7/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 7/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Bima Nomor 40 RT 1/RW 7, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 11 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 254/PAN.MK/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 20 April 2021 dengan Nomor 7/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Mei 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI terhadap UUD 1945. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan” 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut sebagai “UU MK” juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut sebagai “UU KK” juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an”, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada MK. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang- Undang ini. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan: “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-1) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. 3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan: a. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan pengujiannya ini. Penjelasan kerugian konstitusional a quo adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 2) Bahwa 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 6 aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 3) Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”; 4) Bahwa dari ketentuan pasal-pasal a quo dalam UUD 1945 dapat dipahami bahwa konstitusi memberi perlindungan kepada Pemohon atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Konstitusi juga memberi perlindungan terhadap harta benda milik Pemohon dari sebuah tindak pidana. Hak konstitusi tersebut merupakan hak asasi Pemohon yang diberikan oleh Konstitusi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, terutama oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan tanggung jawabnya; 5) Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayannan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 angka 1 UU ORI); 6) Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 UU ORI); 7) Bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1 angka 3 UU ORI); 7 8) Bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman (Pasal 1 angka 5 UU ORI); 9) Bahwa terlapor adalah Penyelenggara Negara atau pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman (Pasal 1 angka 6 UU ORI); 10) Bahwa suatu maladministrasi telah dilakukan oleh penyidik Polres Depok, yang merupakan salah satu organ Penyelenggara Negara. Tindakan maladministrasi dimaksud sudah Pemohon laporkan kepada Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang menerima dan memproses laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia atau masyarakat dalam rangka pengawasan pelayanan publik dengan surat tertanggal 7 Oktober 2020 (Bukti P- 16) dan diterima oleh Ombudsman pada tanggal 8 Oktober 2010 (Bukti P-17). Namun, laporan yang Pemohon sampaikan tidak dapat diperiksa oleh Ombudsman dengan alasan bahwa laporan yang Pemohon laporkan telah diperiksa oleh pengadilan (berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI) sebagaimana yang tertuang dalam surat Ombudsman Nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 (Bukti P-18); 11) Bahwa dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI maka Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta UU ORI tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangan serta kewajibannya untuk mengawasi maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok sebagai Penyelenggara Negara dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam rangka untuk melindungi secara adil terhadap harta benda milik Pemohon dalam perkara yang Pemohon laporkan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon untuk melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara; 8 12) Bahwa pengadilan yang dimaksud dalam angka 10) di atas adalah lembaga Praperadilan yang kewenangnya hanya terbatas dalam memeriksa dan memutus dari aspek/hukum formil saja, tidak seperti lembaga Pengadilan lain yang berwenang memeriksa baik dari aspek/hukum formil maupun aspek/hukum materil suatu perkara. Sementara, maladministrasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok selaku Penyelenggara Negara dalam laporan a quo adalah berkaitan dengan aspek/hukum materil, sehingga maladministrasi dan atau perbuatan melawan hukum a quo tidak diperiksa dan diputus oleh lembaga Praperadilan; 13) Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon sampaikan kronologis kasus maladministrasi/kasus posisi yang dilakukan oleh penyidik Polres Depok sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh PT Equityworld Futures sebagaimana yang telah Pemohon laporkan ke Polres Depok Nomor STPLP/ 2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 bukan seorang Sarjana Hukum. Untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ini, Pemohon kuliah lagi di Fakultas Hukum dan bahkan Pemohon menlanjutkan studi hukumnya di Pascasarjana Ilmu Hukum. Ini menunjukan bahwa Pemohon secara sungguh- sungguh mempejuangkan haknya dan benar-benar didorang oleh ketidakikhlasan dan ketidakridhoan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh PT Equityworld Futures kepada Pemohon; b) Bahwa Pemohon telah membuat laporan/pengaduan ke Polres Kota Depok Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang 9 Perdagangan Berjangka Komoditi yang diduga telah dilakukan oleh PT EQUITY WORLD FUTURES; c) Bahwa Penyidik telah menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim tertanggal 31 Maret 2013 dengan berdasarkan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi dengan berlandaskan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; d) Bahwa Penyidik telah merubah pasal yang disangkakan terhadap tindak pidana a quo dari yang semula Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 menjadi Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan alasan yang tidak jelas dan prosedur yang tidak benar; e) Bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar terhadap konstruksi hukum dan unsur-unsur tindak pidana antara Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) dengan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; f) Bahwa tindak pidana yang dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka komoditi dalam rangka kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi kepada seseorang atau calon nasabah untuk dijadikan nasabahnya. Artinya seseorang/calon nasabah tersebut dalam posisi belum menjadi nasabah sedangkan tindak pidana yang dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang 10 Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berjangka terhadap seseorang dimana posisi seseorang tersebut telah menjadi nasabah; g) Bahwa pasal tindak pidana yang Pemohon laporkan adalah pasal yang berkaitan dengan kedudukan Pemohon yang belum menjadi nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bukan pasal dimana Pemohon berkedudukan telah menjadi nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; h) Bahwa saksi Ahli Suhendro, SE, MM yang berpendapat bahwa penyidikan perkara a quo mungkin lebih tepat menggunakan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah keliru dan menyesatkan. (Kata “mungkin” yang digunakan Saksi Ahli dalam pendapatnya untuk menafsirkan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemohon ketahui karena Pemohon pernah membaca BAP Saksi Ahli yang diperlihatkan oleh Penyidik Pembantu). Selain itu, patut disangsikan bahwa seseorang, Saksi Ahli Suhendro, SE, MM, yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan Magister Managemen yang nota bene bukan berlatar belakang Sarjana Hukum dapat menafsirkan konstruksi hukum sebuah pasal dengan baik dan benar/tepat berlandaskan pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum dan teori-teori hukum dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, Penyidik telah keliru dan tersesat dalam penerapan hukum dalam penyidikannya yang menggunakan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 11 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perkara yang Pemohon laporkan berdasarkan saran yang diberikan oleh saksi Ahli Suhendro, SE, MM; i) Bahwa Penyidik selama melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang Pemohon laporkan dengan perkara Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011, dimana penyidikan tersebut memakan waktu selama kurang lebih satu setengah tahun, tidak pernah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di tempat kedudukan kantor PT Equity World Futures, yang beralamat di Gedung Cyber 2 lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Sahid Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu locus delicti tindak pidana perkara Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 dengan tuntutan Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mencari dan menemukan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut sehingga peristiwa tindak pidana tersebut menjadi terang benderang dan tercukupi alat buktinya. Tindakan penggeledahan dan atau olah TKP oleh Penyidik terhadap kantor PT Equityworld Futures yang beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan untuk menemukan bukti-bukti tambahan lainnya adalah sebuah keharusan karena banyak barang bukti yang dapat disita yang berkaitan dengan perkara a quo sebagai barang bukti tambahan seperti (1) rekaman CC TV yang menunjukan peristiwa hukum apa saja yang terjadi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana a quo dan berapa lama berlangsung khususnya pertemuan antara Pemohon dengan Sdr. Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu selaku Wakil Pialang Berjangka, (2) buku tamu baik yang berbentuk buku maupun data di komputer milik PT Equityworld Futures dimana tercatat waktu kedatangan dan pulangnya Pemohon, (3) data 12 parkir kendaraan Saksi Korban yang masuk dan keluar Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan, dan barang bukti lainnya serta tempat-tempat lain sehingga peristiwa tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PT Equityworld Futures menjadi terang benderang. Pendapat Penyidik yang menggap tidak perlu dilakukan oleh TKP dengan alasan penyidikannya mudah dan bukan faktor dominan dalam penyidikan sebagaimana dinyatakan pada halaman 15 angka 2 putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk adalah sangat tidak beralasan atau alasannya tidak dapat diterima akal sehat mengingat begitu pentingnya barang bukti tambahan untuk mendukung pembuktian perkara tindak pidana a quo. Ini merupakan sikap yang sangat tidak profesional. Bila perkara a quo dianggap mudah kenapa penyidikan memakan waktu yang begitu lama yaitu sampai kurang lebih satru tahun tiga bulan yaitu mulai tanggal 5 Desember 2011 sebagaimana tertanggal pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik/129 /XII/2011/Reskrim sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 sebagaimana tertanggal pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/58/ III/2012/Reskrim. Bila diteliti secara seksama ketentuan Pasal 24 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, maka olah TKP merupakan tindakan penyidikan yang sangat strategis bahkan dominan dalam mengungkap perkara a quo karena begitu banyak barang bukti yang bisa diperoleh untuk dijadikan alat bukti tambahan sehingga perkaranya menjadi jelas dan terang serta tercukupinya alat buktinya. Pasal 24 huruf a menyatakan: “Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengolahan TKP: 13 1). mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; 2).mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan 3). memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.” Dengan tidak dilakukannya olah TKP terhadap perkara Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 menunjukkan tidak profesionalnya Penyidik dalam melakukan penyidikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 6: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri dilarang: … j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; k. memanipulasi perkara; … q. menyalahgunakan wewenang” juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat (1) huruf c: “setiap anggota Polri wajib: c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural” juncto Pasal 14: Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, … terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; … c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar” Sikap Penyidik yang seperti ini jelas merupakan suatu tindakan maladministrasi; j) Bahwa barang bukti rekaman yang dapat menunjukan catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak 14 PT Equityworld Futures berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Okober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan tidak dimasukan sebagai barang bukti dalam pembuktian sidang pemeriksaan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk. Tidak dimasukannya barang bukti rekaman tersebut mengindikasikan bahwa adanya niat tidak baik dari Penyidik/Penyidik Pembantu yang patut diduga adanya upaya penghilangan atau penyembunyian barang bukti dalam perkara Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011. Tindakan ini merupakan suatu pelanggarang Kode Etik Polri sebagaimana yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 6: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri dilarang: … j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; k. memanipulasi perkara; … q. menyalahgunakan wewenang” juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 13 ayat (1) huruf e yang berbunyi “Setiap anggota Polri dilarang: e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan” juncto Pasal 11 huruf b yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib: b. bersikap jujur, terpecaya, bertanggungjawab …” juncto Pasal 14: Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, … terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; … c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; … h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban 15 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu yang sepeti ini jelas merupakan suatu tindakan maladministrasi; k) Bahwa pernyataan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyatakan bahwa “ … Kemudian pada tanggal 14 Mei 2018, TERMOHON (Penyidik/Penyidik Pembantu) mendatangi kembali rumah tinggal PEMOHON (Pelapor) dan bertemu dengan PEMOHON (Pelapor) kemudian menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan kasusnya tersebut sebagaimana Surat Tanda Terima tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.00 WIB …” pada halaman 16 angka 3 putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1/pid.Pra/2019/PN.Dpk adalah tidak benar dan merupakan kebohongan besar yang tidak patut dilakukan oleh seorang penegak hukum. Tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) kepada Pemohon ada pada Penyidik. De facto, Pemohon yang datang ke tempat Penyidik yaitu Polres Depok. Pemohon bertemu dengan Penyidik (AKP Febriansyah, SIK/AKP Bambang Ourwanto,SH/ Kombes Achmad Kartiko, SIK, MH) yang diwakili oleh Penyidik Pembantu Brigadir David Ronaldo dan Kanit Krimsus Ajun Komisaris Polisi Bambang Purwanto, SH. di ruang kerjanya. Pada saat itu tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Pemohon menanyakan perkembangan perkara Nomor STPLP/ 2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 yang sudah bertahun-tahun tidak diinformasikan kepada Pelapor lewat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Kemudian, Penyidik Pembantu Brigadir David Ronaldo di ruang kerjanya mengatakan bahwa perkara Nomor STPLP/ 2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 yang Pemohon laporkan telah di-SP3-kan. Pada saat itulah Pemohon baru mengetahui bahwa perkara a quo telah di-SP3- kan. Karena itu, Pemohon meminta SP3 tersebut dan Penyidik Pembantu Brigadir David Ronaldo memberikannya dihadapan 16 Kanit Krimsus Ajun Komisaris Polisi Bambang Purwanto, SH. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik Polri Pasal 11 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib: b. bersikap jujur, terpecaya, bertanggungjawab …” juncto Pasal 14: Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, … terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; … c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Pebuatan Penyidik/Pembantu Penyidik yang demikian jelas merupakan suatu tindakan maladministrasi; l) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Pemohon mengajukan Praperadilan dengan nomor surat permohonan Praperadilan tanggal 9 Januari 2019. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk. Terhadap perkara yang pemohon ajukan dimana dalam pertimbangan putusannya Hakim berpendapat bahwa “mengenai pasal yang diterapkan dan bagaimana penyidik mencari bukti-bukti adalah kewenangan Penyidik sepanjang telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku”. Ini menunjukan penyidik punya kuasa untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap tindak pidana tertentu yang merupakan independensi penyidik yang diberikan oleh undang- undang. Oleh karena itu, hanya penyidiklah yang dapat melakukan penghentian penyidikan ataupun membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan. Tetapi indepedensi ini dapat juga dijadikan tempat atau tameng untuk berlindung dari 17 kitidakprofesionalan, kesewenang-wenangan bahkan perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan maladministrasi oleh oknum penyidik yang tidak memiliki moral dan kapabilititas ataupun kompetensi yang baik. Oleh karena itu, untuk membuka kembali SP3 a quo tentunya tidak bisa menggunakan lembaga Prapradilan karena berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 lembaga Praperadilan hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan aspek formil saja dan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan aspek materiil. Sementara maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik yang berkaitan dengan merubah Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 menjadi Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan ranah aspek materil. Oleh karena itu, maka SP3 Nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim tertanggal 31 Maret 2013 yang telah diterbitkan Penyidik adalah tidak berdasarkan penerapan hukum yang tepat dan merupakan suatu pelanggaran maladministrasi sehingga sangat wajar bila penyidik membuka kembali dan melanjutkan penyidikan perkara yang Pemohon laporkan yaitu perkara Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diduga dilakukan oleh PT EQUITY WORLD FUTURES; m) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 dengan tanggal surat 25 Maret 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian kepada KaPolri. Dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar penyelesaian/penanganan pengaduan ini tidak 18 didelegasikan ke tingkat Polda Metro Jaya karena Pemohon pernah mengadukan/melaporkan perkara a quo ke tingkat Polda Metro Jaya tetapi hasilnya sangat tidak profesional dan tidak bertanggungjawab. Terbukti, dari empat point yang Pemohon laporkan hanya satu point yang didelegasikan kepada Polres Depok untuk diperiksa dan objek pemeriksaannya hanya berkaitan dengan aspek formal (prosedur penyidikan) saja, tidak termasuk yang berkaitan aspek materil (penentuan dan atau perubahan pasal tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik yaitu perubahan penyidikan dari Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 menjadi Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perkara a quo untuk disidik). Selain itu, penanganan perkaranya memakan waktu yang begitu lama yaitu sekitar enam bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 13 ayat (1) huruf e yang berbunyi “Setiap anggota Polri dilarang: e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan” juncto Pasal 11 huruf b yang berbunyi “Setiap Anggota Polri wajib: b. bersikap jujur, terpecaya, bertanggungjawab …” juncto Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar”. Tetapi sangat mengecewakan karena permohonan yang Pemohon ajukan ke Mabes Polri tetap dilimpahkan juga ke Polda Metro Jaya. Sampai saat Pemohon mengajukan Pengaduan/Permohonan kepada Ombudsman RI, perkara a quo yang Pemohon ajukan tidak jelas penyelesaiannya; n) Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon sampaikan Konstruksi Hukum/Kasus Posisi peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang diduga 19 dilakukan oleh PT Equityworld Futures sebagaimana yang telah Pemohon laporkan ke Polres Depok Nomor STPLP/2711/ K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tertanggal 5 Desember 2011 adalah sebagai berikut: (1) Bahwa pengertian kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”; (2) Bahwa pengertian Sistem Perdagangan Alternatif diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dilakukan di luar Bursa Berjangka secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka; (3) Bahwa pengertian Nasabah berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka; (4) Bahwa pengertian Margin berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada anggota Kliring 20 Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Bejangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya; (5) Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menentukan bahwa “Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya”; (6) Bahwa menerima dana milik calon Nasabah/Nasabah sebelum Pialang Berjangka menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan membuat perjanjian dengan Nasabah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”; (7) Bahwa Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi “sebelum membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” (8) Bahwa Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan dengan 21 calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat”; (9) Bahwa perbuatan melawan hukum Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka adalah perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73E ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan “Setiap pihak yang tidak menyampaikan Dokumern Keterangan Perusahaan dan Dokumen Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah); (10) Bahwa Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ 22 Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan Berjangka”; (11) Bahwa Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/ Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa: “(a) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. (b) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun malalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain. (c) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditarnsaksikan; b. menjelaskan mengenai resiko Perdagangan Berjangka; c. menandatangani dokumen Pernyataan Resiko; d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi; e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.” 23 (12) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/ Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib: a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak; b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor IV.PRO.9.; c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.Pro.10., Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (trading rules) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.12.; d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan; e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PRO.13; f. memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, 24 yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.14.; g. memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; h. menandatangani dokumen Pemberian Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.10.; dan i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11. (13) Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/ Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pialang Berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka”; (14) Bahwa Pasal 7 huruf b, huruf d, dan huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang: ... a. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak 25 Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income), atau bagi hasil (profit sharing); b. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password); ... f. menerima Laporan Transaksi Harian (Daily Statement); (15) Bahwa berikut Pemohon sampaikan kronologis peristiwa yang membuktikan akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud Pasal 378 juncto 372 KUHP dan atau Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang diduga telah dilakukan oleh para Tersangka terhadap Pemohon guna mendapatkan kesepakatan Pemohon dalam menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko, dan Dokumen Perjajian Pemberian Amanat. Tentunya, kesepakatan itu tidak akan diberikan Pemohon apabila tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan berjangka tersebut tidak terjadi; a. Bahwa Tersangka I, William Moenandir, Pialang Berjangka, adalah Perusahaan Pialang Berjangka bernama PT Equityworld Future yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang merekrut Pelapor sebagai salah satu Nasabahnya, dan dalam perkara a quo mempekerjakan Tersangka II yaitu Ir. Bambang Yuliyanto 26 alias Bayu sebagai Wakil Pialang Berjangka, Tersangka III yaitu Deki Maulana sebagai atasan Tersangka IV dan Tersangka IV yaitu Hendra Gunawan sebagai Sales Marketing / Tenaga Pemasaran; b. Bahwa dalam perkara a quo, produk yang diperdagangkan berupa Kontrak Gulir Loco London Gold yang merupakan salah satu bentuk Kontrak Derivatif sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di atas yang pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Perdagangan Alternatif; c. Bahwa Tersangka I berperan sebagai Pialang Berjangka/Perusahaan Pialang Berjangka yang dalam perkara a quo menjalankan fungsinya sebagai peserta dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tugas dan fungsi Tersangka I sebagai peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah “Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif; d. Bahwa perusahaan Tersangka I berhak memungut komisi atas setiap pelaksanaan transaksi oleh Nasabah dalam jumlah tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan Terdakwa I berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/ Per/1/2009 tertanggal 9 Januari 2009; e. Bahwa investasi Perdagangan Berjangka Komoditi pertama kali didengar Pemohon dari salah seorang tetangga Pelapor yang bernama Hendra Gunawan (Tersangka IV) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 di depan rumah Tersangka IV, d/a RT 01 RW 07 Kelurahan 27 Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, sebelum Pemohon menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat. Status Tersangka IV pada waktu itu sebagai Tenaga Pemasaran dari perusahaan PT Equityworld Future (Tersangka I) yang baru bekerja selama beberapa minggu; f. Bahwa Tersangka IV menawarkan Pemohon untuk berinvestasi ke perusahaan Tersangka I mengenai bisnis perdagangan berjangka komoditi dengan menjanjikan keuntungan yang cukup menjanjikan dengan investasi minimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan menjamin uang Pemohon aman artinya tidak akan hilang atau merugi; g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 di depan rumah, Tersangka IV menawarkan kembali bisnis perdagangan berjangka komoditi kepada Pemohon dengan menjanjikan keuntungan yang cukup menjanjikan dan menjamin uang Pemohon aman, artinya tidak akan hilang atau merugi, serta menjanjikan akan mempertemukan Pemohon dengan Deki Maulana selaku Manager/Atasannya (Tersangka III); h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Tersangka IV mempertemukan Tersangka III dengan Pemohon di rumah Pemohon, d/a Jl. Bima No. 40 RT 01 RW 07 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, pada sore hari dimana Tersangka III menawarkan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Pemohon dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari dan menjamin uang Pemohon aman, artinya tidak akan hilang atau merugi, tetapi tidak menyampaikan adanya resiko kerugian yang sangat tinggi dan menjanjikan seluruh kegiatan transaksi kontrak berjangka akan dilakukan oleh Tersangka III karena Pemohon tidak paham/mengerti mengenai Perdagang Komoditi Berjangka ini serta 28 memberikan contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan/penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini; i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Pemohon dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupaih) ke rekening PT Equityworld Future dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebagai margin awal melalui Bank BCA Margonda Depok sebagai Down Payment (DP) untuk menjadi Nasabah di perusahaan Tersangka I dan setelah penyetoran uang selesai Tersangka III pada saat dan ditempat itu juga yaitu di Bank BCA Margonda Depok langsung menyodorkan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam kondisi kosong untuk diparaf dan ditandatangani oleh Pemohon dengan mengatakan bahwa ini hanya sebagai syarat administrasi saja. Dengan prasangka baik Pemohon pun memaraf dan menandatangani Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat tersebut; j. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon, dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV, menyetorkan pelunasan investasi sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening perusahaan Tersangka I dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 (sebagai margin awal) melalui Bank BNI Margonda Depok. Tidak lama setelah selesai penyetoran sekitar pukul 12.00 WIB, Pemohon bersama-sama Tersangka III dan Tersangka IV berangkat menuju kantor Tersangka I di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan; k. Bahwa uang yang Pemohon setorkan ke rekening PT Equityworld Future adalah uang Pemohon yang 29 diinvestasikan di Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Margonda Raya Nomor 48-B Depok Nomor 88/KSU-SB/ USP/PIN/A03/10.2011dengan keuntungan Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan; l. Bahwa setibanya di kantor Tersangka I, d/a Gedung Cyber 2 lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Sahid Blok X-5 No 13 Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB Pemohon dengan ditemani Tersangka III dan Tersangka IV bertemu dengan Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu (Tersangka II) selaku Wakil Pialang Berjangka pada PT Equityworld Future. Tersangka II menyodorkan kembali Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang baru, yang sudah diisi oleh pegawainya, untuk diparaf dan ditandatangani serta dibubuhi tanggal 19 Oktorber 2011, dimana hari itu sebanarnya tanggal 24 Oktober 2011, oleh Pemohon untuk mengganti Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sudah Pemohon paraf dan tandatangani pada saat di Bank BCA Jl. Margonda Depok pada tanggal 20 Oktober 2011, tanpa memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai isi Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan tanpa melakukan simulasi, dengan mengatakan bahwa ini hanya untuk kelancaran persyaratan administrasi saja. Kemudian Tersangka II dan Tersangka III meminta Pemohon untuk mengatakan “ya”, “mengerti” atau “setuju” saja ketika nanti dikonfirmasi lewat telpon oleh pihak PT Equityworld Future dengan alasan hanya untuk kelancaran persyaratan administrasi saja juga. Dengan prasangka baik Pemohon memaraf, menandatangani Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko Dokumen dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat tersebut, dam membubuhi tanggal 19 Oktober 2011 serta mengikuti semua yang dimintakan kepada Pemohon yaitu 30 mengatakan “ya”, “mengerti” atau “setuju” saja ketika nanti dikonfirmasi lewat telpon oleh pihak PT Equityworld Future. Pertemuan dengan Tersangka II ini hanya berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit yaitu sekitar pukul 13.45 s/d 14.00 WIB; m. Bahwa setelah selesai penandatanganan Dokumern Keterangan Perusahaan, Dokumen Adanya Resiko Dokumen dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Pemohon diberi amplop yang berisi username dan password untuk transaksi elektronik oleh Tersangka III kemudian Pemohon kembalikan lagi kepada Tersangka III untuk diubah password-nya karena seperti yang disamapaikan oleh Tersangka III dan Tersangka IV sebelumnya bahwa transaksi kontrak berjangka Pemohon akan dilakukan oleh Tersangka III; n. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada hari dan tempat yang sama yaitu hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan Pemohon di telpon oleh pihak PT. Equityword Future untuk konformasi dan Pemohon menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lewat telpon tersebut dengan mengatakan “ya”, “mengerti”, dan “setuju” saja seperti arahan yang diberikan oleh Tersangka II dan Tersangka III; o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan oleh Tersangka III dan Tersangka IV memberitahu Pemohon bahwa transaksinya untung; p. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan lagi oleh Tersangka III dan Tersangka IV memberitahu Pemohon bahwa transaksinya untung; q. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 transaksi kontrak berjangka milik Pemohon dilakukan lagi oleh 31 Tersangka III. Tersangka III bersama Trisno (atasan Tersangka III) menemui Pemohon di rumah Pemohon untuk memberi penjelasan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi; r. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, Tersangka III dan Tersangka IV menemui Pemohon kembali di rumah Pemohon untuk memberi penjelasan lagi mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan menginformasikan bahwa harga emas sedang turun; s. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 Tersangka IV menginformasikan kepada Pemohon bahwa posisi transaksi Pemohon terkena posisi terkunci oleh Bursa Berjangka Jakarta karena batas minimal Marginnya sudah terlampaui dan harus melakukan top-up sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pemohon tidak mau melakukan top-up karena selain tidak punya uang lagi Tersangka III dan Tersangka IV sudah menjanjikan bahwa uang Pemohon aman artinya tidak akan hilang atau merugi sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Tersangka III dan Tersangka IV pada tanggal 8, 16, dan 19 Oktober 2011; (16) Bahwa dari serangkaian kronologis peristiwa di atas, Pemohon sadar bahwa ternyata sejak awal Pemohon telah dijebak dalam suatu keadaan oleh Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV secara bersama-sama melalui serangkaian kebohongan yang disertai tipu muslihat yang telah mempengaruhi/mengarahkan Pemohon untuk memberikan sepakatnya dalam menandatangani Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat beserta keseluruhan dokumen yang terkait dengan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi yang berakibat kerugian baik materil maupun non- materil pada pihak Pemohon; (17) Bahwa apabila sejak awal Pemohon diberitahu yang sebenarnya bahwa seyogyanya transaksi hanya boleh 32 dilakukan sendiri oleh nasabah, tidak diiming-imingi dengan janji keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari, menjamin uang Pemohon aman artinya tidak akan hilang atau merugi, memberi contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan/penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini, serta uang Pemohon tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening Tersangka I sebagai margin awal untuk transaksi perdagangan berjangka komoditi serta Tersangka II melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan amat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap Pemohon sebelum Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani oleh Pemohon maka dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak akan pernah mau memberikan sepakatnya untuk melibatkan diri dalam sebuah investasi a quo, sebab keterbatasan pengetahuan Pemohon yang tidak memiliki latar belakang sama sekali dan pengalaman tentang mekanisme perdagangan berjangka komoditi dimana telah secara nyata dan jelas disampaikan Pemohon kepada Tersangka III dan Tersangka IV sebelum Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi ditandatangani serta ketidak layakan Pemohon dalam hal keuangan sebagaimana yang syaratkan dalam Buku Perjanjian; (18) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang menentukan bahwa “Pialang Berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka”. 33 Dengan demikian dalam perkara a quo, setiap tindakan Tersangka II, Tersangka III dan Tersangka IV sebagai pegawai Tersangka I terhadap Pemohon merupakan tanggungjawab pihak PT Equityworld Future (Tersangka I); (19) Bahwa selain karena kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 sebagaimana disebut di atas, tindakan Tersangka III dan Tersangka IV wajib dipertanggungkan oleh Tersangka I sebab berdasarkan bukti pentransferan uang Pemohon seluruhnya, atas permintaan Tersangka III dan Tersangka IV, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 dan Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 yang disetor Pemohon ke nomor rekening Tersangka I atas nama PT Equityworld Future sebagai Margin awal, bukan ke rekening pribadi atas nama Tersangka III dan atau Tersangka IV. Dengan demikian, jelas Tersangka I wajib bertanggungjawab; (20) Bahwa membiarkan Tersangka III dan Tersangka IV yang bukan seorang Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah/Pemohon dan bahkan melegitimasi tindakan Tersangka III dan Tersangka IV tersebut dengan menerima uang dari Calon Nasabah/Pemohon yang dikelola oleh Tersangka III dan Tersangka IV sebelum Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani merupakan suatu pelanggaran Tersangka I terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ 34 Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka. Ayat (1) menentukan bahwa ”Hanya wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi kontrak berjangka” dan ayat (2) menentukan bahwa “Berhubungan langsung sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun malalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain” serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pialang Berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka”. Dengan demikian, pegawai pialang berjangka selain Wakil Pialang Berjangka dilarang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah termasuk menawarkan, menerima dan mengelola amanat nasabah; (21) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang menyuruh Pemohon sebagai Calon Nasabah untuk menyetorkan uang ke rekening Tersangka I sebagai Margin awal dan kemudian dilegitimasi oleh Tersangka I dengan menerima penyetoran uang tersebut menurut bukti-bukti penerimaan pentransferan dana Pemohon sebelum penandatanganan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 35 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; (22) Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d i Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menguraikan dengan jelas prosedur dan tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh seorang Wakil Pialang Berjangka terhadap Calon Nasabah baru sebelum Calon Nasabah baru tersebut menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian untuk menjadi Nasabah. Kewajiban Wakil Pialang Berjangka dimaksud antara lain: a) mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak; b) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti kepada calon Nasabah; c) menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (trading rules) sampai calon Nasabah betul- betul paham; d) menjelaskan kepada calon Nasabah mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan; e) menyampaikan dan menjelaskan kepada calon Nasabah mengenai dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah; f) memberi 36 kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka; g) memberi kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; h) menandatangani dokumen Pemberian Adanya Risiko; dan i) menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajiban Wakil Pialang Berjangka dengan baik dan benar kepada Calon Nasabah sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) ini, tentunya secara logika memerlukan waktu yang tidak sebentar atau memerlukan waktu beberapa hari. De facto pertemuan langsung secara tatap muka antara Tersangka II selaku Wakil Pialang Berjangka dengan Pemohon hanya berlangsung selama sekitar 15 menit. Oleh sebab itu, mustahil Tersangka II dapat melaksanakan seluruh ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini hanya dalam waktu yang begitu singkat yaitu sekitar 15 menit. Ini membuktikan bahwa Tersangka II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV tersebut nyata melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang menentukan bahwa “dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka dilarang menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat” juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi “sebelum membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan informasi yang 37 jelas dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” juncto ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa “perusahaan Pialang Berjangka dilarang menerima dana nasabah sebelum menyampaikan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan membuat perjanjian dengan nasabah”; (23) Bahwa pembubuhan tanggal 19 Oktober 2011 pada Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang dilakukan Pemohon adalah hanya mengikuti tanggal yang sudah tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yaitu pada halaman 8 Buku Perjanjian yang ditulis oleh pegawai PT Equityworld Future dan atas permintaan Tersangka II dengan alasan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Hal ini merupakan tipu muslihat yaitu ingin membuat suatu keadaan atau fakta seolah-olah pihak PT Equityworld Future menerima uang dari Pemohon setelah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka atau untuk menghindari tuntutan Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 38 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. De facto bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Pemohon berada di Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang dibuktikan dengan (1) kesaksian Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua pada sidang Praperadilan dengan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk., (2) Surat Keterangan Lurah Serua Nomor 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) keterangan Tersangka IV pada angka 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 yang diketahui oleh Pemohon yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager saya bernama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno”, dan (4) catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Okober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. De facto, pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah hari dimana Tersangka IV baru mempertemukan Tersangka III selaku atasannya kepada Pemohon pada sore hari di rumah Pemohon dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi. Artinya, tanggal 19 Oktober 2011 yang tertera pada Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat bukan merupakan tanggal saat penandatanganan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sebenarnya karena de facto saat penanda tanganan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah tanggal 24 Oktober 2011. Dari rangkaian peristiwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Equityworld Future (Tersangka 1) 39 telah menerima uang Calon Nasabah sebelum penanda tanganan Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Perbuatan ini merupakan perbuatan tindak pidana sebagai mana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; (24) Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi “sebelum membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan 40 Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; (25) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang secara langsung menawarkan janji menjamin uang nasabah aman artinya tidak akan hilang atau merugi dan mengiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per hari serta memberikan contoh salah satu Nasabahnya yang telah memiliki keuntungan/penghasilan tetap dari investasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada Pemohon guna mendapatkan persetujuan Pemohon dalam mengadakan dan menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat beserta keseluruhan Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud Pasal 7 huruf (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income), atau bagi hasil (profit sharing)”; (26) Bahwa tindakan Tersangka III yang meminta, menerima, dan menggunakan Username serta password Nasabah (Pemohon) adalah tindakan yang melawan hukum sebagai mana dimaksud ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka dilarang 41 menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password)”; (27) Bahwa setiap kali setelah Tersangka III melakukan transaksi Perdagangan Berjangka milik Pemohon, Tersangka IV melaporkan hasilnya kepada Pemohon. Artinya Tersangka IV telah menerima Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) milik Nasabah/Pemohon. Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 7 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/ Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang menerima Laporan Transaksi Harian (Daily Statement); (28) Bahwa tindakan Tersangka III dan Tersangka IV yang telah berhubungan langsung secara tatap muka dengan Calon Nasabah/Pemohon dalam rangka pelaksanaan transaksi Perdagangan Berjangka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) danayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan Calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Yang dimaksud dengan berhubungan langsung adalah melakukan hubungan dengan Calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun malalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain”; 42 (29) Bahwa Tersangka II sebagai Wakil Pialang Berjangka tidak melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab, sebagaimana yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2011 di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB, dimana pertemuan Pemohon dengan Terdakwa II hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit, yaitu Tersangka II langsung menerima Pemohon sebagai Nasabah baru tanpa memberi penjelasan apapun terkait dengan perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi. Padahal diketahuinya bahwa Calon Nasabah/ Pemohon adalah orang awam yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan/latar belakang berkenaan dengan transaksi berjangka komoditi sebagaimana yang Pemohon telah sampaikan secara tegas dan jelas pada saat pertemuan dengan Tersangka III dan Tersangka IV baik pada tanggal 8, 16 maupun 19 Oktober 2011 di depan rumah Tersangka IV maupun di rumah Pemohon. Artinya, Pemohon sebagai Calon Nasabah bukan termasuk kategori Calon Nasabah yang layak untuk menjadi Nasabah PT Equityworld Future. Perbuatan Tersangka II ini melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Piang Berjangka yang menentukan bahwa “Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang Calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangkan dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa Calon Nasabah yang akan diterima merupakan Calon Nasabah yang layak” dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang 43 menentukan banhwa “Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya”; (30) Bahwa salah satu tahap yang perlu dilalui berkenaan dengan syarat untuk menjadi Nsabah adalah pengadaan simulasi bagi Calon Nasabah yang wajib dilakukan sebelum penandatanganan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Pengadaan simulasi merupakan hal yang sangat krusial, sebab dengan mengikuti simulasi Calon Nasabah mendapatkan gambaran yang nyata mengenai segala kemungkinan (untung dan rugi) yang dapat terjadi selama melakukan transaksi elektronik. Selanjutnya bekal simulasi tersebut menjadi alat ukur bagi Calon Nasabah untuk mengambil keputusan apakah transaksi selanjutnya dapat dilakukan sendiri atau tidak. Dikarenakan pertemuan antara Pemohon dengan Tersangka II hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit maka sangat mustahil untuk dilakukan simulasi perdagangan berjangka yang menjadi kewajiban Tersangka II, disamping kewajiban lain Tersangka II untuk memberi penjelasan mengenai Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan. Tidak melakukan dan memberi kesempatan simulasi transaksi perdagangan berjangka kepada Calon Nasabah merupakan bentuk pelanggaran Wakil Pialang Berjangka (Tersangka II) terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf (f) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; (31) Bahwa pemahaman mengenai Peraturan Perdagangan (trading rules) dengan sejelas-jelasnya adalah pengetahuan yang mutlak harus dikuasai oleh Calon Nasabah karena hal ini dapat menjadi alat ukur bagi calon Nasabah untuk mengambil 44 keputusan apakah sudah siap menjadi Nasabah atau tidak. Dalam hal ini Tersangka II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon. Perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran Wakil Pialang Berjangka (Tersangka II) terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64/BAPPBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; (32) Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa keseluruhan penjelasan dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tersangka II, Tersangka III maupun Tersangka IV terhadap Pemohon dalam rangka rekrutmen Calon Nasabah merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menentukan bahwa “sebelum membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi”; (33) Bahwa dari serangkaian peristiwa yang dialami Pemohon, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kesepakatan yang diberikan Pemohon untuk menandatangani Dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat serta segala dokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi adalah atas dasar penipuan/penyesatan disertai tipu muslihat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III, dan Tersangka IV. Apabila penipuan/penyesatan disertai tipu muslihat tersebut tidak dilakukan, maka Pemohon tidak akan mengadakan perjanjian investasi a quo dengan Para Tersangka; (34) Bahwa perbuatan Tersangka I, Tersangka II, Tersangka III dan Tersangka IV termasuk dalam kualifikasi perbuatan tindak pidana atau melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian pada Pemohon baik materil maupun 45 non-materil sebagai mana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka maka berdasarkan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menentukan bahwa “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada Pihak yang bertangtunggung jawab atas pelanggaran tersebut” juncto Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”, Pemohon menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 467.250.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. kerugian pokok sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ditambah Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) berjumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); 2. kerugian peluang penghasilan sebesar Rp. 3.250.000,00 dikali 113 bulan (sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2021) berjumlah Rp. 367.250.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (perhitungan ini 46 berdasarkan penjelasan angka (15) huruf k yaitu uang yang Pemohon setorkan ke rekening PT Equityworld Future adalah uang Pmohon yang diinvestasikan di Koperasi Sejahtera Bersama Jl. Margonda Raya No. 48-B Depok Nomor 88/KSU- SB/USP/PIN/A03/10.2011 dengan keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan); ANALISA TINDAK PIDANA Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menentukan bahwa “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya” juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi “sebelum membuka rekening nasabah, Pialang Berjangka wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada calon nasabah tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi” juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menentukan bahwa “Dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat 47 UNSUR-UNSUR Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tersebut adalah sebagai berikut: (1) Unsur “Piang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah”. a. Bahwa yang dimaksud dengan Pialang Berjangka menurut Pasal 1 angka 17 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut; b. Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Keterangan Perusahaan adalah sebagai mana dimaksud Formulir Nomor IV.PRO.9 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; c. Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko adalah sebagai mana dimaksud Formulir 48 Nomor IV.PRO.10 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; d. Bahwa yang dimaksud dengan “Perjanjian Pemberian Amanat” adalah sebagaimana dimaksud Formulir Nomor IV.PRO.11 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/ PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/6/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka e. Bahwa yang dimaksud dengan “nasabah” adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka (2) Unsur “sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. a. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Berjangka adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka; 49 b. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Derivatif adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu kontrak yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi; c. Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Derivatif Syariah adalah sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ANALISA UNSUR-UNSUR Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka adalah sebagai bertikut: (1) Unsur “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah”. a. Bahwa PT Equityworld Futures beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan adalah Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17; b. Bahwa Pemohon belum menjadi nasabah atau bukan nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu pihak yang 50 melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka; (2) Unsur “sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. a. Bahwa PT Equityworld Future menyampaikan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan; b. Bahwa PT Equityworld Future menerima dana milik Pemohon yang secara de facto bukan nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupaih) melalui rekening PT Equityworld Future dengan nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebagai margin awal untuk perdagangan Kontrak Berjangka melalui Bank BCA Margonda Depok dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 WIB sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) melalui rekening PT Equityworld Future dengan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebagai margin awal untuk perdagangan Kontrak Berjangka melalui Bank BNI Margonda Depok; c. Bahwa pembubuhan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang Pemohon tulis pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah 51 hanya mengikuti tanggal yang sudah tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yaitu pada halaman 8 Buku Perjanjian yang ditulis oleh pegawai PT Equityworld Future dan atas permintaan Wakil Pialang Berjangka PT Equityworld Future, Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu (Tersangka II) dengan alasan hanya untuk kelengkapan administrasi saja. Hal ini merupakan tipu muslihat PT Equityworld Future yaitu ingin membuat suatu keadaan atau fakta seolah-olah pihak PT Equityworld Future menerima uang dari Pemohon setelah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/ Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka atau untuk menghindari tuntutan Pasal 73E Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. De facto pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Pemohon berada di Kantor Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang dibuktikan dengan (1) kesaksian Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua pada sidang Praperadilan dengan perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/ PN.Dpk., (2) Surat Keterangan Lurah Serua Nomor 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) keterangan Tersangka IV yang tertuang pada angka 3 Surat Pernyataan yang 52 ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 dan diketahui oleh Pelapor yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager saya bewrnama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno.”, dan (5) catatan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT Equityworld Futures berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Okober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. De facto, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 adalah hari dimana Handra Gunawan (Tersangka IV) baru mempertemukan Deki Maulana (Tersangka III) selaku atasannya kepada Pemohon pada sore hari di rumah Pemohon dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi. Artinya, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang tertera pada Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat bukan merupakan tanggal saat penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang sebenarnya. De facto saat penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat adalah hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 WIB. Hal ini membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa penandatanganan Dokumen Ketrangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dilakukan setelah PT Equityworld Future, William Moenandir, Pialang Berjangka (Tersangka 1) menerima dana milik nasabah atau uang 53 Pemohon yang secara de facto bukan nasabah atau belum menjadi nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka; KESIMPULAN ANALISA TINDAK PIDANA Bahwa dari serangkaian peristiwa atau analisa di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Equityworld Futures telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; KESIMPULAN (1) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, perkara a quo sudah tepat disidik dengan menggunakan Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, bukan dengan menggunakan Pasal 57 ayat (2) huruf d juncto Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena sudah didukung dengan minimal 2 alat bukti bahkan lebih yaitu (1) alat bukti surat berupa Bukti setoran Bank BCA Margonda Raya Depok tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) (bukti asli ada pada 54 Penyidik), Bukti setoran Bank BNI Margonda Raya Depok tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik), Tanda Terima Rekening PT Equityworld Future nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar RP. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik), Dokumen Buku Perjanjian (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Keterangan Lurah Serua Nomor 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 (bukti asli ada pada Termohon), Absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 6 November 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 9 November 2011 (bukti asli ada pada Penyidik), dan rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Okober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan (bukti asli ada pada Penyidik) dan barang bukti lain yang dapat ditemukan pada pelaksaan olah TKP di gedung atau kantor PT Equityworld Future, (2) alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan Pemohon dan keteranga saksi Sdr. Juanda, SH, (3) alat bukti keterangan terdakwa yaitu Tersangka III dan Tersangka IV, (4) alat bukti petunjuk yaitu dari keadaan perinstiwa hukum yang terjadi, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa yang berkaitan dan relevan dengan peristiwa tindak pidana a quo; (2) Bahwa Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dibuat berdasarkan Pasal 50 ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana jelas tertera pada halaman 5 Buku Perjanjian bukan Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertera pada halaman 5 Buku Perjanjian; (3) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, jelas bahwa tindakan penggeledahan dan atau olah TKP oleh Penyidik terhadap kantor PT Equityworld Futures yang beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan adalah sebuah keharusan karena banyak barang bukti yang dapat disita yang berkaitan dengan perkara a quo sebagai barang bukti tambahan seperti rekaman CC TV yang menunjukan peristiwa hukum apa saja yang terjadi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana a quo dan berapa lama berlangsung khususnya pertemuan antara Pemohon dengan Sdr. Ir. Bambang Yudiyanto alias Bayu selaku Wakil Pialang Berjangka, buku tamu baik yang berbentuk buku maupun data di komputer milik PT Equityworld Future dimana tercatat waktu kedatangan dan pulangnya Pemohon, data parkir kendaraan Pemohon yang masuk dan keluar Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan, dan barang bukti lainnya serta tempat-tempat lain sehingga peristiwa tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PT Equityworld Futures menjadi terang benderang. Tindakan Penyidik yang tidak melakukan oleh TKP terhadap perkara a quo merupakan suatu pelanggaran maladministrasi. (4) Bahwa dari uraian Konstruksi Hukum di atas, Pemohon belum mendapatkan akun pada tanggal 19 Oktober 2011 karena pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah hari dimana Handra Gunawan (Tersangka IV) baru mempertemukan Deki Maulana (Tersangka III) selaku atasannya kepada Pemohon yaitu pada 56 sore hari di rumah Pemohon dalam rangka melakukan promosi perdagangan berjangka komoditi yang dibuktikan dengan (1) Keterangan Pemohon dan Saksi Saudara Juanda, SH selaku Lurah Kelurahan Serua, (2) Surat Keterangan Lurah Serua Nomor 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, (3) absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011, (4) Keterangan Tersangka IV yang tertuang pada angka 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka IV pada tanggal 6 Desember 2011 dan diketahui oleh Pemohon yang menyatakan bahwa “Rabu, 19 Oktober 2011. Saya mempertemukan Sdr. Hendry Agus Sutrisno dengan manager saya bewrnama Deki di rumah Sdr. Hendry Agus Sutrisno.”, dan (5) Catatan tanggal dan waktu pada rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT Equityworld Future berkaitan dengan konfirmasi tentang perdagangan berjangka komoditi pada hari Senin tanggal 24 Okober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan serta barang bukti lain yang dapat diperoleh dari olah TKP. Dengan demikian, kesimpulan Penyidik yang menyampaikan bahwa Pemohon telah mendapatkan akun mulai tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan tanggal yang tertera pada Buku Perjanjian adalah keliru karena tidak didukung dan atau memperhatikan kesesuaian dengan barang bukti dan atau alat bukti yang lain; o) Bahwa Alat Bukti yang Pemohon sampaikan kepada Ombudsman sebagai pendukung konstruksi hukum tindak pidana perkara a quo dan maladministrasi yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut: 1. FC KTP Pemohon 2. FC Bukti setoran Bank BCA Margonda Raya Depok tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik) 57 3. 3. FC Bukti setoran Bank BNI Margonda Raya Depok tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik) 4. FC Tanda Terima Rekening PT Equityworld Future Nomor 006909 tanggal 21 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar RP. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Nomor 006918 tanggal 24 Oktober 2011 Being RJC71063 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) (bukti asli ada pada Penyidik) 5. FC Dokumen Buku Perjanjian (bukti asli ada pada Penyidik) 6. FC Dokumen Perjanjian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor 88/KSU-SB/USP/PIN/A03/ 10.2011 Jl. Margonda Raya No.48- BDepok (bukti asli ada pada Penyidik) 7. FC Surat Keterangan Lurah Serua Nomor 800/267/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik) 8. FC Absensi pegawai Kelurahan Serua bulan Oktober 2011 (bukti asli ada pada Penyidik) 9. FC Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 6 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik) 10. FC Surat Pernyataan Sdr. Hendra Gunawan tanggal 9 Nopember 2011 (bukti asli ada pada Penyidik) 11. FC Rekaman pembicaraan antara Pemohon dengan pihak PT Equityworld Future dalam rangka konfirmasi tentang perdagan berjangka komoditi pada tanggal 24 Oktober 2011 di basemen Gedung Cyber 2 Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan sekitar pukul 15.00 WIB (bukti rekaman ada pada Penyidik Pembantu) 12. FC PIN (Personal Identification Number) kepada Sdr. Hendra Gunawan 13. FC Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan 14. FC Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pertama s/d ke-delapan 15. FC Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 58 16. FC Surat Pengaduan kepada Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2018 17. FC Surat Permohonan Praperadilan tanggal 9 Januari 2019 18. FC Jawaban Termohoan 19. FC Replik 20. FC Duplik 21. FC Daftar Bukti Termohon 22. FC Kesimpulan Pemohon 23. FC Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk 24. FC Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri tanggal 25 Maret 2019 25. FC Permohonan Membuka SP3 dan Melanjutkan Penyidikan tanggal 25 Maret 2019 14) Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI telah diberlakukan dalam praktek dilapangan; 15) Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Pasal a quo telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan; 16) Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat oleh MK; 17) Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. 59 Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI dikabulkan, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (POSITA). 1. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945) atau demokratis (democratische rechtsstaat). 2. Bahwa dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)); b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)); c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 60 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); d. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1)); dan e. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (4)). 3. Bahwa ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “grundnorm” atau “highest norm”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. 4. Bahwa equality Before the Law adalah salah satu unsur dari The Rule of Law Principles menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen- elemen “the rule of law principles” menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) supremacy of law; 2). equality before the law; 3). accountability to the law; 4). fairness in the application of the law; 5). separation of power; legal certainty; 6) avoidance of arbitrary; dan 7). procedural of legal certainty. Persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (Rechstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (The Rule of Law/Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (supremacy of Law); 2) Persamaan dalam Hukum (equality before the Law); 3) Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 61 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (constitutional court); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (democratisch rechtstaat); 11) Sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); serta 12). Transparansi dan kontrol sosial. Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait “Persamaan dalam hukum (equality before the law), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis UUD 1945 memberi kewajiban kepada negara, khususnya pemerintah, untuk memberikan jaminan perlindungan yang adil untuk semua warga negara sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Adapun kerugian konstitusional Pemohon yang harus dilindungi oleh negara/pemerintah akibat diberlakukannya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI adalah sebagaimana dijelaskan pada penjelasan berikut: (1) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; (2) Bahwa 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; (3) Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”; (4) Bahwa dari ketentuan pasal-pasal a quo dalam UUD 1945 dapat dipahami bahwa konstitusi memberi perlindungan kepada Pemohon atas 62 tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Konstitusi juga memberi perlindungan terhadap harta benda milik Pemohon dari sebuah tindak pidana. Hak konstitusi tersebut merupakan hak asasi Pemohon yang diberikan oleh Konstitusi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, terutama oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan tanggungjawabnya; (5) Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayannan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 angka 1 UU ORI); (6) Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang selengkapnya menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan”; (7) Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI menjadi penghalang atau telah membatasi Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang wakil negara dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia yang hak konstitusinalnya dilanggar oleh para penyelenggara negara. Dalam hal ini yaitu melaksanakan kewajibannya dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh para para penyidik sebagai penyelenggara negara yang melakukan tindakan maladministrasi. Ombudsman tidak dapat menerima laporan yang dilaporkan oleh Pemohon atau oleh warga negara Indonesia lainnya yang melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik yangmana laporannya telah atau sedang menjadi objek pemeriksaan pengadilan termasuk yang menjadi objek 63 pemeriksaan lembaga Praperadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 5. Bahwa dengan memaknai Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang selengkapnya menyatakan bahwa “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan” maka pasal ini terkandung arti bahwa Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali leporan tersebut menyangkut tindakan Maladmistrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dari aspek/hukum formil saja, tidak termasuk aspek/hukum materil dari perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Bunyi Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.” dan Pasal 2 ayat (4) nya menyatakan bahwa “ Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.” Pasal ini sudah dipraktekan dalam peroses peradilan Praperadilan yang tercermin dalam pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk. (Bukti P-4) Dimana hakim dalam pertimbangannya pada halaman 28 perkara a quo menyatakan “Hakim Praperadilan berpendapat bahwa mengenai pasal yang diterapkan dan bagaimana penyidik mencari bukti- 64 bukti adalah merupakan kewenangan dari penyidik sepanjang telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan hal tersebut bukanlah syarat tidak sahnya Surat Perintah Penghentian Penyidik”. Artinya, Hakim Praperadilan tidak memeriksa dan memutus perkara a quo dari aspek/hukum materil tetapi hanya dari aspek/hukum formil saja. Dapat dikatakan juga bahwa kewenangan mengenai aspek/hukum materil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana betul-betul kewenagan penyidik sepenuhnya. Dari penerapan hukum acara penetapan pasal pidana yang dipraktekkan di atas maka: a. Bahwa karena kewenangan mengenai aspek/hukum materil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain selain penyidik itu sendiri yang dapat mengkoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Hal ini sangat rawan penyelewengan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Terbukti perkara pidana yang Pemohon laporakan kepada Penyidik Polres Depok dengan Laporan Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tanggal 5 Desember 2011 (Bukti P-5) yang semula dilaporkan dengan delik Pasal 50 ayat (2) huruf d juncto Pasal 73E ayat (1) UU Nomor 10 Ttahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diubah oleh Penyidik Polri menjadi Pasal 57 ayat (2) huruf d dan atau Pasal 72 UU RI nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang tertuang dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Nomor SPPP/58/ III/2012/Reskrim tanggal 31 Maret 2013 (Bukti P-6) dimana konstruksi hukum kedua pasal tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini sudah Pemohon laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan surat tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan (Bukti P-7). Hal yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang dilimpahkan kepada Propam Polres Depok hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik saja. Sedangkan hal yang berkaitan dengan perubahan pasal a quo yang Pemohon laporkan tidak diperiksa. Hasil pemeriksaan ini tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) tanggal 13 65 Desember 2018 Nomor SP.Henti Riksa-02/XII/2018 (Bukti P-8) dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 27 Desember 2018 Nomor B/434/XII/HUK.12.10/2018/Resta Depok. (Bukti P-9). Oleh karena itu, Pemohon laporkan kepada Mabes Polri dengan surat tanggal 25 Maret 2019 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri (Bukti P-10) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019 Nomor SPSP2/815/III/2019/BAGYANDUAN (Bukti P-11) dan surat tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Membuka SP3 dan Menjutkan Penyidikan. (Bukti P-12) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019. (Bukti P-13). Mabes Polri tidak memeriksa laporan Pemohon tetapi hanya melimpahkan kembali kepada Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 29 April 2019 Nomor B/174-b/IV/ WAS.2.4/2019/Divpropam (Bukti P-14) dan surat tanggal 24 Juli 2019 Nomor B/4495/VII/RES.7.5./2019/Bareskrim (Bukti P-15) Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan lembaga Polri di atas, Pemohon menduga adanya perbuatan Maladminstrasi yang dilakukan oleh aparat lembaga Polri. Ini adalah contoh nyata terjadinya penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang memiliki kewenangan penuh terhadap penetapan delik pasal pidana yang akan disangkakan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Ini jelas merupakan suatu perbuatan Maladministrasi. Namun, bentuk Maladministrasi ini tidak dapat diperiksa oleh Ombudsman sebagaimana yang telah Pemohon laporkan dengan surat tertanggal 7 Oktober 2020 (Bukti P-16) dan diterima oleh Ombudsman tanggal 8 Oktober 2020 (Bukti P-17) dengan alasan bahwa laporan yang Pemohon laporkan kepada Ombudsman telah diperikasa oleh lembaga praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam surat Ombudsman Nomor B/1075/ PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopermber 2020. (Bukti P-18) b. Bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang menerima laporan masyarakat tetapi tidak dapat menerima laporan masyarakat bila pelanggaran Maladministrasi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilaporkan sudah diperiksa oleh pengadilan, termasuk praperadilan. Penolakan 66 Ombudsman tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Sebagaimana fakta di atas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya dari aspek/hukum formil saja, tidak termasuk aspek/hukum materil dari perkara yang diajukan kepadanya. Ketika Maladministrasi terjadi pada aspek/hukum materil suatu perkara yang sudah diperiksa oleh lembaga praperadilan maka akan mengalami kebuntuan hukum karena Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laopran masyarakat terhadap dugaan Maladminstrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan sebagaimana laporan Pemohon tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima oleh Ombudsman dengan tanda terima tanggal 8 Oktober 2020. Penolakan Ombudsman untuk memeriksa laporan Pemohon tersebut tertuang dalam surat Ombudsman RI Nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020. Kondisi seperti ini sangat tidak memberi perlindungan yang adil dan tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian maka Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini sangat tidak memberikan perlindungan yang adil kepada Pemohon yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa: a. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak dapat memberi perlindungan yang adil atas hak konstitusional Pemohon; b. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 67 benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak memberi perlindungan terhadap harta benda yang merupakan hak konstitusional Pemohon; c. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI karena menjadi penghalang bagi negara terutama pemerintah yang diwakili oleh Ombudsman untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia; 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Pasal norma konstitusi di atas seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, ada warga negara Indonesia yang tidak dapat memperoleh hak konstitusional tersebut. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini hanya memberi batasan yang bersifat tidak adil dan bertentangan dengan konstisusi dalam hal penyampaian laporan Maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik oleh masyarakat kepada Ombudsman. Sehingga, dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini, hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. Tentunya, hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam 68 Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan/atau menyangkut tindakan Maladminstrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan”; dan 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Laporan Nomor STPLP/2711/K/XII/ PMJ/2011/Resta Depok tanggal 5 Desember 2011; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 31 Maret 2013 Nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim Polres Depok; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Laporkan kepada Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2018 perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) Polres Depok tanggal 13 Desember 2018 Nomor SP.Henti Riksa-02/XII/2018; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Polres Depok tanggal 27 Desember 2018 Nomor B/434/XII/HUK.12.10/2018/Resta Depok; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Laporkan kepada Mabes Polri tanggal 25 69 Maret 2019 perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Mabes Polri tanggal 26 Maret 2019 Nomor SPSP2/815/III/2019/BAGYANDUAN; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Permohonan kepada Mabes Polri tanggal 25 Maret 2019 perihal Permohonan Membuka SP3 dan Menjutkan Penyidikan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Mabes Polri tanggal 26 Maret 2019; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Jawaban Mabes Polri tanggal 29 April 2019 Nomor B/174-b/IV/WAS.2.4/2019/Divpropam; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Jawaban Mabes Polri tanggal 24 Juli 2019 Nomor B/4495/VII/RES.7.5./2019/Bareskrim; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Laporan kepada Ombudsman tanggal 7 Oktober 2020; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Ombudsman tanggal 8 Oktober 2020; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Jawaban Ombudsman Nomor B/1075/ PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 November 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 70 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899 selanjutnya disebut UU 37/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 71 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: a … 72 b substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] yang pernah mengajukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI); 3. Bahwa menurut anggapan Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 menyebabkan Pemohon menemukan hambatan/kesulitan mengajukan laporan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara sehingga hak konstitusional Pemohon atas perlindungan yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; 4. Bahwa Pemohon menjelaskan pernah menjadi pelapor tindak pidana penipuan/penggelapan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi oleh PT Equityworld Future, yang kemudian dilaporkan ke Polres Kota Depok dengan laporan Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok, bertanggal 5 Desember 2011, namun Penyidik menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim, bertanggal 31 Maret 2013. Selanjutnya Pemohon mengajukan Praperadilan pada tanggal 9 Januari 2019, yang telah diputus dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk dengan amar menolak permohonan praperadilan Pemohon; 5. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan laporan kepada ORI terkait dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Depok sehingga meminta untuk dilakukan kembali penyidikan. Terhadap laporan tersebut, dinyatakan tidak dapat diperiksa karena laporan Pemohon telah diperiksa oleh Pengadilan sehingga bukan kewenangan ORI untuk memeriksa permasalahan tersebut dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008; 6. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat menguraikan dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah mengajukan laporan ke ORI terkait dengan lanjutan proses laporan kasus penipuan/penggelapan 73 yang dialaminya. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang anggapan kerugian hak konstitusional yang di alami dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 mengandung arti Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladmistrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materiil dari perkara yang diajukan; b. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan mengenai aspek materiil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain selain penyidik itu sendiri 74 yang dapat mengoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Hal ini sangat rawan penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang; c. Bahwa menurut Pemohon, batasan laporan yang diterima oleh Ombudsman hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari aspek formil saja tetapi tidak termasuk aspek materiil sehingga menyebabkan kebuntuan hukum akibat Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan; d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan/atau menyangkut tindakan Maladminstrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 75 Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018. Adapun dalam permohonan Perkara Nomor 46/PUU- XV/2017 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian dalam permohonannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017 adalah mengenai keberadaan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 yang dianggap menghalangi kepastian hukum, keadilan dan kebenaran substansial/materiil akan tindakan maladministrasi. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 dianggap oleh Pemohon telah membatasi laporan yang diterima dari aspek formil saja tetapi tidak termasuk aspek materiil sebagaimana kewenangan lembaga praperadilan. Dengan adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan a quo, terlebih lagi Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017 tidak mempertimbangkan pokok permohonan, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali; 76 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 yang menurut Pemohon tidak memberikan perlindungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: … b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan/atau menyangkut tindakan Maladminstrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan”. Terhadap permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 37/2008, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun tugas Ombudsman salah satunya adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik dengan hasil pemeriksaan dapat berupa menolak atau menerima laporan dan memberikan rekomendasi (vide Pasal 7 dan Pasal 35 UU 37/2008). Dengan demikan, terhadap penyelenggara negara yang dianggap melakukan dugaan 77 maladministrasi maka warga negara dapat mengajukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI); 2. Bahwa terkait dengan laporan yang ditolak, secara lengkap ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang a quo yaitu terhadap hal (a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan, (b) Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, (c) Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut, (d) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan, (e) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman, (f) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak; atau (g) Tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi, Ombudsman dapat menolak laporan yang diajukan. Oleh karena itu, salah satu alasan penolakan ORI menolak laporan yang diajukan oleh pelapor adalah karena adanya dugaan maladministrasi namun dalam hal susbtansinya telah diperiksa pengadilan, maka ORI dapat menolak laporan tersebut, kecuali pelapor dapat membuktikan adanya tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. 3. Bahwa pemeriksaan di pengadilan dipandang menjadi salah satu alasan untuk ditolaknya laporan ke ORI, sebab pengadilan sebagai badan penyelenggara negara di bidang yudikatif mempunyai tugas pokok menyelesaikan sengketa para pihak baik “sengketa” privat maupun publik dengan kewenangan yang dimiliki yaitu mengadili suatu perkara, di mana amar putusan badan peradilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana halnya kekuatan berlakunya sebuah undang-undang. Oleh karena itu, esensi dari alasan penolakan oleh ORI dengan alasan tersebut di atas, adalah bentuk penghormatan terhadap putusan badan peradilan yang tidak dapat dipertentangkan dengan putusan badan penyelenggara negara/pemerintahan lainnya, sebab hanya badan peradilanlah yang mempunyai putusan yang bersifat eksekutorial, sebagaimana melaksanakan suatu perintah dari undang- undang. 78 4. Bahwa upaya mendapatkan keadilan melalui praperadilan sebagaimana yang telah ditempuh oleh Pemohon adalah juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa/perkara yang menjadi kewenangan badan peradilan, sebab, praperadilan pada hakikatnya merupakan salah satu pranata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 bertanggal 28 April 2015. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan sah tidaknya penetapan tersangka. Dengan demikian, lembaga praperadilan yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan pengadilan yang bertujuan sebagai sarana kontrol yuridis atas tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) adalah juga merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara negara yang diberi wewenang khusus, yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan yang merupakan bagian dari proses peradilan dengan tujuan tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia; 5. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan sebagai pengecualian tidak dibenarkannya ORI menolak laporan dan menjadikannya satu rumpun dengan pemeriksaan pengadilan sama halnya dengan mencampurkan antara tahapan yang menjadi 79 kewenangan penyelenggara negara/pemerintahan pada umumnya dengan tahapan yang menjadi kewenangan badan peradilan yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda. Sebab, tahapan yang menjadi kewenangan penyelidik dan penyidik adalah proses yang mendahului pemeriksaan perkara sebelum dilimpahkannya ke pengadilan. Oleh karenanya, semua tindakan penyelidik maupun penyidik adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara/pemerintahan yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan penyelidik dan penyidik sebagai penyelenggara negara dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan atau juga objek laporan di ORI, hal tersebut sangat tergantung pada upaya atau pilihan yang ditempuh oleh subjek hukum yang merasa/menganggap tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atas laporan/kepentingan yang diajukannya. Dalam konteks kasus konkret yang dialami Pemohon, Pemohon yang telah menjadi pelapor terhadap tindak pidana yang dialaminya yaitu sebagai korban penipuan/penggelapan sesungguhnya dapat melaporkannya kepada ORI sepanjang ditemukan unsur maladministrasi selama penyelidik maupun penyidik tersebut menangani proses perkara yang diajukan oleh pelapor ataupun mengajukan penyelesaian kepada pengadilan. Namun, dalam hal ini Pemohon memilih mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan dan telah diputus dengan ditolak permohonan praperadilan dimaksud. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, perkara praperadilan yang telah ditempuh oleh Pemohon adalah merupakan bagian dari “telah adanya pemeriksaan pengadilan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008. Sebab, perkara praperadilan adalah bagian dari jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan untuk diperiksa dan diadili untuk selanjutnya mendapatkan putusan pengadilan. Bahwa adanya putusan pengadilan tersebut selanjutnya dijadikan alasan ORI menolak laporan Pemohon dengan alasan adanya ketentuan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, meskipun sesungguhnya masih terbuka kesempatan pelapor untuk melaporkan penanganan perkara praperadilan oleh pengadilan, apabila pelapor dapat 80 menunjukkan bukti adanya maladministrasi pada saat pemeriksaan di pengadilan dan hal tersebut menjadi kewenangan ORI untuk memeriksanya. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas dalam hal setiap warga negara yang mengalami adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh semua penyelenggara negara/pemerintahan maupun swasta yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat mengajukan laporan kepada ORI sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya pembatasan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh ORI atas laporan yang diajukan, Mahkamah dapat memahami bahwa pembatasan tersebut sejatinya bertujuan untuk menghormati kewenangan pihak/lembaga lain yang sedang atau telah melakukan proses pemeriksaan, khususnya badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelesaikan semua sengketa, baik yang bersifat privat maupun publik termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelenggara negara/pemerintahan. Terlebih amanat Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 telah dengan tegas ditujukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan, khususnya lembaga peradilan yang merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh setiap warga negara pencari keadian karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara/pemerintahan ataupun pihak lain. Dengan kata lain, di samping memberikan kesempatan kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku, juga untuk menghindari adanya tindakan mencampuri urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak pengadilan, terkecuali ditemukan adanya maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, rumusan norma pasal a quo tidak hanya telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan, tetapi sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor. Bahwa selanjutnya penting ditegaskan, mengenai permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan a quo, di mana ketentuan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 khususnya pada frasa “proses pemeriksaan di pengadilan” dimaknai dengan diperluas atau ditambahkan frasa “dan/atau menyangkut tindakan Maladminstrasi pada tingkat 81 penyelidikan dan/atau penyidikan”. Terhadap hal tersebut Mahkamah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagai hal yang berlebihan, sebab secara a contrario hal tersebut tanpa dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya adanya tindakan maladminstrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan sudah termaktub dari bagian tindakan penyelenggara negara/pemerintahan yang apabila melakukan maladministrasi dapat dilaporkan kepada ORI [vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008]. Oleh karena itu, apabila keinginan Pemohon tersebut diakomodir maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup objek pihak yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila diduga telah melakukan maladministrasi, termasuk dalam hal ini hilangnya penyelidik dan penyidik untuk menjadi salah satu subjek hukum yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila dikecualikan dari rumpun penyelenggara negara/pemerintahan. Di samping alasan tersebut, memasukkan perbuatan maladministrasi yang dilakukan penyelidik dan penyidik menjadi bagian dari pengecualian pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 juga akan menjadikan adanya ambiguitas terhadap laporan yang dapat menjadi pilihan bagi calon pelapor yang diakibatkan adanya 2 (dua) norma yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, yang sesungguhnya saling bertentangan dan mempunyai sifat yang berbeda, di mana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 adalah mengatur berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menerima setiap laporan, sementara ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 mengatur kewenangan ORI untuk dapat menolak laporan. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekedar mengakomodir kasus konkret yang dialami Pemohon yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal a quo. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai permasalahan konstitusional Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 berkenaan dengan kewenangan ORI terhadap laporan adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 82 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera 83 Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah