7/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 7/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Partai Hati Nurani Rakyat; Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat; sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Partai Amanat Nasional; Alamat : Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta Selatan; sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Zulharman; Alamat : Dusun I Desa Suka Cinta, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; Pekerjaan : Wiraswasta/Caleg Partai Hanura sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B/156/DPP-HANURA/XII/2014 bertanggal 2 Desember 2014, memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, Maheswara Prabandono, S.H., dan Ahmad Irawan, S.H., yang semuanya adalah konsultan hukum/advokat dari Harpa Law Firm yang berkedudukan hukum di Jalan Musyawarah I, Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca Kesimpulan Tertulis para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 9 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 327/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU- XIII/2015 pada tanggal 14 Januari 2015, yang kemudian menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Februari 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2015 dan telah pula diperiksa dalam persidangan tanggal 9 Februari 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") berwenang melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut; 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hokum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; 7. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."; 8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah telah berpendapat bahwa kerugian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oieh suatu undang-undang yang diuji; 3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Bahwa sebagai warga negara para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas perlakuan yang adil, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini. - Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Muara Enim. Bila dilakukan pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Muara Enim dengan bilangan pembagi pemilih yang baru, padahal di sisi lainnya jumlah kursi tetap, maka Pemohon I dan Pemohon II akan kehilangan kursi yang sebelumnya telah didapatkan dan disahkan; 11. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang telah mewakili masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Muara Enim. Hal mana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Dapil III merupakan Dapil terdekat dengan Dapil II yang dimekarkan menjadi wilayah Kabupaten Pali. Maka, merujuk pada hasil Pemilu Anggota DPRD 2014, Pemohon III memiliki hak untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim; 12. Para Pemohon akan kehilangan hak konstitusional berupa kehilangan sejumlah kursi di DPRD Kabupaten Pali. Selanjutnya dengan hilangnya kursi Pemohon I dan Pemohon II, maka hal ini akan berdampak secara otomatis kepada Pemohon III yang merupakan Caleg Partai Hanura (Pemohon I) tidak dapat melakukan penggantian antarwaktu. Maka dengan kondisi yang akan terjadi, para Pemohon telah dilanggar haknya atas jaminan dan kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang adil sebagaimana termuat dalam pasal-pasal yang dimohonkan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara; 13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014; C. POKOK PERKARA 14. Pada tanggal 2 Oktober 2014 telah disahkan dan diundangkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU Pemda); 15. Bahwa Pasal 409 UU Pemda telah mencabut ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU MD3); 16. Dengan demikian, sepanjang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengaturannya terdapat di dalam UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Pemda; 17. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemda mengatur tentang kondisi apabila dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum. Maka proses pengisian anggota DPRD Kabupaten/ Kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan: "dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/ kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a. Menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak. 18. Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten induk. Pada saat Pemilihan Umum 2014, Kabupaten Muara Enim tcrdiri atas Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, III, IV dan V. Dapil II inilah yang selanjutnya merupakan daerah pemilihan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten PALI. 19. Kabupaten Muara Enim dengan jumlah penduduk 567.146 memiliki 45 (empat puluh lima) kursi. Sedangkan Kabupaten PALI dengan jumlah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 penduduk 168.641 memiliki 25 (dua puluh lima) kursi); 20. Bahwa pada Pemilu 2014 Kabupaten Muara Enim (induk) memiliki jumlah penduduk 735.787 jiwa dan terdapat 5 Dapil dengan total 45 kursi DPRD. Daerah Pemilihan tersebut adalah: a. Dapil I terdiri dari Kecamatan Muara Enim, Ujanmas, Benakat, Gunung Megang, Cinta Kasih, terdapat 10 kursi dengan jumlah penduduk 155.974 jiwa; b. Dapil II terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, Penukal Utara, terdapat 10 kursi dengan jumlah penduduk 168.641 jiwa; c. Dapil III terdiri dari Kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida, Belida Darat, terdapat 8 kursi dengan jumlah penduduk 134.653 jiwa; d. Dapil IV terdiri dari Kecamatan Rabang Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu, terdapat 8 kursi dengan jumlah penduduk 125.453 jiwa; e. Dapil V terdiri dari Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, terdapat 9 kursi dengan jumlah penduduk 151.066 jiwa. 21. Komposisi partai politik yang mendapatkan kursi pada Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dalam tabel berikut: No. Partai Politik Jumlah Perolehan Kursi dalam Setiap Dapil Total Perolehan Kursi Perolehan suara I II III IV V 1. PDIP 1 1 1 2 1 6 62.735 2. GOLKAR 1 1 1 1 1 5 51.327 3. DEMOKRAT 1 1 1 1 1 5 47.418 4. NASDEM 1 1 1 1 4 36.294 5. PPP 1 1 1 1 1 5 34.925 6. PAN 1 1 1 1 4 33.225 7. GERINDRA 1 1 1 3 32.034 8. HANURA 1 1 1 1 4 27.124 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 9. PKS 1 1 1 1 4 26.828 10. PKB 1 1 2 24.642 11. PBB 1 1 1 3 21.039 Total 10 10 8 8 9 45 397.591 22. Bahwa komposisi partai politik yang mendapat kursi di Daerah Pemilihan II (Kabupaten PALI) pada Pemilu 2014 adalah sebagai berikut: No. Partai Politik DAPIL II Perolehan Suara Sah 1. PDIP 1 12.865 2. GOLKAR 1 12.664 3. DEMOKRAT 1 10.532 4. NASDEM 1 10.462 5. PPP 1 9.291 6. PAN 1 7.290 7. GERINDRA 1 7.243 8. HANURA 1 6.498 9. PBB 1 5.651 10. PKS 1 5.330 Total 10 87.826 23. Tata cara pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 23/2014 yang dilakukan dengan cara “menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum" menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil pada Pemohon karena akan mengakibatkan hilangnya kursi keanggotaan di DPRD Kabupaten Muara Enim; 24. Potensi hilangnya kursi Pemohon I dan Pemohon II dapat dilihat dari pelaksanaan simulasi pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 23/2014. Dari pelaksanaan simulasi terlihat terjadi perubahan komposisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 kursi partai politik yang akan mendapatkan kursi di daerah Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) apabila dilakukan penataan kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD di kabupaten pemekaran. Cara yang dilakukan dengan penataan kembali adalah sebagai berikut: Pertama, dengan membagi sisa jumlah penduduk kabupaten induk, yaitu 567.146 jiwa/45 kursi = 12.603/kursi. Maka setiap 1 (satu) kursi di DPRD sebanding dengan 12.603 jiwa; Kedua, Dapil I yang semula 10 kursi sesuai SK KPU terbaru akan menjadi 12 kursi. Dengan penghitungan jumlah penduduk Dapil I adalah 155.974 jiwa/12.603 = 12,3, maka dibulatkan menjadi 12 kursi; Ketiga, Dapil III yang semula 8 kursi menjadi 11 kursi. Dengan penghitungan jumlah penduduk Dapil III adalah 134.653 jiwa/12.603 = 10,6, maka dibulatkan menjadi 11 kursi; Keempat, Dapil IV yang semula 8 kursi menjadi 10 kursi. Dengan perhitungan jumlah penduduk Dapil IV adalah 125.453 jiwa/12.603 = 9,9, maka dibulatkan menjadi 10 kursi; Kelima, Dapil V yang semula 9 kursi menjadi 12 kursi. Dengan perhitungan jumlah penduduk Dapil V adalah 151.066 jiwa/12.603 = 11,9, maka dibulatkan menjadi 12 kursi. Maka berdasarkan hasil simulasi tersebut menghasilkan gambaran partai politik yang kemungkinan akan mendapat kursi (tetap, bertambah, dan kehilangan) di kabupaten induk: No. Partai Politik Perubahan Kursi Setelah Pemekaran Dapil Jumlah Kursi Awal Keterangan I III IV V 1. PDIP 2 2 2 2 8 6 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP I, III, V 2. GOLKAR 1 1 2 1 5 5 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP IV 3. DEMOKRAT 1 1 1 2 5 5 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP V Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 4. NASDEM 1 1 1 1 4 4 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP V 5. PPP 1 1 1 1 4 5 Tidak mendapat tambahan/ kehilangan 6. PAN 1 1 1 3 4 Tidak mendapat tambahan/ kehilangan 7. GERINDRA 1 1 1 3 3 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP III 8. HANURA 1 1 1 3 4 Tidak mendapat tambahan/ kehilangan 9. PKS 1 1 1 1 4 4 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP III 10. PKB 1 1 1 3 2 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP I 11. PBB 1 1 1 3 3 Mendapat tambahan/ penggantian kursi DP IV Total 12 11 10 12 45 45 25. Penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang baru telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon berupa hilangnya kursi yang sebelumnya telah dimiliki. Sehingga dengan demikian, Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 23/2014 merupakan norma yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 26. Ketidakpastian hukum terjadi karena BPP yang lama sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Dapil masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 8/2012 "tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan". Maka sebenarnya, BPP untuk penentuan kursi di Kabupaten Muara Enim telah ada sebelumnya. Sehingga menurut para Pemohon, dengan tidak adanya perubahan Dapil di daerah induk dan di daerah pemekaran baru, maka tidak ada perubahan BPP. Apalagi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim tidak berubah jumlahnya setelah dilakukan penataan; 27. Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan memutus kasus yang serupa pada tanggal 27 Agustus 2010. Di dalam Putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat "...maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 pengisian keanggotaan DRPD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/ kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya."; 28. Pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 23/2014 sebagai dasar penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran akan menyebabkan Para Pemohon kehilangan kursi. Awalnya, Pemohon I yang memperoleh 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi dan Pemohon II semula 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi. Kerugian konstitusional juga akan dialami oleh PPP, semula 5 kursi (unsur wakil pimpinan) akan menjadi 4 kursi; 29. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon berlanjut dengan tidak dapat dibentuknya fraksi di DPRD Kabupaten Muara Enim karena tidak memenuhi prasyarat jumlah kursi yang harus dipenuhi sebelum membentuk fraksi di DPRD; 30. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, potensi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi; 31. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". sehingga para Pemohon meyakini kehadiran Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda menutup peluang bagi Para Pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat dan menyebabkan partai politik akan kehilangan kursi di DPRD yang sebelumnya telah dimiliki. Dengan demikian, adanya norma a quo telah melanggar konstitusi; D. KESIMPULAN 32. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mahkamah berwenang menguji ketentuan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 2. Para Pemohon memenuhi legal standing permohonan; 3. Pasal 158 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 bila dimaknai berlaku pula terhadap Daerah Kabupaten/Kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran; E. PETITUM 33. Petitum dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut 1. Menerima Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUD 1945 bila dimaknai berlaku juga terhadap Daerah Kabupaten/Kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran; 3. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila dimaknai berlaku juga terhadap Daerah Kabupaten/Kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran; 4. Putusan ini tetap berlaku sekalipun sudah ada pengisian anggota DPRD baik untuk Kabupaten Induk maupun Kabupaten Hasil Pemekaran; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Februari 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi SK KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 dan SK KPU Nomor 609 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang Ahli yaitu Veri Junaidi dan Hasyim Asy’ari yang keduanya telah memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Veri Junaidi • Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas kecamatan atau gabungan kecamatan. Di setiap daerah pemilihan ini, memiliki kursi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Namun jika penentuan daerah pemilihan dengan menggunakan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak dapat dilakukan maka digunakan bagian kecamatan atau nama lainnya. Misalnya, jumlah penduduk satu kecamatan terlalu besar sehingga dimungkinkan menggunakan desa/nagari/gampong sebagai basis daerah pemilihan agar tidak melebihi jumlah maksimal alokasi kursi, yakni 12 kursi; • Selain pembentukan daerah pemilihan, sangat mungkin satu daerah pemilihan dihapuskan, misalnya terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilih. Terhadap kasus ini, maka dilakukan alokasi kursi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 baru dengan menghitung kembali alokasi kursinya sesuai dengan jumlah penduduk. Artinya, suatu daerah pemilihan dapat dibentuk, juga dapat hilang akibat terjadinya bencana alam. Dengan demikian, jika terjadi satu kejadian yang menyebabkan hilangnya daerah pemilihan maka dilakukan penghitungan ulang terhadap alokasi kursi yang baru; • Penataan ulang terhadap daerah pemilihan juga sangat dimungkinkan jika terjadi pemekaran atau pembentukan kabupaten/kota baru. Terhadap daerah kabupaten/kota baru ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; • Namun penentuan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikut. Artinya, proses penataan daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan baru tidak dilakukan serta merta setelah pemilihan umum berakhir; • Lantas, bagaimana mekanisme pengisian anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim dan PALI sebagai hasil Pemilu 2014? Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur secara tegas bahwa penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 untuk wilayah Muara Enim harus tetap diberlakukan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 nanti. Dengan demikian, alokasi kursi Kabupaten Muara Enim (induk) pada Pemilu 2014 tetap mendasarkan pada jumlah penduduk 735.787 jiwa dengan daerah pemilihan sejumlah 5 (lima) Dapil dengan total 45 kursi DPRD sebagai berikut: a. Dapil I terdiri dari Kecamatan Muara Enim, Ujanmas, Benakat, Gunung Megang, Cinta Kasih, terdapat 10 kursi dengan jumlah penduduk 155.974 jiwa; b. Dapil II terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, Penukal Utara, terdapat 10 kursi dengan jumlah penduduk 168.641 jiwa; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 c. Dapil III terdiri dari Kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida, Belida Darat, terdapat 8 kursi dengan jumlah penduduk 134.653 jiwa; d. Dapil IV terdiri dari Kecamatan Rabang Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu, terdapat 8 kursi dengan jumlah penduduk 125.453 jiwa; e. Dapil V terdiri dari Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, terdapat 9 kursi dengan jumlah penduduk 151.066 jiwa. • Jumlah kursi di 5 (lima) daerah pemilihan ini yang kemudian digunakan sebagai rujukan untuk penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan cara membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Konteks penyusunan BPP di Kabupaten Muara Enim ini dilakukan dengan mengikutkan 5 (lima) daerah pemilihan termasuk Dapil II yang merupakan daerah baru, yang berarti tidak ada penataan dan penghitungan BPP baru; • Setelah BPP ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penetapan perolehan jumlah kursi setiap partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama, menghitung jumlah suara partai yang memenuhi BPP. Jika suara partai sama atau lebih besar dari BPP maka partai politik akan memperoleh kursi dengan kemungkinan adanya sisa suara yang akan diikutkan dalam penghitungan tahap kedua; Kedua, jika suara partai politik lebih kecil dari BPP, maka suara partai politik itu dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diikutkan dalam penghitungan kursi tahap kedua, jika masih ada sisa kursi; Ketiga, penghitungan kursi tahap kedua dilakukan jika masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama, yang dilakukan dengan cara membagi kursi satu per satu kepada partai politik sampai habis, dimulai dari partai politik yang memiliki sisa suara terbanyak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 • Mekanisme alokasi kursi di atas telah ditetapkan secara tegas dalam UU 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang sistem Pemilu yang salah satunya terkait dengan sistem alokasi kursi. Oleh karena itu, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hendaknya merujuk pada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu; • Mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah induk dan daerah baru setelah pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), harusnya disesuaikan dan tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 29 ayat (4). Bahwa pertentangan terhadap UU Pemilu, justru akan memunculkan ketidakpastian hukum atas mekanisme alokasi kursi DPRD kabupaten/kota daerah induk dan wilayah baru setelah pemilihan umum. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah sangat tepat, di mana penataan daerah pemilihan yang berdampak pada mekanisme alokasi kursi dan penetapan perolehan kursi calon diberlakukan untuk pemilu ke depan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil; • Dengan pemberlakuan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi seperti semula, maka alokasi kursi setiap partai politik, juga anggota DPRD yang berhak menduduki kursi tersebut mestinya tidak mengalami perubahan dari mekanisme alokasi kursi yang ada; • Berdasarkan mekanisme alokasi kursi yang berlaku pada UU No. 8 Tahun 2012, maka ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mestinya juga diberlakukan untuk ke depan bukan pada Pemilu 2014 ini. Hal ini tentunya juga sejalan dengan apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus serupa, tanggal 27 Agustus 2010. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 124/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: "pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "Penataan daerah pemilihan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/ kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya."; • Mekanisme pengisian anggota DPRD untuk Kabupaten Muara Enim mestinya didasarkan pada alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dengan tanpa menyusun BPP baru sebagai rujukan karena hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Tambahan keterangan dalam persidangan: • Ahli belum mempelajari apakah kejadian yang dialami para Pemohon juga terjadi di wilayah yang lain atau tidak. Yang pasti, ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Pemda berpotensi terjadi di wilayah yang lain. Oleh karena itu, sejak awal pembentuk undang-undang sudah memprediksi jika kemudian tidak diatur ketentuan akan diberlakukan untuk wilayah yang lain tentu ini akan menimbulkan persoalan dalam pembentukan daerah pemilihan di wilayah tertentu; • Secara faktual, para Pemohon telah mengalami merugikan konstitusional, di mana sebelumnya para Pemohon dan partai-partai yang kemudian mengajukan permohonan telah dilantik dan pengisian itu sudah dilakukan di daerah Muara Enim, namun kemudian dengan keputusan baru yang dikeluarkan oleh KPU justru menimbulkan perdebatan yang kemudian muncul antara perdebatan dalam pengisian fraksi-fraksi di DPR. Pemohon, dalam hal ini Partai Hanura, dengan alokasi kursi yang baru, penetapan BPP, dan sebagainya, kemudian menggeser perolehan kursi partai yang kemarin sudah dibentuk. 2. Hasyim Asy’ari • Rezim Pemilu Demokratis Karakter Politik Pemilu Pemilu Demokratis ► "Predictable Procedures and Predictable Results“ Totaliter 1. Kepastian hukum (tidak kosong hukum, tidak multitafsir, taat asas, sinkron/tidak saling bertentangan) ► "Unpredictable Procedures, but Predictable Results“ Otoriter 2. Diselenggarakan berdasarkan asas Pemilu demokratis (luber & jurdil = free & fair election) ► "Predictable Procedures, but Unpredictable Results“ Demokrasi 3. Menjamin integritas proses dan hasil Pemilu (electoral integrity) ► "Unpredictable Procedures and 4. Jaminan penegakan hukum terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Unpredictable Results“ Anarki/Chaos pelanggaran dan perselisihan Pemilu (pidana, administrasi, kode etik, hasil Pemilu) (electoral dispute and law enforcement) • Parameter Pemilu Demokratis 1. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur semua tahap Pemilu menjamin kepastian hukum (predictable procedures)? 2. Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap Pemilu tersebut berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel (free and fair election)? 3. Apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap Pemilu menjamin integritas proses dan integritas hasil Pemilu (electoral integrity)? 4. Apakah penegakan hukum Pemilu, baik pidana maupun administratif, berlangsung tanpa pandang bulu, cepat, dan adil, sedangkan perselisihan hasil Pemilu dilaksanakan secara adil (keadilan prosedural), cepat dan akurat? 5. Apakah Pemilu diselenggarakan tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang didukung oleh sistem pendukung (personel, anggaran, sistem informasi, dan logistik) yang efektif dan efisien? 6. Apakah Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, oleh para anggota KPU yang dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada enam prinsip dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (seperti kepatuhan pada hukum, bebas dari konflik kepentingan, sikap nonpartisan/imparsial, dan melayani pemilih dalam menggunakan haknya), dan oleh personel Sekretariat Jenderal KPU yang tidak hanya profesional (pelaksanaan tugas secara efisien sesuai dengan kompetensinya, dalam melaksanakan tugasnya membina hubungan informal dengan sejawat, atasan dan bawahan untuk mendukung pelaksanaan tugas formal, dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan Pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan) tetapi juga berpegang teguh pada Kode Etik Pemilu? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 • Integritas Proses Pemilu 1. Kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap Pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya; 2. Sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan semua tahap Pemilu oleh Badan Pengawas, Pemantau Pemilu, Media Massa, Peserta Pemilu, Pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU; dan 3. Mekanisme penegakan hukum (Pidana Pemilu, Administratif Pemilu, dan Kode Etik Pemilu) yang jelas oleh institusi yang jelas pula. • Evaluasi Integritas Proses Pemilu Parameter Evaluasi 1. Kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap Pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya; 1. Apakah terdapat kepastian hukum dalam pengaturan tahapan Pemilu dan pemberian sanksi terhadap yang melanggar? 2. Sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan semua tahap Pemilu oleh Badan Pengawas, Pemantau Pemilu, Media Massa, Peserta Pemilu, Pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU; dan 2. Apakah terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu oleh pihak yang berwenang? 3. Mekanisme penegakan hukum (Pidana Pemilu, Administratif Pemilu, dan Kode Etik Pemilu) yang jelas oleh institusi yang jelas pula. 3. Apakah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilu, administrasi Pemilu, dan kode etik Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu? • Integritas Hasil Pemilu 1. Sarana konversi suara rakyat (format surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat memberi tanda pilihan) tidak hanya menjamin kemudahan bagi pemilih, peserta dan calon tetapi juga melindungi suara rakyat; 2. Proses pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, akuntabel) tetapi juga mengikuti prosedur yang standar yang dirumuskan jelas secara operasional dan dilakukan secara akurat; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 3. Hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan dengan hasil Quick Count, Exit Poll ataupun penghitungan menyeluruh yang menggunakan teknologi informasi tertentu; dan 4. Hasil Pemilu yang ditetapkan KPU dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Tugas Sistem Pemilu ► Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam Pemilu menjadi kursi di parlemen; ► Sistem Pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil- waki rakyat yang telah terpilih; ► Sistem Pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. • Misi Sistem Pemilu 1. Keterwakilan (1) keterwakilan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok perempuan dalam lembaga perwakilan; (2) keadilan yang berarti bahwa keterwakilan itu merupakan pendekatan cerminan kekuatan kepentingan dan politik masyarakat dalam lembaga perwakilan. Tolok ukur keterwakilan adalah perbandingan perolehan suara dengan kursi yang memadai; (3) seberapa jauh rakyat dapat mempengaruhi proses penentuan calon dan tingkatan jalinan hubungan antara pemilih dengan anggota lembaga perwakilan. 2. Konsentrasi Agregasi beragam kepentingan masyarakat dan pandangan politik untuk memperoleh keputusan dan menghasilkan kemampuan bertindak satu pemerintahan. Konsentrasi juga diartikan sebagai pemudahan pembentukan mayoritas dan mendukung pembentukan sistem kepartaian yang mapan. Tolok ukur prestasi konsentrasi suatu sistem Pemilu adalah di satu pihak penyusutan jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen, dan di lain pihak pembentukan mayoritas parlemen yang stabil, baik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 lewat satu partai atau koalisi antar partai. Pemerintahan yang tidak stabil akibat sistem multipartai sering dinilai sebagai masalah. 3. Efektifitas Sistem Pemilu diukur dari apakah sistem Pemilu mampu menghasilkan sistem politik yang stabil atau tidak. 4. Partisipasi Pemberian peluang kepada pemilih untuk menggarisbawahi kehendak politiknya dengan cara dapat memilih partai atau individu. Konkretnya, hal ini berkaitan dengan alternatif sistem distrik pluralitas- mayoritas versus sistem proporsional atau sistem proporsional berwakil banyak. Tolok ukur partisipasi adalah kemampuan suatu sistem Pemilu dalam memberikan peluang kepada pemilih untuk memilih individu, oleh karenanya stelsel daftar tertutup (atau stelsel daftar baku) kerap dinilai sebagai masalah besar. 5. Mudah atau tidak rumit Artinya Pemilu dapat dilakukan oleh para pemilih rata-rata tanpa kesulitan yang berarti. Tidak rumit juga diartikan bahwa para pemilih mudah memahami dan mengkaji ulang terhadap suara yang telah diberikan. Terhadap hal ini yang sering jadi masalah adalah waktu penyelenggaraan Pemilu antara serentak atau tidak serentak. 6. Legitimasi Sejauh mana sistem Pemilu dan hasil Pemilu dapat diterima. Tolok ukur legitimasi adalah apakah suatu sistem Pemilu itu dapat menyatukan atau malah memecah-belah masyarakat. • Aspek Strategis Pemilu No. Instrumen Teknis Pluralitas-Majoritas Proporsional Semi Proporsional 1. Besaran daerah pemilihan Satu kursi Banyak kursi Sedikit kursi 2. Metode Pencalonan Calon individual Dicalonkan partai, daftar tertutup Dicalonkan partai, daftar terbuka 3. Metode Pemberian Suara Memilih satu calon Memilih satu partai Memilih satu partai dan/atau satu calon 4. Metode Majoritas Proporsional Proporsional dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 penghitungan suara dan nomor urut suara banyak • Pemilu 2014 Tujuan Pemilu Memilih Anggota DPR dan DPRD Memilih Anggota DPD Memilih Presiden dan Wakil Presiden Sistem Pemilu Sistem Proporsional Terbuka untuk memilih Anggota DPR dan DPRD Sistem Distrik Berwakil Banyak untuk memilih Anggota DPD Sistem Dua Putaran untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Sistem Kepartaian Moderate Multi-Party System Dual-Party System (partai pemenang dan partai yang kalah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) • Sistem Pemilu DPR 2014 Instrumen Teknis Keterangan Peserta Pemilu Partai Politik Jumlah Kursi DPR 560 kursi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota 3- 10 kursi setiap daerah pemilihan Mekanisme Pencalonan Pencalonan oleh partai politik disusun berdasarkan nomor urut Metode Pemberian Suara Mencoblos tanda gambar partai politik atau mencoblos tanda gambar partai politik dan/atau calon Formula Pemilihan Perolehan kursi -> penghitungan dua tahap (kuota dan sisa suara terbanyak) Penetapan calon terpilih -> peringkat suara terbanyak calon • Sistem Pemilu DPRD 2014 Instrumen Teknis Keterangan Peserta Pemilu Partai Politik Jumlah Kursi DPR Provinsi -> 35-100 kursi Kabupaten/kota -> 20-50 kursi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota DPRD kab./kota: kecamatan atau gabungan kecamatan 3-12 kursi setiap daerah pemilihan Mekanisme Pencalonan Pencalonan oleh partai politik disusun berdasarkan nomor urut Metode Pemberian Suara Mencoblos tanda gambar partai politik atau mencoblos tanda gambar partai politik dan/atau calon Formula Pemilihan Perolehan kursi -> penghitungan dua tahap (kuota dan sisa suara terbanyak) Penetapan calon terpilih -> peringkat suara terbanyak calon • Analisis ► UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diundangkan pada 11 Mei 2012. ► Penetapan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 1- 9 Maret 2013. ► Pemungutan suara Pemilu DPRD diselenggarakan pada 9 April 2014. ► Penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU pada 9 Mei 2014. ► Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten/Kota 13 Mei 2014. ► UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada 2 Oktober 2014. ► Pembentukan DPRD Kabupaten/Kota baru dengan cara penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan perolehan suara, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih setelah Pemilu 2014 (setelah 2 Oktober 2014) berbeda dengan proses dan hasil Pemilu 2014, hal ini tidak menjamin prinsip kepastian hukum Pemilu (unpredictable procedures and unpredictable results). ► Sistem Pemilu dirancang untuk membangun sistem keterwakilan dengan prinsip kesetaraan. Suatu daerah pemilihan yang semula alokasi 10 kursi dalam Pemilu 2014, dan kemudian menjadi daerah baru beralokasi 25 kursi setelah Pemilu 2014, dan pengisian kursi menggunakan hasil Pemilu 2014 daerah induk pasti melanggar prinsip keterwakilan dan kesetaraan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 ► Kesimpulan: pembentukan DPRD Kabupaten/Kota baru dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 daerah induk melanggar prinsip- prinsip Pemilu demokratis. Tambahan keterangan dalam persidangan: • Ahli mempelajari bahwa di Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu 2014 yang lalu belum diikutkan dalam Pemilu, dalam arti pengisian Anggota DPR Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan Pemilu tetapi menggunakan hasil Pemilu dari Kalimantan Timur. Ini sebagaimana pada waktu Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang terakhir sebelum Pemilu legislatif berkaitan dengan siapa yang punya hak pilih, apakah 5 (lima) kabupaten/ kota yang sudah ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara saat itu mempunyai hak pilih dalam Pemilu Gubernur Kalimantan Timur; • Rumus Bilangan Pembagi Pemilih adalah perolehan suara sah semua partai politik di suatu daerah pemilihan dibagi dengan kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan itu. Artinya, angka BPP adalah angka yang setara dengan nilai 1 (satu) kursi sehingga apabila ada partai di daerah pemilihan itu memperoleh suara sama dengan BPP, maka dia berhak mendapatkan 1 (satu) kursi. Jika kemudian dia memperoleh suara lebih dari BPP, maka akan dilihat dengan perbandingan terhadap partai- partai lain, apakah perolehannya itu, misalkan dua kali BPP, maka dia otomatis akan mendapat 2 (dua) kursi. Jika kemudian, misalnya, BPP-nya 10.000 suara dan dia mendapatkan 12.000, maka pada tahap pertama partai ini mendapatkan 1 kursi dan kemudian masih punya sisa suara 2.000 yang akan diperhitungkan pada tahap berikutnya; • Pertanyaannya apakah di Kabupaten PALI kemarin ada pemilihan sehingga kemudian bisa disebut ada BPP, karena BPP digunakan manakala ada Pemilu saja. Di daerah yang tidak ada Pemilu, artinya tidak ada BPP. Apalagi, alokasi kursi di daerah pemilihan di Kabupaten PALI ditentukan setelah Pemilu sehingga, menurut Ahli, tidak masuk akal kemudian ada istilah BPP baru untuk di daerah yang baru dan kemudian ada BPP baru untuk di daerah induk karena Pemilu dilakukan di Kabupaten Muara Enim, sehingga daerah pemilihan itu di daerah Kabupaten Muara Enim. Suara sah adalah suara sah yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jika, misalnya, dianggap satu cakupan yang terintegrasi dalam sebuah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 kabupaten, maka makna perolehan kursi adalah makna keterwakilan yang ada di Kabupaten Muara Enim, sehingga semestinya tidak boleh terjadi pergeseran kursi dan pergeseran anggota ada yang kursinya hilang atau bergeser setelah adanya BPP baru di daerah induk karena pergeseran terjadi bukan atas dasar dilaksanakannya Pemilu. Pada tingkat prinsip atau asas, pengisian anggota DPRD adalah menggunakan Pemilu. Untuk mengetahui hasil Pemilu, tahapannya bermacam-macam, seperti harus diketahui daerah pemilihannya, harus diketahui alokasi kursinya, sehingga kemudian bisa ditentukan partai mana yang berhak mendapatkan kursi dan partai itu akan menempatkan siapa calon yang dinyatakan sebagai terpilih, sehingga pergeseran kursi, hilangnya kursi, atau berkurangnya kursi dari satu daerah pemilihan di kabupaten induk yaitu di Muara Enim sebenarnya tidak perlu terjadi karena Pemilu 2014 dilakukan dalam satu kesatuan wilayah di Kabupaten Muara Enim. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Menurut Para Pemohon, Pasal 409 UU Pemerintahan Daerah telah mencabut ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, dan Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pengaturan sepanjang terkait dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka pengaturannya terdapat di dalam UU Pemerintahan Daerah; 2. Tata cara pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 23/2014 yang dilakukan dengan cara “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum” menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil pada para Pemohon karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 mengakibatkan hilangnya kursi keanggotaan di DPRD Kabupaten Muara Enim; 3. Dengan keberlakuan pasal a quo maka akan terjadi perubahan komposisi kursi partai politik yang akan mendapatkan kursi di daerah kabupaten Muara Enim apabila dilakukan penataan kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD di kabupaten pemekaran; 4. Penentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang baru Menyebabkan hilangnya kursi yang sebelumnya telah dimiliki para Pemohon. Dengan demikian Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 23/2014 Merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 5. Ketidakpastian hukum terjadi karena BPP yang lama sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Dapil masing-masing sesuai dengan pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 8/2012 bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, maka sebenarnya BPP untuk penentuan kursi di Kabupaten Muara Enim telah ada sebelumnya sehingga menurut Pemohon, dengan tidak adanya perubahan Dapil di daerah induk dan di daerah pemekaran baru, maka tidak ada perubahan BPP , apalagi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim tidak berubah jumlahnya setelah dilakukan penataan; 6. Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan memutus kasus yang serupa pada tanggal 27 Agustus 2010. Di dalam Putusan MK Nomor 124/PUU- VII/2009, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat “...maka pengisiaan keanggotaan DRPD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan,‘Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya”; 7. Apabila Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 23/2014 diberlakukan sebagai dasar penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran maka dapat dipastikan bahwa para Pemohon akan kehilangan kursi. Apabila awalnya Pemohon I memperoleh 4 kursi (1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 fraksi) akan menjadi 3 kursi, Pemohon II yang semula 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi, PPP yang semula mendapat 5 kursi (unsur wakil pimpinan) akan menjadi 4 kursi 8. Kehadiran pasal a quo menutup peluang bagi para Pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat dan partai politik akan kehilangan kursi di DPRD yang sebelumnya telah mereka miliki. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, namun demikian Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada intinya menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan bahwa Pembentukan Undang- undang dan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang- undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 2. Bahwa setelah Pemerintah mempelajari pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah menilai tidak terdapat uraian yang disampaikan Pemohon terkait norma/ ketentuan Pasal 158 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945, pemerintah justru mengindikasikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon adalah sebatas asumsi/simulasi dengan lebih menitikberatkan pada penerbitan SK KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang dianggap keliru dalam melakukan pengisian anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI karena menggunakan dasar hukum yang telah dinyatakan tidak berlaku. 3. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka tidak tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sementara pokok permohonan yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 4. Suatu konsekuensi logis apabila terdapat daerah otonom baru/ daerah pemekaran, maka harus ditentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum untuk daerah pemilihan daerah Kabupaten/ Kota induk dan daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum yang mempunyai implikasi berkurangnya jumlah Dapil, hal ini sebagai upaya dalam mengatasi kekosongan pemerintahan khususnya pengisian anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat. 5. Bahwa dalam menyikapi dinamika hukum yang selalu berkembang, diperlukan peranserta seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan seluruh Komponen Negara guna memahami dan mensepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar jangan sampai mengganggu stabilitas Negara dan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 IV. KESIMPULAN Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah tidak akan menanggapi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemerintah menilai bahwa tidak terdapat kesalahan konstitusional dalam proses pembentukan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (aquo), sehingga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. V. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik formil maupun materiil. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) Pasal 158 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Pasal 158 (1) Dalam hal dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak. Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan .” B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 158 AYAT (1) UU PEMDA. Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 158 ayat (1) UU Pemda yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menurut para Pemohon, Pasal 409 UU Pemda telah mencabut ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, dan Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pengaturan sepanjang terkait dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka pengaturannya terdapat di dalam UU Pemerintahan Daerah; 2. Tata cara pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda yang dilakukan dengan cara “menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum” menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil pada para Pemohon karena mengakibatkan hilangnya kursi keanggotaan di DPRD Kabupaten Muara Enim; 3. Dengan keberlakuan pasal a quo maka akan terjadi perubahan komposisi kursi partai politik yang akan mendapatkan kursi di daerah kabupaten Muara Enim apabila dilakukan penataan kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD di kabupaten pemekaran; 4. Penentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang baru menyebabkan hilangnya kursi yang sebelumnya telah dimiliki para Pemohon. Dengan demikian Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 5. Ketidakpastian hukum terjadi karena BPP yang lama sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Dapil masing-masing sesuai dengan pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 8/2012 bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, maka sebenarnya BPP untuk penentuan kursi di Kabupaten Muara Enim telah ada sebelumnya sehingga menurut Pemohon, dengan tidak adanya perubahan Dapil di daerah induk dan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 daerah pemekaran baru, maka tidak ada perubahan BPP, apalagi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim tidak berubah jumlahnya setelah dilakukan penataan; 6. Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan memutus kasus yang serupa pada tanggal 27 Agustus 2010. Di dalam Putusan MK Nomor 124/PUU- VII/2009, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat “...maka pengisian keanggotaan DRPD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, ‘Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya’”; 7. Apabila Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda diberlakukan sebagai dasar penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran maka dapat dipastikan bahwa para Pemohon akan kehilangan kursi. Apabila awalnya Pemohon I memperoleh 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi, Pemohon II yang semula 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi, PPP yang semula mendapat 5 kursi (unsur wakil pimpinan) akan menjadi 4 kursi; 8. Kehadiran pasal a quo menutup peluang bagi para Pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat dan partai politik akan kehilangan kursi di DPRD yang sebelumnya telah mereka miliki. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas Pasal 158 ayat (1) UU Pemda. Terhadap permohonan pengujian Pasal 158 ayat (1) UU Pemda yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. b. Bahwa untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu segera terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baru yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. c. Bahwa pembentukan DPRD untuk daerah baru, pengisian keanggotaannya diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU a quo. Pembentuk undang-undang dalam pembentukan rumusan Pasal 158 UU a quo telah menerapkan kebijakan equal treatment yang merupakan penerapan perlakuan yang sama terhadap kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur pemilihan umum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 d. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU a quo yang menerapkan prinsip equal treatment telah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk in casu Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus a quo.” e. Bahwa Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 11 Januari 2013 yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, telah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tersebut sama halnya dengan pengisian Anggota DPRD di Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran dari Kota Tangerang. f. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU a quo merupakan kebijakan pembuat undang-undang legal policy untuk mengatur sistem pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah seluruh tahapan pemilihan umum dilaksanakan, termasuk juga ketentuan dalam hal penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Hal ini bertujuan agar pemerintahan kabupaten/kota yang baru terbentuk, dapat segera berfungsi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. g. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU a quo justru telah memberikan kepastian hukum mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya masih tetap sama dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya: • Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; • Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; • Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Yang menurut para Pemohon, hak-hak konstitusional tersebut telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 158 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, “Dalam hal dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.” 2. Bahwa Pemohon I [Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Wiranto, S.H., M.M. selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura dan Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura] dan Pemohon II [Partai Amanat Nasional (PAN) yang dalam hal ini diwakili oleh M. Hatta Rajasa selaku Ketua Umum DPP PAN dan Taufik Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN] adalah peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muara Enim. Bila dilakukan pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Muara Enim dengan bilangan pembagi pemilih yang baru, padahal di sisi lainnya jumlah kursi tetap, maka Pemohon I dan Pemohon II akan kehilangan kursi yang sebelumnya telah didapatkan dan disahkan; 3. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura (Pemohon I) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Muara Enim. Dapil III merupakan Dapil terdekat dengan Dapil II yang dimekarkan menjadi wilayah Kabupaten Penukal Abab Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Lematang Ilir (PALI). Maka, merujuk pada hasil Pemilu Anggota DPRD 2014, Pemohon III memiliki hak untuk ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim; 4. Para Pemohon mendalilkan akan kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana telah dicantumkan pada angka 1 di atas karena kehilangan sejumlah kursi di DPRD Kabupaten PALI. Dengan hilangnya kursi Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut berdampak secara otomatis kepada Pemohon III karena tidak dapat melakukan penggantian antarwaktu; [3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II selaku partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang permohonan pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat: “[3.7.5.2] ...adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang- Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;” b. kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertanggal 7 Agustus 2009, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Partai Keadilan Sejahtera (selaku Pemohon IV) terlibat dalam pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, namun oleh karena Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara tersebut melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap pasal a quo yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009, oleh Mahkamah, Pemohon IV dinyatakan memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut (vide Pertimbangan Hukum paragraf [3.16]); c. berdasarkan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang permohonan pengujian UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 a quo, Pemohon I yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas undang-undang yang diajukan permohonan tersebut; d. berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II perkara a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas Undang-Undang yang diajukan dalam permohonan ini. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II, dalam posita dan petitumnya, telah ternyata tidak mempersoalkan apakah Pasal 158 ayat (1) UU Pemda mengandung berbagai penafsiran yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon I dan Pemohon II, yang jika saja Pemohon I dan Pemohon II mempersoalkan hal tersebut – dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 a quo – dapat dijadikan alasan untuk memberikan kedudukan hukum. Namun, Pemohon I dan Pemohon II mempermasalahkan konstitusionalitas norma dengan secara tegas meminta Pasal 158 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; 2. Bahwa terhadap Pemohon III, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 a. untuk menentukan apakah Pemohon III memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam Perkara a quo, Mahkamah terlebih dahulu perlu menjawab apakah seseorang (termasuk sekelompok orang) Caleg DPRD yang tidak memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membahas dan mengambil keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pengujian undang- undang oleh karena ada Anggota Partai Politik yang menjadi Anggota DPR yang sekaligus merepresentasikan institusi partai politik dari tempat dia atau mereka bernaung ikut terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang kemudian dimohonkan pengujian ke Mahkamah; b. untuk menjawab pertanyaan pada huruf a di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” dan Pasal 21 UUD 1945 menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.” Adapun terhadap hak DPR secara institusi dan hak Anggota DPR dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang dikaitkan dengan upaya pengujian Undang-Undang ke Mahkamah baik oleh DPR dan/atau Anggota DPR, berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bertanggal 17 Desember 2007, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: (i) pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan “perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR”. Perorangan warga negara Indonesia yang bukan Anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas” dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Kemudian, hak konstitusional DPR untuk melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” yang ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR dan hak Anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang [vide Pasal 20 ayat (4) UUD 1945]; (ii) sebelum dikeluarkannya Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 bertanggal 17 Desember 2007 mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang- undang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai institusi/lembaga. Sehingga, sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar ada kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang merasa tidak puas dengan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat Paripurna. Namun, secara etika politik (politieke fatsoen) apabila suatu undang-undang yang telah disetujui oleh DPR sebagai institusi yang mencakup seluruh anggotanya dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya harus dipatuhi oleh seluruh Anggota DPR, termasuk oleh kelompok minoritas yang tidak setuju; • Bahwa dalam pada itu, DPR sebagai suatu organisasi yang berbentuk majelis (college), terdapat sejumlah pemangku jabatan tunggal (eenmansambten) namun masing-masing anggota tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan dalam bentuk kerja sama secara kelembagaan (institutie). Sebagai keputusan kelembagaan jabatan majemuk (DPR), maka keputusan dimaksud merupakan hasil yang dicapai secara bersama- sama... Dengan demikian, jabatan Anggota DPR tidak tergolong pemangku jabatan tunggal (éénmansambt) tetapi merupakan jabatan majemuk atau samengesteldeambt. Para anggotanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 tidak dapat mewakili lembaga secara sendiri-sendiri tetapi harus secara kolegial...; • Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Anggota DPR dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga (institutie). Dalam UUD 1945 hak dan/atau kewenangan konstitusional Anggota DPR terdiri dari lima hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 20A Ayat (3). Sementara itu, hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga terdiri atas lima belas hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 24B Ayat (1), Pasal 24A Ayat (3), serta Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945; • Bahwa DPR merupakan satu lembaga yang terdiri atas Anggota DPR dan Keputusan DPR sebagai lembaga bersumber dari Anggota DPR memang benar. Tetapi tidak berarti setiap suara Anggota DPR dengan sendirinya merupakan suara DPR sebagai lembaga. Suara DPR sebagai lembaga memang bersumber dari Anggota DPR, tetapi suara seluruh Anggota DPR itu baru menjadi suara DPR harus dikonversi melalui Rapat Paripurna DPR dan diputus melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara (voting)...; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, telah ternyata bahwa yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membahas dan mengambil keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang adalah DPR secara institusi dan Anggota DPR, yang oleh Mahkamah dinyatakan janggal apabila Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden; d. sebelum dikeluarkannya Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2009 mengeluarkan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimohonkan oleh 11 (sebelas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon I), para Calon Anggota DPR dari sebelas Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon II), dan para Anggota Partai dari sebelas Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (Pemohon III). Terhadap para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak dapat menunjukkan bukti kartu anggota Partai Politik yang bersangkutan; e. Lima hari kemudian, tepatnya pada 18 Februari 2009, Mahkamah mengeluarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 a quo sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 huruf a di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi; f. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 bertanggal 17 Desember 2007 secara jelas telah mempertimbangkan tentang kedudukan hukum “DPR secara institusi dan Anggota DPR” ketika mengajukan pengujian Undang- Undang ke Mahkamah yang pada pokoknya mereka dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan suatu pengujian Undang-Undang yang menjadi hak dan kewenangan mereka sendiri untuk membentuknya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 Mahkamah menyebut “partai politik dan/atau anggota DPR” yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum. Frasa “partai politik” dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentunya merujuk pada Partai Politik yang saat itu ada di DPR yang terepresentasikan melalui anggotanya yang terpilih sebagai wakil rakyat dan menyandang hak dan/atau kewenangan sebagai Anggota DPR yang salah satunya adalah terkait dengan fungsi legislasi; g. Bahwa partai politik tidaklah memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki DPR sebagai institusi yaitu memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Bahkan, anggota partai politik tidak pula memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh Anggota DPR yaitu mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Bahwa meskipun benar anggota partai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 politik yang menjadi Anggota DPR memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membentuk Undang-Undang, namun hak dan/atau kewenangan itu mereka sandang karena status mereka sebagai Anggota DPR atau hanya melekat kepada mereka anggota partai politik tertentu saja yang terpilih sebagai Anggota DPR untuk masa atau periode tertentu yang hak dan/atau kewenangan itu pun dilaksanakan secara kolegial atau kelembagaan, bukan karena status mereka sebagai anggota partai politik. Pertanyaannya kemudian, apakah anggota partai politik yang tidak menjadi Anggota DPR (yaitu mereka yang menjadi Anggota DPRD atau hanya sebagai anggota/pengurus partai politik an sich) akan ikut serta kehilangan haknya mengajukan pengujian Undang-Undang hanya karena ada anggota partai politiknya yang sedang menjadi Anggota DPR yang ikut terlibat membentuk Undang-Undang yang kemudian berpotensi diajukan pengujiannya ke Mahkamah, padahal mereka tidak pernah menyandang hak dan/atau kewenangan membentuk Undang-Undang yang berkaitan secara langsung pula dengan persoalan etika politik sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 a quo; h. Bahwa memang benar pada faktanya keputusan yang diambil oleh Anggota DPR, khususnya dalam proses pembentukan suatu Undang- Undang, tidak terlepas dari kebijakan yang ditentukan oleh DPP partai politik di mana mereka bernaung. Meskipun mereka disebut sebagai “wakil rakyat”, namun fakta politik menunjukkan bahwa mereka, para Anggota DPR tersebut, pada dasarnya mewakili konstituen di daerah pemilihan mereka masing-masing yang dapat saja berasal dari partai politik yang sama dengan Anggota DPR tersebut atau setidak-tidaknya mewakili mereka yang bersimpati dan memberi dukungan suara kepada partai politik tersebut atau yang memberi dukungan karena melihat kapasitas personal anggota partai politik dimaksud tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh dan mendalam perihal lembaga partai politiknya; i. Bahwa menjadi lebih tepat jika Mahkamah, dalam perkara pengujian Undang-Undang yang melibatkan kepentingan DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR yang juga berkaitan langsung dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 kepentingan partai politik, mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada adanya hak dan/atau kewenangan yang telah secara jelas diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut perihal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk membentuk Undang-Undang adalah DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR, bukan mendasarkan pada pertimbangan adanya partai politik yang kebetulan saat itu ada di dalam institusi DPR meskipun secara fakta politik turut serta mempengaruhi keputusan yang diambil oleh DPR secara institusi termasuk Anggota DPR, karena memang tidak dapat dipisahkan bahwa ada anggota atau sekaligus pengurus partai politik yang menjadi Anggota DPR; j. Selain itu, jika frasa “partai politik” dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dimaknai sebagai keputusan atau kebijakan DPP Partai Politik yang disamakan dengan DPR secara institusi sebagai yang berwenang membentuk Undang-Undang, maka akan memunculkan konsekuensi, atau setidak-tidaknya akan dapat dimaknai, bahwa seolah-olah DPP Partai Politik adalah DPR secara institusi, padahal sudah terang benderang UUD 1945 menyatakan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah DPR, bukan partai politik. Terlebih lagi, pemahaman tersebut akan dapat berakibat pada siapa pun mereka warga negara Indonesia baik yang menjabat sebagai Anggota DPRD atau pun yang hanya sekadar menjadi anggota atau pengurus partai politik, menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan pengujian Undang- Undang ke Mahkamah, tidak hanya terhadap Undang-Undang yang terkait langsung dengan kepentingan mereka selaku anggota parlemen dan/atau anggota/pengurus partai politik, tetapi termasuk pula terhadap semua Undang-Undang, hanya karena ada anggota partai politiknya yang menjabat sebagai Anggota DPR ikut ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah; k. bahwa Mahkamah, dalam putusannya, telah memberikan kedudukan hukum bagi: (1) Anggota DPR sebatas pada hak eksklusif Anggota DPR untuk menyatakan pendapat [vide Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 bertanggal 12 Januari 2011] dan hak untuk menjadi wakil rakyat [vide Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011]; (2) Anggota DPRD terkait berakhirnya masa jabatan [vide Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 bertanggal 31 Juli 2013] dan terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Putusan Nomor 93/PUU- XII/2014 bertanggal 5 November 2014]. Namun, Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014 bertanggal 24 Maret 2015 dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 a quo menyatakan bahwa Anggota DPRD dan pengurus partai politik, dalam hal ini DPC Partai Persatuan Pembangunan, tidak memiliki kedudukan hukum karena partai politik dan/atau Anggota DPR-nya ikut ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah. Berdasarkan fakta putusan tersebut, telah ternyata bahwa meskipun pada 18 Februari 2009 Mahkamah mengeluarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, namun dalam perkembangannya, Mahkamah telah membuat suatu pertimbangan hukum tersendiri yang menjadi suatu pengecualian dari pertimbangan hukum yang telah dinyatakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; l. bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstitusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstitusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak- hak konstitusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan; [3.7] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] di atas, terhadap Pemohon III selaku Caleg dari Partai Hanura (Pemohon I) yang tidak memiliki permasalahan etika politik dan/atau konflik kepentingan terhadap hak dan/atau kewenangan untuk membentuk Undang- Undang, serta dengan adanya pertimbangan bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon III tentang inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo (yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Mahkamah dalam putusan ini), telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon III telah berhasil menjelaskan secara spesifik dan aktual kerugian hak konstitusionalnya yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 158 ayat (1) UU Pemda, di mana kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi jika permohonan a quo dikabulkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, dan Kesimpulan Tertulis para Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pasal 158 ayat (1) UU Pemda menyatakan, “Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.” 2. Tata cara pengisian anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda di atas, menurut para Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengakibatkan hilangnya kursi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 keanggotaan mereka di DPRD Kabupaten Muara Enim, yang lebih lanjut diuraikan oleh para Pemohon, sebagai berikut: a. Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten induk dengan jumlah penduduk 735.787 jiwa yang pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) dengan total 45 kursi DPRD yaitu: (i) Dapil I dengan jumlah penduduk 155.974 jiwa memiliki 10 kursi; (ii) Dapil II dengan jumlah penduduk 168.641 jiwa memiliki 10 kursi; (iii) Dapil III dengan jumlah penduduk 134.653 jiwa memiliki 8 kursi; (iv) Dapil IV dengan jumlah penduduk 125.453 jiwa memiliki 8 kursi; (v) Dapil V dengan jumlah penduduk 151.066 jiwa memiliki 9 kursi. (vide Bukti P-5 berupa salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bertanggal 9 Maret 2013) b. Dapil II Kabupaten Muara Enim selanjutnya menjadi Dapil wilayah kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten PALI yang dengan penduduk berjumlah 168.641 jiwa tersebut memiliki 25 kursi DPRD (vide Bukti P-5 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013, bertanggal 12 November 2014); c. mendasarkan pada Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda, para Pemohon melakukan simulasi yang pada pokoknya diuraikan bahwa oleh karena Dapil II sudah menjadi Dapil Kabupaten PALI, sedangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Muara Enim masih tetap 45 kursi, serta dengan mendasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim setelah dikurangi jumlah penduduk di Dapil II, maka apabila ditentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) baru dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya perolehan kursi para Pemohon di DPRD Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya telah mereka miliki; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 3. Menurut para Pemohon, ketidakpastian hukum terjadi karena BPP yang lama sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Dapil masing-masing. Selain itu, tidak ada perubahan Dapil di daerah induk dan di daerah pemekaran baru, serta jumlah perolehan kursi di kabupaten induk masih tetap sama. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, seharusnya tidak ada perubahan BPP setelah dilakukan penataan; 4. Para Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Nomor 124/PUU-VII/2009 yang menyatakan, “...maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.”; [3.8.2] Bahwa, terhadap dalil para Pemohon di atas, Presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Permasalahan yang disampaikan para Pemohon hanya sebatas asumsi atau simulasi dengan menitikberatkan pada SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tersebut yang dianggap keliru dalam melakukan pengisian anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI karena menggunakan dasar hukum yang telah dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya para Pemohon tidak tepat melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah karena pokok permohonan yang dipermasalahkan adalah SK KPU tersebut; 2. Suatu konsekuensi logis apabila terdapat daerah otonom baru atau daerah pemekaran, maka harus ditentukan BPP berdasarkan hasil Pemilu untuk Dapil kabupaten/kota induk dan Dapil kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu yang mempunyai implikasi berkurangnya jumlah Dapil. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan pemerintahan khususnya pengisian anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat; [3.8.3] Bahwa, DPR memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 1. Pengisian keanggotaan DPRD untuk daerah baru mendasarkan pada Pasal 158 ayat (1) UU Pemda a quo yang telah pula menerapkan kebijakan atau prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) yang mengadopsi dari Putusan Mahkamah Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo; 2. Pembentukan Kabupaten PALI pada 11 Januari 2013 telah memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012). Kondisi tersebut sama halnya dengan pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran dari Kota Tangerang yang telah diputus dalam Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo; 3. Pasal 158 ayat (1) UU Pemda merupakan kebijakan pembuat undang- undang untuk mengatur sistem pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan, termasuk juga dalam hal penentuan BPP. Hal ini bertujuan supaya pemerintahan kabupaten/kota yang baru terbentuk dapat segera berfungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Pasal 158 ayat (1) UU Pemda justru telah memberikan kepastian hukum perihal pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah Pemilu; [3.8.4] Bahwa, Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Veri Junaidi memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRD di kabupaten/kota induk (Kabupaten Muara Enim) dan daerah kabupaten/kota baru setelah Pemilu (Kabupaten PALI) – sebagai hasil Pemilu 2014 – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pemda, seharusnya disesuaikan dan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.” Artinya, Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo harus tetap diberlakukan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 nanti; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Adapun Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Hasyim Asy’ari pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. UU 8/2012 diundangkan pada 11 Mei 2012; Penetapan Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan pada 1-9 Maret 2013; Pemungutan suara Pemilu DPRD diselenggarakan pada 9 April 2014; Penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU dilaksanakan pada 9 Mei 2014; Perolehan kursi dan calon terpilih DPRD kabupaten/kota ditetapkan pada 13 Mei 2014; dan UU Pemda diundangkan pada 2 Oktober 2014; 2. Pembentukan DPRD kabupaten/kota baru dengan cara penetapan Dapil DPRD kabupaten/kota, penetapan perolehan suara, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih setelah Pemilu 2014 (setelah 2 Oktober 2014) berbeda dengan proses dan hasil Pemilu 2014. Hal ini tidak menjamin prinsip kepastian hukum khususnya terkait dengan Pemilu; 3. Sistem pemilu dirancang untuk membangun sistem keterwakilan dengan prinsip kesetaraan. Suatu Dapil yang semula dialokasikan memperoleh 10 kursi dalam Pemilu 2014 dan kemudian menjadi daerah kabupaten/kota baru dengan alokasi 25 kursi setelah Pemilu 2014, serta pengisian kursinya menggunakan hasil Pemilu 2014 dari daerah kabupaten/kota induk tentunya melanggar prinsip keterwakilan dan kesetaraan. Artinya, pembentukan DPRD kabupaten/kota baru dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 dari daerah induk melanggar prinsip Pemilu demokratis; [3.9] Menimbang, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6], paragraf [3.7], dan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon III dalam perkara a quo adalah sama dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo. Oleh karenanya, dengan mengacu pada Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa, Mahkamah perlu menjawab terlebih dahulu apakah Kabupaten PALI dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2014. Untuk itu, dengan mendasarkan pada UU 8/2012, perlu dijelaskan terlebih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 dahulu apa yang dimaksud dengan Pemilu dan apa saja tahapan Pemilu tersebut, sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan, “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Pasal 1 angka 2 menyatakan, “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan, “Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. masa tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 4. Terkait ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 8/2012 tersebut, KPU telah membuat peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 4 November 2013, yang memuat tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut: • Perencanaan Program dan Anggaran dilaksanakan pada 9 Juni 2012 sampai dengan 9 Juni 2013; • Penyusunan Peraturan KPU dilaksanakan pada 9 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2013; • Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada 9 Agustus 2012 sampai dengan 13 Mei 2013; • Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan pada 9 November 2012 sampai dengan 4 November 2013; • Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dilaksanakan pada 1 April 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013; • Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dilaksanakan pada 10 Desember 2012 sampai dengan 9 Maret 2013; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada 6 April 2013 sampai dengan 14 November 2013; • Kampanye dilaksanakan pada 15 Desember 2012 sampai dengan 4 Juni 2014; • Masa tenang dilaksanakan pada 6 sampai dengan 8 April 2014; • Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada 1 Februari 2014 sampai dengan 9 April 2014; • Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan pada 10 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 • Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas dilaksanakan pada 7 sampai dengan 9 Mei 2014; • Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dilaksanakan pada 11 Mei 2014 sampai dengan 18 Mei 2014; • Peresmian Keanggotaan dilaksanakan pada Juni sampai dengan September 2014; • Pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan pada Juli sampai dengan Oktober 2014; 5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Kabupaten PALI dibentuk berdasarkan UU 7/2013 yang disahkan dan diundangkan pada 11 Januari 2013 yang saat itu sudah memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu antara Perencanaan Program dan Anggaran yang dimulai pada 9 Juni 2012 sampai dengan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan yang berakhir pada 9 Maret 2013. Adapun Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo ditetapkan pada 9 Maret 2013 yang saat itu menjadi batas akhir tahapan penetapan Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 a quo ditetapkan pada 12 November 2014 atau sudah melewati masa tahapan penetapan Dapil khususnya untuk Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 6. Berdasarkan uraian pada angka 5 di atas, telah ternyata bahwa Kabupaten PALI dibentuk sebelum memasuki tahapan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 8/2012. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014; [3.9.2] Bahwa, Pemohon III pada pokoknya mempersoalkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda yang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan [vide Pasal 411 UU Pemda] yaitu pada 2 Oktober 2014. Adapun Pemohon III, dalam pokok permohonannya, ketika mempersoalkan ketidakpastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 hukum akibat berlakunya ketentuan dalam UU Pemda a quo, mendasarkan pada alat bukti berupa Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 a quo yang ditetapkan pada 12 November 2014 atau setelah berlakunya UU Pemda tersebut, yang di dalam dokumen tersebut, KPU dalam Konsideran Menimbang dan Mengingat sama sekali tidak mencantumkan ketentuan UU Pemda dimaksud; [3.9.3] Bahwa, meskipun dalam dokumen berupa Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 a quo tidak mencantumkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemda yang dijadikan objek Permohonan dalam perkara a quo, namun karena Mahkamah melihat bahwa terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut, maka dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9.2] di atas, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut adalah sebagai alat atau “pintu masuk” melalui suatu kasus konkrit yang coba diikhtiarkan oleh Pemohon III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya Pemohon III untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran – atau setidak-tidaknya potensial terjadi pelanggaran – terhadap hak-hak konstitusional Pemohon III khususnya akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemda. Terlebih lagi, dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, telah menjadi hal yang tidak terpisahkan bahwa untuk menilai konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan pula penilaian dan pendapatnya dengan mempertimbangkan pula pada kasus konkrit karena pada dasarnya untuk dapat menilai suatu norma Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, salah satunya, dengan berpijak pada adanya peristiwa nyata sebagai bentuk penerapan atas norma yang dipermasalahkan tersebut, tidak semata memberikan pertimbangan hukum hanya dengan berlandaskan pada norma atau tafsir terhadap norma yang diatur dalam UUD 1945; [3.9.4] Bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9.2] dan paragraf [3.9.3] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 158 ayat (1) UU Pemda a quo harus merujuk pula pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.” Artinya, terhadap Kabupaten PALI yang meskipun pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Pemilu Tahun 2014 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun oleh Mahkamah telah dimaknai bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014 (vide paragraf [3.9.1] angka 6) sehingga Dapil-nya masih menjadi satu dengan Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) karena tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu berakhir pada 9 Maret 2013 dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013. [3.10] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon III terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Dalil Pemohon III beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III untuk sebagian; 2.1. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum; 2.2. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum; 3. Menolak permohonan Pemohon III untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id