7/PUU-XIV/2016

# Putusan [[7/PUU-XIV/2016]] - Pengujian UU Pemerintahan Aceh ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[7/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Tidak Dapat Diterima - **Tanggal Putusan**: 23 Agustus 2016 - **File**: [[7 PUU 2016_UU_Aceh-Tidak_Dapat_Diterima-telahucap-23Agst2016-final. Doc]] - Warga Negara Indonesia, [[Aceh]] (UU [[Mahkamah Konstitusi|MK]]) - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) - [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006]] tentang Pemerintahan Aceh terhadap [[UUD 1945]] menyatakan permohonan pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**. **Pertimbangan Amar**: 1. **[[Darmili]]** tetap mengikuti ketentuan [[otonomi khusus]]** yang dirugikan secara aktual dapat mengajukan [[judicial review** - Pengujian UU Otonomi Daerah - **[[013/PUU-I/2003]]** tidak terpenuhi 2. **[[Kerugian konstitusional]] yang konstitusional ## Perihal Pengujian [[UU No. 11 Tahun 2006]] tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006]] tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, se... - Menimbang bahwa, berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, y... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Timeline - **2016-02-16**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2016-03-07**: Perbaikan permohonan diterima - **2016-08-23**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[034/PUU-XIV/2016]] - [[002/PUU-I/2003]] - [[013/PUU-I/2003]] ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 11 Tahun 2006]] tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] - [[Pasal 65 ayat (2)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**