69/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 69/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Moch. Rasyid Gumilar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Wijaya Kusuma 1 No. 14 RT.01/RW. 16 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Kartika Eka Pertiwi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Condet Pejaten No.18 A, RT/RW 02/007, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Akmal Muhammad Abdullah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kampung Kamarung No. 56, RT/RW. 02/04, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Fadhil Wirdiyan Ihsan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan CCI VI No. 16 RT 003/RW 015, Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 2 Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Riyan Fernando Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kuningan 7 No. 1, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Renaldy, Diego Armando Tanriady dan Evi Nurjanah, para Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 69/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 April 2025 yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Mei 3 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga turut diatur dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah dalam melakukan Pengujian Formil undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 4 “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”; 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga turut ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (selanjutnya disebut UU P3) yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa proses pembentukan suatu undang-undang dilakukan secara inkonstitusional. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat prinsip-prinsip umum dan tidak mengatur secara rinci aspek formil-prosedural pembentukan undang-undang, maka batu uji pengujian formil akan merujuk pada peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” Dengan memperhatikan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, maka batu uji pengujian formil suatu undang-undang yang dianggap inkonstitusional akan menggunakan UU P3 (Bukti P-[3]) sebagaimana dimandatkan dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terhadap tolak ukur atau batu uji bagi Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945’; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata 5 hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah menetapkan batasan waktu (tenggat) untuk pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Pertimbangan ini didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum. Tenggat waktu ini kemudian dikodifikasikan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. 10. Bahwa UU 3/2025 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 pada tanggal 26 Maret 2025. 11. Bahwa permohonan pengujian formil a quo diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 25 April 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan ini masih berada dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana ditentukan oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengujian formil. 12. Bahwa meskipun penetapan batas waktu 45 hari ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya, tenggat waktu yang relatif singkat ini dapat menjadi hambatan bagi warga negara dan masyarakat sipil untuk mengajukan pengujian formil. Terutama apabila proses legislasi itu sendiri, seperti yang diduga terjadi dalam pembentukan UU 3/2025, berlangsung secara tertutup, minim transparansi, dan terburu-buru. Kondisi demikian menyulitkan upaya untuk mengidentifikasi potensi cacat formil, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, dan menyusun argumentasi hukum yang kokoh dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini berpotensi membatasi akses terhadap keadilan konstitusional melalui mekanisme pengujian formil. 6 13. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu proses pembentukan UU 3/2025, tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3. Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian perkara a quo digunakan UU P3 (dalam hal ini merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022) dikarenakan pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara a quo merupakan norma yang terdapat dalam UU P3. 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian formil proses pembentukan undang–undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3) PMK 2/2021 yang menyebutkan: (1) “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.” 15. Bahwa dengan demikian objek pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22A dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 UU P3. 16. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) fungsi yakni: ● Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution) ● Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) ● Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) ● Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizens Constitutional Rights) 7 ● Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 17. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution), maka dari itu Mahkamah harus menjamin agar tidak ada produk hukum yang dihasilkan secara menyalahi koridor-koridor konstitusi. Dalam hal pengujian formil UU 3/2025 yang secara nyata dan terang benderang diduga mengabaikan asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU P3, sudah sepatutnya Mahkamah memeriksa dan mengadili sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. 18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil dalam pembentukan UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 19. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 20. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 21. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah 8 dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; 22. Bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) juncto Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat sebagai konstituen yang memilihnya pada saat Pemilu. 23. Bahwa dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: ● Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan 9 mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD NRI Tahun 1945. Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. ● Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh- sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran kesungguhan, dan kepercayaan 10 tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. ● Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 24. Bahwa artinya Pemohon I s.d. Pemohon V merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih. (Bukti P-[41]) 25. Bahwa dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 juga menjelaskan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil 11 sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” 26. Bahwa Para Pemohon memiliki perhatian besar terhadap isu dibentuknya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu ini. Tindak- tanduk ini tercatat dalam bukti-bukti tertulis (Bukti P-[42], Bukti P-[43], Bukti P- [43], Bukti P-[44], Bukti P-[45], dan Bukti P-[46]). Dengan demikian, Para Pemohon secara jelas menunjukkan kepedulian dan concern terhadap pembentukan UU TNI ini, yang relevan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara." 27. Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing- masing (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]). Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) masing- masing (Bukti P-[10], P-[11], P-[12], P-[13], P-[14]). Dengan demikian, Para Pemohon secara jelas memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 28. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya telah berulang kali menerima permohonan dari perorangan warga negara, termasuk yang berstatus mahasiswa atau akademisi, sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 29. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]) ) yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bukti P-[10], P-[11], P- 12 [12], P-[13], P-[14]), memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi. 30. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebagai bagian dari prinsip tersebut, proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU P3. 31. Bahwa dalam konteks pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah instrumen negara yang bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam regulasi yang mengatur peran dan fungsi TNI harus diawasi oleh masyarakat sipil, termasuk mahasiswa hukum yang memiliki kepentingan akademik dan profesional dalam memahami serta mengawal prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Namun, dalam proses pembentukan UU 3/2025, terdapat dugaan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan partisipasi publik, yang menyebabkan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional. 32. Bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan akademik dan kewajiban moral untuk turut serta dalam proses legislasi, terutama dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada sistem hukum nasional. Namun, dalam pembentukan UU 3/2025, hak tersebut diduga diabaikan dengan adanya minimnya keterbukaan dan terbatasnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi. Diduga kuat bahwa pembentukan UU 3/2025 minim keterbukaan dan membatasi ruang partisipasi masyarakat sipil. Hal ini menghalangi hak Para Pemohon untuk: (a) memperoleh akses informasi yang memadai; (b) menyampaikan pendapat; serta (c) mengawal pembahasan kebijakan yang berpengaruh besar terhadap tata kelola pertahanan negara. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU 3/2025 tidak hanya bertentangan 13 dengan prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak akuntabel dan dapat melemahkan kontrol sipil terhadap militer. Dengan demikian, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena haknya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan negara telah diabaikan, sehingga prinsip negara hukum yang demokratis tidak terwujud sebagaimana mestinya. 33. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon sebagai konstituen yang memilih para Anggota DPR pada Pemilu 2024 memiliki hak untuk menuntut dibukanya ruang- ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR khususnya dalam pembentukan UU 3/2025, yang kemudian hal tersebut tidak didapatkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, kian mempertegas bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang tercantum pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah terlanggar. 34. Bahwa hak atas kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan regulasi yang disusun oleh negara dibuat dengan prosedur yang jelas, transparan, serta dapat diakses oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembentukan UU 3/2025, dugaan ketertutupan dan minimnya transparansi dalam penyusunan regulasi telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum. Karena sejatinya kepastian hukum yang adil tidak hanya berkaitan dengan substansi norma, tetapi juga mencakup kepastian mengenai proses pembentukan norma itu sendiri. Proses legislasi UU 3/2025 diduga sarat dengan pelanggaran prosedur: tidak transparan, tidak mengikuti ketentuan UU P3 dan Tatib DPR, serta mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Akumulasi pelanggaran prosedur ini secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) mengenai keabsahan dan legitimasi UU 3/2025 itu sendiri. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 telah mengaitkan prosedur pembentukan hukum yang tidak adil (dalam hal itu ketiadaan calon perseorangan di Aceh) dengan pelanggaran hak atas kepastian hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum. Bagi Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum, ketidakpastian mengenai validitas formal suatu undang-undang merupakan kerugian langsung 14 karena mengganggu proses pembelajaran, analisis hukum, dan keyakinan terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, pengabaian aspirasi publik dalam proses legislasi juga merupakan bentuk perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, di mana suara dan kepentingan warga negara (termasuk Pemohon) tidak dihargai secara setara dalam pembentukan kebijakan. 35. Bahwa lebih dari itu, ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan UU 3/2025 juga berdampak langsung pada hak konstitusional Para Pemohon, khususnya dalam mengawal prinsip supremasi sipil yang dijamin dalam sistem demokrasi. Hak Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjadi terhambat akibat minimnya transparansi dalam proses legislasi. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang bermakna, UU 3/2025 yang diduga dibentuk secara tidak terbuka dapat membuka ruang bagi peningkatan peran militer dalam ranah sipil, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dan mencederai hak Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil. 36. Bahwa hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memberikan setiap orang hak untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi guna mengembangkan dirinya dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem hukum nasional. Namun, minimnya akses terhadap informasi substansial terkait proses pembentukan UU 3/2025, seperti kesulitan mengakses draf RUU Perubahan UU TNI yang otentik, Naskah Akademik, dan informasi detail mengenai tahapan proses, sangat terbatas. Hal ini tentunya telah membatasi hak Para Pemohon untuk mengkaji, memahami, serta memberikan tanggapan terhadap perubahan yang diusulkan. Ketertutupan ini tidak hanya menghambat hak konstitusional Para Pemohon, tetapi juga mengurangi kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi, yang seharusnya berjalan secara terbuka dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. 37. Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara proses pembentukan UU 3/2025 yang diduga minim transparansi dan partisipasi publik dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. Proses yang cacat formil ini berisiko melahirkan 15 regulasi yang tidak akuntabel dan berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer. Akibatnya, kontrol sipil terhadap TNI dapat semakin melemah, yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam negara hukum dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Selain itu, minimnya akses informasi mengenai substansi proses pembentukan UU 3/2025 membatasi ruang akademik bagi Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum, sehingga akan menyulitkan Para Pemohon untuk mengembangkan analisis yang kritis dan berbasis hukum terhadap kebijakan pertahanan negara. 38. Bahwa apabila proses pembentukan UU 3/2025 tetap dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi yang memadai, serta mengabaikan prinsip partisipatif dalam pembentukan regulasi, maka kerugian konstitusional bagi Para Pemohon—sebagai bagian dari generasi akademisi dan calon profesional hukum—akan terjadi secara langsung. Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian hukum (pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) mengenai status dan validitas UU tersebut, yang akan mengganggu pemahaman dan proses pembelajaran hukum Para Pemohon. Ketidakpastian ini akan menciptakan tantangan serius dalam menganalisis dan mengawal kebijakan hukum yang seharusnya selaras dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta dapat menghambat Para Pemohon dalam berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional yang demokratis (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, substansi UU yang dihasilkan dari proses legislasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi melemahkan supremasi sipil, bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, dan mengancam tatanan konstitusional secara lebih luas. 39. Bahwa Para Pemohon, sebagai bagian dari warga negara yang merupakan konstituen dari para Anggota DPR yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, memiliki hak konstitusional untuk menuntut agar wakil rakyat yang telah dipilihnya menjalankan fungsi dan kewenangannya, termasuk fungsi legislasi, secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan bertanggung jawab. Proses pembentukan UU 3/2025 yang diduga tertutup dan mengabaikan aspirasi publik merupakan bentuk pengabaian terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai konstituen. 16 40. Bahwa terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon tidak akan terjadi lagi apabila permohonan pengujian formil a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah menyatakan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka: UU yang lahir dari proses cacat formil tersebut akan batal demi hukum. Ketidakpastian hukum mengenai validitas UU tersebut akan hilang. Hak partisipasi dan hak atas informasi yang sebelumnya dilanggar akan dipulihkan potensinya dalam proses legislasi ulang (jika dilakukan) yang harus mematuhi putusan Mahkamah. Potensi dampak negatif dari substansi UU yang tidak akuntabel (akibat proses tertutup) dapat dicegah. 41. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bukti P-[10], P-[11], P-[12], P-[13], P-[14]), memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak ini bukan hanya sekedar hak normatif, tetapi juga merupakan hak yang dijamin oleh negara untuk memastikan setiap warga negara, termasuk Para Pemohon, dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. 42. Bahwa hak atas pekerjaan yang layak ini, yang tercantum dalam konstitusi, secara jelas menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung tercapainya kesempatan kerja yang adil dan seimbang bagi setiap individu, terlepas dari status sosial dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, dengan adanya UU 3/2025 yang mengatur penempatan posisi anggota TNI di berbagai kementerian atau lembaga negara berpotensi mengancam kesempatan kerja bagi Para Pemohon, terutama yang berstatus sebagai mahasiswa. Sebagai 17 individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi, Para Pemohon berharap agar sistem pemerintahan Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi sipil, yang menjamin kesetaraan dalam kesempatan kerja yang menjunjung tinggi sistem meritokrasi. Penempatan anggota TNI dalam posisi struktural di kementerian atau lembaga negara dapat mengurangi peluang bagi mahasiswa dan warga negara sipil lainnya yang seharusnya memiliki akses terhadap posisi-posisi tersebut berdasarkan kompetensi dan pendidikan yang mereka jalani. Dengan demikian, perubahan ini dapat mempersempit ruang bagi Para Pemohon untuk mengakses pekerjaan yang layak sesuai dengan konstitusi, serta merusak prinsip keadilan sosial yang seharusnya memastikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk mahasiswa yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 43. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio),…” 44. Bahwa Para Pemohon meyakini jika proses pembentukan UU 3/2025 dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna, sebagaimana diatur dalam UU P3, maka berbagai kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon, seperti ketidakpastian hukum, pengabaian hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, serta terbatasnya kesempatan kerja yang setara, tidak akan terjadi. Dengan mengikuti prosedur yang jelas dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, proses legislasi yang baik akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan sah, akuntabel, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, jika UU 3/2025 dibentuk melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak hanya hak Para Pemohon yang akan terlindungi, tetapi juga kepercayaan 18 masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis akan tetap terjaga. III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN A. RUU PERUBAHAN UU TNI TIDAK SAH UNTUK MASUK SEBAGAI RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2025 MERUPAKAN KECACATAN PADA TAHAPAN PERENCANAAN RUU Perubahan UU TNI Tidak Tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 45. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU P3 dinyatakan “Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.” Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang- undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU P3 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”, sementara Pasal 17 menyatakan bahwa “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.” 46. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.” 47. Bahwa Prolegnas merupakan instrumen teknis dari tahap perencanaan pembuatan undang-undang, yang secara umum meliputi lima tahap dalam penyusunan Prolegnas: 1. Tahap mengumpulkan masukan : DPR, DPD, dan Pemerintah/ Presiden secara terpisah membuat daftar RUU dari pihak-pihak lembaga negara maupun warga negara. 2. Tahap penyaringan masukan : Masukan RUU tersebut disaring oleh DPR, DPD, dan Pemerintah/ Presiden. 19 3. Tahap penetapan awal : DPR, DPD, dan Pemerintah/ Presiden menetapkan daftar RUU yang diajukan kepada DPR. 4. Tahap pembahasan bersama : DPR, DPD, dan Pemerintah/ Presiden membahas daftar RUU bersama dalam rangka menyusun Prolegnas. 5. Tahap penetapan akhir Prolegnas : DPR menetapkan RUU yang masuk dalam Prolegnas sebagaimana kesepakatan. 48. Bahwa Prolegnas jangka menengah 2025-2029 serta Prolegnas Prioritas 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada tanggal 19 November 2024 (Bukti P-[15]). 49. Bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk dalam Rancangan Undang- Undang Prolegnas jangka menengah 2025-2029 yaitu pada angka 3, namun tidak termasuk pada Rancangan Undang-undang Prolegnas Prioritas tahun 2025. (Bukti P-[15]) 50. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 7 PerDPR 2/2020 juncto Pasal 20 ayat (2) UU P3 bahwa “Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.” Pasal 26 PerDPR 2/2020 menyatakan “Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang dari DPR, DPD, atau Pemerintah”. 51. Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Prolegnas yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada UU P3 dan peraturan teknis pelaksanaanya. 52. Bahwa ketentuan pemuatan suatu rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas Prioritas dalam ketentuan PerDPR 2/2020 adalah suatu RUU harus 20 didesain secara terarah, terpadu, dan sistematis yang harus diikuti dengan konsepsi yang jelas mengenai: a) latar belakang dan tujuan penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan c) jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya, diikuti pula dengan pengkajian dan penyelarasan konsepsi tersebut supaya dapat dicegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan. 53. Bahwa hal-hal yang diperhatikan sebagai pertimbangan diusulkannya suatu RUU ke dalam Prolegnas Prioritas tahunan berdasarkan Pasal 24 ayat (5) PerDPR 2/2020 adalah ”Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).” 54. Bahwa ketentuan dimuatnya suatu rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas Prioritas tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo masih terlalu normatif dan tidak memuat tolok ukur atau kriteria yang konkrit dan terukur, sehingga seringkali Prolegnas prioritas tahunan dapat di otak-atik agar suatu RUU dapat keluar dan masuk sesuai dengan kepentingan politik di belakang layar elit pembentuk undang-undang. 55. Bahwa dengan adanya kekosongan hukum tersebut, Prolegnas Prioritas tahunan yang sejatinya merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang tidak dapat berjalan dengan ideal, sehingga diperlukan suatu pengaturan mengenai kriteria yang konkrit dan terukur atas suatu RUU yang dapat diusulkan sebagai Prolegnas prioritas tahunan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana ruh dari Prolegnas itu sendiri. Pencantuman RUU Perubahan UU TNI sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 Melanggar Prosedur Tatib DPR 56. Bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk pada Program Legislasi Nasional Jangka 21 Menengah 2024-2029, namun bukan merupakan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (Bukti P-[15]). 57. Bahwa pada hari Selasa, 18 Februari 2025 DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna yang sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 3 Februari, acara Rapat Paripurna tersebut adalah: 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3) Kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI masa jabatan Tahun 2024-2029. 58. Bahwa pada Rapat Paripurna tersebut, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Bukti-P[16]) 59. Bahwa kemudian Pimpinan Rapat meminta persetujuan Rapat Paripurna agar RUU perubahan UU TNI diusulkan untuk masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025, yang kemudian disetujui oleh peserta Rapat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta persetujuan Rapat terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi I DPR RI, yang kemudian disetujui oleh peserta Rapat (Bukti P-[29]). Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR menyatakan bahwa “Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.” Ketentuan ini dimaksudkan agar Peserta Rapat Paripurna dapat mengetahui dan mempersiapkan segala kebutuhan dan pemahaman terkait acara Rapat, serta sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 291 Tatib DPR yang menyatakan bahwa 22 (1) “Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.” Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut tidak terdapat dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, pun tidak ditemukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung oleh Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden. 60. Bahwa pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia agar diusulkan untuk masuk pada Prolegnas Prioritas 2025, serta Penugasan kepada Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tersebut, tidak termasuk agenda Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 3 Februari, sehingga kedua Acara yang diselundupkan dan kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut tidak sah karena cacat prosedural. RUU Perubahan UU TNI Melangkahi Tahap Penyusunan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan Bab V Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 61. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” 62. Bahwa proses pembentukan RUU Perubahan UU TNI melangkahi tahap penyusunan karena Surat Presiden yang menunjuk perwakilan Pemerintah dalam pembahasan RUU Perubahan UU TNI bahkan sudah ada sejak 13 Februari 2025, sebelum RUU Perubahan UU TNI masuk ke dalam Prolegnas 2025 (tahap perencanaan) pada 18 Februari 2025. Surat Presiden itu yang kemudian menjadi awal tahap pembahasan antara DPR dan Pemerintah, yang mulai dilaksanakan Rapat Kerja pada 11 Maret 2025. 23 63. Kondisi tersebut memungkinkan jika RUU Perubahan UU TNI merupakan RUU carry over, yaitu melanjutkan pembahasan pada DPR Periode 2019- 2024. Pasal 110 ayat (1) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.” 64. Namun, RUU Perubahan UU TNI bukanlah RUU carry over sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025- 2029. Pada proses pembentukan RUU Perubahan UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 yang mengatur bahwa “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” 65. Dengan demikian, RUU Perubahan UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai RUU carry over. Konsekuensinya, pembentukan RUU Perubahan UU TNI harus dilakukan dari tahap awal, termasuk tahap penyusunan. Tidak Ada Pertimbangan Resmi dari Badan Legislasi DPR Terkait Urgensi Memasukkan RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Perubahan 66. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa (2) “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.” (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan.” Kemudian, Pasal 34 Ayat (1) mengatur: “Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi.” 67. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tersebut pada intinya mengatur bahwa evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan harus dilakukan dengan kajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI. Hal ini sejalan dengan 24 tugas Badan Legislasi DPR RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR yaitu: “Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan”. Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR juga mengatur: “Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan” 68. Bahwa RUU Perubahan UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2025 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 dengan langsung disetujui oleh Peserta Rapat, tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam Prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). 69. Pertimbangan dari Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR dilaksanakan melalui rapat kerja bersama dengan Menteri terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) PerDPR 2/2020, yang menyatakan “Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja.” selanjutnya ayat (3) Pasal a quo yang menyatakan bahwa “Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 70. Bahwa sebagaimana informasi agenda kegiatan Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses secara umum melalui laman dpr.go.id (Bukti P-[28]), sejak penetapan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 pada 19 November 2024, sampai dengan diusulkannya RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada Rapat Paripurna 18 Februari 2025, tidak terdapat satu kali pun agenda rapat kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan Menteri (dalam hal ini Menteri Pertahanan) untuk membahas RUU Perubahan UU TNI yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Pertimbangan ini penting karena perlu dibuktikan apakah benar revisi terhadap UU TNI saat ini memiliki urgensi dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain seperti amanat pembentukan UU Peradilan Militer, RUU 25 Perampasan Aset, atau RUU Masyarakat Hukum Adat; sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. Badan Legislasi DPR Tidak Melakukan Sosialisasi terhadap Perubahan Prolegnas 71. Bahwa ketentuan Pasal 66 huruf l Tatib DPR menugaskan Badan Legislasi DPR RI untuk “l. Melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan;” senada dengan aturan tersebut, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (5) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas.” 72. Bahwa Sosialisasi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang program pembentukan undang-undang (UU) yang disusun oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui RUU prioritas yang akan dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Pasal 41 ayat (6) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.” 73. Bahwa upaya pensosialisasian rencana legislasi dalam Prolegnas ini dilakukan sebagai salah satu bentuk konsultasi publik pra-RUU, yang tujuannya agar daerah memperoleh informasi tentang rencana-rencana legislasi apa saja yang akan disusun atau dibuat oleh pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui sosialisasi dalam tahapan prematur ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat mengantisipasi konsekuensi kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. 74. Bahwa rentang waktu antara diusulkannya RUU Perubahan UU TNI untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada Rapat Paripurna 18 Februari 2025, sampai dengan pengesahannya pada Rapat Paripurna 20 Maret 2025, cenderung singkat yaitu hanya kurang dari satu bulan, sehingga dalam kurun 26 waktu yang cenderung cepat tersebut, menyulitkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang terkait dengan pembahasan RUU Perubahan UU TNI. Bahwa Prolegnas perubahan 2025, yang memasukkan RUU Perubahan UU TNI tidak melalui sosialisasi oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR. Hal itu merugikan publik, apalagi pembahasan dilakukan begitu cepat dalam satu masa sidang. Kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Legislasi DPR yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR dapat berjalan secara akuntabel. B. NASKAH AKADEMIK UU 3/2025 MENGANDUNG CACAT YURIDIS DAN ILMIAH 75. Bahwa Naskah Akademik (NA) memegang peranan yang krusial dalam proses legislasi sebagai landasan ilmiah dan bentuk pertanggungjawaban akademis atas suatu RUU. Kewajiban penyertaan NA ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 43 ayat (3) UU P3 yang menyatakan: "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik" Definisi NA dalam Pasal 1 angka 11 UU P3 menegaskan bahwa NA merupakan: "... naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang," Dengan demikian, NA bukanlah sekadar dokumen formalitas pelengkap, melainkan prasyarat yang bersifat esensial dalam memastikan bahwa undang- undang disusun berdasarkan kajian yang mendalam, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU P3. 76. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 cacat formil karena menggunakan NA dari periode Prolegnas sebelumnya, yang secara nyata bertentangan dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (3) UU P3 serta jiwa dari keseluruhan UU P3 itu sendiri. 27 77. Bahwa berdasarkan fakta yang ada (Bukti P-[15]), terdapat indikasi kuat bahwa RUU Perubahan UU TNI yang dibahas dalam kerangka Prolegnas periode 2025-2029 menggunakan NA yang disusun untuk Prolegnas periode 2020- 2024. Penggunaan NA dari periode Prolegnas yang telah berakhir untuk RUU yang dibahas pada periode Prolegnas berikutnya secara nyata bertentangan dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (3) UU P3. Meskipun tidak secara eksplisit melarang penggunaan NA lama, namun secara penalaran ratio legis yang dibangun berdasarkan interpretasi sistematis dan teleologis atau berdasarkan maksud/tujuan terhadap UU P3 itu sendiri, menghendaki agar setiap RUU yang dibahas didasarkan pada NA yang relevan dan aktual dengan kondisi serta kebutuhan hukum pada saat RUU tersebut dibahas dalam siklus Prolegnas yang berjalan. NA bukanlah dokumen statis, melainkan sebagai dokumen hidup (living document) yang harus mampu merefleksikan kondisi dari dinamika sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan hukum terbaru dan termutakhir. Penggunaan NA yang disusun beberapa tahun sebelumnya jelas mengabaikan potensi perubahan konteks yang signifikan. 78. Bahwa UU P3 mengatur mekanisme perencanaan legislasi melalui Prolegnas yang bersifat periodik (jangka menengah 5 tahunan dan prioritas tahunan). Siklus ini mengimplikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perencanaan ulang dan kajian ulang terhadap urgensi serta substansi RUU pada setiap periode, termasuk melalui penyusunan NA yang baru atau setidaknya pemutakhiran (updating) NA lama secara komprehensif dan mendalam, bukan sekadar menggunakan ulang dokumen yang sama. 79. Bahwa dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang (dalam hal ini UU P3). UU P3 menjadikan NA sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata cara tersebut. Dengan demikian, menggunakan NA yang sudah tidak relevan dengan periode pembahasan RUU merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata cara pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan. 80. Bahwa penggunaan NA yang tidak sah secara temporal ini mengakibatkan RUU Perubahan UU TNI dibahas tanpa didasarkan pada analisis kebutuhan hukum dan kondisi sosial-politik-keamanan yang aktual dan komprehensif. Hal ini 28 secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena UU yang dihasilkan berpotensi tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif dengan perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Lebih jauh, praktik ini mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU P3, serta sejalan dengan pembahasan poin 62 terkait erat dengan dalil mengenai penetapan status carry over yang tidak sah. Penggunaan NA lama bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan mencerminkan proses legislasi yang tidak adaptif, tidak didasarkan pada analisis rasional terkini, dan berpotensi didorong oleh kepentingan untuk mempertahankan substansi usang tanpa melalui kajian ulang yang objektif, yang melanggar prinsip negara hukum. Penggunaan Naskah Akademik dari Periode Prolegnas Sebelumnya (Cacat Temporal) 81. Bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan informasi yang berkembang dan praktik legislasi yang diperlihatkan oleh DPR dan Pemerintah, terdapat indikasi kuat bahwa RUU Perubahan UU TNI yang dibahas dalam kerangka Prolegnas 2025-2029 (yang penetapannya dilakukan pada 19 November 2024) menggunakan Naskah Akademik yang disusun untuk Prolegnas periode sebelumnya, yakni periode 2020-2024. 82. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 cacat formil karena menggunakan NA dari periode Prolegnas sebelumnya, yang secara nyata bertentangan dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (3) UU P3 serta jiwa dari keseluruhan UU P3 itu sendiri. 83. Bahwa berdasarkan fakta yang ada (Bukti P-[15]), terdapat indikasi kuat bahwa RUU Perubahan UU TNI yang dibahas dalam kerangka Prolegnas periode 2025-2029 menggunakan NA yang disusun untuk Prolegnas periode 2020- 2024. Penggunaan NA dari periode Prolegnas yang telah berakhir untuk RUU yang dibahas pada periode Prolegnas berikutnya secara nyata bertentangan 29 dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (3) UU P3. Meskipun tidak secara eksplisit melarang penggunaan NA lama, namun secara penalaran ratio legis yang dibangun berdasarkan interpretasi sistematis dan teleologis atau berdasarkan maksud/tujuan terhadap UU P3 itu sendiri, menghendaki agar setiap RUU yang dibahas didasarkan pada NA yang relevan dan aktual dengan kondisi serta kebutuhan hukum pada saat RUU tersebut dibahas dalam siklus Prolegnas yang berjalan. NA bukanlah dokumen statis, melainkan sebagai dokumen hidup (living document) yang harus mampu merefleksikan kondisi dari dinamika sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan hukum terbaru dan termutakhir. Penggunaan NA yang disusun beberapa tahun sebelumnya jelas mengabaikan potensi perubahan konteks yang signifikan. 84. Bahwa UU P3 mengatur mekanisme perencanaan legislasi melalui Prolegnas yang bersifat periodik (jangka menengah 5 tahunan dan prioritas tahunan). Siklus ini mengimplikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perencanaan ulang dan kajian ulang terhadap urgensi serta substansi RUU pada setiap periode, termasuk melalui penyusunan NA yang baru atau setidaknya pemutakhiran (updating) NA lama secara komprehensif dan mendalam, bukan sekadar menggunakan ulang dokumen yang sama. 85. Bahwa dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang (dalam hal ini UU P3). UU P3 menjadikan NA sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata cara tersebut. Dengan demikian, menggunakan NA yang sudah tidak relevan dengan periode pembahasan RUU merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata cara pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan. 86. Bahwa penggunaan NA yang tidak sah secara temporal ini mengakibatkan RUU Perubahan UU TNI dibahas tanpa didasarkan pada analisis kebutuhan hukum dan kondisi sosial-politik-keamanan yang aktual dan komprehensif. Hal ini secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena UU yang dihasilkan berpotensi tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif dengan perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 30 perlakuan yang sama di hadapan hukum". Lebih jauh, praktik ini mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU P3, serta terkait erat dengan dalil mengenai penetapan status carry over yang tidak sah. Penggunaan NA lama bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan mencerminkan proses legislasi yang tidak adaptif, tidak didasarkan pada analisis rasional terkini, dan berpotensi didorong oleh kepentingan untuk mempertahankan substansi usang tanpa melalui kajian ulang yang objektif, yang melanggar prinsip negara hukum. Kecacatan Substansi Naskah Akademik 87. Bahwa terlepas dari persoalan validitas temporalnya, NA yang dijadikan dasar pembentukan RUU Perubahan UU TNI, secara substansial tidak memenuhi syarat kualitas dan kelengkapan sebagaimana diamanatkan UU P3 serta mengandung klaim yang bertentangan dengan fakta empiris. Kecacatan substansial ini termanifestasi dalam beberapa aspek: 87.1 Klaim Bertentangan dengan Fakta Empiris dan Analisis Lembaga Kredibel Bahwa beberapa klaim yang tertuang dalam NA, misalnya mengenai dampak positif penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga sipil: “Adapun penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga negara saat ini sebatas penempatan tugas profesional atau memenuhi kebutuhan atas keahlian tertentu yang sangat diperlukan oleh kementerian/lembaga negara dimaksud,” secara nyata bertentangan dengan data faktual dari laporan penelitian, dan analisis dari berbagai lembaga kredibel serta organisasi masyarakat sipil. Lembaga seperti Komnas HAM, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Imparsial, KontraS, YLBHI, dan PSHK, yang secara konsisten menyajikan temuan empiris yang menunjukkan dampak negatif dan potensi risiko serius dari perluasan peran militer di ranah sipil, termasuk ancaman kembalinya Dwifungsi ABRI era Orde Baru dan pelemahan supremasi sipil. NA yang baik seharusnya menyajikan analisis yang berimbang, berbasis bukti (evidence-based), dan secara jujur mengemukakan potensi risiko serta pandangan yang berbeda, bukan sekadar justifikasi sepihak. Kegagalan NA dalam hal ini menunjukkan cacat ilmiah yang serius. 31 87.2 Mengabaikan Konteks Historis Dwifungsi TNI Bahwa NA RUU Perubahan UU TNI mengabaikan atau tidak melakukan kajian secara mendalam terhadap pelajaran sejarah (historical context) mengenai dampak negatif Dwifungsi TNI pada era Orde Baru terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan profesionalisme TNI itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dalam NA yang hanya berbunyi: “Penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga negara bukanlah bentuk pelaksanaan dwi fungsi TNI. Sebab, hal ini berbeda dengan pelaksanaan dwi fungsi ABRI pada masa lalu. Pada pelaksanaan dwi fungsi ABRI, prajurit aktif dapat terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, ABRI mendapat tempat khusus pada lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini ditandai dengan adanya Fraksi ABRI di lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat.” Kalimat ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kurangnya kehati-hatian (due diligence) dan kegagalan dalam melakukan analisis sosiologis yang memadai mengenai potensi terulangnya sejarah kelam tersebut melalui pasal-pasal dalam RUU Perubahan UU TNI yang memperluas peran dan kewenangan militer di luar fungsi pertahanan. 87.3 Keterbatasan Metodologi (Dominan Normatif, Kurang Empiris/Sosiologis) Bahwa NA yang digunakan hanya bertumpu pada studi yuridis normatif atau kajian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dengan isi pada bagian Metode Penyusunan Naskah Akademik: “Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai usaha untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan metode yang dipilih, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.” Padahal, isu yang 32 diatur dalam RUU Perubahan UU TNI bersifat kompleks dan multidimensional, menyangkut aspek pertahanan, keamanan nasional, hak asasi manusia, supremasi sipil, dan hubungan sipil-militer. Oleh karena itu, NA seharusnya tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif, tetapi juga wajib melibatkan pendekatan empiris, sosiologis, politik, dan keamanan secara komprehensif untuk dapat memetakan masalah secara akurat dan merumuskan solusi yang tepat. Keterbatasan metodologi ini menjadikan NA dangkal dan tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan. 87.4 Analisis Cacat Terkait Isu Batas Usia Pensiun (Gagal Terapkan Open Legal Policy) Bahwa terkait isu batas usia pensiun prajurit TNI, NA RUU Perubahan UU TNI diduga mengandung kecacatan dalam hal analisis. Sebagaimana yang termaktub pada halaman 17 dalam NA, yang berbunyi: “Terkait dengan batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI paling tinggi usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama, batasan usia tersebut sudah tidak relevan lagi. Apalagi jika hal ini dibandingkan dengan batasan usia bagi anggota Polri dan juga pegawai ASN. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang demi optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan perlakukan yang sama dihadapan hukum kepada para prajurit TNI”. Konteks pembahasan isu ini dalam NA misalnya dalam argumentasi untuk menyamakan usia pensiun TNI dengan Polri dan ASN atau klaim peningkatan kesejahteraan perlu dibedah. Kecacatannya terletak pada: ● NA gagal menganalisis isu usia pensiun dalam kerangka kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut menyatakan bahwa penentuan batas usia pensiun merupakan kewenangan pembentuk UU yang dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan, bukan suatu keharusan mutlak yang secara inheren serta menimbulkan diskriminasi jika berbeda antar institusi. NA yang memperlakukan penyesuaian usia sebagai suatu keharusan konstitusional atau gagal menempatkannya dalam diskursus open legal policy yang tepat adalah cacat secara yuridis. 33 ● Klaim dalam NA mengenai dampak perubahan usia pensiun (misalnya, dalam argumen bahwa penambahan usia pensiun 2 tahun akan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan prajurit) kemungkinan besar tidak didukung oleh data empiris yang valid dan analisis biaya-manfaat (cost- benefit analysis) yang komprehensif. NA yang baik seharusnya menyajikan analisis kuantitatif dan kualitatif yang mendalam mengenai dampak fiskal, dampak terhadap manajemen sumber daya manusia di dalam institusi TNI, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, bukan sekadar asumsi atau klaim tanpa dasar. Fokus kecacatan di sini adalah pada kelemahan metode analisis dan pembuktian dalam NA, bukan pada substansi angka usia pensiun itu sendiri 87.5 Tidak Mengkaji Alternatif Model Pengaturan Bahwa NA yang berkualitas seharusnya juga mengkaji berbagai alternatif model pengaturan selain yang diusulkan dalam RUU. NA RUU Perubahan UU TNI diduga tidak melakukan kajian alternatif secara memadai, sehingga pilihan kebijakan yang diambil terkesan sebagai satu-satunya opsi tanpa pertimbangan solusi lain yang mungkin lebih baik. 87.6 Ketidaksesuaian dengan Pedoman Penyusunan dalam Lampiran I UU P3 Bahwa Pasal 44 UU P3 mengatur bahwa "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik." Selanjutnya, pada ayat (2), dijelaskan bahwa "Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini." Dengan demikian, untuk memastikan bahwa penyusunan NA dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam UU P3, penting untuk menguraikan kesesuaian materi dalam NA RUU Perubahan UU TNI dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran I UU P3 sebagai berikut: 34 Tabel 1: Identifikasi Ketidaksesuaian Naskah Akademik RUU TNI dengan Pedoman Penyusunan dalam Lampiran I UU P3 Unsur Ketentuan dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 Muatan dalam Naskah Akademik RUU TNI Ketidaksesuaian dengan Ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 Latar Belakang Berisikan penjelasan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta alasan perlunya penyusunan peraturan baru. Latar belakang RUU TNI lebih terfokus pada perubahan teknis, seperti usia pensiun prajurit TNI dan penempatan prajurit TNI di lembaga negara, tanpa membahas masalah sosial atau politik yang lebih besar. Latar belakang naskah akademik RUU TNI lebih sempit dan kurang membahas masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya menjadi inti pembahasan sesuai amanat Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011. Identifikasi Masalah Mengidentifikasi masalah besar yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bagaimana masalah tersebut dapat diatasi dengan peraturan baru. Identifikasi masalah berfokus pada evaluasi kebijakan yang ada terkait keterlibatan prajurit TNI pada lembaga negara dan batas usia pensiun, tanpa membahas masalah sosial, politik, atau Identifikasi masalah lebih terfokus pada aspek teknis dan tidak menghubungkannya dengan masalah sosial, politik, atau demokrasi yang lebih besar dan terdapat perbedaan muatan identifikasi masalah seperti yang diamanatkan dalam 35 implikasi terhadap demokrasi. Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011. Tujuan Kegunaan Tujuan naskah akademik harus memberikan dasar mengapa RUU diperlukan untuk mengatasi masalah besar yang ada, serta kegunaannya sebagai acuan dalam penyusunan RUU dan penyelesaian masalah besar. Tujuan naskah akademik RUU TNI lebih terfokus pada penyesuaian kebijakan administratif seperti usia pensiun prajurit TNI dan peran prajurit di lembaga negara. Kegunaannya lebih terbatas pada rujukan administratif. Tujuan dan kegunaan lebih terfokus pada masalah teknis dan administratif, tanpa membahas tujuan komprehensif untuk menyelesaikan masalah besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode Penyusuna n Menyusun metode yang jelas dalam penyusunan naskah akademik, termasuk analisis hukum, pendekatan normatif, dan jika diperlukan, penelitian lapangan. Metode yang digunakan lebih pada analisis hukum normatif dan kajian terhadap kebijakan yang ada, namun kurang mencakup penelitian lapangan atau analisis empiris terkait dampak sosial. Metode penyusunan tidak mencakup penelitian lapangan atau kajian empiris yang diperlukan untuk memahami implikasi sosial dari perubahan yang diusulkan. 36 Kajian Teoritis Kajian teoritis yang menyertakan teori- teori relevan terkait materi yang akan diatur dalam RUU. Kajian teoritis dalam naskah akademik RUU TNI terbatas pada teori hukum terkait kebijakan yang ada, tanpa menyertakan teori sosial atau teori ketatanegaraan yang lebih besar, seperti prinsip negara demokrasi dan supremasi sipil. Kajian teoritis dalam naskah akademik RUU TNI terlalu terbatas pada aspek hukum, tanpa memperluasnya ke teori sosial atau teori ketatanegaraan yang lebih luas. Kajian terhadap Asas Menyusun kajian terhadap asas yang mendasari peraturan perundang- undangan, seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian asas dalam naskah akademik RUU TNI tidak membahas asas keadilan sosial, supremasi sipil, atau transparansi yang harus diterapkan dalam konteks TNI. Kajian asas kurang menyentuh pada asas keadilan sosial atau asas transparansi, yang sangat relevan dalam perubahan yang mengatur peran militer dalam politik dan pemerintahan sipil. Kajian terhadap Praktik Penyusuna n dan Kondisi yang Ada Kajian terhadap praktik yang ada dan kondisi sosial- politik yang mempengaruhi pembentukan peraturan baru. Kajian dalam naskah akademik RUU TNI lebih berfokus pada praktik internal TNI dan evaluasi kebijakan yang Kajian terhadap kondisi sosial-politik tidak dibahas secara mendalam. Naskah akademik lebih terfokus pada evaluasi internal TNI 37 ada, tanpa membahas kondisi sosial-politik atau dampaknya terhadap negara secara luas, terlebih dengan memanasnya kondisi sosial- politik ketika RUU ini dibentuk. tanpa melihat implikasi sosial dan politik dari perubahan ini. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Mengidentifikasi implikasi penerapan sistem baru dalam implementasi peraturan yang diusulkan terhadap masyarakat, negara, dan sektor terkait. Naskah akademik RUU TNI tidak membahas implikasi sosial atau dampak jangka panjang perubahan ini terhadap struktur negara dan demokrasi. Naskah akademik kurang membahas implikasi sosial atau dampak jangka panjang dari perubahan terhadap struktur negara dan pemerintahan sipil. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- undangan Terkait Evaluasi terhadap peraturan yang ada untuk mengetahui apa yang tidak lagi relevan dan mengapa perlu perubahan. Naskah akademik RUU TNI mencakup evaluasi terhadap UU TNI yang ada, namun lebih terfokus pada evaluasi teknis tanpa mempertimbangka n implikasi sosial Evaluasi terbatas pada aspek teknis dan tidak mencakup dampak sosial atau implikasi hukum yang lebih luas. 38 atau struktur negara. Landasan Filosofis Menyusun landasan filosofis yang mendasari pembentukan peraturan, termasuk nilai-nilai dasar negara. Naskah akademik RUU TNI mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, namun tidak cukup membahas demokrasi atau supremasi sipil dalam konteks perubahan yang diusulkan sesuai dengan konteks UUD NRI 1945 dan Pancasila.. Landasan filosofis dalam naskah akademik RUU TNI terbatas pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tanpa menggali lebih dalam tentang nilai- nilai demokrasi atau supremasi sipil dalam konteks reformasi TN yang terkandung di dalamnyaI. Landasan Sosiologis Kajian tentang dampak sosial yang dihasilkan dari perubahan yang diusulkan. Naskah akademik RUU TNI tidak cukup membahas dampak sosial yang lebih luas dari perubahan yang diusulkan, seperti keseimbangan kekuasaan antara militer dan sipil. Kajian sosiologis tentang dampak sosial dan implikasi terhadap masyarakat tidak cukup dikembangkan dalam naskah akademik RUU TNI. 39 Landasan Yuridis Menyusun landasan yuridis terkait dengan aturan hukum yang berlaku dan relevansi perubahan dengan sistem hukum yang ada. Naskah akademik RUU TNI menyebutkan dasar yuridis seperti UU TNI dan putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak cukup membahas sinkronisasi peraturan yang lebih luas. Landasan yuridis kurang mengaitkan dengan sinkronisasi hukum di luar UU TNI, yang penting untuk memahami implikasi perubahan hukum terhadap sistem hukum Indonesia. Jangkauan, Arah Pengaturan , Ruang Lingkup Materi Menyusun ruang lingkup yang jelas mengenai apa yang akan diatur, serta arah pengaturan dan jangkauan materi yang akan diatur dalam RUU. Naskah akademik RUU TNI mencakup ruang lingkup pengaturan, tetapi hanya terbatas pada batas usia pensiun TNI dan penempatan prajurit di lembaga negara. Arah pengaturan terlalu sempit, tidak mencakup tujuan besar perubahan yang terkait dengan tatanan negara dan kehidupan demokrasi. Ketentuan Umum, Ketentuan Sanksi, Peralihan, Bab Penutup Menyusun ketentuan yang mengatur definisi istilah, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan simpulan serta saran. Naskah akademik RUU TNI tidak mencakup ketentuan sanksi atau peralihan secara rinci, dan bab penutup tidak menyertakan Tidak cukup mendalam dalam pembahasan ketentuan sanksi, peralihan, dan bab penutup yang mencakup simpulan 40 saran yang mendalam. dan saran dalam naskah akademik. Implikasi Cacat Naskah Akademik terhadap Pelanggaran Konstitusional 88. Bahwa ketidakcukupan dan kecacatan substansi NA sebagaimana diuraikan di atas secara nyata melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang mewajibkan setiap RUU disertai NA, Pasal 44 yang mengamanatkan penyusunan NA sesuai teknik penyusunan dalam Lampiran I, serta Lampiran I UU P3. Lampiran I UU P3 secara rinci mengatur sistematika dan muatan minimal NA, yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, yuridis, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi peraturan terkait, analisis dampak, dan pertanggungjawaban ilmiah. NA yang terbukti bertentangan dengan fakta empiris, kemungkinan besar mengabaikan konteks historis-sosiologis yang relevan, menggunakan metodologi terbatas atau usang, serta gagal menganalisis isu krusial seperti usia pensiun dalam kerangka hukum yang tepat dan komprehensif, jelas menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar kualitas minimal yang diamanatkan UU P3. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU P3, terutama mengenai asas kejelasan tujuan (karena tujuan tidak didukung kajian yang benar), asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (karena dampak dari UU tidak dianalisis secara komprehensif sehingga potensi ketidakefektifan atau dampak negatif tidak diantisipasi), asas kejelasan rumusan (karena tanpa landasan NA yang solid, rumusan norma berpotensi ambigu), dan asas keterbukaan (karena NA yang cacat gagal menyajikan data, analisis, dan justifikasi secara transparan dan objektif kepada publik, mencederai hak masyarakat untuk mengetahui dasar pembentukan UU). 89. Bahwa penggunaan NA yang cacat substansi ini mengakibatkan RUU Perubahan UU TNI disusun dan dibahas tanpa landasan ilmiah yang kokoh, rasionalitas yang memadai, dan pertimbangan dampak yang komprehensif. Hal ini secara fundamental mencederai prinsip Negara Hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki agar pembentukan hukum dilakukan secara rasional, terukur, dan bertanggung jawab. Ketiadaan NA yang berkualitas meruntuhkan pilar rasionalitas dan 41 pertanggungjawaban ilmiah dalam proses legislasi. Lebih jauh, UU yang lahir dari NA yang cacat secara substantif berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Implementasi UU yang demikian bisa jadi tidak efektif, kontraproduktif, menimbulkan masalah baru, atau bahkan melanggar hak-hak konstitusional warga negara lainnya. Sebagai contoh, jika NA gagal menganalisis secara kritis potensi perluasan peran militer dan dampaknya terhadap supremasi sipil atau hak atas pekerjaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (terkait potensi Dwifungsi), hal ini dapat berujung pada pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kecacatan substansial NA, terutama yang menyangkut kontradiksi dengan fakta empiris, pengabaian analisis dampak yang komprehensif, dan pengabaian sejarah, patut diduga bukan sekadar kelalaian akademis, melainkan berpotensi merupakan bentuk manipulasi proses untuk membenarkan agenda politik tertentu dalam hal perluasan peran militer, yang secara objektif dapat dinilai problematis. NA dalam kondisi demikian telah kehilangan fungsi ilmiahnya dan berubah menjadi alat justifikasi politik semata, yang merusak integritas dan legitimasi proses legislasi itu sendiri. Pelanggaran Terhadap Tahapan Pembahasan (Status Carry Over Tidak Sah) 90. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 juga diwarnai oleh pelanggaran terhadap tahapan perencanaan dan pembahasan sebagaimana diatur dalam UU P3. Kepatuhan terhadap tahapan ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum dan keteraturan (orderliness) dalam proses legislasi. Pelanggaran terhadap tahapan baku ini mengindikasikan adanya proses yang tergesa-gesa, tidak terencana, dan berpotensi mengabaikan mekanisme kontrol kualitas yang seharusnya ada dalam setiap tahapan. 91. Bahwa sebagaimana argumen yang telah kami uraikan pada sub-bab III huruf C, RUU Perubahan UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai RUU carry over yang sah, karena Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan pada periode DPR sebelumnya. Dasar hukum mekanisme carry over diatur dalam Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, yang mensyaratkan pembahasan RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM. Konsekuensi 42 hukum dari tidak sahnya status carry over RUU Perubahan UU TNI adalah bahwa pembahasannya harus dimulai kembali dari tahap awal, termasuk kewajiban penyusunan Naskah Akademik yang baru dan aktual sesuai dengan amanat Pasal 43 ayat (3) UU P3 dan standar terbaru dalam Lampiran I UU P3. Melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU TNI berdasarkan status carry over yang tidak sah merupakan pelanggaran prosedur yang fundamental dan mengakibatkan seluruh proses pembahasan lanjutannya menjadi cacat hukum. Berdasarkan pembahasan dalam penyusunan Prolegnas pada paragraf sebelumnya, patut diduga penggunaan klaim carry over yang tidak sah ini patut dicurigai sebagai upaya 'jalan pintas' untuk menghindari kewajiban menyusun NA baru yang komprehensif dan untuk membatasi ruang partisipasi publik yang lebih luas yang seharusnya dibuka jika RUU dibahas kembali dari nol. Dengan demikian, pelanggaran Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas substansi (karena menggunakan NA lama yang cacat) dan kualitas demokrasi (karena partisipasi publik dibatasi). C. PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 92. Bahwa UU P3 menegaskan sejumlah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5, disebutkan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 93. Bahwa sejumlah asas yang disebutkan dalam Pasal 5 UU P3 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materiil yang menunjukan bahwa penggunaan asas formil dan materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 43 94. Bahwa keterkaitan antara aspek formil dan materiil disampaikan pula oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.19.1.10], halaman 402-403, yang menyatakan: “[3.19.1.10] …… Menurut Mahkamah, keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk.” 95. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, antara pembentukan undang-undang dengan norma di dalamnya tidaklah dapat dipisahkan. Maka dari itu, sekalipun dilakukan permohonan uji formil tetapi tidak serta merta mengabaikan norma yang diatur di dalamnya. Dalam hal ini, pengujian terhadap proses pembentukan UU 3/2025 tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan norma yang ada di dalamnya. 96. Bahwa dalam pembentukan UU 3/2025 terdapat sejumlah dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan yang mengakibatkan undang-undang tersebut mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan berikut: Asas Kejelasan Tujuan 97. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf a UU P3 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 98. Bahwa UU 3/2025 bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan yang dibuktikan dalam uraian berikut: 98.1 Dengan memperhatikan draf UU 3/2025 yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 20 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 26 Maret 2025, dapat diketahui adanya perubahan ketentuan berkaitan dengan peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara serta batasan usia masa dinas prajurit TNI. (Bukti P-[1]) 44 98.2 Merujuk pada NA RUU Perubahan UU TNI, adanya perluasan peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga negara bertujuan untuk mengatasi permasalahan kementerian/lembaga lain yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sementara itu TNI memiliki jumlah sumber daya manusia yang berlimpah sehingga dapat diberdayakan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. (Bukti P-[4]) Pertentangan tujuan dalam menempatkan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga lain 98.3 Terdapat kontradiksi antara tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini tujuan untuk menempatkan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga lain agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik sebagaimana dicantumkan dalam NA. 98.4 Penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga berpotensi akan menghambat terciptanya sistem pemerintahan meritokrasi, sebab prajurit TNI dilatih secara militer dengan membawa budaya satu komando yang dapat mengikis iklim demokrasi. Selain itu, budaya militer dengan sistem komando dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip tata kelola sipil yang demokratis. Oleh karena itu, penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga tidak lantas menjamin terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dari perluasan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga lain. Sebaliknya, penempatan prajurit aktif TNI tersebut akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dengan memperluas jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. 98.5 Pada bagian Penjelasan Umum draf UU 3/2025 pun menyebutkan: “Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI.” Dalam Penjelasan Umum tersebut, disampaikan adanya urgensi untuk melakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Sementara itu, UU 3/2025 justru menghendaki adanya perluasan kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Hal ini akan berpotensi mengurangi profesionalisme militer dalam menjalankan fungsi utamanya 45 untuk menjaga pertahanan negara di tengah kompleksitas tantangan pertahanan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga profesionalisme militer adalah dengan menempatkan militer sesuai pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahan dan keamanan. Pertentangan tujuan dalam pemanfaatan sumber daya manusia di TNI 98.6 Terdapat pula kontradiksi antara tujuan dibentuknya UU 3/2025 sebagaimana dicantumkan dalam NA, yaitu untuk memanfaatkan banyaknya jumlah sumber daya manusia di TNI dengan adanya penambahan batasan usia masa dinas prajurit TNI. 98.7 Di dalam tubuh TNI saat ini mengalami penumpukan perwira TNI non- job. Maka dari itu, perluasan peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain dibuat untuk mengatasi penumpukan perwira TNI non-job. Namun, di sisi lain terdapat ketentuan penambahan batasan usia masa dinas prajurit TNI yang akan semakin memperbanyak perwira aktif TNI non-job. Masalah penumpukan perwira TNI non-job seharusnya dapat diselesaikan melalui penyelesaian-penyelesaian teknis, seperti penawaran pensiun dini dan penundaan rekrutmen prajurit baru untuk beberapa waktu (Bukti P-[21]). 98.8 Menempatkan prajurit aktif TNI ke dalam kementerian/lembaga juga berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan yang seharusnya dapat ditempati oleh sipil. Peningkatan lapangan kerja merupakan salah satu Asta Cita yang dibawakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Maka dari itu, adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI juga bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. (Bukti P-[22]) 99. Bahwa apabila memperhatikan uraian di atas, tampak jelas adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan UU 3/2025 dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya, maka dari itu pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 huruf a UU P3 sebagai aturan tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. 46 Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 100. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 101. Bahwa dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dapat dibuktikan dalam uraian, sebagai berikut: 101.1. Pembahasan RUU Perubahan UU TNI yang dilakukan secara tertutup (Bukti P-[10]) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengindikasikan adanya kepentingan yang bertentangan dengan semangat reformasi, yaitu memperluas jabatan sipil oleh prajurit aktif TNI. 101.2. UU 3/2025 memberikan kesempatan bagi prajurit aktif TNI untuk menempati jabatan pada kementerian/lembaga secara lebih luas tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 101.3. Pada dasarnya pembentukan UU 3/2025 dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal di tengah permasalahan sumber daya manusia yang ada di kementerian/lembaga lain dengan menempatkan prajurit aktif TNI yang memiliki banyak sumber daya manusia. 101.4. Sejak Tahun 2023 tercatat sebanyak 2.569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil di Indonesia, artinya terdapat dua ribu lebih perwira aktif TNI memiliki dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai prajurit aktif TNI dan pejabat sipil (Bukti P- [23]). 101.5. Dengan adanya penambahan posisi di kementerian/lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit aktif TNI berdasarkan UU 3/2025, tentunya dapat berakibat pada semakin banyak perwira aktif TNI yang merangkap jabatan. 101.6. Dalam negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara sebab militer dilatih dan dipersiapkan untuk menjalani tugas perang. 47 101.7. Penempatan prajurit aktif TNI di luar fungsi utamanya, dalam hal ini menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga akan memperlemah profesionalisme militer dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang merupakan fungsi utamanya. Hal ini dikarenakan profesionalisme dibangun dengan cara menempatkan prajurit TNI kepada fungsi utamanya, bukan dengan ditempatkan di fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan kompetensinya. Maka dari itu, perluasan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga lain tidak menunjukan adanya kebutuhan maupun manfaat yang secara nyata dibutuhkan masyarakat. 101.8. Menempatkan prajurit aktif TNI di kementerian/lembaga juga akan mengembalikan peran TNI ke dalam peran sosial politik yang terbukti pada masa orde baru tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum, supremasi sipil, dan kehidupan demokrasi. 101.9. Kemudian, perluasan pengisian kementerian/lembaga oleh prajurit akan mengurangi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 7,4 juta jiwa per Agustus 2024 yang dipengaruhi oleh sempitnya lapangan pekerjaan (Bukti P-[37]). Oleh karena itu, apabila memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, tentunya kekurangan sumber daya manusia di kementerian/lembaga seharusnya diatasi dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sipil sehingga dapat mencerminkan kebutuhan serta manfaat yang konkrit bagi masyarakat dan negara. 101.10. Terakhir, perpanjangan batasan usia masa dinas prajurit TNI dalam UU 3/2025 juga menimbulkan dampak terhadap beban keuangan negara yang bertambah sehingga pembentuk peraturan perundang-undangan seharusnya dapat secara bijak dan cermat mengantisipasi segala implikasi yang mungkin terjadi berkaitan dengan keuangan negara. Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, perpanjangan usia masa dinas prajurit TNI yang akan menambah beban keuangan perlu dipertimbangkan kembali mengenai manfaat yang akan dihasilkan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara 48 sebagaimana dikehendaki dalam asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 101.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, UU 3/2025 pada prinsipnya tidak mencerminkan penerapan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena tidak menunjukan adanya kebutuhan serta manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf e UU P3. Asas Keterbukaan 102. Bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) 103. Bahwa dilanggarnya “asas keterbukaan” dapat dibuktikan dalam uraian, sebagai berikut: 103.1 Bahwa pemenuhan asas keterbukaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3 yang menyebutkan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki agar setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 103.2 Bahwa pelanggaran asas keterbukaan secara nyata terlihat pada pelaksanaan pembahasan krusial RUU Perubahan UU TNI (rapat konsinyering Panja) yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont pada 14-15 Maret 2025 [Bukti P-19]. Tindakan ini secara efektif menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan 49 pada tahap kritis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan secara langsung bertentangan dengan Pasal 5 huruf g serta Pasal 96 UU P3. 103.3 Bahwa Pasal 96 ayat (4) UU P3 menyatakan: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak untuk berpartisipasi, sudah sepatutnya segala bentuk informasi terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 103.4 Bahwa agar masyarakat dapat mengakses dokumen terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU P3 yang selengkapnya menyebutkan (1) “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” Selanjutnya, dalam Pasal 7 Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) disebutkan bahwa: “DPR bertugas menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR-RI sudah seharusnya menyebarluaskan rancangan undang-undang sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (4) dan (9) UU P3 agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 103.5 Bahwa hak untuk memperoleh informasi juga dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, selengkapnya disebutkan: 50 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan Pasal 96 ayat (1), (2), dan (3) UU P3 tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 103.6 Bahwa hak memperoleh informasi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). 103.7 Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KIP menyebutkan: (1) “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kemudian merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” Dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa DPR sebagai lembaga legislatif merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KIP seharusnya DPR mengumumkan Informasi Publik secara berkala sebagai pemenuhan hak atas informasi masyarakat. Dalam hal ini, NA dan Rancangan Undang-undang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh DPR sebagai Badan Publik. 51 103.8 Bahwa Pasal 17 UU KIP juga mengatur mengenai Informasi Publik yang dikecualikan. Namun, apabila memperhatikan sifat informasi dari NA dan rancangan undang-undang, keduanya sama sekali tidak memuat unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut sehingga tidak ada pembatasan dalam menyebarluaskan NA dan rancangan undang-undang. Sebaliknya, undang-undang sebagai produk legislatif yang merupakan representasi rakyat, seharusnya dibuat secara terbuka dengan memberikan ruang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. 103.9 Bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2025, DPR tidak memenuhi kewajibannya sebagai badan publik untuk mengumumkan Informasi Publik secara berkala sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Selama proses pembentukan UU 3/2025 terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan NA, DIM, dan draf terbaru dari RUU Perubahan UU TNI sebagai akibat dari DPR yang tidak menyebarluaskan akses informasi tersebut (Bukti P-[26]). Dalam situs resmi DPR sekalipun, publik tidak diberi akses terhadap dokumen RUU Perubahan UU TNI, melainkan hanya menyebutkan tahapan pembahasan masih di tahap awal, yaitu dalam status “mulai”. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3. 103.10 Bahwa meskipun terdapat draf RUU Perubahan UU TNI yang beredar di publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 18 Maret 2025 menyatakan bahwa draf tersebut bukanlah versi yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI (Bukti P-[38]). Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian dan kenihilan untuk ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan UU 3/2025. Pernyataan tersebut disampaikan tanpa adanya tindak lanjut berupa penyebarluasan draf RUU Perubahan UU TNI yang dibahas oleh Komisi I DPR RI sehingga semakin menunjukan ketiadaan upaya DPR dalam memenuhi “asas keterbukaan” selama proses pembentukan UU 3/2025. Draf UU 3/2025 terbaru kemudian dapat diakses setelah disetujui dalam Sidang 52 Paripurna tanggal 20 Maret 2025, artinya sudah tertutup ruang partisipasi masyarakat. 103.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam pembentukan UU 3/2025 tidak mencerminkan adanya penerapan “asas keterbukaan” karena minimnya transparansi dalam proses pembentukannya sehingga bertentangan dengan apa yang seharusnya yang disyaratkan dalam Pasal 5 huruf g UU P3. 104. Bahwa tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan implikasi dari NA yang mengandung cacat substansial sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan kesatu. Dalam tahap perencanaan dan penyusunan undang-undang, NA merupakan suatu keharusan sebagaimana disyaratkan dalam 43 ayat (3) UU P3 yang dimaksudkan agar dapat menjamin kualitas dan urgensitas dari undang-undang yang dihasilkan supaya memiliki tujuan jelas serta mengandung kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, serta negara. 105. Bahwa tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembentukan UU 3/2025 menunjukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 88 UU P3 yang mengharuskan adanya penyebarluasan informasi dari tahap penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan undang- undang, hingga pengundangan undang-undang sehingga menutup partisipasi masyarakat yang bermakna. 106. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU P3 dirumuskan secara kumulatif, artinya seluruh asas tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan. Maka dari itu, dengan tidak diterapkannya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan dalam proses pembentukan UU 3/2025 mengakibatkan terjadinya cacat formil. 107. Bahwa pengabaian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon terkait hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebab pembentukan UU 3/2025 mengabaikan sejumlah asas yang seharusnya dipenuhi. Ketidakpastian ini memberikan dampak kerugian potensial terkait ketiadaan kepastian hukum bagi 53 Para Penggugat yang seluruhnya merupakan mahasiswa fakultas hukum, yang kelak akan menjadi akademisi ataupun praktisi hukum. Terlebih lagi, apabila undang-undang yang dibentuk dengan mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini tetap dinyatakan berlaku, Para Penggugat khawatir akan menimbulkan preseden buruk dalam pembentukan undang- undang kedepan. 108. Bahwa tidak dipenuhinya asas keterbukaan juga berimplikasi pada kerugian konstitusional Para Pemohon terkait hak untuk memperoleh informasi, dalam hal ini adalah informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025. Pelanggaran atas hak tersebut akan menutup ruang bagi Para Pemohon untuk dapat berpartisipasi memberikan masukan. Terlebih lagi, apabila suatu undang- undang yang dibentuk dengan mengabaikan asas keterbukaan dapat terus dipertahankan status keberlakuannya, maka akan menjadi preseden buruk pula untuk proses pembentukan undang-undang kedepan. Hal ini berpotensi memberikan kerugian konstitusional yang lebih luas, bukan terbatas hanya pada kerugian konstitusional Para Penggugat, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam undang-undang kedepannya karena tertutupnya akses informasi. 109. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas UU 3/2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35) bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan dalam Pasal 5 UU P3, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KIP yang tentunya inkonstitusional dengan Pasal 22A, 28C ayat (2), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Sehingga kami dengan sangat meminta kepada Mahkamah untuk “Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” D. PELANGGARAN PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA Dasar Hukum Kewajiban Partisipasi Publik 110. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Prinsip kedaulatan rakyat ini menghendaki adanya keterlibatan aktif warga negara dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan bersama. 111. Bahwa kewajiban untuk melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara eksplisit diatur dalam UU P3. Pasal 96 UU P3 (baik sebelum maupun sesudah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022) menegaskan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan. Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 juga mengamanatkan agar seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. 112. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan penafsiran konstitusional yang sangat penting mengenai makna partisipasi publik. Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya bersifat formalitas, melainkan haruslah bermakna (meaningful participation), yaitu partisipasi yang sungguh-sungguh dan memberikan dampak nyata pada proses legislasi. 113. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, pembentuk undang-undang telah mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah UU P3. Perubahan ini, khususnya pada Pasal 96, dimaksudkan untuk memperkuat dan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai 55 implementasi partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep Partisipasi Bermakna Menurut Mahkamah Konstitusi 114. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menguraikan secara rinci tiga prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi agar partisipasi publik dapat dikatakan bermakna (meaningful participation): 1. Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard): Masyarakat harus diberikan ruang dan mekanisme yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan masukan terhadap rancangan undang-undang. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi kewajiban pembentuk UU untuk secara aktif membuka diri terhadap masukan publik. 2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered): Masukan dan pendapat yang telah disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan secara serius dan substantif oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Pendapat dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian khusus (concern) harus mendapatkan perhatian utama. 3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained): Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka ditindaklanjuti oleh pembentuk undang- undang. Pembentuk UU wajib memberikan penjelasan atau justifikasi yang rasional mengenai diterima atau tidaknya suatu masukan, atau bagaimana masukan tersebut diakomodasi atau dimodifikasi. 115. Bahwa Mahkamah menekankan partisipasi bermakna harus dilakukan secara sungguh-sungguh, melibatkan masyarakat secara nyata, dan bukan sekadar pemenuhan syarat formal prosedural belaka. Fokus utama partisipasi ini adalah pada kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung oleh undang- undang tersebut atau yang memiliki perhatian (concern) terhadap isu yang diatur. Fakta Pelanggaran Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan UU 3/2025 116. Proses Pembentukan yang Tertutup dan Tergesa-gesa, pelanggaran terhadap prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan UU 3/2025 secara nyata terlihat dari prosesnya yang berlangsung secara tertutup dan tergesa- gesa, menyimpang jauh dari standar prosedur dan alokasi waktu yang wajar 56 dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana dijelaskan pada poin-poin berikut: 116.1 Standar Prosedur dan Waktu Pembentukan UU Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan undang-undang di Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara arbitrer atau tergesa-gesa. UU P3 dan peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut PerDPR 2/2020), telah menetapkan tahapan dan mekanisme yang sistematis untuk memastikan kualitas legislasi yang baik dan partisipasi publik yang memadai. Tahapan standar pembentukan undang-undang meliputi: ● Perencanaan: Dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik jangka menengah (5 tahunan) maupun prioritas tahunan. Prolegnas disusun secara terkoordinasi antara DPR, DPD, dan Pemerintah, dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Prolegnas prioritas tahunan idealnya ditetapkan sebelum penetapan RUU APBN. Proses ini memastikan bahwa RUU yang dibahas merupakan prioritas nasional yang terencana. ● Penyusunan: Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik (NA), kecuali untuk jenis RUU tertentu (APBN, Perppu, Pencabutan UU). NA merupakan hasil kajian ilmiah yang mendasari urgensi dan substansi RUU, memastikan bahwa RUU disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. ● Pembahasan: Dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan di DPR bersama Pemerintah. Tahap ini mencakup rapat-rapat di alat kelengkapan DPR (Komisi/Badan), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat atau ahli, hingga pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. UU P3 dan PerDPR 2/2020 mengamanatkan Asas Keterbukaan dan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam tahapan ini. Pembahasan RUU di 57 DPR umumnya dibatasi paling lama 3 (tiga) kali masa sidang untuk memastikan kecermatan. ● Pengesahan: RUU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disahkan oleh Presiden. ● Pengundangan: Undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar diketahui publik. Keseluruhan tahapan ini, mulai dari perencanaan dalam Prolegnas, penyusunan NA yang membutuhkan riset, hingga pembahasan bertingkat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan publik, secara inheren membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan proses yang deliberatif, transparan, dan partisipatif. Proses yang terburu-buru dan memotong tahapan standar berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik yang bermakna. 116.2 Kronologi Pembentukan UU 3/2025 yang Menyimpang dari Prosedur Standar Berbeda dengan prosedur standar yang mengedepankan perencanaan dan deliberasi, proses pembentukan UU 3/2025 justru menunjukkan anomali berupa percepatan yang tidak wajar dan minimnya transparansi. Kronologi berikut ini menunjukkan penyimpangan tersebut: ● Tidak Masuk Prolegnas Prioritas Awal: RUU Perubahan UU TNI secara signifikan tidak tercantum dalam daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 [Bukti P-15] yang disepakati dan ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada bulan November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa RUU ini pada awalnya tidak dianggap sebagai prioritas legislasi untuk tahun 2025. ● Masuk Mendadak Melalui Inisiatif Presiden: RUU ini kemudian dimasukkan secara tiba-tiba ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang meminta penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut. Mekanisme ini 58 menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi mendadak RUU tersebut (Bukti P-[16]). ● Persetujuan Cepat dalam Paripurna: Hanya berselang lima hari setelah tanggal Surpres, DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 langsung menyetujui masuknya RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 (Bukti P-[30]). Beberapa pihak mengkritik proses ini karena dinilai tidak melalui mekanisme sosialisasi dan pembahasan yang memadai di Badan Legislasi (Baleg) sebagaimana mestinya. ● Pernyataan Publik yang Kontradiktif: Pada tanggal 12 Maret 2025, Wakil Ketua DPR Adies Kadir secara terbuka menyatakan bahwa RUU Perubahan UU TNI tidak mungkin disahkan sebelum masa reses Lebaran (yang diperkirakan berakhir sekitar 20 Maret 2025), dan paling cepat baru bisa disahkan setelah reses atau bahkan pada masa sidang berikutnya (Bukti P-[18]). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pada saat itu, pimpinan DPR sendiri tidak melihat adanya urgensi untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut. ● Pembahasan Tertutup dan Dipercepat: Bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, proses pembahasan justru dilakukan secara sangat cepat dan tertutup. Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) dan segera memulai pembahasan setelah RUU masuk Prolegnas. Puncaknya, rapat pembahasan krusial (konsinyering Panja) antara Komisi I DPR dan Pemerintah dilaksanakan secara tertutup di luar Gedung DPR, yaitu di Hotel Fairmont, Jakarta, pada tanggal 14-15 Maret 2025 (Bukti P-[19]). Langkah ini mengindikasikan ketidaktransparan, menghabiskan anggaran negara secara tidak efisien, dan sengaja menjauhkan proses dari pantauan publik. ● Pengambilan Keputusan Kilat: Proses pengambilan keputusan juga berlangsung sangat cepat. Persetujuan Tingkat I antara Komisi I dan Pemerintah dicapai pada tanggal 18 Maret 2025 (Bukti P-[31]). Hanya dua hari kemudian, pada tanggal 20 Maret 2025, RUU 59 Perubahan UU TNI disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR (Pembicaraan Tingkat II) (Bukti P-[27]). Rangkaian peristiwa ini, mulai dari tidak adanya dalam perencanaan awal, penyisipan mendadak melalui Surpres, pernyataan publik yang kontradiktif mengenai waktu, pembahasan tertutup di hotel mewah, hingga pengesahan super cepat dalam kurun waktu hanya sekitar satu bulan sejak masuk Prolegnas—secara kumulatif menunjukkan adanya proses legislasi yang terburu-buru dan tertutup. Kontradiksi antara pernyataan Wakil Ketua DPR pada 12 Maret dengan pengesahan pada 20 Maret sangat mencolok dan mengindikasikan adanya agenda tersembunyi yang mengesampingkan prosedur normal dan partisipasi publik. Proses kilat ini jelas menyimpang dari semangat UU P3 dan PerDPR 2/2020 yang menghendaki perencanaan matang, kajian mendalam, dan pembahasan yang deliberatif. Berikut disajikan tabel perbandingan untuk memperjelas diskrepansi antara prosedur standar dan proses aktual RUU Perubahan UU TNI. Tabel 2: Perbandingan Linimasa Proses Pembentukan UU Standar dengan Proses RUU Perubahan UU TNI Tahap Stndar (UU P3 & PerDPR 2/2020) Estimasi Waktu/Proses Standar Kegiatan Aktual RUU Perubahan UU TNI Tanggal Aktual Sumber Bukti Analisis Diskrepansi/ Pelanggaran Partisipasi Perencanaan: Prolegnas Prioritas Tahunan Penyusunan & Penetapan sebelum RUU APBN (biasanya akhir tahun sebelumnya) Tidak masuk Prolegnas Prioritas 2025 awal Nov 2024 (Bukti P- [15]) Tidak terencana, menunjukkan ketiadaan urgensi awal Usulan RUU Masuk Prolegnas Prioritas Melalui usulan Komisi/Fraksi/ Anggota/Pemerintah/ DPD dengan kajian & sosialisasi Masuk mendadak via Surpres Presiden 13 Feb 2025 (Bukti P- [16]) Persetujuan sangat cepat (5 hari setelah Surpres), indikasi tidak ditemukan pembahasan 60 mendalam di Baleg Bersama sama dengan pemerintah. Memotong proses usulan standar, minim sosialisasi Penyusunan: Naskah Akademik (NA) Disusun sebelum/bersamaan draft RUU, butuh riset/kajian NA yang dapat kami akses masih menggunakan substansi pada Prolegnas 2020-2024 Feb-Mar 2025 [(Bukti P-[4]) Melanggar syarat penyusunan RUU, menghambat partisipasi berbasis informasi Draf Awal RUU Disusun berdasarkan NA, disebarluaskan untuk penerimaan masukan Draf beredar simpang siur, versi resmi sulit diakses publik sebelum pengesahan Mar 2025 (Bukti P- [32] dan Bukti P- [39]) Melanggar Asas Keterbukaan, menyulitkan masukan terinformasi Pembahasan: RDPU/ Konsultasi Publik Dilakukan untuk menyerap aspirasi, idealnya di awal/selama pembahasan Tidak ada bukti RDPU dilakukan secara partisipasi yang luas dan bermakna RDPU tidak dilakukan secara partisipasi yang luas dan bermakna 18 Mar 2025 (Bukti P- [17]) Mekanisme partisipasi tidak efektif/ terdokumentasi 61 Pembahasan Tingkat I (Komisi/ Badan) Rapat terbuka (umumnya), pembahasan substansi, DIM. Bisa beberapa masa sidang Pembahasan sangat cepat, rapat krusial (konsinyeri ng) tertutup di hotel 14-15 Mar 2025 (Hotel), 18 Mar 2025 (Persetu juan Tk.I) (Bukti P- [19]) Tertutup, eksklusif, terburu-buru, melanggar Asas Keterbukaan Pembahasan Tingkat II (Paripurna) Penyampaian pandangan akhir fraksi, pengambilan keputusan Pengesahan RUU menjadi UU 20 Mar 2025 (Bukti P- [27]) RUU prioritas Prolegnas yang ditetapkan November 2024 banyak yang mandek di tahap awal legislasi ("terdaftar") (Bukti P-33]). Kontras dengan RUU TNI yang tiba- tiba diprioritaskan lewat surat presiden dan disahkan dua hari setelah itu, terkesan terburu-buru 62 Pengesahan & Pengundang an Presiden Setelah persetujuan Paripurna Pengundang an tidak dipublikasikan dengan baik, masyarakat baru mengetahui agenda tersebut pada tanggal 17 April 2025. 26 Mar 2025 (Bukti P- [25] dan Bukti P- [1]) Penundaan akses informasi kepada publik selama hampir tiga minggu merusak esensi dari asas keterbukaan dan bertentangan dengan asas fiksi hukum. 116.3 Minimnya Akses Informasi Publik terhadap Dokumen Pembentukan UU 3/2025, pelanggaran prinsip partisipasi bermakna juga terjadi akibat minimnya akses publik terhadap informasi dan dokumen esensial terkait pembentukan UU 3/2025. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif. Tanpa akses yang memadai terhadap draf RUU dan NA, partisipasi publik menjadi mustahil dan hanya bersifat formalitas belaka (Bukti P-[28]). 116.4 Keterbatasan Akses terhadap Draf RUU Otentik dan Naskah Akademik (NA), sejak awal proses pembahasan RUU Perubahan UU TNI digulirkan secara cepat, publik, termasuk para ahli dan organisasi masyarakat sipil, mengalami kesulitan signifikan untuk mendapatkan akses terhadap draf RUU yang otentik serta NA yang menjadi dasar penyusunannya. Bahkan hingga menjelang pengesahan, publik tidak diberi akses terhadap dokumen RUU Perubahan UU TNI (Bukti P-[32]). Kesulitan ini bahkan diakui oleh figur otoritatif seperti Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna (saat menjabat), yang mengungkapkan betapa sulitnya mengakses NA RUU Perubahan UU TNI, bahkan bagi anggota DPR sendiri (Bukti P- [34]). 63 116.4.1 Bahwa situasi ini diperparah oleh pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 18 Maret 2025, dua hari sebelum pengesahan, yang mengakui adanya draf-draf RUU yang beredar di publik namun mengklaim bahwa draf tersebut "berbeda dengan yang dibahas di Komisi I DPR RI" (Bukti P-[38]). Pernyataan ini secara implisit mengkonfirmasi bahwa tidak ada versi draf RUU yang resmi, akurat, dan dapat diakses oleh publik pada saat-saat krusial menjelang pengambilan keputusan Tingkat I dan II. Klaim Dasco kemudian pada 24 Maret 2025 (setelah UU disahkan) bahwa dokumen final sudah diunggah, justru semakin memperkuat fakta bahwa akses tersebut tidak tersedia sebelum UU tersebut disahkan. 116.4.2 Ketiadaan akses terhadap draf otentik dan NA ini secara fundamental mencederai proses legislasi yang demokratis. Bagaimana mungkin publik dapat memberikan masukan yang relevan dan terinformasi (right to be heard) jika tidak mengetahui secara pasti apa substansi yang diusulkan? Bagaimana mungkin pembentuk UU dapat mempertimbangkan masukan publik secara serius (right to be considered) jika masukan tersebut didasarkan pada draf yang tidak akurat atau tidak lengkap? Ketiadaan akses ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 116.5 Ketiadaan Informasi Resmi yang Jelas dan Dapat Diakses Publik Sebelum Pengesahan Minimnya akses informasi tidak hanya terbatas pada dokumen RUU dan NA. Secara umum, DPR dan Pemerintah gagal menyediakan informasi resmi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik mengenai keseluruhan proses pembentukan UU 3/2025, terutama terkait perubahan jadwal dan substansi pembahasan krusial. Keputusan untuk menggelar rapat konsinyering Panja secara tertutup 64 di Hotel Fairmont pada 14-15 Maret 2025 adalah contoh paling nyata dari ketiadaan transparansi ini (Bukti P-[19]). Publik tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai agenda, materi pembahasan, dan hasil dari pertemuan penting tersebut (Bukti P-[28]). 116.5.1 Bahwa selain pernyataan kontradiktif dari pimpinan DPR mengenai jadwal pengesahan justru menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, bukan memberikan kejelasan. Tidak dilaksanakannya sosialisasi oleh Baleg terkait perubahan Prolegnas juga menunjukkan adanya kelalaian dalam menginformasikan tahapan penting kepada publik. Fakta bahwa Wakil Ketua DPR Dasco merasa perlu memberikan klarifikasi mengenai hanya tiga pasal utama yang direvisi pada 18 Maret 2025, mendekati hari pengesahan, mengindikasikan adanya simpang siur informasi dan kebingungan yang meluas di masyarakat sebelumnya akibat minimnya komunikasi resmi dari pembentuk UU [(Bukti P-[38]). 116.5.2 Kegagalan untuk secara proaktif menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai jalannya proses legislasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi spekulasi dan misinformasi, merusak kepercayaan publik, serta menghalangi partisipasi yang konstruktif. Hal ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam memenuhi Asas Keterbukaan secara lebih luas. 116.6 Bahwa terhadap rentang waktu pembentukan undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.1.8], halaman 402, yang menyatakan: “[3.18.1.8] … Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut. Karena, 65 dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.” 116.6.1 Bahwa hal senada juga dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.27], halaman 349-350, yang menyatakan, “[3.27]...menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari cepat atau lambatnya pembahasan. Akan tetapi, proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.” “Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang, dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang- undang pada umumnya” 116.6.2 Kendati Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari cepat atau lambatnya pembahasan, kami Para Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut tidak relevan dengan UU 3/2025 yang kami mohonkan untuk diuji. 66 Hal ini karena di samping bahwa pembentuk undang-undang menyelesaikan UU a quo secara cepat, semua proses dalam pembentukan UU a quo tidak terpenuhi dengan sempurna dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh kehati-hatian, tidak pula berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara holistik dan persisten. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan UU 3/2025 dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana argumentasi yang kami uraikan dalam pokok permohonan ini. 117. Ketiadaan Mekanisme Partisipasi Publik yang Efektif, selain persoalan akses informasi, pembentukan UU 3/2025 juga diwarnai oleh ketiadaan mekanisme partisipasi publik yang efektif dan bermakna, sebagaimana disyaratkan oleh Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Mekanisme yang ada cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya secara sungguh- sungguh. 117.1 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang Tidak Memenuhi Syarat Keterlibatan Bermakna, meskipun terdapat catatan mengenai pelaksanaan RDPU oleh Komisi I DPR yang melibatkan pakar terkait RUU Perubahan UU TNI, pada tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025 (Bukti P-[39]) yang mengundang berbagai pihak mulai dari kalangan akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Keuangan, serta panglima TNI dan jajarannya, akan tetapi bukti yang tersedia di ruang publik sangat tidak memadai untuk menunjukkan bahwa RDPU tersebut memenuhi syarat keterlibatan publik yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Bahkan, undangan bagi perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk RDPU sesi tanggal 18 Maret 2025 diberikan pada hari yang sama (Bukti P-[17]). Praktik pemberian undangan dalam waktu yang sangat singkat ini secara fundamental merusak 67 kemungkinan partisipasi yang efektif. Mustahil bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan kajian mendalam terhadap materi RUU, melakukan konsolidasi internal, menyiapkan argumen berbasis bukti, dan mempresentasikannya secara komprehensif dengan pemberitahuan nol hari. Hal ini secara terang-benderang menunjukkan bahwa kesempatan untuk 'didengar' tidak diberikan secara layak dan bermakna, melainkan hanya sekadar memenuhi daftar hadir. 117.1.1 Tidak ada informasi publik yang rinci dan mudah diakses mengenai: (a) daftar lengkap perwakilan masyarakat sipil, akademisi, atau pakar yang diundang beserta afiliasi dan representasi mereka; (b) materi atau draf RUU spesifik yang menjadi fokus pembahasan dalam setiap sesi RDPU; (c) substansi rinci masukan, kritik, atau rekomendasi yang disampaikan oleh para peserta; dan (d) yang paling krusial, bagaimana Komisi I DPR secara nyata mempertimbangkan, merespons, atau mengintegrasikan masukan-masukan tersebut dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) maupun dalam naskah RUU final. Ketiadaan dokumentasi dan akuntabilitas tindak lanjut ini secara langsung mencederai prinsip right to be heard (hak untuk didengarkan) dan right to be considered (hak agar masukannya dipertimbangkan) yang menjadi inti partisipasi bermakna menurut MK. 117.1.2 Ketiadaan dokumentasi publik yang rinci mengenai proses dan tindak lanjut RDPU ini menimbulkan keraguan serius apakah RDPU tersebut telah memenuhi syarat right to be heard dan right to be considered sebagaimana dimaksud Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih lagi, pelaksanaan RDPU yang mungkin terbatas ini sangat kontras dengan pembahasan substansial yang justru dilakukan secara tertutup dan intensif di Hotel Fairmont (Bukti P-[19]). Hal ini menguatkan dugaan bahwa keputusan-keputusan penting justru diambil dalam forum- 68 forum tertutup yang eksklusif, sementara RDPU hanya dijadikan sebagai pemenuhan formalitas prosedur. Kritik luas dari berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi mengenai minimnya partisipasi publik secara keseluruhan juga secara implisit menunjukkan bahwa RDPU yang dilaksanakan (jika ada) dirasakan tidak cukup atau tidak efektif. Dalam konteks proses yang serba cepat dan tertutup, ketiadaan bukti transparansi dan akuntabilitas RDPU memperkuat kesimpulan bahwa mekanisme partisipasi formal ini gagal mencapai kebermaknaan yang sesungguhnya. 117.2 Pelaksanaan Pembahasan Secara Tertutup yang Mengeksklusi Publik, Pelanggaran paling mencolok terhadap prinsip partisipasi bermakna adalah keputusan Komisi I DPR dan Pemerintah untuk melaksanakan bagian krusial dari pembahasan RUU Perubahan UU TNI, yaitu rapat konsinyering Panja, secara tertutup di Hotel Fairmont pada tanggal 14-15 Maret 2025 (Bukti P-[19]). Rapat ini secara eksplisit dinyatakan bersifat "tertutup", yang berarti publik dan media tidak memiliki akses untuk memantau jalannya diskusi dan pengambilan keputusan mengenai pasal-pasal penting dalam RUU tersebut. Pelaksanaan pembahasan secara tertutup di lokasi yang eksklusif ini bukan sekadar kurangnya transparansi, melainkan merupakan tindakan aktif untuk mengecualikan partisipasi publik pada tahapan pembahasan yang sangat krusial. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan Asas Keterbukaan dalam UU P3 dan secara efektif meniadakan hak publik untuk didengarkan (right to be heard) pada momen-momen penting perumusan undang-undang. 118. Pengabaian Kritik dan Masukan Publik Secara Sistematis, puncak dari pelanggaran partisipasi bermakna adalah pengabaian secara sistematis terhadap berbagai kritik dan masukan yang disampaikan oleh publik, baik melalui jalur formal maupun aksi massa. Pembentuk UU tidak hanya gagal menyediakan ruang partisipasi yang memadai, tetapi juga gagal menunjukkan bahwa masukan yang ada telah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh 69 dan diberikan penjelasan yang rasional, sebagaimana disyaratkan oleh Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. 118.1 Dokumentasi Kritik dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi, Sejak RUU Perubahan UU TNI dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2025 hingga disahkan, gelombang kritik yang substansial dan luas datang dari berbagai kalangan yang kredibel. Kritik ini menyangkut baik aspek prosedural maupun substansial dari RUU tersebut, menunjukkan adanya keprihatinan publik yang mendalam dan terinformasi: (Bukti P-[35]) ● Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK): Secara konsisten mengeluarkan catatan kritis yang menyoroti cacat prosedur, seperti masuknya RUU ke Prolegnas secara tidak sah, melangkahi tahap penyusunan, proses yang tidak transparan, dan pembahasan yang terburu-buru. Catatan kritis ini disampaikan pada tanggal 17 Maret, 19 Maret, dan 20 Maret 2025, menunjukkan pemantauan ketat terhadap proses. ● Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Menolak keras UU 3/2025 karena dinilai mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan kebebasan pers. Pernyataan penolakan resmi dikeluarkan pada 26 Maret 2025, namun AJI juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang telah bersuara sebelumnya. AJI juga melaporkan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput aksi penolakan UU 3/2025, menunjukkan dampak negatif proses ini terhadap kebebasan pers. ● Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Mengkritik proses revisi UU TNI karena minim evaluasi komprehensif terhadap UU sebelumnya, kurang transparan, dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Komnas HAM bahkan merekomendasikan agar pembahasan diperpanjang untuk menjamin proses yang lebih baik. Pernyataan ini disampaikan menjelang pengesahan, sekitar tanggal 19-20 Maret 2025. 70 ● Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan: Gabungan berbagai organisasi seperti KontraS, Imparsial, YLBHI, Setara Institute, ICW, Amnesty International Indonesia, dan lainnya secara konsisten menyuarakan penolakan sejak Februari hingga Maret 2025. Kritik utama meliputi cacat prosedur, potensi kembalinya Dwifungsi ABRI, ancaman terhadap demokrasi dan HAM, serta penolakan terhadap rapat tertutup di hotel. (Bukti P-[24]) ● Akademisi dan Pakar Hukum: Sejumlah guru besar dan pakar hukum tata negara dari berbagai universitas terkemuka turut memberikan kritik tajam, menyebut prosesnya terburu-buru, cacat formil, disembunyikan dari publik, minim partisipasi, tanpa NA yang memadai, seperti Prof. Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran), beliau secara eksplisit menyebut adanya indikasi abusive law making dalam proses revisi UU 3/2025. Menurutnya, praktik ini terlihat dari proses legislasi yang terkesan dipaksakan kehendaknya, dilakukan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), serta tidak didasarkan pada urgensi dan NA yang memadai. Proses yang cacat secara formil dan substansial ini mengarah pada penyalahgunaan mekanisme pembentukan hukum. Beliau menekankan bahwa revisi UU sepenting UU TNI harus dibatalkan jika prosesnya mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. (Bukti P-[36]) Luasnya spektrum dan konsistensi kritik dari lembaga negara independen (Komnas HAM), organisasi masyarakat sipil yang fokus pada hukum, HAM, dan pers, serta para akademisi menunjukkan bahwa pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) sesungguhnya telah menerima peringatan dan masukan yang sangat jelas mengenai proses dan substansi RUU Perubahan UU TNI yang problematik. Keberadaan kritik yang terdokumentasi ini seharusnya menjadi dasar bagi pembentuk UU untuk melakukan refleksi dan perbaikan, sesuai dengan prinsip right to be considered. 71 118.2 Dokumentasi Penolakan Publik Melalui Aksi Demonstrasi, selain kritik dari lembaga dan pakar, penolakan publik terhadap RUU Perubahan UU TNI juga dimanifestasikan secara nyata melalui aksi- aksi demonstrasi massa yang terjadi di berbagai daerah, terutama menjelang dan saat pengesahan RUU tersebut pada Maret 2025. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk partisipasi kolektif warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap kebijakan publik, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. ● Waktu dan Lokasi: Demonstrasi tercatat terjadi secara masif di Jakarta (depan Gedung DPR RI) pada tanggal 19, 20, 21, dan 27 Maret 2025. Aksi serupa juga berlangsung di kota-kota lain seperti Solo (19 Maret), Surabaya (20, 23, 24 Maret), dan Malang (23 Maret) (Bukti P-[20]). ● Peserta Aksi: Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa dari berbagai universitas (BEM SI, BEM UNPAD, BEM UNS, UHAMKA, UI, Unair, dll.) serta kelompok masyarakat sipil lainnya. ● Tuntutan Utama: Para demonstran secara tegas menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU Perubahan UU TNI/UU 3/2025, kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi ABRI/TNI, penolakan terhadap penempatan TNI di jabatan sipil, kritik terhadap proses yang minim partisipasi, dan seruan agar TNI kembali ke barak serta fokus pada tugas pertahanan. ● Respons Aparat: Beberapa aksi demonstrasi dilaporkan diwarnai dengan tindakan represif dari aparat keamanan, termasuk bentrokan fisik, penggunaan water cannon, penangkapan demonstran, serta dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput. Kehadiran ribuan massa aksi di depan Gedung DPR dan di berbagai daerah merupakan sinyal penolakan publik yang sangat kuat dan tidak dapat diabaikan dalam negara demokrasi. Keputusan DPR untuk tetap mengesahkan UU 3/2025 di tengah gelombang protes ini menunjukkan pengabaian terhadap suara rakyat yang 72 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini semakin mempertegas kegagalan pembentuk UU dalam memenuhi hak publik untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). 118.3 Kegagalan Pembentuk UU Memenuhi Hak Publik untuk Dipertimbangkan dan Mendapat Penjelasan (Violation of Right to be Considered and Right to be Explained), bukti-bukti kumulatif mengenai proses pembahasan RUU Perubahan UU TNI yang tertutup dan terburu-buru, minimnya akses publik terhadap informasi dan draf RUU, mekanisme partisipasi (seperti RDPU) yang dilaksanakan secara formalistik dan tidak efektif, serta adanya kritik dan penolakan masif dari publik, secara meyakinkan menunjukkan bahwa pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) telah gagal memenuhi dua prasyarat krusial dari partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana digariskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yaitu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). 118.4 Kegagalan ini menjadi semakin nyata ketika melihat bagaimana masukan-masukan substantif dari kelompok masyarakat sipil yang kredibel, yang secara aktif berusaha terlibat, ternyata diabaikan dalam produk akhir legislasi. Sebagai contoh konkret, Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk Amnesty International Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, telah secara resmi menyampaikan catatan kritis kepada Pimpinan DPR, sebagaimana dilaporkan oleh Hukumonline (Bukti P-[40]). Catatan kritis tersebut menyoroti berbagai isu fundamental, termasuk penolakan keras terhadap perluasan peran dan jabatan TNI aktif di ranah sipil, yang dikhawatirkan mengarah pada kembalinya Dwifungsi ABRI gaya baru dan merusak supremasi sipil. Secara spesifik, Amnesty dan kelompok lain menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi penempatan perwira TNI aktif di berbagai kementerian dan lembaga non-pertahanan, seperti usulan untuk mengisi posisi di badan siber atau badan narkotika nasional. 73 Namun, faktanya, UU 3/2025 yang diundangkan pada 26 Maret 2025 ternyata tidak mengindahkan atau mengakomodasi kekhawatiran krusial ini. Berdasarkan substansi UU 3/2025 tersebut, ketentuan yang memungkinkan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian/lembaga tertentu di luar tupoksi pertahanan (misalnya, dengan dalih menghadapi ancaman siber atau narkotika) tetap dipertahankan atau bahkan diperluas. Hal ini merupakan bukti telanjang bahwa masukan penting dari Amnesty International dan kelompok masyarakat sipil lainnya tidak dipertimbangkan secara serius (violation of the right to be considered). Lebih jauh lagi, tidak ada penjelasan atau justifikasi rasional yang disampaikan oleh pembentuk UU kepada publik mengenai mengapa keberatan dan argumen penolakan tersebut dikesampingkan (violation of the right to be explained). 118.5 Oleh karena itu, klaim Pimpinan Komisi I DPR saat laporan di Rapat Paripurna yang menyatakan telah melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bagian dari meaningful participation harus ditolak sebagai klaim sepihak (self-serving claim) yang formalistik dan bertentangan dengan fakta. Ketika substansi produk hukum akhir secara nyata mengabaikan kritik fundamental yang telah disampaikan secara formal oleh publik—tanpa adanya pertimbangan serius dan penjelasan yang memadai, maka klaim partisipasi bermakna tersebut kehilangan kredibilitasnya. Kegagalan memenuhi hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapat penjelasan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip partisipasi publik yang dijamin konstitusi. 118.5.1 Pernyataan Wakil Ketua DPR Dasco pada 18 Maret 2025 yang hanya mengklarifikasi tiga pasal yang direvisi tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan right to be explained, karena tidak menjelaskan alasan penolakan terhadap kritik publik. Kegagalan memberikan penjelasan ini tidak hanya melanggar prasyarat ketiga Putusan MK 91/PUU- 74 XVIII/2020, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas informasi (Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945), sebagaimana pernah didalilkan dalam permohonan pengujian UU IKN (meskipun permohonan tersebut dinyatakan kabur oleh MK). Pengabaian terhadap masukan publik dan ketiadaan penjelasan yang akuntabel ini menunjukkan bahwa proses partisipasi yang terjadi hanyalah formalitas prosedural belaka, bukan partisipasi yang bermakna (meaningful). Pembentukan UU 3/2025 tampak lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu atau agenda tersembunyi, daripada oleh proses deliberasi demokratis yang menghargai suara dan aspirasi rakyat. Kaitan Pelanggaran Partisipasi Bermakna dengan Pelanggaran Hak Konstitusional 119. Bahwa pengabaian partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU 3/2025 secara langsung telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk turut serta secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Lebih jauh, kegagalan memenuhi standar partisipasi bermakna ini mencederai prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) dan prinsip negara hukum yang demokratis (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Undang-undang yang dibentuk melalui proses yang eksklusif, tertutup, dan mengabaikan suara rakyat kehilangan legitimasi demokratisnya. Proses legislasi yang tidak partisipatif bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif yang seharusnya menjadi ruh pembentukan hukum di negara hukum modern. E. AKUMULASI PELANGGARAN PROSEDUR MENCEDERAI PRINSIP NEGARA HUKUM DAN LEGITIMASI DEMOKRATIS 120. Bahwa akumulasi dari serangkaian pelanggaran prosedur yang telah diuraikan secara rinci dalam dalil-dalil sebelumnya – mulai dari dugaan ketiadaan NA yang sah dan memadai, pelanggaran terhadap tahapan perencanaan dan pembahasan (termasuk status carry over yang tidak sah), 75 hingga pengabaian asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan Pasal 96 UU P3 jo. Putusan MK 91/PUU- XVIII/2020 – secara meyakinkan menunjukkan bahwa keseluruhan proses pembentukan UU 3/2025 telah menyimpang secara fundamental dari prinsip- prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 120.1 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bahwa proses pembentukan undang-undang yang sarat dengan cacat prosedur seperti ini secara inheren menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Logika hukum yang paling mendasar pun mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang lahir dari proses yang melanggar hukum itu sendiri dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara? Ketidakpastian ini tidak hanya menyangkut substansi UU yang mungkin bermasalah karena tidak melalui kajian yang benar dan partisipatif, tetapi juga menyangkut status hukum UU itu sendiri yang cacat sejak kelahirannya (void ab initio atau setidaknya voidable). 120.2 Mencederai Legitimasi Demokratis Bahwa pembentukan undang-undang yang mengabaikan prosedur baku serta partisipasi publik bermakna secara fundamental mencederai legitimasi demokratisnya. Filsuf Franz Magnis-Suseno menegaskan, legitimasi etis kekuasaan dan hukum di negara modern bertumpu pada pertanggungjawaban demokratis dan proses yang benar secara hukum. Oleh karenanya, proses legislasi yang transparan dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan asas keterbukaan (Pasal 5 UU P3) dan konsep partisipasi bermakna (Pasal 96 UU P3 jo. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020), merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya hukum yang terlegitimasi dan ditaati oleh rakyat. Dugaan proses pembentukan UU 3/2025 yang tertutup dan minim pelibatan publik secara substantif jelas bertentangan dengan asas-asas fundamental tersebut. Dalam kerangka ini, NA yang absah dan aksesibel, sesuai mandat dari Pasal 43, 44, dan 96 ayat (4) 76 UU P3, berfungsi penting sebagai bukti pertanggungjawaban rasional dan ilmiah, serta memastikan bahwa undang-undang tidak lahir dari kesewenang-wenangan politik, melainkan melalui proses deliberatif yang akuntabel secara intelektual dan demokratis. 120.3 Mengarah pada Praktik Abusive Law-Making Bahwa rangkaian pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU 3/2025 ini bukanlah sekadar kesalahan insidental atau teknis semata, melainkan berpotensi membentuk suatu pola legislasi yang mengabaikan rule of law demi mencapai tujuan politik tertentu secara cepat. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Susi Dwi Harijanti bahwa fenomena seperti ini mendekati apa yang disebut sebagai abusive law-making (penyalahgunaan proses pembentukan hukum), di mana prosedur hukum tidak lagi dihormati sebagai kaidah yang mengikat dan membatasi kekuasaan, melainkan sekadar formalitas yang dapat ditekuk atau bahkan dilanggar demi kepentingan pragmatis kekuasaan. Manipulasi atau pengabaian terhadap NA dapat menjadi indikator kunci terjadinya abusive law-making. Jika NA sengaja dibuat tidak memadai, menggunakan data usang, mengabaikan analisis kritis (seperti dampak empiris negatif atau sejarah Dwifungsi), atau bahkan digunakan NA dari periode Prolegnas sebelumnya tanpa pembaruan yang signifikan (akibat klaim carry over yang tidak sah), ini menunjukkan bahwa substansi kajian ilmiah telah dikalahkan oleh kepentingan politik. Prosedur penyertaan NA yang seharusnya menjadi filter rasionalitas, partisipasi, dan akuntabilitas justru 'diakali' atau dilemahkan fungsinya. Kegagalan dalam aspek NA ini, ditambah dengan dugaan manipulasi status carry over, bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan dari pola legislasi yang mengabaikan supremasi hukum dalam proses (procedural due process) dan berpotensi menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan semata (law as an instrument of power) daripada sebagai cerminan keadilan dan kehendak rakyat (law as an instrument of justice and public will), persis seperti ciri abusive law-making. 121. Bahwa pembentukan UU 3/2025 secara nyata telah mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip serta prosedur pembentukan peraturan perundang- 77 undangan yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, UU P3 serta asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (general principles of good legislation). Pelanggaran-pelanggaran formil ini tidak hanya bersifat prosedural belaka, tetapi secara substantif telah mencederai hak-hak konstitusional Para Pemohon dan merusak sendi-sendi negara hukum yang demokratis. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 78 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir oleh Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) 4. Bukti P-4 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104) 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Mahasiswa atas nama Pemohon I; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Mahasiswa atas nama Pemohon II; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Mahasiswa atas nama Pemohon III; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Mahasiswa atas nama Pemohon IV; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Nomor Induk Mahasiswa atas nama Pemohon V; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 79 Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 16. Bukti P-16 : Print out Artikel Berita dengan judul: “DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU TNI, Jadi Prioritas 2025”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7783548/dpr-terima- surpres-penunjukan-wakil-pemerintah-di-ruu-tni-jadi- prioritas-2025 pada 21 April 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Undangan RDPU yang dilakukan DPR terhadap koalisi masyarakat sipil; 18. Bukti P-18 : Print out Artikel Berita Berjudul: “Pimpinan DPR Sebut RUU TNI Tak Mungkin Disahkan Sebelum Reses Lebaran” diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 7819459/pimpinan-dpr-sebut-ruu-tni-tak-mungkin- disahkan-sebelum-reses-lebaran pada 21 April 2025; 19. Bukti P-19 : Print out Artikel Berita Berjudul, “Kronologi Aksi Protes Gerebek Rapat Tertutup Revisi UU TNI di Fairmont: Diseret Keluar, Diteror, dan Dilaporkan” diakses melalui https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-aksi-protes- gerebek-rapat-tertutup-revisi-uu-tni-di-fairmont-diseret- keluar-diteror-dan-dilaporkan pada 21 April 2025; 20. Bukti P-20 : Print out beberapa potret Aksi Tolak RUU TNI di berbagai daerah, diakses melalui laman berita dengan tajuk, “Aksi Demo Tolak UU TNI di Sejumlah Daerah” https://tirto.id/aksi-demo-tolak-uu-tni-di-sejumlah- daerah-g9Lr; 21. Bukti P-21 : Print out Berita dengan Judul, “Andi Widjajanto Kupas Penyebab Perwira TNI Nonjob”, diakes pada 21 April 2025 pada tautan https://rmol.id/politik/read/2024/10/13/640566/andi- widjajanto-kupas-penyebab-penumpukan-perwira-tni- nonjob; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kutipan Asta Cita Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; 23. Bukti P-23 : Print out berita dengan Judul, “Jika RUU TNI Disahkan, 2.569 TNI Aktif di Jabatan Sipil Harus Siap Mundur”, diakses pada 21 April 2025 melalui https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQvlq-jika-ruu- 80 tni-disahkan-2-569-tni-aktif-di-jabatan-sipil-harus-siap- mundur; 24. Bukti P-24 : Print out berita dengan Judul, “Rapat DPR, Imparsial- SETARA Kritik Pasal Bermasalah RUU TNI Bawa Kemunduran”, diakses pada 21 April 2025 melalui https://news.detik.com/berita/d-7806016/rapat-dpr- imparsial-setara-kritik-pasal-bermasalah-ruu-tni-bawa- kemunduran; 25. Bukti P-25 : Print out berita dengan Judul, “Prabowo Sudah Teken UU TNI sejak Sebelum Lebaran”, diakses pada 21 April 2025 melalui https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/13082821 /prabowo-sudah-teken-uu-tni-sejak-sebelum-lebaran; 26. Bukti P-26 : Print out Web DPR RI yang memperlihatkan bahwa Draft Rancangan Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia belum tersedia pada tanggal 20-22 Maret 2025 pasca disetujui dalam Rapat Paripurna; 27. Bukti P-27 : Print out berita dengan Judul: “DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi yang Diatur!“ diakses pada 29 Maret 2025 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya- setujui-ruu-tni-jadi-uu--ini-3-substansi-yang-diatur- lt67dbbddd68c6f/; 28. Bukti P-28 : Print out Situs DPR tentang kegiatan Baleg dari tanggal 19 November 2024 sampai dengan 18 Februari 2025; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 18 Februari 2025 30. Bukti P-30 : Print out Artikel Berita mengenai DPR Sepakati Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Segera Dibahas Komisi I; 31. Bukti P-31 : Print out Artikel Berita Mengenai Kesepakatan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada Persetujuan Tingkat I antara Komisi I dan Pemerintah dicapai pada tanggal 18 Maret 2025; 81 32. Bukti P-32 : Print out Website DPR RI mengenai Draft RUU TNI yang diupload pada tanggal 20 Maret 2025 atau Pada Saat Pengesahan RUU Menjadi UU; 33. Bukti P-33 : Print out Website DPR mengenai Status RUU Prolegnas Prioritas; 34. Bukti P-34 : Print out Artikel Berita Mengenai Ketua MKMK Tidak Dapat Diakses Bahkan Oleh DPR Sendiri; 35.. Bukti P-35 : Print out artikel-artikel berita yang menerangkan kritik dari koalisi masyarakat sipil terhadap RUU TNI; 36. Bukti P-36 : Print out pernyataan dari guru besar HTN, Prof. Susi Dwi Harijanti mengenai RUU TNI https://portalhukum.id/hukum-tata-negara/pandangan- guru-besar-htn-tentang-pengesahan-uu-tni/; 37. Bukti P-37 : Print out Situs BPS tentang data pengangguran di Indonesia; 38. Bukti P-38 : Print out Berita dengan Judul: “Dasco: Draf RUU TNI yang Beredar di Medsos Berbeda dengan yang Dibahas DPR“ diakses pada 14 Mei 2025 melalui https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/1146094 1/dasco-draf-ruu-tni-yang-beredar-di-medsos-berbeda- dengan-yang-dibahas-dpr; 39. Bukti P-39 : Print out Artikel Berita Berjudul “DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi yang Diatur!”; 40. Bukti P-40 : Print out Artikel Berita Berjudul “Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 5 Catatan Kritis RUU TNI ke Pimpinan DPR” https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi- masyarakat-sipil-sodorkan-5-catatan-kritis-ruu-tni-ke- pimpinan-dpr-lt67d94d15d9b9b/; 41. Bukti P-41 : Print out Situs KPU tentang Daftar Pemilih Tetap dan Salinan DPT TPS 39 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung Jawa Barat; 42. Bukti P-42 : Foto Aksi, Tulisan, dan Tangkapan Layar yang menunjukan kegiatan Pemohon I yang menaruh perhatian pada isu RUU TNI 43. Bukti P-43 : Print out yang menunjukan kegiatan Pemohon II yang menaruh perhatian pada isu RUU TNI; 82 44. Bukti P-44 : Print out yang menunjukan kegiatan Pemohon III yang menaruh perhatian pada isu RUU TNI; 45. Bukti P-45 : Print out yang menunjukan kegiatan Pemohon IV yang menaruh perhatian pada isu RUU TNI; 46. Bukti P-46 : Print out yang menunjukan kegiatan Pemohon V yang menaruh perhatian pada isu RUU TNI; Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., serta 1 (satu) orang saksi yakni Rhido Anwari Arifin yang masing-masing menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2025 yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut. Ahli para Pemohon Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Saya memulai keterangan ini dengan penjelasan pentingnya melakukan pengujian formil. Selama beberapa tahun ke belakang terdapat kecenderungan makin banyak permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kesadaran, baik individu maupun masyarakat, terhadap pembentukan undang-undang yang demokratis yang sejalan dengan prinsip negara hukum, yang pada gilirannya akan bersentuhan dengan tuntutan kualitas undang-undang yang makin baik. Kedua, peringatan kepada pembentuk undang-undang agar melaksanakan kewajibannya dalam membentuk undang-undang yang sejalan dengan staatsidee yang terkandung dalam UUD 1945. Ketiga, peningkatan ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelesaikan persoalan prosedur pembentukan undang-undang karena Mahkamah menjadi tumpuan terakhir harapan masyarakat bagi terwujudnya pembentukan undang-undang yang demokratis berdasarkan prinsip negara hukum. Sejatinya, pengujian formil memainkan peran fundamental untuk menjamin prinsip- prinsip demokrasi, negara hukum dan legitimasi sebuah aturan. Pengujian ini akan menjamin transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pengujian ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang mewujud sebagai abusive law-making, melindungi hak-hak fundamental, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga negara. 83 1. Menjaga demokrasi dan supremasi hukum menjadi alasan fundamental pertama pentingnya pengujian formil ini karena melalui pengujian ini Mahkamah menjaga aturan-aturan dasar yang mengatur sistem hukum, termasuk proses pembentukan dan perubahan undang-undang karena dengan pengujian ini akan dibuktikan sampai sejauhmana undang-undang dibuat melalui saluran-saluran atau prosedur yang wajar, berlandaskan partisipasi yang bermakna dengan cara-cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menegakkan prosedur-prosedur ini akan membuat Mahkamah mampu mencegah pembentukan undang-undang yang sewenang-wenang, tidak adil, bahkan melanggar hak-hak fundamental. Prosedur bukan sekadar tahapan formalitas yang perlu dilalui dalam praktik bernegara, melainkan merupakan bagian paling fundamental dari arsitektur hukum modern. Prosedur adalah inti dari hukum (procedure is the heart of the law), yang tidak hanya mengikat cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, tetapi sangat penting dalam kerja lembaga legislatif. Di ranah legislatif, di mana keputusan yang diambil menghasilkan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat publik, prosedur memiliki makna konstitusional yang tidak dapat ditawar. Ketaatan terhadap prosedur adalah representasi dari penghormatan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional seperti demokrasi, keterbukaan, dan negara hukum. Dalam kerangka ini, prosedur menjadi alat utama untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak menjadi hasil transaksi kuasa, melainkan ekspresi kehendak rakyat yang diperoleh melalui mekanisme deliberatif. 2. Memajukan transparansi dan akuntabilitas Pengujian formil melibatkan pemeriksaan tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, seperti dengar pendapat, diskusi pendalaman, perdebatan yang keseluruhannya secara prinsip dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Pemeriksaan mendalam ini dapat mengungkap kelemahan- kelemahan mendasar yang pada gilirannya akan memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang di masa mendatang. Hal ini telah dibuktikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang ‘memaksa’ pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dikenal 84 sebagai hak untuk didengar (the right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (the right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (the right to have an explanation). Jika seluruh prosedur pembentukan dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, maka hasil pengujian formil akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga-lembaga negara. 3. Melindungi hak-hak fundamental Pengujian formil dapat menjamin bahwa undang-undang tidak dibuat dengan cara-cara yang melanggar hak-hak fundamental, seperti hak mengikuti dengar pendapat yang adil, hak untuk berekspresi dan berpendapat, dan lain-lain, yang keseluruhannya dikualifikasi sebagai hak-hak prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teori, hak-hak prosedural ini dikenal sebagai ‘pintu pembuka’ atau ‘pintu gerbang’ berdasarkan the gateway theory, bagi pemenuhan hak-hak substantif. Tanpa ketersediaan dan pelaksanaan prosedur yang baik, mustahil sebuah jaminan atas hak tertentu dapat dipenuhi oleh negara. Implementasi atau pemenuhan hak-hak ini di dalam praktik dunia modern dilakukan dalam berbagai bentuk dan varian seperti forum hearing, pemberian kesempatan untuk membuat petisi, hingga membuka mekanisme complaint. Karenanya kehadiran Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai hak-hak fundamental, bukan sebagai mekanisme yang semata-mata bersifat formal. Sebagai hak, pengaturan dan penegakannya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi sebagaimana tercantum dalam Vienna Declaration and Programme of Action 1993, yaitu ‘indivisible, interrelated, interdependent and of equal importance to human dignity’. Meski mengandung beberapa kelemahan dari aspek hak asasi manusia, Pasal 96 tersebut menjadi batu uji yang digunakan oleh Mahkamah untuk menilai apakah prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah memenuhi partisipasi yang bermakna. Oleh karenanya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk mengembangkan tes guna memastikan partisipasi yang bermakna terpenuhi sesuai dengan tujuan saat Mahkamah menjatuhkan Putusan 91/PUU-XVIII/2020. Pengalaman Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan layak untuk dipertimbangkan saat menjatuhkan putusan pada perkara Doctors for Life tahun 2006 dengan mengembangkan ‘meaningful involvement test’. 85 Pengembangan tes ini perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci bagaimana pembentuk undang-undang harus melaksanakan Pasal 96 tersebut. Dengan demikian terdapat potensi pembentuk undang-undang melaksanakannya berdasarkan diskresi. Menghadapi kemungkinan semacam ini, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memandang dirinya memiliki oversight role. ‘the courts can, and in appropriate cases will, determine whether there has been the degree of public involvement that is required by the Constitution’. Whilst what is required by section 72(1)(a) of the Constitution differs from case to case, the legislature has the duty to act reasonably in doing its duty to facilitate public participation’. Terdapat dua hal yang patut diperhatikan dalam hal ini, pertama tugas pembentuk UU untuk menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi publik dalam proses pembentukan UU, dan kedua, tugas untuk mengambil tindakan untuk menjamin masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari kesempatan yang disediakan. Manakala menjalankan fungsinya ini, Mahkamah menggunakan standar reasonableness yang juga telah digunakan dalam perkara pemenuhan hak perumahan. Selanjutnya, dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan standar reasonableness akan dinilai berdasarkan sejumlah faktor: ‘The nature and importance of the legislation and the intensity of its impact on the public are especially relevant. Reasonableness also requires that appropriate account be paid to practicalities such as time and expense, which relate to the efficiency of the law-making process. Yet the saving of money and time in itself does not justify inadequate opportunities for public involvement. In addition, in evaluating the reasonableness of Parliament’s conduct, this Court will have regard to what Parliament itself considered to be appropriate public involvement in the light of the legislation’s content, importance and urgency. Indeed, this Court will pay particular attention to what Parliament considers to be appropriate public involvement’. 4. Meningkatkan legitimasi undang-undang Saat suatu undang-undang dibentuk melalui prosedur yang adil dan transparan, maka undang-undang tersebut cenderung mendapatkan legitimasi dari 86 masyarakat. Sebaliknya, jika undang-undang dibuat melalui prosedur yang cacat maka akan dinilai sebagai tidak legitimate dan menghadapi penolakan yang cukup serius. Penolakan tersebut berbentuk macam-macam, termasuk demonstrasi, petisi, dan lain-lain, yang secara umum memperlihatkan adanya gap yang cukup lebar antara keberterimaan secara rasional antara pembentuk undang-undang dan masyarakat terhadap undang-undang yang dibentuk. Saat terjadi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demonstrasi terjadi secara luas di seluruh wilayah Indonesia, dan disertai dengan beragam pendapat dan opini dari para ahli berbagai latar belakang ilmu. Penolakan tersebut pada akhirnya mampu memaksa pembentuk undang- undang untuk membuka diri terhadap pendapat atau masukan dari masyarakat. Namun, pembentuk undang-undang belum sepenuhnya memberikan penjelasan terhadap masukan tersebut. 5. Mencegah penyalahgunaan wewenang Pengujian formil dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk membuat undang-undang yang memberikan ‘keuntungan’ untuk kelompok-kelompok tertentu atau didesain untuk ‘membungkam perbedaan pendapat’. Dengan menegakkan prosedur yang akuntabel, pengujian formil dapat digunakan sebagai mekanisme check terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme check ini terutama penting dilakukan dalam sebuah sistem dimana terdapat resiko korupsi atau otoritarianisme. Artinya, Mahkamah Konstitusi lagi-lagi memainkan peran sebagai ‘judicial control of parliamentary procedure’. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang penuh untuk memaksa individu dan masyarakat untuk tunduk pada undang-undang yang dibuatnya. Persoalan menjadi lebih serius jika undang-undang tersebut tergolong pada hukum publik karena dalam hukum publik penyelenggara negara dan warga negara tidak dalam kedudukan yang setara. Saksi para Pemohon Rhido Anwari Arifin 1. Bahwa SAKSI bersama-sama dengan BEM Kema Unpad mengikuti perkembangan dan pengawalan isu sosial politik, demokrasi, dan kebijakan publik 87 dalam menjalankan fungsinya sebagai Advocacy Function selama periode 2024- 2025. 2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 BEM Kema Unpad menghadiri undangan diskusi publik imparsial dengan topik “Menyikapi pembahasan RUU TNI dan RUU POLRI di DPR RI”. [P-1] 3. Bahwa setelah mengikuti diskusi publik oleh Imparsial tersebut BEM Kema Unpad melakukan pembuatan kajian ilmiah dan komprehensif terhadap wacana RUU TNI. 4. Bahwa pada Senin tanggal 29 Juli 2024 BEM Kema Unpad menyelenggarakan kegiatan program kerja Diskusi Intensif dengan mengangkat topik “Autocratic Legalism : The Way of Regime to Perpetuate the Power by Manipulating the Law” salah satu studi kasus pembahasannya yaitu RUU TNI, dengan pembicara sebagai berikut: [P-2] a. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi) b. Muhammad Isnur, S.H.I.,M.H. (Ketua Pengurus Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia) c. Titi Anggraini, S.H.,M.H. (Anggota Dewan Perkumpulan untuk Demokrasi) 5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 BEM Kema Unpad merilis dan mempublikasikan hasil kajian RUU TNI di kanal media sosial instagram @bem.unpad. [P-3] 6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 BEM Kema Unpad bersama BEM SI Kerakyatan Jawa Barat menyelenggarakan aksi simbolik dengan tajuk “Menuju Lembaga Kepolisian yang Superbody: Suatu Bentuk Pengkhianatan Terhadap Amanat Reformasi” di DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai respon terhadap pembahasan Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri yang tengah berlangsung. [P-4] 7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 BEM Kema Unpad menyelenggarakan kegiatan diskusi publik dengan mengangkat tajuk “Menuju Lembaga Kepolisian yang Superbody: Suatu Bentuk Pengkhianatan Terhadap Amanat Reformasi” di Bundaran Alfa X Unpad Jatinangor sebagai rangkaian eskalasi pengawalan isu pembahasan Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri. [P-5] 8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 BEM Kema Unpad bersama Keluarga Mahasiswa ITB melakukan penulisan serta publikasi kajian kolaborasi dan pernyataan sikap dengan judul “Matinya Reformasi: Kembalinya Dwifungsi ABRI dan Gagalnya Reformasi Sektor Keamanan” di kanal media sosial Instagram 88 @km.itb dan @bem.unpad dengan fokus substansi pada ancaman nyata perluasan wewenang TNI dan Polri di lingkungan sipil pada rancangan RUU. [P-6] 9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 BEM Kema Unpad bersama dengan BEM SI Kerakyatan Jawa Barat melakukan seruan aksi dengan tajuk “ORDE #REFORMATI” di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan salah satu poin muatan tuntutan untuk menghentikan intervensi politik pada perumusan RUU yang bermasalah, salah satunya RUU TNI. [P-7] 10. Bahwa Sejak awal bulan Februari 2025, kami di BEM Kema UNPAD memantau perkembangan legislasi RUU TNI untuk keperluan kajian. Kami secara berkala dan intensif mengakses situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (www.dpr.go.id) sebagai sumber utama informasi publik mengenai dokumen legislasi. 11. Bahwa hingga menjelang pengesahan RUU tersebut, tidak ditemukan adanya unggahan draf RUU maupun Naskah Akademik yang dapat diunduh secara publik dari situs resmi DPR. Upaya pencarian kami meliputi: a. Pemantauan laman DPR RI secara berkala. b. Pencarian melalui menu pencarian kata kunci “RUU TNI”, “Perubahan UU TNI”, dan “Naskah Akademik TNI”. c. Cek silang dengan situs Kementerian Hukum dan HAM serta JDIH DPR. 12. Bahwa Semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil; tidak tersedia dokumen yang bisa kami akses secara sah dan otentik untuk tujuan pengkajian substantif. 13. Dengan demikian, bahwa sepanjang periode Februari hingga Maret 2025, tidak pernah tersedia akses publik yang wajar terhadap draf dan Naskah Akademik RUU Perubahan UU TNI secara resmi, yang bertentangan dengan prinsip transparansi legislasi dalam negara hukum yang demokratis. 14. Bahwa karena ketiadaan transparansi legislasi tersebut SAKSI bersama BEM Kema Unpad mengadakan Seruan aksi dengan tajuk “Indonesia Gelap” pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di depan Gedung DPRD Jawa Barat. [P-8] 15. Bahwa dalam aksi yang dilaksanakan di depan Gedung DPRD Jawa Barat berjalan dengan kondusif dan mendapatkan kekecewaan bahwasannya tidak ada satupun dari anggota DPRD keluar menemui massa aksi untuk berdialog dalam menyambungkan aspirasi kami sebagai warga negara. [P-9] 16. Bahwa Karena aspirasi belum saja didengar oleh Pemerintah BEM Kema Unpad membuat eskalasi aksi lanjutan Seruan aksi dengan tajuk “Indonesia Gelap” pada 89 tanggal 21 Februari 2025 bertempat di Patung Kuda Jakarta. [P-10] 17. Bahwa dalam aksi yang dilaksanakan di Patung Kuda Jakarta berjalan dengan kondusif hingga malam hari, dengan dihadiri oleh berbagai elemen koalisi masyarakat sipil yang terus berdatangan dari waktu ke watu untuk menyampaikan keresahannya terhadap kondisi bangsa ini. [P-11] 18. Bahwa dalam membedah dan memperdalam kemarahan publik yang begitu terasa dalam aksi “Indonesia Gelap” maka dibuatlah diskusi publik dengan tajuk “Membuka Tabir Indonesia Gelap” pada tanggal 7 Maret 2025 bertempat di Graha Sanusi Unpad Dipatiukur Bandung [P-12] 19. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir secara terbuka menyatakan bahwa RUU TNI “tidak mungkin disahkan sebelum masa reses dimulai pada 21 Maret 2025.” Pernyataan ini kami anggap sebagai jaminan resmi dari lembaga legislatif bahwa masyarakat masih memiliki ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan kritik, dan menyusun strategi advokasi. 20. Bahwa pernyataan Wakil Ketua RI Adies Kadir pada 12 Maret 2025 menyebut bahwa RUU TNI “tidak mungkin disahkan sebelum masa reses dimulai pada 21 Maret 2025” telah menciptakan ekspektasi publik bahwa masih tersedia waktu dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses legislasi., 21. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2025 SAKSI mendapatkan informasi terkait pembahasan RUU TNI secara tertutup melalui informasi yang beredar di berbagai media sosial ketika aktivis Koalisi masyarakat sipil/KONTRAS mendobrak ruangan rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont 22. Bahwa berita mengenai penyelenggaraan Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, sebuah hotel mewah di Jakarta, pada 14-15 Maret 2025, menjadi sebuah turning point atau titik balik yang mengkonfirmasi kecurigaan terburuk dari gerakan mahasiswa 23. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan pernyataan kepada media yang menyatakan bahwa draf RUU TNI yang beredar luas di masyarakat dan media massa berbeda dengan draf resmi yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI. 24. Namun, setelah saya melakukan pencarian untuk memeriksa kebenaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI tersebut yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa pernyataan tersebut tidak disertai dengan pengunggahan atau perbandingan terhadap draf resmi yang dimaksud, baik melalui situs DPR RI 90 maupun dalam forum publik. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses terhadap rujukan otentik yang dapat digunakan untuk memverifikasi klaim tersebut. 25. Melihat perkembangan proses yang tertutup dan upaya penyebaran disinformasi terkait perumusan RUU TNI, bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 BEM Kema Unpad menyelenggarakan konsolidasi terbuka di Bundaran Alfa X Unpad Jatinangor untuk menentukan sikap dan tindakan nyata dalam merespon kecarut marutan proses legislasi RUU TNI. [P-13] 26. Bahwa pada Pukul 06.00 WIB tanggal 20 Maret 2025, BEM Kema Unpad membuat seruan aksi Tolak RUU TNI sebagai tindak lanjut hasil konsolidasi terbuka dengan suara bulat sepakat untuk mengawal dan memberikan aspirasi langsung di Gedung Senayan DPR RI walaupun harus menempuh jarak 170 KM dari Kampus Unpad jatinangor ke Gedung Senayan DPR RI kami menimbang praktik legislasi yang dilakukan oleh pemerintah telah sangat menyimpang dari ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undang dan kekhawatiran muatan materiil RUU TNI menghidupkan kembali Dwi Fungsi Abri yang bertentangan dengan semangat supremasi sipil.[P-14] 27. Bahwa pada pukul 07.00 WIB tanggal 20 Maret 2025, BEM Kema Unpad bersama 89 mahasiswa Unpad berangkat bersama-sama untuk melakukan aksi “Tolak RUU TNI” di DPR RI untuk menolak RUU TNI tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.[P-15] 28. Bahwa ketika kami sedang ditengah perjalan menuju titik aksi di gedung DPR Senayan rupanya DPR RI malah mengesahkan RUU TNI tersebut menjadi Undang-Undang. 29. Bahwa meskipun pengesahan telah dilakukan, dokumen resmi berupa RUU final dan Naskah Akademik masih belum tersedia di situs resmi DPR RI. 30. Kami juga menyaksikan bahwa klaim DPR tentang pelibatan publik melalui RDPU hanyalah formalitas kosong. BEM UNPAD tidak pernah diundang secara langsung ataupun Kampus dari Perguruan Tinggi. Kami mendengar dari mitra kami dalam Koalisi Masyarakat Sipil, bahwa undangan RDPU sering dikirim pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat, membuat penyusunan masukan substansial mustahil dilakukan. 31. Lebih dari itu, bentuk partisipasi publik paling otentik yakni aksi demonstrasi serentak di berbagai kota (Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan daerah lainnya) tidak dipedulikan sama sekali. Pengesahan UU 91 justru dilakukan di tengah kepungan massa, menandakan bahwa suara rakyat tidak pernah menjadi pertimbangan. 32. Bahwa alih-alih didengar, massa aksi justru menghadapi tindakan represif. Pembubaran paksa, Intimidasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran yang menyampaikan aspirasi. 33. Bahwa tindakan tersebut mencederai hak konstitusional warga negara untuk berpendapat serta memperdalam luka batin kolektif massa yang merasa diabaikan oleh wakil rakyatnya sendiri. Pengesahan RUU TNI pun berlangsung bukan dalam semangat demokrasi melainkan di tengah atmosfer represi dan kekerasan simbolik. 34. Bahwa dilaksanakannya seruan konsolidasi di Jawa barat pada tanggal 20 maret di Taman Ganesha ITB untuk mengkoordinir dan mengakomodir aksi massa yang akan dilaksanakan di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. [P-16] 35. Bahwa dipublikasikannya Seruan Aksi dengan tajuk “Orba 2.0 Cabut UU TNI” pada tanggal 21 Maret 2025 dalam eskalasi lanjutan serta memberikan sikap kekecewaan dan mengecam keras 9 orang panitia kerja RUU TNI dari dapil Jawa Barat [P-17] 36. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, BEM Kema Unpad bersama Mahasiswa Unpad yang berjumlah 96 orang melakukan aksi “Tolak RUU TNI” di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat bersama mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya dengan tuntutan mencabut RUU TNI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025. [P-18] 37. Bahwa lagi lagi justru saluran menyampaikan pendapat melalui aksi massa direspon dengan represifitas dari aparat membuat massa aksi harus bertahan di dalam kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) hingga pagi hari sampai kondisi benar-benar kondusif. 38. Bahwa dilaksanakannya konsolidasi BEM SI Kerakyatan wilayah Jawa barat bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS (STIE EKUITAS) pada tanggal 28 juni 2025 guna mengeskalasikan kembali penolakan terhadap UU TNI dalam aksi massa. [P-19] 39. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2025, Merespons tindakan Presiden yang tidak transparan dalam pengesahan UU TNI. Meski telah disahkan sejak 26 Maret 2025, informasi tersebut baru diumumkan 21 hari kemudian. Keterlambatan ini mencerminkan minimnya akuntabilitas dan itikad baik pemerintah dalam 92 melibatkan publik serta memperkuat kesan bahwa pengesahan dilakukan secara diam-diam. BEM Kema Unpad bersama BEM SI Kerakyatan wilayah Jawa Barat melakukan seruan aksi simbolik dengan tajuk “Sipil Berdaulat, Demokrasi Untuk Rakyat: Cabut UU TNI” di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat [P-20] 40. Bahwa dilaksanakannya Aksi simbolik sebagai simbol kekecewaan dan kemarahan terhadap DPR RI dan Pemerintahan Eksekutif yang bersekongkol dalam memberikan statement bahwasannya masyarakat sipil atau mahasiswa tidak memiliki pertautan langsung terhadap UU TNI. [P-21] 41. Bahwa berdasarkan pokok-pokok keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami SAKSI terlihat sebagai sebuah pola yang tidak bisa dibantah: (1) RUU muncul secara tiba-tiba, tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas awal yang disepakati; (2) Naskah Akademik sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak jelas keberadaannya dan tidak dapat diakses publik; (3) Draf RUU yang otentik sengaja disembunyikan dari publik; (4) Proses pembahasan dilakukan secara kilat, melanggar jaminan waktu yang diberikan oleh pimpinan DPR sendiri; (5) Puncak pembahasan dilakukan secara tertutup dan eksklusif di luar gedung parlemen; (6) Seluruh bentuk partisipasi dan penolakan publik, baik melalui aksi massa maupun masukan dari pakar, diabaikan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. 42. Bahwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi selama mahasiswa dan masyarakat sipil yang melakukan pengawalan isu UU TNI pemerintah menciptakan atmosfer ketakutan (climate of fear) yang diciptakan untuk membungkam kritik terhadap UU ini. Meskipun intimidasi spesifik dialami oleh mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan kampus lain pada bulan Mei 2025, SAKSI dapat menyatakan bahwa berita ini menyebar dengan cepat di kalangan aktivis mahasiswa nasional, termasuk di lingkungan BEM Kema Unpad. 43. Bahwa SAKSI memantau dan mengetahui adanya laporan upaya intimidasi terhadap rekan-rekan mahasiswa dari kampus lain yang juga menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat UU ini ke Mahkamah. Peristiwa ini memperkuat keyakinan kami bahwa proses pembentukan UU ini tidak hanya cacat secara prosedur, tetapi juga dijaga dengan cara-cara yang represif dan anti 93 demokrasi. Ini menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi warga negara yang ingin menyuarakan kritik. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2025, keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2025, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara 69/PUU-XXIII/2025 a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 secara nyata telah mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, UU P3 serta asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (general principles of good legislation). Pelanggaran-pelanggaran formil ini tidak hanya bersifat prosedural belaka, tetapi secara substantif telah mencederai hak-hak konstitusional Para Pemohon dan merusak sendi-sendi negara hukum yang demokratis. b. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan UU 3/2025 secara nyata terlihat dari prosesnya yang berlangsung secara tertutup dan tergesa-gesa, menyimpang jauh dari standar prosedur dan alokasi waktu yang wajar dalam pembentukan undang-undang. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 juga diwarnai oleh ketiadaan mekanisme partisipasi publik yang efektif dan bermakna, sebagaimana disyaratkan oleh Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Mekanisme yang ada cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya secara sungguh-sungguh. d. Bahwa pelanggaran partisipasi bermakna adalah pengabaian secara sistematis terhadap berbagai kritik dan masukan yang disampaikan oleh publik, baik melalui jalur formal maupun aksi massa. Pembentuk UU tidak hanya gagal menyediakan ruang partisipasi yang memadai, tetapi juga gagal menunjukkan bahwa masukan yang ada telah dipertimbangkan 94 secara sungguh-sungguh dan diberikan penjelasan yang rasional, sebagaimana disyaratkan oleh Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. e. Bahwa dalam pembentukan UU 3/2025 terdapat sejumlah dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan yang mengakibatkan undang- undang tersebut mengandung cacat formil. f. Bahwa RUU TNI Perubahan tidak dapat dikatakan sebagai RUU carry over. Konsekuensinya, pembentukan RUU Perubahan UU TNI harus dilakukan dari tahap awal, termasuk tahap penyusunan. g. Bahwa rentang waktu antara diusulkannya RUU TNI Perubahan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada Rapat Paripurna 18 Februari 2025, sampai dengan pengesahannya pada Rapat Paripurna 20 Maret 2025, cenderung singkat yaitu hanya kurang dari satu bulan, sehingga dalam kurun waktu yang cenderung cepat tersebut, menyulitkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang terkait dengan pembahasan RUU TNI Perubahan. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan UU 3/2025 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. 95 2. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XXI/2023, ditentukan bahwa Pemohon dalam pengujian formil harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 3. Bahwa ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang- undangan. b. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) 96 dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 3/2025 1. Landasan Filosofis. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang 97 ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. 2. Landasan Sosiologis. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. 3. Landasan Yuridis. UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 (vide bukti PK-1) dan memperhatikan kebutuhan hukum. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajutir TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN. C. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menjelaskan proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa: 98 1) RUU TNI Perubahan tersebut masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Nomor Urut 141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-2); 2) RUU TNI Perubahan kemudian disampaikan oleh DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-3); 3) Selanjutnya, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-4); 4) Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya (vide bukti PK-5); 5) Kemudian, pada bulan Oktober Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung proses pembentukan RUU yang telah berlangsung pada tahun 2024, serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 99 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-6) dan DIM (vide bukti PK-7); 6) bahwa dalam Surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 tersebut di atas, Presiden menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI Perubahan, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian Presiden dan perubahan struktur kabinet, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025; 7) Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI Perubahan tersebut juga merupakan wujud penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menindaklanjuti pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memuat: ”[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 8) Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi nasional untuk mengubah UU 100 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 9) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber), 2) sebagai 101 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan 3) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU TNI Perubahan. b. Selanjutnya Pemerintah menguraikan kronologis proses pembentukan UU a quo sebagai berikut: Proses Perencanaan 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide bukti PK-8). 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024- 2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide bukti PK-9). Proses Penyusunan 28 Mei 2024 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU TNI Perubahan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tautan dapat diakses melalui tautan 102 https://www.youtube.com/watch?v=5Rjomh 1KKTU pada menit 2:19:00. 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide bukti PK- 3). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-4). 11 Juli 2024 Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Borobudur (vide bukti PK-10). 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (vide bukti PK-6.1 dan PK-6.2). Surat berisi perubahan wakil Pemerintah. Proses Pembahasan 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 103 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan RUU a quo (vide bukti PK-11). 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-12). 17 Maret 2025 Rapat Panja RUU a quo dan Rapat Timus dan Timsin RUU a quo (vide bukti PK-13). 18 Maret 2025 Rapat Kerja RUU a quo Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI (vide bukti PK-14). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide bukti PK-15). Proses Pengesahan 26 Maret 2025 Penyampaian RUU yang telah diparaf/pengesahan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK- 16). Proses Pengundangan 26 Maret 2025 Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide bukti PK-17). 104 c. Berdasarkan kronologis di atas, Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Pelaksana UU P3). Bahwa sebelum RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian menjadi materi muatan UU 3/2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, karena RUU TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR, proses pembentukan RUU TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Proses penyusunan Naskah Akademik RUU TNI Perubahan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU P3 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres Pelaksana UU P3. 2) Tahap penyusunan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 UU P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari DPR RI Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, 105 Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam). Sebelumnya, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari 106 aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat 107 dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia 108 harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan 109 Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke- 141 (vide bukti PK-2). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum 110 Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran 111 hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 112 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK- 28). b) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: b). 1. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b). 2. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); b). 3. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 113 b). 4. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); b). 5. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); b). 6. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); b). 7. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); b). 8. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan b). 9. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. 3) Tahap pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU P3. Bahwa tahap pembahasan suatu RUU, berdasarkan Pasal 66 UU P3, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dimulai dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini (vide Pasal 68 ayat (1) UU P3). Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (vide Pasal 69 ayat (1) UU P3). a) Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 114 a). 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). a). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). a). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). a). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). a). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). 115 b) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). 4) Tahap pengesahan/penetapan dan tahap pengundangan Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya terhadap RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU P3 karena selama proses penyusunan UU 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 yang dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada 116 publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3). b. Bahwa terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU P3 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. c. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara 117 lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang- undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. d. Bahwa Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 2) Tahap Penyusunan. Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU 3/2025 telah dibuka seluas-luasnya. e. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). f. Pemerintah menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya asas keterbukaan dengan telah dibukanya akses masyarakat pada tahap pembentukan UU 3/2025 sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan 118 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke- 141 (vide bukti PK-45) dan dokumen ini dapat diakses melalui laman: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN-2023-DAN- PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM-TAHUN-2020-2024- 1697446237.pdf. 2) Tahap Penyusunan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A (vide bukti PK-46). 3) Tahap Pembahasan a) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU (vide bukti PK-47) b) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE (vide bukti PK-48). c) Rapat konsinyering Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. 119 Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide bukti PK-49) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang- undang untuk membahas RUU a quo secara diam-diam dan tertutup. Dengan demikian ditutupnya pintu ruang rapat tidak dapat diartikan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup dan terlarang untuk dimasuki. d) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c (vide bukti PK-50). e) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws.s (vide bukti PK-51). g. Kemudian, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya 120 memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2025 telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pada tahapan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation”, maka Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3; dan 121 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3. b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Selanjutnya, terkait dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. 122 Berdasarkan Putusan a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). e. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas- luasnya. f. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (Pasal 96 UU P3). g. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU 3/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3. 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian 123 (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden yang diterima pada 11 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 124 Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 125 paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun 126 prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif 127 kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- 128 Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 129 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer 130 mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 131 b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 132 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 133 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: 134 a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 135 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam 136 rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. 137 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang 138 (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: 139 Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda 140 Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 141 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 17 Mei 2018 Undangan rapat Menko Maritim RI nomor B- 1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tentang Undangan rapat koordinasi usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 22 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti P-67) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 4 Juni 2018 Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal Undangan rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK-69) Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juli 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 18 Februari 2019 Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/538/08/01/16/DJKUAT perihal Undangan rapat pembahasan RUU perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tertanggal 20 Februari 2019 di Rpuat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, 142 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010-2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II Nomor 137) (vide bukti PK-74) 143 a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan 144 nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat 145 TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. 146 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Keterangan tambahan Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa 147 mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) 148 Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: 149 Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 150 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. 151 (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 152 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd. 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 153 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi 154 militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 155 d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga 156 pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK- 40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). 157 Keterangan tambahan I dari Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 158 3. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 159 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 160 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 161 (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 162 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: 163 a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 4. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 164 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, 165 sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada 166 prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 167 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan 168 nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. 169 c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 170 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan 171 teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang 172 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK- 59) 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 6. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 7. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 8. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 9. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 10. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK- 62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 5. mengatasi ancaman maritime; 6. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 173 7. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 8. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B- 1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK-69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK- 71) 174 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 3. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: c. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; d. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 4. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II nomor 137) (vide bukti PK-74) 175 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010-2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 176 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. 177 d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap 178 substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. 179 Keterangan tambahan II dari Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu 180 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). 181 b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira 182 semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif 183 rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata- rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 184 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 185 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 186 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 187 f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. 188 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. 189 [2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XIX/2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun...Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 26 Agustus 2024; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas 190 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Maret 2025; 8. Bukti PK-7a : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI; 9. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 10. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024- 2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025; 11. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Seskemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik, Surat Seskemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dan Nota Dinas Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: B/ND-245/VII/2024/DIT SDM; 12. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah; 13. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4196/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Transkrip Rapat Panja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dan Label urutan pembicara rapat Komisi I DPR RI; 191 14. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4221/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 15. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Daftar Hadir Tamu dan Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah; 16. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 17. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 18. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35; 19. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Wisma Elang, Menteng TA 2023 tanggal 5 September 2023; 20. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Muslim Indonesia Makassar TA 2023 tanggal 14 September 2023; 21. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 192 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Jember TA 2023 tanggal 18 September 2023; 22. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura TA 2023 tanggal 18 September 2023; 23. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Hangtuah TA 2023 tanggal 19 September 2023; 24. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani TA 2023 tanggal 3 Oktober 2023; 25. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di STHM Ditkumad TA 2023 tanggal 6 Oktober 2023; 26. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret TA 2023 tanggal 10 Oktober 2023; 27. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Dipenogoro TA 2023 tanggal 12 Oktober 2023; 28. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di 193 Universitas Gajah Mada TA 2023 tanggal 1 November 2023; 29. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber; 30. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-1153/HK.00.00/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 31. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2028/HK.00.00/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 32. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2060/HK.00.00/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 33. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2100/HK.00.00/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 34. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2144/HK.00.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 35. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2228/HK.00.00/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 36. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2303/HK.00.00/9/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Undangan Rapat; 37. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2974/HK.00.00/9/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Undangan Rapat; 194 38. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-3005/HK.00.00/9/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Undangan Diskusi; 39. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/3806/LG.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja; 40. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4085/LG.02.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 41. Bukti PK-40 : Fotokopi Transkrip Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025; 42. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panja; 43. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG/02/02/03/2025 tentang Undangan Rapat Panja; 44. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 45. Bukti PK-44 : Fotokopi Risalah Rapat Sementara dan Risalah Rapat Validasi Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI; 46. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 47. Bukti PK-46 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024; 195 48. Bukti PK-47 : Fotokopi Tautan Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025; 49. Bukti PK-48 : Fotokopi Tautan Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025; 50. Bukti PK-49 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panja RUU TNI Perubahan Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah; 51. Bukti PK-50 : Fotokopi Tautan Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025; 52. Bukti PK-51 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025; 53. Bukti PK-52 : Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2025; 54. Bukti PK-53 : Fotokopi Kep. DPR Nomor 41A-DPR RI-I-2009-2010 ttg Prolegnas 2010-2014; 55. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin 1081 VI 2020 Pokja Revisi UU TNI Cap; 56. Bukti PK-55 : Fotokopi Sprin Panglima TNI No. Sprin 415 III 2011 Tim Revisi UU TNI; 57. Bukti PK-56 : Fotokopi Draft RUU Tentang TNI; 58. Bukti PK-57 : Fotokopi Sprin Panglima TNI Nomor Sprin-454-II-2014 ttg Daftar Pers Pokja RUU TNI; 59. Bukti PK-58 : Fotokopi Keputusan DPR RI NOmor 06A-DPR RI-II- 2014-2015; 60. Bukti PK-59 : Fotokopi Keputusan DPR RI 4-DPR-III-2015-2016 ttg Prolegnas 2016 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019; 61. Bukti PK-60 : Fotokopi Kep. DPR Nomor 1-DPR RI-II-2017-2018 ttg Prolegnas 2015-2019; 62. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan B-3834-VII-2014 Laporan Pembahasan RUU TNI; 63. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor R-142-13-01-15- SRU ttg Draft RUU TNI; 196 64. Bukti PK-63 : Fotokopi Kepmenhan Nomor KEP 192 II 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU NOmor 34 Tahun 2004 tentang TNI; 65. Bukti PK-64 : Fotokopi Pointer Rapat RUU TNI 12 Agustus 2015; 66. Bukti PK-65 : Fotokopi Matrik Perbandingan Substansi Usulan Perubahan RUU TNI; 67. Bukti PK-66 : Fotokopi Kep Menhan No. 556 Tentang Pembentukan Panitia Antarkem Penyusunan RUU; 68. Bukti PK-67 : Fotokopi Nota Dinas Dirjen Strahan B-ND-126-V-2018- Ditperpu Penyampaian Bahan Rakorsus Menhan di Kemenpolhukam-3-17; 69. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Menko Maritim B-1067 Menko Maritim UM 206 V 2018 Undangan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan UU No 34 Tahun 2004 ttg UU TNI; 70. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-UND-2675-VI- 2018 ttg Und Rapat RUU TNI; 71. Bukti PK-69a : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-1434-VII-2018 ttg Lap Rapat RUU TNI 72. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Dirjen Kuathan Kemhan B 538 08 01 16 Djkuat Rapat Pembahasan RUU TNI; 73. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Sekjen a.n. Menhan Nomor B-1144-13- 01-78-Ditkum ttg Permohonan Penyelarasan Nasmik RUU TNI-pages; 74. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Menkumham Nomor PPE.PP.01.03-1389 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep RUU TNI; 75. Bukti PK-73 : Fotokopi No. PHN-HN.02.04-20 Surat Kemenkumham Ket Hasil Penyelarasan NA RUU TNI; 76. Bukti PK-74 : Fotokopi Kep DPR RI Nomor 13 DPR RI II 2022-2023. Selain itu, Presiden dalam persidangan pada 28 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 197 tanggal 23 Juli 2025 serta 2 (dua) orang saksi yakni Edy Prasetyono, M.I.S., Pd.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal – hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang – undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu undang – undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Ketentuan Pasal 20. Undang – undang sebagai produk legislatif, merupakan sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat 1 UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan, dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan “batu uji” atau dasar pengujian formil terhadap UU TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU TNI sejalan dengan tata cara / prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu: Pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR; Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden; Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU TNI yang telah disetujui bersama menjadi undang – undang tersebut, selanjutnya diundangkan (dalam Lembaran Negara). 198 Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU TNI pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU P3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. UU P3 itu sendiri merupakan undang – undang organik, yaitu undang – undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang”. Pasal 22 A UUD 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang – undang dengan undang – undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Sebab, yang namanya undang – undang, adalah bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang – undangan. Dalam konteks ini ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Adanya inkonsistensi itu menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation, khususnya landasan yuridis (juridische gronslage), - selain landasan filosofis dan landasan sosiologis – sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya peraturan perundang- undangan yang baik. Dasar atau landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang – undangan, karena sekurang – kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan (vernietigbaar) peraturan perundang – undangan tersebut. Seperti halnya UU P3. UU a quo, dilihat dari bentuknya (yaitu undang – undang) memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22 A UUD 1945, namun penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang (tata cara) pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Pasal 22 A UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang ada dalam UU P3 199 (sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo), itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian UU (TNI) terhadap UU (P3) dan hal itu bukanlah maksud UUD 1945 (vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945). UU P3 adalah undang – undang pula, yang artinya sebagaimana undang – undang pada umumnya, dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian Andaikatapun pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan UU P3, maka harus dipahami bersama bahwa: Pertama, norma yang ada dalam UU P3 hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang – undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang – undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU P3, tidaklah serta merta menyebabkan undang – undang tersebut batal. Karena, dapat saja suatu undang – undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3 justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang – undang – undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; Kedua, pembentukan UU TNI (yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) merupakan undang – undang Daftar Komulatif Terbuka (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas perubahan UU TNI masih mempersyaratkan pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing para Pemohon, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 58 / PUU – XX / 2012 yang antara lain dikutip pada halaman 169, sebagai berikut: “…….pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang – undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang – undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh 200 karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang – undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain: kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat….”; Ketiga, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang – undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara para Pemohon yang meyebutkan bahwa proses pembentukan UU TNI dinilai cepat. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa UU TNI merupakan perubahan ataupun revisi atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX/ 2021 dalam perkara Pengujian Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 UU P3, maka UU TNI masuk Prolegnas yang dimuat dalam Daftar Komulatif Terbuka. Selain itu, UU TNI yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah (Rancangan UU carry over) dari Tahun 2024 yang dilanjutkan ke Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dan 2 (dua) Surat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas (Rancangan) UU TNI Perubahan serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021. Bahwa pengajuan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka tersebut, pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat (Fast Track Legislation) di beberapa Negara pada umumnya. 201 Fast Track Legislation (FTL) adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi tertentu. Dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang – undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara – Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang – undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Sementara itu, FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis dalam “Expedited Procedure in the House: Variations Enacted into Law sebagai “Expedited Legislation” (2003: 76) adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi oleh Congress untuk mengesahkan RUU yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan RUU dan membatasi agenda perdebatan pengesahan RUU tersebut. Secara khusus FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian internasional. Dari pemaparan singkat sebagai perbandingan penerapan FTL di ketiga Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan, antara lain: 1. Dalam situasi darurat, keadaan yang memaksa, atau keadaan normal; 2. Untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran Negara; 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat; dan 4. Untuk memperbaiki sebuah undang – undang. 202 Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang – undang, namun beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakannya FTL sebagaimana disebutkan di atas, dijumpai dalam ketentuan Pasal 23 UU P3 yang terkait dengan pembentukan UU TNI, yaitu: Pertama, bahwa UU TNI dibentuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 b UU P3). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021, sekaligus memperbaiki atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI; Kedua, bahwa adanya perluasan ataupun pelebaran atas isi Putusan MK No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam UU TNI didasari oleh alasan: selain merespon aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 h UU P3), juga menjawab keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional (Pasal 23 ayat 2 b UU P3). Dalam hal ini, sekurang – kurangnya ada 2 (dua) hal penting / urgen yang mendasarinya, yaitu: 1. Dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber); 2. Dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. Atas dasar kedua hal penting/ urgen itu, dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif sebagai dasar pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, karena pokok pemikiran Satjipto Raharjo dalam Hukum Progresif, berangkat dari asumsi dasar bahwa “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada 203 bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan atau menjadi penentu. Manusia pula sebagai subyek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum, bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Pemikiran Satjipto dalam Hukum Progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejaheraan masyarakat. Kritik Satjipto Raharjo terhadap formalism hukum itu, sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma: Keberhasilan dari Hukum (rules) dan prosedur (procedures) adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara – cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang, berarti ada yang salah di dalamnya; bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi – kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu (2002:123). Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. 1. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan General Principles of Good Legislation atau Prinsip-Prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (selanjutnya disebut “PUPB”) merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”), yang secara 204 normatif, menurut Ahli, termanifestasi ke dalam 3 (tiga) klaster besar, yaitu klaster: (1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan; (2) asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan; serta (3) prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, meliputi perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP, bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dengan penerapan ‘asas materi muatan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPP, serta penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam pasal-pasal di UU PPP. Berdasarkan pemikiran di atas, terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap UU TNI maka mestilah menggunakan batu uji berupa penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dan berdasar UU PPP. Hal ini mengingat, terhadap perkara a quo yang diuji ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini, Ahli hendak melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU TNI melalui penerapan dua standar di atas. Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan UU TNI dikaitkan dengan penerapan beberapa asas yang relevan dengan pengujian formil sesuai Permohonan Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah 205 dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Dalam UU TNI dapat dilihat dari bagian Konsiderans menimbang dan bagian Penjelasan Umum dalam UU TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU TNI, tujuan UU TNI yang hendak dicapai, yaitu: a. mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara; b. menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI; c. mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya; dan d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa UU TNI telah memenuhi PPUB dimensi penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ sesuai UU PPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penerapan asas ‘dapat dilaksanakan’ dalam UU TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, halaman 266-367, menyatakan dalam Pertimbagannya bahwa asas dapat dilaksanakan: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki 206 penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” Berdasarkan hal tersebut maka dalil yang menyatakan bahwa UU TNI melanggar ‘asas dapat dilaksanakan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU PPP besifat premature sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian penerapan asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP, bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan apakah UU TNI telah sesuai dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sismetatis, dan teleologis, UU TNI telah memenui ‘asas kedayagunaan dan kehasilgunaan’, karena: (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) saat ini; (b) dibutuhkannya pelaksanaan kebijakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia; (c) adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal-hal tersebut tertuang dalam substansi UU TNI, yang secara objektif maka pertimbangan historis, sistematis, dan teleologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas telah sesuai dengan ‘asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan’. Selanjutnya, penerapan asas ‘kejelasan rumusan’ dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP, bahwasetiap peraturan 207 perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, UU TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II UU PPP mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu pula dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh Pasal 53 UU TNI, telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal 53 (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 6l (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun. 208 Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh norm adresaat siapa pun sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintara dan tamtama, maupun perwira tinggi Bintang 3. Hal ini membuktikan bahwa UU TNI telah secara nyata, tegas, dan pasti telah sesuai dengan asas ‘kejelasan rumusan’. Selanjutnya, penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam UU TNI, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas 209 keterbukaan. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam 96 ayat (3) UU PPP bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi berkali-kali kepada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap UU TNI. Berdasarkan Keterangan Presiden dan Keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Perihal peratisipasi publik ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang dalam Pertimbangannya menyatakan: “…berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi Masyarakat”. Namun demikian, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut bahwa: “…pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien”, berdasarkan Pertimbangan ini maka secara teknis ada pemakluman bahwa tidak mungkin ada partisipasi piublik yang dapat dilakukan secara maksimal, karena teknis operasional ini tidak efektif dan efisien. Perlu pula dipahami bahwa pembentukan UU mestilah efektif dan efisien. Pada masa ini basis pembentukan UU harus menreapkan Better Regulation Framework. Di Inggris, implementasi Better Regulation Framework melibatkan 210 serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar Better Regulation Framework dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Better Regulation Framework dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh proses regulasi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, cepat, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Ahli, UU TNI telah pula secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip peratisipasi publik yang bermakna sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UUU PPP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Ketaatan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu ketaatan terhadap proses pembentukan sejak perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. UU TNI sejatinya telah terpebuhi sejak tahap perencanaan yang dibuktikan melalui adanya dokumen perencanaan, sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. e. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas 211 Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. f. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. h. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. i. Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan hal di atas maka jelas bahwa UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan UU secara konsisten, bahkan sejak 2009. Artinya, UU TNI telah memenuhi PUPB dan memiliki legitimasi perencanaan yang mumpuni. Bahkan UU TNI merupakan salah satu UU yang paling baik konsisten perencanaannya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ketaatan terhadap tahapan penyusunan UU dapat dibuktikan dengan adanya naskah RUU dan Naskah Akademik RUU TNI. Secara kausalitas, tidak akan pernah ada pengesahan UU apabila tidak ada RUU-nya. Artinya RUU TNI tentu disusun oleh DPR sebagai lembaga pembentuk yang memegang hak inisiatif RUU TNI. Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah memiliki hak inisiatif RUU TNI sesuai dengan Proglegnas di masanya, maka tentu akan ada Naskah Akademik, misalnya melalui Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM nomor B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dibalas dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RUU-nya, sesuai surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 212 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal tahap penyusunan UU TNI ini dengan membaca kronologis yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR RI maka penyusunannya telah dilakukan secara periodik, baik pada saat masa periode DPR RI 2019-2024 maupun masa periode DPR RI 2024-2029. Pada masa periode DPR RI 2019- 2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU-nya. Surat Ketua DPR ini pun dibalas oleh Presiden dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Selanjutnya, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya dalam tahap pembahasan, DPR pun melakukan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II secara taktis, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pembahasan RUU TNI di DPR. Proses yang cepat ini merupakan langkah maju dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan secara cepat ini guna merespon berbagai tantangan pembentukan UU, yaitu birokrasi yang kompleks, politisasi yang berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis. Proses legislasi secara prosedural melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR, DPD, kementerian terkait, dan Presiden. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang efektif dan efisien. Pembentuk UU harus taat terhadap seluruh proses pembentukan, namun ketaatan terhadap proses pembetukan undang-undang tidak serta merta harus mengakibatkan waktu yang panjang dan lama. Begitu pula tantangan politisasi berlebihan yang mana kepentingan politik seringkali mendominasi proses pembuatan undang-undang, mengalahkan pertimbangan substantif dan teknis. Hal ini menyebabkan perdebatan 213 berkepanjangan yang tidak produktif dan penundaan yang tidak perlu. Anehnya, saat ini politisasi yang berlebihan seringkali muncul dari elemen non-state yang berupaya melakukan aksi dan reaksi yang berlebihan untuk memaksakan kehendaknya dengan memonopoli kebenaran tunggal. Tantangan lainnya dalam proses pembentukan UU, yaitu kurangnya kapasitas teknis, yang mana anggota legislatif dan staf pendukung terkendala keahlian teknis yang memadai dalam bidang-bidang khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses penyusunan dan pembahasan menjadi tidak efisien, sehingga membuat penyusunan dan pembahasan RUU sangat lama. RUU TNI yang dibahas secara cepat menjawab tantangan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya, tantangan birokrasi yang kompleks, politisasi berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis dapat dipatahkan dengan terbentuknya UU TNI secara cepat, efektif, dan efisien. Sejatinya inilah bentuk Better Regulation Framework dan Smart and Good Legislation. Terlebih, menurut Ahli, UU TNI pun hanya mengatur mengenai hal-hal yang kompleksitasnya relatif rendah, yaitu hanya terbatas mengatur mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan Prajurit pada kementerian/Lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI, yang tetap megacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 3. UU TNI merupakan RUU Carry Over Sekaligus RUU Kumulatif Terbuka Meskipun dalam Keterangan-nya, Presiden dan DPR, sependek pengetahuan Ahli, tidak menyatakan bahwa RUU TNI merupakan RUU Carry Over atau RUU luncuran, namun menurut Ahli RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU luncuran (carry over). Adapun yang menjadi alasan dari Ahli untuk menyatakan bahwa RUU TNI sebagai RUU Carry Over, yaitu: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi: (1) RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan (2) hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pertama, menurut Ahli, RUU TNI telah memasuki masa Pembahasan DIM 214 pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Hal ini didasari oleh argumentasi faktual, bahwa pada periode DPR RI 2019-2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo. Surat Ketua DPR ini dibalas oleh Presdien dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPP diatur bahwa: Pasal 49 (1) RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PPP dijelaskan bahwa: “Penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI, secara formal-administratif harus dianggap telah ada Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU disertai dengan DIM. Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PPP mengatur bahwa: Pasal 50 (1) RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. (3) DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka waktu 60 hari sejak Ketua DPR menerima Surat Preside n mengenai penugasan wakil disertai DIM maka telah dimulai pembahasan secara administratif-formal. Hal ini 215 terbukti pula dengan fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Artinya telah ada fakta hukum bahwa RUU telah dimulai Pembahasan DIM dan ada keputusan hukum dari DPR yang menyatakan akan dilakukannya carry over terhadap RUU TNI. b. RUU TNI disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan adanya penetapan RUU TNI dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Presiden pun secara hukum dan politik bersepakat untuk meneruskan pembahasan (carry over) RUU TNI melalui Surat Presiden Nomor R/12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo termasuk perubahan struktur kabinet, Presiden tetap berkomitmen secara politik melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025. Bila secara politis Presiden tidak berkehendak untuk melanjutkan pembahasan RUU maka, Presiden tidak akan menyurati DPR dengan menugaskan kembali wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI di DPR. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ahli, jelas bahwa RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU Carry Over karena memenuhi ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Selain dapat dinyatkan RUU Carry Over, RUU TNI pun dapat dikategorisasikan sebagai RUU yang memenuhi syarat RUU Kumulatif Terbuka 216 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPP. Sifat kumulatif terbuka RUU TNI pun dapat didasarkan pada 2 (dua) sebab, yaitu sebab pelaksanaan putusan MK dan sebab dalam keadaan tertentu karena adanya urgensi nasional. Sebab pelaksanaan Putusan MK, yaitu terlihat dari Penjelasan Umum UU TNI yang menjelaskan bahwa UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sedangkan sebab adanya urgensi nasional dapat dilihat dari, misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa: Pasal 47 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr4jurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan Pasal 47 ini, menurut Ahli, merupakan substansi urgensi nasional yang harus segera dibentuk dalam UU TNI, karena Pasal 47 ini dalam rangka memberikan legitimasi praktik berhukum yang telah ada sebelum UU TNI ada dengan tetap berlandaskan pada demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam situasi genting, “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”, yang berarti bahwa segala tindakan yang tampak perlu demi mencapai keberhasilan nyata dapat dianggap sah atau dibenarkan. Dengan kata lain, keadaan urgensi nasional sering kali membuka ruang pembenaran terhadap tindakan-tindakan business as usual. Apabila pun ingin dinyatakan bahwa UU TNI pun merupakan UU yang dibentuk secara regular, yaitu RUU yang memulai kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka RUU ini pun dapat dikatakan demikian dengan memulai start 217 perencanaan dari penetapan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025. Dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, pembahasan, dan seterusnya, yang secara periodik dapat dibuktikan secara administrasi hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek formil pembentukan UU TNI, dapat saya simpulkan bahwa proses legislasi UU TNI telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip Konstitusionalisme. UU TNI hasil perubahan ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas berhukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kehendak politik dan hukum negara untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan tantangan zaman yang kian kompleks dan beragam. Oleh karenanya, saya meyakini bahwa tidak terdapat cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut. Edy Prasetyono, M.I.S., Pd.D. Sebenarnya pembahasan beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi UU TNI telah lama dilakukan. Sejauh yang saya lihat dan saya alami/ikuti adalah sebagai berikut: Pertama, pembahasan tentang OMSP dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn) Moeldoko, Djaleswari, dan saya sendiri. Saya pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP. TNI bisa digunakan dalam situasi di mana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi. Bahkan OMSP TNI bisa juga mencakup deterrence (tetapi ini tidak ada dalam cakupan OMSP yang diatur dalam UU tentang TNI). Sementara itu Jend Purn. Moeldoko melihat OMSP dapat mendekatkan TNI dengan rakyat dan Djaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian. Kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme yang juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir Dr. Ali Wibisono dan saya sendiri. Pada saat itu banyak sekali yang bertanya tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut Saya mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. 218 Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan/menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul dan instrument apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, pada tahun 2019 saya juga diundang untuk menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan, yang dihadiri oleh Menhan pada saat itu yaitu Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro, Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, dan saya sendiri. Dalam kesempatan tersebut Saya menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus. Keempat, pada tahun 2024 pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI pada tahun 2024, yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksamana Muda Kresno Buntoro dan saya sendiri, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, saya lebih menyoroti masalah kelembagaan yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Matkas Besar TNI dan pengangkatan dan tugas panglima. Sementara itu Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun. Kelima, pada tahun 2024 di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, saya sendiri, dan satu pembicara lagi dari Imparsial. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi UU TNI yaitu jatidiri/karakter dan nilai, demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya Saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi TNI dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Izinkan Saya sebagai saksi menyampaikan inti dari masukan yang saya sampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam pembentukan UU TNI Perubahan sebagai berikut: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas. UU ini memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi- 219 posisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, seperti dalam bidang keamanan, pertahanan, atau penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh anggota TNI dan Polri ini harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI atau Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan. 2. Ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan POLRI tercantum dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri” dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (3) pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, seperti di bidang penanggulangan bencana atau keamanan siber. Kedua, pendekatan Military-Civil Fusion (MCF), sebagaimana diuraikan oleh Sarjito (2023) dalam Journal of Social Politics and Governance, memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, seperti pengembangan teknologi ganda (dual-use technology) untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama adalah potensi pelanggaran asas supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi (n.d.) dalam Asian Social Science, yang menyoroti risiko dominasi militer dalam birokrasi sipil tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perluasan harus didukung oleh mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan. Izinkan Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami dan saksikan sendiri sebagai berikut: Sebagai Dosen dan juga pengajar, kami beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang Reformasi Undang Undang TNI di berbagai kesempatan, diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada 220 potensi manfaat perluasan jabatan TNI ke ranah sipil dalam memperkuat koordinasi antar sektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, diskusinya diantaranya: 1. Pelaksaanaan FGD Urgensi Revisi UU TNI di Fisipol Unjani Cimahi Tahun 2023. 2. Perkuliahan Teori dan terapan Organissai dan Managemen Pemerintahan pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN. 3. Perkuliahan Teori Kebijakan Publik Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN. 4. Perkuliahan Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN. 5. Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah pada Program Megister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani Cimahi. 6. KKN Diklat Reguler Seskoad Tahun 2023. 7. Pengabdian Masyarakat dosen IPDN. Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu antara lain adalah: 1. Peningkatan Koordinasi Antar Sektoral Peserta Diskusi rata rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil ASN dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil, personel TNI dapat menjembatani komunikasi antara kementerian/lembaga, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis. 2. Kekuatan Disiplin dan Integritas TNI TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan ASN. 3. Kapasitas Penanganan Krisis Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antar sektoral sering kali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki 221 jabatan sipil dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan. Kesimpulan Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer, jika diatur dengan baik, dapat memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer sesuai amanat UU ASN dan UU TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab uji formil UU TNI dengan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan prinsip demokrasi. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 3/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 69 1. RUU a quo tidak sah untuk masuk sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan hal ini merupakan kecacatan pada tahapan perencanaan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 18-26). 2. Naskah Akademik UU a quo mengandung cacat yuridis dan ilmiah (vide Perbaikan Permohonan hlm. 27-41). 3. Pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 42-53). 4. Pelanggaran prinsip partisipasi publik bermakna (vide Perbaikan Permohonan hlm. 53-71). 5. Akumulasi pelanggaran prosedur pembentukan UU a quo mencederai prinsip negara hukum dan legitimasi demokrasi (vide Perbaikan Permohonan hlm. 71-73). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 222 Dalam Perkara 69 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 223 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 49, Pasal 68 ayat (3), Pasal 71A, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: 224 Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan PUU Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 16 UU Pembentukan PUU Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 UU Pembentukan PUU Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 20 ayat (2) UU Pembentukan PUU Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan PUU Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU 225 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 UU Pembentukan PUU (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Pasal 49 UU Pembentukan PUU (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 71A UU Pembentukan PUU Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. 226 Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 ayat (1) UU Pembentukan PUU Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Pasal 96 UU Pembentukan PUU (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (6) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasukan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (7) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (8) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 227 (9) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 2. Pasal 1 angka (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. 228 b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 229 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 3. Pasal 7, Pasal 51 huruf a, Pasal 66 huruf f, Pasal 67 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124, Pasal 141, Pasal 254 ayat (4), Pasal 290, dan Pasal 295 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan DPR 1/2020 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. 230 Pasal 51 huruf a Peraturan DPR 1/2020 Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; Pasal 66 huruf f Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 114 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 231 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 141 Peraturan DPR 1/2020 (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 290 Peraturan DPR 1/2020 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. 4. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), 232 Pasal 41 ayat (6), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. Pasal 7 Peraturan DPR 2/2020 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Pasal 24 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 33 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. Pasal 34 Peraturan DPR 2/2020 233 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (3) Peraturan DPR 2/2020 Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Pasal 41 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas. Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 234 (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan undang- undang. Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 Perpres 87/2014 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Pasal 25 Perpres 87/2014 (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UndangUndang tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UndangUndang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Presiden; b. Naskah Akademik; 235 c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. Rancangan Undang-Undang; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Pasal 26 Perpres 87/2014 Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan 236 selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam penerapannya pada Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil; 237  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai berikut: 1. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 2. Para Pemohon yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan adressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. Oleh karena Para Pemohon bukanlah 238 masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, maka Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo. 3. Kedudukan Para Pemohon yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan MK sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil UU TNI disebutkan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum 239 para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU TNI 3/2025. 5. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan RUU a quo menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, dan substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, keamanan dan pertahanan negara, dan adanya potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Selain itu, dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang dikhawatirkan terjadi akibat dari materi muatan pengaturan dalam UU a quo dan tidak terdapat pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo yang merupakan objek dari pengujian formil. Permasalahan yang diungkapkan tersebut sudah sepatutnya diperiksa dalam pengujian materiil dan bukan dalam pengujian formil. 6. UU a quo tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang 240 adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 yang mana ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 3/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Bahwa era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang 241 bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 4. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, maka diperlukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan yang dapat berdampak pada Warga Negara Indonesia yang terdapat sekitar 350.000 orang di Taiwan. Pembentukan UU a quo yang memberikan paradigma baru terhadap peran dan tugas TNI, salah satunya membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 5. Bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas pertahanan. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 diucapkan Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan 242 pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun TNI. Dengan adanya RUU perubahan UU 34/2004, materi terkait batas usia pensiun TNI diatur dalam RUU tersebut bersama dengan pengaturan mengenai penempatan di jabatan sipil oleh prajurit TNI. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 3/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini: Tahap Perencanaan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah (vide Lampiran 1). 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 202 0nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi (vide Lampiran 2) 9–11 September 2021 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). 8-10 Februari 2022 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024 (vide Lampiran 4). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 243 29 Oktober 2024 – 15 November 2024 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 antara lain: 1. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 6); 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 (vide Lampiran 7); 3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 (vide https://www.youtube.com/watch?v=aQyCeUTIuJA); 4. RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 11 November 2024 (vide Lampiran 8); 5. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara pada tanggal 6-8 November 2024 (vide Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11); 6. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13-15 November 2024 (vide Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14). 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Tahap Penyusunan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 13 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) (vide Lampiran 17). 20 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, 244 S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) (vide Lampiran 18). 2 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19). 3 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20). 7 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) (vide Lampiran 21). 9 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (vide Lampiran 22). 21 Mei 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 23). 21 Mei 2024 Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 24). 22 Mei 2024 Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo (vide Lampiran 25). 28 Mei 2024 Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR (vide Lampiran 26). 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27, Lampiran 28, dan Lampiran 29). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004 (vide Lampiran 30). 26 Agustus 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi yang menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 33) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang- Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 35). 245 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). Tahap Pembahasan 3 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) (vide Lampiran 37 – Lampiran 40). 4 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) (vide Lampiran 42 – Lampiran 44). 10 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) (vide Lampiran 45 dan Lampiran 46). 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 ; 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU ; 4. Pembentukan panja; dan lain-lain (vide Lampiran 47) 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 (vide Lampiran 48). 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. (vide Lampiran 49 dan Lampiran 50) 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo (vide Lampiran 51). 17 Maret 2025 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 52) dan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 53) 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54). 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 55). 246 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 57). 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 59). Tahap Pengesahan 26 Maret 2025 Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahap Pengundangan 26 Maret 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 3/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan proses pembentukan UU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena RUU a quo telah dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama. Selain itu juga telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan PUU mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. 2. Bahwa terkait dengan proses persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel Kronologis bahwa RUU a quo telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan 247 oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). b. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR RI menerima permintaan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dan melakukan berbagai diskusi dengan pakar/akademisi dan praktisi di bidang keamanan negara (vide Lampiran 17 s.d. Lampiran 22). Bahwa pada tahun 2024 Badan Legislasi DPR RI melakukan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU. Dasar pertimbangan adanya Putusan MK untuk mengubah UU 34/2004 tercantum jelas dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) yang menyatakan bahwa, Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup 248 masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan. ... UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan “kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.” Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa “Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.” Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. d. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun (Pasal 53 UU 34/2004) dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana kutipan berikut: [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. 249 e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan dalam UU 34/2004 terkait dengan usia pensiun prajurit TNI meskipun amar putusan tidak mengabulkan permohonan a quo. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. f. Bahwa dalam praktik sebelumnya pembentuk undang-undang pernah menjadikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengubah materi muatan UU Pembentukan PUU karena diperlukan tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. g. Bahwa terdapat dua materi perubahan UU 34/2004 yang disusun oleh DPR RI, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dalam Pasal 53 UU 34/2004 dan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian /lembaga dalam Pasal 47 UU 34/2004. Perubahan Pasal 47 UU 34/2004 dilatarbelakangi salah satunya karena terdapat bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh TNI. 250 h. Selanjutnya pada periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). i. Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. j. Selanjutnya Presiden mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut Presiden menyampaikan bahwa sehubungan dengan 251 adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur kementerian, maka terdapat perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo yaitu menjadi Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara (vide Lampiran 32). k. Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40-11.35. l. Pernyataan Pimpinan Rapat Paripurna yang menyebutkan “sebelum memasuki agenda pertama” merupakan bentuk permohonan persetujuan untuk menambahkan agenda rapat paripurna. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa, Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat pelanggaran Tata Tertib DPR RI dalam proses penetapan RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. m. Bahwa Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI melalui proses yang terbuka oleh seluruh anggota DPR RI, sehingga menjamin representasi, transparansi, dan legitimasi politik atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan, 252 Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 telah menyepakati masuknya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan agenda Rapat Paripurna dan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang adalah dalil yang tidak tepat. n. Bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut, DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Proram Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). o. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 3. Bahwa terkait dengan permasalahan mekanisme pembahasan RUU antar periode yang diuraikan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Rumusan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang- undang untuk melanjutkan suatu pembahasan RUU kepada DPR RI dan Pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses 253 pembentukannya sejak awal dengan syarat terdapat kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. b. Bahwa proses pembentukan RUU a quo telah dimulai sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 ketika RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1) dan tercantum pada nomor 24 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Pada akhir periode keanggotaan 2019-2024, RUU a quo tetap terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 17), Babinkum TNI (vide Lampiran 18), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 254 20), Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI (vide Lampiran 21), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (vide Lampiran 22). d. Kemudian penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sejak tanggal 21 Mei 2024 ketika Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU a quo. Badan Legislasi DPR RI kemudian membentuk panitia kerja dan mengadakan rapat di hari dan tanggal yang sama. Pada tanggal 22 Mei 2024 Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo (vide Lampiran 25). e. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 26). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPR RI kemudian mengirim surat kepada Presiden Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tertanggal 28 Mei 2024 yang disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27). f. Pada tanggal 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 30). Adanya Surat Presiden tertanggal 2 Juli 2024 tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap RUU a quo dan Naskah Akademik yang telah disiapkan dan dikirim oleh DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024. g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 255 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ h. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. i. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. j. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses 256 dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 3/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. k. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. l. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA 257 dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. m. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. n. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, 258 “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. o. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. p. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang-undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 3/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah 259 untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 3/2025. q. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. r. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. s. Dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian, Presiden perlu melakukan perubahan penunjukan wakil pemerintah yang akan mengikuti 260 pembahasan RUU a quo. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU a quo (vide Lampiran 32). t. Bahwa dalam Surat Presiden tersebut disebutkan “..., perlu menyampaikan perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penggunaan kata “perubahan” menunjukkan bahwa Surat Presiden tersebut berkelindan dengan Surat Presiden sebelumnya, yaitu Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bermaksud dan berkomitmen untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai sejak tahun 2024. u. Maksud dan komitmen Presiden tersebut disambut oleh DPR RI dengan membicarakannya dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan menyepakati RUU a quo menjadi RUU Prolegnas Prioritas. Hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan politis antara pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya. v. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU a quo yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya DPR RI untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periode keanggotaan DPR RI dan menghindari adanya dinamika yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bahwa tidak terdapat ketentuan baik dalam UU Pembentukan PUU maupun dalam Peraturan DPR 2/2020 yang melarang pembahasan RUU menggunakan draft RUU dan NA yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Adapun jika terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan undang-undang yang telah disahkan tidak menyebabkan 261 proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU- XII/2014 paragraf [3.23] hlm. 211, yaitu: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” w. Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia- sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang- undang sedari awal. x. Undang-undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 4. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU a quo, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut 262 bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam paragraf [3.15.4], halaman 366: “...dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil”; Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. b. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa 263 materi muatan UU a quo pada pokoknya mengatur tentang kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI. Materi tersebut diatur dengan undang-undang telah konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Selain itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”, maka terdapat kekuasaan Presiden terhadap TNI, yang meliputi aspek merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelensdaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) melalui pembentukan UU 3/2025. c. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU- XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas 264 kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; (halaman 367). Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. d. RUU a quo menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU a quo, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini jika konflik militer di Selat Taiwan terjadi, maka pemerintah wajib untuk mengevakuasi warga negara tersebut dari Taiwan, yang berjarak sekitar 2.500 kilometer dari wilayah NKRI. Hal ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. RUU a quo berupaya mengantisipasi dinamika keamanan kawasan dengan paradigma baru peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama dari perlindungan kepentingan Indonesia tentu saja adalah menjamin keamanan kawasan, termasuk dalam konteks konflik Taiwan. Jika upaya ini gagal, maka tujuan kedua harus ditempuh, yakni evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan UU 34/2004 maka postur pertahanan dan strategi militer dalam membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan 265 kepentingan nasional di luar negeri menjadi mendesak untuk direalisasikan. 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo telah melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini telah sejalan pula dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan 266 secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). b. Bahwa sejak adanya putusan MK 62/PUU-XIX/2021 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan diskusi terkait dengan perubahan UU 34/2004 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun akademisi dan pemerhati masalah TNI. c. Pada tahap perencanaan, DPR RI menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk memasukkan agenda perubahan atas UU 34/2004 dalam daftar Prolegnas Prioritas, antara lain: 1) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3) pada tanggal 9-11 September 2021, perwakilan dari Darem 161 memberikan masukan bahwa “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. 2) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4) pada tanggal 8-10 Februari 2022, terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. 267 d. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR RI melalui Badan Keahlian telah mengadakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17 – Lampiran 22) dengan melibatkan: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). e. Selanjutnya pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan RUU a quo. Rapat tersebut dilakukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 (vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46) dengan melibatkan: 1) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; 2) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; 3) Centre for Geopolitics Risk Assessment; 4) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; 5) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan 6) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. f. Selain itu pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54) yang informasinya dapat ditemukan dari tautan berikut: 268 1) https://www.antaranews.com/berita/4718909/dpr-terima-koalisi- masyarakat-sipil-untuk-beri-masukan-soal-ruu- tni#google_vignette 2) https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/dasco-dan-komisi-i-terima- koalisi-masyarakat-sipil-bahas-ruu-tni/ 3) https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54766/t/Puan%3A+DPR+Ter buka+Terima+Masukan+Bahas+RUU+TNI 4) https://www.youtube.com/watch?v=HSjvP0uuWNw 5) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA g. Selain diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR RI menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Dalam rangka sosialisasi Prolegnas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat- kelengkapan-dewan/14/kunjungan-kerja) dan laporan per kegiatan dapat diunduh pada pranala berikut: (1) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf. (2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf b) Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan 269 untuk menyerap aspirasi publik yang disiarkan secara langsung dalam platform Youtube, yaitu: (1) RDPU dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Komnas Perempuan pada tanggal Selasa 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 2) dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=9-m3APNW5LE. (2) RDPU dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=ITpwRUp2Zr8. (3) RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=iZSpJ6Cml7o. (4) RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal Senin 11 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=49UZO27tHu8. c) Selain mengadakan RDPU, Badan Legislasi DPR RI juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas dengan ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide 270 https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/kunjungan-kerja). d) Pencantuman RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas dapat terlihat dari dokumen Prolegnas yang telah diunggah dalam website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas) dan dokumen Prolegnas tiap tahunnya dapat diunduh sebagai berikut: (1) Prolegnas Tahun 2020–2024 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- 45c0749ba8e010c8b22c3e5a7245d0c3.pdf (2) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- a35f4ebae092759896234e3afc2fe8c6.pdf (3) Prolegnas Tahun 2020–2024 Perubahan Keenam dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG- SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN- 2023-DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM- TAHUN-2020-2024-1697446237.pdf (4) Prolegnas Tahun 2025-2029 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2025- PROLEGNAS-RUU-TAHUN-2025-2029- 1744787824.pdf (5) Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-52- 41d15a890e07d82abf3079ec50214629.pdf. 2) Tahap Penyusunan a) Sebelum disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi, NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 disiapkan oleh Badan Keahlian. Dalam penyusunan tersebut Badan Keahlian melakukan: (1) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, 271 B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada 13 April 2022. (2) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) pada 20 April 2022. (3) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 Juni 2022. (4) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si pada 3 Juni 2022. (5) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) pada 7 Juni 2022. (6) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 9 Juni 2022. b) Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan secara terbuka untuk umum (vide Lampiran 25). c) Naskah Akademik dan RUU a quo telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses pada laman berikut: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364. d) Bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan Naskah Akademik tersebut telah terbukti dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang” pada bulan Maret 2025. Dalam dokumen tersebut ISDS menyatakan bahwa, “ISDS mengapresiasi 272 Komisi I yang menghapus kalimat “serta Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di Pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Baleg DPR RI.” (vide https://www.isds.co.id/wp- content/uploads/2025/03/Policy-Brief-ISDS-tentang-Revisi- UU-TNI.pdf). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR RI. e) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 41). Dalam surat tersebut KontraS pada pokoknya menyampaikan penolakan terhadap dua pasal dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 berdasarkan draft RUU yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan akses publik terhadap draft RUU a quo. f) Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A. Pada tahap penyusunan ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga perlu dilihat dari aktivitas dan kegiatan Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat guna penyusunan DIM RUU a quo. 3) Tahap Pembahasan a) RDPU dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 273 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas. b) RDPU dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk. c) RDPU dengan PEPABRI tanggal 10 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI. d) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU. e) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE. f) Rapat Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 49, hlm. 3) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang untuk membahas RUU a quo secara tertutup dan diam-diam. 274 Bahwa di lokasi diselenggarakannya Rapat Panja tersebut terdapat sejumlah jurnalis yang telah menunggu selesainya rapat untuk menerima penjelasan dari DPR RI terkait hasil pembahasan dalam rapat. Artinya, Rapat Panja tersebut tidak dilakukan secara diam-diam dan telah diketahui oleh masyarakat. g) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c. h) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws. 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan 275 dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. Terkait dengan pemenuhan right to be heard dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) DPR RI kembali menyampaikan bahwa ruang penyampaian masukan dari masyarakat telah dibuka mulai dari penyusunan Prolegnas sebagai tahap perencanaan pembentukan RUU a quo. Pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas pada tahun 2021 dan 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 2) Selain itu pada Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, setidaknya DPR RI telah melakukan enam kali RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. 3) Pada tahap penyusunan NA dan RUU yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Keahlian, telah dilakukan berbagai kegiatan diskusi dengan akademisi, praktisi, dan pakar pertahanan untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Kemudian DPR RI telah memasukkan dokumen RUU a quo dan Naskah Akademik dalam website (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364) yang terdapat kolom “Partisipasi” dan masyarakat dapat mengirim feedback melalui alamat email ke set_baleg@dpr.go.id. 4) Pada tahap pembahasan, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada 276 tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 5) Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: 1) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 2) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 3) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 6) Bahwa selain telah dibukanya ruang partisipasi oleh pembentuk undang-undang agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo, pemenuhan syarat right to be heard berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan PUU, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang merupakan hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memenuhi dan menggunakan hak yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan 277 pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, yaitu: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang- undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar- benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. d. Terkait dengan pemenuhan right to be considered dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam Raker Komisi I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariatan Negara sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025, Wakil Ketua Komisi I menyampaikan yang pada pokoknya 278 pembentuk undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan memberlakukan mekanisme pengaturan terbatas. F – P.GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO): ... Penyesuaian undang-undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian/lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan yang dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah (vide Lampiran 36 hlm. 8). 2) Bahwa salah satu aspirasi dari kalangan internal TNI ialah adanya penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Aspirasi ini berkaitan dengan materi muatan uraian tugas Angkatan Darat dalam UU a quo. Dalam RUU a quo yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2024, kedua usulan tersebut belum terakomodasi baik dalam perubahan Pasal 8 maupun Pasal 47 RUU a quo. Adanya aspirasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Rapat dalam Rapat Panja RUU a quo tepat sebelum rapat tersebut diskors pada tanggal 14 Maret 2025 untuk dibahas pada rapat berikutnya. KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Masih ada satu tema yang menurut saya kita butuh pengendapan, penempatan prajurit TNI. Kalau kemarin ada 15, tadi ada, minta maaf, mungkin ada susulan tim baru. 279 Saya, kita kan di sini kita semua terbuka, ada permintaan dari Panglima untuk kalau bisa daerah perbatasan. ... Tetapi yang jelas kalau Panglima, tadi Panglima itu juga membuat itu tentu ada pertimbangannya. Daerah perbatasan sih kalau di benak saya sangat perlu. Di sana itu kan di wilayah utama kita, orang masuk, kalau ada tentara, paling enggak rakyat ayem, tenang hatinya (vide Lampiran ... hlm. 100). 3) Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui pada Rapat Panja RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 dengan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Mohon izin, Pimpinan. Yang 52 ada perubahan, Pimpinan. Seperti yang kemarin Pimpinan menyampaikan, bahwa ada pesan dari Panglima TNI yang kemarin saya bacakan, Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, silakan. WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Ya di DIM Nomor 52, ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain.” ... KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Berarti Pak Rizki oke dengan draf baru ya? Pak Endi oke? Pak Endi oke? Oke-nya sambil nyender dia, mulai nyender. Ketahanan ada batasnya. Kalau nggak ada kita gedok, kita tidak pakai yang tetap. Ini ada usulan perubahannya seperti yang jalur kanan, kita gedok. Saya baca ulang: “Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan dengan negara lain.” Kita gedok ya? Oh silakan Pak, silakan. F-PKS (DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI): Ya, terima kasih Pimpinan. Ikut menguatkan, bukan tidak setuju, ikut menguatkan. Ketika ada kalimat keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan darat dengan negara 280 lain, ini akan lebih kuat posisinya, karena yang matra udara dan matra laut juga menggunakan kalimat wilayah darat dan wilayah laut seperti di Pasal 9 nanti ya, huruf b, dan pasal 10 huruf b. Terima kasih. Hanya memperkuat saja Pak. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Terima kasih. Kita gedok ya, Pak? Kita gedok DIM 52. (RAPAT SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI) 4) Dengan disetujuinya usulan tersebut maka terdapat penambahan materi dalam UU a quo terkait tugas Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan negara dan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Penambahan materi muatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini dengan menyandingkannya antara UU 34/2004, RUU Perubahan Atas UU 34/2004, dan UU 3/2025. UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Pasal 8 huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. - Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Pasal 47 ayat (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, 281 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. 5) Terhadap seluruh masukan dari pakar DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. e. Terkait dengan pemenuhan right to be explained oleh DPR RI terhadap pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang a quo telah memenuhi aspek keterbukaan dalam tiap tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU a quo. DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terbuka bukan hanya untuk menyerap aspirasi publik melainkan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembentukan UU a quo. 2) Selain terpenuhinya asas keterbukaan, DPR RI juga telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, antara lain: a) Penjelasan dari Pimpinan Komisi I DPR RI bahwa telah diselenggarakannya rapat penyerapan aspirasi dan pendapat publik dari berbagai pihak terkait pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=NrZZu_VmVb8). 282 b) Hasil penyerapan aspirasi dari PEPABRI pada RDPU tanggal 10 Maret 2025 dijelaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI bahwa penempatan anggota TNI dalam kementerian/lembaga harus mengacu pada sistem merit yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga serta menghindari conflict of interest dengan adanya kewajiban untuk pensiun (vide https://www.youtube.com/watch?v=mirKkQoxP2c). c) Setelah Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI pada tanggal 13 Maret 2025, Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa telah terdapat kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa RUU a quo mengutamakan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI (vide https://www.youtube.com/watch?v=P1dp7MBM_S0). 3) Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi I DPR RI melakukan konferensi pers pada tanggal 17 Maret 2025 terkait dengan adanya peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh berbagai media nasional, DPR RI menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam perubahan UU 34/2004, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, disertai penjelasan singkat mengenai pertimbangannya. Kemudian DPR RI membagikan draft kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai pembentukan RUU a quo (vide https://www.youtube.com/watch?v=rBUcffKha9s dan https://www.youtube.com/watch?v=ExzfzDdTs8g). 4) Terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan RUU a quo akan mengembalikan dwifungsi TNI, DPR RI telah memberikan penjelasan atau respons terhadap reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak 283 terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui tautan: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 5) Selain itu sesaat setelah dilakukannya pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, Ketua DPR RI memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan TVR Parlemen bahwa UU a quo tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. (vide https://www.youtube.com/watch?v=LMNlK3YE1_Y). 6) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penambahan tugas TNI untuk operasi militer selain perang, DPR RI telah menjelaskan perihal tersebut melalui media berikut ini: a) penjelasan oleh Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I – F-PAN) dalam https://fraksipan.com/desy- ratnasari-soroti-isu-krusial-dalam-perubahan-uu-tni-usia- prajurit-dan-penempatan-di-birokrasi-sipil/ tanggal 5 Maret 2025; b) penjelasan oleh Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota Komisi I – F-GOLKAR) dalam https://m.jpnn.com/news/abraham-sridjaja-pastikan- perluasan-peran-tni-di-jabatan-sipil-tidak-sembarangan tanggal 10 Maret 2025; c) penjelasan oleh Nurul Arifin, M.Si. (Anggota Komisi I – F- PGOLKAR) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/nurul- arifin-perubahan-uu-agar-tni-tetap-relevan-dengan- perubahan-zaman/ tanggal 17 Maret 2025; d) penjelasan oleh Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I – F-PDIP) dalam https://www.tempo.co/politik/keterlibatan-tentara-dalam- 284 operasi-militer-selain-perang-di-revisi-uu-tni-1221480 tanggal 20 Maret 2025; e) penjelasan oleh Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI – F- PDIP) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni- sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/ tanggal 20 Maret 2025; f) penjelasan oleh Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I – F-PDIP) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar- 16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993 tanggal 20 Maret 2025; g) penjelasan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I – F-PGERINDRA) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar-16- tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993/5 tanggal 20 Maret 2025. 7) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) penjelasan oleh Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Anggota Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dalam media https://www.rri.co.id/nasional/719787/ruu-tni- dan-polri-didorong-tingkatkan-profesionalisme; b) penjelasan oleh Supratman Andi Agtas (F-P GERINDRA) selaku Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana terdapat dalam beberapa media berikut:  https://news.detik.com/berita/d-7364185/ketua-baleg-dpr- tegaskan-ruu-tni-tak-kembalikan-dwifungsi;  https://www.rri.co.id/nasional/722730/dpr-pastikan-ruu-tni- tidak-kembalikan-dwifungsi-tni;  https://www.tempo.co/hukum/tni-aktif-bisa-isi-jabatan-di- kementerian-ketua-baleg-dpr-sesuai-kebutuhan-presiden- 54356; 285 c) penjelasan oleh TB Hasanuddin (F-PDIP) tanggal 18 Maret 2025 dalam https://www.youtube.com/watch?v=4zapHcFlc0A. 8) Kemudian terkait dengan materi muatan UU 3/2025 perihal perubahan usia pensiun prajurit TNI telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) Berita bisnis.com – Komisi I DPR Soal Wacana Revisi Usia Pensiun (5 Maret 2025) https://kabar24.bisnis.com/read/20250309/15/1859524/komisi -i-dpr-soal-wacana-revisi-usia-pensiun-tni Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Wakil Ketua Komisi I – F-PKS): Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI. b) Berita Tribun News – Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo Tentang Pensiun Prajurit TNI (12 Maret 2025) https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/12/okta- kumala-dewi-dukung-arahan-presiden-prabowo-tentang- pensiun-dini-prajurit-tni Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi I – F-PAN): Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sangat kami hargai. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara dunia sipil dan militer. Kita perlu memastikan bahwa prajurit TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dan tidak teralihkan dari tanggung jawab utama mereka di institusi militer. c) Berita Antara: Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal 65 Tahun di RUU TNI (17 Maret 2025) https://www.antaranews.com/berita/4716621/anggota-dpr- bintang-4-bisa-pensiun-maksimal-65-tahun-di-ruu-tni 286 TB Hasanuddin (Anggota Komisi I – F-PDIP): Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya sudah diketok. Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu. 9) Selanjutnya pembahasan terhadap masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang telah diterima oleh DPR RI terhadap ketiga materi perubahan UU 34/2004 tersebut dan penjelasan DPR RI kepada masyarakat akan disampaikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 60. Berdasarkan uraian di atas yang dapat dilihat dari tayangan video maupun dokumen yang DPR RI lampirkan, telah jelas tergambar bahwa pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik secara luas dan bermakna dalam rangka memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan mengenai pembentukan UU a quo. 7. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan UU a quo dilaksanakan dalam waktu yang singkat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya ketentuan mengenai alokasi waktu yang wajar dalam pembentukannya. 287 b. Pencantuman RUU a quo telah masuk ke dalam Prolegnas sejak tahun 2024 dan kemudian proses penyusunannya telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga pengusul RUU a quo. Setelah diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024, Pimpinan DPR mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden untuk kemudian dirumuskan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU a quo. Selanjutnya RUU dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis di atas. Dengan demikian maka seluruh proses/tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. c. Selanjutnya DPR RI mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang. [3.15.3] … Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan. (vide Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 364) Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: 288 "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan rapat panja RUU a quo yang berlangsung pada 14-17 Maret 2025 telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 yang mengatur bahwa, Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat Panja di luar gedung DPR RI tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan dilakukannya pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Agenda rapat panja tersebut didasarkan adanya kesepakatan 289 rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukan merupakan pelanggaran. b. Bahwa DPR RI juga tetap memperhatikan transparansi dan keterbukaan selama rapat panja berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya peliputan media nasional terhadap kegiatan rapat tersebut, termasuk pemberitaan yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2025 yang menginformasikan penjelasan Pimpinan Komisi I DPR dan anggota panja mengenai materi pembahasan RUU a quo (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32- 1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster-utama). Oleh karena itu, masyarakat pun tetap mendapatkan akses informasi atas proses legislasi yang sedang berlangsung. 9. Para Pemohon mendalilkan bahwa Naskah Akademik RUU a quo yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa: a. Di dalam Lampiran I huruf D UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan basis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum MK di dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.21] sebagai berikut: “Sedangkan pada Lampiran I huruf D UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder 290 yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.” b. Di dalam Naskah Akademik RUU a quo di dalam BAB I huruf D mengenai Metode Penyusunan Naskah Akademik, bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU a quo dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (vide Lampiran 18 hlm. 12) c. Bahwa Para Pemohon menyatakan penyusunan BAB II huruf B Naskah Akademik RUU a quo tidak menjelaskan mengenai asas- asas yang dimaksud di dalam RUU a quo. Bahwa apabila dicermati, di dalam Naskah Akademik RUU a quo pada BAB II huruf B telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Pembentukan PUU. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo telah menjelaskan mengenai asas apa saja yang digunakan dalam Pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU, serta materi muatan yang mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Pembentukan PUU. d. Bahwa Para Pemohon di dalam Alasan Permohonan (Posita) poin 70 telah salah dalam merujuk poin di dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35). Pada Posita tersebut, Para Pemohon menyebutkan bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo BAB II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas. Namun, apabila dirujuk di dalam Naskah Akademik RUU a quo, BAB II huruf D mengenai Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara, bukan mengenai Kajian terhadap prinsip atau asas. Sedangkan Kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang 291 tercantum di dalam BAB II huruf B. Oleh karena itu, Para Pemohon salah membangun argumentasi dalam posita Permohonan. IV. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: A. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA: 1. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 1) Pada tanggal 9-11 September 2021, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Darem 161 yang menyatakan “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. Laporan dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 2) Pada tanggal 8-10 Februari 2022, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi 292 Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai alasan RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. Terhadap masukan tersebut Anggota Baleg DPR RI menanggapinya dengan pernyataan, “RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi rekan-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR.” Laporan kegiatan tersebut dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: b. Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 1) Tanggal 29 Oktober 2024 – 15 November 2024: 293 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dengan melakukan kegiatan RDPU dengan beberapa kelompok masyarakat (vide Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8) dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi (vide Lampiran 9 – Lampiran 14). 2) Tanggal 23 – 25 Desember 2024: Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Berdasarkan hal tersebut DPR RI telah memenuhi partisipasi bermakna pada tahap perencanaan baik pada saat proses penyusunan prolegnas melalui penyerapan aspirasi dan masukan maupun pada saat prolegnas telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi. 2. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Penyusunan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 34/2004 di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan berbagai kegiatan diskusi untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para narasumber: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 13 April 2022 (vide Lampiran 17); 294 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) pada tanggal 20 April 2022 (vide Lampiran 18); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022 (vide Lampiran 19); 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. pada tanggal 3 Juni 2022 (vide Lampiran 20); 5) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) pada tanggal 7 Juni 2022 (vide Lampiran 21); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 9 Juni 2022 (vide Lampiran 22). 295 3. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Pembahasan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas 296 c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk 297 f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI b. Pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 298 b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA Dengan demikian, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan UU Pembentukan PUU telah dilakukan secara kumulatif dalam semua tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 4. Terhadap proses transisi dan kesepakatan antar-periode keanggotaan untuk melanjutkan pembentukan suatu RUU 299 sebagaimana dari periode yang lama ke periode yang baru sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Bahwa berkaitan dengan proses untuk melanjutkan pembahasan yang menjadi keputusan transisi pembahasan RUU a quo telah disepakati oleh Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut RUU a quo pada 26 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan untuk menunda dan melanjutkan pembahasan RUU a quo dengan alasan mempertimbangkan waktu yang tersisa di masa jabatan DPR RI Periode 2019-2024 (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 300 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ b. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. c. Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada 26 Agustus 2024 untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo telah ditindaklanjuti dalam Keputusan DPR RI Nomor 301 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) yang mengubah wakil pemerintah dari yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Presiden sebelumnya karena adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian. e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 untuk memasukkan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka terdapat perubahan Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Adapun RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada urutan ke-2 (vide Lampiran 35). f. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025, DPR RI menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). g. Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo dari periode sebelumnya terealisasi dalam Rapat Kerja Komisi I pada tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 47). 5. Terkait dengan historis perencanaan pembentukan UU 3/20025 dan perkembangan materi muatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 302 a. Bahwa pada saat awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Meskipun telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPR RI belum melakukan penyusunan NA dan RUU pada tahun tersebut. b. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004. Dalam diskusi tersebut didapatkan berbagai masukan dari para narasumber terkait perubahan materi perubahan UU 34/2004, antara lain ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti Putusan tersebut dengan menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 pada tahun 2024. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari legislative review atas pelaksanaan UU 34/2004 yang kurang adaptif terhadap perkembangan situasi. Di dalam NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dua materi muatan, yaitu perubahan Pasal 47 UU 34/2004 terkait penempatan prajurit pada jabatan sipil dan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 terkait batas usia pensiun prajurit. Pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) antara lain: 303 1) aturan batasan usia tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini terus bertambah; 3) adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan perubahan UU 34/2004 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena terdapat perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan Polri. Adapun pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 17-18) antara lain: 1) diperlukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga yang selama ini sudah dilakukan atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi; 2) adanya penambahan kebutuhan kementerian/lembaga terhadap sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh prajurit TNI. d. Dalam perkembangannya terdapat banyak kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida seperti terorisme dan perang siber. Kondisi tersebut merupakan sebuah urgensi nasional sehingga membutuhkan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI karena TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat dalam menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. e. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah melakukan penambahan substansi materi perubahan UU 34/2004 yang semula hanya dua pasal kemudian menjadi delapan pasal 304 sebagaimana tercantum dalam DIM yang disampaikan oleh Pemerintah (vide Lampiran 50), yaitu: 1) perubahan Pasal 3 UU 34/2004 tentang kedudukan; 2) perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang tugas TNI; 3) perubahan Pasal 8 UU 34/2004 tentang tugas TNI AD; 4) perubahan Pasal 9 UU 34/2004 tentang tugas TNI AL; 5) perubahan Pasal 10 UU 34/2004 tentang tugas TNI AU; 6) perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga; 7) perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun; dan 8) penambahan Pasal II tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan Pasal 53. Penambahan substansi tersebut disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) karena RUU yang disampaikan oleh DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 usul DPR RI perlu dilakukan penyempurnaan dan pembahasan pasal sebagaimana terlihat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48): f. Bahwa tanggal 18 Februari 2025 Pimpinan DPR RI telah meminta persetujuan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI untuk 305 memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Berdasarkan persetujuan rapat tersebut maka DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). g. Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh aspek pada tahap perencanaan, yaitu termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, adanya urgensi nasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara, dan telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 B. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 306 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. 2. Terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945). Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah disusun oleh pejabat pembentuk yang tepat yakni DPR RI dan Presiden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui disusunnya panitia kerja yang terdiri dari DPR RI dan Pemerintah selaku unsur Presiden. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menerangkan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan UU, sedangkan materi muatan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pembentukan PUU, yang menerangkan bahwa materi 307 muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan b. Bahwa penyusunan UU 3/2025 telah menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berpedoman dalam Pasal 10 UU Pembentukan PUU, yang mengatur ketentuan bahwa materi muatan undang-undang berisi: 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Pembentukan PUU tersebut, salah satu materi muatan yang diatur di dalam UU 3/2025 merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. d. Bahwa UU 3/2025 juga mengatur materi muatan lainnya sebagai bentuk atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 3/2025, yakni dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. 308 4. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana telah tertuang dalam Naskah Akademik dan dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. b. Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 3/2025 berlandaskan pada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. c. Pembentukan UU 3/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis bahwa TNI merupakan institusi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia. Untuk mendukung pemenuhan tugas tersebut maka TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. 309 d. Bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pada saat pembentukan UU 3/2025 dan telah terdapat berbagai dinamika pengaturan, kebijakan, serta situasi geopolitik yang telah berkembang. Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam UU 34/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan UU 3/2025 telah berlandaskan dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. e. Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. 5. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. 310 Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 6. Terhadap pemenuhan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan asas ini, pembentukan UU 3/2025 telah mendasarkan pada Lampiran II UU Pembentukan PUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, selain dari yang telah diuraikan sebelumnya, DPR RI memberikan keterangan tambahan terkait dengan masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat berikut ini. a. Dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, diperoleh berbagai masukan dari para narasumber yang pada pokoknya tertuang dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Diskusi pada tanggal 13 April 2022 1. Usulan perubahan batas usia berdasarkan Putusan MK setuju untuk diakomodasi karena kepakaran semakin tua semakin banyak ilmunya 311 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Universitas Pertahanan Republik Indonesia) maka seharusnya masa pensiun lebih lama. 2. Frasa “membantu” dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) terkait OMSP kurang pas, sebaiknya mengundang ahli bahasa terkait hal tersebut. (vide Lampiran 17) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) Diskusi pada tanggal 20 April 2022 1. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar sinkron dengan penempatan prajurit aktif pada Badan Narkotika Nasional (Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004). 2. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri. 3. Mengubah kata “membantu” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 UU 34/2004 menjadi kata “mendukung”. 4. Frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 ditinjau kembali atau secara lebih konkret diubah dengan amanat pendelegasian ke peraturan turunan UU 34/2004 baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 312 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan 5. Terkait dengan penambahan umur pensiun, hal tersebut didasarkan pada kajian Indeks Hidup Sehat, Indeks Prajurit Militer, dan standar jasmani, fisik dan psikologi berdasarkan samapta periodik 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) yang hasilnya adalah prajurit mendekati umur pensiun masih siap untuk diperpanjang. (vide Lampiran 18) Kementerian Pertahanan Diskusi pada tanggal 2 Juni 2022 1. Diperlukan penyusunan nomenklatur. 2. Diperlukan perluasan instansi dimana prajurit TNI aktif dapat terlibat didalamnya 3. Penyesuaian batas usia prajurit dengan UU ASN dan UU Polri. 4. Terdapat usulan untuk mengubah 5 pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. (vide Lampiran 19) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si Diskusi pada tanggal 3 Juni 2022 1. Terdapat urgensi untuk mereformasi UU 34/2004 dalam artian membutuhkan perubahan fundamental, tidak terpisah-pisah dan terkotak-kotak serta mampu membangun paradigma serta kekuatan baru. 2. Jangkauan dan arah pengaturan dalam reformasi UU 34/2004: pengaturan 313 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan OMSP, penempatan TNI aktif dalam kementerian/lembaga, penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. (vide Lampiran 20) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) Diskusi pada tanggal 7 Juni 2022 1. Diperlukan perubahan UU 34/2004 dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 47, Pasal 53, dan Pasal 71. 2. Perlu ada Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas untuk mengatasi ancaman keamanan nasional secara komprehensif dan holistik. 3. Perlu segera dipercepat pembahasan Undang- Undang Keamanan Laut (UU Kamla) untuk memperjelas pelaksanaan tugas Bakamla dan TNI AL di laut. (vide Lampiran 21) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Diskusi pada tanggal 9 Juni 2022 1. UU 34/2004 perlu dilakukan perubahan secara parsial karena terdapat perkembangan geopolitik, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI, dan adanya uji materi UU 34/2004 ke MK. 2. Usulan materi muatan dalam perubahan UU 34/2004: a. Perluasan ancaman yang tidak hanya militer, nonmiliter, dan hybrid tetapi juga cyber warfare. b. Penambahan tugas pokok OMSP. 314 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan c. Keleluasaan penempatan TNI di jabatan sipil. d. Usia pensiun perwira, bintara, tamtama disamakan semuanya menjadi 60 tahun dengan pertimbangan life expectancy manusia Indonesia yang semakin membaik. (vide Lampiran 22) b. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang operasi militer selain perang terdapat inti sari masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2025, 13.18 – 15.30 WIB 1. Mengingat ATHG ke depan makin berat, perluasan peran TNI dalam OMSP dianggap penting untuk menghadapi ancaman non- militer seperti terorisme dan keamanan siber. 2. Usul tambah kegiatan Pasal 7: pengejaran koruptor lintas negara. 3. TNI perlu antisipasi ancaman modern: perang software, militerisasi ruang angkasa, robotik, senjata biologis, dan perusakan lingkungan. (vide Lampiran 38) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB Tujuan strategis menuntut redefinisi ancaman terhadap keamanan nasional, baik sebagai isu tata kelola maupun pendekatan luar biasa. (vide Lampiran 39) 315 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB (vide Lampiran 37) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2025, 11.09 – 13.40 WIB 1. Doktrin Huntington membedakan antara objective civilian control dan subjective control yang justru melemahkan relasi sipil-militer. 2. Amandemen UUD 1945 dan UU TNI telah membentuk desain konstitusional ideal yang tunduk pada kontrol sipil, namun tetap memberi ruang peran militer dalam OMSP dan jabatan tertentu. 3. Praktik kebijakan negara belum sepenuhnya selaras: profesionalisme dan kesejahteraan prajurit terbatas, sementara otoritas sipil belum mampu menyusun agenda politik yang visioner sesuai tujuan nasional. 4. Dalam konteks ancaman baru (perang asimetris, siber, AI, dan human security) dibutuhkan pembaruan hukum, termasuk UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer. (vide Lampiran 42) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2024, 11.09 – 13.40 WIB 1. Jenis operasi konteks OMSP bervariasi antarnegara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing- masing negara. 316 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan 2. Terdapat 8 prinsip pengaturan OMSP. 3. Pengaturan tentang perbantuan TNI sifatnya masih parsial dan belum komprehensif. 4. Tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP adalah mandat rakyat. Mekanisme kebijakan OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. 5. Keterlibatan TNI di luar sektor pertahanan dengan dalih OMSP akan menggerus profesionalisme militer dan berdampak pada menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Kontribusi militer dalam OMSP dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. (vide Lampiran 43) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU – Terbuka – Senin, 10 Maret 2025 – 13.44-15.45 WIB 1. Perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa UU TNI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan tidak selalu bersifat konvensional, seperti ancaman siber, 317 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan ancaman hibrida, dan ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan. 2. Dengan adanya ketentuan tentang OMSP, TNI memiliki dasar hukum untuk terlibat dalam berbagai situasi darurat yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan sosial. Ini sangat relevan mengingat Indonesia sering menghadapi bencana alam dan tantangan keamanan non-tradisional. 3. Terdapat tantangan dalam membangun persepsi positif publik terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa peran TNI dalam konteks ini tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI, tetapi lebih pada kontribusi untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kompetensi terkait. TNI tidak boleh mengambil alih peran lembaga sipil, tetapi lebih berperan sebagai pendukung atau bantuan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan keterlibatan militer, utamanya dalam menghadapi ancaman hibrida. (vide Lampiran 45) 318 c. Terkait dengan materi perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit pada jabatan sipil, terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. (Mayjen TNI/Purn) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Pasal 47 ayat (2) UU TNI No 34/2024 mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara, yakni prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. 2. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L bukan dwifungsi TNI. 3. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L saat ini sebatas penempatan tugas profesional atas keahlian tertentu yang dibutuhkan K/L. 4. Kebutuhan SDM yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada K/L di atas. (vide Lampiran 37) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 1. Reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi sektor pertahanan 319 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan 15.30 – Terbuka negara sudah dibahas menjelang berakhirnya rezim Orde baru; dan kemudian semakin intensif, bahkan dalam kasus TNI, sampai tahun 2004; dengan turbulensi luar biasa kompleks khususnya 2002- 2004 2. Profesionalisasi TNI seharusnya meliputi isu-isu politik, institusi (democratic governance, termasuk hubungan Kemhan_Mabes TNI), profesionalisasi ethics/morality/code and conduct of military behaviour (UU No. 2/1988 tentang keprajuritan, aturan tentang peradilan militer, transparansi anggaran, technical/operaitonal competence of military leaderships and personnels. 3. Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. 4. Kalau tidak bagaimana menjelaskan komplikasi koordinasi P5 dengan Kepala K/L tentang pembinaan karier prajurit yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil; bagaimana transparansi internal untuk mengurangi “disintegrating monolith” di lingkungan TNI, bagaimana mengurangi konsekuensi pada carrier path di lingkungan sipil; bagaimana membuka ruang non-ASN (termasuk profesional 320 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan anggota partai) untuk mengisi jabatan-jabatan uang diperlukan? 5. Seperti apa PP dirancang? 6. Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun (dan atau binsnis TNI) 7. Profesionalisme ethics/morality dll (Saptamarga, Sumpah Prajurit, disiplin militer), institusional (penggunaan anggaran, peradilan militer, supremacy of the civilian institutions, profesionalisme technical (core competence). (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Perihal penempatan prajurit aktif di berbagai K/L, maka proses penempatan hendaknya dilakukan transparan dan akuntabel, tidak mengganggu profesionalisme TNI dalam tugas pokok pertahanan negara, dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan kalangan TNI dan K/L. 2. Diperlukan koordinasi yang baik antara Panglima TNI dan pimpinan K/L secara mengikuti kriteria International Organization for Standardization (ISO) sehingga dapat dibenarkan secara manajemen modern. 3. Dalam hal khusus, perlu ditempatkan prajurit aktif 321 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan untuk jabatan senior pada instansi sipil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan koordinasi dengan K/L. 4. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai penempatan prajurit aktif di lingkungan sipil. (vide Lampiran 38) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) RDPU Komisi I, 4 Maret 2025, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Prinsip Profesionalisme:  Ahli dalam bidangnya: menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara untuk menghadapi perang.  Tidak berpolitik  Tidak Berbisnis  Netral, mengikuti kebijakan negara  Tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem peradilan  Hubungan sipil-militer: tunduk kepada prinsip supremasi sipil, terdapat kontrol objektif/kontrol sipil demokratik dari otoritas sipil terhadap militer. 2. Praktinya: Data babinkum TNI menyebutkan bahwa hingga tahun 2023 saja sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif duduki jabatan sipil. 3. Implikasinya: Dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme, dampak birokrasi sipil, ruang politik, loyalitas ganda. 4. TNI Aktif di Jabatan Sipil 322 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan a. Dibanyak negara demokrasi, militer aktif di kementerian pertahanan saja dibatasi dan dikritik. b. Kementerian Pertahanan harus didominasi orang sipil bukan militer aktif dengan berbagai argumentasinya, salah satunya masalah loyalitas ganda. c. Beberapa negara seperti AS, menurut UU mereka, militer yg sudah pensiun hanya bisa menjadi menteri pertahanan jika sudah melalui 10 tahun masa pensiunnya. (vide Lampiran 43) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU Komisi I, 4 Maret 2024, Pukul 11.09- 13.40 - Terbuka 1. Wacana revisi UU TNI, terutama pada Pasal 47 ayat (2), memberi legitimasi regresi Reformasi TNI melalui perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. 2. Terdapat perubahan Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 1 ayat (1). Struktur dalam ketentuan tersebut diubah melalui Pepres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. 3. Akrobat Regulasi melalui perubahan struktur menyebabkan penempatan prajurit TNI pada jabatan 323 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Seskab dapat dibenarkan. Sesmilpres termasuk dalam jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagai jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI. 4. Perubahan regulasi tidak serta merta mengubah analisis bahwa jabatan Seskab relevan untuk di duduki oleh prajurit TNI. (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawa n Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU Komisi I, 10 Maret 2025, Pukul 13.44- 15.45 WIB - Terbuka 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan. 2. Perluasan penempatan prajurit pada jabatan sipil fokus di bidang-bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi prajurit yang ditugaskan. 3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. 4. Perlu ada pembatasan yang jelas mengenai jenis jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. (vide Lampiran 45) d. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun prajurit terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut: Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU tanggal 03 Maret 2025 Dinas Prajurit TNI maksimal 58/Pa dan 53/Ba dan Ta (aturan tidak sinkron dengan batasan 324 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan (ADDSForum) usia bagi anggota Polri dan ASN) (vide Lampiran 37) Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Isu lama ini muncul karena dorongan menyesuaikan aturan kepolisian, tanpa perlu ubah UU, mengingat usia 60 tahun masih produktif.  Perpanjangan usia pensiun bukan merupakan jawaban bagi menumpuknya perwira non-job di lingkungan TNI, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan masa aktif dalam UU 34/2004 dan sudah dapat diserap oleh perluasan struktur/organisasi TNI.  Ketidaksesuaian antara perencanaan personil sesuai dengan rencana jangka panjang struktur/organisasi TNI masa depan.  Jawaban untuk itu tidak pernah dibicarakan dengan serius – misalnya terkait dengan isu “reintegrasi prajurit ke dalam ranah sipil”.  Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun perlu memperhatikan isu-isu strategis lainnya. (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Diperlukan peraturan pemerintah batas usia pensiun yang memuat kriteria profesionalisme dan etika manajemen, agar tidak 325 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan mengganggu regenerasi dan promosi di tubuh TNI.  Diperlukan peraturan internal yang mengatur perpanjangan masa dinas khusus untuk yang sudah memiliki Pangkat Perwira Tinggi mereka. (vide Lampiran 38) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU tanggal 04 Maret 2025 Perlunya memperhatikan relevansi perpanjangan usia pensiun bagi Perwira TNI dengan persoalan di internal TNI yakni:  Jumlah Perwira TNI Non- Job  Hambatan Regenerasi  Penumpukan Bintang 4 (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABR) RDPU tanggal 10 Maret 2025 Usulan penambahan usia pensiun bagi anggota TNI diharapkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru dan potensi merusak profesionalisme TNI secara keseluruhan. (vide Lampiran 45) e. Terhadap seluruh masukan dari pakar tersebut, DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. f. DPR RI juga menerima masukan dan pandangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melalui surat tertulis dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 41) yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU 34/2004 karena akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Terhadap aspirasi dari KontraS tersebut, DPR RI mengadakan audiensi dengan 326 mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, antara lain PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Setara, dan lainnya (vide Lampiran 54). Dalam audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2025, DPR RI menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Dalam forum tersebut disepakati bahwa DPR RI mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui UU 3/2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA). C. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Terhadap pemenuhan syarat kuorum dalam penyelenggaraan rapat pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: b. Bahwa Pasal 232 UU MD3 mensyaratkan pemenuhan kuorum dalam setiap rapat atau sidang yang melakukan pengambilan keputusan. Ketentuan kuorum tersebut terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi. Ketentuan kuorum juga telah terpenuhi dalam beberapa rapat pembahasan UU 3/2025 yang melakukan pengambilan keputusan berikut. c. Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran 26), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 125 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 125 orang, izin 165, dan dengan total 290 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna 327 DPR RI yang ke-18 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023- 2024, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 sebagai berikut: Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 66 orang 10 orang 49 orang F-P.GOLKAR 24 orang 3 orang 41 orang F-P.GERINDRA 27 orang 1 orang 40 orang F-P.NASDEM 21 orang - 17 orang F-PKB 31 orang - 18 orang F-P.DEMOKRAT 19 orang 1 orang 17 orang F-PKS 23 orang - 21 orang F-PAN 17 orang - 19 orang F-PPP 12 orang - 2 orang TOTAL 240 orang 15 orang 224 orang d. Rapat Paripurna penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 (vide Lampiran 33), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 311 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat yang membuka Rapat dengan kalimat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan): Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini, telah ditandatangani dan hadir 311 orang anggota dari 579 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenalkanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan ke- II Tahun Sidang 2024-2024, hari Selasa, 18 Februari 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI berikut (vide Lampiran 34). 328 Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 25 orang 7 orang 77 orang F-P.GOLKAR 13 orang 1 orang 78 orang F-P.GERINDRA 12 orang 2 orang 49 orang F-P.NASDEM 17 orang 5 orang 42 orang F-PKB 21 orang 2 orang 42 orang F-P.DEMOKRAT 6 orang 1 orang 34 orang F-PKS 19 orang 1 orang 30 orang F-PAN 13 orang 1 orang 30 orang TOTAL 126 orang 20 orang 382 orang e. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 18 Maret 2025 telah memenuhi syarat Kuorum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut (vide Lampiran 55): Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Komisi I DPR RI): Berdasarkan laporan dari sekretariat telah hadir lebih dari separuh Anggota dan delapan fraksi. Sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, kuorum rapat kerja telah terpenuhi. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tanggal 18 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 56): Fraksi Hadir F-PDIP 8 orang F-P.GOLKAR 4 orang F-P.GERINDRA 4 orang F-P.NASDEM 3 orang F-PKB 3 orang F-P.DEMOKRAT 2 orang F-PKS 2 orang F-PAN 3 orang TOTAL 29 orang f. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 20 Maret 2025 telah kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat 329 Paripurna tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57), pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 293 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr.(H.C.) Puan Maharani/Ketua DPR RI) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 58): Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 24 orang 5 orang 75 orang F-P.GOLKAR 14 orang 1 orang 73 orang F-P.GERINDRA 11 orang 2 orang 69 orang F-P.NASDEM 8 orang - 50 orang F-PKB 14 orang 3 orang 39 orang F-P.DEMOKRAT 5 orang - 31 orang F-PKS 10 orang 1 orang 35 orang F-PAN 14 orang - 25 orang TOTAL 100 orang 12 orang 397 orang 2. Terhadap sifat rapat-rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup juga diatur di dalam Pasal 278 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan 330 untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Lebih lanjut, dalam ayat (6) dinyatakan “Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Artinya, rapat tertutup apabila disetujui oleh rapat dapat mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. b. Bahwa berikut disampaikan rekapitulasi sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004: No. Nama Rapat Sifat Rapat 1. RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 40) Terbuka 2. RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 (vide Lampiran 44) Terbuka 3. RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025 (vide Lampiran 46) Terbuka 4. Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) Terbuka 5. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48) Terbuka 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 14 Maret 2025 (vide Lampiran 49) Terbuka 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 (vide Lampiran 51) Terbuka 8. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo pada tanggal 17 Maret 2025 (vide Lampiran 52) Tertutup 9. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI Terbuka 331 No. Nama Rapat Sifat Rapat dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 18 Maret 2025 (vide Lampiran 55) 10. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57) Terbuka c. Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka hanya terdapat satu kali rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup, yaitu Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025. Bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah merumuskan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan terhadap politik hukum dan substansi muatan RUU yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja sebelumnya yang bersifat terbuka. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat lalu menyatakan rapat tertutup untuk umum disertai dengan alasannya tanpa ada sanggahan dari peserta rapat. Berikut ada kutipan pembukaan rapat tersebut oleh Ketua Komisi I DPR RI (vide Lampiran 52). Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Ketua Komisi I DPR RI): Hari ini kita agendanya tunggal, yaitu tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja DPR RI dan Panja Pemerintah telah menyelesaikan seluruh DIM RUU TNI untuk menyempurnakan DIM RUU tersebut, masih perlu dilakukan perumusan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan yang akan menjadi tugas Timus-Timsin. ... Tetapi Timus-Timsin dilarang mengubah substansi. Sekali lagi, dilarang mengubah substansi. ... Oh, iya rapat Timus-Timsin dengan ini saya nyatakan dibuka. (Rapat Dibuka Pukul 12.06 WIB) (Ketok Palu 1 Kali) ... Ibu-Bapak, bahannya sudah ada di Bapak. Oh, iya saya minta maaf, saya tadi lupa, bahwa ini rapatnya tertutup. (Rapat Dinyatakan Tertutup Untuk Umum) (Ketok Palu 1 Kali) Kenapa harus tertutup? Timus-Timsin bukan yang bagian diperdebatkan dan publik perlu tahu, tapi ini lebih kepada, 332 sekali lagi sinkronisasi kata-kata yang kurang lebih dan yang seperti saya sampaikan. d. Berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan tertutup hal, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025 juga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.2] “... Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan.” Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025 yang dilakukan secara tertutup merupakan sebuah pengecualian dengan alasan tertentu yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat. D. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. terkait tindak lanjut atas Putusan MK, DPR RI menerangkan bahwa DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 333 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut: 334 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 3 9-11 September 2021 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 4 8-10 Februari 2022 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 5 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 6 29 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan 7 30 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 8 11 November 2024 Laporan Singkat RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 9 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur 10 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara 11 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara 12 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung 335 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 13 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat 14 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara 15 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. 17 13 April 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan) 18 20 April 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) 19 2 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Kementerian Pertahanan 20 3 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 21 7 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Badan Intelijen Strategis TNI 22 9 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 24 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 25 22 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo. 26 28 Mei 2024 Risalah Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR. 336 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 27 28 Mei 2024 Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 28 28 Mei 2024 Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 28 Mei 2024 RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 30 2 Juli 2024 Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004. 31 26 Agustus 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi. 32 13 Februari 2025 Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 33 18 Februari 2025 Risalah Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 34 18 Februari 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 35 18 Februari 2025 Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 36 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo. 37 3 Maret 2025 Materi Paparan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 38 3 Maret 2025 Materi Paparan Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD) dalam RDPU Komisi I DPR RI 39 3 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) dalam RDPU Komisi I DPR RI 40 3 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) 41 3 Maret 2025 Surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK- KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 337 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 42 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 43 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 44 4 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) 45 10 Maret 2025 Materi Paparan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 46 10 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI). 47 11 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 48 13 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 49 14 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo 50 Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 51 15 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 52 17 Maret 2025 Risalah Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 53 17 Maret 2025 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo kepada Panitia Kerja. 54 18 Maret 2025 Surat Pimpinan DPR RI kepada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Nomor B/4225/3/2025 perihal Undangan Audiensi. 55 18 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 56 18 Maret 2025 Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 338 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 57 20 Maret 2025 Risalah Validasi Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 58 20 Maret 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 59 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 60 Pemenuhan meaningful participation dalam pembentukan UU 3/2025 Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 21 Juli 2025 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 11 Juli 2025, serta keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yakni, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D dan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada 45, 56, 69, 75, Dan 81/PUU-XXIII/2025, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan UU a quo? 2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk UU a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antar periode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan UU a quo? Atas dua persoalan yang di uji konstitusional pembentukannya tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut: Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum istilah fast-track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Sarana fast- 339 track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa negara seperti misalnya Inggris, Selandia Baru dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. Dalam diskursus akademik selama 5 tahun terakhir istilah fast-track legislation menjadi sesuatu hal yang berkembang dikarena satu alasan yang nampak jelas yaitu perihal penyusunan UU yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio 2018 hingga 2020 dan melahirkan berbagai publikasi mengenai fast-track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang ahli lakukan tersebut menjelaskan bahwa: 1. Indonesia tidak memiliki sarana fast-track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut. 2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat lebih dekat dengan bentuk constitutional decree authority. 3. Sarana fast track dapat dimaknai ada apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa yang dapat dilakukan fast-track diantara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan- serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentukan undang-undang, sehingga apabila keseluruhan tahapan tersebut tidak diatur maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan. 4. Sarana fast-track juga harus dirumuskan apa alasan yang memboleh adanya fast-track, siapa yang mengusulkan, dan dalam tahapan apa mosi fast-track itu dapat diajukan, hingga kapan mitra dalam pembentukan UU harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast-track tersebut. 5. Ketiadaan penetapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana maka dimuka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan UU secara “fast track” menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang. 6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan mengenai fast-track ini perlu diatur namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu. 340 Persoalan yang dihadapi ketika suatu dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentukan undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi sesuatu yang inkonstitusional menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instant secara legal-politis menjadi suatu keniscayaan, yang hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. Dengan demikian praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast-track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup jelas selama sarana fast-track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal bagaimana dan kapan sarana fast-track legislation itu dijalankan. Kedua, dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia mengenal adanya sistem pembahasan antar periode, istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dan dalam Tatib DPR menggunakan istilah RUU operan. Beberapa publikasi bahkan kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu landasan hukum yang mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [Para. 3.17.5], hlm 391. Secara filosofis-teoritis maka Pasal 71A UU P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efesiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan politik hukum nasional. Paradigma filosofis, teoritis dan politis ini menjadi landasan sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah UU No. 12/2011 melalui UU No. 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A UU P3 merujuk kepada pasal 65 ayat (1) UU P3 yang menegaskan “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.” Yang mana sebelum itu dalam Pasal 49 ayat (2) UU P3 menentukan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.” Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU P3 “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi 341 Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.” Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas maka dengan demikian telah dimaknai telah tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR. Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan probatio probans atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Secara sederhana, maka dapat dipahami bahwa pintu masuk untuk dapat ditentukan para pembentuk UU menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antar periode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugas menteri dan secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) UU P3. Kesepakatan selanjutnya yang lahir dalam proses ini selanjutnya menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang (primus inter pares atau first among equals) untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Ahli menilai kesepakatan ini berada dalam koridor otoritatif diantara lembaga pembentuk UU tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) UU P3. Artinya, untuk dapat melihat norma Pasal 71A UU P3 terdapat sifat otorisasi yang melekat diantara para pembentuk UU dalam menentukan apakah dapat diteruskan antar periode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam Pasal 71A UU P3 juga bermakna sebagai relasi checks and balances antar para pembentuk UU yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu RUU untuk dapat di carry over atau tidak sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pihak pembentuk UU. Formula checks and balances meletakan pemegang kuasa pembentukan UU yang sesungguhnya menguji apakah suatu RUU dapat di lakukan secara antar periode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk UU tidak menyepakati untuk dilakukan secara antar periode maka dengan sendirinya secara formal dan 342 substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antar periode. Berdasarkan dua pendapat atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan UU a quo, maka disimpulkan bahwa, Pertama, disebabkan ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi saran fast track legislation yang identik dengan seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan UU di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan suatu UU dilakukan secara fast-track. Kebutuhan akan adanya pengaturan perihal fast- track untuk kemudian dapat menjustifikasi apakah suatu pembentukan UU layak atau tidak melalui jalur fast-track menjadi persoalan berbeda dan bukan merupakan isu konstitusional dalam pekara a quo. Kedua, pembahasan RUU antar periode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah, penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antar periode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara checks and balances antar lembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares atau first among equals. Dengan demikian ahli menilai Sehingga kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan hal yang menentukan (probatio probans atau decisive evidence) terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. A. Beberapa permasalahan terkait substansi permohonan para Pemohon dan tanggapan dari pihak DPR Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025, pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) permasalahan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 2. Naskah Akademik (NA); 3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 343 4. Melanjutkan Proses Pembentukan RUU; 5. Partisipasi Publik dan Keterbukaan; 6. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 7. Kesesuaian dengan UUD 1945. Ketujuh permasalahan tersebut akan diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut: 1) Kedudukan Hukum para Pemohon Terkait permasalahan pertama ini, Ahli sependapat dengan DPR-RI yang berpandangan sebagai berikut: 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif,calon prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI; melainkan sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga. 2. Terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU, khususnya terkait isu dwifungsi, yang merupakan ranah pengujian materiil, sehingga merupakan bentuk kesalahan dalam obyek (error in objecto). 3. Batu uji yang disampaikan oleh para pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. 2) Naskah Akademik (NA) Terkait permasalahan kedua, Ahli juga sependapat dengan DPR-RI yang menyatakan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat ketentuan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, yang melarang pembahasan RUU menggunakan NA dan Naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR- RI sebelumnya. 2. Perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang- undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang- undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK-RI No. 344 73/PUU-XII/2014 paragraf [3.23] hal. 211, sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” (Putusan MK-RI Nomor 73, yang dibacakan pada hari Senin, 29 September 2014, pukul 17.24 WIB). 3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait permasalahan yang ketiga, Ahli juga mendukung pendapat DPR sebagai berikut: 1. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang disusun pada bulan Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka adalah akibat dari Putusan MK-RI Nomor: 62/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.53 WIB yang intinya dalam paragraf [3.13.2] hal. 7 dinyatakan sebagai berikut: “sehingga, demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. 2. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 6.1/DPR RI/II/2024- 2025. 3. Banyak aspirasi muncul, yang mengindikasikan adanya kebutuhan penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. 4. Perlu Ahli tambahkan pula, dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melakukan 345 pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40- 11.35. Sebagai catatan tambahan, dapat ahli kemekukakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pertama, ada 3 (tiga) pintu masuk agar suatu RUU bisa masuk sebagai RUU Prioritas Tahunan, yaitu sebagai berikut: a) Daftar Prioritas Tahunan. Daftar ini berbasis pada RUU untuk masing-masing Komisi, Badan Legislasi, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI). Praktiknya, satu komisi mendapatkan jatah 2 (dua) RUU per tahun dan hal itu berdasarkan usulan masing- masing komisi. Oleh karena itu, jumlahnya sekitar dua kali jumlah komisi, karena dijatah 2 RUU per komisi; dari RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan RUU yang diajukan oleh DPD-RI. Biasanya RUU Prioritas tersebut sudah disebar ke masing-masing komisi (sebagaimana tertulis dalam kolom keterangan) dan juga oleh Pemerintah dan DPD-RI. Namun, keterangan ini juga tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus, DPD-RI mengajukan RUU usul inisiatif sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan wewenang mereka berdasarkan Pasal 22D UUD 1945. b) Bentuk Kumulait Terbuka. RUU golongan ini adalah RUU yang dibentuk setiap tahun atau bersifat rutin, seperti RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru serta untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi putusan MK-RI. RUU yang masuk dalam kategori kumulait terbuka ini ada yang tertulis, terutama yang bersifat rutin. Ada juga yang statusnya untuk kumulatif terbuka ini bersifat ganda (double), yaitu bisa masuk dalam list prioritas tahunan; atau bisa juga masuk dalam long list, atau bahkan sama sekali belum tertulis, karena mengantisipasi adanya putusan MK-RI. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa di pagi hari Rapat Paripurna memutuskan Prolegnas Prioritas, namun pada siang hari keluar Putusan MK-RI yang perlu segera 346 ditindaklanjuti, maka secara otomatis pembentukan UU tersebut masuk dalam kategori kumulatif terbuka. c) Keadaan tertentu. artinya untuk merespons keadaan yang mendesak seperti komflik, bencana, dan sebagainya. 2) UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa masuk dalam golongan pertama (karena sudah ada putusan dalam Prolegnas), dan bisa juga masuk dalam Kumulatif Terbuka; namun, lebih kuat bobot kumulatif terbukanya, karena sejak penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI pilihan atau pertimbangannya adalah Kumulatif Terbuka. 3) Kumulatif terbuka merupakan ruang fleksibilitas agenda legislasi, dan menurut catatan Badan Keahlian DPR-RI, ada 56 RUU yang seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR-RI dan pemerintah sebagai tindaklanjut dari Putusan MK-RI. Pada akhir periode DPR-RI 2019-2024 lalu, ke-56 RUU tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik yang siap untuk diajukan oleh DPR-RI atau Pemerintah sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu evaluasi Prolegnas. 4) Melanjutkan Proses Pembentukan RUU (carry over) 1. Rumusan Pasal 71A UU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR-RI dan Pemerintah periode selanjutnya, tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPR-RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR-RI, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR-RI periode baru. 2. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan suatu RUU, dan pada kenyataannya Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diproses sebelumnya, dan DPR-RI kemudian menyetujui untuk melakukan pembahasan; maka hal tersebut 347 dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo. Hal ini berarti pembentukan UU tersebut konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Menurut pendapat ahli, konsep carry over ini mengacu pada tahapan- tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Dengan demikian, carry over adalah suatu mekanisme yang tidak mengulangi lagi tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya, jika suatu RUU telah melampaui tahapan perencanaan dan penyusunan, maka kedua tahapan tersebut tidak perlu dimulai dari awal lagi. Karena sudah dipastikan ketika ada kegiatan penyusunan, maka berarti telah melewati tahap perencanaan, sehingga ketika telah sampai pada tahap penyusunan, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan apakah RUU tersebut prioritas atau tidak. Dengan demikian apabila telah sampai pada selesainya tahap penyusunan, yang ditandai dengan salah satu pihak, baik pemerintah maupun DPR, telah mengirimkannya kepada Presiden; atau apabila hal itu merupakan RUU usul pemerintah, pemerintah telah mengirim RUU dengan pengantar surat Presiden, maka selesailah tahap penyusunan, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan. 4. Selanjutnya, ahli berpandangan bahwa dalam implementasi carry over ini ada permasalahan terkait kelanjutan proses pembahasan suatu RUU dalam dua rezim pemerintahan yang berbeda, yang kemungkinan bisa memiliki pokok-pokok haluan negara dan politik hukum yang berbeda. Karena itu, terkait persyaratan teknis seperti pembahasan DIM menjadi sangat tidak relevan, karena persyaratan semacam ini berpotensi menutup ruang bagi DPR dan Pemerintah berikutnya untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan membahas kembali beberapa substansi yang sudah dibahas. Misalnya dalam Rapat Paripurna DPR-RI; dan semua masalah yang ada menurut DPR-RI periode itu sudah tuntas, namun ketika sekedar melanjutkan pengambilan keputusan pada Tingkat II pada Rapat Paripurna, tetapi juga membahas kembali beberapa materi yang sudah disepakati yang dikenal dengan 15 materi baru. Dengan demikian, persyaratan teknis suatu RUU carry over. Pemikiran ini juga mempertegas bahwa hal-hal yang bersifat teknis tidak boleh mengobrankan hal-hal yang 348 bersifat substansi. 5) Partisipasi publik dan keterbukaan Terkait persoalan ini, Ahli mendukung pandangan DPR-RI yang menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. a. Pada tahap perencanaan, tanggal 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR-RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah MK- RI Nomor 91/PUU-XVIII/20, yang pada pokoknya adalah untuk mengimplementasikan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan NA dan RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, DPR-RI melalui Badan Keahlian DPR-RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17-22) dengan melibatkan para narasumber sebagai berikut: 1) Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan RI; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. b. Pada tahap Pembahasan, 11 sampai 20 Maret 2025: Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPR-RI telah mengadakan 349 RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu: 1. 3 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDS Forum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA). 2. 4 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative). 3. 10 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selanjutnya diselenggarakan pembahasan RUU dengan kegiatan sebagai berikut: 1. 11 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 2. 13 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU). 3. 14 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 4. 15 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 5. 17 Maret 2025: Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 6. 18 Maret 2025: Pimpinan DPR-RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi/Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. 7. 18 Maret 2025: Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 350 8. 20 Maret 2025: Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. c. Tahap Pengesahan, 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. d. Tahap Pengundangan, Menteri Sekretaris Negara RI telah mengundangkan UU No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa selama proses pembahasan UU No 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka (kecuali rapat Timmus dan Timsin). 6) Kesesuaian dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Terkait Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Ahli berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, karena proses pembentukannya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Ahli merujuk pada pertimbangan hukum MK-RI dalam Putusan Nomor: 79/UU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15:13 WIB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 7) Kesesuaian dengan UUD 1945 Terkait hal ini, perkenankan Ahli mengutip Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek beleid (kebjakan), regelensdaad (tindakan pengaturan), bestuursdaad (tindakan pemerintahan), beheersdaad (pengelolaan), dan toezichthoudensdaad (tindakan pengawasan). Untuk selanjutnya, dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memfokuskan uraian pada peranan ahli dalam pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang- 351 undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang- undangan dan beberapa kendalanya. B. Peranan dan/atau Keterlibatan Ahli dalam Proses Pembentukan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Beberapa Kendalanya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim Konstitusi, kedudukan Ahli dalam persidangan MK-RI pada hari ini memang sebagai Ahli dari pihak DPR-RI; namun karena sejak sekitar sebelum Era Reformasi di Indonesia (khususnya sejak tahun 1990-an) Ahli banyak terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi hukum (legal reform) di Indonesia dan beberapa negara, baik sebagai aktor negara (state actor) maupun aktor non-negara (non-state actor), maka perkenankanlah dalam bagian subbab ini Ahli menjelaskan tentang peranan dan/atau keterlibatan Ahli dalam proses pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPUU) tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPUU dan beberapa kendalanya. Uraian ini terasa penting untuk disampaikan, karena dalam perkembangannya, ada kecenderungan bahwa masalah ini selalu muncul dan dijadikan sebagai salah satu “pintu masuk” dalam permohonan pengujian UU kepada MK-RI. Jangan sampai karena aspirasi “kutunggu di MK”, norma yang ideal seperti partisipasi yang bermakna ini dijadikan “pintu masuk” yang kurang tepat sebagaimana yang pernah Ahli alami dalam persidangan suatu perkara yang lain di MK-RI pada masa yang lalu. 1. Ahli sejak awal sangat mendukung segera terbentuknya suatu UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan alm. Prof. Harun Alrasid, dalam berbagai kegiatan penugasan penulisan laporan penelitian yang bertajuk “Analisis dan Evaluasi” di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga berbagai kegiatan yang senada di Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada sekitar tahun 1998-2003, Ahli sudah berkali-kali membahas mengenai hal ini, antara lain dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait di Belanda, antara lain: 352 (a) Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Kerajaan Belanda); (b) Bekendmakingswet (UU Publikasi Peraturan Perundang- Undangan); (c) Aanwijzingen voor de Regelgeving (Pedoman Penyusunan Regulasi); (d) Wet op de Raad van State (UU tentang Dewan Negara); (e) AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) yang fungsinya mirip dengan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia; (f) dan sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa di Belanda tidak ada suatu UU khusus/tunggal yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan di muka. 2. Bersama Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Maria Farida serta dibantu oleh beberapa pengajar muda di Bagian HTN pada tahun 2002-2003 (yang pada saat ini banyak yang telah menjadi Doktor dan Guru Besar), Ahli ikut menjadi penyusun utama Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang “Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”. Salah satu hal terkait yang diatur dalam Ketetapan tersebut adalah ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR dan Ketetapan MRS sebagaimana dimaksud di bawah ini yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya UU. Salah satu diantara berbagai materi muatan Ketetapan tersebut adalah bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan” dinyatakan masih tetap berlaku hingga terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. 3. Menjelang terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, Ahli ikut berkampanye di berbagai forum, termasuk menulis Kolom yang dimuat sepanjang 2 halaman di Majalah Tempo. Inti substansi kampanye adalah agar masyarakat (publik) dimungkinkan untuk ikut berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dalam seluruh hierarkinya; namun ketika UU Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, partisipasi tersebut hanya dimungkinkan dalam pembentukan RUU dan Raperda, dan hal tersebut diatur melalui suatu mekanisme di dalam Peraturan Tata Tertib DPR (untuk RUU) dan DPRD (untuk Raperda). 4. Ketika bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo 353 dan Prof. Jimly Asshiddiqie Ahli ditugaskan Pemerintah sebagai Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002-2003 (yang kemudian menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), cita-cita dan gagasan ideal tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam perspektif yang lebih luas, dan tidak hanya sekedar partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, kami wujudkan antara lain dalam rumusan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. 5. Selama sekitar 3 bulan pada tahun 2006, Ahli diundang untuk mengajar pada suatu program berjudul “Legislative Drafting Training” yang diselenggarakan Centre Public Law, Faculty of Law, Australian National University, di Canberra, Australia. Salah satu topik kuliah yang penulis berikan adalah mengenai topik ini dan berbagai topik lainnya. 6. Pada tanggal 6-9 Juni 2007 Ahli diundang untuk menyampaikan makalah dengan topik “People’s Participation in Drafting Regulation in Indonesia” dalam suatu international conference dengan tema “Constitutionalism in Asia: Developments and Perspectives” yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung bekerja sama dengan Vietnam Lawyers Association dan Institute of State & Law, Hanoi di Halong, Vietnam. 7. Dan berbagai aktivitas terkait lainnya (sebagaimana tercantum dalam CV yang telah Ahli sampaikan kepada MK-RI sebelumnya). Beberapa kendala dalam penerapan prinsip yang ideal ini antara lain adalah sebagai berikut: (a) cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu tema tertentu; (b) para pengurus dan aktivis dari stakeholder yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang- undangan tersebut orangnya cenderung berganti-ganti; (c) tidak semua pengurus dan aktivis yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar memahami seluk-beluk dari topik peraturan perundang-undangan yang dibahas tersebut secara mendalam, sehingga agak terkendala saat memberikan masukan; (d) adanya peranan lembaga donor dalam memberikan arah masukan dalam proses tersebut: dan (e) apabila ada suatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus dan 354 aktivis tersebut yang kemudian tidak masuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi suatu hukum positif, langsung muncul tuduhan bahwa proses pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan suatu frasa “kutunggu di MK”. C. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang “Partisipasi Masyarakat” diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang “Partiisipasi Masyarakat”, yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 355 tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagai berikut: (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 356 Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Disamping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dimana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna 357 tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir ini. D. Tanggapan terhadap Berbagai Opini Hukum Para Pemohon, Saksi, Ahli, dan Berbagai Pihak Lainnya yang Menentang Pembentukan dan Pengesahan UU TNI Terhadap berbagai berbagai opini hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon Saksi, Ahli dan berbagai Pihak lainnya yang menentang pembentukan dan pengesahan UU TNI, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU TNI merupakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. 2. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU TNI ini pihak DPR-RI telah memenuhi berbagai persyaratan baik formil maupun materiil pembentukan UU. Hal ini antara lain bisa dilihat secara lengkap dalam berbagai dokumen yang diberikan dalam dokumen yang berjudul “Daftar 358 Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 45, 56, 69, 75 dan 81/PUU-XXIII/2025) – untuk selanjutnya disebut sebagai Daftar Lampiran - yang diberikan oleh DPR-RI kepada MK-RI. 3. Salah satu dari Daftar Lampiran itu, misalnya adalah Lampiran Nomor 60 yang berjudul “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang Ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR-RI, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024- 2025, tanggal 26 Agustus 2024”, yang dalam Bagian “II. Kesimpulan” menyatakan sebagai berikut: • Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR-RI, menyepakati/menyetujui: a. Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM. b. Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019- 2024. c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR-RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. E. Kesimpulan Ahli Berdasarkan berbagai dalil dan uraian sebagaimana tersebut dimuka, ahli menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 359 standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya; atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4) Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020); 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 360 Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. I. Konstitusionalitas Perbedaan Muatan Materi Pengaturan dalam Naskah Akademik dengan suatu Undang-Undang Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (PDPR 2/2020) sebagai dasar hukum pembentukan UU yang melarang pembahasan RUU dengan menggunakan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Ketiadaan pengaturan tentang larangan pembahasan RUU dengan menggunakan NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya baik dalam UU P3 maupun dalam PDPR 2/2020, maka penggunaan NA dan naskah RUU tersebut adalah konstitusional. Terlebih, tidak terdapat alasan dalam batas penalaran yang wajar untuk mengatakan bahwa penggunaan NA dan naskah RUU pada pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya menyebabkan proses pembentukan undang- undang inkonstitusional mengingat Pasal 43 ayat (3) UU P3 hanya mensyaratkan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. Persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta- merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang- undang menjadi inkonstitusional. Hal ini dikarenakan NA hanya merupakan referensi, dan perubahan yang terjadi selama pembahasan di legislatif tetap sah. Lebih jauh, MK dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial 361 review) baik pengujian formil maupun pengujian materiil sejak tahun 2003 atau sejak berdirinya MK tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap beberapa Putusan MK yang meliputi: 1. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Putusan a quo, MK memberikan pertimbangan, bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang- undang. 2. Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Putusan a quo, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan undang- undang, ada atau tidak ada naskah akademik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak adanya Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tidak menyebabkan batalnya suatu undang- undang, meskipun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharuskan ada naskah akademik dalam pembentukannya. Ketiadaan naskah akademik bisa dikatakan sebagai cacat prosedur, namun cacat prosedur tidak menyebabkan batal, selama prosedur-prosedur lainnya terpenuhi. 3. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 362 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MK dalam Putusan a quo menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa walaupun perubahan pasal dalam UU tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang- undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Berdasarkan teori perundang-undangan, naskah akademik pada dasarnya merupakan alat untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang adalah sah dan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Pada teori yang sama, yaitu teori perundang-undangan juga dikemukakan bahwa pencapaian kualitas legislasi dapat dilakukan jika perancang undang-undang berpegang pada keutamaan (virtues) dalam perancangan undang-undang, bukan berpegang teguh pada kesesuaian undang-undangan dengan NA (Vide Helen Xanthaki, On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale, Ashgate, Hampshire-Burlington, 2008, hlm., 17.). Keutamaan tersebut antara lain: 1. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efficacy); 363 2. kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang- undang (effectiveness); 3. efisiensi, yaitu mencakup kejelasan (clarity), ketelitian (precision), dan tidak ambigu; 4. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-neutral language). Merujuk pada UU P3, pencapaian kualitas legislasi selain berpegang pada keutamaan di atas juga berpegang pada beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Begitu juga, faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 juga bukan karena terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang. Faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 hingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah ketiadaan profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang beserta proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. Maka dari itu, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan UU TNI tetap menjadikan UU TNI sebagai UU yang konstitusional. II. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan UU TNI Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden (pemerintah). Eksistensi peraturan undang-undang merupakan salah 364 satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum karena pada prinsipnya “without positive action by legislation and positive law more generally many human rights would fail to be realized” (vide Gregoire Webber, Paul Yowell, dan Richard Ekins, Legislated Right: Securing Human Rights Trough Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm.19). Proses untuk menghasilkan undang-undang atau yang dikenal dengan pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional, sementara itu untuk menghasilkan Undang-Undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal), serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 (secara vertikal). Guna mewujudkan Undang- Undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan Undang- Undang di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi nasional (Prolegnas) merujuk pada UU P3 dimaknai sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam kata lain, prolegnas tidak lain adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan undang- undang. Maksudnya, program legislasi nasional merupakan wadah dimana pembentukan suatu undang-undang direncanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pembangunan (materi) hukum nasional. Jika dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori perundang-undangan, Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum, namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang- Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam periode penyusunanya. Daftar RUU 365 yang dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas akan dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah sebelum akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi UU. Program legislasi nasional pada pelaksanaannya memuat daftar skala prioritas RUU yang akan di bentuk pada suatu periode tertentu. Periode tersebut ada yang 5 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional jangka menengah atau 5 tahunan dan ada juga untuk periode 1 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional prioritas tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan tersebut pada pelaksanaannya di penggal-penggal menjadi prioritas tahunan atau prolegnas tahun. Prolegnas 5 tahun itu dapat dievaluasi atau disesuaikan dengan perkembangan setiap tahunnya bersamaan dengan ditetapkannya prolegnas tahunan. Penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan agar adanya suatu perencanaan yang matang dan mendalam dalam pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan kemudian adalah undang-undang yang berkualitas, sinkron dengan peraturan yang lainnya, serta efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penyusunan prolegnas oleh DPR tersebut tidak lain dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia secara konstitusional berada di lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR antara lain menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative initiation), membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval). Hal ini, sebagaimana pandangan Montesquieu bahwa parlemen sebagai kuasa pembentukan hukum merepresentasikan seluruh golongan dalam negara baik golongan kehormatan maupun bukan, sebagai berikut: “The legislative power is therefore committed to the body of the nobles, and to that which represents the people, each having their assemblies and deliberation apart, each their separate views and interest.” Pelaksanaan prolegnas ini dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya memuat daftar RUU, tetapi didasarkan pada visi misi dan kebijakan yang merupakan kriteria untuk menetapkan, mengurutkan, dan memprioritaskan 366 RUU untuk periode 5 tahun dan 1 tahun. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Karena itu, prolegnas disebut sebagai grand design utama DPR dan Pemerintah dibidang produk hukum, di samping sebagai barometer kinerja mereka dalam fungsi legislasi sekaligus sebagai penopang negara hukum sesuai UUD 1945. Prolegnas secara spesifik adalah implementasi fungsi sekaligus menjawab kebutuhan yuridis/legislasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya UU TNI termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pembentukan dan pengesahan UU TNI adalah sah dan konstitusional karena UU a quo termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Bahkan, penetapan UU TNI sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas adalah sah mengingat penetapan RUU dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. III. Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Carry Over Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya atau disebut dengan sistem carry over terhadap RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat 367 dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang DPR, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan legislasi nasional senantiasa berkelanjutan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah supaya akuntabilitas kinerja DPR di bidang legislasi dapat terus ditingkatkan. Jika mengulas histori pemberlakuan metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang ini, pada dasarnya pemberlakuan metode carry over didesain untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan legislasi nasional, yaitu perihal produktivitas. Target yang sudah disiapkan kerap tidak dapat tercapai dan bahkan sangat kurang. Hal inilah yang membuat prolegnas seperti terdegradasi dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dalam kata lain, target yang ada di dalam prolegnas prioritas dan tahunan tidak pernah terpenuhi, sedangkan ketentuan hukum positif belum mengatur bahwa daftar RUU yang ada dalam prolegnas merupakan agenda yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bersama DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dan alasan pembuatan prolegnas. Kerancuan demi kerancuan dalam proses legislasi terus bertambah hingga akhirnya diberlakukan metode carry over dalam proses pembuatan Undang-Undang melalui perubahan UU P3 untuk mempermudah dan menambah produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU yang masuk dalam prolegnas. Carry over sendiri merupakan mekanisme pewarisan RUU ataupun pengalihan pembahasan RUU yang telah dibahas pada prolegnas periode sebelumnya (berakhir) ke prolegnas periode berikutnya (sedang berjalan). Dengan demikian, RUU yang masuk dalam daftar prolegnas tidak memiliki keharusan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun agar proses penyelesaian RUU lebih bertumpu pada kualitas materi dibandingkan waktu penyelesaian. 368 Konsekuensi atas adanya metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pada periode pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Mau tidak mau praktik tersebut harus diterima sebagai suatu tindakan dan/atau perubatan yang konstitusional sesuai dengan norma hukum yang berlaku selagi praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Dalam kaitannya dengan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, ahli berpendapat bahwa UU TNI merupakan UU carry over karena proses pembahasannya telah dilakukan mulai dari DPR periode sebelumnya dan UU tersebut telah ditetapakan sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Ini menandakan bahwa UU TNI telah memenuhi seluruh syarat dikategorikannya UU carry over, yaitu (1) pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya UU tersebut telah memasuki tahap pembahasan DIM; dan (2) UU tersebut dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena tidak selesai. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa proses pembentukan UU TNI sah dan konstitusional. IV. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Izinkan Ahli menyampaikan pandangan mengenai dalil Pemohon terkait kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa proses legislasi undang-undang a quo telah cacat formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi dalil tersebut, secara prinsip partisipasi publik merupakan pilar fundamental dalam negara hukum demokratis, dan keterbukaan adalah prasyarat bagi legitimasi setiap produk legislasi. Namun, implementasi dan penafsiran prinsip-prinsip tersebut 369 haruslah proporsional dan tidak dapat serta-merta mengesampingkan keseluruhan tahapan serta substansi proses legislasi yang telah dilaksanakan. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak sekadar retorika, melainkan berakar kuat dalam teori demokrasi deliberatif dan esensi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan tidak berhenti pada momen pemilihan wakil rakyat semata. Ia melampaui itu, menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, terutama saat merumuskan hukum yang kelak akan mengikat mereka. Sebagaimana diuraikan oleh pemikir seperti Jürgen Habermas, teori demokrasi deliberatif menekankan urgensi diskusi rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi keputusan publik. Ini berarti, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas. Partisipasi publik adalah sebuah proses dinamis di mana gagasan-gagasan terbaik dapat muncul dan berkembang melalui pertukaran pandangan yang bebas, terbuka, dan kritis. Prinsip partisipasi publik merupakan aspek esensial yang memiliki keterkaitan erat dengan teori representasi politik dalam konteks negara hukum yang demokratis. Demokrasi perwakilan modern tidak semata-mata bertumpu pada representasi elektoral yakni keterpilihan wakil rakyat melalui proses pemilu melainkan juga menuntut adanya representasi substansial yang menghendaki agar kepentingan, suara, serta aspirasi konstituen terartikulasikan secara nyata dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus prosedural untuk menjamin bahwa mekanisme representasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalistik, tetapi mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Ketidakterlibatan publik dalam proses legislasi berpotensi menjadikan arena pembentukan hukum tertutup dan elitis, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mendeligitimasi produk hukum yang dihasilkan. Partisipasi publik memiliki fungsi multifaset yang vital. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, sehingga produk perundang-undangan lebih 370 dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Partisipasi publik juga secara substansial memperkaya kualitas kebijakan melalui penyerapan masukan dari berbagai spektrum pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terdampak langsung dan para pakar di bidangnya. Lebih dari itu, partisipasi publik turut meminimalisir potensi konflik di kemudian hari, karena isu-isu problematik dapat teridentifikasi dan tertangani sejak tahap awal. Yang tak kalah esensial, partisipasi publik merealisasikan akuntabilitas, di mana transparansi proses memungkinkan publik untuk memonitor kinerja perwakilan mereka dan memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terlayani, bukan semata- mata kepentingan parsial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui serangkaian putusannya yang progresif, telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi standar konkret yang dikenal sebagai "partisipasi publik yang bermakna" (meaningful participation). Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sekadar mengundang perwakilan masyarakat ke dalam ruang rapat. Partisipasi publik mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen utama, salah satunya adalah hak untuk didengar (right to be heard), yang mengharuskan tersedianya ruang dan mekanisme yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan terhadap rancangan undang- undang yang sedang disusun.Kedua, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), di mana masukan-masukan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan masukan tersebut dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan serta meresponsnya, baik dengan mengakomodasi atau, jika tidak, memberikan alasan penolakan yang rasional dan transparan. Ketiga, hak untuk dijelaskan (right to be explained), yang mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan rasional mengapa suatu masukan tidak diakomodasi. Penjelasan ini bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga pondasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna. Keterbukaan ini telah terwujud melalui akses informasi yang komprehensif, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan beserta dokumen terkait, 371 termasuk Naskah Akademik, telah tersedia secara luas melalui platform resmi Pemerintah dan DPR RI. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mempelajari substansi materi secara informatif, sehingga masukan yang diberikan pun berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, upaya sosialisasi dan penjaringan aspirasi tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara multi-tahap. Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan berbagai forum, mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga rapat dengar pendapat yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan: dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pertahanan dan para pakar di bidang terkait. Penting untuk ditegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan secara resmi diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi materi muatan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini sejak tahun 2023. Komitmen awal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya serangkaian FGD (Focus Group Discussion) oleh Babinkum Mabes TNI. Sebuah indikator kuat bahwa ada upaya nyata untuk mendengar masukan publik terhadap materi yang akan diregulasi, jauh sebelum RUU masuk ke ranah legislasi formal di DPR. Selanjutnya, ketika Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan resmi menjadi inisiatif DPR RI, seluruh proses pembentukannya dikoordinasikan penuh oleh DPR. Pada tahap penyusunan RUU, DPR RI secara transparan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai komponen masyarakat sebagai berikut: ● Pada 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, dan Dr. Kusnanto Anggoro. ● Kemudian, pada 4 Maret 2025, Komisi I DPR RI kembali mengadakan RDPU dengan Ismail Hasani dari Setara Institute, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. ● Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR diselenggarakan bersama Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. 372 Setelah tahap penyusunan, pada tahap pembahasan RUU, yang berlangsung intensif dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2025, proses legislasi terus melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan keterbukaan: ● Pada 11 Maret 2025, diadakan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. ● Dilanjutkan pada 13 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). ● Pada 14 Maret 2025, dan kembali pada 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI diselenggarakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU a quo. ● Kemudian, pada 17 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. ● Secara signifikan, pada 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI secara khusus mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dengan agenda mendengarkan serta mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Ini membuktikan komitmen DPR untuk melibatkan suara kritis masyarakat sipil. ● Pada hari yang sama, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI kembali digelar bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU a quo. ● Puncak proses pembahasan tercapai pada 20 Maret 2025, dengan Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. Seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, mulai dari pengajuan sebagai usul inisiatif DPR hingga pengesahannya menjadi undang- undang, dikelola dan dicatat secara menyeluruh oleh Dewan 373 Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja merupakan bukti otentik dari komitmen terhadap prinsip partisipasi dan keterbukaan. Lebih lanjut, publikasi tahapan proses legislasi pun dilakukan secara berkala melalui media massa dan saluran informasi resmi, memastikan masyarakat luas senantiasa mengetahui perkembangan dan status RUU. Dalil Pemohon yang mengklaim kurangnya partisipasi dan keterbukaan sering kali berakar pada asumsi keliru bahwa setiap masukan harus diakomodasi, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya steril dari dinamika politik. Padahal, proses legislasi adalah arena dialektika kompleks antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, yang pada akhirnya harus bermuara pada suatu keputusan politik yang mengikat secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa partisipasi publik tidak berarti publik memiliki hak veto mutlak. Sebaliknya, ia menjamin pemberian ruang yang memadai bagi aspirasi untuk didengar dan dipertimbangkan secara rasional dalam bingkai perumusan kebijakan publik yang lebih besar. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dugaan adanya cacat formil akibat terbatasnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak mencerminkan realitas proses legislasi yang telah berlangsung.Prosedur yang telah dijalankan oleh pembentuk undang- undang, dengan segala tahapan dan dokumentasinya yang transparan dan akuntabel, telah memenuhi standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, bahkan didahului oleh upaya penyerapan aspirasi yang komprehensif oleh pihak Pemerintah. V. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain dalil mengenai kurangnya partisipasi publik yang telah kami elaborasi sebelumnya, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas keterbukaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang 374 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemohon berargumen bahwa selama proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi serta pemberian masukan sangat terbatas. Namun, dalil ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami ruang lingkup dan batasan asas keterbukaan dalam konteks pembentukan undang-undang, yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum positif kita. Asas keterbukaan merupakan salah satu dari enam asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Asas ini pada intinya menghendaki bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi di sini merujuk pada ketersediaan informasi yang memadai mengenai tahapan, materi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang- undang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang saling melengkapi. Transparansi adalah prasyarat bagi akuntabilitas, di mana publik tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan jika informasi mengenai proses dan keputusan tersebut tidak tersedia secara memadai. Akuntabilitas sendiri berarti kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil selama proses legislasi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melibatkan setiap individu atau kelompok secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan rincian pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan harus dipahami secara proporsional, sejalan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi modern dan pertimbangan efektivitas proses legislasi itu sendiri. 375 Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang relevan adalah partisipasi yang difokuskan pada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 secara eksplisit memberikan batasan subjek partisipasi. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Frasa "kelompok orang" dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut diartikan secara spesifik sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pembatasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya untuk menjaga efisiensi dan fokus pembahasan legislasi agar masukan yang diterima benar-benar relevan dan substantif, tanpa mengorbankan esensi partisipasi bermakna. Hal ini sejalan dengan konsep rasionalitas prosedural, di mana prosedur yang jelas dan terarah mendukung hasil legislasi yang berkualitas, sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas prosedural. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi dan keterbukaan publik kerap didasarkan pada asumsi yang tidak tepat, yakni seolah-olah setiap masukan masyarakat wajib diakomodasi secara mutlak, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya bebas dari pengaruh dan dinamika politik. Padahal, proses pembentukan undang- undang secara inheren merupakan forum dialektika yang kompleks, di mana berbagai kepentingan, perspektif, dan orientasi politik berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan normatif yang mengikat secara hukum dan sah secara konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip partisipasi publik bukanlah pemberian hak veto kepada masyarakat atas seluruh substansi regulasi, melainkan penjaminan adanya ruang yang memadai bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian dipertimbangkan secara proporsional dan rasional dalam kerangka perumusan kebijakan yang lebih luas. Mekanisme ini selaras dengan prinsip 376 legitimasi prosedural, yang menekankan bahwa validitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, menurut penilaian Ahli, tuduhan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami cacat formil karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tidak berdasar secara hukum dan tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik dari proses legislasi yang telah berlangsung. Seluruh tahapan pembentukan undang- undang tersebut telah diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk melalui pelaksanaan serangkaian forum konsultasi publik dan penyerapan aspirasi oleh Pemerintah secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketentuan formil tersebut, proses legislasi yang dimaksud telah mencerminkan standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Setelah menelaah secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta setelah mengelaborasi secara komprehensif mengenai penerapan asas partisipasi publik dan keterbukaan, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan. Dari tinjauan cermat atas seluruh tahapan dan bukti-bukti proses legislasi yang telah kami uraikan di hadapan Majelis Yang Mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi setiap ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan awal yang melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdokumentasi, hingga proses penyusunan dan pembahasan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 377 menunjukkan komitmen tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Rapat Kerja (Raker) lintas instansi, telah menjadi ruang deliberatif yang substansial. Adanya dokumentasi lengkap berupa catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dijalankan. Tak hanya itu, publikasi berkala atas tahapan legislasi juga memastikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat luas. Prinsip partisipasi publik yang bermakna jelas terpenuhi melalui mekanisme yang secara konsisten memastikan adanya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan sah. Perlu ditegaskan, pembatasan subjek partisipasi yang termaktub dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bukanlah pengabaian hak, melainkan sebuah upaya rasional untuk menjaga fokus dan efisiensi pembahasan demi menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Demikian pula, asas keterbukaan telah terimplementasi secara optimal melalui akses informasi yang komprehensif dan proses pembahasan yang transparan, termasuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan, bahkan suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil. Maka, jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mendelegitimasi Undang- Undang ini. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensif terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai koridor hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya, menolak permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 378 2025 adalah produk legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel serta transparan. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Masukan atas Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang TNI Makalah ini disiapkan berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disiapkan oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul Diskusi Pakar dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam ToR tersebut disampaikan 8 isu dalam bentuk pertanyaan yang merupakan materi dari Naskah Akademik berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang. Oleh karenanya makalah ini akan menjawab kedelapan isu yang disampaikan. I. Sangat Dibutuhkan Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat “RUU Perubahan UU TNI”) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan telah 18 tahun UU TNI tidak mengalami perubahan apapun padahal banyak perkembangan yang telah terjadi, baik geopolitik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI serta adanya uji materi atas UU ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat UU TNI merupakan produk diawal reformasi tahun 1998 sehingga banyak ketentuan yang merupakan respons terhadap praktek yang terjadi sebelum tahun 1998. RUU Perubahan UU TNI diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan legalitas eksistensi TNI. II. Urgensi dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Ada paling tidak enam urgensi mengapa RUU Perubahan UU TNI dilakukan, yaitu: 379 1. Bentuk perang yang telah berubah secara cepat Saat ini bentuk perang telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang tidak hanya sekedar yang dinyatakan oleh negara, namun perang dapat dilakukan tanpa dinyatakan oleh negara. Belum lagi perang tidak hanya berhadapan dengan negara lain, atau pelaku separatis namun perang dapat diinisiasi oleh para pelaku teror yang bertujuan untuk mengganti ideologi, dasar dan bentuk negara. Perang pun saat ini tidak dilakukan dengan menggunakan alutsista konvensional atau alutsista yang dikendalikan oleh teknologi canggih, namun secara perlahan namun pasti telah menjadi perang siber (cyber warfare) (sistem informasi, media sosial). Oleh karenannya UU TNI sudah sewajarnya untuk dilakukan perubahan sehingga adaptif dengan perkembangan bentuk perang saat itu dan untuk mengantisipasi perkembangan bentuk perang di masa depan. 2. Situasi geopolitik memerlukan pengembangan TNI Situasi geopolitik dan tututan kepentingan nasional (national interest) memerlukan pengembangan TNI yang membutuhkan landasan hukum yang kuat. Situasi geopolitik saat ini baik di kawasan seperti Laut China Selatan, maupun di luar kawasan seperti perang di Ukraina mengharuskan TNI untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi. Situasi geopolitik membutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berpengalaman. 3. Kepentingan Nasional di Luar Wilayah Kedaulatan Fenomena baru yang dialami oleh banyak negara adalah adanya kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan namun perlu mendapat penjagaan dari tentara nasionalnya. Jepang misalnya memberikan peran yang besar pada Self Defence Forces nya untuk menjaga Sea Lanes of Communication (SLOC) Jepang yang berada di wilayah kedaulatan. 380 Demikian pula TNI pernah dilibatkan dalam penjagaan armada kapal perdagangan yang melintasi perairan di Somalia yang merupakan negara gagal yang rawan pembajakan. Pada tahun 2011 TNI melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Saat itu Soamila masuk dalam katagori negara gagal (failed State) sehingga setiap negara bertanggung jawab atas kapal-kapal niaganya. (ditambah oleh negara setempat membolehkan). Saat operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus sebenarnya UU TNI tidak memberi landasan hukum yang kuat. Oleh karenanya RUU Perubahan atas UU TNI perlu memberikan landasan yang kuat bagi pelibatan TNI menjaga kepentingan nasional. Landasan hukum ini menjadi penting bila Presiden mengambil keputusan agar TNI turut dalam operasi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention operation) dengan negara lain atau dimandatkan oleh organisasi internasional atau kawasan untuk melakukan Responsibility to Protect. 4. Tantangan yang dihadapi bangsa yang mengharuskan TNI turut berpartisipasi secara aktif TNI sebagai alat negara ternyata telah mengalami berbagai penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang konvensional. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI untuk melakukan penugasan dibidang kesehatan, termasuk diantaranya penanganan terhadap wabah penyakit Covid 19. Hal ini tentu membutuhkan perbuasan atas tugas-tugas OMSP yang telah ditetapkan dalam UU TNI. 5. Terbitnya berbagai Undang-undang pasca UU TNI yang bersinggungan dengan eksistensi TNI Pasca tahun 2004 telah banyak Undang-undang yang terbit dan bersentuhan dengan TNI, Perubahan atas UU Terorisme (“UU Terorisme”), UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU PSDN”) dan UU Aparatur Sipil negara (“UU ASN”). 381 6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilakukannya Amandemen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar UU TNI dilakukan perubahan. Dalam kata-kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan disebutkan “usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat melalui upaya legislative review.” Selanjutnya MK mengatakan, “… demi memberikan kepastian hukum, menurut Mahkamah, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU TNI dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” III. Undang-undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU 1. UU TNI 2. UU Terorisme 3. UU PSDN 4. UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia IV. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Landasan Filosofis a. Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 paragraf empat disebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu senantiasa membangun postur sistem pertahanan, termasuk 382 TNI, sesuai dengan perkembangan ancaman tradisional maupun non-tradisional serta perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Dalam konteks demikian TNI yang telah beberapa kali mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi internal di Indonesia pada masa reformasi saat UU TNI dibentuk perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali agar dapat menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi bangsa dan tanah air Indoenesia secara baik. b. Saat ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara menuntut adanya berbagai perubahan tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak saja berbasis pada wilayah kedaulatan negara, tetapi pada kepentingan Indonesia di luar wilayah kedaulatan Indonesia. 2. Landasan Sosiologis a. Masyarakat hingga saat ini mengapresiasi peran TNI yang tidak semata-mata menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara namun peran menjaga kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan, seperti menjaga kapal-kapal dagang Indonesia dari ancaman perompak di negara lain yang sedang mengalami kegagalan pemerintah. b. Disamping itu masyarakat sangat mengapresiasi peran TNI dalam OMSP, utamanya perang melawan terorisme, perang melawan pandemi, melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik senjata di suatu negara ataupun melakukan evekuasi adanya wabah penyakit di negara lain, bahkan dalam menjalankan program-program pemerintah yang daya jangkaunya ke seluruh wilayah dan dalam waktu yang cepat. c. Masyarakat juga menginginkan agar para prajurit TNI dapat ditempatkan di birokrasi institusi sipil mengingat kemampuan manajerialnya yang bermanfaat. d. Life expectancy populasi Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir semakin panjang dan karenanya masa dinas aktif seorang prajurit dapat menyesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat 383 mencapai usia 60 hingga 62 tahun. 3. Landasan Yuridis Secara yuridis UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat telah hadir UU PSDN dan UU Terorisme serta Putusan Mahkamah Konstitusi. V. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia a. Sasaran Menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI yang harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan sehingga menjadikan TNI sebagai alat negara yang tangguh, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. b. Ruang Lingkup Pengaturan Mengatur eksistensi TNI baik dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ditambah dengan kepentingan nasional di berbagai belahan dunia serta tugas TNI dalam OMSP. RUU Perubahan atas UU TNI ditujukan untuk melaksanakan penyusaian dengan berbagai UU yang bersinggungan dengan UU TNI dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. c. Jangkauan RUU Perubahan UU TNI ditujukan untuk para pengambil kebijakan dalam lingkup pertahanan negara sehingga dalam mengambil kebijakan mempunyai landasan yang kuat dan adanya kepastian hukum, termasuk dalam mengerahkan pasukan dalam menjaga kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan, menjalankan tugas menumpas terorisme yang terkait dengan eksistensi dan keselamatan negara, serta pengaturan masa aktif dinas ketentaraan. Disamping itu bagi pengambil kebijakan dapat melibatkan para prajurit 384 TNI di luar kedinasan di lingkungan TNI ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan intelijen. d. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan UU tentang TNI adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang efektif dan efisien dalam melindungi bangsa dan tumpah darah negara, termasuk kepentingan Indonesia yang berada di luar wilayah kedaulatan. Disamping itu dalam rangka mengoptimalkan para prajurit TNI sehingga memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk bisa mengabdi di birokrasi pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. VI. Materi muatan yang sekiranya diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang peru bahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Tugas pokok dan fungsi TNI Membuat pengaturan TNI tidak hanya penegak kedaulatan tetapi juga menjaga kepentigan nasional di luar wilayah kedaulatan. 2. Pelibatan TNI dalam OMSP Membuat pengaturan OMSP yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu termasuk pananganan penularan wabah penyakit. 3. Penempatan Prajurit TNI dalam Birokrasi Pemerintah Membuat pengaturan yang tegas tentang penempatan prajurit TNI dalam birokrasi pemerintah. 4. Usia Prajurit Membuat pengaturan usia prajurit yang lebih panjang daripada usia prajurit berdasarkan UU TNI. VII. Tanggapan pengaturan OMSP TNI telah secara positif melakukan banyak OMSP sehingga perlu diatur lebih luas pelibatan TNI dalam OMSP, seperti penanganan wabah penyakit, evakuasi warga negara yang terjebak dalam konflik bersenjata di suatu 385 negara atau pemulangan warga negara ke Indonesia karena adanya pandemi di suatu negara. VIII. Penempatan TNI aktif dalam Kementerian/Lembaga Penempatan TNI dalam Kementerian/Lembaga perlu diperluas mengingat sangat dibutuhkan prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan manajerial untuk berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karenanya para prajurit TNI diberi kesempatan untuk bersaing dengan ASN dalam mengemban tugas-tugas Kementerian/Lembaga. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Kesimpulan tertulis para Pemohon A. TERBUKTI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga turut diatur dalam Undang- 386 undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah dalam melakukan Pengujian Formil undang- undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian formil proses pembentukan undang–undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3) PMK 2/2021 yang menyebutkan: a. Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. c. Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.” 7. Bahwa permohonan pengujian formil a quo diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 25 April 2025, sementara UU 3/2025 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 pada tanggal 26 Maret 2025. Dengan demikian, pengajuan permohonan ini masih berada dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana ditentukan oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengujian formil. 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi terbukti berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil dalam pembentukan UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. TERBUKTI PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN 387 9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan “yang dimaksud 2 dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”; 10. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 11. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; 12. Bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) juncto Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai DPR) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka 388 representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat sebagai konstituen yang memilihnya pada saat Pemilu. 13. Bahwa selanjutnya dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: “ … Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang- Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.” 14. Bahwa artinya Pemohon I s.d. Pemohon V merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih. (Bukti P-[41]) 15. Bahwa diperkuat sebagaimana berdasarkan keterangan Ahli Pemohon 69/PUU-XXIII/2025, Susi Dwi Harijanti, pada Senin, 7 Juli 2025. Ia menyatakan, “ … Mengenai legal standing, apakah fiduciary ini dapat menjadi dasar untuk kerugian? Menurut saya, legal standing untuk uji formil dan uji materiil, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, memang harus dibedakan. Karena di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan: “Kalau disamakan, ini bisa-bisa tidak ada,” begitu. Saya sangat mengapresiasi putusan itu. Namun, putusan itu dapat disempurnakan lagi di dalam pengujian ini. 389 Karena uji formil itu, mengapa dia menjadi penting? Karena prosedur itu akan memberikan dampak yang lebih luas …” [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 56-57] 16. Oleh karena itu, di dalam uji formil—dan kalau kita menggunakan ... ini berkaitan dengan prosedur—saya sangat mengharapkan bahwa Mahkamah memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menilai legal standing. 17. Bahwa dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 juga menjelaskan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” 18. Bahwa Para Pemohon memiliki perhatian besar terhadap isu dibentuknya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu ini. Tindak- tanduk ini tercatat dalam bukti-bukti tertulis (Bukti P-[42], Bukti P-[43], Bukti P- [43], Bukti P-[44], Bukti P-[45], dan Bukti P-[46]). Dengan demikian, Para Pemohon secara jelas menunjukkan kepedulian dan concern terhadap pembentukan UU TNI ini, yang relevan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. 19. Bahwa hal ini sebagaimana diperkuat dengan fakta persidangan yang disampaikan melalui keterangan Ahli Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Bivitri Susanti, yang menyatakan bahwa, “... Nah, soal pertautan langsung itu, memang dalam konteks uji formil, apa yang disampaikan pada sidang tahun lalu, itu kami tidak setujui karena ini uji formil. Bahkan uji materiil pun bisa kita 390 perdebatkan. Tapi karena kita fokus ke uji formil, sebenarnya legal standing itu nanti ... saya kira, Yang Mulia, saya paham karena ada perkara yang serupa yang sudah di-NO oleh Yang Mulia. Saya sudah baca karena memang ada alasannya yang mendalam, didalami oleh Majelis, jadi baik, itu bisa diterima. Tapi pertautan langsung itu yang saya kira memang dalam konteks uji formil, itu sesuatu yang harus dipahami secara lebih mendalam. …” (Risalah Sidang MK tentang Uji Formil UU TNI, 1 Juli 2025) 20. Bahwa, selanjutnya, Para Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]). Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) masing- masing (Bukti P-[10], P-[11], P-[12], P-[13], P-[14]). Dengan demikian, Para Pemohon secara jelas memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya telah berulang kali menerima permohonan dari perorangan warga negara, termasuk yang berstatus mahasiswa atau akademisi, sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. 22. Bahwa dengan demikian, terbukti Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Kerugian Konstitusional Pemohon 23. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]) dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bukti P-[10], P-[11], P- [12], P-[13], P-[14]) memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, dan menikmati kepastian hukum yang adil. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, Para Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akibat dugaan pelanggaran asas keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang dijamin dalam Pasal 96 UU P3 serta Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Proses legislasi yang minim pelibatan 391 masyarakat sipil, termasuk Para Pemohon, telah menghambat hak mereka untuk memperoleh akses informasi, menyampaikan pendapat, dan mengawal kebijakan yang berpengaruh terhadap tata kelola pertahanan negara. 24. Bahwa dalam negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penyusunan kebijakan publik, termasuk undang-undang, harus dilakukan secara partisipatif dan transparan. Dugaan cacat formil dalam pembentukan UU 3/2025 tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi pilar demokrasi. Ketertutupan proses legislasi tersebut berisiko memperbesar peran militer di ranah sipil dan mengurangi pengawasan masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan akademik dan tanggung jawab moral untuk mengawal pembentukan norma hukum, yang dalam hal ini justru diabaikan negara. 25. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon semakin nyata mengingat mereka adalah bagian dari konstituen yang memilih Anggota DPR pada Pemilu 2024 dan memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas, transparansi, serta keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Selain itu, ketidakpastian hukum yang muncul akibat proses legislasi yang tertutup secara langsung merugikan Para Pemohon dalam menjalani proses pendidikan dan pembelajaran hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip keabsahan formal suatu norma. Hal ini juga melanggar hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010. 26. Bahwa lebih lanjut, pengaturan dalam UU 3/2025 yang membuka ruang penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara berpotensi mengancam prinsip meritokrasi dan mengurangi kesempatan kerja yang adil bagi warga sipil, termasuk Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak hanya melanggar prinsip supremasi sipil, tetapi juga berdampak langsung terhadap peluang kerja yang seharusnya dapat diakses berdasarkan kompetensi dan pendidikan warga negara. 392 27. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio),…” 28. Bahwa artinya apabila permohonan ini dikabulkan dan Mahkamah menyatakan UU 3/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka berbagai kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dicegah. Pembatalan UU tersebut akan menghilangkan ketidakpastian hukum, memulihkan hak atas informasi dan partisipasi publik, serta menjamin kembali proses legislasi yang akuntabel, transparan, dan menjunjung supremasi sipil. Dengan demikian, putusan Mahkamah akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. 29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari poin 1 hingga 20 di atas, dapat disimpulkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bukanlah sekadar potensi atau dugaan yang bersifat hipotetik, melainkan merupakan kerugian nyata yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Pemohon sebagai warga negara dan mahasiswa Fakultas Hukum. Kerugian tersebut timbul secara langsung akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dalam proses pembentukannya tidak memperhatikan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, keterbukaan, serta ketentuan prosedural yang diatur. 30. Proses legislasi yang tertutup dan minim pelibatan publik tersebut telah menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, menjadi terlanggar. Sebagai mahasiswa 393 hukum, Pemohon memiliki kepentingan akademik, profesional, dan moral untuk memahami serta terlibat dalam proses legislasi, terutama terhadap kebijakan yang berdampak besar pada sistem hukum nasional dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. 31. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas dan dapat dibuktikan secara logis serta konstitusional antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon. Undang-undang tersebut bukan hanya dibentuk melalui proses yang diduga cacat secara formil, tetapi juga menimbulkan konsekuensi substantif yang berpotensi merugikan hak-hak dasar warga negara, khususnya generasi muda akademisi hukum yang tengah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari sistem peradilan dan pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum. C. TERBUKTI PERMOHONAN PARA PEMOHON BERALASAN MENURUT HUKUM a. RUU Perubahan UU TNI Tidak Sah Untuk Masuk Sebagai RUU Prolegnas Prioritas Merupakan Kecacatan Pada Tahapan Perencanaan 32. Bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, berupa suatu perencanaan penyusunan undang- undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU P3 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”, sementara Pasal 17 menyatakan bahwa “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.” 33. Bahwa Prolegnas jangka menengah 2025-2029 serta Prolegnas Prioritas 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada tanggal 19 November 2024 (Bukti P-[15]). 34. Bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk dalam Rancangan Undang- 394 Undang Prolegnas jangka menengah 2025-2029 yaitu pada angka 3, namun tidak termasuk pada Rancangan Undang-undang Prolegnas Prioritas tahun 2025. (Bukti P-[15]) Pencantuman RUU Perubahan UU TNI sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 Melanggar Prosedur Tatib DPR 35. Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Prolegnas yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada UU P3 dan peraturan teknis pelaksanaanya. 36. Bahwa pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia agar diusulkan untuk masuk pada Prolegnas Prioritas 2025, serta Penugasan kepada Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tersebut, tidak termasuk agenda Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 3 Februari, sehingga kedua Acara yang diselundupkan dan kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut tidak sah karena cacat prosedural. 37. Bahwa terhadap proses pencantuman RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas tersebut, Ahli M. Novrizal menyatakan bahwa “Pengalihan suatu RUU ke dalam prolegnas prioritas dengan cara demikian, tentu dapat dianggap tidak sah. Proses perubahan agenda acara rapat seharusnya tunduk pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dengan demikian, perubahan atas prolegnas prioritas tahunan yang hanya dilakukan melalui sidang paripurna ke-13 itu, dapat dinilai tidak sah menurut Peraturan DPR tentang Tatib.” [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 9] 38. Bahwa DPR RI dalam keterangannya berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 34/2004 disusun pada Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka. Akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2021 yang dibacakan hari Selasa, tanggal 29 395 Maret 2022, yang kemudian termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Pendapat demikian kemudian dibantah oleh keterangan Ahli Fajri Nursyamsi, yang menyatakan bahwa “Kondisi lain yang memungkinkan suatu RUU dibahas tanpa perlu dicantumkan judulnya sebagai RUU prioritas adalah jika dianggap sebagai RUU kumulatif terbuka. Namun kemungkinan itu dapat dibantahkan dengan dua alasan. Yaitu pertama, tidak tercantumnya judul RUU Revisi Undang-Undang TNI dalam kolom RUU kumulatif terbuka dalam Keputusan DPR Nomor 64/2024-2025. Dan kedua, jika sejak awal Revisi Undang-Undang TNI memang masuk dalam RUU kumulatif terbuka, maka tidak perlu lagi ada pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memasukkan Revisi RUU TNI dalam Perubahan Prolegnas 2025 yang dilakukan pada 18 Februari 2025, yang dilakukan pada Rapat Paripurna.” [vide Risalah Sidang 14 Juli 2025, hlm. 9-10] 39. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Ahli Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa tindakan pembentuk undang-undang “memperlihatkan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi sebagaimana pembentuk undang-undang akan menegakkan prosedur yang diatur di dalam peraturan tata tertib tersebut” [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 26] 40. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa masuknya RUU Perubahan UU TNI sebagai RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 melanggar prosedur Tatib DPR. RUU Perubahan UU TNI Melangkahi Tahap Penyusunan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan Bab V Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. 41. Bahwa Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan RUU Perubahan UU TNI melangkahi tahap penyusunan karena Surat Presiden yang menunjuk perwakilan Pemerintah dalam pembahasan RUU Perubahan UU TNI bahkan sudah ada sejak 13 Februari 2025, sebelum RUU Perubahan UU TNI masuk ke dalam Prolegnas 2025 (tahap perencanaan) pada 18 Februari 2025. Dengan status RUU Perubahan UU TNI bukanlah RUU carry over sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang 396 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025- 2029 karena pada proses pembentukan RUU Perubahan UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan. Dengan demikian, RUU Perubahan UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai RUU carry over. Konsekuensinya, pembentukan RUU Perubahan UU TNI harus dilakukan dari tahap awal, termasuk tahap penyusunan. 42. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh DPR RI, Ahmad Redi menyampaikan, “Nah, kata meneruskan ini menurut saya harus dimaknai sebagai carry over, harus dimaknai sebagai terusan, sebagai operan, sebagai luncuran. Karena secara politik, Presiden Prabowo memilih untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.” [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 41] 43. Bahwa ketentuan mengenai carry over dalam pembentukan undang-undang sejatinya bukanlah semata-mata mengenai kesepakatan politik, melainkan proses formil pembentukan undang-undang yang diatur secara normatif, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli M. Novrizal, bahwa “pernyataan mengenai carry over juga menimbulkan pertanyaan besar. Karena sejatinya pada Pasal 71A Undang-Undang P3 tidak hanya mensyaratkan kesepakatan politik antara DPR dan Presiden saja seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR, melainkan juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yakni pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.” [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 11] 44. Bahwa Pasal 71A UU P3 15/2019 menyatakan bahwa: “(1) Dalam hal suatu RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD yang telah selesai dalam pembicaraan tingkat I, tetapi belum disahkan dalam pembicaraan tingkat II pada masa sidang DPR periode sebelumnya, pembahasan RUU tersebut dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya dengan mekanisme carry over. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyertakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)." Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa “Carry over dilakukan agar tidak terjadi pengulangan proses legislasi dari awal. Namun tetap wajib menyertakan DIM agar pembahasan dapat dilanjutkan secara akuntabel dan terdokumentasi.” in casu a quo, pembahasan UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat 397 Presiden dan DIM untuk pembahasan. 45. Dengan demikian, terbukti bahwa pencantuman RUU Perubahan UU TNI sebagai RUU carry over tidak sah, sehingga RUU a quo melangkahi tahap penyusunan dalam proses pembentukan undang-undang yang diamanatkan Bab V Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Tidak Ada Pertimbangan Resmi dan Sosialisasi dari Badan Legislasi DPR Terkait Urgensi Memasukkan RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Perubahan 46. Bahwa Para Pemohon mendalilkan RUU Perubahan UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2025 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 dengan langsung disetujui oleh Peserta Rapat, tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam Prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). 47. Bahwa selain memberikan pertimbangan, Badan Legislasi DPR juga wajib melakukan sosialisasi terhadap Perubahan Prolegnas, bertujuan agar masyarakat mengetahui RUU prioritas yang akan dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Pasal 41 ayat (6) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.” Pasal 66 huruf l Tatib DPR menugaskan Badan Legislasi DPR RI untuk “l. Melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan;” senada dengan aturan tersebut, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) PerDPR 2/2020 menyatakan bahwa “(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.” “(5) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas.” 48. Bahwa sebagaimana informasi agenda kegiatan Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses secara umum melalui laman dpr.go.id (Bukti P-[28]), sejak 398 penetapan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 pada 19 November 2024, sampai dengan diusulkannya RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada Rapat Paripurna 18 Februari 2025, tidak terdapat satu kali pun agenda rapat kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan Menteri (dalam hal ini Menteri Pertahanan) untuk membahas RUU Perubahan UU TNI yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. 49. Bahwa Pertimbangan ini penting karena perlu dibuktikan apakah benar revisi terhadap UU TNI saat ini memiliki urgensi dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain seperti amanat pembentukan UU Peradilan Militer, RUU Perampasan Aset, atau RUU Masyarakat Hukum Adat; sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. Selanjutnya upaya pensosialisasian rencana legislasi dalam Prolegnas ini dilakukan sebagai salah satu bentuk konsultasi publik pra-RUU, yang tujuannya agar daerah memperoleh informasi tentang rencana-rencana legislasi apa saja yang akan disusun atau dibuat oleh pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui sosialisasi dalam tahapan prematur ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat mengantisipasi konsekuensi kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. 50. Bahwa Prolegnas perubahan 2025, yang memasukkan RUU Perubahan UU TNI tidak melalui sosialisasi oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR. Hal itu merugikan publik, apalagi pembahasan dilakukan begitu cepat dalam satu masa sidang. Kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Legislasi DPR yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR dapat berjalan secara akuntabel. 51. Bahwa Ahli Fajri Nursyamsi menyampaikan, bahwa “Sedangkan tidak adanya pembahasan dan pertimbangan oleh badan legislasi dalam masuknya RUU Revisi Undang-Undang TNI ke perubahan Prolegnas 2025 menyebabkan publik tidak terinformasikan mengenai dasar pertimbangan. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. 399 Selain itu, hasil pembahasan dan pertimbangan oleh Baleg akan menjadi dasar bagi publik memahami argumentasi dari dimasukannya RUU Revisi Undang- Undang TNI ke perubahan Prolegnas 2025. Atau sebaliknya, menjadi dasar untuk melakukan protes atau gugatan jika tidak mencerminkan argumentasi yang kuat atau bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu.” [vide Risalah Sidang, hlm. 10] 52. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa tidak ada pertimbangan resmi dari Badan Legislasi DPR terkait urgensi memasukkan RUU Perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Perubahan. b. Naskah Akademik UU 3/2025 Mengandung Cacat Yuridis dan Ilmiah 53. Bahwa Naskah Akademik (NA) memegang peranan yang krusial dan tidak dapat dinegosiasikan dalam proses legislasi sebagai landasan ilmiah dan bentuk pertanggungjawaban akademis atas suatu Rancangan Undang-Undang (RUU). Pentingnya prosedur dalam pembentukan hukum, di mana NA menjadi salah satu instrumen utamanya, ditegaskan secara filosofis oleh Ahli Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa "procedure is the heart of the law" (prosedur adalah jantung dari hukum). Keterangan ini menggarisbawahi bahwa ketaatan terhadap prosedur, termasuk penyusunan NA yang absah, bukanlah persoalan teknis administratif, melainkan inti sari dari legitimasi hukum itu sendiri (Risalah sidang tanggal 7 Juli 2025, hlm. 21-22). Lebih lanjut, Ahli Bivitri Susanti mengonseptualisasikan NA sebagai sebuah "policy paper" (makalah kebijakan) yang memuat ratio legis (alasan atau penalaran hukum) dari sebuah undang- undang [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 15]. Tanpa NA yang memadai, sebuah undang-undang pada hakikatnya kehilangan landasan rasionalitasnya. 54. Bahwa oleh karena itu, penyusunan NA yang taat prosedur merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusional dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Susi Dwi Harijanti, sudah saatnya Mahkamah Konstitusi menggunakan naskah akademik sebagai salah satu tolok ukur dalam pengujian formil. Sifat wajib yang melekat pada NA tidak akan berarti apabila keberadaannya tidak dinilai secara komprehensif oleh Mahkamah [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 24]. Kegagalan dalam menyusun NA yang layak bukan hanya pelanggaran terhadap UU P3, melainkan sebuah cacat konstitusional yang mencederai prinsip negara hukum 400 (rechtsstaat). 55. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara meyakinkan terbukti bahwa NA yang digunakan dalam pembentukan UU 3/2025 mengandung cacat fundamental dari berbagai aspek, baik secara temporal, substansial, maupun dari sisi keterbukaan, yang diuraikan sebagai berikut: a. Cacat Secara Temporal: Penggunaan Naskah Akademik Usang Akibat Klaim Carry Over yang Tidak Sah Bahwa NA yang digunakan untuk membahas RUU Perubahan UU TNI pada tahun 2025 secara yuridis tidak sah karena berasal dari periode legislasi sebelumnya. Dalih Pembentuk Undang-Undang bahwa RUU ini dapat dilanjutkan pembahasannya dengan mekanisme carry over telah terbukti tidak berdasar menurut hukum. Fakta ini secara jelas diungkap oleh Ahli Mohammad Novrizal yang menegaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi DPR sendiri, RUU Perubahan UU TNI tidak dikategorikan sebagai RUU carry over dan tidak pernah memenuhi syarat kumulatif yang diamanatkan Pasal 71A UU P3, yakni belum pernah memasuki tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 10-11]. Keterangan ini diperkuat oleh Ahli Bivitri Susanti (Risalah sidang tanggal 1 Juli 2025, hlm. 16) dan Ahli Fajri Nursyamsi yang juga menyatakan bahwa RUU ini disahkan tanpa melalui tahap penyusunan yang semestinya [vide Risalah Sidang 14 Juli 2025, hlm. 11]. Bahwa argumentasi balasan dari Ahli DPR, Ibnu Sina Chandranegara, yang menyatakan proses carry over sah sejak Presiden mengirimkan surat penugasan menteri [vide Risalah Sidang 21 Juli 2025, hlm. 7], serta klaim Ahli Presiden, Ahmad Redi, yang menyebut proses ini sebagai "triple system" (carry over, kumulatif terbuka putusan MK, dan kumulatif terbuka urgensi nasional) [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 18] justru menunjukkan inkonsistensi dan kebingungan dasar hukum dari Pembentuk Undang-Undang. Klaim-klaim yang saling berbeda ini memperkuat dalil Para Pemohon bahwa tidak ada landasan yuridis yang jelas dan tunggal, melainkan upaya mencari pembenaran atas proses yang cacat sejak awal. b. Cacat Secara Substansial: Kegagalan Memenuhi Standar Mutu dan Kelengkapan Ilmiah 401 Bahwa terlepas dari persoalan validitas temporalnya, NA yang dijadikan dasar pembentukan UU 3/2025 secara substansial tidak memenuhi syarat kualitas dan kelengkapan. Kecacatan ini secara lugas diungkapkan oleh Ahli Susi Dwi Harijanti, yang membeberkan fakta bahwa NA RUU a quo hanya terdiri dari 28 halaman dan secara substantif tidak menjelaskan secara komprehensif dampak dari pengaturan yang diusulkan [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 23]. c. Pelanggaran Terhadap Asas Keterbukaan: Ketiadaan Akses Publik terhadap Naskah Akademik Bahwa NA dan draf RUU disembunyikan dari publik, melanggar asas keterbukaan secara fundamental. Saksi Usman Hamid memberikan kesaksian bahwa bahkan tidak satu pun anggota dewan dari Komisi I yang ia temui memiliki naskah akademik RUU tersebut [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 15]. Kesaksian ini diperkuat oleh Saksi Ridho Anwar Arifin dari BEM Kema Unpad yang menyatakan upaya pencarian sistematis di situs DPR RI tidak membuahkan hasil [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 30]. Lebih jauh, Saksi Andrie Yunus dari KontraS memberikan kesaksian detail mengenai upaya Koalisi Masyarakat Sipil yang tak kunjung mendapatkan akses dokumen resmi, yang berujung pada aksi interupsi di Hotel Fairmont karena pembahasan dilakukan secara tertutup, dan diikuti dengan tindakan intimidasi terhadap saksi [vide Risalah Sidang 14 Juli 2025, hlm. 13-16]. Bahwa klaim Pemerintah yang menghadirkan Saksi Edy Prasetyono dan Saksi Udaya Madjid untuk membuktikan adanya pelibatan publik justru menjadi bumerang. Di bawah sumpah, kedua saksi tersebut mengakui bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam tahap pembahasan bersama antara DPR dan Presiden [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 36]. Bahkan, Saksi Udaya Madjid mengakui tidak memperoleh draf RUU maupun NA secara resmi saat memberikan masukan dalam FGD [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 21]. Kesaksian ini membuktikan bahwa partisipasi yang dilakukan hanyalah formalitas semu pada tahap awal, dan bukan partisipasi bermakna (meaningful participation) pada tahap pembahasan yang krusial. 56. Bahwa Argumentasi Pembentuk Undang-Undang dan Ahli Presiden yang 402 Meremehkan Prosedur Harus Ditolak karena Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Bahwa dalam persidangan, Ahli Presiden, I Gde Pantja Astawa, berargumen bahwa pengujian formil tidak seharusnya didasarkan pada UU P3 dan bahwa prosedur dapat dilenturkan demi tujuan yang lebih besar dengan menggunakan teori hukum progresif [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 7&10]. Pandangan ini secara fundamental keliru. a. Bantahan terhadap Peniadaan UU P3 sebagai Batu Uji: Argumentasi bahwa UU P3 tidak dapat menjadi batu uji karena berpotensi inkonsisten dengan Pasal 22A UUD 1945 telah secara tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dalam yurisprudensinya. Dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwa "...sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil." (Putusan MK 27/PUU-VII/2009, hlm. 83). Dengan demikian, menolak UU P3 sebagai batu uji sama dengan menolak yurisprudensi Mahkamah dan esensi dari pengujian formil itu sendiri. b. Bantahan terhadap Dalih Fast Track Legislation dan Hukum Progresif: Dalih penggunaan fast track legislation (FTL) dan teori hukum progresif sebagai pembenaran untuk mempercepat proses dan mengabaikan partisipasi publik adalah tidak tepat. Ahli Susi Dwi Harijanti menegaskan bahwa prosedur percepatan sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk RUU yang substansinya menyangkut hal fundamental seperti relasi sipil-militer [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 23]. Menggunakan teori hukum progresif untuk membenarkan pelanggaran prosedur adalah sebuah penyalahgunaan konsep, karena hukum progresif sejatinya untuk kepentingan rakyat dan keadilan substantif, bukan untuk melegitimasi proses legislasi yang tertutup dan mengabaikan suara publik. 57. Bahwa dalam persidangan, Ahli DPR, Faisal Santiago, berargumen bahwa NA tidak bersifat mengikat secara normatif dan perbedaan antara NA dengan undang-undang yang disahkan tidak serta-merta menjadikan produk legislasi tersebut cacat formil [vide Risalah Sidang 21 Juli 2025, hlm. 14]. Pandangan ini 403 secara fundamental keliru. Argumentasi tersebut secara telak dibantah oleh logika hukum yang disampaikan oleh para ahli Pemohon. Ahli Susi Dwi Harijanti menegaskan bahwa jika sifat wajib dari NA tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh Mahkamah, maka ketentuan dalam UU P3 tersebut akan kehilangan kekuatan mengikatnya dan menjadi norma yang sia-sia (meaningless) [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 24]. Lebih lanjut, Ahli Bivitri Susanti menjelaskan bahwa NA memuat ratio legis sebuah undang-undang. Jika undang-undang yang dihasilkan menyimpang secara signifikan dari NA tanpa justifikasi yang rasional, maka undang-undang tersebut secara definisi adalah produk hukum tanpa tujuan yang jelas, yang secara langsung melanggar "asas kejelasan tujuan" sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU P3 [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 15]. 58. Bahwa akumulasi dari serangkaian kecacatan NA, mulai dari cacat temporal, cacat substansial, hingga pelanggaran asas keterbukaan, bukanlah sekadar pelanggaran teknis yang dapat diabaikan. Rangkaian pelanggaran ini merupakan sebuah kegagalan prosedural yang fundamental dan sistemik yang mencederai keabsahan seluruh proses pembentukan UU 3/2025. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahli M. Novrizal, pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang, yang merupakan implementasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma konstitusi itu sendiri (Risalah sidang tanggal 1 Juli 2025, hlm. 12). Pola pelanggaran yang sistematis ini mengindikasikan adanya praktik abusive law-making, di mana Pembentuk Undang-Undang bertindak sebagai pelanggar hukum (the lawmakers as the lawbreakers) [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 27]. 59. Bahwa oleh karena itu, cacat yuridis dan ilmiah yang melekat pada Naskah Akademik UU 3/2025 telah meruntuhkan pilar rasionalitas, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya sebuah undang- undang yang sah dalam negara hukum yang demokratis. Sejalan dengan kesimpulan Ahli Bivitri Susanti, mengingat dampak dan signifikansi dari pelanggaran ini, satu-satunya putusan yang adil adalah menyatakan undang- undang tersebut inkonstitusional secara keseluruhan, tidak bersyarat, dan batal demi hukum, sehingga prosesnya harus diulang dari awal sesuai dengan kaidah 404 pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar dan konstitusional [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 20]. c. Pelanggaran Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 60. Bahwa dalam UU P3 menegaskan sejumlah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 61. Bahwa seluruh asas-asas di atas dirumuskan secara kumulatif yang menunjukan keseluruhan asas tersebut tidak dapat dikesampingkan dan pengabaian terhadap salah satunya akan menimbulkan konsekuensi hukum. 62. Bahwa pada prinsipnya, UU P3 merupakan delegasi kewenangan dari ketentuan dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan oleh Ahli M. Novrizal [vide Risalah Sidang 1 Juli 2025, hlm. 7], Pendapat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], hlm. 82-83, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap UU P3 akan mengakibatkan terjadinya inkonstitusional dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. 63. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Redi, konsekuensi dari suatu undang-undang yang dibentuk dengan mengandung ketidaksesuaian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan akan menimbulkan masalah [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025 hlm. 4]. 64. Fakta-fakta persidangan secara meyakinkan menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang- 405 undangan, khususnya asas keterbukaan sebagaimana diuraikan berikut: ● Tidak adanya akses kepada publik untuk mendapatkan informasi perihal keberadaan draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisir masalah, Berdasarkan keterangan dari Saksi Rhido Anwar Arifin yang menyatakan “Kami mencatat bahwa sejak awal proses legislasi RUU ini tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, draft RUU dan naskah akademik tidak pernah tersedia secara sah dan terbuka di situs DPR, padahal kami BEM Kema Unpad sebagai organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi advokasi function berupaya aktif mencarinya secara berkala sejak Juli 2024 dan mulai kembali melakukan pengawalan dari bulan Februari 2025 semenjak dikeluarkan Supres Nomor R12/pres/2025.” [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 30]. BEM Kema Unpad secara aktif telah berupaya mencari draf RUU maupun naskah akademik, tetapi tidak ditemukan adanya dokumen tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pembuat undang-undang tidak mempublikasikan draf RUU dan naskah akademik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Berdasarkan keterangan dari Saksi Udaya Madjid yang dihadirkan oleh pemerintah, kedua saksi tidak memperoleh RUU TNI dan naskah akademik secara resmi bahkan ketika hendak maupun setelah menjadi narasumber dalam beberapa forum, salah satunya dalam FGD yang diadakan pada tanggal 2 Oktober Tahun 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi [vide Risalah Sidang 28 Juli 2025, hlm. 21]. Berdasarkan keterangan dari Saksi Usman Hamid yang menyatakan: “Di sana (tempat-tempat dialog publik, termasuk televisi) saya bertemu dengan sejumlah anggota dewan dari Komisi I dan saya sempat menanyakan akses untuk Undang-Undang TNI atau RUU TNI, namun tidak satu pun anggota dewan yang pernah saya temui memiliki, bahkan Rancangan Undang-Undang TNI tersebut, baik itu dalam bentuk naskah akademik, naskah rancangan undang-undangnya, maupun juga Daftar Inventarisir Masalah.” [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 15]. Keterangan tersebut menunjukan bahwa anggota DPR-RI sekalipun memiliki draf RUU RNI, naskah akademik, maupun daftar inventarisir masalah. Hal ini menjadi sangat ironi ketika pembentuk undang-undang sekalipun tidak memiliki draf resmi dari undang-undang terkait yang sedang dibahas. Fakta persidangan ini pun semakin menguatkan adanya pelanggaran asas keterbukaan, mengingat 406 draft resmi undang-undang tidak mungkin disebarkan, ketika anggota DPR-RI sendiri masih belum memilikinya. Dengan tidak adanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh draf resmi berkaitan dengan revisi UU TNI, akan simultan dengan pengabaian terhadap prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Denny Indrayana, sebagai berikut: “Dalam pandangan Ahli, indikator adanya partisipasi yang bermakna adalah satu, akses yang mudah (easy access), transparansi proses, dan yang ketiga, pengetahuan publik yang memadai (public knowledge), atas rancangan undang-undang yang sedang dibahas.” [vide Risalah Sidang 7 Juli 2025, hlm. 13] ● Pembahasan undang-undang secara tertutup Berdasarkan keterangan dari Saksi Andrie Yunus, ditemukan fakta adanya acara konsinyering rapat panja RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta. Selengkapnya Saksi Andrie Yunus menyampaikan keterangan, sebagai berikut: “Saya mendapatkan satu dokumen berbentuk file Microsoft Word berkop DPR RI dengan judul “Jadwal Acara Konsinyering Rapat Panja RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah”, tertanggal 14 sampai dengan 16 Maret. Inti dari dokumen tersebut menjelaskan bahwa DPR dan Pemerintah akan melakukan konsinyering yang dilakukan di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta….” “Kemudian pada Sabtu, 15 Maret, setelah kami melakukan pembahasan di internal, lalu kami menyepakati untuk datang ke Hotel Fairmont, tempat di mana pembahasan RUU TNI dilakukan. Rapat yang saat itu sedang berlangsung, di mana terlihat Ketua Komisi I DPR RI sedang berbicara menggunakan mikrofon, sambil memegang poster dan surat terbuka….” [vide Risalah Sidang 14 Juli 2025, hlm. 14] Pembahasan tertutup ini sangat jelas bertentangan dengan asas keterbukaan yang menghendaki adanya akses informasi kepada publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 65. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam pembentukan UU 3/2025 tidak mencerminkan adanya penerapan “asas keterbukaan” karena minimnya transparansi dalam proses pembentukannya sehingga bertentangan dengan apa yang seharusnya yang disyaratkan dalam Pasal 5 huruf g UU P3. 407 66. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU P3 dirumuskan secara kumulatif, artinya seluruh asas tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan. Maka dari itu, dengan tidak diterapkannya asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang- undang akan menghasilkan undang-undang yang cacat formil. d. Pelanggaran Prinsip Partisipasi Publik Yang Bermakna 67. Bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan penafsiran konstitusional yang menegaskan bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya bersifat formalitas, melainkan haruslah bermakna (meaningful participation), yaitu partisipasi yang sungguh-sungguh dan memberikan dampak nyata pada proses legislasi. Putusan ini menguraikan tiga prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi: ● Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard): Masyarakat harus diberikan ruang dan mekanisme yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan masukan terhadap rancangan undang-undang. ● Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered): Masukan dan pendapat yang telah disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan secara serius dan substantif oleh pembentuk undang- undang. ● Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained): Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka ditindaklanjuti oleh pembentuk undang- undang. 68. Fakta-fakta persidangan secara meyakinkan menunjukkan bahwa ketiga hak fundamental tersebut telah diabaikan dalam proses pembentukan UU TNI. i. Proses Pembentukan yang Tertutup, Tergesa-gesa, dan Minim Akses Informasi Dalil pemohon mengenai proses yang tertutup dan tergesa-gesa serta minimnya akses terhadap dokumen esensial terbukti melalui kesaksian berikut: 1) Kesaksian Usman Hamid mengungkap bahwa adanya disinformasi bahkan di internal DPR. Beliau bersaksi, saat menanyakan draf RUU kepada pimpinan DPR, ia mendapat jawaban, "Sudah dong." dari 408 Dasco yang segera dibantah oleh anggota dewan lain yang hadir: "Oh, belum, Pak." terjadi perdebatan internal di antara mereka mengenai draf mana yang benar, hal tersebut menunjukkan dan memperkuat dalil pemohon bahwa tidak ada versi draf RUU yang resmi, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Kesaksian ini adalah bukti telanjang bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak hanya gagal menyediakan akses bagi publik, tetapi juga tidak memiliki transparansi internal. 2) Kesaksian Andrie Yunus menegaskan bahwa meskipun telah melakukan pemantauan media dan mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Komisi I DPR RI, pihaknya tak kunjung dapat mengakses dokumen-dokumen legislasi resmi seperti naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga draf RUU-nya. 3) Kesaksian Rhido Anwar Arifin menyatakan bahwa BEM Kema Unpad secara berkala dan intensif mengakses situs resmi DPR RI, namun hingga menjelang pengesahan, tidak ditemukan adanya unggahan draf RUU maupun naskah akademik yang dapat diunduh. 4) Ahli Denny Indrayana menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI yang hanya memakan waktu 8 hari kalender, dari 11 Maret hingga 19 Maret 2025, adalah proses yang "super kilat". Menurut beliau, proses secepat itu mustahil dapat menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. 5) Ahli Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa penggunaan prosedur percepatan (accelerated procedure) dalam pembentukan undang- undang a quo sama sekali tidak dapat dibenarkan mengingat substansi pengaturannya menyangkut hal-hal yang fundamental seperti relasi sipil dan militer. ii. Partisipasi Publik yang Formalistik dan Pengabaian Kritik Dalil Pemohon bahwa mekanisme partisipasi yang ada cenderung bersifat formalitas dan mengabaikan kritik publik dikuatkan oleh fakta-fakta berikut: 1) Saksi Andrie Yunus bersaksi bahwa Rapat Panja RUU TNI pada 14- 15 Maret 2025 dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, di mana koalisi masyarakat sipil yang mencoba menyampaikan aspirasi justru diusir secara paksa. Fakta ini menunjukkan adanya tindakan aktif 409 untuk mengecualikan partisipasi publik pada tahapan yang sangat krusial. 2) Saksi Usman Hamid bersaksi bahwa undangan pertemuan dengan Pimpinan DPR pada 18 Maret 2025 baru ia terima pada pukul 10.02 WIB, hanya 28 menit sebelum acara dijadwalkan. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Andrie Yunus yang menyatakan bahwa undangan bagi koalisi masyarakat sipil untuk RDPU sesi tanggal 18 Maret 2025 diberikan pada hari yang sama. Praktik ini secara fundamental merusak kemungkinan partisipasi yang efektif dan menunjukkan bahwa kesempatan untuk didengar tidak diberikan secara layak dan bermakna. 3) Saksi Ridho Anwar Arifin memberikan kesaksian mengenai aksi massa serentak di berbagai daerah yang menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI tidak diindahkan. Beliau menegaskan, bahkan pengesahan UU TNI dilaksanakan pada 20 Maret 2025, tepat saat aksi massa sedang berlangsung di depan Gedung DPR. Selain itu, kami juga menghadapi represi, intimidasi, pembubaran paksa, dan kekerasan simbolik dari aparat. Fakta ini menunjukkan pengabaian total terhadap right to be heard dan right to be considered. iii. Kegagalan Memenuhi Right to be Explained Ahli Susi Dwi Harijanti dengan sangat jelas memaparkan di persidangan bahwa meskipun tidak ada right to be accepted, publik memiliki right to be explained, yakni hak untuk mendapatkan justifikasi rasional atas diterima atau ditolaknya suatu masukan. Namun, seluruh saksi fakta, yaitu Usman Hamid, Andrie Yunus, dan Ridho Anwar Arifin secara seragam dan konsisten memberikan kesaksian bahwa tidak ada satu pun respons, baik lisan maupun tulisan, yang diberikan oleh DPR maupun Pemerintah terhadap surat resmi, catatan kritis, maupun aksi massa yang mereka lakukan. Ketiadaan penjelasan ini adalah pelanggaran langsung terhadap pilar ketiga dari partisipasi bermakna. iv. Argumentasi yang Tidak Terjawab dan Kontradiksi dari Pihak Pembentuk Undang-Undang Kelemahan posisi Pembentuk Undang-Undang semakin terlihat dari 410 ketidakmampuan mereka memberikan jawaban yang koheren dan bukti yang mendukung klaim mereka di hadapan Majelis Hakim. 1) Ahli Pemerintah gagal menjelaskan dasar hukum perubahan prolegnas, dimana pertanyaan berulang kali disampaikan Majelis Hakim, khususnya Yang Mulia Arsul Sani dan Enny Nurbaningsih, mengenai dasar hukum dimasukkannya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 tidak pernah terjawab dengan memuaskan. Ahli Pemerintah, Ahmad Redi, bahkan memberikan jawaban yang tidak masuk akal secara hukum dengan menyatakan RUU ini masuk melalui "empat pintu" sekaligus, sebuah argumen yang menunjukkan kebingungan dan ketiadaan dasar hukum yang tunggal dan solid. 2) Pertanyaan krusial dari Yang Mulia Guntur Hamzah kepada DPR untuk menyediakan risalah atau berita acara dari Rapat Konsinyering di Hotel Fairmont tidak pernah dipenuhi dengan bukti yang otentik. Artinya, DPR gagal untuk membuktikan apa yang terjadi dalam rapat tertutup tersebut merupakan bukti terkuat bahwa proses tersebut memang tidak transparan dan tidak akuntabel. 3) Pertanyaan tajam dari Yang Mulia Saldi Isra kepada Ahli DPR mengenai justifikasi pembahasan yang sangat singkat untuk isu sekompleks dan sesensitif perubahan UU TNI tidak dijawab dengan argumen yang kuat. Ahli DPR cenderung memberikan jawaban yang bersifat umum dan tidak menjawab mengapa isu yang dulu dibahas bertahun-tahun kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Selain telah menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang disumpah dan diperiksa dalam persidangan sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, permohonan Pemohon juga telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang menguatkan seluruh dalil-dalil Pemohon. D. PENUTUP DAN PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum, fakta-fakta persidangan, keterangan ahli dan saksi, serta alat-alat bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, Para Pemohon berkesimpulan bahwa telah terbukti secara meyakinkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 411 permohonan, serta dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan sesuai dengan kenyataan yang terungkap dalam persidangan. Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah gagal menunjukkan bukti serta argumentasi yang dapat membantah terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Ketidaksesuaian proses pembentukan undang-undang a quo dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, dan tata kelola legislasi yang akuntabel, telah terbukti secara terang dan nyata dalam persidangan. Dengan demikian, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); Kesimpulan tertulis Presiden I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 412 Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU 3/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69 dan Para Pemohon Perkara 75 merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih, dan Mahasiswa aktif yang concern di bidang Hukum Tata Negara. Apabila kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tidak mempunyai hubungan pertautan dengan UU yang diuji secara formil, Putusan Mahkamah Konstitusi di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara Pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekedar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 413 II. Keterangan Pemerintah Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-45), penyusunan (vide Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-10, Bukti PK-18 s.d. Bukti PK- 37, dan Bukti PK-46), pembahasan (vide Bukti PK-11 s.d. Bukti PK-15, Bukti PK-38 s.d. Bukti PK-44, dan Bukti PK-47 s.d. Bukti PK-51), pengesahan (vide Bukti PK-16), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., serta Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025 telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 3/2025. III. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 14 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 3/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 414 1. Keterangan Tambahan Ke-I Presiden tertanggal 11 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2025; dan 2. Keterangan Tambahan Ke-II Presiden tertanggal 18 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 (Prolegnas 2010-2014), sehingga penyerapan masukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU TNI Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI pada beberapa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai berikut: a. Prolegnas 2010-2014 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41 A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah/DPR (vide bukti PK-53). b. Prolegnas 2015-2019 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 11 sebagai inisiatif Pemerintah (vide bukti PK-58). c. Prolegnas 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Desember 2022 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah (vide bukti PK-74). 415 d. Prolegnas 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 2 sebagai inisiatif DPR RI (vide bukti PK-8). Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU TNI Perubahan pada kurun waktu tahun 2010- 2024, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai 416 kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 417 Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat 418 menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan 419 Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 420 Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2022 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan pada tanggal 15 Desember 2022, DPR RI menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah) (vide bukti PK-74). Sebagai langkah tindak lanjut atas Putusan MK dimaksud, Pemerintah menyelenggarakan beberapa kegiatan penyerapan masukan terkait batas usia pensiun pada tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) 421 masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun 422 Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau 423 usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menyerap aspirasi/masukan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa bukan hanya 424 terbatas pada pembahasan batas usia pensiun, tetapi juga terkait penempatan prajurit TNI aktif diluar struktur TNI, sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. 425 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam 426 rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Pemerintah juga menghadirkan saksi Pemerintah Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd dalam sidang pada tanggal 28 Juli 2025 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tanggal 2 Oktober 2023 dalam membahas terkait penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan pusat dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian, untuk mendapatkan aspirasi dari Masyarakat maupun akademisi sebagai bahan penyusunan DIM. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam tahap Penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 427 b. Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon perkara 81/PUU- XXIII/2025 yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) dan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah diundang dan menghadiri uji publik dimaksud, sehingga para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 telah diberikan ruang partisipasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. c. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM melalui beberapa kali rapat penyusunan DIM sebagai berikut: 1) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 2) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 3) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 4) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 5) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 6) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 7) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); 8) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 9) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). d. Seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusun DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 428 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. e. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Bahwa pada tahap Pembahasan, UU 3/2025 telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagai berikut: a. Pembicaraan Tingkat I Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 1) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2) Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). 3) Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4) Rapat Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 429 5) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b. Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). Bahwa pada tahap Pengesahan/Penetapan, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya pada tahap Pengundangan, RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17). Berdasarkan seluruh uraian di atas, pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation dalam setiap tahap pembentukannya, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. RUU TNI merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya Urgensi Nasional. 430 Berdasarkan uraian kronologis pembentukan UU 3/2025 di atas, RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas sebagai Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan Pemerintah sampaikan juga bahwa pada saat proses pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga perubahan UU TNI tidak hanya terkait dengan usia pensiun melainkan juga mencakup: a. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional. Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer moderen. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. b. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. c. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat 431 kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat, tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 3. Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun prajurit TNI yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 432 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan: Bahwa UU 3/2025 merupakan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang-undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. 433 Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Selain itu, belum adanya pengaturan dalam UU TNI sebelumnya mengenai pelibatan TNI dalam perlindungan WNI di luar negeri, kondisi ini 434 menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kehadiran Negara dalam menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Bahwa Pemerintah telah uraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dan juga telah dituangkan sebelumnya dalam Keterangan Presiden. Kedua Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025 beserta bukti sebagai berikut: ● Bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025; dan ● Bukti PK-7a dan Bukti PK-53 sampai dengan PK-74 yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2025. 435 IV. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi para Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2025, tanggal 7 Juli 2025, dan tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. M. Novrizal Bahar sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. UU TNI Perubahan hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. b. RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK Prolegnas DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. c. RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. Naskah akademik hanya dibuat sebagai syarat semata dan isinya terkadang tidak mencerminkan norma dalam UU. b. Naskah Akademik baru dibuat setelah draft RUU, sehingga seolah- olah dibuat hanya untuk mengisi checklist. c. Partisipasi publik hanya dilakukan oleh akademisi, sehingga publik dikerdilkan dengan akademisi. Padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang dibahas. d. RUU dan NA tidak terbuka, padahal dokumen tersebut yang menjadi bahan bagi setiap orang yang ingin memberikan masukan. e. Partisipasi publik dilakukan secara terburu-buru dan terkesan diada- adakan. f. Waktu pembahasan substanstif 9 (sembilan) hari yang terlalu singkat. 436 g. Kritik dari masyarakat sipil salah naskah, padahal naskah resminya tidak disediakan untuk diakses 3. Susi Dwi Jayanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. Pengujian formil memiliki fungsi menjaga supremasi negara hukum untuk memenuhi prinsip ketaatan terhadap prosedur, negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi dalam proses legislasi. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi seluruh prinsip tersebut. b. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena dokumen RUU dan NA (yang memuat: latar belakang, analisis, evaluasi, dan dampak) tidak dipublikasikan. c. Pengujian formil melindungi hak yang fundamental. Mahkamah dapat menilai kecukupan partisipasi melalui serangkaian tes antara lain apakah legislator telah menyedikan ruang partisipasi masyarakat. d. Terjadi gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat. e. Terjadi ketidakstabilan Pembentuk UU dalam menegakkan aturan Tata Tertib pembentukan UU. 4. Denny Indrayana sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. UU TNI merupakan UU yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya kekuasaan yang berdaya rusak. b. Indikator/petunjuk untuk menentukan proses pembentukan UU telah sesuai/tidak: 1) Kontrol internal (dinamika parlemen) dan kontrol eksternal (masukan kritis dari luar parlemen). Apakah dalam kontrol internal melibatkan juga DPD? Jika tidak, alasannya apa? 2) Oposisi yang kuat. Tidak adanya oposisi di periode Prabowo, maka diperlukan kontrol eksternal yang lebih kuat. 3) Partisipasi publik yang bermakna (Meaningful Participation) terwujud melalui akses yang mudah, transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai. 437 4) Waktu pembahasan (kapan dan berapa lama). Semakin pendek waktunya, semakin sedikit masukan yang dapat diserap, sehingga diragukan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. 5. Fajri Nursyamsi (PSHK) sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 (14 Juli 2025): a. Proses pembentukan seharusnya ditafsirkan sebagai amanat konstitusi, bukan hanya sekedar prosedur b. Ada prosedur yang dilanggar dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yaitu: 1) tidak adanya agenda pengesahan RUU TNI Perubahan dan tidak ada usulan penambahan agenda untuk perubahan agenda rapat; dan 2) tidak dilaksanakan sesuai prosedur penetapan Prolegnas karena seharusnya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya untuk masuk dalam Prolgens Prioritas 2025. c. Prolegnas Prioritas 2025 tidak memasukkan judul RUU TNI Perubahan sebagai RUU Daftar Kumulatif Terbuka. d. Tidak adanya pembahasan urgensi RUU TNI Perubahan untuk dicantumkan sebagai RUU Prioritas, sehingga mengabaikan urgensi RUU lain yang memang sudah diprioritaskan. e. PSHK sudah melakukan siaran pers untuk mengingatkan prosedur RUU TNI Perubahan, namun tidak didengarkan, sehingga melanggar Pasal 97 UU P3. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: UU 3/2025 bukan merupakan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat. 1. Pemerintah telah menegaskan dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden bahwa pintu masuk pembentukan RUU TNI dengan mekanisme daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan diprioritaskan untuk dibahas karena adanya Urgensi Nasional. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 dan Pemerintah telah menyerap aspirasi dari banyak pihak pada saat itu. 438 2. Adapun pendapat Ahli Pemohon terkait dengan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang– undang. 3. Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Kalaupun pembentukan UU 3/2025 dimaknai Fast Track Legislation (FTL) dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara- Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang- undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 melalui daftar kumulatif terbuka dan proses pembentukan Undang-Undang telah melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembahasan RUU TNI Perubahan, Pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan untuk menghadapi dinamika perkembangan ancaman dan kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber). 439 Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Telah Terpenuhi: 1. Pendapat ahli Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pandangan yang tidak berdasar. Pemerintah menyatakan bahwa standar "partisipasi bermakna" harus diukur secara proporsional. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Presiden dan 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden, beserta seluruh bukti. 2. Kemudian, Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si. juga menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2025 bahwa: “ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. V. Kesimpulan 440 Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembentuk UU 3/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained) sehingga pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa para pemohon perkara nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, dan KontraS telah diundang dan menghadiri kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka pembentukan UU 3/2025 sehingga Pemerintah telah membuka ruang para pemohon untuk memberikan masukan dan diskusi. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU- XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 441 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON a. DPR RI berpendirian bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memiliki pertautan langsung dengan UU a quo dan fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap norma UU 3/2025 sehingga hal tersebut error in objecto. b. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pendirian DPR RI tersebut didukung pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 2. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 442 a. Pokok Permohonan: 1. Tahapan Pembentukan UU 3/2025 dan Meaningful Public Participation Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi meaningful public participation pada setiap tahapannya, sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU Perubahan UU 34/2004 masuk kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Pada tahap ini partisipasi publik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, DPR RI menerima aspirasi dari Danrem 161 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan TNI Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perubahan atas UU 34/2004. b. Tahap Penyusunan Kegiatan diawali oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, dilanjutkan oleh Badan Legislasi hingga menjadi RUU usul inisiatif DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024. Pada tahap ini, partisipasi publik dilakukan melalui diskusi dengan pakar/ahli/praktisi, yaitu: Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia), Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). c. Tahap pembahasan Pembahasan dilaksanakan dalam rentang waktu 3 s/d 20 Maret 2025, dengan beberapa agenda, yaitu RDPU yang dihadiri Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D. (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 443 (PEPABRI); Rapat Kerja, yang dihadiri Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selain itu, DPR RI juga mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. d. Tahap Pengesahan dan Tahap Pengundangan RUU a quo disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi meaningful public participation. Proses penyusunan RUU a quo telah dimulai sejak adanya Putusan MK pada tahun 2022. Adapun materi muatan yang tidak terbatas pada batas usia pensiun sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK merupakan sebuah keniscayaan mengingat adanya berbagai masukan berbagai pihak. 2. Prolegnas Prioritas Kegiatan penyusunan RUU a quo pada tahun 2022 dilakukan karena RUU a quo masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Pada perkembangan selanjutnya terdapat dinamika kondisi geopolitik yang menjadi urgensi untuk segera dilakukannya perubahan UU 34/2004. Untuk itu dilakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU a quo tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, DPR RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat rapat berlangsung dapat diusulkan penambahan 444 agenda untuk selanjutnya diambil keputusan. Pada rapat tersebut, penambahan agenda disetujui oleh peserta rapat. 3. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode UU Pembentukan PUU tidak menyebutkan istilah carry over. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode. Namun, keberlanjutan pembentukan Undang-Undang antar-periode tidak dapat dibatasi oleh ketentuan teknis melainkan memerlukan kesepakatan politis dari DPR RI dan Presiden. Kesepakatan politis tersebut tercermin dari keputusan Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 yang menyerahkan pembahasan RUU a quo kepada DPR RI periode berikutnya. Selanjutnya, Presiden Periode 2024-2029 mengirimkan Surat Nomor: R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 untuk menunjuk menteri melakukan pembahasan dan DPR RI kemudian menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. 4. Pembentukan Dalam Waktu Singkat/ Fast Track Legislation Pembentukan UU 3/2025 tidak dapat hanya dilihat dari tahap pembahasan pada tahun 2025, namun harus dilihat dari tahap penyusunan yang sudah dimulai setidaknya pada tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang mengatur berapa lama suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, sehingga jangka waktu pembentukannya bukan merupakan ukuran karena tergantung dari kompleksitas materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada undang-undang yang dibentuk dengan fast track legislation. Apabila fast track legislation dibandingkan dengan pembentukan Perpu, maka proses perubahan UU 34/2004 lebih demokratis dilakukan melalui undang-undang dibandingkan dengan Perpu. 3. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Pada sidang tanggal 14 Juli 2025, Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan dirinya sebagai Wakil 445 Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun Perkumpulan KontraS merupakan bagian dari Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025, sehingga kesaksian pihak tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. b. Menurut Ahli Para Pemohon Perkara Nomor 45 (Mohammad Novrizal), Perkara Nomor 69 (Susi Dwi Harijanti) dan Perkara Nomor 81 (Fajri Nuryamsi) pada intinya mempermasalahkan masuknya RUU Perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap pandangan para ahli tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020, dimungkinkan adanya tambahan agenda rapat oleh pimpinan rapat untuk dimintakan persetujuan peserta rapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pelanggaran tata tertib. c. Menurut Ahli Para Pemohon, terkait dengan pemenuhan meaningful public participation dalam pembentukan UU 3/2025, pada intinya menyampaikan bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dan harus diukur secara kualitatif, yaitu sejauh mana masyarakat terlibat secara substantif dalam proses pembentukan norma. Terhadap hal tersebut, DPR RI telah melaksanakan serangkaian audiensi publik, RDPU, Rapat Kerja, hingga Rapat Paripurna yang bersifat terbuka dan disiarkan langsung kepada publik. Selain itu, pemenuhan partisipasi bermakna yang substantif membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi melalui ruang yang telah dibuka oleh DPR RI, baik secara online maupun offline. Perlu adanya kriteria untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang terpenuhi secara konkret. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 446 [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Renaldy, Diego Armando Tanriady dan Evi Nurjanah, para Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian 447 Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 448 [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. 449 [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum secara khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara 450 sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam permohonan a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. 451 [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 452 [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut. “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan degan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing- 453 masing [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-9]. Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14]. 3. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon dirinya memiliki kepedulian terhadap isu dibentuknya UU 3/2025 serta berpartisipasi dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU 3/2025. Para Pemohon juga menyuarakan pendapat mereka, baik di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan a quo, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno 454 Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025. Sementara itu, terhadap permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), in casu permohonan a quo, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pleno dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke sidang pleno, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon tersebut setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu permohonan telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45-56-69-75-81/PUU-XXIII/2025 bertanggal 23 Juni 2025, hlm. 4 s.d. hlm. 5]. 2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap permohonan a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan saksi dan ahli para Pemohon, namun substansi dari keterangan yang dihadirkan tidak pernah menguraikan secara konkret anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat langsung dan faktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon. Selain itu, tidak ada bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang memperlihatkan bahwa para Pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan UU 3/2025 sejak awal seperti, antara lain, menyuarakan sikap resmi terkait pembahasan RUU a quo. Pada umumnya bukti yang diajukan oleh 455 para Pemohon hanya berupa identitas pribadi, dokumen administratif, serta tangkapan layar dari berita maupun media sosial [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-41]. Adapun dokumen lain seperti risalah rapat DPR ataupun keputusan DPR perihal daftar Prolegnas hanyalah bersifat informatif dan sama sekali tidak menunjukkan kerugian yang dialami para Pemohon [vide Bukti P-15 dan Bukti P-29]. Demikian pula bukti berupa undangan audiensi tanggal 18 Maret 2025, telah ternyata bukanlah ditujukan kepada para Pemohon [vide Bukti P-17]. Sementara terhadap bukti mengenai aktivitas para Pemohon sebagai mahasiswa, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti dimaksud telah ternyata tidak dapat menunjukkan keterlibatan langsung dan partisipasi nyata para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025 [vide Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-46]. Terlebih, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa tangkapan layar media sosial kegiatan aksi di depan gedung parlemen yang tidak dapat dipastikan apakah aksi tersebut berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak dapat dipastikan pula apakah yang ada di dalam tangkapan layar media sosial tersebut adalah para Pemohon ataukah orang lain. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pertautan langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU a quo. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sehingga para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan pengujian formil, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki 456 kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. -------------------------------------------------------------------------------- 457 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2025 yang menyatakan, “perubahan UU 3/2025 tidak sah sebagai RUU prolegnas prioritas 2025 karena melanggar prosedur yang diamanatkan dalam Bab V UU P3 dan Tatib DPR, dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU P3, serta melanggar prinsip meaningful participation”. UU 3/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang-undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. 458 Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai seorang mahasiswa, yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV telah buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih (Bukti P-[41]). Selain itu, para Pemohon berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 3/2025 sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu yang tercatat dalam bukti-bukti tertulis (bukti P-[42], bukti P-[43], bukti P-[43], bukti P-[44], bukti P-[45], dan bukti P-[46]). Para Pemohon yang tidak mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses dalam mengikuti serta mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dalam pembentukan UU 3/2025, oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dalam pembentukan kebijakan negara, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip-prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap terdapat pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi publik yang bermakna karena minimnya akses informasi publik terhadap dokumen pembentukan UU 3/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. 459 Selain itu, pada Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang-undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh lima orang Pemohon, yaitu: Moch Rasyid Gumilar (Pemohon I), Kartika Eka Pertiwi (Pemohon II), Muhammad Abdullah (Pemohon III), Fadhil Wirdiyan Ihsan (Pemohon IV), dan Riyan Fernando (Pemohon V). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 3/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 460 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berkenaan dengan penilaian atas hubungan pertautan langsung para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa terhadap proses pembentukan UU 3/2025, perlu mencermati penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon pada perkara-perkara pengujian formil UU 3/2025 yang telah diputus sebelumnya. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025 telah mempertimbangkan sebagai berikut: ”[3.6] ...Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 hlm. 53]. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda 461 Penduduk (KTP) masing-masing (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]). Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) masing-masing (Bukti P-[10], P- [11], P-[12], P-[13], P-[14]). Selain itu, para Pemohon merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih. (Bukti P-[41]) Para Pemohon memiliki perhatian besar terhadap isu dibentuknya UU 3/2025, sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu ini. Tindak-tanduk ini tercatat dalam bukti- bukti tertulis (Bukti P-[42], Bukti P-[43], Bukti P-[43], Bukti P-[44], Bukti P-[45], dan Bukti P- [46]). Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]) ) yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bukti P-[10], P-[11], P-[12], P-[13], P-[14]), memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi. Bahwa para Pemohon sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draf rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU TNI, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU a quo memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas. 462 [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon V oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang- undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak- tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, dan pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua 463 ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan