, dan itu diperoleh dari suatu kuasa yang berwenang memberikan manusia tersebut hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki suatu jabatan jangan ditempatkan setara dengan “orang” dengan meminta tidak boleh dihina. Jabatan tidak memiliki perasaan, sehingga sangat tidak etis jika meminta untuk dipersamakan dengan “orang”. Jabatan dibuat karena adanya kontrak sosial yang dibuat oleh antar individu dengan seseorang yang memiliki jabatan. Sehingga jangan menempatkan si jabatan di atas si 10 pembuat kontrak. Sungguh tidak masuk akal apabila yang “diciptakan” yaitu jabatan, malah justru bisa berada di atas yang menciptakan. Jangan sampai meminta hal yang tidak dimiliki secara alamiah. Apabila hal tersebut dipenuhi sama saja memberikan “kelebihan” atau juga dapat dimaknakan sebagai suatu “keistimewaan”. 13. Bahwa dalam konteks permohonan ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan demikian merupakan juga merupakan suatu fictie. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai Subjek Hukum Jabatan karena adanya Organ Hukum yang memberikan mereka hak dan kewajiban. Presepsi ini berlaku pula terhadap Kekuasaan dan Lembaga Negara. Lantas patut menjadi renungan bagi kita semua yaitu, bagaimana sesuatu yang dianggap fictie mungkin memiliki perasaan (emosi)? 14. Untuk menjawab pertanyaan renungan tersebut di atas, maka digunakan proyeksi filosofis Hägerström karena pertanyaan tersebut dapat menjawab fictie di dalam hukum seperti yang telah dikemukakan di atas sebelumnya. Seorang filsuf asal Swedia yang juga seorang Kantian, bernama Axel Hägerström mengemukakan sebuah masalah filosofis yang amat kompleks, yaitu mengenai sebuah pertanyaan: “Hukum yang real (asli) itu apa?”. Terhadap pertanyaan tersebut, Hägerström memulai menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan masalah-masalah epistemologis yang dikemukakan terutama oleh G. W. F. Hegel, para filsuf empiris serta Immanuel Kant. 15. Bahwa Hegel menunjukkan terdapat tahap dialektis mengenai pengetahuan. Hegel berpendapat bahwa hukum adalah suatu pengetahuan yang bersumber dari ruh (spirit) bersifat objektif. Ini merupakan kelanjutan dari ruh subjektif, yang menurut Hegel terjelma dalam etika. Bahwa dengan demikian, Hägerström memandang dalam prespektif Hegelian, hukum secara objektif berada di luar diri manusia, berbeda dengan etika. Begitu pula ketika Hägerström merenungkan bagaimana para filsuf empiris melihat sumber pengetahuan sebagai hal yang berada di luar diri manusia. Tradisi empiris menerima pengetahuan berasal dari suatu pengalaman, dan itu berada di luar diri manusia. Ini karena mengenai sensasi lahiriah yang dapat dirasakan terhadap objek-objek di luar diri manusia. Atas dasar itulah Hägerström melihat bahwa sesuatu yang ada di luar diri manusia bukan 11 sebagai realitas. Hägerström bahkan mengatakan semua yang ada di luar diri manusia adalah nihil. Mengapa demikian? Karena Hägerström dengan memproyeksikan ide Kant mengenai das Ding an sich, yang secara sederhana dapat dipahami bahwa apa yang kita ketahui tentang suatu objek sesungguhnya bukan si objek itu sendiri. Yang kita ketahui sesungguhnya penampakan (fenomena) atas objek tersebut. Ini karena objek yang berada di luar diri kita, diketahui bukan karena si objek tersebut, tapi karena kita yang menyatakan objek itu ada berkat penampakan yang direfleksikan oleh rasio kita. Dengan kata lain, dalam perspektif Hägerström, pengetahuan akan suatu objek, sesungguhnya bersumber dari fenomena yang ditangkap oleh rasio si subjek. [Patricia Mindus, A Real Mind: The Life and Work of Axel Hägerström, Dordrecht: Springer, 2009]. Hägerström berupaya menunjukkan sebuah realitas, bukan semata-mata problem epistemologis, yang mencoba menerangkan hubungan antara subjek dan objek dalam pengetahuan. Akibatnya, hal yang real di mata Hägerström adalah yang ada dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia, termasuk objek-objek di luar diri manusia, yang menurut Hägerström adalah sesuatu yang nihil. 16. Dalam konteks hukum, Hägerström menunjukkan bahwa yang real itu adalah indeterminateness (terjemahan: letterlijk (Belanda), keteguhan hati (Indonesia), atau juga dapat disebuat secara longar sebagai perasaan. Dalam literatur filasafat yang dikenal dalam tradisi sekolah hukum (jurisprudence), pada umumnya menerjemahkannya menjadi psikologi. Terlepas transisi mana yang tepat, bahwa dalam hal ini Hägerström ingin menunjukkan yang real hanyalah perasaan, emosi, hati, dan sejenis itu. Sementara yang di luar diri manusia, yang sifatnya tidak psikologis bukan merupakan realitas, bahkan bisa dikatakan sebagai nihil. Dari uraian poin 14 – 16 tersebut, memunculkan kembali pertanyaan filosofis yang berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu: “bagaimana bisa sesuatu yang nihil, mungkin memiliki perasaan (emosi)?” 17. Lebih lanjut, subjek dalam konteks tradisi ilmu pengetahuan hukum, berbeda dengan subjek yang pra-positif. Digunakan dalam permohonan ini terma pra-positif yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat subjek yang belum dinyatakan atau ditempatkan (posited) sebagai Subjek Hukum. Terdapat beberapa kategori dalam subjek pra-positif secara filosofis. 12 Kategori Pertama: Kognitif. René Descartes, Kant dan Johann Gottlieb Fichte adalah para filsuf yang mengatakan bahwa subjek adalah person. Person di sini diidentifikasi secara kognitif. Descartes memberikan suatu pepatah; cogito, ergo sum (saya berpikir, maka saya ada). Kant dengan filsafat transendentalnya, mengatakan adanya subjek transendental, yang artinya secara longgar; subjek yang berpikir. Begitu pula dengan Fichte. Kategori Kedua: Historis. Hegel menempatkan subjek (person) sebagi bagian dari perkembangan historis, dan itu artinya menempatkan individu- individu sebagai bagian dari masyarakat. Ide Hegelian ini diadopsi oleh seorang filsuf; Axel Honneth, ketika ia hendak menunjukkan bahwa subjek (individu) adalah agen otonom, karena dalam subjek (individu) tersebut terdapat kesadaran diri mengenai kepentingan yang individual sifatnya, dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan sosial. Di sini, menurut Honneth, terdapat pengaruh Hobbesian [Axel Honneth, The I in We: Studies in the Theory of Recognition, Cambridge: Polity Press, 2012]. Berdasarkan kedua kategori tersebut, bahwa subjek yang pra-positif itu tidaklah fictie. Dianggap tidak fictie, karena setidaknya subjek itu berpikir secara kognitif dan subjek itu berinteraksi secara sosial. 18. Hal tersebut berbeda dengan subjek yang dikatgorikan: yuridis. Dalam perspektif Kelsenian, subjek itu adalah fictie. Subjek itu tidak berpikir secara kognitif, subjek itu tidak berinteraksi secara sosial. Subjek dalam hukum adalah subjek yang diberikan hak dan kewajiban oleh kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah dalam pandangan Hägerström adalah di luar diri manusia. Kekuasaan itu tidak real, karena kekuasaan tersebut tidak psikologis. Subjek dan Organ Hukum, dalam perspektif Hägerström, adalah sama-sama nihil, karena tak memiliki emosi. Implikasinya, bagaimana mungkin suatu Subjek Hukum berupa Jabatan Presiden, Wakil Presiden, atau Organ Hukum berupa Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara yang nihil memiliki emosi? 19. Bahwa Permohonan ini terkesan lebih mengarah pada nihilisme, namun patut menjadi pertanyaan adalah: “apakah dalam bernegara tidak ada etika sama sekali, sehingga tidak perlu mengatur tindakan-tindakan pada Pasal- Pasal a quo?”. Perlu dijernihkan bahwa Etika adalah sebuah ide yang komples secara historis, karena sejak masa Yunani Kuno hingga masa kini, 13 pengertian etika berkembang secara evolusioner dengan ragam maknanya di masing-masing tradisi pengetahuan. Dalam tradisi pengetahuan filsafat, pengertian etika tidak dimengerti secara monolitik. Dalam tradisi Yunani Kuno, terma etika dikenal dengan sebutan ethos. Ini bisa berarti karakter. Namun, karena yang kita bicarakan perihal hukum, maka terma ethos diartikan lain sebagai kebiasaan. Ide ini diadopsi oleh Romawi ke dalam bahasa Latin menjadi moralis, yang artinya sama: kebiasaan. Terma ini kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris sebagai mores. Di sisi lain, pengertian etika dapat dilihat berbeda, tergantung dari sudut pandang mana. Dalam etika Kantian, ada dimensi deontologis di sana, karena berbicara mengenai yang seharusnya secara imperatif-kategoris. Sementara dalam konteks utilitarianisme Benthamite, kebahagiaan menjadi pokok diskursus etika. Dua perspektif tidak representatif untuk menjelaskan ragam ide filosofis yang dikenal dalam tradisi pengetahuan filsafat. Masih ada lagi ide-ide etika yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, Arthur Schopenhauer dan lainnya. 20. Bahwa bagi seorang Yuris, etika adalah mengenai kebiasaan. Berbicara mengenai kebiasaan, kita perlu memperjelas lebih jauh, karena ada kebiasaan yang katakanlah berbau bukan-hukum, dan kebiasaan lainnya yang berbau hukum. Aristoteles menunjukkan kebiasaan yang bukan- hukum itu kebiasaan habitual. Ini kebiasaan alamiah. Kebiasaan ini yang tetap disebut sebagai ethos. Sementara kebiasaan yang berbau hukum adalah kebiasaan yang conventional, yang oleh Aristoteles kemudian disebut berbeda: nomos. Disebut demikian oleh Aristoteles, karena kebiasaan terakhir ini berhadapan dengan hukum dan rasio, yang kemudian tertuang ke dalam hukum-hukum tidak tertulis [James Bernard Murhphy, The Philosophy of Customary Law, Oxford: Oxford University Press, 2014]. Sehingga jika taat pada paradigma yuris tentang etika, berarti sudah semestinya hukum harus menoleh kepada kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara yuridis dan rasional yang tertuang dalam hukum-hukum tidak tertulis. 21. Oleh karena itu, jika hendak mendudukkan etika dalam paradigma yuris dalam konteks hukum, maka hukum harus didudukkan sebagai kebiasaan- kebiasaan yang diterima secara yuridis dan rasional yang tertuang ke dalam 14 hukum-hukum tidak tertulis. Lantas muncul lagi pertanyaan berikutnya: “dalam konteks pengetahuan hukum, kebiasaan (nomos) apa yang diterima?” Jawabannya tidak sama dengan adat. Mengapa? Karena para ahli hukum di Indonesia pada umumnya kebiasaan sebagai perilaku yang ajeg di masyarakat. Padahal kebisaan dalam prespektif yuris adalah sumber hukum formil, sebagaimana dikatakan oleh L. J. van Apeldoorn bahwa memang ada kebiasaan yang umum, yang berlaku –secara formil- untuk membutuhkan perantaraan pengadilan, yakni melalui yurisprudensi [L. J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986]. 22. Jika hendak mendudukan etika dalam konteks hukum, maka etika harus didudukkan sebagai kebiasaan yang dapat dikenal melalui lembaga peradilan. Sebabnya, memuliakan hakim dan peradilan adalah suatu kebiasaan yang diakui secara historis. Hakim bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan, karena para Hakim dapat menyatakan putusannya dengan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Tentu ada kebiasaan di luar pengadilan khsusnya pada lembaga kepresidenan. Namun sejauh yang telah diamati, Presiden bukan Tuhan atau wakil Tuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan paradigma Kelsenian ketika Kelsen hendak menjelaskan Grundnorm. Kata Kelsen, Grundnorm “seperti Tuhan Kristen, atau Tuhan Yahudi” [Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1967]. Dengan kata lain, Grundnorm sudah ada sebelum yang lain ada. Maka itu, menurut William E. Conklin, Grundnorm adalah bukan persoalan linguistik [William E. Conklin, The Invisible Origins of Legal Positivism: A Re-Reading of a Tradition, Dordrecht: Springer, 2001]. Jika disederhanakan, Grundnorm yang seperti Tuhan adalah sesuatu yang tak bisa diperdebatkan, karena norma yang dimaksud mesti dianggap “seperti wahyu atau firman”. Dengan persepsi ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam negara republik, presiden “bukan seperti Tuhan, bukan wahyu atau firman” sebelum republik berdiri. Hal ini berbeda dengan negara monarki (absolut). Raja atau ratu sudah ada sebelum yang lain ada. Saya bahkan bisa menunjukkan suatu bukti, yang saya ketahui dari media, bahwa Ratu Elizabeth II adalah penguasa yang tidak memiliki paspor dan surat izin 15 mengemudi. Mengapa bisa demikian? Ini karena Ratu Elizabeth adalah “seperti Tuhan, juga seperti wahyu atau firman”, dalam arti ia memegang kekuasaan yang sudah ada sebelum yang lainnya ada. Presiden-presiden kita, sudah selazimnya memiliki paspor atau surat izin mengemudi sebelum menjabat sebagai presiden, bukan? 23. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo telah melanggar hak konstitusional para Pemohon berserta warga negara lainnya serta telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para Pemohon. Lebih lanjut apabila pasal-pasal a quo tidak diberlakukan maka pasal-pasal a quo sesungguhnya telah menihilkan (meniadakan) prinsip equality before the law. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon dan warga negara lainnya. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 16 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Dosen Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Dosen Pemohon II; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akun Legal Point; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 17 Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 18 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 218 ayat (1) KUHP (1) Setiap Orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 219 KUHP Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 240 ayat (1) KUHP (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 241 ayat (1) KUHP (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan 19 sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori IV. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum (vide bukti P-3). Pemohon I dalam mengajar berbagai mata kuliah seringkali memberikan topik pengajaran untuk selalu berpikir kritis terhadap isu dan permasalahan hukum yang ada, terutama mengkritisi status quo yang berupa produk hukum dari rezim yang berkuasa; 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (vide bukti P-4). Dalam menjalankan profesinya, Pemohon II senantiasa mengajarkan kekritisan atau nalar kritis kepada mahasiswa, yang disampaikan dalam beragam bentuk seperti narasi atau simbol-simbol melalui berbagai media yang dapat dipersepsikan atau dipahami sebagai penghinaan ataupun dapat dipidanakan dengan berlakunya pasal-pasal yang diajukan pengujiannya. Sebagai contoh nyata bukti kekhawatiran Pemohon II adalah terhadap beberapa kasus termasuk ungkapan kekritisan yang disampaikan oleh Pemohon II dalam menggambarkan perilaku korupsi di Kementerian Agama (perkara Suryadharma Ali) yang mengibaratkan perilaku Menteri Agama dan stafnya sebagai tikus-tikus berjubah yang mengerat padi; 5. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki platform digital legalpoint.id (vide bukti P-5 dan bukti P-6) serta fokus pada konten digital seputar hukum yang informatik baik bagi orang hukum maupun orang awam namun tetap kritis. Konten hukum yang dipublikasi oleh Pemohon III melalui platform digital legalpoint.id merupakan hasil pikir, analisis, dan termasuk kritik yang dapat diakses oleh publik terhadap isu-isu terbaru (up to date) dan strategis dalam dinamika hukum, negara, dan pemerintahan yang tidak jarang pula terkait dengan kebijakan pemerintah in casu presiden; 20 6. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya. Eksistensi mahasiswa yang kritis dengan analisis yang mendalam akan berpotensi menjadi hilang jika pasal a quo tetap eksis; 7. Bahwa para Pemohon dalam menjalankan kegiatan dan profesinya tidak pernah terlepas daripada berpikir kritis terhadap kebijakan penguasa, dan juga menginformasikan kritik-kritiknya kepada masyarakat luas, berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena keberlakuan pasal- pasal a quo nanti dimana para Pemohon sangat rentan dan mungkin untuk dipidana atau dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal a quo; 8. Bahwa para Pemohon menjelaskan sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo, karena Mahkamah pernah mengadili dan memutus pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) yang baru berlaku 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengujian materiil yang diajukan ke Mahkamah dengan Nomor 110/PUU-X/2012 diajukan sebelum undang-undang 11/2012 tersebut berlaku. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-7]. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas 21 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo, sehingga para Pemohon menyatakan tidak diperlukannya pasal yang mengatur secara tersendiri terkait penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, maupun Lembaga Negara; [3.6.2] Bahwa norma Pasal-Pasal a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun Permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 9 Januari 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2023, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku; [3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang- undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, berdasarkan Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada para Pemohon; [3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif; 23 [3.6.5] Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, para Pemohon juga tidak memberikan bukti yang cukup dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang menurut para Pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan, baik bersifat aktual maupun potensial yang terjadi atau akan terjadi kepada para Pemohon dalam menjalankan aktivitas yang terkait dengan pekerjaannya dan dianggap dapat terancam dengan berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya. Bahkan, jika anggapan kerugian konstitusional para Pemohon tersebut dikaitkan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku, para Pemohon pun tidak memberikan bukti yang cukup tentang aktivitas para Pemohon yang dapat diancam dengan KUHP khususnya pasal yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, karena sesungguhnya KUHP yang berlaku saat ini pun dan tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal KUHP yang masih berlaku, masih mengatur bentuk perlindungan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, maupun Lembaga Negara dari penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak warga negara; [3.6.6] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang 24 bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. [3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat- syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena terkait ketentuan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023 25 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon adalah prematur; [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 26 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. ttd. 27 Manahan M.P. Sitompul M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca