7/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[7/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **[[Tanggal Putusan]]**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[7 PUU 2017-KUHP-Makar-TOLAK-telahucap-31Jan2018. Doc]] 2. **2017**: Proses pemeriksaan dan sidang 3. **2017**: Putusan dijatuhkan ### Alasan Permohonan Pemohon]] mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam [[UUD 1945]] menolak permohonan karena tidak terbukti adanya pertentangan dengan [[UUD 1945**: Perlindungan HAM dalam konstitusi 3. **[[Negara Hukum]] - [[Suhartoyo]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 1 Tahun 1946]] tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2017-01-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2018-01-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[022/PUU-I/2003]] - [[060/PUU-II/2004]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[3/PUU-VIII/2010]] - [[50/PUU-X/2012]] - [[7/PUU-X/2012]] - [[76/PUU-XII/2014]] - [[78/PUU-XI/2013]] ### Perkara yang Merujuk - [[2/PUU-XVI/2018]] - [[28/PUU-XV/2017]] - [[4/PUU-XVII/2019]] - [[53/PUU-XVII/2019]] - [[7/PUU-XVI/2018]] - [[94/PUU-XV/2017]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946]] tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP) terhadap [[UUD 1945]], yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pe... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan Mengadili, Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 1 Tahun 1946]] tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 87]] - [[Pasal 104]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**