69/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 69/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sandy Yudha Pratama Hulu Alamat : Perumahan Ilham Sentosa 2, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 22411. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Stefanie Gloria Alamat : Jalan Batununggal Permai VI Nomor 28, RT 004 RW 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Jawa Barat 40267. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Mei 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 63/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 69/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 18 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 4 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam Kampanye dilarang: a. …; b. …; … i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; …” Pengujian pasal a quo akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 5 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. A. KUALIFIKASI 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1202012609030004 [vide bukti P-1]. 6 ● Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106655923. ● Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-2]. ● Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga merupakan Ketua Constitutional Law Students Association Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan komunitas Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam komunitas ini, Pemohon I aktif melakukan berbagai diskusi publik, diskusi terbatas, advokasi masyarakat, dan pemantauan isu-isu ketatanegaraan Indonesia, termasuk isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-3]. ● Bahwa selain itu pula, Pemohon I juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Law Debating Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam kaderisasi, kepelatihan, serta menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi tingkat nasional [vide bukti P-4]. Pemohon I sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih debat hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair 2023 (Lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19716&menu=2). - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Padjadjaran Law Fair XIV 2023 (Lihat: https://law.ui.ac.id/delegasi-fh-ui-raih-juara-1-kompetisi-debat- hukum-nasional-padjadjaran-law-fair-xiv). 7 - Juara II Lomba Debat Hukum Nasional Airlangga Law Competition 2023 (Lihat: https://fh.unair.ac.id/airlangga-law-competition-iv-2023- berhasil-terselenggara-bekerjasama-dengan-mahkamah-konstitusi- republik-indonesia/). - Juara II Lomba Debat Konstisusi Nasional Gebyar Konstitusi VII 2023 (Lihat: https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-1-dan-2-dalam- lomba-debat/). - Juara II dan Best Speaker Lomba Debat Hukum Nasional Red Colony Law Fair III 2022 (Lihat: https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali- raih-juara-2-dan-best-speaker-lomba-debat-di-universitas- warmadewa-bali/). - Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional Justfest UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 (Lihat: https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali-raih-juara-3-lomba- debat-piala-mahkamah-konstitusi-ri-di-universitas-islam-negeri- sayyid-ali-rahmatullah-tulungagung/). - Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional UNJA Law Fair III (Lihat: https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-2-3-lomba-debat-di- unja/). - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Marvelaw UNNES Competition (Lihat: https://www.instagram.com/p/CWacVFgvkTt/?img_index=1; https://www.instagram.com/p/CeuHrX0hGF8/?hl=id; https://www.instagram.com/p/CeuHp1yBWO6/?hl=id; https://www.instagram.com/p/CeuHi5ohamE/?hl=id). Dalam organisasi dan kompetisi yang diikuti oleh Pemohon I ini, Pemohon I sering melakukan riset, pendalaman isu, serta debat hukum secara kritis menanggapi berbagai isu baik dari sisi pro maupun kontra. ● Bahwa Pemohon I dengan kehidupan riset dan aktivisme yang dilakukan di masa perkuliahan merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang membatasi Pemohon I untuk mendengar dan menguji secara kritis gagasan para calon pemimpin daerah dimana Pemohon I berasal maupun di tempat Pemohon menempuh pendidikan saat ini yang akan dijelaskan lebih lanjut. 8 ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3273226211040001 [vide bukti P-5]. ● Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206039154. ● Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-6]. ● Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada (untuk selanjutnya disebut Pasal a quo). Pemohon melihat potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024, yang akan dijelaskan lebih lanjut. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 9 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut. a. Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. Bahwa terdapat dua kerugian secara potensial yang dialami Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diujikan pada permohonan a quo. ● Pertama, bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu, telah banyak ditemukan pelaksanaan diskusi publik, forum akademis, bahkan debat antar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta antar Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD di dalam Perguruan Tinggi. Bahkan, penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus serta animo dari para mahasiswa. Beberapa diantaranya dapat dirangkum sebagai berikut. 10 - Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan yang menyampaikan kuliah umum di Universitas Bina Bangsa, Serang pada 21 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Anies memberikan ajakan kepada para mahasiswa untuk aktif terlibat dalam dunia politik. Menurutnya, segala persoalan kehidupan sosial memiliki dampak dari kebijakan pemerintah melalui dunia politik. Kuliah umum ini dihadiri oleh banyak civitas akademika UNIBA Serang yang juga berdialog secara interaktif dengan Capre Anies. (Lihat: https://www.bantennews.co.id/pidato-anies-baswedan-pukau- mahasiswa-bina-bangsa/) - Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang menyampaikan kuliah umum di Universitas San Pedro, Kupang pada 1 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Ganjar memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif. Kuliah umum ini dihadiri oleh setidaknya 1.500 mahasiswa yang secara aktif menyampaikan keresahan dan pertanyaan kritis kepada Capres Ganjar. (Lihat: https://www.jawapos.com/nasional/013483498/capres-ganjar- pranowo-diminta-tingkatkan-pendidikan-di-ntt) - Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan kuliah umum di Institut Teknologi DEL, Laguboti pada 19 November 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Cawapres Gibran diberikan berbagai pertanyaan dan masukan dari para mahasiswa yang hadir. Cawapres Gibran juga menyampaikan visinya bahwa pendidikan yang mengedepankan teknologi bisa menjawab tantangan zaman. (Lihat: https://news.detik.com/pemilu/d-7044506/kunjungi-institut- del-gibran-harap-sekolah-di-ri-berbasis-teknologi.) - Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar yang menghadiri undangan untuk uji publik dan bedah visi misi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 11 Universitas Andalas, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang pada 4 Desember 2023. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa tersebut, Cawapres Muhaimin menyampaikan Visi Misi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” yang diusung oleh Pasangan Anies-Muhaimin dan mendapat respon serta pertanyaan dari para mahasiswa. (Lihat: https://klikpositif.com/cak-imin-jelaskan-visi-misi-indonesia-adil- makmur-untuk-semua-di-unand/) - Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Mahfud MD yang hadir dalam acara yang bertajuk “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 13 Januari 2024. Dalam acara ini, Cawapres Mahfud menyampaikan gagasan dan visi di hadapan para panelis yang merupakan akademisi serta para civitas akademika yang hadir. Mahfud pun menerima berbagai pertanyaan dari para panelis dan audiens mengenai visi Pasangan Calon Ganjar-Mahfud. (Lihat: https://news.detik.com/pemilu/d-7139322/sampaikan-visi-di- unhas-mahfud-melanjutkan-itu-harus-mengubah-juga) - Tiga Calon Anggota DPRD Kota Surabaya, Rahadian Bino dari Partai NasDem, Sekar Pramesti dari Partai Demokrat, dan Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan yang mengikuti debat kandidat yang bertajuk “Mimbar x Bincang Alumni 2023” dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya pada 21 November 2023. Ketiga Calon Legislatif tersebut saling menguji gagasan di hadapan para mahasiswa yang hadir. (Lihat: https://tekno.tempo.co/read/1799813/cerdasan-politik-generasi-z- bem-fisip-universitas-airlangga-adakan-debat-caleg-muda) - Tiga Calon Anggota DPR-RI dan DPD-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Muhammad Rizal Effendi dari Partai Nasdem, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar dan Caleg DPD-RI Naspi Arsyad yang mengikuti adu gagasan di Universitas Mulia 12 Balikpapan pada 19 Januari 2024. Dalam adu gagasan ini, ketiga calon diuji oleh 3 Guru Besar yang memberikan pertanyaan untuk penajaman visi dan misi para Calon Legislatif di bidang ekonomi, ketahanan pangan, sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, serta penegakan hukum. Para mahasiswa yang hadir pun turut memberikan pertanyaan dan antusias menguji gagasan para calon wakil rakyat mereka. (Lihat: https://pusaranmedia.com/read/26022/tiga-caleg-senayan-adu- gagasan-di-debat-kandidat-universitas-mulia-balikpapan) ● Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada tetap dijalankan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat lagi turut serta dalam menguji ketajaman para Calon Kepala Daerah mengenai visi dan misi serta gagasannya secara mendalam, kritis, dan akademis di dalam perguruan tinggi. Hal ini berpotensi untuk menurunkan kualitas para calon kepala daerah dalam menanggapi isu-isu konkret dan faktual di daerah dalam kerangka akademis. Para Pemohon juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Sebab, dengan menguji secara langsung para Calon Kepala Daerah dalam forum akademis, Para Pemohon akan mampu menentukan pilihan siapa yang dapat menuntaskan masalah di daerah Para Pemohon berasal dan berkuliah saat ini secara baik dan tidak hanya mengedepankan urusan politik semata. Dengan demikian, maka secara nyata hal ini telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. ● Kedua, bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang menggeluti bahkan mengambil mata kuliah Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Para Pemohon menyadari bahwa para calon pemimpin bangsa harus diuji kemampuannya oleh seluruh kalangan, termasuk para kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Hal tersebut 13 pun telah terjadi dan berdampak positif menurut Para Pemohon dalam Pemilihan Umum 2024 yang lalu. Pelaksanaan kampanye di Perguruan Tinggi sejatinya menjadi jembatan para civitas akademika untuk menguji seberapa layakkah seorang calon pemimpin mampu membawa kebermanfaatan bagi negara. Dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, Para Pemohon dirugikan atas ketidakpastian hukum yang terjadi dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah yang masih melarang pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional karena tidak adanya kesempatan para civitas akademika untuk menguji visi dan misi para Calon Kepala Daerah dalam kerangka akademis di perguruan tinggi serta ketidakpastian hukum dalam pengaturan dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dalam melakukan koherensi pengaturan Pemilu dan Pilkada. III. POKOK PERMOHONAN A. PENGATURAN IZIN MENYELENGGARAKAN KAMPANYE DI PERGURUAN TINGGI DALAM REZIM PEMILIHAN UMUM HARUS DIJALANKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Koherensi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 1. Bahwa dalam perkembangan hukum saat ini, penafsiran Mahkamah selalu menekankan mengenai tidak adanya perbedaan antara rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Umum, seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan bahkan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU- PRES/XXII/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU- 14 PRES/XXII/2024. Dalam hal ini, Mahkamah terus berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan antara rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Umum dengan rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Kepala Daerah. 2. Bahwa secara nyata dalam Bagian [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah berpendirian bahwa rezim Pemilihan Umum dipersamakan dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara jelas dapat dijabarkan sebagai berikut. “... 1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip- prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga 15 keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah; 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.17] 3. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 69 huruf i UU Pilkada secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya mengenai asas adil dalam hal pengaturan Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan keberlakuan pasal a quo. 4. Bahwa penggunaan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal ini tepat digunakan dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas dinyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu. Sehingga, ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu diberlakukan seluruhnya pula dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini pun telah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 yang menyatakan bahwa: “UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler 16 dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bagian 3.17] 5. Bahwa dengan demikian, maka diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan di antara keduanya seperti yang terjadi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakadilan dalam bentuk inkonsistensi pengaturan di UU Pemilu dan UU Pilkada. Pengaturan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi Harus Diperlakukan Pula dalam Pemilihan Kepala Daerah, seperti yang telah Diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023, terdapat perubahan pengaturan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan. Hal tersebut dapat ditemukan secara jelas bahwa pasca putusan a quo, ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “UU Pemilu” diubah sehingga selengkapnya berbunyi: “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: … h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bagian Amar Putusan]. 17 7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sejatinya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023. Penguatan ini secara jelas menekankan bahwa kampanye Pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan a quo yang dalam Bagian [3.14] putusan yang secara lengkap menyatakan: “Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu. Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta 18 pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023 bagian 3.14] 8. Bahwa Para Pemohon menyadari, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak hanya memberikan amar putusan terkait izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan, melainkan juga terkait ketentuan penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Namun, dalam permohonan ini Para Pemohon hanya memberi fokus pada frasa “tempat pendidikan” yang lebih jelasnya “perguruan tinggi atau penyebutan serupa”. Hal ini disebabkan Para Pemohon menyadari bahwa hak konstitusionalitas Para Pemohon dalam kedudukan sebagai mahasiswa-lah yang memiliki relevansi dan potensi kerugian terkait perkara a quo. 9. Bahwa bila dilihat secara rinci ketentuan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dapat dijabarkan sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut. 19 Ketentuan Izin Menyelenggara kan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Sebelum Putusan MK) Ketentuan Izin Menyelenggara kan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 65/PUU- XXI/2023) Ketentuan Izin Menyelenggarak an Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 128/PUU- XXI/2023) Ketentuan Izin Menyelenggara kan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (yang Diujikan oleh Para Pemohon) Ketentuan Izin Menyelenggara kan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam Permohonan Para Pemohon pada Perkara a quo “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: … h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: … h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat Menguatkan Putusan MK Nomor 65/PUU- XXI/2023, akan tetapi dikerucutkan khusus untuk Perguruan Tinggi dalam Pertimbangan Hukum angka [3.14], yang bila dikutip beberapa bagian sebagai berikut. “Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat “Dalam Kampanye dilarang: … i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; …” “Dalam Kampanye dilarang: … i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa 20 dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraa nnya dilakukan oleh perguruan tinggi.” “Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang atribut kampanye.” 21 berakhir dengan pelanggaran pemilu.” 10. Bahwa pada status quo hingga saat ini, pengaturan hukum Pemilu dan Pilkada masih dilaksanakan dalam 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun Para Pemohon menyadari serta mengamini bahwa saat ini Pilkada tidak boleh lagi dibedakan dengan Pemilu, namun untuk menjamin kepastian hukum akibat perbedaan Undang-Undang yang mengatur Pemilu dengan Pilkada, maka tetap dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengikat pada Undang-Undang yang diujikan, serta tidak bersifat mutatis mutandis dengan Undang-Undang lainnya meskipun memiliki singgungan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU- XXI/2023 hanya mengubah ketentuan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, dan tidak serta merta merubah ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada. 11. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan dalam angka 10 (sepuluh) diatas, diketahui pula dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas normanya oleh Para Pemohon mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar ketentuannya. Konsekuensi pemidanaan tersebut sejatinya tertuang dalam ketentuan Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada yang secara jelas mengatur bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Dengan demikian, apabila pengujian Pasal a quo tidak dilakukan dan hanya mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU 22 Pemilu, maka akan terdapat ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan pidana yang melekat dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada tidak akan dihapuskan. Justru, hal ini akan berdampak pada diberlakukannya ketentuan Pasal 187 ayat (3) tersebut dan akan menjerat para civitas akademika di dalam kampus yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya. 12. Bahwa dengan uraian dalil permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, berdasarkan perkembangan hukum dan penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya perbedaan rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah selayaknya ada koherensi dalam pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pengaturan Pemilihan Umum untuk diberlakukan sama di rezim pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakpastian hukum dalam upaya koherensi pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. B. DIFERENSIASI PERGURUAN TINGGI DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGIS MAHASISWA DAN KEMATANGAN PENDIDIKAN POLITIK SEHINGGA TELAH MUMPUNI DALAM MENJEMBATANI POLITIK PRAKTIS DENGAN PARADIGMA AKADEMIS Kekhususan Konsep dan Peran Perguruan Tinggi dalam Perwujudan Visi Misi Sistem Pendidikan Nasional yang Utuh 13. Bahwa sebagaimana pandangan Majelis Hakim Konstitusi dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 128/PUU-XXI/2023 yang telah dikutip dalam bagian sebelumnya, Perguruan Tinggi merupakan simbol ilmu pengetahuan yang terdiri atas orang-orang terdidik sehingga memiliki kemampuan besar dalam partisipasi politik dalam rangka mewujudkan kebebasan pendapat dan pengujian gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin bangsa melalui dialog konstruktif. 23 14. Bahwa Para Pemohon mengamini tetap perlunya suatu ruang akademis untuk menjadi penyeimbang dan penguji gagasan yang ditawarkan para kandidat dalam kampanye sebagai politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault dalam teori postmodernisme yang menyatakan politik-kekuasaan tidak akan dapat sepenuhnya dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Justru melalui pengetahuan lah, kebijakan politik tersebut dapat diuji (Thomas Flynn, dalam Simposium berjudul Foucault and the Politics of Postmodernity, 1989, hlm. 188; lihat: https://doi.org/10.2307/2215978) 15. Bahwa hadirnya ruang akademik dalam proses kampanye menantang adanya instalasi reformulasi kampanye yang bukan sekadar bernarasi provokatif minim gagasan, melainkan mengeksaminasi ide, kebenaran, objektivitas, dan moralitas yang benar-benar sejalan dengan kepentingan publik secara metodologis. 16. Bahwa peran fungsi dan tujuan tersebut hanya menjadi tepat apabila dibebankan kepada Perguruan Tinggi yang secara hierarkis berada pada jenjang terakhir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya kekhususan-kekhususan yang dimiliki Perguruan Tinggi apabila dikomparasikan dengan jenjang Pendidikan Dasar serta Pendidikan Menengah, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Para Pemohon. 17. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) membagi jenjang pendidikan formal ke dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (8) UU a quo secara tegas menggariskan jenjang pendidikan tersebut merupakan tahapan pendidikan yang penetapannya didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Hal ini turut dinyatakan eksplisit dalam ayat (9) bahwasannya jenis pendidikan didasarkan pada kekhususan tujuan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, apabila kita menilik Pasal 36 ayat (2), disebutkan bahwasannya kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 24 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip diversifikasi ini dimaknai sebagai bentuk penyesuaian program pendidikan pada tiap- tiap satuan pendidikan yang memiliki target pengembangan dan tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian, menjadi terang bagaimana secara yuridis-politis, UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu pedoman dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga mengakui (dan bahkan melakukan pemetaan) adanya perbedaan antar tiap satuan jenjang pendidikan. 18. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional memisahkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dengan satuan lainnya. Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sedangkan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip otonomi. Untuk mengakomodir otonomi perguruan tinggi dalam kerangka pedoman yang khusus, turut dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi). 19. Bahwa dalam poin menimbang huruf (b), Pendidikan Tinggi dinyatakan memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai cerminan negara dalam memberdayakan bangsa secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi (Hal ini selaras dengan bagian Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional yang menggambarkan Perguruan Tinggi sebagai “garda terdepan” dalam mengembangkan kehidupan bangsa). Lebih lanjut dalam Pasal 5, disebutkan tujuan Pendidikan Tinggi antara lain (i) mengembangkan mahasiswa menjadi manusia yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, (ii) menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kepentingan nasional, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, (iii) dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum. Pun secara fungsi, Perguruan Tinggi dituntut untuk antara lain (i) berperan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, (ii) wadah pendidikan calon 25 pemimpin bangsa, serta (iii) pusat pengembangan peradaban bangsa. Melalui uraian tersebut, jelas terlihat adanya penitikberatan khusus kepada Perguruan Tinggi untuk berkontribusi secara langsung dengan memanfaatkan pengetahuan teoritis ke dalam lapangan praktis kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia yang menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi atau Universitas merupakan tempat mengembangkan ilmu dan aplikasinya ke dalam kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi merupakan tempat pertemuan antara ilmu dan realitas sebagai sumber menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dengan mahasiswa sebagai kaum pelajar yang menjadi inisiator penggerak (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik- perguruan-tinggi). 20. Tujuan dan peran fungsi Perguruan Tinggi tersebut menjadi nyata bedanya apabila kita komparasikan dengan tujuan dan peran fungsi jenjang pendidikan lainnya. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menggariskan fungsi pendidikan menengah salah satunya adalah meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Lebih lanjut dalam Pasal 77, penjabaran terhadap tujuan pendidikan menengah dititikberatkan pada upaya pertumbuhan pelajar secara individu dalam kerangka teoritis, tanpa secara langsung menuntut adanya kontribusi praktikal terhadap lingkungan sekitar (negara) sebagaimana yang digariskan terhadap Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi telah memiliki kecakapan (bahkan dituntut) untuk terjun ke dalam ranah praktikal, termasuk politik, dengan berpedoman pada kerangka ilmu yang telah terasah untuk kemajuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. 26 Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Melahirkan Civitas Akademik yang Matang dalam Kontribusi Politik Praktis 21. Bahwa sebagaimana uraian yang telah dipaparkan, Perguruan Tinggi dituntut untuk melahirkan individu-individu kritis yang berorientasi pada pengembangan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2013-2015, Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, yang turut menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi merupakan arena penyemaian wadah candradimuka untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Di tengah kekhawatiran keterlibatan Perguruan Tinggi dalam ranah politik yang akan merusak independensinya, Beliau menyatakan Perguruan Tinggi sebagai ruang untuk berpikir jernih adalah tempat yang tepat bagi para calon pemimpin bangsa diuji sebelum terjun ke dunia politik dan kemasyarakatan. Beliau menegaskan bahwa Perguruan Tinggi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab masalah politik. Justru, Perguruan Tinggi dengan para individu hebat yang bertumbuh di dalamnya, memiliki kewajiban moral untuk turut mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya demokrasi karena dianggap telah memiliki pemahaman politik yang mumpuni (Mahkamah Konstitusi, artikel berjudul Perguruan Tinggi Penting Mengawal Jalannya Demokrasi, 2014; lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9798). 22. Bahwa Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia menyatakan Perguruan Tinggi seharusnya memiliki kapasitas untuk mencetak pemimpin yang bertanggung jawab, baik mahasiswa yang kemudian akan menjadi pemimpin bangsa itu sendiri, maupun untuk mematangkan para calon pemimpin bangsa nantinya melalui pengujian akademik yang dilakukan oleh civitasnya. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan panggung kampanye politik yang kaya akan substansi berbasis data dan kebenaran ilmiah, mengingat Perguruan Tinggi sudah lama “ditahbiskan” sebagai tempat berkumpulnya agen- agen intelektual dan calon pemimpin yang akan menginisiasi perubahan negara (seperti dosen, mahasiswa, dan civitas lainnya) melalui diseminasi pikiran-pikiran transformatif. Perguruan Tinggi nyata- 27 nyatanya menjadi identik sebagai rumah intelektual dan moralitas yang dibangun melalui dasar kokoh ilmu pengetahuan (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik- perguruan-tinggi). Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Perguruan Tinggi sebagai tempat yang berhak dan mumpuni memberikan gelar akademik, vokasi, dan profesi. Aktor-aktor yang dimiliki Perguruan Tinggi inilah yang mampu (dan dibutuhkan untuk) menghadirkan panggung pengujian yang paling layak, yang selama ini diambil alih oleh aktor nonakademik sehingga melahirkan narasi kampanye yang justru bersifat nonkonstruktif. 23. Bahwa menilik argumen tersebut, Perguruan Tinggi telah memiliki kesiapan sebagai sebuah institusi pendidikan untuk terlibat dalam politik praktis negara, yang belum dimiliki pada tahap pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bukanlah dilandaskan semangat untuk memolitisasi netralitas Perguruan Tinggi, namun justru menjadi langkah untuk memberdayakan Perguruan Tinggi sebagai institusi demokratis yang netral dalam ilmu pengetahuan, menguji pikiran-pikiran calon pemimpin dalam kampanye politik untuk benar-benar melahirkan sosok dari ruang ilmiah yang kaya akan pemikiran esensial bagi kebutuhan dan pertumbuhan bangsa Indonesia dalam masa jabatannya. Mahasiswa dan Kesiapan Partisipasi dalam Kampanye Pemilu 24. Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Adapun hal ini dilakukan dengan berbagai medium yang keseluruhannya erat kaitannya dengan pemberian narasi (orasi, atribut, banner, dan lainnya) 25. Bahwa dalam praktiknya, kampanye sering dijadikan ajang untuk menyampaikan narasi yang bersifat destruktif, seperti politik identitas, primordialisme, fitnah, dan sensasi miskin gagasan (Puskapol UI, artikel berjudul Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019, 2019; lihat: 28 https://puskapol.fisip.ui.ac.id/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu- 2019/ dan https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/18/berharap- capres-masuk-kampus). Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga tidak jarang menimbulkan efek post-truth yang diamini publik sebagai suatu kebenaran (Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, buku berjudul Demokrasi di Era Post-Truth, 2021). Dengan demikian, Para Pemohon mengamini perlu adanya kesiapan dari penerima narasi tersebut agar kampanye tidak malah menimbulkan polarisasi. 26. Bahwa sekalipun mengesampingkan praktik lapangan yang ada, Richard Brunetti menilai narasi, yang terbentuk melalui untaian kata, hanya sekadar koleksi karakter literal yang bersifat deskriptif. Adapun pemberian makna terhadapnya dilakukan sepenuhnya oleh penerima narasi sesuai dengan perkembangan kognitif dan pengalaman mereka masing-masing. Dengan demikian, menjadi logis apabila di tengah perbedaan orang-orang (sebagai penerima narasi) akan muncul pula perbedaan interpretasi makna dari sebuah narasi yang sama. Adapun perbedaan pemaknaan yang lahir dari perbedaan pemahaman disebabkan salah satunya oleh faktor usia. Pollack dan Thompson turut membuktikan bahwasannya faktor usia ini dapat turut ditelaah melalui jenjang pendidikan, di mana dalam hasil penelitiannya bersama dengan Research Foundation of National Council of Teachers of English menemukan perbedaan respons interpretasi antara pelajar pada pendidikan menengah (SMP dan SMA) dengan pelajar pada pendidikan tinggi (kampus) yang mayoritas telah memasuki tahap “late adolescence”. Klaim ini telah turut dibuktikan oleh Livesley dan Bromley yang mengemukakan perbedaan kategori usia (yang hadir antara pendidikan tinggi dengan jenjang lainnya) memengaruhi perbedaan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan menginternalisasi suatu makna dalam narasi. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan perkembangan diri secara psikologi yang turut didorong oleh lingkungan pendidikan tinggi sebagai lingkungan yang menghadirkan otonomi lebih besar (Richard Beach dan Gerald Brunetti dalam jurnal berjudul Differences Between High School and University Students in 29 Their Conceptions of Literary Characters, 1976, hlm. 259-260; lihat: https://www.jstor.org/stable/40170646). 27. Bahwa Pakar Pendidikan bidang Hubungan Kemahasiswaan, Dr. Gregory Blimling, dalam bagian bukunya menyatakan bahwasannya pertumbuhan psikologi paling dinamis terjadi pada masa-masa pendidikan tinggi. Masa pendidikan tinggi merupakan masa-masa mahasiswa mengintegrasikan identitas, meningkatkan pemahaman intelektual, dan menginternalisasi nilai dan prinsip-prinsip dalam dirinya sendiri. Seluruh proses ini didukung dengan lingkungan pendidikan tinggi yang “memaksa” mahasiswa ke dalam suatu komunitas yang lebih kompleks bersamaan dengan lahirnya otonomi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori “Chickering’s Seven Vector of College Students Development” yang menyatakan terdapat 7 (tujuh) pengembangan yang akan terjadi pada mahasiswa selama dalam jenjang pendidikan tinggi, yakni pengembangan kompetensi, pengelolaan emosi, adaptasi menuju kemandirian, pengembangan hubungan interpersonal, penemuan identitas, pengembangan tujuan, dan peengembangan integritas. Selaras dengan pandangan tersebut, William Perry dalam Teori “Stages of Cognitive Development” menyatakan terdapat perubahan pemaknaan suatu narasi yang menarik oleh pelajar akibat paparan materi dan lingkungan pendidikan tinggi, yakni Dualisme, Relativisme, dan Komitmen terhadap Relativisme (Gregory Blimling dalam bagian buku The Resident Assistant 7th Edition Chapter The Growth and Development of College Student, 2010; lihat: https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/uploadedFiles/Kendall_Hu nt/Content/Higher_Education/Uploads/Ch08_Blimling_7e.pdf). 28. Bahwa selain perkembangan kognitif yang secara khusus dihadirkan oleh lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi juga dianggap sebagai tempat yang mendorong terjadinya perkembangan moral yang sebelumnya tidak ditemukan dalam jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lawrence Kohlberg dalam Teori “6 Stages of Moral Development” menyatakan bahwasannya terdapat perkembangan moral signifikan dalam seorang individu, yang semula 30 penilaian baik dan buruk sepenuhnya didasarkan pada pandangan serta dikte orang lain menjadi berdasarkan pemahaman dan prinsipnya sendiri (telah mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pemahaman yang telah matang). Teori ini turut didukung dengan Teori “Moral Development in the College Years” oleh Carol Gilligan yang menyatakan bahwasannya perubahan tersebut secara signifikan dibentuk oleh paparan ide dan pengaruh yang lebih luas yang ditawarkan oleh pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi telah memiliki pengembangan kognitif dan moral yang matang dalam memaknai narasi dan menyaringnya sesuai dengan prinsip yang dianut (Charles Louis Pride dalam Disertasi berjudul Group Difference in Psychosocial Development of Undergraduate Students, 2007, hlm. 20; lihat: https://web.archive.org/web/20190427090508id_/https://ir.library.louisvi lle.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2153&context=etd). 29. Bahwa apabila menilik kembali ke Indonesia, keseluruhan pandangan ini sejatinya sejalan dengan uraian Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan: “Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.” [vide Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi] 30. Bahwa pun dalam rekam historis Indonesia, secara khusus Mahasiswa sebagai bagian dari civitas Perguruan Tinggi selalu (dan terus) memegang peran sentral dalam menginisiasi perubahan-perubahan substansial yang berkorelasi pada perbaikan bangsa. 31. Dengan demikian, terbukti bahwasannya berbeda dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Perguruan Tinggi baik dalam kedudukannya sebagai institusi pendidikan, maupun dalam kedudukan para civitas (terkhususnya Mahasiswa) telah memiliki kesiapan kognitif, psikologi, dan moral yang matang sehingga dapat mengemban peran lebih dalam mewujudkan perbaikan ketatanegaraan bangsa, terkhususnya dalam politik tanpa terkontaminasi potensi pengaruh 31 negatif kampanye. Justru, seluruh kesiapan tersebut membuat Perguruan Tinggi dan Mahasiswa sebagai aktor krusial dalam menguji gagasan-gagasan para calon pemimpin dalam kampanye pemilihan umum untuk lahirnya pemimpin bangsa adalah berdasarkan substansi, alih-alih sensasi. Pentingnya Pemberian Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi pada Tahapan Kampanye, Bukan Sebelum Tahapan Kampanye 32. Bahwa dalam keadaan nyata di Indonesia, pada faktanya para calon kepala daerah, khususnya para calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik seringkali diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum ditutupnya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diantaranya sebagai berikut. - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 23 September 2016, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160923133008-32- 160558/gerindra-dan-pks-usung-anies-baswedan-sandiaga; https://news.detik.com/berita/d-3305563/salam-komando-anies- sandiaga-resmi-daftar-ke-kpu) - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 10 Januari 2018, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/11242861/pdi-p-dan- ppp-sepakat-usung-djarot-sihar-di-pilkada-sumut; 32 https://news.detik.com/berita/d-3807568/diusung-pdip-ppp-djarot- sihar-daftar-pilgub-sumut-siang-nanti) - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 7 Januari 2018, satu hari sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai (Lihat: https://www.suara.com/news/2018/01/07/112453/tb- hasanuddin-anton-charliyan-sah-diusung-pdip-ke-jabar) 33. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud, ditemukan fakta bahwa tidak semua pasangan calon kepala daerah dipersiapkan sejak lama oleh para pengusungnya. Terdapat pula calon kepala daerah yang baru diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum pendaftaran pasangan calon. Hal ini juga berdampak pada lahirnya kemungkinan terdapat bakal calon kepala daerah yang sudah mempersiapkan diri sejak awal namun batal mendaftar sebagai calon kepala daerah. 34. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon berkesimpulan penyelenggaraan diskusi publik, debat akademis, dan uji gagasan di dalam perguruan tinggi akan semakin berdampak bila dilakukan dalam tahapan kampanye. Sebab, para calon yang diuji juga telah memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai calon kepala daerah yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih, Para Pemohon juga berkesimpulan bahwa tidak mungkin Para Pemohon menggantungkan suatu kepastian hukum pada keadaan di luar tahapan resmi Pilkada. 35. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada telah nyata- nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, para civitas akademika termasuk para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji para calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat berkuliah Para Pemohon saat ini. Padahal hal tersebut merupakan bentuk implementasi mahasiswa dalam memanfaatkan hasil pembelajaran yang didapat melalui 33 pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Selain itu, uji gagasan terhadap para calon kepala daerah dalam lingkup akademik juga merupakan sarana informasi yang signifikan dan berharga untuk para mahasiswa menentukan pilihannya. Tertutupnya akses kampanye di dalam Perguruan Tinggi menyebabkan Para Pemohon dan pemilih lainnya memiliki keterbatasan terhadap kampanye-kampanye berbasis uji ilmiah yang jarang ditemukan di tempat-tempat pelaksanaan kampanye di luar wilayah Perguruan Tinggi sehingga berimplikasi pada para pemilih mengalami kesulitan untuk menentukan calon pemimpin terbaik bagi kesejahteraan daerahnya setidaknya 5 (lima) tahun ke depan. C. PERMOHONAN PROVISI PEMERIKSAAN PRIORITAS DAN DIPUTUS SEBELUM DIMULAINYA TAHAPAN MASA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 36. Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar dalam tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik. 37. Bahwa pada praktiknya, Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU- VII/2009, 70-PS/PUU-XX/2022, dan 85/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan provisi dengan alasan untuk memperhatikan adanya kepentingan yang lebih besar yakni menjamin kepastian hukum ataupun adanya kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon sehingga perlu segera untuk memutus suatu keadaan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara. 38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan linimasa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 34 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Dalam Peraturan a quo, adapun tahapan pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2024 [vide Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024]. 39. Bahwa dengan demikian, dibutuhkan kepastian hukum mengenai aturan pelaksanaan kampanye sebelum tanggal 25 September 2024 tersebut. Maka demi terpenuhinya hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya khususnya para civitas akademika perguruan tinggi yang juga merasa dirugikan karena alasan- alasan ketidakpastian rezim hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji para calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat Para Pemohon atau civitas akademika perguruan tinggi menuntut ilmu saat ini, maka beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara a quo sehingga dapat menjatuhkan putusannya sebelum pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. 40. Bahwa apabila permohonan provisi yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo tidak dikabulkan, maka akan terdapat potensi perkara a quo diputus setelah tanggal 25 September 2024. Hal ini akan berimplikasi pada setidaknya 3 (tiga) kerugian sebagai berikut. a. Hilangnya momentum terhadap perkara a quo, sehingga pun apabila pokok permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, keberlakuan perubahan baru dapat diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2029; b. Tidak terwujudnya semangat koherensi pengaturan hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan pengaturan hukum Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024; dan 35 c. Hilangnya kesempatan serta hak konstitusional Para Pemohon dan para civitas akademika di Perguruan Tinggi untuk menguji para calon pemimpin secara akademis sebagai salah satu sarana informasi yang akan memengaruhi pilihan para pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. 41. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan permohonan prioritas ini, maka setidaknya terdapat tiga jaminan yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut. a. Memastikan semangat koherensi pengaturan hukum Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan secara paripurna dan holistik. b. Memastikan bahwa pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat menguji kemampuan dan kematangan calon pemimpin mereka secara argumentatif dan akademis melalui uji publik di dalam perguruan tinggi. c. Memastikan bahwa para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang akan berkompetisi dalam konstelasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat segera mempersiapkan visi, misi, serta gagasan mereka dengan baik untuk dapat diuji oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara a quo atau setidak-tidaknya memutus perkara sebelum tahapan pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. 36 Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.” Sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi: “Dalam kampanye dilarang: ….. i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. ….” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I; 2. Bukti P- 2 : Print-out bukti Pemohon I terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id; 37 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 3. Bukti P- 3 : Print-out Dokumentasi Kegiatan Pemohon I dalam Constitutional Law Students Association dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Menyongsong Pilkada Serentak 2024; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Besar Indonesian Law Debating Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 01/001/SK/ILDSFHUI/III/2024; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II; 6. Bukti P- 6 : Print-out bukti Pemohon II terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 38 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan, “Dalam kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon menjelaskan norma Pasal 69 huruf I UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 (Pilkada 2024). Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 69 huruf i UU 40 1/2015, yaitu adanya potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan para Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024. 3. Bahwa menurut para Pemohon dengan menguji secara langsung calon kepala daerah oleh semua kalangan termasuk dalam forum akademik, akan mampu menentukan pilihan yang tepat sehingga dapat menuntaskan masalah di daerah terutama di daerah para Pemohon berasal dan berkuliah saat ini dan tidak hanya mengedepankan urusan politik semata. Tanpa kesempatan yang lebih terbuka untuk menguji calon, para Pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melarang adanya kampanye di perguruan tinggi bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Padahal, kesempatan dimaksud seharusnya menjadi hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian konstitusional tidak adanya kesempatan para civitas akademika untuk menguji visi dan misi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam kerangka akademis di perguruan tinggi serta ketidakpastian hukum dalam pengaturan dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial terjadi, karena sebagai mahasiswa, para Pemohon menginginkan untuk dapat turut menguji/mendalami secara langsung calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam forum akademik. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak 41 konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemeriksaan prioritas dan diputus sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah tahun 2024, sehingga calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik. Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena perkara a quo diputus tanpa melaksanakan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 2/PHPU-PRES/XXII/2024, Mahkamah berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan secara ekstrem antara rezim pengaturan dan paradigma pemilihan umum dengan rezim pengaturan dan paradigma pemilihan kepala daerah. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai asas adil dalam Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan berlakunya Pasal a quo. Diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan ekstrem di antara keduanya seperti yang terjadi sebelumnya. 3. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi harus diberlakukan pula dalam pemilihan kepala daerah karena Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 yang menguji norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan pemaknaan baru sehingga kampanye dapat dilaksanakan di kampus, in casu perguruan tinggi, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 4. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam dua undang-undang yang berbeda. Meskipun demikian, tidak boleh lagi dibedakan pengaturan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kampanye di perguruan tinggi sehingga dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan larangan tersebut dalam UU 1/2015. 5. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar. Konsekuensi pidana dimaksud diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU 1/2015. Jikalau norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 tidak dimaknai dengan membolehkan pelaksanaan kampanye di kampus, para Pemohon potensial dikenai ancaman pidana. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus diberikan pemaknaan sebagaimana makna dalam UU 7/2017. Selain itu, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 juga potensial menghalangi kesempatan para 43 Pemohon untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.” [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah frasa “tempat pendidikan” apakah norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 yang mengatur mengenai larangan kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam petitum para Pemohon, frasa larangan kampanye bagi “tempat pendidikan” adalah konstitusional secara bersyarat dengan mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan lain sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye. Artinya, para Pemohon menghendaki larangan kampanye tidak berlaku bagi perguruan tinggi sepanjang peserta kampanye hadir tanpa atribut kampanye. 44 [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) dalam konteks pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim pemerintahan daerah, bukan termasuk rezim pemilihan umum. Secara normatif, pembedaan itu ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014. Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 antara lain menyatakan: [3.12.3] …Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Pembentuk undang-undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk undang-undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945… Namun, setelah melewati beberapa kali pemilihan, Mahkamah bergeser pendirian dari sebelumnya menempatkan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah menjadi menempatkan pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Tanda mulai terjadinya pergeseran tersebut, dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 yang antara lain dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.15.1] 45 menyatakan bahwa para pengubah UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Secara eksplisit, perubahan atau pergeseran pendirian Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu sebagai berikut: [3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara 46 pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/ menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah; 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, secara konstitusional, konstruksi norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya sekadar dibaca bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah tetapi juga harus dimaknai termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah. Pemaknaan demikian menghendaki harmonisasi atau sinkronisasi pengaturan atau hukum pemilihan umum untuk hal-hal yang memiliki kesamaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dapat dinilai memiliki kesamaan adalah penyelenggaraan kampanye. Dalam hal ini, norma Pasal 69 UU 1/2015 menyatakan bahwa dalam kampanye pemilihan gubernur, bupati dan walikota terdapat larangan, yaitu: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; 47 e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Begitu pula dalam pemilihan umum, Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. [3.13] Menimbang bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan perihal larangan pada masa kampanye tersebut di atas, di antara larangan kampanye yang diatur dengan substansi yang dapat dinilai sama antara UU 1/2015 dan UU 7/2017 adanya “larangan menggunakan tempat pendidikan”. Namun demikian, berkenaan dengan “larangan menggunakan tempat pendidikan” yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, Mahkamah telah mengecualikan larangan bagi tempat pendidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, kampanye di tempat pendidikan dapat dikecualikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah ihwal 48 mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi sepanjang dilaksanakan setelah mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum secara lengkap dapat dibaca dan ditegaskan kembali dalam Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, sebagai berikut: [3.14] …Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu. Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program- program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi selain dimaksudkan memberikan 49 kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye pemilihan umum untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon. Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukan kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat. [3.14] Menimbang bahwa setelah mempelajari secara saksama pertimbangan hukum perihal pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi dan dengan mendasarkan kepada pendirian Mahkamah yang tidak lagi membedakan rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah, karena substansi yang dimohonkan para Pemohon pada pokoknya sama dengan substansi Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memberlakukan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 secara mutatis mutandis terhadap permohonan a quo. Selain itu, pemberlakuan secara mutatis mutandis tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan prinsip erga omnes. Dalam hal ini, karena norma larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi atau sebutan lain dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah, maka terhadap norma serupa dan sejenis yang terdapat dalam undang-undang lain semestinya pula diberikan makna yang sama. Sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi hukum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, membiarkan norma yang saling bertentangan tetap eksis/berlaku, dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, namun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip erga omnes, larangan kampanye pada “tempat pendidikan” dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 50 dimaknai mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi/sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, selengkapnya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 ihwal larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Namun demikian, meskipun rumusan amar Putusan a quo tidak sama persis sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, akan tetapi secara substantif tidak terdapat perbedaan atau sama dengan yang dimohonkan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 51 [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 52 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. ttd. 53 Arief Hidayat Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani