7/PHPU.D-XII/2014

1 PUTUSAN Nomor 7/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H. Desri Ayunda, S.E., MBA Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 Oktober 1961 Alamat : Komplek Dangau Teduh, Jalan Surian Nomor 6, Cengkeh, Kota Padang. 2. Nama : Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 16 Juli 1961 Alamat : Jalan Ampera Nomor 26, Kelurahan Kampung Baru, Lubuk Begalung, Kota Padang. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/Lit/VB&R/03.2014 bertanggal 12 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Virza Benzani, S.H., M.H.; ii) Afriwaldi, S.H.; iii) Fanny Fauzie, S.H.; dan iv) Harry Tyajaya, S.H., M.H., yaitu advokat atau penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ”Virza Benzani & Rekan” beralamat di Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim Nomor 3, Kota Padang, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/MK/03/2014 bertanggal 18 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ibrani, S.H., yaitu advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ”Ibrani & Associates” beralamat di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Jalan Anggur III Taman Pulo Indah Blok U3/11, Penggilingan, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; serta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; ii) Novitriana Arozal, S.H.; iii) Supriyadi Adi, S.H.; iv) Aan Sukirman, S.H., dan v) Dhimas Pradana, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada ”Heru Widodo Law Office” beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42A, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Sudi Prayitno, S.H., LL.M.; dan ii) Jhoni Hendry Putra, S.H., yaitu advokat pada ”Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sudi Prayitno, S.H., LL.M.” yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : H. Mahyeldi, S.P. Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 Desember 1966 Alamat : Wisma Indah III Blok A Nomor 10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. 2. Nama : Ir. H. Emzalmi, M.Si. Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 28 September 1952 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Alamat : Jalan Irigasi Nomor 45 RT/RW 001/001, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 10; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Aldefri, S.H.; ii) Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D.; iii) Zulhesni, S.H.; iv) Zulkifli, S.H., v) Dede, S.H.; dan vi) Fitriyeni, S.H., yaitu yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Gang Anggur VI Nomor 36B, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 78/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PHPU.D-XII/2014 pada tanggal 18 Maret 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Maret 2014 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2014, serta diperbaiki lagi dengan permohonan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bertanggal 25 Maret 2014 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pasal 236C menetapkan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; 1.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Kontitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 1.4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: ”... Dengan demikian, tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif ”; 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, akan tetapi Mahkamah juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. Selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. 1.7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 dalam Rapat Pleno KPU Kota Padang tanggal 11 Maret 2014 telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU, dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013, tanggal 1 September 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 ; (bukti P-1); 2.2. Bahwa dalam putaran pertama, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59.845 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima) atau 19,11% dari 313.146 (tiga ratus tiga belas ribu seratus empat puluh enam) jumlah suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di tingkat Kota Padang (bukti P-2), dan ditetapkan sebagai Pemenang Kedua, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013, tanggal 4 November 2014 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (Bukti P-3), sehingga berhak Mengikuti Pemilukada Putaran Kedua, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013, tanggal 4 November 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua; (bukti P-4); 2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang (bukti P-5), beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua ditingkat Kota Padang (bukti P-6); Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 3.1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kota Padang adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU. 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan a quo. IV. Pokok Permohonan Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: 4.1. Bahwa, pokok permohohan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK- KPU. 4.2. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon tingkat Kota Padang sebagai berikut: No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara se-Kota Padang Persentase (%) 3 H. Desri Ayunda, SE.M.BA dan Prof.DR.Ir.H.James Hellyward, MS. (Pemohon) 147.166 49,71 % 10 H. Mahyeldi, S.IP dan Ir.H.Emzalmi,M.Si (Pasangan Calon incumbent) 148.864 50,29 % Jumlah Suara sah 296.030 100,00 % Selisih Perolehan Suara 1.698 0,57 % 4.3. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil yang dipenuhi dengan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pasangan incumbent dan/atau Termohon. Bahwa hal ini telah Pemohon sampaikan dalam tanggapan secara tertulis berupa Keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 putaran kedua pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pelanggaran Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 Dengan Melibatkan Kekuasaan Walikota Incumbent Beserta Jajarannya Sebagai Mesin Pemenangan 4.4. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu, Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama H. Mahyeldi, S.IP merupakan Wakil Walikota incumbent yang maju berpasangan dengan Sdr Ir. H. Emzalmi, M.Si., selanjutnya disebut “Pasangan Calon Incumbent” adalah pasangan yang didukung sepenuhnya oleh Walikota incumbent – Sdr Fauzi Bahar, yang tidak dapat lagi maju karena sudah dua periode menjabat (Periode I: 2004-2009 dan Periode II: 2009-2014) dan baru berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2014. Dalam hal proses Pemilukada putaran kedua berjalan “as is” atau berjalan apa adanya, memang majunya Wakil Walikota incumbent menjadi Calon Walikota adalah bukan sebuah kejanggalan. 4.5. Namun, di dalam pelaksanaan Pemilukada putaran kedua di Kota Padang, hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon incumbent sampai memperoleh suara sebanyak = 148.864 suara (50,29%), yang dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak = 147.166 suara (49,71%) hanya mencapai selisih sebanyak = 1.698 suara (0,57%), telah diwarnai dengan pelanggaran proses yang sangat mempengaruhi hasil, baik yang dilakukan oleh diri Pasangan Calon Nomor Urut 10 selaku pasangan calon incumbent maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan tersebut dengan meminta agar Walikota incumbent menggunakan kekuasaannya, atau setidak-tidaknya dengan didukung oleh dan melibatkan Walikota incumbent, atau setidaknya dengan menerima dan tidak keberatan ketika Walikota incumbent menggerakkan jajaran pejabat struktural di bawahnya sebagai mesin pemenangan, pelanggaran mana berawal dan terjadi di pusat Kota Padang dan berlanjut secara intensif secara khusus di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji. 4.6. Bahwa awal pelanggaran terjadi dan berlangsung berupa tindakan yang dengan restu Walikota atau setidak-tidaknya tanpa ditegur olehnya, Pasangan Calon incumbent menggunakan mesin pemenangan di jajaran dinas pendidikan, yang melalui Ketua Tim Pemenangan: Sdr. Muharlion, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah SMA Negeri, Kepala Sekolah SMK Negeri, Kepala UPTD, Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kota Padang pada sekitar bulan September 2013, bertempat di salah satu ruangan di SMA Negeri 3 Padang, kemudian Sdr. Muharlion mengatasnamakan Wakil Walikota incumbent meminta para pimpinan sekolah se-Kota Padang, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, untuk mengumpulkan uang guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang dikumpulkan oleh Bapak Barlius (Kepala Sekolah SMA Negeri 6) dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp.40juta. Meskipun kejadian tersebut berlangsung di bulan September 2013 sebagai masa putaran pertama, namun fakta hukum tersebut menunjukkan adanya tindakan yang terencana dan berlanjut sampai memasuki putaran kedua berdasarkan fakta hukum yang Pemohon sampaikan dalam uraian selanjutnya. 4.7. Bahwa sebagai bonus atas dukungan pemenangan kepada pasangan calon incumbent yang berhasil lolos pada putaran kedua, para Kepala Sekolah SMA Negeri se-Kota Padang, tepatnya 13 dari 16 kepala sekolah diperjalankan atau diberi ijin serta restu oleh Walikota incumbent untuk pergi jalan-jalan ke Hongkong selama 5 hari di bulan November 2013 di saat sudah memasuki putaran kedua, yang menggunakan dana yang diambil dari uang Komite Sekolah, yang merupakan uang iuran yang dipungut dari Siswa, yang menghabiskan dana iuran sebesar lebih kurang Rp.12,5juta/kepala sekolah, yang kegiatannya juga diikuti oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Padang, dan pada saat transit di airport di Negeri Jiran, Malaysia, para kepala sekolah tersebut mendokumentasikan foto dengan mengacungkan kesepuluh jarinya sebagai tanda bukti mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10, nomor milik pasangan calon incumbent. 4.8. Bahwa tidak hanya berhenti di situ, sepulang dari Hongkong, tepatnya sekitar akhir bulan November 2013, para kepala sekolah dikumpulkan di ruang sekolah SMK Negeri 6 Kota Padang dengan agenda Sosialisasi Kurikulum, namun dalam pertemuan tersebut sejatinya merupakan pengarahan untuk memenangkan Wakil Walikota incumbent. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4.9. Bahwa puncaknya, untuk memastikan bahwa mesin pemenangan dari lini pendidikan berjalan on the track, tepatnya tanggal 4 Maret 2014, sehari sebelum Hari H pencoblosan putaran kedua, seluruh kepala sekolah se- Kota Padang dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sdr Dr. Indang Dewata, yang dengan melalui SMS mengirimkan undangan yang berbunyi: “Ass. Yth para Kepsek SD SMP SMA SMK NEG se-Kota Padang sesuai arahan bpk. Walikota melalui Ka. Dinas Pendidikan dg ini disampaikan sbb : 1.untuk mempersiapkan diri untuk tes lima kompetensi pemetaan kepsek pp hr selasa tanggal 4 maret 2014 bertempat di STMIK INDONESIA pembagian jadwal menyusul. 2. Agar mengirimkan usulan 1 org nama calon kepsek pengganti untuk diseleksi yg telah mendapat rekomendasi dari Pengawas Sekolah Binaan plg lambat tgl 4 maret 2014 ke bid dikdas dan bid dikmen. Tks. ID. Cc. bpk Walikota, bpk Sekda.” 4.10. Meskipun acara tersebut bertajuk “Tes Kompetensi”, namun faktanya adalah sarana untuk menggerakkan para kepala sekolah agar tetap menjalankan tugasnya memenangkan Wakil Walikota incumbent, dengan sebuah tekanan apabila tidak bersedia mendukung, masing-masing kepala sekolah sudah diperintahkan membawa usulan 1 orang nama kepala sekolah pengganti dirinya. 4.11. Bahwa tindakan menggunakan jajaran kekuasaan di lini pendidikan berlanjut secara khusus di Kecamatan Kuranji, yang dengan alasan menyambut Tahun Baru Islam, UPTD Kecamatan Kuranji diperintahkan untuk mengadakan Pekan Muharram yang dihadiri oleh guru-guru di wilayah kecamatan Kuranji dan Walikota memberikan kesempatan penuh kepada Wakil Walikota yang maju dan lolos pada putaran kedua untuk menghadiri kegiatan tersebut dan menggunakannya untuk pencitraan dan mengajak guru-guru dan jajaran aparat di tingkat kecamatan untuk mengajak keluarga dan kerabat mendukung dan memenangkan dirinya. 4.12. Bahwa gerak mesin pemenangan semakin tidak dapat dibendung, dengan adanya campur tangan kekuasaan Walikota dengan cara mengumpulkan: (1) LPM; (2) KAN (=Kerapatan Adat Nagari, yang merupakan Kumpulan Kepala Suku yang berkedudukan di tiap Nagari atau setingkat kecamatan); (3) LKAAM (= Lembaga Kerapatan Adat Alam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Minangkabau); (4) Bundo Kanduang; (5) BKM/LKM; (6) RT/RW dan (7) Majelis Taklim pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 14.00 s.d selesai, bertempat di Mesjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji, dengan Penanggung Jawab Kegiatan: Camat Kuranji, dalam acara kedinasan berupa Silaturahmi Walikota dengan Ketua LPM, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW dan Majelis Taklim di wilayah Kecamatan Kuranji; namun Walikota justru menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk mengarahkan semua elemen masyarakat yang hadir untuk mengajak keluarga dan kerabat mendukung dan memenangkan wakilnya yang maju pada putaran kedua dan dengan menyatakan, “Jangan Pilih Nomor Tigo!!!”. 4.13. Bahwa kejadian yang serupa juga berlangsung di Kecamatan Koto Tangah, dalam acara “penyerahan dana bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)” bertempat di Ruang Rapat Lantai II Balaikota Padang di Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, atas Undangan dari Sekda Kota Padang atas nama Syafril Basyir, S.H., yang dihadiri oleh para Lurah, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan dan Ketua Dewan Pakar LPM tingkat Kota Padang, Walikota Fauzi Bahar memanfaatkan momentum kegiatan kedinasan tersebut untuk mengarahkan kepada jajaran aparat dan elemen masyarakat yang hadir untuk mendukung Wakilnya yang lolos putaran kedua sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10. 4.14. Bahwa usai menggelar acara di Koto Tangah tersebut, Walikota incumbent secara khusus memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang Sdr. Edison ke ruangannya dan menyampaikan dengan tegas instruksi untuk “harus mendukung Mahyeldi!”, incasu Wakil Walikota incumbent yang maju sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10. Dalam kesempatan lain, yang bersangkutan juga kembali menelepon Sdr Edison untuk mengingatkan soal dukungan tersebut dan mengkondisikan pemenangannya di tingkat bawah. 4.15. Bahwa tindakan Walikota menggerakkan mesin pemenangan melalui struktur kekuasaan berlanjut dengan mengadakan pertemuan secara intensif yang dikemas dalam bentuk Kegiatan Kedinasan yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Keluarga Berencana Kota Padang dalam kemasan “Ramah Tamah Bapak Walikota Padang”, dengan mengundang: (1) Ketua LPM; (2) KAN (=Kerapatan Adat Nagari, yang merupakan Kumpulan Kepala Suku yang berkedudukan di tiap Nagari atau setingkat kecamatan); (3) LKAAM (= Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, yang dibentuk di tiap kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi); (4) Bundo Kanduang; (5) BKM/LKM; (6) RT/RW; dan (7) Majelis Taklim se-Kota Padang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 09.00 s.d selesai, bertempat di Mesjid Asrama Haji Tabing, Kecamatan Koto Tangah, dengan Penanggung Jawab Kegiatan: Camat Koto Tangah, silaturahmi Walikota dengan Ketua LPM, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW dan Majelis Taklim di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan Padang Utara; 4.16. Bahwa dalam acara Ramah Tamah dengan Walikota yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang tersebut, Walikota incumbent menyalahgunakan momentum tersebut untuk mengarahkan jajaran aparat dan tokoh masyarakat yang hadir untuk tidak memilih Nomor Urut 3, tetapi menginstruksikan untuk memenangkan wakilnya yang maju dan lolos pada putaran kedua sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10. 4.17. Bahwa penggunaan struktur melalui LPM tersebut sangat efektit mengingat organisasi yang pada masa orde baru disebut dengan LKMD ini merupakan organisasi yang di Kota Padang dibentuk dan berkedudukan di tiap-tiap kelurahan yang disebut LPM Kelurahan, terdiri dari 104 LPM Kelurahan, dan LPM Kelurahan di Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah sendiri terdapat sebanyak 22 LPM, kemudian di tingkat kecamatan dibentuk LPM Kecamatan sebanyak 11 LPM Kecamatan, dan berpuncak di tingkat kota, disebut LPM Kota Padang. 4.18. Bahwa selain itu, Pasangan calon incumbent juga menggunakan masa tenang untuk tetap berkampanye di Jalan Dakota, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, dan di Jalan Rambutan III Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan, yang meskipun dalam berbagai putusan Mahkamah dikategorikan sebagai pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil, namun Pemohon berkeyakinan bahwa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tindakan tersebut secara nyata dilakukan oleh Petahana yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi contoh buruk dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Padang. 4.19. Bahwa masih di masa tenang, Pasangan calon incumbent dengan menggunakan kekuasaan dana atau uang yang dimilikinya menggunakan Iklan advertorial di Media Cetak Harian Posmetro Padang dan Harian Singgalang yang terbit dan beredar meluas di Kota Padang, menyampaikan Hasil Survey terakhir dari Lembaga Survey MIKA atas elektabilitas pasangan calon incumbent yang dinyatakan Unggul dan Menang atas pasangan Pemohon, padahal isi hasil survey tersebut adalah bukan hasil survey terbaru, akan tetapi merupakan hasil survey MICA pada bulan Desember 2013 dan rentang waktu pemuatan dan publikasi tersebut diterbitkan dan diedarkan pada masa tenang, yang seharusnya tidak ada lagi advertorial yang mempengaruhi ketertarikan warga untuk memilih. Terhadap penggunaan hasil survey MIKA untuk dijadikan sebagai iklan politik pada masa tenang oleh pasangan calon incumbent, telah dibantah oleh MIKA karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin MIKA Consultan. 4.20. Bahwa selain dari jalur penggunaan kekuasaan, calon wakil walikota incumbent yang didukung oleh Partai berbasis Islam: PKS, juga menyebarkan fitnah di tengah masyarakat Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah, pada rentang waktu setelah putaran pertama sampai menjelang hari H pemilukada putaran kedua bulan Maret 2014, berupa penyampaian dan penciptaan opini negatif yang menyesatkan warga tentang jati diri Pemohon yang disebutnya bahwa Calon Walikota Pemohon atas nama Desri Ayunda yang ditakdirkan berkulit putih sebagai Cina Palembang, dan Calon Wakil Walikota Pemohon atas nama James Hellyward yang sekolah SD-nya Katholik, SMP-nya Katholik, bahkan SMA-nya pun Katholik, dan hidupnya dikelilingi oleh masyarakat keturunan, sehingga dengan penyampaikan fakta yang sepotong-sepotong tersebut, dibuatlah kesimpulan: akan jadi apa Kota Padang yang mayoritas adalah umat muslim ini ke depan jika dipimpin oleh Pemimpin yang demikian. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4.21. Bahwa selain itu, juga disebarkan opini bahwa jika Pemohon yang menjadi Walikota Padang, maka zakat akan dihapuskan, beras genggam dihapus dan juga asmaul husna pun ditiadakan. 4.22. Bahwa tentu saja tindakan tersebut, setidaknya telah menciptakan stigma negatif terhadap profil pasangan calon Pemohon yang memang maju tanpa didukung oleh partai politik, tidak mempunyai kekuatan maupun sarana kekuasaan untuk membantah maupun mengklarifikasinya, sehingga penciptaan “rasa kebencian” tersebut efeknya sangat mempengaruhi emosi masyarakat Kuranji yang mayoritas muslim dan berhasil menciptakan rasa antipati kepada pasangan calon Pemohon, dan atas kondisi pendzaliman seperti demikian, hanya kepada Mahkamah-lah Pemohon menyandarkan harapan agar kiranya demokrasi dalam Pemilukada Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kuranji dapat dipulihkan, agar persaingan menuju “Kursi Kota Padang 1” berjalan dengan fair, dan agar penggunaan Hak Konstitusional Warga untuk memilih dan dipilih dijalankan dengan cara-cara yang beradab dan santun, dengan tidak saling menjatuhkan dan tidak diwarnai dengan fitnah, sebuah perbuatan yang sejak jaman leluhur kita dikenal sebagai tindakan yang lebih kejam dari pembunuhan. 4.23. Sebagai akibat dari tindakan berlanjut di atas, maka signifkansi perolehan suaranya sangat berpengaruh, terutama sekali dengan kejadian atau pelanggaran yang berlangsung di Kecamatan Kuranji, di mana hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 naik drastis, sebagaimana perbandingan berikut: Kecamatan Kuranji No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Persentase (%) 3 H. Desri Ayunda, SE.M.BA dan Prof.DR.Ir.H.James Hellyward, MS. (PEMOHON) 17.680 38,51 % 10 H. Mahyeldi, S.IP dan Ir.H.Emzalmi,M.Si (Pasangan Calon Incumbent) 28.236 64,49 % Jumlah Suara sah 45.916 100,00 % 4.24. Dalam hal perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dinyatakan tidak sah, maka konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Wakil Walikota incumbent di 10 kecamatan lainnya adalah sangat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id signifikan, bahkan Pemohon unggul selisih suara sebanyak = 8.858 suara, sebagaimana perbandingan dalam tabel berikut: No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 11 Kecamata n Kecamat an Kuranji Perolehan Suara 10 Kecamata n 3 H. Desri Ayunda, SE.M.BA dan Prof.DR.Ir.H.James Hellyward, MS. (Pemohon) 147.166 17.680 129.486 10 H. Mahyeldi, S.IP dan Ir.H.Emzalmi,M.Si (Pasangan Calon Incumbent) 148.864 28.236 120.628 Jumlah Suara sah 296.030 45.916 250.114 Dengan demikian, konfigurasi perolehan suara tersebut sangat signifikan dalam hal Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan Termohon mengulang pemungutan suara di seluruh TPS se-Kecamatan Kuranji, terlebih dalam hal dikaitkan dengan jumlah pemilih dalam DPT di Kecamatan Kuranji yang mencapai sebanyak 87.262 Pemilih. 4.25. Demikian halnya atas kejadian yang berlangsung di Koto Tangah, meskipun suara Pemohon unggul daripada Pasangan calon incumbent, namun dengan mengingat kualitas pelanggaran di Koto Tangah sebagai Pusat Pemerintahan Kota Padang yang serupa dan sama terjadinya dengan di Kecamatan Kuranji, adalah sangat fair apabila Pemohon juga meminta agar pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Koto Tangah diulang, terlebih konfigurasi perolehan suara secara keseluruhan setelah dikurangi perolehan suara di 2 kecamatan (Kuranji dan Koto Tangah) pun sangat signifikan jika dikaitkan dengan dan mendasarkan pada jumlah DPT di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 113.047 Pemilih, sebagaimana tabel perbandingan berikut: No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 11 Kecamatan Kecam atan Kuranji Sisa Suara 10 Kecamatan Kecam atan Koto Tangah Sisa Suara 9 Kecam atan 3 H. Desri Ayunda, SE.M.BA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS. (PEMOHON) 147.166 17.680 129.486 33.946 95.540 10 H. Mahyeldi, S.IP dan Ir.H.Emzalmi,M.Si (Pasangan Calon Incumbent) 148.864 28.236 120.628 26.539 94.089 Jumlah Suara sah 296.030 45.916 250.114 60.485 189.629 Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan Termohon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengulang pemungutan suara di seluruh TPS se-Kecamatan Koto Tangah. 4.26. Bahwa kondisi demokrasi yang dipenuhi dengan praktek ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kota Padang tersebut di atas harus dipulihkan dengan cara mengulang pelaksanaan Pemilukada, khususnya diwilayah yang signifikan terjadinya pelanggaran, yakni di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah. 4.27. Terlebih bahwa berkelindan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent, Termohon, KPU Kota Padang juga melakukan tindakan-tindakan yang berpihak serta menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10, baik berupa tindakan penggantian PPK dan PPS pada putaran kedua tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang jelas, tindakan tidak mengakomodir komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan PPK dan PPS, tindakan Termohon tidak memberikan C-1 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS, tidak membagikan Undangan C-6 kepada banyak pemilih, serta tidak membagikan Kartu Pemilih pada putaran kedua. 4.28. Bahwa kronologis terbentuknya PPK dan PPS sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kota Padang bermula dari pelaksanaan Pilkada Kota Padang pada tanggal 30 Oktober 2013, Putaran Pertama, dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Padang berikut: 1) Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kota Padang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. 2) Pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kota Padang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Meskipun pembentukan PPK dan PPS tersebut ditujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, namun dengan SK Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tanggal 16 April 2013, Termohon telah mengukuhkan PPK dan PPS untuk juga menjadi Penyelenggara dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013; 4.29. Bahwa tanpa adanya rekomendasi penggantian dari Panwaslukada Kota Padang dan tanpa melalui prosedur penggantian sebagaimana yang berlaku, Termohon mengganti Anggota PPK dan PPS di Kecamatan Kuranji dan mengganti Anggota PPS di wilayah Kecamatan Koto Tengah, bahkan terdapat personal Pengganti yang dimasukkan oleh Termohon sebagai Anggota PPK baru diambil dari Anggota PPS yang masih aktif dan bukan mengambil dari Daftar Tunggu Calon Anggota PPK Pengganti, dengan tujuan agar memudahkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10, dengan cara menerbitkan: 1) Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. 2) Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. 4.30. Bahwa tindakan penggantian anggota PPK dan PPS telah dilakukan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, bahkan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan: “Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Padahal di sisi lain, Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian anggota PPK yang diganti dan hanya dalam bentuk surat ucapan terimakasih telah menyelenggarakan Pemilukada dengan baik. 4.31. Bahwa untuk lebih mudah melihat perbandingan penggantian PPK, dalam Pemilukada Putaran Kedua dengan Putaran Pertama, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel Perbandingan PPK Pada Pemilihan Putaran Ke I dengan Putaran Ke II Kecamatan PPK Putaran Ke I Berdasarkan SK No:8/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 PPK Putaran Ke II Berdasarkan SK No:01/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPK Yang diberhentikan Pada Putaran II Jumlah PPK yang ditukar Padang Barat H.Syafei Salim,Bsc Ihsan,Sag Armansyah Jonirson Azmaiwi Aziz H.Syafei Salim,Bsc Azmaiwi Aziz Ihsan, Sag Arif Jayuska Eva Yulia, Sos Jonirson Armansyah 2 Padang Utara Endi As’ad, Sag Arnita, S.sos,MM Mulyandi Hendri Ruddy Syarif Nursyafri Syarif Ruddy Syarif Endi As’ad, Sag Arnita, S.sos,MM Eddy Jaya, Amd Dilmasniati Mulyandi Endri Nursyafri Syarif 2 Koto Tangah Arlisan Bakar Esa Perdana,Spt Erfiswan,SH Ria Ariyani A, SE Wirman Antoni, Spt Arlisan Bakar Esa Perdana,Spt Erfiswan,SH Ria Ariyani A, SE Wirman Antoni, Spt 0 Nanggalo Nofia Hendry,SE Deddi Ronaldi Syafri,SP Deswita Trisanti Darmadi,SP Deddi Ronaldi Syafri,SP Deswita Trisanti Darmadi,SP Mirawati,Amd Nofia Hendry,SE 1 Kuranji Musra Hidayati,Sos Chandra Eka P, SP Martias Sarjany Fitriyoni,SH Firdaus,ST Musra Hidayati,Sos Chandra Eka P,SP Firdaus,ST Nurmaini Erizal,STP Martias Sarjany Fitriyoni,SH 2 Pauh M.Yusuf Rusdiman,Sos Rika Medi Desi Muzlianti,Spt Yahya Amrullah T,Sos M.Yusuf Rudisman,Sos Desi Muzlianti,Spt Almirni,MA Wildi Irwin,Amd Rika Medi Yahya Amrullah T,Sos 2 Padang Timur Gustahimra Amrullah,Spd Lie Yonas Ihsan,Spdi Defi Dahlia Gustahimra Lie Yoenas Defi Dahlia Dasril Dahlan M.Marlis Ihsan,Spdi Amrullah,Spd 2 Padang Selatan Akhiruddin,Spd Amristar Harizona Ramlan Zakaria Eka Risnayenti Akhirudin,Spd Amritsar Ramlan Zakaria Harizona Zakiruddin Eka Risnayenti 1 BungTekab Janspert Osland Zulfahmi,Spd Janspert Osland Zulfahmi,Spd 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan PPK Putaran Ke I Berdasarkan SK No:8/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 PPK Putaran Ke II Berdasarkan SK No:01/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPK Yang diberhentikan Pada Putaran II Jumlah PPK yang ditukar Tomi Arianto Avrina Wahyuni,Amd Yoni Chandra Tomi Arianto Avrina Wahyuni,Amd Yoni Chandra Lubeg Basril HB Drs,Jasril Jabar,Mpd Nasri Nasirr,Sh Hidayat SE Daniwarti Muchtar,SE Basril HB Drs,Jasril Jabar,Mpd Nasri Nasir,SH Mulyadi,Amd Yuniarti,SE Hidayat SE Daniwarti Muchtar,SE 2 Luki Gazali Defriyeni Dahar,Spt M.rizal Amin Khatril Muhardi,S.st Hariza Riko Gazali Defriyeni Dahar,Spt M.Rizal Amin Julvita Hora,Sos Agusrial,Spd Khatril Muhardi,S.st Hariza Riko 2 Jumlah PPK Sekota Padang 55 TOTAL PPK Yang Diganti 16  PPK yang Keluar bertanda garis bawah  PPK yang Masuk bertanda cetak miring 4.32. Bahwa berdasarkan uraian perbandingan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penggantian Anggota PPK di Kecamatan Kuranji atas nama Martias Sarjany dan Fitriyoni, S.H. diganti oleh Nurmaini dan Erizal, STP., sedangkan untuk anggota PPK di Kecamatan Koto Tangah tidak terjadi penggantian. 4.33. Bahwa oleh karenanya, dalam hal permohonan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah berkenan memerintahkan Termohon mengangkat kembali dua Anggota PPK di Kecamatan Kuranji atas nama Martias Sarjany dan Fitriyoni, S.H. yang diganti oleh Nurmaini dan Erizal, STP. Sebagai Anggota PPK Kecamatan Kuranji. 4.34. Bahwa selanjutnya, mengenai Pembentukan PPS, Termohon mengangkat keanggotaan PPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 09/ Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, namun tanpa dasar dan alasan yang jelas mengganti Anggota-anggota PPS sebanyak 42 orang dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU- Kota/003/435095/2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, dengan perbandingan sebagai berikut: Tabel Perbandingan PPS Pada Pemilihan Putaran Ke I dengan Putaran Ke II Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Padang Barat Padang Pasir Marzaini Starpis Firmansyah Zain Rosmaniar Marzaini Starpis Burmaningsih Armaini Saal Firmansyah Zain Rosmaniar 2 olo Reni Murhayati Noverita Tasril Reni Murhayati,SE Noverita Onny Kurniawan Tasril 1 Kampung Jao Nurizal Jamin Muchni Zain Gusman Mucni Zain Nurizal Janin Gusman 0 Belakang Tangsi Donald Noerdin Khairul O Bermuli Ir.Donald Noerdin Khairul O Bermuli 0 Kampung Pondok Leli Kartanelis,Spd,MM Sutri Adevino,Spd Kartanelis,Spd.MM Leli Sutri Adevino,Spd 0 Purus Afridawati Yesi Handriani Zainal Abidin Yesi Handriani Benny Syafei Desfita Nora Zainal Abidin Afridawati 2 Ujung Gurun Riza Yunanda Osran Eliza Zurmahdaleni Riza Yunanda Osran Eliza IR.Zurmahdaleni 0 Rimbo Kaluang Agusman Riyadi Herman,ST Yeni Malinda,Ama Herman,ST Yeni Malinda,Ama Lea Davina.M Agusman Riyadi 1 Flambayon Baru Eko Erlambang Hayatunnufus Andri Hasan Eko Erlambang Hayatunnufus Andri Hasan 0 Berok Nipah Ardiansyah Lismarni Martius.K Martius.K Lismarni Ardiansyah 0 Padang Utara Lolong Belanti (tidak didapatkan SK-nya) Andra Juli Jhoni Aulia,Sos Sari Yospita 0 Ulak Karang Utara (tidak didapatkan SK-nya) Suardi Djohar Zaenal Syaiful Anwar 0 Air Tawar Timur IR.H.Yempita Efendi.MS Amril Rabain Bcan Elva Sari,SE 0 Ulak Karang Selatan Mudanton Muhamad Naufal Indra Fabri 0 Gunung Pangilun Irwin Darwis,Sos Nurkasni 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Joni Variadi Alai Parak Kopi Ade Pratama Mulya,Spd Zulham Efridon Dewi Susanti 0 Air Tawar Barat Taufik MY Yusri Rizal Kartina,Spd 0 Koto Tangah Padang Sarai Dailami Nasril Zulkifli Dailami Nasril Zulkifli 0 Parupuak Tabiang Azwir,Aba Buderi Himra,Skom Dayati,SH Azwir,Aba Buderi Himra,Skom Dayati,SH 0 Batipuh Panjang Agusmar Devi Amril Yasnimar,Spd Agusmar Devi Amril Yasnimar,Spd 0 Bungo Pasang Elfitra Tanjung Marzali Ramadana Putra Elfitra Tanjung Marzali Ramadana Putra Dadok Tunggul Hitam Amril Oktirafina Yezzy Andriani Amril Oktirafina Sutrisno Yezzy Andriani 1 Pasie Nan Tigo Efi Hanipah Husna Yetri Musfarizal Efi Hanipah Husna Yetri Musfarizal 0 Lubuak Buayo Hasan Basri Kunat Rahayu Gunalia Rusnal Ruslan Hasan Basri Kunat Rahayu Gunalia Rusnal Ruslan 0 Lubuak Minturun Amrinal Ricka Mulya Yusril B Amrinal Ricka Mulya Yusril B 0 Air Pacah Esrizal,Spd Jefrinal Nurmaini Esrizal,Spd Jefrinal Nurmaini 0 Balai Gadang Dasrizal Drs.Refsanol Nurfitriningsih Dasrizal Masril Ustra Nurfitri Nigsih Drs.Refsan ol 1 Koto Pulai Adrial Fianni Indra Alamsyah,Sip Adrial Fianni Indra Alamsyah,Sip 0 Batang Kabuang Gntg Anton Sukardi,S Fitra Hariyani Zuhermansyah,SE Anton Sukardi,S Fitra Hariyani Zuhermansyah,SE 0 Ikur Koto Hafardi,SE Komalarini,SE Reni Astuti Hafardi,SE Syamsir Ragi,SE Reni Astuti Komalarini, SE 1 Nanggalo Tabing Banda Gadang Lendra Lentifa Mafral Sunardi,SE Lendra Lentifa Donni Hernandes,SE Sunardi,SE Mafral 1 Kampung Lapai Ardim Nuraini Slamet Ardim Nuraini Slamet 0 Gurun Laweh Afriyeni,Spd Dewi Suryani Afriyeni,Spd Dewi Suryani 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Drs,Risman,MA Drs,Risman,MA Kampung Olo Ilfariadi Suroto Yusi Nofriyanti Ilfariadi Suroto Yusi Nofriyanti 0 Kurao Pagang Gusti Azwar Yumarza Lora Zurman Gusti Azwar Yumarza Lora Zurman 0 Surau Gadang H.Zainudin,ST Syaiful Dauly,SE Voni Yanti,SH H.Zainudin,ST Syaiful Dauly,SE Voni Yanti,SH 0 Kuranji Anduring Alfaiza Riani Yuasdi Amir Yurdaut Alfaiza Riani Yuasdi Amir Yurdaut 0 Lubuk lintah ElisaBerti Muhari Verawati ElisaBerti Muhari Verawati 0 Ampang Damris Mayni Rita Yunalti Damris Mayni Rita Yunalti 0 Kalumbuk Nurmaini Rachmad Fauzi Yurnalis Amsnur,Bsc Rachmad Fauzi Afrijon SH Nila Afriansih,Spd,MM Nurmaini Yurnalis Amsnur,Bs c 2 Kuranji Arnita Yenni Haryanto Suhatriman Arnita Yenni Haryanto Suhatriman 0 Gunuang Sariak Depawardi Gresia Astri Arsalius Roni Lius,SE Depawardi Gresia Astri Arsalius Roni Lius,SE 0 Korong Gadang Delvi Suriani Erizal,Stp Nefriyenti Nefriyenti Murniati Irwansyah Delvi Suriani Erizal,Stp 2 Sungai Sapih Eri Novrianti Jafri,Spd Neldawati,SH Eri Novrianti Firdaus Neldawati,SH Eri Novrianti Jafri,Spd 2 Pasar Ambacang Drs. H.Syafri Khaidir MB Drs.Syafruel Badri Lasmi Nurita Sari Mufti,SH Drs.Syafruel Badri Zuryasmi Lasmi Nurita S H.Syafri Khaidir MB 2 Pauh Limau Manih Selatan Abu Nasir Kartimen Masriri Dt Mangun Nan Putiah Abu Nasir Kartimen Masriri Dt Mangun N Putiah 0 Pisang Headro Seprinal Mardianto Suhendri Suhendri Yofi Reski Amalinda Drs.Mursid 0 Limau Manih Eri Satrawan Gusdarwan Syaffi Saad Eri Satrawan Gusdarwan Syaffi Saad 0 Kapalo Koto Ali Akbar Jusna Patrianus,Sag Ali Akbar Jusna Patrianus,Sag 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Pia Tangah Deswarman Rince Sofia,Shi Silvia Nova,Spt Deswarman Silvia Nova,Spt Ade Saputra Rince Sofia,Shi 1 Binuang Kp. Dalam Abu Nawas Adtris Rj Selayo Nazaruddin Abu Nawas Fahmi,Spd Nazaruddin Adtris Rj Selayo 1 Lambung Bukit Abdul Rahman Firdaus Djabar Jubir Abdul Rahman Joni Indra Jubir Firdaus Djabar 1 Cupak Tangah Kadaruddin Kambaruddin Wildi Irwin Kadaruddin Kambaruddin Vivi Siska Swadeshi Wildi Irwin 1 Koto Lua Amirdas Amral Hamat Zainal Amirdas Amral Hamat Zainal 0 Padang Timur Parak Gadang Timur Ismail Masnita Ricon Ajismed,Sag Ismail Masnita Irman Idrus Ricon Ajismed,Sa g 1 Kubu Dlm Prk Krkah Abadi Siti Nurjanah Syafrudin A Abadi RahmaYeni Del Friadi Kahar,Spd Siti Nurjanah Syafrudin A 2 Andalas Eddy Fahmy,Sy Rilda Riani Zulmayetty Yusrizal Rilda Riani Zulmayetty Eddy Fahmy,Sy 1 Kubu Marapalam Hermansyah Kursim,Spd M.Yazid Hermansyah Kursim,Spd M.Yazid 0 Simpang Haru Firdaus Lubis M.Marlis Nelmayeti Firdaus Lubis Nelmayeti Adasman M.Marlis 1 Sawahan Timur H.Bgd.Rusli H.Lizwel Jamaluddin H.Lizwar.An Jamaluddin Whelmi H.Bgd.Rusli H.Lizwel 2 Jati Junaidi Chairusdi,Mag Djauhari Chairusdi.Mag Djauhari Ernal Gusdi Junaidi 1 Jati Baru Adriani.RD Devi Yanti Suardinata.SR Nurhansyah Suardinata.SR Martabe Bawa Memewi Adriani.RD Devi Yanti 2 Sawahan Adizir Adam Syafniar Yulius Amra,Bsc Adizir Adam Yulius Ambra Bsc R.Findo Hutagalung Syafniar 1 Ganting Parak Gadang Buddy Wirasman Nurma Jayanti Nur Edia Wati Sri.A Djanawi Nurma Jayanti Nur Ediawati Sri.A Buddy Wirasman 1 Padang Selatan Ranah Parak Rumbio Aktavianus Abdullah Hj.Putri Armaini Intan Puspita Sari Aktavianus Abdullah Hj.Putri Armaini Intan Puspita Sari 0 Pasa Gadang Hindun Nilam Suri Muhamad Tito,SH Tazlim Zai Hindun Nilam Suri Muhamad Tito,SH Tazlim Zai 0 Rawang Dra.Lidya Mustafa Rico Kuswoyo Totol Koesmanto Dra.Lidya Mustafa Rico Kuswoyo Totol Koesmanto 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Belakang Pondok Desmiati Martin Makmur Piliang Gozali Desmiati Martin Makmur Piliang Gozali 0 Alang Laweh Alexander Drs.Jafri Hadi Mawardi Alexander Drs.Jafri Hadi Mawardi 0 Mata Air Syariffudin Anwar Bustami,Spdi Zulkifli Syariffudin Anwar Bustami,Spdi Zulkifli 0 Batang Arau Afnizar Alwis Ray Musran Rajo Malintang Afnizar Alwis Ray Musran Rajo Malintang 0 Sbrg.Palingg am Abu bakar,s Bainullah Usman Rangkuti Abu bakar,s Bainullah Usman Rangkuti 0 Seberang Padang Dedi Erdian Yuandrison Zainal Efendy Dedi Erdian Yuandrison Zainal Efendy 0 Air Manis Azwardi Elizarman Khairul Azwardi Elizarman Khairul 0 Tlk.Bayur Asril David Yenimar Asril David Yenimar 0 Bungus Tl. Kabung Tl.Kabung Utara Dila Tanjung Maldi Chandra Yusmardi Dila Tanjung Yusmardi Drs.Refrizal Maldi Chandra 1 Tl.Kabung Tengah Reno Lestari Sardi.T Sonny Mahendra Reno Lestari Sonny Mahendra Ismayunir Sardi.T 1 Tl.Kabung Selatan Helmita Ahmad,Sag Irmanto.D Jhoni Famzah Helmita Ahmad,Sag Irmanto.D Jhoni Famzah 0 Bungus Barat Elminta Yenti Syafrizal Usmandri Simarajo Elminta Yenti Syafrizal Usmandri Simarajo 0 Bungus Selatan Anggi Saputra Sri Rahmadani Tarmizi Anggi Saputra Sri Rahmadani Tarmizi 0 Bungus Timur Samsu Ardi Badrul,Sos Defri Yenita Samsu Ardi Badrul,Sos Dewi Sri Hartati Defri Yenita 1 Luki Koto Lalang Agusrial,Spd Budi Haryadi Edi Indra Budi Haryadi Edi Indra Iswandi,Spi Agusrial,Sp d 1 Padang Besi Darmalis,Spd Ivan Arizal Sri Adriani Darmalis,Spd Ivan Arizal Sri Adriani 0 Tarantang Deswandi Drs.M.Safei Tri Ayu Ningsih Deswandi Drs.M.Safei Tri Ayu Ningsih 0 Indarung Hasrianto Novrizal Rismawati Novrizal Rismawati Hartaswin Hasrianto 1 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Bandar Buat Adriani,SS Dahrulsyah Suhardi B Adriani,SS Dahrulsyah Suhardi B 0 Batu Gadang Defrizal MardaMizir,Sos Yuslimarni Defrizal MardaMizir,Sos Yuslimarni 0 Baringin Agustami Novi Hendri Yeni Yulita Fitri Agustami Novi Hendri Yeni Yulita Fitri 0 Lubeg Cengkeh Nan XX Jonhar Lili Eptrini Yulasril Jonhar Lili Eptrini Yulasril 0 Pampangan Arizal Gusmaidi Siti Afsah Arizal Gusmaidi Siti Afsah 0 Gurun Laweh Devrizon,ST Elfira Mawardi Devrizon,ST Elfira Mawardi 0 Tj.Sba Pitmeh Nan XX Efendi M Eka Putra Dedi Utama Mawardi Nur Efendi M Eka Putra Dedi Utama Mawardi Nur 0 Lubeg nan XX Asril Syamsudin Nurlela Yusar Zakaria,Spd Asril Syamsudin Nurlela Yusar Zakaria,Spd 0 Banuaran nan XX Aryanda Jufridas Soldawati Aryanda Jufridas Soldawati 0 Kp.Baru Ajis RB Desmalinda Etrizal Dwi Putra Ajis RB Desmalinda Etrizal Dwi Putra 0 Tanah Sirah Pia XX Armizal Dasman Elsi Fitriani Armizal Dasman Elsi Fitriani 0 Kp.Jua Arni Syahruddin Desi Syfriani Rafi Tanjung Arni Syahruddin Desi Syfriani Rafi Tanjung 0 Gates nan XX Herman Syahrial Zahari Herman Syahrial Zahari 0 Batung Taba Drs.Jasril Tasar Gamal Yunita Okfadryanto Dasril,SE Yunita Verawati Drs.Jasril Tasar Gamal 2 Parak Laweh.P aie Djamaris.R Rini Kemala Syamsurizal Djamaris.R Rini Kemala Syamsurizal 0 Tanjung Aua Nan XX H. Anwardi Syukur Untrizol.Aag H. Anwardi Syukur Untrizol.Aag 0 Koto Baru Nan XX Abdul Rahman Ridwan Ahmad Syikhtris Ridwan Ahmad Syikhtris Drs.Kamal Abdul Rahman 1 Pgmbran nan XX Agus Rindo Isman.Spd Agus Rindo Isman.Spd 0 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Kelurahan PPS I Berdasarkan SK No:09/Kpts/KPU- Kota- 003.435095/2013 PPS Putaran Ke II Berdasarkan SK No:02/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 PPS Yang diBerhenti kan Pada Putaran II Jumlah PPS yang ditukar Yulinda Yulinda Jumlah PPS Sekota Padang 312 Jumlah PPS yang diganti 42  PPS yang Keluar bertanda garis bawah  PPS yang Masuk bertanda cetak miring 4.35. Bahwa atas dasar uraian perbandingan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penggantian Anggota PPS di wilayah Kecamatan Kuranji, yakni: a. Kelurahan Kalumbuk, Anggota PPS atas nama: Nurmaini, Yurnalis, dan Amsnur, Bsc. yang diganti oleh Afrijon S.H., Nila Afriansih, Spd.,M.M.; b. Kelurahan Korong Gadang Anggota PPS atas nama: Delvi Suriani dan Erizal,Stp, diganti oleh Murniati dan Irwansyah; c. Kelurahan Sungai Sapih, Anggota PPS atas nama: Jafri diganti oleh Firdaus; d. Kelurahan Pasar Ambacang, Anggota PPS atas nama: Drs. H Syafri Khaidir MB dan Lasmi Nurita Sari, diganti oleh Mufti SH dan Zuryasmi; 4.36. Bahwa selain itu, telah terjadi pula penggantian Anggota PPS di wilayah Kecamatan Koto Tangah, yakni: a. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Anggota PPS atas nama: Yezzy Andiani dibanti oleh Sutrisno; b. Kelurahan Balai Gadang, Anggota PPS atas nama: Drs. Refsanol diganti Masril Usta; c. Kelurahan Ikur Koto, Anggota PPS atas nama: Komalarini, SE diganti oleh Syamsir Ragi, SE. 4.37. Bahwa oleh karenanya, dalam hal permohonan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah berkenan memerintahkan Termohon mengangkat kembali Anggota-anggota PPS di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah yang diganti tersebut di atas. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4.38. Bahwa selain itu, pelanggaran yang dilakukan Termohon juga terjadi dengan cara memberikan kesempatan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 menyalahgunakan Undangan Formulir C-6 yang tidak dibagi oleh Penyelenggara di tingkat KPPS, sebagaimana fakta hukum adanya Undangan Formulir C-6 yang diedarkan oleh Tim Sukses kepada Sdr. Alimarwis sebanyak 12 lembar C-6 dan Sdr. Roza Anita Sofia, sebanyak 18 lembar C-6 Undangan, yang diikuti pemberian uang sebanyak @ Rp. 300 ribu serta perintah untuk menggunakannya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. 4.39. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan Termohon adalah tidak memperhatikan ketentuan tentang komposisi dan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pasal 41 ayat (3) yang menegaskan: Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Fakta yang ada, terjadi pada keanggotaan PPK Padang Selatan yang semua Ketua dan Anggotanya adalah laki-laki. 4.40. Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan Termohon adalah, dengan tidak memberikan Lampiran C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPPS dan D1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan kepada Saksi dari Pemohon; 4.41. Bahwa Termohon telah mengabaikan aturan yang dibuat dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilukada, sehingga Penyelenggara menjadi tidak Objektif dan tidak Independent, di mana Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 46 menyatakan bahwa C1 beserta Lampiranya adalah kewajiban dari Penyelenggara untuk memberikan kepada Saksi dari Pemohon, serta tidak ada alasan untuk tidak memberikannya, termasuk terhadap Penghitungan Suara ditingkat Kelurahan, Termohon incasu PPS, juga wajib memberikan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf “o”, bahwa Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi: o). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkanya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pemilu lapangan, dan PPK, dan hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara terhadap saksi Pemohon. 4.42. Bahwa Pemohon telah mengadukan perbuatan tersebut kepada Panwaslu Kota Padang sebagaimana Laporan tanggal 10 Maret 2014 dan ditindaklanjuti berdasarkan Kajian Laporan Nomor 28/L/PANWASLU- PDG/III/2014 dan Kajian Laporan Nomor 29/L/PANWASLU-PDG/III/2014 dalam Rekomendasinya Panwaslu menyatakan bahwa hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran maka sekiranya Termohon harus menindaklanjuti dengan cara memberikan sanksi administratif. 4.43. Bahwa fakta tentang diperbolehkannya warga memilih dengan KTP dan KK sebagaimana dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 85/PPU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013, yang menegaskan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan KTP dan KK untuk melakukan hak pilih, tetapi di dalam pelaksanaanya Termohon tidak mempersilahkan warga menggunakan KTP dan KK dengan alasan warga tersebut tidak ada di dalam DPT, sebagaimana terjadi di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Batang Kabuang Gantiang Peristiwa tersebut jelas Termohon melalui jajaran yang ada di bawahnya telah berusaha untuk menghalang- halangi orang dalam melakukan hak pilihnya. 4.44. Bahwa di lain kejadian, Termohon membiarkan adanya pengerahan masa dari luar kota Padang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tertentu dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa menyertakan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran KPU Kota Padang, sebagaimana terjadi di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur. 4.45. Bahwa penggunaan KTP dalam memilih dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilukada dengan mempercepat pembuatan KTP untuk anak-anak sekolah SMA kelas tiga dan mendatangkan pemilih dari luar kota Padang. Pola penggunaan KTP dilakukan secara tersistem bersama dengan KPPS di TPS. KPPS memberikan kelonggaran kepada pengguna KTP untuk memilih tanpa mengecek alamat yang tertera dalam KTP dengan alamat tempat TPS. Memperbolehkan pengguna KTP untuk memilih dengan hanya menggunakan KTP tanpa disertakan juga dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kartu Keluarga. Padahal KPPS telah mengetahui bahwa penggunaan KTP oleh pemilih harus juga memperlihatkan Kartu Keluarga (KK). 4.46. Semuanya dengan mudah menggunakan KTP saja atau KK saja untuk melakukan pemilihan karena Termohon/KPPS dengan leluasa memperbolehkannya karena perbuatan pelanggaran Pemilukada telah dilakukan secara sistemik dan struktural. 4.47. Bahwa pengunaan KTP dan KK juga dilakukan secara masif, di mana hampir disetiap TPS ada di Kota Padang menggunakan KTP dan hal ini berbanding terbalik dengan pemilih yang tidak dapat memilih karena surat panggilan untuk memilih (C.6) tidak diberikan oleh Termohon. 4.48. Bahwa penggunaan KTP dalam penggunaan Hak Pilih dalam Pemilukada putaran Kedua menyebar secara masif di semua kelurahan dan begitu juga dengan yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan memilih (C.6) menyebar kesemua kelurahan. Dari 11 kecamatan di kota Padang, Kecamatan Kuranji dengan jumlah 87.262 yang memilih menggunakan C.6 sebanyak 44.808 memilih dengan KTP 1.616 orang pemilih. Termohon telah membiarkan masyarakat pemilih tidak mendapatkan surat panggilan memilih dan membiarkan penggunaan KTP untuk memilih tidak sesuai dengan Surat Edaran KPU Kota Padang. 4.49. Bawah dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang putaran kedua pada tanggal 5 Maret 2015, Termohon tidak membagikan KARTU PEMILIH kepada masyarakat yang merupakan bukti sah sebagai yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua. 4.50. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi KPU Kota Padang (Termohon) untuk tidak memberikan Kartu Pemilih kepada masyarakat dengan alasan efisiensi, selain telah dianggarkan dalam anggaran Pilkada Putaran Kedua juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang adanya Kartu Pemilih untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. 4.51. Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Penetapan Norma Standar Prosedur dan kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Pasal 27 menyebutkan bahwa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kartu Pemilih Pemilukada adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran PP Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. Selain dari pada itu tentang Kartu Pemilih juga telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 618 Tahun 2003 tanggal 22 Juli 2003. Dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih kepada masyarakat Warga Kota Padang pada Pilkada Putaran Kedua oleh Termohon merupakan sebuah pelanggaran hukum. 4.52. Bahwa perbuatan Termohon seperti yang memberhentikan PPK dan PPS tanpa alasan yang jelas adalah penyimpangan dari Peraturan Perundang- Undangan, dan atas tidak dibagikannya undangan kepada pemilih, bahwa terdapat sebanyak 679 Laporan yang Pemohon terima dari masyarakat mengenai yang tidak mendapatkan undangan yang juga telah Pemohon sampaikan juga kepada Panwaslu Kota Padang. Pemenuhan Unsur Terstruktur, Sistematis Dan Masif Atas Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilukada Putaran Kedua 4.53. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kota Padang sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur- unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yakni: 1] Unsur Terstruktur, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilukada melakukan tindakan memerintahkan penyelenggaran ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Walikota incumbent yang mendukung Wakil Walikota incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 10 melalui pejabat struktural di tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan se-Kota Padang, yang meskipun tidak secara eksplisit diperintah oleh Termohon ataupun oleh Walikota dan Wakil Walikota incumbent, namun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Termohon dan/atau Pejabat Pemkot mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10, dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang, sebagaimana fakta hukum yang telah Pemohon uraikan di atas. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dapat dikategorikan pelanggaran berat yang tidak saja menciderai demokrasi, sehingga hemat Pemohon, satu-satunya hukuman yang tepat untuk memberi efek jera dan pembelajaran hukum kepada pelaksanaan Pemilukada di negeri ini agar tidak lagi terulang penyalahgunaan kekuasaan dan atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, adalah menghukum dengan membatalkan keterpilihan pasangan calon incumbent yang melakukan pelanggaran berat dimaksud dan berakibat pada harus diulangnya pemungutan suara di Kota Padang tersebut, khususnya di wilayah yang paling banyak terjadi atau berlangsungnya pelanggaran, in casu di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. 2] Unsur Sistematis, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilukada melakukan tindakan memerintahkan penyelenggara ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Walikota incumbent yang mendukung Wakil Walikota incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 10 melalui pejabat struktural di tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan se-Kota Padang, yang meskipun tidak secara eksplisit diperintah oleh Termohon ataupun oleh Walikota dan Wakil Walikota incumbent, namun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Termohon dan/atau Pejabat Pemkot mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10, dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang, yang dalam melakukan pelanggaran tersebut telah “direncanakan secara matang”, dengan adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja dan tidak pula terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang cukup menjadi petunjuk awal bahwa ada kesengajaan yang terencana untuk menggerakkan mesin birokrasi tersebut dalam rangka atau untuk tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada Pemilukada Kota Padang 2013, yang telah memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada yang sangat sistematis yang sangat melukai rasa keadilan, yang tidak mampu dicegah dengan penegakan hukum oleh sistem hukum dalam tahapan pelaksanaan pemilukada di Kota Padang. 3] Unsur Masif, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilukada melakukan tindakan memerintahkan penyelenggaran ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Walikota incumbent yang mendukung Wakil Walikota incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 10, yakni pelanggaran yang “melibatkan sedemikian banyak orang” dan “terjadi dalam wilayah yang luas” di Kota Padang secara merata, khususnya di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah. 4.54. Bahwa oleh karenanya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua dan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah; 4.55. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah; 4.56. Bahwa oleh karenanya pula, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon mengangkat kembali: a. Dua Anggota PPK di Kecamatan Kuranji atas nama Martias Sarjany dan Fitriyoni, S.H.; b. Anggota-anggota PPS Kelurahan di wilayah Kecamatan Kuranji: 1) PPS Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji atas nama: Nurmaini, Yurnalis, dan Amsnur, Bsc., 2) PPS Kelurahan Korong Gadang atas nama: Delvi Suriani dan Erizal,Stp, 3) PPS Kelurahan Sungai Sapih, atas nama: Jafri 4) PPS Kelurahan Pasar Ambacang atas nama: Drs. H Syafri Khaidir MB dan Lasmi Nurita Sari; c. Anggota-anggota PPS Kelurahan di wilayah Kecamatan Koto Tangah: 1) PPS Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, atas nama: Yezzy Andiani; 2) PPS Kelurahan Balai Gadang, atas nama: Drs. Refsanol; 3) PPS Kelurahan Ikur Koto, Anggota PPS atas nama: Komalarini, SE. V. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah; 3. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengangkat kembali: a. Dua Anggota PPK di Kecamatan Kuranji atas nama Martias Sarjany dan Fitriyoni, S.H.; b. Anggota PPS di wilayah Kecamatan Kuranji: 1) PPS Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji atas nama: Nurmaini, Yurnalis, dan Amsnur, Bsc., 2) PPS Kelurahan Korong Gadang atas nama: Delvi Suriani dan Erizal,Stp, 3) PPS Kelurahan Sungai Sapih, atas nama: Jafri 4) PPS Kelurahan Pasar Ambacang atas nama: Drs. H Syafri Khaidir MB dan Lasmi Nurita Sari; c. Anggota PPS di wilayah Kecamatan Koto Tangah: 1) PPS Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, atas nama: Yezzy Andiani; 2) PPS Kelurahan Balai Gadang, atas nama: Drs. Refsanol; 3) PPS Kelurahan Ikur Koto, Anggota PPS atas nama: Komalarini, SE. 5. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, sebagai berikut: 1. P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, tanggal 1 September 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013. 2. P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, tanggal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4 November 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 di tingkat Kota Padang. 3. P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, tanggal 4 November 2014 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013. 4. P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, tanggal 4 November 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. 5. P-5 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang. 6. P-6 Fotokopi Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua ditingkat Kota Padang 7. P-7 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. 8. P-8 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, yaitu Model DB2-KWK-KPU. 9. P-9 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013. 10. P - 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D- KWK.KPU) beserta lampirannya 11. P - 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kuranji tertanggal 8 Maret 2014 (Model DA-KWK.KPU) beserta Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lampirannya 12. P - 12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Tangah tertanggal 8 Maret 2014 (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya 13. P - 13 Lampiran Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 8 Maret 2013 14. P - 14 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 16 April 2013 15. P - 15 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 09/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 8 Maret 2013 16. P - 16 Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 13 Januari 2014 17. P - 17 Lampiran Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 13 Januari 2014 18. P - 18 Surat KPU Kota Padang Nomor 14/KPU-Kota- 003.435095/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Ucapan Terima Kasih yang ditujukan kepada Nofia Hendry, S.E. 19. P - 19 Foto Sdr. Almirni sebagai Anggota PPS Kelurahan Piai Tangah pada putaran pertama, sementara pada putaran kedua Sdr. Almirni menjadi Anggota PPK di Kecamatan Pau 20. P - 20 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Tahapan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 2 Februari 2014 21. P - 21 Video Kampanye H. Mahyeldi di salah satu rumah warga pada tanggal 3 Maret 2014 yang menyampaikan visi dan misinya antara lain: orang yang meninggal berkedudukan di Kota Padang mendapatkan santunan Rp. 1 Juta, tunjangan PNS naik, menaikan gaji RT, RW dan Pengurus Masjid sebesar 200% 22. P - 21a Fotokopi Undangan yang dibagikan kepada seluruh warga di lingkungan Perumnas III Jalan Rambutan Nomor 105 RT.05/06 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan untuk menghadiri acara silaturahmi temu ramah dengan Bapak H. Mahyeldi, SP Dt Marajo (Pihak Terkait) pada tanggal 3 Maret 2014 23. P - 22 Foto Baliho H. Mahyeldi dalam menggalakan Sepak Bola TPQ/TQA Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada tanggal 2 Maret 2014 24. P - 23 Fotokopi Pengumuman KPU Kota Padang Nomor 26/KPU- Kota-003.435095/X/2013 tanggal 21 Februari 2014 mengenai Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Maret 2014 25. P - 24 Fotokopi Jadwal Temu Ramah Bapak Walikota Padang dengan Ketua LPM, KAN, LKAAM, Bundo Kandung, Koordinator BKM/LKM, RT/RW dan Majelis Taklim se-Kota Padang sekaligus Penyerahan Dana Operasional RT/RW Triwulan IV Tahun 2013 26. P - 25 Fotokopi Surat Undangan dari Walikota Nomor 414.243/PM- BPMP-KB/XI/2013 tanggal 19 November 2013 yang dibuat oleh Sekda Kota Padang untuk menghadiri acara Temu Ramah Walikota Padang dengan LPM se-Kota Padang pada tanggal 22 November 2013 di Ruang Rapat Latai II Balaikota Padang di Air Pacah 27. P - 26 Kliping koran Harian Umum Independen Singgalang pada hari Senin tanggal 11 November 2013 mengenai berita “KEPSEK se-Padang raun ke Hongkong”. 28. P - 27 Foto-foto Kepsek se-Padang Raun di Bandara Internasional Minangkabau yang akan berangkat ke Hongkong 29. P - 28 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat dalam Kecamatan Kuranji 30. P - 29 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masyarakat dalam Kecamatan Koto Tangah 31. P - 30 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 54/L/PANWASLU- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id PDG/III/2014, atas nama pelapor Ali Amran Tris mengenai dugaan banyaknya masyarakat yang berhak memilih pada Pilkada Putaran Dua di Kecamatan Kuranji yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih (Model A-1 KWK) 32. P - 31 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 26/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Musfar mengenai dugaan rendahnya tingkat partisipasi di TPS 6 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji dan tingginya angka golput (Model A-1 KWK) 33. P - 32 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 66/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan pergantian anggota PPK pada Pilkada Kota Padang putaran kedua sebanyak dua orang yang berasal dari PPS (Model A-1 KWK) 34. P - 33 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 55/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Yusnetti mengenai dugaan tidak dapat surat undangan untuk memilih di TPS 16 di Kelurahan Batang Kabung Ganting – Koto Tangan (Model A-1 KWK) 35. P - 34 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 58/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Rahmawati mengenai dugaan tidak dapat surat undangan untuk memilih di TPS 09 di Kelurahan Balai Gadang – Koto Tangah (Model A-1 KWK) 36. P - 35 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 62/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Soni F. Mengenai dugaan laporan tidak mendapatkan undangan C.6 pada Pemilukada Putaran Pertama dan Kedua (Model A-1 KWK) 37. P - 36 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 64/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan nama tercantum di bukti telah dimutakhirkan (Model A.A.1-KPU) tapi tidak mendapat undangan C.6 (Model A-1 KWK) 38. P - 37 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 59/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Juliandi mengenai dugaan mewakili pemilihan melalui orang Lain, kotak TPS 24 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah dibawa begitu saja oleh Linmas tanpa seizin Ketua KPPS (Model A-1 KWK) 39. P - 38 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 25/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan KPPS 3 tidak memberikan model C.6 lebih kurang sebanyak 10 kepada pemilih di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo (Model A-1 KWK) 40. P - 39 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 27/L/PANWASLU- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id PDG/III/2014, atas nama pelapor Nur Firman Mengenai dugaan 1) menggunakan tenaga aparatur pemerintah dalam kampanye dimasa tenang (Lurah Air Tawar Barat) 2) Warga banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena belum mendapatkan Model C.6 3) Karena hal tersebut, warga banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya sampai waktu pemilihan berakhir. (Model A-1 KWK) 41. P - 40 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 28/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai Kecamatan Lubuk Begalung (Model A-1 KWK) 42. P - 41 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 29/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli (Model A-1 KWK) 43. P - 42 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 31/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli (Model A-1 KWK) 44. P - 43 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 32/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda / James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli (Model A-1 KWK) 45. P - 44 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 33/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda / James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli (Model A-1 KWK) 46. P - 45 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 34/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli (Model A-1 KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 47. P - 46 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 35/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli TPS 30 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo (Model A-1 KWK) 48. P - 47 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 36/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Zilmahadi, BE, S.Pd mengenai dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Desri Ayunda/James Hellyward belum mendapatkan Model C1 KWK yang asli tempat kejadian TPS 14 Kelurahan Kurau Pagang Kecamatan Nanggalo (Model A-1 KWK) 49. P - 48 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 42/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan warga di Kecamatan Padang Timur menerima C6 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 10 di Rumah Roza Anita Sofia (Model A-1 KWK) 50. P - 49 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 44/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Feri Yoserizal mengenai dugaan kampanye di masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Air Camar Kecamatan Padang Timur (Model A-1 KWK) 51. P - 50 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 45/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Feri Yoserizal mengenai dugaan kampanye di masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Air Pacah depan kantor Walikota Padang (Model A-1 KWK) 52. P - 51 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 46/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Feri Yoserizal mengenai dugaan kampanye di masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 di Piai Tangah (Model A-1 KWK) 53. P - 52 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 47/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Syafrizal mengenai dugaan orang yang pindah dan yang meninggal tetapi masih ada dalam DPT (Model A-1 KWK) 54. P - 53 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 51/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Musril mengenai dugaan terpasangnya baliho Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 10 di Pasar Baru Pauh V, dekat SMAN 9 Padang dan Puskesmas Pauh (Model A-1 KWK) 55. P - 54 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 52/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Robby Elmanda mengenai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dugaan merasa dipersulit dalam pemilihan tanggal 5 Maret 2014 dan tidak mendapatkan Model C.6 (Model A-1 KWK) 56. P - 55 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 53/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Afrizal mengenai dugaan warga Kuranji dating ke TPS 35 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo pada hari pemilihan tanggal 5 Maret 2014 (Model A-1 KWK) 57. P - 56 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 56/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Kartini mengenai dugaan Ketua RT/RW 003/006 Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung mengajak warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Model A-1 KWK) 58. P - 57 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 57/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Riko Elman Saputra mengenai dugaan tidak menerima surat panggilan memilih Model C.6 KWK (Model A-1 KWK) 59. P - 58 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 60/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Yusuf mengenai dugaan politik uang pada minggu tenang tanggal 4 Maret 2014 (Model A-1 KWK) 60. P - 59 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 61/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Hendra mengenai dugaan tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada Putaran Kedua Kota Padang tanggal 5 Maret 2014 karena tidak mendapatkan undangan Model C.6 KWK KPU (Model A-1 KWK) 61. P - 60 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 63/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Meri Trinova mengenai dugaan laporan tidak mendapatkan Undangan C.6 (Model A-1 KWK) 62. P - 61 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 65/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan pergantian anggota PPK pada PILKADA KOTA PADANG PUTARAN KEDUa (Model A-1 KWK) 63. P - 62 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 67/L/PANWASLU- PDG/III/2014, atas nama pelapor Mazhar Putra AZ mengenai dugaan terjadi pergantian anggota PPK Lubuk Kilangan yang bernama Hariza Riko dan Khatril Muhardi, S.St di kecamatan Lubuk Kilangan dengan nama Agusrial Spd berasal dari PPS Koto Lalang dan Julfita Hora S.Sos tidak ikut tes. Pergantian tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilukada Pasal 40 ayat (4) adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 10 dan KPU Kota Padang melakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (Model A-1 KWK) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 64. P - 63 Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor 003/AMI-Pers/III-2014 tanggal 3 Maret 2014, perihal Siaran Pers Mika Research Center terkait Berita di Harian Singgalang hari Senin, 3 Maret 2014 halaman D-29 65. P - 64 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 27/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan keterlibatan Lurah Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara melakukan kampanye di masa tenang tanggal 3 s.d 4 Maret 2014 dan banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Model C6 KWK, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 66. P - 65 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 28/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 sehubungan dengan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan model C.1.KWK yang asli di TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 67. P - 66 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 29/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 27 Kelurahan Pengambiran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 68. P - 67 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 30/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 1 Kelurahan Kubu dalam parak karakah Kecamatan Padang Timur, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 69. P - 68 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 31/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 22 Kelurahan Kubu dalam parak karakah Kecamatan Padang Timur, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 70. P - 69 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 32/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 3 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 71. P - 70 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 33/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 11 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 72. P - 71 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 34/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan model C.1.KWK yang asli di TPS 23 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 73. P - 72 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 35/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 30 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 74. P - 73 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 36/L/PANWASLU- PDG/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas dugaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 Desri Ayunda dan James Hellyward belum mendapatkan Model C.1.KWK yang asli di TPS 14 Kelurahan Kurau Pagang Kecamatan Nanggalo, berserta lampiran Pemberitahuan tentang Status Laporan 75. P - 74 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 oleh KPPS Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji tertanggal 5 Maret 2014 (Model C KWK.KPU) beserta lampirannya 76. P - 75 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 oleh KPPS Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji tertanggal 5 Maret 2014 (Model C KWK.KPU) beserta lampirannya 77. P - 76 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 oleh KPPS Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji tertanggal 5 Maret 2014 (Model C KWK.KPU) beserta lampirannya 78. P - 77 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya 79. P - 78 Fotokopi Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) 80. P - 79 Fotokopi Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) 81. P - 80 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya 82. P - 81 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D- KWK.KPU) beserta lampirannya 83. P - 82 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya 84. P - 83 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya 85. P - 84 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji tertanggal 6 Maret 2014 (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya 86. P - 85 Rekaman Video yang menayangkan Walikota saat memberikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pidato perpisahan pada tanggal 17 Februari 2014 Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Maret dan 1 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PEMOHON Dr. Maruarar Siahaan, S.H.  Ciri Pemilukada Kota Padang adalah melibatkan incumbent.  Pasangan calon yang memiliki unsur incumbent secara empiris membuka kemungkinan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.  Pasangan Calon yang didukung incumbent, apalagi calon bersangkutan adalah incumbent Wakil Walikota, tentu membuat posisi tidak seimbang.  Berdasarkan keterangan saksi, terdapat fakta bahwa Walikota incumbent habis-habisan mencoba memenangkan/mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Adanya kampanye negatif (black campaign) yang menyinggung isu SARA adalah pelanggaran berat.  Pelibatan LPM se-Kota Padang (104 LPM tingkat Kelurahan) dan SKPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon menunjukkan bahwa parameter pelanggaran masif telah terpenuhi.  Pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan struktur kekuasaan. Pengertian sistematis adalah jika pelanggaran berlangsung dalam suatu sistem yang metodis.  Banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak ikut memilih menunjukkan indikasi bahwa tidak semua surat undangan dikirimkan kepada pemilih.  Ahli berpendapat karena pelanggaran telah dibuktikan dengan sah, maka sebaiknya Pemilukada Kota Padang dibatalkan dan sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai pemenang; atau dilakukan pemungutan suara ulang di daerah-daerah terdapat kesenjangan tinggi antara pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan kehadiran pemilih.  Meskipun Pasangan Calon “diam” namun yang aktif memperkenalkan pasangan calon adalah Walikota incumbent yang tidak maju dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pencalonan, sebenarnya telah terang termasuk dalam kategori pelanggaran TSM. Hal demikian analog dengan frasa “turut berbuat” dalam hukum pidana.  Dua kecamatan, yaitu Kuranji dan Koto Tangah, dipilih untuk dilakukan pemungutan suara ulang, padahal Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan, karena melihat kerugian Pemohon. Pelanggaran yang terjadi di Kota Padang bersifat masif namun tentu pelanggaran tersebut tidak berhasil di semua kecamatan.  Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada berikutnya tidak selalu saling mendukung. Menurut Ahli Walikota incumbent tidak mendukung Pasangan Calon lain, namun hanya mengatakan agar jangan memilih PKS. SAKSI PEMOHON 1. Edison ST Batuah  Saksi tinggal di Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara.  Saksi adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Tawar dan tingkat Kecamatan Padang Utara.  Saksi diundang untuk menghadiri temu ramah dengan Walikota Padang pada Jumat, 22 November 2013, di Balaikota Padang.  Hadir dalam acara tersebut sekitar 200 orang, yang dihadiri juga oleh Camat se-Kota Padang. LPM kelurahan yang hadir adalah 104 LPM, dan LPM kecamatan hadir 11 LPM.  Walikota Padang mengarahkan hadirin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Seusai acara, saksi sendirian dipanggil Walikota dan diminta agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 dengan meminta warga masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Walikota tidak menjanjikan apapun saat mengarahkan saksi agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi memilih di TPS 15 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, yang pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Pada saat pertemuan dengan Walikota, semua anggota LPM mendapatkan honorarium yang besarnya berbeda. Saksi sebagai Ketua LPM tingkat kelurahan memperoleh Rp. 1.000.000,- per orang per tahun. Pada tahun sebelumnya anggota LPM juga menerima Rp.1 juta. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi tidak mengetahui apakah KPU hadir atau tidak dalam pertemuan 22 November 2014 di Ruang Rapat Lantai 2 Balai Kota. 2. Baily Yatim  Saksi tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Ketua LPM Kecamatan Koto Tengah.  Saksi pernah ditelepon Walikota Padang bernama Fauzi Bahar dan diminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Tanggal 19 November 2013 saksi diundang ke rumah Walikota Padang dan diarahkan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Walikota tidak menjanjikan apapun saat mengarahkan saksi agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi dalam suatu acara perkumpulan pemuda di Kelurahan Balai Gadang, yang dihadiri sekitar 10-15 pemuda, meminta agar para pemuda mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. Sebagian pemuda ada yang mendukung namun ada pula yang menolak.  Saksi memilih di Kelurahan Balai Gadang.  Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. 3. Amritha Luthan  Saksi tinggal di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Camat Koto Tangah.  Saksi mendapat laporan dari Lurah di wilayahnya bahwa dalam suatu pertemuan pada 22 November 2013, Walikota Fauzi Bahar meminta agar aparat pemerintahan (Lurah) mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Lurah yang melaporkan mengenai pertemuan Walikota kepada saksi adalah Lurah Masri dan Lurah Jasman. 4. Masri  Saksi tinggal di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Lurah Lubuk Minturun.  Saksi diperintahkan oleh Camat Koto Tangah agar menghadiri pertemuan dengan Walikota.  Saat pertemuan tersebut, Walikota memaparkan Program Deje dan menyatakan akan mengevaluasi, serta mengatakan lebih baik hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi menyampaikan permintaan Walikota kepada ibu-ibu PKK, majelis taklim ibu-ibu, dan kepada sebagian ketua RT. Jumlah total orang yang sudah diberitahu oleh saksi perihal perintah Walikota adalah sekitar 97 orang.  Kelurahan Lubuk Minturun memiliki 15 TPS dengan jumlah DPT adalah 5. 617 pemilih.  Pemilih yang ikut memilih pada Putaran II sebanyak 3.161 pemilih.  Pemenang di Kelurahan Lubuk Minturun adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Saksi tidak mengetahui apakah KPU hadir atau tidak dalam pertemuan 22 November 2014 di Ruang Rapat Lantai 2 Balai Kota. 5. Jasman  Saksi membenarkan keteranan saksi Amritha Luthan dan saksi Jasman.  Setelah pertemuan dengan Walikota, saksi mengumpulkan staf kelurahan yang berjumlah 13 orang dan menyampaikan perintah Walikota.  Sebagian staf meneruskan anjuran saksi mengenai dukungan kepada salah satu pasangan calon, sementara sebagian staf lain tidak meneruskan anjuran tersebut.  Di Kelurahan Kurao Pagang pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Kelurahan Kurao Pagang terdapat 38 TPS dengan jumlah DPT sekitar 14.000.  Pemilih yang ikut memilih pada Putaran II sekitar 7.000 pemilih.  Pemenang di Kelurahan Kurao Pagang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Deje).  Saksi tidak mengetahui apakah KPU hadir atau tidak dalam pertemuan 22 November 2014 di Ruang Rapat Lantai 2 Balai Kota. 6. Nofia Hendry  Saksi tinggal di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo.  Saksi adalah mantan Ketua PPK Nanggalo yang diganti seusai Pemilukada Putaran I.  Saksi menanyakan alasan penggantian tersebut hingga kepada KPU Kota tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi direkrut menjadi petugas penyelenggara untuk PPK Pemilu Legislatif dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.  Surat Keputusan pengangkatan saksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.  Penggantian PPK seharusnya dengan cara penggantian antar waktu (PAW), namun faktanya pengganti diambilkan dari PPS.  Seandainya tidak ada PAW, maka seharusnya KPU melakukan tes ulang.  Pengganti saksi sebagai PPK Nanggalo adalah seorang aktivis PKS.  Saksi tidak pernah diberhentikan secara resmi baik sebagai penyelenggara Pemilukada maupun Pemilu Legislatif, melainkan hanya mendapat surat ucapan terima kasih.  SK saksi sebagai PPK Putaran I berakhir 31 Desember 2013 dan tidak diangkat lagi sebagai PPK Putaran II. Saksi menanyakan kepada komisioner apakah akan diangkat lagi sebagai PPK Putaran II namun hanya dijawab dengan senyum. 7. Refsanol  Saksi tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah mantan Anggota PPS di Kelurahan Balai Gadang.  SK saksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.  Saksi mengetahui bahwa saksi telah diganti baru pada Januari 2014 berdasarkan informasi dari teman-temannya yang memberitahukan bahwa telah ada pelantikan Anggota PPS dan PPK.  Saksi diganti oleh Masrial namun penggantinya tidak mengikuti fit and proper test sebagaimana saksi dulu. 8. Desrial Usman  Saksi tinggal di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.  Saksi adalah anggota tim investigasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Pada 5 Maret 2014 pukul 10.00 WIB saksi menantau TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Sawahan Dalam, dan menemukan banyak pemilih yang tidak mendapat undangan memilih.  Sekitar 25 hingga 30 pemilih tanpa undangan mendatangi TPS 8 dan TPS 9 pada pukul 10.30 WIB dengan membawa KTP dan KK namun ditolak oleh Ketua TPS dengan alasan belum waktunya. Selanjutnya Ketua TPS Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menyarakan mereka menunggu dulu di luar, namun para pemilih tersebut tidak mau menunggu dan memilih meninggalkan TPS.  Pada saat pemungutan suara saksi hadir, saksi Pemohon juga hadir, tapi saksi tidak mengetahui apakah saksi Pemohon mengisi formulir keberatan atau tidak karena saksi tidak diijinkan masuk ke dalam TPS. 9. Tri Pandi Putra  Saksi tinggal di Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo.  Mahyeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 10) melakukan kampanye pada masa tenang, 3 Maret 2014, pukul 20.00 WIB, di rumah penduduk di Jalan Dakota, Kelurahan Tunggul Litam, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kampanye tersebut hadir sekitar 50 orang.  Saksi melaporkan kampanye tersebut kepada Panwaslu, dan saksi telah sekali dipanggil Panwaslu dan dimintai keterangan namun tidak ada tindakan selanjutnya.  Ada video rekaman kampanye Mahyeldi yang dijadikan bukti P-21.  Dalam kampanye tersebut Mahyeldi menjanjikan memberikan santunan Rp.1.000.000,- kepada ahli waris keluarga yang meninggal; serta menaikkan gaji RT, RW, dan pengurus masjid hingga 200%. 10. Asnam Rasyid  Saksi tinggal di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung.  Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Pada 3 Maret 2014, pukul 21.00 WIB, saksi melihat Mahyeldi datang ke rumah di Perumnas III Jalan Rambutan Nomor 105, kemudian disusul oleh Panwaslu.  Karena Panwaslu ikut masuk ke dalam rumah, acara di rumah tersebut berhenti dan Mahyeldi kemudian pergi. 11. Roza Anita Sovia  Saksi adalah warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur.  Saat saksi pulang dari pasar, saksi dipanggil seseorang dengan pakaian berlogo PKS yang memberikan uang Rp.300.000,- dan 18 lembar undangan (C6.KWK) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi membagikan surat undangan disertai uang yang jumlahnya variatif antara Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi lupa jumlah orang yang diberinya undangan C6.KWK.KPU.  Saksi masih menyimpan sisa uang yang dibagikan tersebut.  Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang diberinya surat undangan tersebut telah menggunakannya untuk memilih atau tidak. 12. Ali Marwis  Saksi adalah warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur.  Saksi adalah anggota Linmas TPS 12 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur.  Saksi menerima uang Rp.300.000,- dan 12 lembar undangan memilih (C6.KWK.KPU) dari seorang berbaju PKS.  Surat undangan yang dibagikan oleh saksi adalah 3 atau 4 lembar, sementara sisanya tidak dibagikan.  Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang diberinya surat undangan tersebut, telah menggunakan undangan tersebut untuk memilih atau tidak.  Saksi tidak ingat nama-nama yang tertera dalam undangan (C6.KWK.KPU) yang diterima dan dibagikannya. 13. Andri Rusta  Saksi tinggal di Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat.  Saksi adalah pengajar Ilmu Politik pada Universitas Andalas.  Survey Pemilukada Kota Padang yang dilakukan Januari 2014 dirilis ulang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada Maret 2014 sebelum Pemilukada Putaran II.  Selanjutnya saksi merilis informasi bahwa survey yang dirilis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 dimaksud sebenarnya adalah hasil survey bulan Januari 2014.  Fauzi Bahar adalah Ketua PAN. 14. M. Amin  Saksi tinggal di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Ketua Komite Kepala Sekolah (KKS) Kota Padang.  Pada 19 Februari 2014, dalam pertemuan dengan Plt. Walikota Padang di SMK 2 disampaikan oleh Plt. Walikota Padang bahwa semua kepala sekolah tidak boleh terlibat dalam Pemilukada. Sebelum Plt Walikota hadir, Kepala Dinas menyampaikan mengenai Peraturan Menteri Nomor 28 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tentang Tenaga Kepala Sekolah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua kepala SD, SMP, SMK, dan SMA.  Pada 4 Maret 2014 para kepala sekolah dikumpulkan untuk melakukan tes pemetaan kompetensi.  Saksi sebagai Ketua MKKS SMA Negeri di-sms oleh sekretaris MKKS bernama Barlius agar hadir di sekretariat (SMA 2) pada pukul 16.00 WIB. Saat saksi hadir, di lokasi terdapat para kepala sekolah dan Kepala UPTD, serta Muharyon (Anggota DPRD dari PKS). Muharyon meminta kepada hadirin agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Selanjutnya Barlian mengumumkan hasil pengumpulan sumbangan dari hadirin untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Muharyon mengatakan bahwa Tim membutuhkan dana sebesar Rp.130.000.000,-.  Tidak semua hadirin menyumbangkan uang.  Barlian menunjukkan dan mengatakan kepada saksi bahwa akan dibuat ranking berdasar besar atau kecilnya sumbangan.  Ada perjalanan 13 dari 16 kepala SMA, bersama Kepala Dinas, ke Hong Kong dengan menggunakan uang Komite Sekolah. Saksi mengetahui bahwa saat perjalanan ada anggota rombongan yang berfoto dengan menunjukkan sepuluh jari kemudian foto tersebut diunggah di Facebook. 15. Yuminas  Saksi tinggal di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji.  Saksi berprofesi sebagai tukang pijat.  Saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang meminta dipijat, dan ditanya siapa pilihan saksi. Kemudian saksi menjawab akan memilih Deje.  Selanjutnya Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 mengatakan kepada saksi bahwa Deje adalah Cina Palembang dan menyarakan agar saksi memilih yang biasa saja. 16. Mazhar Putra AZ  Saksi tinggal di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah didukung oleh PAN Kota Padang. Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berasal dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, PKPI, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.  Foto Walikota Fauzi Bahar bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah foto pada Putaran I di mana Walikota Fauzi Bahar berkunjung ke semua posko pasangan calon.  Acara 17 Februari 2014 di kediaman Walikota adalah acara perpisahan Walikota Fauzi Bahar yang dihadiri masyarakat, majelis taklim, dan lain sebagainya. Pada siang harinya datang pendemo dengan atribut PKS ke lokasi acara tersebut.  Pada acara perpisahan tersebut tidak ada pernyataan dukungan apapun kepada pasangan siapapun. Namun Fauzi Bahar memang mengatakan jika PKS yang memimpin, maka Kota Padang akan kacau, tanpa meminta hadirin agar mendukung pasangan calon tertentu. 17. Mawardi  Saksi tinggal di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Anggota KPPS TPS 12 dan Ketua RW 04 Kelurahan Gunung Sarik.  Saksi sebagai Ketua RW hadir pada penyerahan dana operasional RT/RW pada Minggu, 15 Desember 2013, di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji. Dalam pertemuan tersebut Walikota incumbent Fauzi Bahar mengatakan kepada hadirin agar dalam Pemilukada mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Mahyeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 10) tidak ikut hadir pada acara tersebut.  Saksi menyampaikan pesan Walikota Fauzi Bahar kepada warga dengan mengumunkan di masjid (saat majelis taklim) dan di lapangan takraw (saat ada olah raga), dengan total penyampaian pesan sekitar lima kali.  Saksi tidak memberikan apap-apa kepada warga, dan hanya memberitahukan saja secara lisan.  Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Seluruh saksi yang hadir di TPS menandatangani berita acara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi tidak mengajak masyarakat agar mendukung salah satu pasangan calon, namunhanya memberitahu kepada masyarakat bahwa Walikota mengajak masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. 18. Muslimin  Saksi tinggal di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Ketua RT 03 Kelurahan Kuranji.  Saksi hadir dalam pertemuan dengan Walikota Fauzi Bahar pada 15 Desember 2013 di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji, dengan agenda pembagian honorarium RT sebantak Rp.330.000,- untuk 3 bulan.  Dalam pertemuan tersebut Fauzi Bahar meminta hadirin agar mengajak keluarga masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Di warung kopi saksi berbicara kepada beberapa orang menyampaikan arahan Walikota Fauzi Bahar. Saksi tidak memberikan apapun kepada orang-orang di warung kopi, bahkan masing-masing orang membayar kopi sendiri-sendiri.  Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 95 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 47 suara. 19. Anizar  Saksi tinggal di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Ketua Pemuda Lapau Manggis.  Pada acara pencak silat di GOR Gelanggang Silih Berganti tanggal 27 November 2013, saksi bersama beberapa orang lain makan siang bersama Walikota yang hadir sebagai Ketua IPSI Sumatera Barat.  Saat makan siang Walikota Fauzi Bahar mengarahkan hadirin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Walikota mengatakan kekuatirannya jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang nanti akan didatangkan investor dari China.  Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. 20. Yosefriawan  Saksi tinggal di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Kepala Inspektorat Kota Padang.  Putaran I dilaksanakan pada 30 Oktober 2013. Dua hari setelah Putaran I, seluruh pimpinan SKPD diundang Walikota melalui ajudan (via sms) agar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hadir dalam pertemuan di Balaikota Padang pada Jumat, 1 November 2013, setelah sholat Jumat.  Dalam pertemuan tersebut Walikota Fauzi Bahar memberikan arahan bahwa kemungkinan Pemilukada terjadi dua putaran. Dalam pertemuan itu hadir Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 10 bernama H Emzalmi. Dalam pertemuan dimaksud jajaran Pemkot Padang diarahkan agar kompak menuju kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Setelah acara dengan SKPD, saksi melihat Asisten I bertemu dengan para camat.  Sebagai tindak lanjut pertemuan 1 November 2013, saksi diundang Asisten I agar hadir di rumah calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 10 pada pukul 22.00 WIB. Undangan yang hadir adalah saksi, Mahyeldi, Muhidi, Muharlion, Nasir Rahmat, Didi Haryadi, dan Kepala Bapeda Hervan Bahar.  Pertemuan malam itu menentukan strategi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 10 akan turun ke SKPD.  Saksi pernah dipanggil secara pribadi oleh Walikota Fauzi Bahar dan diminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. permintaan demikian disampaikan dengan menyatakan bahwa pasangan yang bisa melanjutkan program-program Walikota Fuzi Bahar, terutama terkait akidah, adalah Pasanagn Calon Nomor Urut 10.  Pada pertemuan malam hari di rumah Walikota, Emzalmi menunjuk Asisten I agar mengkoordinir dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Asisten I dimaksud sekarang telah diangkat menjadi Sekretaris Daerah.  Walikota Fauzi Bahar mengatakan dalam pertemuan malam itu bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih maka zakat akan dihilangkan.  Saksi telah menindaklanjuti instruksi Walikota Fauzi Bahar agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan tanggal 26 Maret 2014 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 26 Maret 2014, yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id A. Dalam Eksepsi 1. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 hal. 153 juncto Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150); 2. Bahwa permohonan keberatan Pemohon kabur karena hanya mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang beserta sertifikat lampirannya dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang. Padahal, di samping menerbitkan kedua dokumen tersebut, Termohon juga menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Dengan tidak dimohonkannya pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, maka secara yuridis Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetap sah. 3. Bahwa permohonan keberatan Pemohon disamping tidak tepat karena yang menjadi keberatan sebagaimana tertulis dalam judul permohonannya ternyata bukan merupakan keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua –judul Permohonan mana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berbunyi, “Perbaikan Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua” dan tidak berhubungan dengan adanya kesalahan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kota Padang, juga bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing- masing pasangan calon; 4. Bahwa permohonan keberatan Pemohon sepanjang yang terkait dengan pelanggaran dengan melibatkan kekuasaan Walikota incumbent beserta jajarannya sebagai mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 merupakan permohonan yang telah lewat waktu dan di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena terjadi pada kurun waktu pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama yaitu bulan September 2013 (vide Permohonan angka 4.5 halaman 7), bulan November 2013 (vide Permohonan angka 4.7 dan 4.8 halaman 7), dan tanggal 15 Desember 2013 (vide Permohonan angka 4.1 halaman 8). Keberatan mana seharusnya diajukan Pemohon terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama, di mana Pemohon ketika itu ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama dan sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-1 dan bukti T-2); Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); B. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas; 2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua didasarkan pada Keputusan KPU Kota Padang Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Padang Nomor 104/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-3) dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-4); 4. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Padang pada tanggal 11 Maret 2014 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang (bukti T-5) yang diikuti dengan penetapan pasangan calon terpilih dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-6); 5. Bahwa benar, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Padang, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebanyak 147.166 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Desri Ayunda, SE. MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS) dan sebanyak 148.864 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Mahyeldi, S.IP dan Ir. H. Emzalmi, M.Si); 6. Bahwa dalil Permohonan angka 4.15 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua dipenuhi praktek ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tidak satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon khususnya saksi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon selama proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang khususnya di TPS-TPS yang ada di Kecamaran Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah (bukti T-7.1 s.d bukti T-7.47) dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan (bukti T-8.1 s.d bukti T-8.31); 7. Bahwa dalil Permohonan angka 4.16 s.d 4.41 halaman 12 s.d halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan tindakan-tindakan yang berpihak serta menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 berupa: 1) penggantian PPK dan PPS pada putaran kedua tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang jelas; 2) tidak mengakomodir komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan PPK dan PPS; 3) tidak memberikan C-1 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS; 4) tidak membagikan undangan C-6 kepada banyak pemilih; dan 5) tidak membagikan Kartu Pemilih pada putaran kedua; adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena: 1) tentang penggantian PPK dan PPS a. pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama bukan dengan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 08/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 dan/atau Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan dengan 2 (dua) Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 (bukti T-9.1 s.d bukti T-9.2); b. beberapa anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama yang diganti oleh Termohon memang telah berakhir masa kerjanya bersama dengan seluruh anggota PPK dan PPS lain per Desember 2013 sebagaimana termaktub dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan (vide bukti T-9.1 s.d bukti T-9.2) yang kemudian diikuti dengan penetapan anggota PPK dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-10.1 s.d bukti T-10.2); c. ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mempersoalkan legalitas tindakan pemberhentian PPK dan PPS tidak ada kaitannya dengan pembentukan PPK dalam hal terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilakukan Termohon, mengingat pasal tersebut hanya berlaku dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan. Sebaliknya, tidak satu kata pun dalam pasal tersebut yang terkait dengan perpanjangan masa kerja PPS, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membentuk PPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; d. penggantian anggota PPK dan PPS khususnya 2 (dua) orang PPK di Kecamatan Kuranji, 7 (tujuh) orang PPS di Kecamatan Kuranji, dan 3 (tiga) orang PPS di Kecamatan Koto Tangah yang telah berakhir masa kerjanya, dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti T-11) dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota Padang (bukti T-12), serta tidak ditemukan indikasi keberpihakan anggota PPK dan PPS yang menggantikannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 10, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengangkatnya kembali; 2) tentang keterwakilan perempuan dalam PPK khususnya PPK Kecamatan Padang Selatan a. keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam pembentukan PPK, bukanlah suatu keharusan karena sifatnya yang hanya “memperhatikan”; b. komposisi anggota PPK Kecamatan Padang Selatan yang semuanya laki-laki atau tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan, sama sekali bukan merupakan sebuah pelanggaran dan tetap harus dianggap sah sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3) tentang tidak diberikannya C-1 kepada saksi-saksi Pemohon a. setiap saksi pasangan calon yang hadir dan menyerahkan surat mandat pada saat penghitungan suara di TPS dan/atau pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kelurahan, selalu diberikan Berita Acara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya termasuk Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS dan Berita Acara (Model D-KWK.KPU) beserta lampirannya termasuk Lampiran Model D1-KWK.KPU di Kelurahan, sekalipun saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara; b. Kajian Laporan Nomor 28/L/PANWASLU-PDG/III/2014 dan Kajian Laporan Nomor 29/L/PANWASLU-PDG/III/2014 yang merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS di 2 (dua) TPS yaitu TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung dan TPS 27 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, membuktikan bahwa dari 1.532 TPS dan 104 PPS yang ada di Kota Padang berdasarkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T-13), hanya KPPS di 2 (dua) TPS saja yang tidak memberikan Lampiran Model C1- KWK.KPU kepada saksi pasangan calon, tindakan KPPS mana akan segera ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kota Padang (bukti T-14.1 dan bukti T-14.2); c. tidak diberikannya Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS dan Lampiran Model D1-KWK-KPU di Kelurahan kepada saksi pasangan calon sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara akhir dari masing-masing pasangan calon, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS, PPS, dan PPK sama persis dengan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Kota sehingga tidak ada satu pasangan calon pun yang dirugikan atau berkurang perolehan suaranya; 4) tentang pembiaran adanya pengerahan masa untuk menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa menyertakan Kartu Keluarga (KK) dan tidak dibagikannya undangan C-6 kepada pemilih Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. tindakan pengerahan masa dari luar Kota Padang untuk menggunakan hak pilih di TPS-TPS dengan menggunakan KTP tanpa menyertakan KK, bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk mengawasinya melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a s.d e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang semestinya Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Padang; b. pembagian Surat Pemberitahuan (Model C6) telah dilakukan oleh KPPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sampai perkara a quo diperiksa di Mahkamah Konstitusi Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau panggilan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon (bukti T-15.1 s.d bukti T-15.5), sedangkan Model C6 yang tidak berhasil dibagikan kepada pemilih akan dikembalikan kepada KPPS setelah terlebih dahulu diketahui oleh Ketua RT/RW setempat (bukti T-16.1 s.d bukti T-16.5); c. pemberian suara tetap dapat dilakukan sekalipun pemilih tidak memiliki Surat Pemberitahuan (Model C6), sepanjang pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku bagi yang tidak terdaftar dalam DPT (bukti T-17), sebagaimana juga telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain dalam Putusan Nomor 28/PHPU.D.VIII/2010 dan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010; d. penggunaan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP bisa saja terjadi manakala pemilih tidak memiliki dan/atau lupa membawa Surat Pemberitahuan (Model C6) sepanjang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); e. berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C1- KWK.KPU) di seluruh TPS yang ada di Kota Padang, tidak ada uraian dalam kolom Data Pemilih yang menyatakan adanya pemilih yang memilih hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id saja, kecuali jumlah pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga; f. petugas KPPS dilarang mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan suara di TPS kecuali dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku (bukti T-18); g. pernyataan Pemohon bahwa ada 1.616 orang di Kecamatan Kuranji yang memilih dengan KTP merupakan pernyataan manipulatif, karena angka 1.616 tersebut bukan merupakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP melainkan “jumlah pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK” sebagaimana dapat dilihat pada kolom Uraian tentang Data Pemilih angka 4 dalam formulir Model DA1.KWK-KPU (bukti T-19.1 s.d bukti T-19.11); h. rendahnya partisipasi pemilih karena tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan (Model C6) di seluruh kelurahan sama sekali bukan merupakan kesalahan Termohon, karena upaya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih telah dilakukan secara maksimal dengan menggunakan berbagai cara yang dimungkinkan untuk itu, misalnya pemasangan spanduk dan baliho (bukti T-20.1 s.d bukti T- 20.5) dan pemasangan iklan di media elektronik dan cetak (bukti T-21.1 dan T-21.2); 5) tentang tidak dibagikannya Kartu Pemilih a. atas dasar efisiensi, Kartu Pemilih untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua tidak dianggarkan dalam APBD Kota Padang Tahun 2014 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, sehingga tidak ada alasan yuridis dan logis bagi Termohon untuk mencetak apalagi membagikannya kepada pemilih; b. peniadaan pencetakan Kartu Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua telah sesuai dengan butir ke-5 Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang berbunyi, “… pembuatan kartu pemilih untuk Pemilu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diadakan apabila telah tersedia alokasi anggaran atau untuk efisiensi anggaran Pemilukada pembuatan kartu pemilih dapat ditiadakan” (bukti T-22);. c. baik Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak mewajibkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota untuk mencetak dan memberikan Kartu Pemilih kepada pemilih; d. sebaliknya, tindakan mencetak dan membagikan Kartu Pemilih yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Padang Tahun 2014 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua terkategori sebagai pelanggaran hukum; Bahwa di samping tidak benar dan tidak beralasan, keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan angka 4.1 s.d 4.41 hanya terkait dengan dugaan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak pernah dilaporkan kepada dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Padang serta bukan pula merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D- XI/2013 hal. 150). 8. Bahwa dalil Permohonan angka 4.42 tentang pemenuhan unsur terstruktur, sistematis, dan masif atas pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Putaran Kedua adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan- alasan sebagai berikut: 1) Unsur Terstruktur a. dugaan pelanggaran berupa penggantian PPK dan PPS pada putaran kedua, pembentukan PPK yang tidak mengakomodir komposisi keterwakilan perempuan, tidak memberikan C-1 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS, tidak membagikan undangan C-6 kepada banyak pemilih, pembiaran penggunaan KTP tanpa menyertakan Kartu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Keluarga oleh yang tidak berhak memilih, dan tidak membagikan Kartu Pemilih yang dituduhkan kepada Termohon oleh Pemohon dalam dalil- dalil permohonannya, sama sekali tidak menggambarkan adanya unsur terstruktur yang kemudian diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil Permohonan angka 4.42.1 dengan menyatakan “… yang meskipun tidak secara eksplisit diperintah oleh Termohon dan/atau Pejabat Pemkot mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 …”; b. dugaan keterlibatan Termohon yang dituduhkan oleh Pemohon sebagai tindakan yang bersifat terstruktur dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan bahkan sampai di TPS-TPS se-Kota Padang sangat tidak logis, karena dampaknya ternyata tidak terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang, termasuk di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah; 2) Unsur Sistematis a. tidak tergambar sedikitpun dalam uraian dalil-dalil Permohonan yang mengindikasikan adanya perencanaan secara matang dan/atau tindakan yang direncanakan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10, tindakan mana –andai benar terjadi, mestinya dapat diantisipasi oleh Pemohon dengan melaporkannya kepada Panwaslu Kota Padang dan/atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu menurut Pasal 109 s.d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. tuduhan adanya tindakan Termohon yang direncanakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 menurut Pemohon belum dilandasi dengan keyakinan akan kebenaran fakta yang sesungguhnya, melainkan baru sebatas petunjuk awal sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil Permohonan angka 4.43.2 dengan menyatakan, “… tetapi merupakan tindakan yang direncanakan oleh Termohon dan/atau Pasangan Nomor Urut 10 yang cukup menjadi petunjuk awal bahwa ada kesengajaan yang terencana …”; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3) Unsur Masif a. tidak terlihat adanya gambaran yang logis dalam uraian dalil Permohonan mengenai keterlibatan banyak orang dan luasnya wilayah kejadian bila dikaitkan dengan wilayah dampak yang ditimbulkan akibat masifnya pelanggaran yang dituduhkan yaitu hanya 2 (dua) kecamatan (Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah) dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang; b. sempitnya wilayah yang terkena dampak, sementara pelanggaran yang dituduhkan terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Padang, membuktikan bahwa tuduhan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif adalah sangat tidak masuk akal; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon; 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan seluruh dalil Jawaban Termohon; 2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon; dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 sebagai berikut: 1. T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 2. T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 3. T-3 Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 08/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kota Padang Nomor 104/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 4. T-4 Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 5. T-5 Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota- 003. 435095/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang beserta lampiran berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang 6. T-6 Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 7. T-7.1 s.d T-7.47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya di 47 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Padang 8. T-8.1 s.d T-8.31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Kelurahan (Model D- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id KWK.KPU) beserta lampirannya di 31 PPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Padang 9. T-9.1 s.d T-9.2 • Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 29/Kpts/KPU- Kota-003-435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota PPK se-Kota Padang Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Menjadi Anggota PPK Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 • Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 30/Kpts/KPU- Kota-003-435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota PPS se-Kota Padang Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Menjadi Anggota PPK Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 10 T-10.1 s.d T-10.2 • Fotokopi Keputusan 01/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota PPK se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua • Fotokopi Keputusan 02/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota PPS se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 11 T-11 Fotokopi Keputusan KPU Padang Nomor 23/Kpts/KPU-Kota- 003. 435095/2013 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 12 T-12 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA- KPU/PDG/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 13 T-13 Fotokopi Perubahan Rekapitulasi DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 untuk Putaran 14 T-14.1 s.d T-14.2 Fotokopi Surat Panwalu Kota Padang Nomor 100/Panwaslu- PDG/III/2014 dan Surat Nomor 101/Panwaslu-PDG/III/2014 tentang Laporan Pelanggaran Administrasi 15 T-15.1 Fotokopi Tanda terima Model C6 yang didistribuskan kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id s.d T-15.5 warga masyarakat di 5 (lima) TPS 16 T-16.1 s.d T-16.5 Fotokopi Bukti Model C6 yang dikembalikan kepada KPPS dengan diketahui Ketua RT/RW setempat 17 T-17 Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-U/2012 18 T-18.1 s.d T-18.2 Fotokopi Surat KPU Kota Padang Nomor 28/KPU-Kota- 003.435095/X/2013 tanggal 24 Februari 2014, perihal mohon diumumkan kepada Pengurus Mesjid/Mushalla, Gereja, Vihara, dan Kelenteng 19 T-19.1 s.d T-19.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Padang, beserta lampirannya 20 T-20.1 s.d T-20.2 Fotokopi Foto-foto pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Pauh 21 T-21.1 s.d T-21.2 CompactDisk (CD) dan kliping koran berisi kegiatan sosialisasi KPU Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 22 T-22 Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penjelasan Kartu Pemilih dalam Pemilukada Selain itu, Termohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Aguswandi  Saksi tinggal di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah KPPS TPS 35 Kelurahan Kuranji. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Setelah saksi menerima formulir C6.KWK.KPU (undangan) dari PPS Kelurahan Kuranji, saksi mengisi nama-nama sesuai urutan nama dalam DPT.  KPU Kota Padang menginstruksikan pembagian C6.KWK selesai pada 2 Maret 2014, dan instruksi tersebut telah dilaksanakan oleh saksi.  Tidak ada orang yang terdaftar dalam DPT namun belum memperoleh C6.KWK.KPU.  Terdapat lima pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP dan KK. Kelima pemilih tersebut adalah warga setempat yang tidak terdaftar dalam DPT.  Sekitar pukul 13.00 WIB pemungutan suara selesai, dan dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, yaitu Endang (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Yuhendri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10).  Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 93 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 85 suara.  Pada saat rekapitulasi di PPS saksi tidak hadir, namun diwakili oleh anggota KPPS.  Semua pemilih di TPS saksi yang tidak memiliki surat undangan telah menunjukkan KTP dan KK yang diperiksa petugasdan Panwaslu. 2. Suhemi  Saksi tinggal di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara.  Saksi adalah KPPS TPS 19 Kelurahan Gunung Pangilun.  Surat undangan C6.KWK.KPU diberikan langsung kepada nama yang tercantum di dalamnya.  Semua pemilih dalam DPT sudah mendapatkan surat undangan.  Terdapat enam pemilih yang menggunakan KTP dan KK. Keenamnya adalah penduduk setempat yang tidak terdaftar dalam DPT.  Penghitungan suara TPS dimulai pukul 13.00 WIB. Tidak ada keberatan dari saksi hingga penghitungan suara selesai.  Saksi hadir dalam rekapitulasi di tingkat PPS. Hasil yang dibacakan di PPS sama dengan hasil rekapitulasi TPS saksi.  Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 120 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 79 suara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Di Kelurahan Gunung Pangilun terdapat 19 TPS.  Di PPS Gunung Pangilun pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. 3. Erman M  Saksi tinggal di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah KPPS TPS 6 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.  PPS Padang Sarai membawahi 27 TPS.  Surat undangan C6.KWK.KPU telah dibagikan kepada nama-nama yang terdapat dalam DPT. Terdapat 25 surat undangan yang dikembalikan kepada KPPS karena 4 pemilih telah meninggal, dan 21 pemilih pindah tempat tinggal.  Terdapat dua kepala keluarga (total sembilan pemilih) yang mengajukan protes karena tidak mendapat surat undangan.  Kedua KK tersebut tidak terdaftar dalam DPT, namun tetap diijinkan memilih.  Total pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah 13 pemilih.  Penghitungan suara dimulai jam 13.00 WIB.  Saksi kedua pasangan calon hadir dan tidak mengajukan keberatan apapun.  Saksi dan saksi kedua pasangan calon hadir dalam rekapitulasi PPS Padang Sarai.  Pemenang di PPS Padang Sarai adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. 4. Zulham Efridon  Saksi tinggal di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.  Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Alai Parak Kopi pada Pemilukada Putaran II.  Rekapitulasi PPS dilaksanakan 6 Maret 2014 pukul 09.00 WIB dengan dihadiri dua saksi, yaitu Merlina (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Rifendi (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10).  Selama rekapitulasi tidak ada keberatan apapun.  Pemenang di PPS Alai Parak Kopi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10 dengan perolehan 2.099 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.884 suara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi menjadi anggota PPS Putaran I dengan SK mulai April hingga 31 Desember 2013; dan masa kerja Putaran II adalah Januari hingga Maret 2014.  Di Kecamatan Padang Utara pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara karena ada satu PPS, yaitu PPS Kelurahan Gunung Pangilun, yang tidak menuliskan jumlah suara tidak sah.  Ketua PPS Putaran I tidak lagi menjabat sebagai Ketua PPS Putaran II karena pada Putaran II ditarik (dipromosikan) ke tingkat PPK. 5. Arnita Yeni  Saksi tinggal di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Kuranji.  Saksi dari kedua pasangan calon hadir dalam rekapitulasi di PPS Kelurahan Kuranji sejak awal hingga selesai dan menandatangani berita acara.  Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan sama sekali.  Masa kerja PPS Putaran I dari April hingga 31 Desember 2013, dan masa kerja Putaran II mulai 13 Januari 2014 hingga Maret 2014.  Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi tersebut berjalan lancar.  Pemenang di tingkat PPK Kuranji adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10 dengan perolehan 1.698 suara.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar ruangan pleno dan tidak kembali lagi sehingga tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. 6. Masriri  Saksi tinggal di Kelurahan Limauh Manis Selatan, Kecamatan Pauh.  Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Limau Manih Selatan.  Rekapitulasi di PPS Limauh Manis dilaksanakan pada 6 Maret 2014 pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang hadir adalah Hermida dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Jefriyanto. Kedua saksi menandatangani berita acara.  Masa kerja PPS Putaran I adalah dari April hingga 31 Desember 2013, dan masa kerja PPS Putaran II adalah 13 Januari hingga Maret 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK Pauh. Rekapitulasi berjalan lancar dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon.  Pemenang di tingkat PPK Pauh adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. 7. Afrijoni  Saksi tinggal di Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah PPS Kelurahan Kalumbuk.  Rekapitulasi tingkat PPS Kalumbuk dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2014, dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dengan alasan mertua saksi tersebut meninggal dunia.  Selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan apapun.  Saksi menjadi anggota PPS pada Putaran I menggantikan anggota PPS yang berhalangan (sakit jantung). Pada Putaran II saksi diangkat lagi menjadi PPS Kelurahan Kalumbuk.  Pada rekapitulasi PPK Kuranji, Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta semua kotak suara di Kecamatan Kuranji agar dibuka. Ketua PPK menerangkan bahwa pembukaan kotak suara adalah melanggar aturan.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap mengikuti rekapitulasi namun tidak bersedia menandatangani berita acara.  PPS Putaran Pertama beranggotakan Jurnalis Amsur, Rakhmat Fauzi, Nurmaini. Pada Putaran Kedua Nurmaini naik menjadi PPK dan Jurnalis Amsur berhalangan karena sakit. 8. Amril  Saksi tinggal di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah PPS Dadok Tunggul Hitam.  Rapat pleno PPS dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2014, pukul 14.00 WIB hingga selesai.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Zuraida dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 adalah Novrizon.  Rekapitulasi untuk 24 TPS se-Kelurahan Dadok Tunggul Hitam selesai pukul 19.30 WIB. Semua saksi menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan protes atau keberatan.  Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.015 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 2.813 suara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Masa kerja PPS Putaran I dimulai April hingga 31 Desember 2013, dan masa kerja PPS Putaran II adalah dari 13 Januari hingga Maret 2014.  Dalam rekapitulasi di PPK Koto Tangah, saksi kedua pasangan calon hadir.  Tidak ada keberatan apapun selama proses rekapitulasi PPK Koto Tangah.  Pemenang di PPK Koto Tangah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. 9. Musra Hidayati  Saksi tinggal di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah PPK Kuranji.  Rekapitulasi PPK Kuranji dimulai pukul 09.30 WIB tanggal 8 Maret 2014. Saksi kedua pasangan calon hadir dalam rekapitulasi tersebut.  Pada saat rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Januar mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang surat suara.  PPK tetap melanjutan rekapitulasi tanpa membuka kotak suara.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap mengikuti rekapitulasi tanpa menandatangani berita acara, namun mengisi formulir keberatan.  Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat Kota Padang.  Pada rekapitulasi tingkat Kota Padang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak hasil rekapitulasi. 10. Wirman Antoni  Saksi tinggal di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Anggota PPK Koto Tangah pada Putaran I dan Putaran II.  Rekapitulasi PPK Koto Tangah dilaksanakan pada Sabtu, 8 Maret 2014, pukul 10.30 WIB hingga selesai sekitar pukul 15.00 WIB, dengan dihadiri saksi Amri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Eka (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10).  Rekapitulasi PPK Koto Tangah berjalan dengan tertib dan tidak ada yang mengajukan keberatan.  Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 33.946 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 26.539 suara.  Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat Kota Padang. 11. M. Triyanto  Saksi tinggal di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara.  Saksi adalah pengurus Masjid. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Saksi atas permintaan KPU Kota Padang telah mengumumkan pada hari Jumat agar warga berpartisipasi dalam pemungutan suara Rabu, 5 Maret 2014. Saksi juga mengumumkan bahwa warga yang tidak memiliki undangan C6.KWK.KPU dapat memilih dengan menujukkan KTP dan KK. 12. Tolan  Saksi tinggal di Desa Air Bikuk, Kecamatan Suguh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.  Saksi adalah takmir (Wakil Sekretaris) Masjid Raya Ampang, Kota Padang.  Takmir di masjid mengumumkan mengenai adanya pemungutan suara. Hal demikian atas permintaan KPU Kota Padang. 13. Bakhrizal Nur  Saksi tinggal di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji.  Saksi menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP dan KK karena tidak mendapat undangan C6.KWK.KPU, meskipun ternyata namanya ada di DPT TPS.  Undangan untuk saksi dan istri saksi diberikan oleh petugas pada hari pemungutan suara di TPS. 14. Euis Isnawati  Saksi tinggal di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji.  Saksi tidak tercatat di DPT namun ikut memilih dengan menunjukkan KTP dan KK. 15. Sukmah  Saksi tinggal di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.  Saksi tidak menerima surat undangan C6.KWK.KPU dan namanya tidak terdaftar dalam DPT, namun dapat ikut memilih dengan menunjukkan KTP dan KK. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan dalam persidangan tanggal 26 Maret 2014 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 26 Maret 2014 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id A. Dalam Eksepsi Permohonan Pemohon Salah Objek (Error In Objecto) 1. Bahwa telah jelas, nyata, dan terang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 2. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemilukada bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan error in objecto; 4. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam Posita Permohonan Pemohon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah soal tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang seharusnya dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kota Padang, Kejaksaan setempat di Kota Padang dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Padang untuk mendapatkan putusan (melalui mekanisme Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu). Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas ”hanya” berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada. Dengan demikian, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang error in objecto. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Permohonan Pemohon Cacat Formil 1. Syarat formal mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diatur secara tegas di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi: “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon haruslah menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Selain itu Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara; 2. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraian kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kota Padang, di mana kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh Pemohon. Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pasangan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua adalah final dan mengikat. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal hal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Dengan demikian, Permohonan keberatan Pemohon adalah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Bahwa selain itu, tindakan Pemohon yang tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon di dalam Petitumnya dan tiba-tiba atau tanpa dasar meminta Petitum untuk dilakukan pemilihan ulang di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji terkategori sebagai Permohonan yang cacat formil. Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (obscuur libel) 1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon kabur karena hanya mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang beserta sertifikat lampirannya dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kota Padang. Padahal, disamping menerbitkan kedua dokumen tersebut, Termohon juga menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti PT-4). Dengan tidak dimohonkannya pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, maka secara yuridis Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetap sah. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Kenyataannya, dalam PHPU Nomor 7/PHPU.D-XII/2014, Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonannya hanya dilandaskan pada asumsi-asumsi belaka; 3. Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum, di mana dalam posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan Termohon, namun dalam petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan Termohon. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (obscuur libel); 4. Bahwa Permohonan Pemohon juga dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) sehingga permohonan yang diajukan kabur (obscuur libel) dan sangat jelas, nyata dan terang Permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. B. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa benar Pemohon H. Desri Ayunda, S.E., MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, M.S. selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Emzalmi, MSi dengan Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2013 tanggal 1 September 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2003 (vide bukti PT-1) dan berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Putaran Kedua berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (vide bukti PT-2); 2. Bahwa secara umum, permohonan Pemohon jelas tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada; 3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, permohonan ini adalah bentuk ketidakpuasan Pemohon atas kekalahnnya, karena bukan merupakan sengketa hasil pemilukada, tapi sengketa proses penyelenggaraan pemilukada, sehingga bukan lagi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan tahun 2014 berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan tahun 2014 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses; 6. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara Pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon; 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Padang secara adil, jujur, demokratis dan transparan; 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dari dokumen resmi yang diterbitkan Termohon yang tidak terbantahkan, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor 3) menandatangani Form C1 KWK KPU dan Lampiran C1.KWK.KPU secara keseluruhan di Kota Padang, termasuk di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji (bukti PT-5) dan tidak ada keberatan yang terekam dalam dokumen resmi model C3 KWK. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan; 9. Pemohon dalam naskah perbaikan permohonannya, intinya, mengatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil yang dipenuhi dengan praktek curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM); 10. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa unsur TSM terpenuhi, Pemohon kemudian mengarang-ngarang ceritera yang sama sekali Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ceritera utama yang dikarang itu adalah keberpihakan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar kepada Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si); 11. Bahwa dengan karangannya itu, Pemohon hendak menarik empati Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pemohon adalah pasangan yang dizolimi oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang didukung penuh oleh incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa perkara Perselisihan Hasli Pemilihan Umum Daerah (PHPUD), possibility terpenuhinya unsur-unsur TSM akan sangat besar ketika melibatkan incumbent sebagai aktor utama yang memegang kekuasaan dalam menggerakkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat struktural sebagai mesin politik untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon yang didukung oleh incumbent tersebut; 12. Bahwa cerita karangan Pemohon itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. para Pemohon dan para advokat mereka yang berdomisili di Padang pasti tahu persis bahwa pilihan politik incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam naskah Permohonan mereka. Incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar tidak menginginkan Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si) menjadi Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 13. Bahwa ketidakberpihakan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar kepada Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si) sudah dimulai sejak Pemilukada Putaran Pertama. Pada Pemilukada Putaran Pertama, incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar memberikan dukungan politiknya dengan sepenuh hati kepada keponakannya H M Ichlas El Qudsi, S.Si., M.Si yang berpasangan dengan Januardi Sumka, S.H., M.H. yang kalah pada Putaran Pertama (bukti PT-6); 14. Bahwa puncak dari ketidakberpihakan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar kepada Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si) terungkap dengan gamblang kepada publik ketika yang bersangkutan menggelar acara perpisahan dengan warga kota di depan rumah dinas (Jl. A Yani Padang) pada tanggal 17 Februari 2013. Pada pidato perpisahannya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang diakhiri dengan kata-kata kotor tersebut, incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar secara terang-terangan mengajak warga yang hadir untuk tidak memilih pasangan dari PKS. Tepatnya beliau mengatakan: "... sampaikan semuanya apa yang ada di hand phone ibu-ibu semua sampaikan semuanya kepada sanak saudara kita semuanya ya... ya..., kalau PKS lagi yang jadi ini, kacau negeri ini. Saya berharap kepada ibu semuanya supaya kita relevan melihat semua ini, terima kasih Asslamualaikum ww". Agar Majelis Hakim dan kita semua yakin bahwa incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar tidak mendukung Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si), kami mengusulkan video pidato perpisahan tersebut diputar di ruangan ini (bukti PT-7, video tanggal 17 Februari 2013). 15. Bahwa selain itu, aksi ketidakberpihakan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar kepada Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si) berlanjut menjelang dan pada hari pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua. Malahan, incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar bukan hanya sekadar memperlihatkan ketidakberpihakannya kepada Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si), akan tetapi secara terus terang mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti PT-8), video Padang TV tanggal 5 Maret 2014). Berikut adalah tanggapan rinci dan bukti-bukti bahwa Pihak Terkait (Pasangan H Mahyeldi, S.IP dan Ir H Emzalmi, M.Si) tidaklah melakukan tindakan tidak jujur dan tidak adil yang memposisikan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar sebagai aktor utama, sebagai berikut: 1. Dalil Pemohon poin 4.5. yang menyatakan Walikota incumbent Fauzi Bahar mempergunakan kekuasaannya untuk memenangkan Wakil Walikota incumbent dengan cara menggerakkan jajaran pejabat struktural di bawahnya yang secara khusus dilakukan di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji adalah dalil yang jelas karena dalil tersebut tidak menyebutkan secara spesifik kapan, di mana terjadinya dan siapa sebenarnya yang melakukan. 2. Dalil Pemohon poin 4.6. yang menyatakan Wakil Walikota incumbent melalui Ketua Tim Pemenangan (Muharlion) mengumpulkan uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang dilakukan oleh Barlius (Kepala Sekolah SMA 6 Padang) yang dikatakan terjadi sekitar bulan September 2013 di salah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id satu ruangan di SMA 3 Padang adalah fitnah yang keji, dan tidak relevan dalam perkara ini. Dalil itu tidak relevan karena Pemohon mengungkapkan peristiwa itu terjadi September 2013. Mencermati bulan dan tahun yang diungkapkan oleh Pemohon (September 2013), ternyata Pemohon lupa bahwa kalaupun peristiwa itu terjadi (quod non) itu, seperti yang diakui oleh Pemohon sendiri, jauh sebelum penyelenggaraan Pemilukada Putaran Pertama. Pemohon agaknya hanya sekadar memenuhi saran Majelis Hakim bahwa naskah Permohonan yang dibuat Pemohon tidak tajam atau tidak menjelaskan dengan rinci waktu (tempus), tempat (lokus) dan siapa yang melakukannya. 3. Dalil Pemohon poin poin 4.7. yang menyatakan bahwa sebagai bonus atas keberhasilan Pihak Terkait lolos putaran pertama, incumbent memberikan restu kepada para kepala sekolah jalan-jalan ke Hongkong sekitar bulan November 2013 dan berfoto di Malaysia dengan mengacungkan sepuluh jari adalah dalil yang tidak relevan. 4. Poin 4.8. naskah Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada akhir November 2013 para sekolah dikumpulkan di SMK Negeri 6 Padang untuk memenangkan Pihak Terkait dengan dalih agenda sosialisasi kurikulum juga adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, karena tidak ada dukungan yang diberikan kepada Pihak Terkait pada saat itu. 5. Poin 4.9. dan 4.10. naskah Permohonan Pemohon menyatakan bahwa sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada (4 Maret 2014), Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Dr. Indang Dewata mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri tes kompentensi dengan maksud yang sebenarnya untuk memenangkan Wakil Walikota incumbent adalah dalil yang tidak benar, karena secara aturan kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berhak untuk mengundang para kepala sekolah. 6. Dalil Pemohon poin 4.11. yang menyatakan incumbent mantan Walikota Fauzi Bahar membiarkan Pihak Terkait untuk menghadiri Pekan Muharram di 11 Kecamatan untuk pencitraan diri adalah dalil yang tidak beralasan. Sebagai Wakil Walikota aktif kegiatan H Mahyeldi, S.IP menghadiri Pekan Muharram adalah bagian dari tugasnya melayani masyarakat. 7. Dalil Pemohon tertulis poin 4.1. [mungkin maksudnya 4.12] yang menyatakan bahwa incumbent mengadakan pertemuan intensif yang dikemas dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bentuk kegiatan Kedinasan yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Kota Padang dalam kemasan "Ramah Tamah Bapak Walikota Padang" dengan mengundang Ketua LPM, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW dan Majelis Taklim se Kota Padang yang bertempat di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping Kuranji adalah dalil yang tidak benar karena dalam pertemuan itu tidak pernah membicarakan tentang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10. 8. Dalil Pemohon poin 4.2. [mungkin maksudnya 4.13] yang menyatakan bahwa Sekda Kota Padang mengundang seluruh Camat di Kota Padang untuk menghadirkan seluruh Lurah, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan dan LPM Kelurahan dan pada kesempatan itu (pada tanggal 22 November 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Balaikota Padang di Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah) adalah dalil yang mengada-ada, Karena faktanya Walikota Fauzi Bahar mendukung Pemohon (bukti PT-9); 9. Dalil Pemohon poin tertulis 4.3. [mungkin maksudnya 4.14] yang menyatakan bahwa incumbent memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang Edison dan menginstruksikan agar memlih Mahyeldi adalah dalil yang tidak masuk akal karena sebagaimana yang disampaikan Fauzi Bahar mendukung Pemohon, bukan Pihak Terkait. 10. Poin 4.4. dan 4.5. [mungkin maksudnya 4.12. dan 4.13] menyatakan bahwa incumbent menyelenggarakan silaturahmi Walikota dengan Ketua LPM, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW dan Majelis Taklim di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan Padang Utara yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Mesjid Asrama Haji Tabing, Kecamatan Koto Tangah dengan Penanggung Jawab Kegiatan Camat Koto Tangah dan pada saat itu mengeluarkan instruksi untuk tidak memlih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sebaliknya menginstruksikan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10 adalah dalil yang dalil yang mengada-ada karena Fauzi Bahar tidak mendukung Pihak Terkait akan tetapi mendukung Pemohon (bukti PT-10); 11. Dalil Pemohon poin 4.6. [mungkin maksudnya 4.17] yang menerangkan tentang LPM tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena berisi tentang deskripsi tentang LPM yang tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil Pemohon yang lain. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 12. Dalil Pemohon poin 4.7. [mungkin maksudnya poin 4.18] yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye pada masa tenang di Jl. Dakota, Kelurahan Indarung Kecamatan Koto Tangah dan di Jalan Rambutan III Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan adalah dalil yang tidak benar. Dalil tersebut tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye pada masa tenang di dua lokasi tersebut sebagaimana yang diputuskan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang (Bukti PT-11); 13. Dalil Pemohon poin 4.8. [mungkin maksudnya poin 4.19] yang menyatakan bahwa Pihak Terkait dengan mempergunakan kekuasaan dan uang yang dimiliki menyampaikan hasil survey Lembaga Survey MIKA Consultant di media massa dalam bentuk advetorial pada masa tenang sebagai pelanggaran adalah dalil yang mengada-ada. Tentang ini, Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslu Kota Padang dan lembaga pengawas Pemilu itu sudah mengeluarkan hasil laporan dimaksud bahwa pemasangan advetorial tersebut tidak ada masalah secara hukum karena itu tidak terkategori sebagai kampanye (bukti PT-12); Lagi pula, seandainya Pemohon bermaksud mengaitkan unsur TSM, dengan dikomplainnya advetorial tersebut oleh MIKA di harian Singgalang (bukti PT- 13), itu membuktikan bahwa tidak ada konspirasi yang sistematis dan terstruktur antara Pihak Terkait dan MIKA. 14. Dalil Pemohon poin 4.9. [mungkin maksudnya poin 4.20] tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena dalil Pemohon itu juga tidak jelas dan asal sebut; kapan, di mana dan siapa yang melakukan itu. 15. Dalil Pemohon poin 4.10. [mungkin maksudnya poin 4.21.] tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena dalil ini juga asal bunyi; tidak jelas siapa yang melakukan, di mana dan kapan itu terjadi. 16. Dalil Pemohon poin 4.11. [munkin maksudnya poin 4.22.] yang menyatakan bahwa Pemohon tidak didukung oleh partai politik adalah dalil yang mengandung unsur kebohongan karena faktanya Pemohon pada Pemilukada Putaran Kedua mengeroyok Pihak Terkait dengan mengalirnya dukungan 6 Partai Politik kepada mereka yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, Partai Amanat Nasional (Untuk Kota Padang, Partai ini diketuai oleh incumbent Walikota Fauzi Bahar), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Golkar, dan Partai Demokrat (bukti PT-14); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 17. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon poin 4.12 dan 4.13 [mungkin maksudnya 4.23 dan 4.24] menyatakan Pemohon menilai adanya pelanggaran pada pemungutan suara di Kecamatan Kuranji; Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak benar, karena pada waktu pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Kuranji tidak ada permasalahan (Vide Bukti P-5). Faktanya Termohon beserta jajaranya. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara(PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada Kota Padang berjalan secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai berdasarkan fakta dilapangan yang menunjukan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS dan PPK; 18. Bahwa dalil Pemohon poin 4.14 [mungkin maksudnya 4.25] menyatakan banyaknya terjadi pelanggaran di Kecamatan Koto Tangah. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar, Pemohon sesungguhnya memutarbalikan fakta. Kalaulah benar (quod non) banyak pelanggaran dan kecurangan di Kecamatan Koto Tangah, tentulah yang menang di Kecamatan Koto Tangah tersebut adalah Pihak Terkait, akan tapi faktanya yang menang di Kecamatan Koto Tangah adalah Pemohon. Dalam hasil Rekap di Kecamatan Koto Tangah suara Pemohon adalah 33.946, sedangkan suara Pihak Terkait adalah 26.539. Kemenangan Pemohon di Kecamatan Koto Tangah adalah 7407. 19. Bahwa dalil Pemohon poin 4.15 dan 4.16 [mungkin maksudnya poin 4.26 dan 4.27] adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena faktanya pelaksanaan Pemilukada di Kota Padang berjalan dengan lancar, damai tertib serta Jurdil. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan C. 1 kepada saksi Pemohon merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, seluruh saksi- saksi pasangan calon diberikan salinan C.1, kecuali yang tidak datang atau pulang sebelum selesai penghitungan, oleh karena itu saksi-saksi Pemohon Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang tidak mendapat C.1 adalah saksi-saksi yang tidak hadir atau saksi yang tidak menghadiri penghitungan hingga selesai; 20. Dalil Pemohon poin 4.17 s.d 4.26 [mungkin maksudnya poin 4.28 s.d 4.37.] tidaklah berdasar dan beralasan sama sekali karena pelaksanaan Pemilukada Kota Padang sudah berjalan secara tertib dan kondusif serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan kalaulah Pemohon akan mempermasalahkan tentang susunan dan penetapan anggota PPS dan PPK tentu semestinya jauh hari sebelum pemilukada dilaksanakan. 21. Dalil Pemohon poin 4.27 [mungkin maksudnya poin 4.38.] adalah dalil yang mengada-ada dan cendrung penuh kebohongan dan tidak benar sama sekali. Pihak Terkait melalui Majelis Yang Mulia Mohon untuk menghadirkan Sdr. Alimarwis dan Sdr.Roza Anita Sofia oleh Pemohon ke hadapan persidangan dan kami yakin Pemohon tahu konsekuensi hukum jika cerita tersebut tidak benar dan menyesatkan. 22. Dalil Pemohon poin 4.28 [mungkin maksudnya poin 4.39.] tidaklah relevan dan mengada-ada. Di dalam Pasal itu terdapat klausul “memperhatikan” yang berarti tidak mewajibkan KPU untuk memenuhi kuota 30% perempuan tersebut. 23. Dalil Pemohon poin 4.29 [mungkin maksudnya poin 4.40.] tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena dalil ini juga asal bunyi; tidak jelas siapa yang melakukan, di mana dan kapan itu terjadi, dan bahkan bisa jadi saksi Pemohon sendiri yang tidak ada, hadir atau pulang sebelum waktunya. 24. Dalil Pemohon poin 4.30 [mungkin maksudnya poin 4.41.] tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena dalil ini juga sudah jelas rekomendasinya berupa sanksi administrasi yang samasekali tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara. 25. Dalil Pemohon poin 4.31 s.d 4.41 [mungkin maksudnya poin 4.42 s.d 4.52] tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena dalil ini juga asal bunyi; tidak jelas siapa yang melakukan, di mana dan kapan itu terjadi; 26. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 sampai dengan halaman 24 angka 4.17 sampai dengan 4.41 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya Termohon sudah melaksanakan Pemilukada Kota Padang dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalaulah benar (quod non) ada kejanggalan atau masalah dalam penetapan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id anggota PPK dan PPS, tentulah Pemohon sudah mempermasalahkannya sebelum pemungutan suara dilakukan. Tapi faktanya Pemohon mempermasalahkan hal tersebut setelah tidak memenangi Pemilukada Kota Padang; 27. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon halaman 25 yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif merupakan hal yang mengada-ada. Terkait penilaian akan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi: “Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010), hal ini tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. B. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25 sebagai berikut: 1. P.T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2003 tanggal 1 September 2013. 2. P.T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. 3. P.T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang. 4. P.T- 4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua 5. P.T.-5.1 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 6. P.T-5.2 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 7. P.T-5.3 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 8. P.T-5.4 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 9. P.T - 5.5 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan KT PJ Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 10. P.T - 5.6 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 11. P.T - 5.7 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 12. P.T - 5.8 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 13. P.T - 5.9 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 14. P.T - 5. 10 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 15. P.T - 5. 11 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 16. P.T - 5.12 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 17. P.T - 5.13 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 18. P.T - 5.14 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 19. P.T - 5.15 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 20. P.T - 5.16 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 21. P.T - 5.17 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 22. P.T - 5.18 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 23. P.T - 5.19 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 24. P.T - 5.20 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 25. P.T - 5.21 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 26. P.T - 5. 22 Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-PPS/Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 27. P.T - 6 Berita online Fauzi Bahar Walikota incumbent tidak pernah mendukung Pihak Terkait 28. PT-7A dan PT-7B Video Fauzi Bahar Tidak Mendukung Pihak Terkait 29. PT-8A Video di Padang TV, Fauzi Bahar Mendukung Pemohon (Pasangan No Urut 3). 30. P.T - 8.B CD Foto-foto Fauzi Bahar Walikota Padang incumbent mendukung Pemohon. 31. P.T - 9 Berita online Fauzi Bahar Walikota Padang incumbent mendukung Pemohon. 32. P.T - 10 Berita online Fauzi Bahar Walikota Padang incumbent mendukung Pemohon. 33. P.T - 11 Fotokopi Hasil Kajian Panwas Kota Padang Terhadap Dugaan Kampanye di masa tenang. 34. PT - 12 Fotokopi Hasil Kajian Panwas Kota Padang Terhadap Dugaan Kampanye di masa tenang. 35. PT-13 Fotokopi Bantahan MIKA terhadap kampanye di masa tenang. 36. PT-13.1 Fotokopi Hasil Kajian Panwas Kota Padang Terhadap Dugaan Kampanye di masa tenang. 37. PT-14 Berita online Pemohon didukung oleh PAN, partai Fauzi Bahar Walikota incumbent 38. PT-15 Berita di portal media online Padang Ekspres tanggal 18 Desember 201 3. Pemohon didukung oleh Partai Amanat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Nasional (PAN) Partai Fauzi Bahar Walikota Padang. 39. PT-16 Berita di portal media online Ekspres News (http:///ekspresnews.com/mantan-wako-padang-fauzi-bahar- dukung-deje), tanggal 22 Februari 2014. Pemohon didukung oleh Fauzi Bahar Walikota Padang. 40. PT-17 Berita di portal media online Menuju Legislator 2014 (http://caleg-indonesia.com/2014/02/terekam -marah-marah-di- youtube), tanggal 19 Februari 2014. Pidato Fauzi Bahar Walikota Padang yang menyerukan untuk tidak memilih pasangan calon dari PKS. (Pihak Terkait) 41. PT-18 Berita di portal media online JPNN (http://jpnn.com/read/ 2014/02/22/21795/Pjs-Wali-Kota-Padang-Ancam-Proses-PNS- Nyambi-Tim-Sukses), tanggal 22 Februari 2014. Seruan Pjs. Walikota Padang kepada PNS di lingkungan Kota Padang untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang putaran kedua. 42. PT-19 Berita di portal media online Haluan (http://harianhaluan.com/ index.php?option=com_content&view), Fauzi Bahar Walikota Padang membantah kabar yang menyebutkan bahwa Fauzi Bahar mendukung pasangan calon Mahyeldi-Emzalmi (Pihak Terkait). 43. PT-20 Berita di portal media online Padang Media (http://padangmedia.com/1-berita/86522-Sejauh-Ini-Pilkada- Padang-Putaran-II-Berjaan-Aman), tanggal 5 Maret 2014. Kapolresta Padang menilai pelaksanaan Pemilihan Walikota Padang putaran kedua berjalan kondusif. 44. PT-21 Berita di portal media online Warta Andalas (http://warta- andalas.com/berita-perantau-apresiasi-pilkada-putaran-2-Kota- Padang), tanggal 6 Maret 2014. Perantau Minang di Jakarta mengapresiasi pelaksanaan Pemilukada Kota Padang putaran kedua yang berjalan lancar dan aman. 45. PT-22 Fotokopi Undangan Silaturahmi. 46. PT-23 Fotokopi Model DA-KWK KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Koto Tangah. 47. PT-24 Fotokopi Iklan di harian umum singalang tanggal 4 Maret 2014 Pengumuman KPU Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang 48. PT-25 Fotokopi Iklan di harian umum Singgalang tanggal 4 Maret 2014 “Pengumuman KPU Kota Padang” Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 dan 1 April 2014, pada intinya sebagai berikut: 1. Muharlion  Saksi tinggal di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi adalah Anggota DPRD Kota Padang di Komisi yang membidangi pendidikan.  Saksi datang ke SMAN 2 Padang untuk berdiskusi dan bukan untuk mengumpulkan uang.  Pada Putaran I Walikota Fauzi Bahar mendukung Mahyeldi yang diusung PAN (partai Fauzi Bahar).  Pada Putaran II Fauzi Bahar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.  Tidak pernah ada perintah saksi kepada para guru agar mendukung pasangan calon tertentu. 2. Habibul Fuadi  Saksi tinggal di Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Kepala Sekolah sekaligus Sekretaris Musyawarah Kepala Sekolah Negeri se-Kota Padang.  Salah satu program MKS adalah studi banding ke luar negeri satu tahun sekali.  Saksi ikut pergi ke Hong Kong dalam rangka studi banding pendidikan.  Tahun lalu studi banding dilakukan ke Brunei Darussalam.  Biaya studi banding diambil dari masing-masing sekolah dengan landasan Peraturan Walikota Padang dan atas seijin komite sekolah. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Rencana semula perjalanan ke Hong Kong dilaksanakan pada September 2013 namun mundur menjadi November 2013.  Kunjungan ke Hong Kong diikuti oleh 14 kepala sekolah beserta keluarga, dan kepala dinas serta pejabat Eselon III Dinas Pendidikan.  Perjalanan tersebut tidak ada kaitan apapun dengan Pemilukada. 3. Barlius  Saksi tinggal di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah Kepala Sekolah.  Saksi membenarkan keterangan Habibul Fuadi.  Saksi tidak ikut perjalanan studi banding ke Hong Kong.  Saksi tidak pernah mengumpulkan uang untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 10.  Saksi hadir ke SMK 3 karena salah baca sms. Seharusnya saksi menghdiri undangan rapat di SMA 3 namun sms terbaca oleh saksi sebagai SMK 3. 4. Eka Fatmaihar  Saksi tinggal di Kelurahan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah.  Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 di tingkat PPK Koto Tangah.  Rekapitulasi PPK Koto Tangah berjalan baik dan lancar.  Kedua saksi pasangan calon menandatangani berita acara. 5. Ismet  Saksi tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 di tingkat PPK Kuranji.  Saksi membenarkan keterangan saksi Musra Hidayati.  Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Januar mengatakan kepada saksi bahwa Januar tidak membawa data karena sudah sepakat akan menolak hasil rekapitulasi PPK Kuranji. 6. Rahmat Shaleh  Saksi tinggal di Kelurahan Binuang, Kecamatan Pauh.  Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 di tingkat Kota Padang.  Rekapitulasi tingkat Kota Padang dilaksanakan pada 11 Maret 2014 untuk 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Rekapitulasi berjalan lancar tanpa ada masalahan apapun terkait hasil perolehan suara.  Data yang dimiliki saksi sama dengan data hasil rekapitulasi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh 50,29% suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 49,7% suara.  Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah atas dasar indikasi, bukan didasarkan pada data/angka hasil rekapitulasi. 7. Editiawarman  Aksi tinggal di Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara.  Saksi adalah Lurah Air Tawar, Kota Padang.  Saksi hadir pada pertemuan di Asrama Haji pada Rabu, 18 Desember 2013, dengan dihadiri Lurah, Camat, RT, RW, Bunda Kanduang, PNPM Mandiri, dan lain sebagainya yang berjumlah lebih dari 200 orang, serta dihadiri juga oleh Walikota Fauzi Bahar .  Dalam acara tersebut tidak ada pembicaraan mengenai dukungan kepada Pasangan Calon tertentu. 8. Alizar Luthan  Saksi tinggal di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah anggota LPM di Kecamatan Kuranji.  Pada Desember 2013 Saksi bersama para Ketua RT, RW, LPM, dan Bundo Kanduang, hadir dalam acara di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji.  Dalam pertemuan tersebut Walikota Fauzi Bahar membicarakan masalah pembangunan oleh Lippo Bank atau Siloam, dan membagikan formulir permintaan dukungan pembangunan dimaksud. Sebagian hadirin tidak bersedia memberikan dukungan yang diminta.  Dalam pertemuan di Masjid tersebut sekaligus diserahkan secara simbolis dana bantuan operasional bagi RT/RW. Setelah Fauzi Bahar meninggalkan lokasi, para Lurah membagikan dana operasional diamksud kepada para RT/RW.  Dalam pertemuan tidak ada arahan apapun terkait dukungan kepada pasangan calon tertentu. 9. Irwan Basir  Saksi tinggal di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.  Saksi adalah Ketua Dewan Pakar LPM se-Kota Padang.  LPM dibentuk oleh masyarakat sebagai organisasi sosial masyarakat yang membantu pelaksanaan program Pemerintah mulai tingkat Kelurahan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi, yang kegiatannya dianggarkan dalam APBD.  Saksi sebagai Dewan Pakar tidak digaji oleh Pemerintah Kota.  Dalam pertemuan LPM, Lurah, dan Bundo Kanduang, se-Kota Padang, Walikota Fauzi Bahar tidak mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait).  Walikota Fauzi Bahar meminta agar LPM membantu mendukung kelancaran pembangunan Kota Padang melalui investasi Lippo Grup. [2.7] Menimbang bahwa para pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 2 April 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 April 2014, dan pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang; Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang; beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013 (vide Bukti P-3); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 4 November 2013 (vide Bukti P-4), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 3; Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, “Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 11 Maret 2014, beserta Lampiran (vide Bukti T-5 dan P-6), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU- Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang, bertanggal 11 Maret 2014 (vide Bukti P-5 dan Bukti T-5). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 14 Maret 2014; Selasa, 15 Maret 2014; dan Rabu, 16 Maret 2014; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2014, berdasarkan Akta Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 78/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yaitu i) permohonan Pemohon kabur, dan ii) pengajuan dalil mengenai pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 10 telah lewat waktu karena dalil demikian terjadi pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa i) permohonan Pemohon salah obyek, ii) permohonan Pemohon cacat formil, dan iii) permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menilai hal demikian telah masuk dalam pokok permohonan dan karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok permohonan. Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 bernama Muharlion mengumpulkan seluruh Kepala SMA Negeri, Kepala SMK Negeri, Kepala UPTD, Kepala SMP Negeri se- Kota Padang pada September 2013 di SMAN 3 Padang, dan meminta para kepala sekolah tersebut mengumpulkan uang untuk membiayai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10. Uang sumbangan dikumpulkan oleh Kepala SMAN 6 bernama Barlius dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Muharlion dan Barlius. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terhadap dalil Pemohon mengenai penggalangan dukungan dan dana dari para kepala SMA, SMK, dan SMP, serta kepala UPTD se-Kota Padang, keterangan saksi M. Amin telah dibantah oleh saksi Muharlion yang menerangkan tidak mengumpulkan uang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10. Terhadap bantahan tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, sebagaimana diakui Pemohon, peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi pada September 2013 atau sebelum Pemilukada Putaran Pertama, sehingga andai benar terjadi, quod non, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu adanya kaitan atau ketersambungan antara peristiwa tersebut dengan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai hadiah atas lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 10 ke putaran kedua, sebanyak tiga belas Kepala SMA Negeri se-Kota Padang diberi ijin Walikota untuk pergi ke Hong Kong selama lima hari pada November 2013 dengan menggunakan dana Komite Sekolah yang dipungut dari siswa. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Saat transit di Malaysia, para kepala sekolah berfoto dengan mengacungkan sepuluh jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin serta Bukti P-26 dan Bukti P-27. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Habibul Fuadi dan Barlius. Terhadap dalil mengenai perjalanan/kunjungan para kepala sekolah ke Hong Kong, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana diakui Pemohon dan Pihak Terkait, bahwa perjalanan pada November 2013 tersebut memang ada dan memang ada peserta yang berfoto bersama dengan menunjukkan sepuluh jari. Namun menurut keterangan saksi Habibul Fuadi dan Barlius, perjalanan/kunjungan ke Hong Kong tersebut adalah kegiatan tahunan yang didanai oleh Komite Sekolah tanpa ada kaitannya dengan Pemilukada. Terkait kunjungan tersebut, menurut Mahkamah penggunaan dana komite sekolah untuk kunjungan sebagaimana dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, baik secara hukum maupun secara etika, kecuali jika Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terbukti secara hukum bahwa kunjungan dan/atau penggunaan dana komite sekolah tersebut terkait dengan Pemilukada. Adapun mengenai diacungkannya sepuluh jari saat berfoto bersama, seandainyapun hal demikian benar merupakan bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10, menurut Mahkamah hal dimaksud bukanlah merupakan suatu masalah karena semua orang sebagai pemilih bebas untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon tertentu; dan selama para kepala sekolah sebagai pemberi isyarat dukungan tersebut tidak bermaksud melakukannya untuk mempengaruhi orang lain. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 4 Maret 2014, sehari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang bernama Indang Dewata menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah se-Kota Padang via SMS agar mengikuti tes kompetensi pemetaan kepala sekolah, dan agar para kepala sekolah menyampaikan satu nama calon pengganti kepala sekolah. Hal demikian dimaksudkan untuk menggerakkan para kepala sekolah agar memenangkan Wakil Walikota incumbent dengan penekanan apabila tidak bersedia mendukung, masing-masing kepala sekolah akan diganti dengan nama yang telah diusulkan masing-masing kepala sekolah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tes pemetaan kompetensi seluruh kepala sekolah se-Kota Padang, serta adanya wacana penggantian kepala sekolah yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Wakil Walikota incumbent), Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut. Saksi M. Amin yang diajukan Pemohon mengetahui mengenai adanya tes pemetaan kompetensi tersebut namun tidak mengetahui kaitan antara tes tersebut dengan permintaan dukungan kepada Wakil Walikota incumbent sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota mengumpulkan LPM, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (LKAAM), Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW, dan Majelis Taklim pada Minggu, 15 Desember 2013, pukul 14.00, di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji, dan mengarahkan hadirin untuk mengajak keluarga dan kerabat agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mawardi dan Muslimin. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Alizar Luthan dan Irwan Basir. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta yang diakui Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu adanya pertemuan antara Walikota Fauzi Bahar dengan berbagai lembaga/organisasi kemasyarakatan serta perwakilan RT dan RW, yang dalam pertemuan tersebut antara lain dibagikan secara simbolis dana bantuan operasional bagi RT dan RW (vide keterangan saksi Muslimin dan Alizhar Luthan). Saksi Mawardi dan Muslimin menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut Walikota Fauzi Bahar meminta hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang keterangan demikian dibantah oleh saksi Alizhar Luthan. Terhadap hal demikian, karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota Fauzi Bahar memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang bernama Edison dan menginstruksikan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Edison ST Batuah. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimaksud. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti untuk membantah kesaksian Edison ST Batuah. Namun meskipun keterangan saksi Edison ST Batuah diterima Mahkamah sebagai fakta hukum, Pemohon tidak menerangkan dan tidak dapat membuktikan bahwa permintaan Walikota Fauzi Bahar kepada saksi Edison ST Batuah telah dilaksanakan oleh saksi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, terhadap indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan Walikota Fauzi Bahar tersebut, Mahkamah mempersilakan Pemohon untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melaporkannya kepada aparat yang berwenang menangani permasalahan demikian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 10 berkampanye di Jalan Dakota, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, dan di Jalan Rambutan III, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, serta beriklan di Harian Posmetro Padang dan Harian Singgalang menyampaikan hasil survey dari Lembaga Survey MIKA, padahal survey dimaksud dilakukan pada Desember 2013. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Tri Pandi Putra, Andri Rusta, serta Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-21a, dan Bukti P-63. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-13.1. Terhadap dalil Pemohon mengenai ketiga kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 10, Mahkamah menemukan fakta yang diakui para pihak bahwa memang terdapat kegiatan di lokasi dan/atau berupa hal berikut. a. kegiatan di rumah warga di Jalan Dakota, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah; b. kegiatan di rumah warga di Jalan Rambutan III, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan; serta c. pemasangan iklan di Harian Posmetro Padang dan Harian Singgalang. Ketiga kegiatan tersebut didalilkan oleh Pemohon merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 di masa tenang. Terhadap kegiatan tersebut Panwaslu Kota Padang dan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjutinya dan menyatakan rekomendasi bahwa ketiga hal dimaksud bukan merupakan pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi (vide Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13.1). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, setelah putaran pertama sampai menjelang pemungutan suara putaran kedua, calon Wakil Walikota incumbent yang didukung PKS menyebarkan fitnah di Kecamatan Kuranji dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kecamatan Koto Tangah, yang pada pokoknya mengkuatirkan masa depan masyarakat Kota Padang karena calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Cina Palembang sedangkan calon Wakil Walikota belajar di sekolah Katolik. Selain itu dikatakan juga jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Walikota Padang, maka zakat akan dihapus, beras genggam dihapus, dan asmaul husna ditiadakan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Yosefriawan. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimaksud. Terhadap dalil mengenai adanya kampanye hitam (black campaign) tersebut, Pemohon mengajukan saksi Yosefriawan yang mendengar Walikota Fauzi Bahar mengatakan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka program zakat akan dihilangkan. Namun dari keterangan saksi yang demikian, dan tanpa diserta alat bukti lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa konteks ucapan Walikota Fauzi Bahar adalah dalam rangka menjelekkan atau memfitnah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi jika disandingkan dengan dalil Pemohon dimaksud, saksi Yosefriawan tidak mengetahui mengenai fitnah lain yang ditujukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkan fitnah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membagikan undangan C-6.KWK.KPU kepada pemilih serta tidak membagikan kartu pemilih pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-54, Bukti P-57, Bukti P-59, Bukti P- 60, dan Bukti P-64. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak membagikan undangan C- 6.KWK.KPU, Termohon menerangkan bahwa semua undangan telah dibagikan kepada pemilih bersangkutan dan tidak ada pemberitahuan dan/atau teguran dari Panwaslu terkait surat undangan dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Aguswandi dan Erman M serta Bukti T-7.1 sampai dengan Bukti T-7.47, Bukti T-8.1 sampai dengan Bukti T-8.31, dan Bukti T- 15.1 sampai dengan Bukti T-16.5. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak menerima undangan C-6.KWK.KPU dari Termohon, Mahkamah meyakini bahwa sebagian pemilih memang tidak menerima undangan C-6.KWK.KPU sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon. Mengingat bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan sebenarnya tetap boleh mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), Pemohon melalui bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih dimaksud telah berusaha untuk mengikuti pemungutan suara di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK masing-masing. Apalagi terhadap sebagian dugaan mengenai tidak dibagikannya undangan C-6.KWK.KPU dimaksud, Panwaslu telah menindaklanjuti dan menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi Pemilu (vide Bukti P-64). Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan kartu pemilih, Termohon menerangkan bahwa sesuai Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/I/2013 bertanggal 25 Januari 2013, pembuatan kartu pemilih dapat ditiadakan dengan alasan efisiensi anggaran Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-22. Terhadap dalil mengenai tidak dibagikannya kartu pemilih oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 48/KPU/I/2013, bertanggal 25 Januari 2013, Termohon memang tidak diwajibkan untuk mencetak kartu pemilih. Lagipula tanpa adanya kartu pemilih pun, pemilih tetap dapat mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan undangan C6.KWK-KPU, atau jika pemilih tidak memiliki undangan C6.KWK-KPU tetap dapat mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan KTP dan KK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya C6.KWK-KPU dan tidak dibagikannya kartu pemilih tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon di TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-47 dan Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-73. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa C-1.KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon, Termohon menerangkan bahwa dari total 1.532 TPS dan 104 PPS, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hanya ada KPPS di dua TPS yang tidak memberikan formulir C-1.KWK.KPU, yaitu di TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX dan TPS 27 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Namun hal demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-14.2. Terhadap dalil Pemohon mengenai saksi yang tidak diberi formulir Model C- 1.KWK.KPU, berdasarkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa setidaknya terdapat 7 (tujuh) KPPS yang tidak memberikan formulir Model C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon, yaitu: a. Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai, Kecamatan Lubuk Begalung; b. KPPS TPS 27 Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung; c. KPPS TPS 1 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur; d. KPPS TPS 22 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur; e. KPPS TPS 3 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo; f. KPPS TPS 11 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo; dan g. KPPS TPS 30 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. Adanya pelanggaran administrasi dan/atau etika yang dilakukan oleh beberapa KPPS tersebut di atas tentu mengurangi kualitas Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon, namun tidak dibagikannya formulir Model C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon menurut Mahkamah tidak terbukti telah mengakibatkan adanya perubahan atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Putaran Kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah mengganti anggota PPK dan anggota PPS di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah, yaitu: Kecamatan Kuranji Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a) PPK Kuranji bernama Martias Sarjany dan Fitriyoni diganti oleh Nurmaini dan Erizal. b) Anggota PPS Kelurahan Kalumbuk bernama Nurmaini, Yurnalis, dan Amsnur, diganti oleh Afrijon dan Nila Afriansih. c) Anggota PPS Kelurahan Korong Gadang bernama Delvi Suriani dan Erizal diganti oleh Murniati dan Irwansyah. d) Anggota PPS Kelurahan Sungai Sapih bernama Jafri diganti oleh Firdaus. e) Anggta PPS Kelurahan Pasar Ambacang bernama H Syafri Khaidir MB dan Lasmi Nurita Sari diganti oleh Mufti dan Zuryasmi. Kecamatan Koto Tangah a) Anggota PPS Kelurahan Dadok Tunggul Hitam bernama Yezzy Andiani diganti oleh Sutrisno. b) Anggota PPS Kelurahan Balai Gadang bernama Refsanol diganti Masril Usta. c) Anggota PPS Kelurahan Ikur Koto bernama Komalarini diganti oleh Syamsir Ragi. Hal demikian menurut Pemohon telah melanggar Pasal 40 ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). Bahkan menurut Pemohon terdapat pengganti anggota PPK yang diambil dari anggota PPS yang masih aktif dan bukan mengambil dari Daftar Tunggu Calon Anggota PPK Pengganti. Pemohon mendalilkan tujuan penggantian tersebut adalah untuk memudahkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Nofia Hendry dan Refsanol, serta Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-61, dan Bukti P- 62. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa masa kerja anggota PPK dan PPS pada Pemilukada Kota Padang Putaran Pertama berakhir pada Desember 2013. Setelah masa kerja anggota PPK dan PPS berakhir, Termohon melakukan evaluasi kemudian menetapkan anggota PPK dan PPS untuk Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Zulham Efridon, Arnita Yeni, Masriri, Afrijoni, dan Amril, serta Bukti T-9.1 sampai dengan Bukti T-10.2. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Terhadap dalil mengenai penggantian anggota PPS dan PPK, berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang sebagian anggota PPS dan PPK di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah yang bertugas pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama, tidak lagi ditugaskan sebagai anggota PPS dan PPK pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Masa kerja anggota PPS dan PPK pada Pemilukada Putaran Pertama tersebut menurut Mahkamah memang berakhir pada Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 16 April 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 16 April 2013. Bahwa setelah berakhirnya masa kerja anggota PPS dan anggota PPK sebagaimana diatur oleh kedua SK dimaksud, maka menjadi kewenangan Termohon untuk mengangkat anggota PPS dan PPK yang akan bertugas melaksanakan Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Kewenangan demikian telah dilaksanakan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota- 003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 13 Januari 2014; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 13 Januari 2014. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dalam penggantian anggota PPS dan PPK tersebut, jika benar hal demikian melanggar Pasal 40 ayat (4) UU 15/2011, untuk dapat membatalkan dan/atau mengubah keputusan Termohon mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon harus membuktikan bahwa penggantian anggota PPS dan PPK tersebut benar-benar telah mengakibatkan atau menimbulkan pemihakan anggota PPS dan PPK, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pasangan calon tertentu yang dalam dalil a quo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. Namun dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberpihakan seluruh atau setidaknya sebagian anggota PPS dan PPK kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10 dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam penyusunan PPK dan PPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bukanlah suatu keharusan melainkan hanya “memperhatikan”. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menurut Mahkamah memang mengatur syarat keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk anggota PPK, yang ketentuan demikian tidak dipenuhi oleh Termohon. Namun menurut Mahkamah tidak dipenuhinya ketentuan normatif demikian tidak serta-merta mengakibatkan dapat dibatalkannya Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, apalagi Pemohon tidak dapat menunjukkan serta membuktikan korelasi atau keterhubungan antara tidak dipenuhinya keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam keanggotaan PPK dengan adanya kerugian perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memberikan kesempatan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 untuk membagikan 12 lembar undangan C-6.KWK.KPU kepada Ali Marwis dan kepada Roza Anita Sovia sebanyak 18 lembar, disertai uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia serta Bukti P-48. Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia di bawah sumpah, Mahkamah meyakini ada orang dengan logo/atribut PKS di pakaiannya yang memberikan beberapa undangan C-6.KWK.KPU dan uang masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali Marwis dan Roza Anita Sovia dengan permintaan agar dibagikan kepada pemilih dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Mahkamah berpendapat bahwa pembagian uang dimaksud dapat dikategorikan sebagai politik uang (money politic), namun dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang kuat bahwa hal demikian dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 10. Apalagi dalam kaitannya dengan pemungutan suara dan perolehan suara masing- masing pasangan calon, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang mendapatkan surat undangan dan/atau sejumlah uang dari Ali Marwis dan Roza Anita Sovia benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Alih-alih mengetahui atau sekadar memeriksa apakah pemilih yang diberi undangan dan uang dimaksud terpengaruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10, saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia bahkan tidak mengetahui identitas atau setidaknya nama orang-orang yang diberinya undangan dan sejumlah uang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Kuranji terdapat 87.262 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) pemilih, yang 44.808 (empat puluh empat ribu delapan ratus delapan) pemilih diantaranya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id membawa surat undangan, dan 1.616 (seribu enam ratus enam belas) pemilih memilih dengan menunjukkan KTP. Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa jumlah 1.616 (seribu enam ratus enam belas) pemilih yang dimaksud oleh Pemohon sebenarnya adalah “jumlah pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK”. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-19.2. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Ismet. Terhadap dalil dimaksud, Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan serta tidak membuktikannya lebih lanjut. Sementara Termohon dapat membuktikan bahwa angka 1.616 (seribu enam ratus enam belas) tersebut adalah angka yang tercantum dalam formulir Model DA1.KWK-KPU pada kolom “Jumlah Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP dan Kartu Keluarga” (vide Bukti T-19.2). Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain dalil mengenai mobilisasi dukungan kepala sekolah dan guru; tidak diijinkannya pemilih untuk memilih jika hanya menunjukkan KTP dan KK; dan dalil- dalil lainnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lebih rinci dan/atau tidak membuktikan kebenaran dalil-dalil dimaksud. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id