69/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 69/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Eliadi Hulu, S.H. Alamat : Fadoro, RT 002 / RW 001, Desa Ononamolo, Tumula, Kecamatan Alasa, Nias Utara Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Saiful Salim, S.H. Alamat : Jalan M.T. Hariyono Nomor 57, RT 002 / RW 001, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : dr. Andreas Laurencius Alamat : Jalan Bingkesmas Blok B7 Nomor 4A, RT 010/004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Daniel Heri Pasaribu, S.H. Alamat : Jalan Manunggal II, RT 004 / RW 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Juni 2023 dan 15 Juli 2023, memberi kuasa kepada Leonardo Siahaan, S.H., dan Nikita Johanie, S.H., yang 2 memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan GG. Bakti IV Nomor 43C, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XXI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik terhadap UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 23 (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. 2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas: a. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”); c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 3 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”); d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: “UU PPP”) Yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3. Bahwa adapun batu uji dalam permohonan a quo adalah a. Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. b. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. d. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian undang- undang a quo adalah UU Partai Politik terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan in casu. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 4 Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”; 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, bahwa PARA PEMOHON adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - (Bukti P- 3 dan Bukti P-3A); 4. Selanjutnya perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa adapun hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 5 dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 6. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut telah dan/atau akan dirugikan bilamana Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang berbunyi “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART” tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut- turut”; Atau setidak-tidaknya dimaknai: “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib membatasi paling lama 15 (lima belas) tahun dengan sistem periodesasi ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing partai politik” 7. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (Vide bukti P-3). Menurut Pasal 14 UU Partai Politik, warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi anggota Partai Politik. Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. 8. Bahwa oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II telah berusia 17 (tujuh belas) tahun maka kedepannya PEMOHON I dan PEMOHON II dapat bergabung dan menjadi anggota Partai Politik; 9. Bahwa PEMOHON III berprofesi sebagai dokter dan juga merupakan pengurus DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar) berdasarkan Surat 6 Keputusan Nomor: SKEP-415/DPP/GOLKAR/VIII/2021, pada struktur Badan Penanggulangan Bencana sebagai Tenaga Fungsional/Ahli bidang Kesehatan (Bukti P-4); 10. Bahwa PEMOHON IV merupakan anggota atau kader Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah teregister sejak Mei 2021 (Bukti P-5); 11. Bahwa berdasarkan AD dan ART beberapa Partai Politik yang telah PARA PEMOHON invetarisir, diantaranya AD dan ART PDIP (Bukti P-6), AD dan ART Golkar (Bukti P-7), AD dan ART Nasdem (Bukti P-8), serta AD dan ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-(Bukti P-9), AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) - (Bukti P-10) sama sekali tidak mengatur mengenai periodesasi jabatan ketua umumnya. AD dan ART hanya mengatur mengenai lamanya masa jabatan dalam 1 (satu) periode dimana partai-partai tersebut pada umumnya menetapkan 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode. Pengaturan mengenai masa jabatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal AD dan ART melainkan mengikuti waktu pelaksanaan munas, kongres atau sebutan lainnya yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum. Dengan pengaturan yang demikian dan oleh karena tidak adanya acuan baku mengenai lamanya masa jabatan, maka setiap partai politik dapat mengatur masa jabatan ketua umumnya lebih dari 5 (lima) atau sesuai dengan keinginan masing-masing partai tanpa menerapkan prinsip demokrasi yaitu adanya pembatasan masa jabatan; 12. Bahwa sedangkan untuk periodesasi jabatan ketua umum partai politik sama sekali tidak diatur oleh AD dan ART. Ketua umum yang telah terpilih dapat mencalonkan diri terus menerus sehingga dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode, salah satu contohnya adalah ketua umum PDIP dan PKB. AD dan ART Partai Politik tersebut merupakan gambaran bagaimana AD dan ART Partai Politik lainnya yang tidak mengatur mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum; 13. Bahwa tidak diaturnya jangka waktu masa jabatan dan periodesasi ketua umum partai politik dalam AD dan ART disebabkan oleh tidak ditetapkannya atau diaturnya acuan baku dalam UU Partai Politik yang wajib diikuti oleh seluruh partai politik tentang lamanya ketua umum partai 7 politik menjabat sebagai ketua umum; 14. Bahwa saat ini PEMOHON II merupakan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2021/2023 yang merupakan organisasi kemahasiswan tingkat nasional. Sedangkan PEMOHON I pernah menjabat sebagai ketua umum salah satu organisasi intra kampus pada saat menempuh pendidikan strata I di salah satu universitas di Jakarta; 15. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II dipilih oleh anggota sebagai pimpinan organisasi karena memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik dalam berorganisasi, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan secara kuantitas dan kualitas organisasi yang dipimpin oleh PEMOHON I dan PEMOHON II pada saat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Sebagai organistatoris yang telah memiliki pengalaman baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan, PEMOHON I dan PEMOHON II memiliki keinginan untuk bergabung menjadi kader atau anggota salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama memimpin organisasi serta untuk mengembangkan karir politik PEMOHON I dan PEMOHON II memiliki cita-cita untuk menjadi pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua partai politik. Keinginan tersebut bersandar pada kemampuan dan pengalaman faktual yang telah dimiliki oleh PEMOHON I dan PEMOHON II sebelumnya. Walaupun organisasi pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan partai politik, namun pada prinsipnya PEMOHON I dan PEMOHON II telah memiliki kemampun yang diperlukan untuk menjadi pimpinan, namun oleh karena tidak adanya pembatasan periodesasi dan masa jabatan ketua umum yang baku yang harus diikuti oleh setiap partai politik maka PEMOHON I dan PEMOHON II kehilangan hak nya karena ketua umum yang telah menjabat dengan begitu lamanya memiliki power atau pengaruh untuk mempengaruhi anggota yang memiliki hak suara; 16. Bahwa sebagai pengurus Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar), PEMOHON III memiliki hak untuk mempersoalkan mengenai masa jabatan dan periodesasi ketua umum Partai karena PEMOHON III merupakan bagian dari partai bahkan menjabat 8 sebagai DPP Partai. PEMOHON III mengajukan permohonan a qou dilandasi pada kekhawatiran mengenai masa jabatan ketua umum partai golkar yang saat ini ditetapkan 5 (lima) tahun dapat diubah menjadi lebih lama karena tidak adanya acuan baku yang wajib diikuti oleh partai, selain itu PEMOHON III juga menginginkan agar periodesasi jabatan ketua umum Partai Golkar diatur secara rigid berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam UU Partai Politik demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat di internal partai dan menjamin kepastian hukum bagi PEMOHON III dan seluruh anggota atau kader partai; 17. Bahwa PEMOHON IV sebagai anggota atau kader dari Partai Nasdem memiliki hak untuk mempersoalkan mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai karena PEMOHON IV merupakan bagian dari Partai Nasdem. AD dan ART Partai Nasdem menetapkan bahwa ketua umum ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai setiap 5 (lima) tahun sekali dalam agenda kongres. Sedangkan pembatasan menyangkut periodesasi, AD dan ART sama sekali tidak mengaturnya. Dengan ketentuan tersebut masa jabatan ketua umum yang 5 (lima) tahun dapat berubah berdasarkan keinginan partai dan ketua umum dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode. Hal ini menyebkan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON IV; 18. Bahwa apabila pasal a quo tidak dimaknai sebagaimana PARA PEMOHON minta menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD dan ART. Seyogianya AD dan ART partai politik wajib mengatur mengenai masa jabatan dan periodesasi ketua umum sebagai implementasi dari prinsip demokrasi. Pengaturan untuk membatasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Selama ini pembatasan masa jabatan ketua umum masing-masing Partai Politik tidak memiliki kepastian hukum karena pembentuk undang-undang tidak mewajibkan agar setiap AD dan ART partai politik mengatur dan membatasi masa jabatan ketua umum. Dengan pemaknaan yang diminta oleh PARA PEMOHON agar mengatur dan membatasi masa jabatan ketua umum selama 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) periode melalui UU Partai Politik yang 9 kemudia wajib dituangkan dalam AD dan ART masing-masing partai politik, akan menciptakan kepastian hukum dan mencegah adanya pemusatan kekuasaan; 19. Bahwa bilamana UU Partai Politik tidak menetapkan acuan mengenai masa jabatan dan periodesasi ketua umum partai politik menyebabkan ketidakpastian hukum karena pengaturan pembatasan masa jabatan yang hanya diatur melalui AD dan ART yang dapat berubah-ubah berdasarkan hasil munas maupun kongres atau sebutan lainnya, namun karena pada level undang-undang telah mewajibkan agar AD dan ART mengatur hal yang demikian maka pengaturan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan ketentuan yang wajib diatur oleh AD dan ART masing-masing partai politik sehingga ketentuan tersebut merupakan ketentuan baku yang tidak dapat dirubah berdasarkan hasil munas maupun kongres atau sebutan lainnya; 20. Bahwa kewajiban pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik. Apabila ketentuan norma a quo tidak dimaknai sebagaimana PARA PEMOHON minta, memungkinkan ketua umum partai politik diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin partai politik yang anggotanya berjumlah sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ketua umum yang menjabat begitu lama cenderung akan membentuk dinasti kepengurusan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Partai politik seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap anggota atau kader yang memiliki potensi sebagai pimpinan organisasi untuk duduk di bangku pimpinan partai politik; 21. Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU Partai Politik. Sebagai organ yang bersifat constitusional importance sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan kekuasaan menjadi penting, dikarenakan: a. Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan (abuse of power); 10 b. Pembatasan kekuasaan menimbulkan implikasi adanya regenerasi dalam suatu partai politiki untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkualitas; c. Pembatasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan partai politik tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu secara melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis. 22. Selain kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, PARA PEMOHON juga memiliki kepentingan konstitusional untuk mempersoalkan tentang Partai Politik dengan dasar bahwa salah satu sumber pendanaan partai politik adalah berasal dari APBN/APBD. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, ada 3 (tiga) macam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, yaitu: a. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat bagi yang mendapat kursi di DPR. b. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi bagi yang mendapat kursi di DPRD provinsi. c. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada partai politik di kabupaten/kota bagi yang mendapat kursi di DPRD kabupaten/kota Bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON, oleh karena itu terdapat kepentingan konstitusional PARA PEMOHON untuk memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalannya nilai demokrasi di internal partai. Selain itu, pengelola APBN tersebut tentunya dilakukan oleh DPP setiap 11 partai, dimana yang paling berwenang untuk pengelolaan dan pengalokasian anggaran adalah ditentukan oleh ketua umum partai; 23. Bahwa dengan dikabulkan permohonan PARA PEMOHON dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pemimpin organisasi dalam partai politik tidak akan terjadi atau dapat dicegah sebagai suatu alat demokrasi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh PARA PEMOHON tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 24. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---, menyatakan: Pasal 78 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkmah Konstitusi dengan Nomor Perkara 103/PUU- XIII/2015, namun Permohonan tersebut dicabut oleh PARA PEMOHON sehingga tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XXI/2023 diketahui bahwa substansi permohonan a qou dengan Putusan tersebut memiliki kesamaan, 12 yaitu sama-sama meminta agar adanya pembatasan periodesasi dan masa jabatan pimpinan atau ketua umum partai politik; 3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti Permohonan Nomor 53/PUU- XXI/2023 dengan pemohonan a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan tidak sama dengan Permohonan Nomor 53/PUU-XXI/2023, dengan alasan sebagai berikut: a. Adanya perbedaan batu uji, pada permohonan a quo¸ PARA PEMOHON menambahkan 1 (satu) batu uji yaitu Pasal 7 UUD 1945. b. Bahwa objek permohonan terdahulu adalah Pasal 2 ayat (1b) yang secara sistematis merupakan pasal yang berkaitan dengan Bab Pembentukan Partai Politik. Sedangkan Permohonan a quo berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) yang secara sistematis merupakan Bab yang mengatur terkait dengan Kepengurusan Partai Politik. c. Bahwa lebih lanjut Permohonan Nomor 53/PUU-XXI/2023 tidak masuk pada pemeriksanaan kedudukan hukum dan pokok permohonan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.4 yang menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum PARA PEMOHON dan pokok permohonan”. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PEMOHON beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan ne bis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, serta permohonan sebelumnya belum masuk pada pemeriksaan kedudukan hukum dan pokok permohonan. IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Undang-Undang Partai Politik Wajib Mengatur Periodesasi dan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik sebagai acuan baku AD DAN ART demi Terciptanya Kepastian Hukum dan Keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni 13 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum; 2. Bahwa oleh karena Partai Politik memiliki peran yang sangat strategis bagi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi maka untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Partai Politik, DPR bersama-sama dengan presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 3. Bahwa UU Partai Politik sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan terdiri atas 21 (dua puluh satu) Bab, dimana pada Bab IX (sembilan) mengatur tentang Kepengurusan partai politik. Berdasarkan ketentuan dalam Bab tersebut, segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepengurusan seluruhnya diserahkan kepada masing-masing partai politik yang dituangkan melalui AD DAN ART, termasuk mengenai masa jabatan dan periodesasi pimpinan partai politik; 4. Bahwa implikasi dari ketentuan tersebut memberikan keleluasan yang seluas-luasnya kepada masing-masing partai politik untuk menentukan masa jabatan dan periodesasi jabatan pimpinan partai politik tanpa terikat aturan manapun, sehingga mayoritas partai politik tidak memiliki acuan dan pengaturan yang baku mengenai masa jabatan dan periodesasi dari 14 pimpinan partai politik, akibatnya terdapat ketua umum partai politik yang telah lebih 2 periode dengan masa jabatan mencapai kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun; 5. Bahwa ketiadaan acuan baku mengenai masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi PARA PEMOHON sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1946. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”; 6. Bahwan hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat; 7. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat 15 hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara; 8. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma; 9. Bahwa dengan diberikannya keleluasaan kepada masing-masing partai politik untuk mengatur kepengurusan melalui AD DAN ART termasuk mengenai masa jabatan dan periodesasi pimpinan partai dalam hal ini ketua umum telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan teori kepastian hukum yang diuraikan di atas yang pada prinsipnya menegaskan untuk memperoleh kepastian hukum memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu- raguan (multitafsir). Namun UU Partai Politik tidak mengandug kepastian hukum menganai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik dan justru menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing partai politik melalui AD DAN ART tanpa acuan baku yang wajib diikuti oleh seluruh partai, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum; 16 10. Bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam Bab IX UU Partai Politik yang mengatur mengenai Kepengurusan, menyerahkan kepada partai politik untuk mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan kepengurusan melalui AD DAN ART, termasuk masa jabtaan dan periodesasi pimpinan partai politik, maka berdasarkan hal tersebut, UU Partai Politik harus mewajibkan kepada masing-masing Partai agar pengaturan mengenai masa jabatan dan periodesasi diatur melalu AD DAN ART dengan mengikuti masa jabatan yang selama ini telah menjadi presden di tengah-tengah masyatakat yaitu selama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode dan dapat menjabat sebanyak 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. B. Pengaturan Pembatasan Periodesasi dan Masa Jabatan Partai Politik Merupakan Implementasi dari Partai Politik sebagai Instrumen, Pilar Demokrasi dan sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 1. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun. Negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (freedom of association). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Demotatic Politics, (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004)); 2. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan 17 kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh UUD 1945 salah satunya dilakukan melalui pemilu secara langsung (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). UUD 1945 tidak mengatur mekanisme lain selain pemilihan umum ini, sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22 E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum; 3. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Partai Politik menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah partai politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan partai politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran partai politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut UUD 1945; 4. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a sampai d UU Partai Politik disebutkan poin-poin pokok dibentuknya UU a quo, yakni antara lain sebagai penguatan terhadap hak asasi manusia dalam kebebasan berkumpul dan berserikat dalam memperjuangakan aspirasi rakyat dan penguatan terhadap partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Secara lengkap konsideran menimbang UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut: 18 a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum; d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Partai Politik menyebutkan Partai politik merupakan Pilar Demokrasi. “… Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian Partai Politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi; 19 6. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Partai Politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya b. Partai politik menurut UUD 1945 (vide Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika partai politik tidak ada maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu Partai politik merupakan pilar dan instrumen demokrasi. c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu yang pesertanya adalah partai politik, rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakil-wakilnya. 7. Bahwa oleh karena Partai Politik merupakan pilar, instrumen demokrasi dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinip-prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri; 8. Bahwa Pasal 31 UU Partai Politik, Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri; 9. Bahwa partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi. 20 C. Undang-Undang Partai Politik yang tidak Mengatur Acuan Baku tentang Periodesasi dan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berimplikasi pada Kekuasaan yang Terpusat pada Orang Tertentu dan Terciptanya Keotoritariatan dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik 1. Bahwa design UU Partai Politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalaupun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD DAN ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum; 2. Bahwa secara mayoritas sistem pemerintahan internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi termpimpin (sistem satu komando) dimana seluruh kebijakan dan keputusan Partai Politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai; 3. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik dengan menambahkan ketentuan baku mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Apabila masa jabatan Pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik; 4. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2); 21 5. Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti dan keotoritarianisme di tubuh Partai Politik adalah sebagaimana PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut Otoritarianisme/penyalahgunaan wewenang a. Peristiwa pada penentuan Capres dan Cawapres dari Partai PDIP yang hanya ditentukan oleh Ketua Umumnya, bahkan Joko Widodo selaku kader partai sekaligus menjabat sebagai presiden Indonesia telah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi Cawapres, namun keputusan tetap berada dalam tangan ketua umum. b. Peristiwa penolakan Timnas U-20 Israel oleh gubernur Jawa Tengah, Hanjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster yang merupakan sikap partai PDIP dan pada wawancara yang dilaksanakan Narasi TV, Ganjar Pranowo menolak Timnas Israel untuk menujukan loyalitas dan kesetiaan terhadap Partai. Di sisi lain Ketua Umum PDIP dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel. https://narasi.tv/read/narasi- daily/ganjar-diperintah-pdi-perjuangan-untuk-tolak-israel | https://www.detik.com/bali/sepakbola/d-6661554/tolak-tim-israel- koster-dituduh-gubernur-partai c. Selanjutnya peristiwa Gubernur Bali menyurati seluruh Bupati di Bali atas instruksi Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Politik. Dalam surat tersebut disebutkan jika undangan yang dikirimkan merupakan instruksi dari Megawati, sedangkan Megawasti bukanlah atas dari Gubernur Bali sehingga berhak untuk memberikan instruksi. Jika karena hal ini bukan karena perintah ketua umum partai maka Wayan Koster tidak akan melaksanakan instruksi tersebut. https://www.detik.com/bali/berita/d-6748505/koster-undang-rapat- bupati-karena-megawati-pengamat-sebuah-ketidaktahuan d. Bahwa bukti lain dari otoritarianisme dan tereduksinya hak untuk menyampaikan pendapat di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat 22 pesetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya; e. Bahwa dikesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo yang merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” impilikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai https://www.cnnindonesia.com/nasional/201507211802 44-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas- partai f. Bahwa Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantu dari Ketua Umum Partai Politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai https://news.republika.co.id/berita/rsydnu377/bambang-pacul- kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai Hal-hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya kekuasaan yang tidak terbatas secara masa dan periodik; Dinasti Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti di tubuh Partai Politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua Partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, bahkan untuk Partai PDIP, Ketua Umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani. Begitu pula dengan Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua 23 Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik; 6. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan jika ketua umum partai politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara intenal, Pimpinan Partai Politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai Politik menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan; 7. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 UU Partai Politik telah mendelegasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Pendelegasian tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun akan menjadi lebih efektif apabila UU Partai Politik telah menetapkan atauran baku mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik sehingga seluruh AD dan ART partai akan mengikuti ketentuan tersebut; 8. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 meyatakan pratik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi: Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya 24 potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat. Walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisai advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara a quo dengan alasan: a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, Organisasi Advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan orgasnisasi politik yang keberadaannya berasal langsung dari UUD 1945 dan merupakan pelaku demokrasi dan kedaulatan rakyat. b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan a quo karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan 9. Pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART dengan terlebih dahulu telah ditetapkan dalam UU partai Politik mengenai acuan bakunya yaitu 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) periode akan menghilangkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan. 10. terbailik D. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan Perwujudan Check and Balance dan Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik melalui Pemaknaan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik 1. Bahwa dalam UU Partai Politik, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan-larangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik. Dalam Pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap terhadap masa jabatan pimpinan Partai Politik cq Ketua Umum; 2. Pengawasan yang dilakukan terhadap Partai Politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU Partai Politik juga tidak melimitasi maupun 25 meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU Partai Politik hanya dijelaskan bahwa mengenai kepengurusan partai Politik ditetapkan dan diatur melalui AD DAN ART Partai Politik tersebut. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum) sangat besar untuk menentukan AD DAN ART, disamping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik. Namun bilamana pada level undang-undang telah menentukan ketentuan baku dan mewajibkan agar setiap AD DAN ART mengikuti ketentuan baku tersebut maka pemegang keuasaan tertinggi dalam partai politik tidak akan bisa mempengaruhi ketentuan tersebut; 3. Tidak adanya mekanisme check and balances dalam UU Partai Politik, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan Partai Politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum Partai Politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader Partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam Partai Politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik; 4. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Organisasi Advokat melalui undang-undang, maka hal tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pimpinan partai politik dengan alasan: Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, Partai Politik merupakan instrumen, dan pilar demokrasi serta pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sangat rasional bilamana pada level undang-undang mewajibkan agar AD 26 DAN ART menentukan tentang pembatasan masa jabatan dan periodesasi ketua umum sebagai ketentuan baku yang wajib diikuti oleh seluruh partai politik. Selain itu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo, seyogianya masa jabatan pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi: [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD DAN ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD DAN ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; …” Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturutturut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. 27 [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo. 5. Berdasarkan uraian di atas, penting bagi Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 23 ayat (1) untuk menciptakan pengawasan dan chek and balance di tubuh Partai politik. E. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pimpinan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota dalam Pengambilan Kebijakan Atau Keputusan sebagaimana Diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD Tahun 1945 1. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; 28 2. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memingkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya; 3. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang- orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu: a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan; b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang; c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti 29 4. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu: a. Manipulatif Participation, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. b. Passive Manipulation, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut c. Participation by Consultation, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota. d. Participation for material insentive, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya. e. Functional Participation, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan. f. Interactive Participation, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal. g. Self Mobilisation, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. 5. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap 30 prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu; 6. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik dimasyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena UU Partai Politik mendelegasikan segala hal mengenai kepengurusan, termasuk periodesasi dan masa jabatan melalui AD DAN ART. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung didalamnya; 7. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa AD DAN ART wajib memberikan batasan periodesasi dan masa jabatan bagi ketua umum partai politik. F. Ketiadaan Ketentuan Baku mengenai Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama bagi Anggota Partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya 31 hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku; 2. Hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasasakan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4); 3. Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur; 4. Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan 32 pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemimpin partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kronikroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”; 5. Bahwa terdapat peribahasa yang menyatakan “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik mendelegasikan seluruh pengaturan mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normative pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepantutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU Partai Politik untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia melalui perintah UU Partai Politik yang mewajibkan agar AD DAN ART seluruh partai politik mengatur tentang pembatasan masa jabatan; 6. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal a quo tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik karena memungkinkan pemimpin petahana (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena 33 pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran; 8. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa 34 Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019); 9. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik lainnya untuk memberikan hak suara jauh- jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi; 10. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasai masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja. G. Partai Politik Merupakan Organ yang Bersifat Constitusional Importance sehingga Inherent dengan Supratruktur Politik 1. Lembaga constitusional importance merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Rika Marlina, “Summary for Policymakers,” in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). Jimly Assidiqie pertama kali menggunakan istilah ‘constitutional importance’ untuk menerangkan bahwa dalam struktur organisasi negara terdapat lembaga- lembaga yang kedudukannya penting dalam Hukum Tata Negara (Jimly Asshidiqie, ‘Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945’, Makalah, 2014.); 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada Paragraf 3.12.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVI/2018 menyatakan partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional 35 (constitusional importance), secara lengkap berikut bunyi pertimbangan tersebut: Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan. 3. Menurut Prof Susi Dwi Harijanti dkk, terdapat tiga indikator lembaga yang memiliki “constitutional importance” yaitu: pertama, lembaga negara utama yang melaksanakan fungsi ketatanegaraan; kedua, lembaga negara yang secara langsung dibentuk untuk menunjang semangat atau tujuan konstitusi tertentu; dan ketiga, lembaga negara yang memiliki kepentingan ketatanegaraan untuk dimuat pada konstitusi (Indra Perwira dkk, Kedudukan Dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam Uud 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022); 4. Bahwa selain itu, bilamana partai politik dikontekskan dalam klasifikasi lembaga negara, maka Partai Politik termasuk dalam lembaga (red:organ) negara utama (main stage organ), dengan alasan bahwa bilamana partai politik tidak ada maka dapat dipastikan legislatif dan eksekutif juga tidak akan ada. Hal ini disebabkan oleh pengaturan pemilu dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan pengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Menurut Bagir Manan, secara teoretis keberadaan lembaga negara utama atau lembaga negara ketatanegaraan bersifat mutlak bagi (hukum tata negara) suatu negara, karena sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan lembaga negara tersebut adalah unsur yang menjelmakan fungsi negara, dimana ketiadaan lembaga negara utama dapat menyebabkan penyelenggaraan negara menjadi lumpuh. Dengan demikian, pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga negara utama pada konstitusi di sebuah negara menjadi hal yang 36 mutlak pula (Indra Perwira dkk, Kedudukan Dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam Uud 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa ketiadaan partai politik dapat melumpuhkan roda pemerintahan negara Indonesia; 5. Bahwa oleh karena Partai Politik bersifat Constitusional Importance (urgensi konstitusional) maka inherent dengan Supratruktur Politik. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Nomor Nomor 91/PUU-XX/2022 tentang pengujian UU Advokat menyatakan bahwa supratruktur politik adalah suasana kehidupan yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara, yang diperlukan guna menunjang jalannya pemerintahan, yang mencakup susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang, serta hubungan diantara alat kelengkapan negara secara formal. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman Daniel Yusmic P. Foekh dalam konteks Indonesia sesuai dengan UUD 1945, suprastruktur politik pada saat ini meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan UUD 1945 kewenangan membentuk undang- undang (positive legislature) berada di DPR bersama Presiden, sementara Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang (yang dibentuk oleh DPR dan Presiden) terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai negative legislature. Sedangkan infrastruktur politik secara umum meliputi partai politik (political parties), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), media komunikasi politik dan tokoh politik; 6. Bahwa bilamana merujuk pada pengertian supratruktur politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka partai politik termasuk salah satu organ yang menunjang jalannya pemerintahan. Bilamana ditafsirkan, lembaga-lembaga yang disebutkan di atas (MPR, Presiden, DPR, dll) dikategorikan sebagai supratruktur politik karena peran dan fungsinya yang amat besar dalam sistem ketatanegaraan. Ketiadaan lembaga-lembaga tersebut akan melumpuhkan jalannya ketatanegaraan 37 atau roda pemerintahan. Misalnya, apabila DPR tidak ada maka fungsi legislator, pengawasan, dan penganggaran tidak ada, apabila MA tidak ada maka penegakan hukum tidak akan jalan. Begitupula dengan ketiadaan partai politik akan melumpuhkan roda pemerintahaan dan ketatanegaraan Indonesia dalam aspek pemilu, bahkan ketiadaan partai politik dapat mengakibatkan hilangnya dua lembaga kekuasaan sekaligus yaitu eksekutif dan legislatif. Namun berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 dan pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, PARA PEMOHON tidak menafikkan jikalau Partai Politik juga dapat disebut sebagai infrastruktur politik dalam posisinya sebagai organisasi yang setelah terselenggaranya pemilu tidak memiliki peran yang begitu penting dalam sistem ketatanegaraan; 7. Namun apabila penilaian atau indikator sebuah organ dapat dikatakan sebagai suprastruktur politik berdasarkan fungsinya, maka fungsi partai politik pasca pemilu juga tidak selamanya hilang dan tetap ada, karena pasca pemilu bisa saja anggota DPR/DPRD mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang berhak untuk mengusulkan PAW tersebut adalah Partai Politik (Vide Pasal 12 huruf g UU Partai Politik), selain itu Partai Politik juga dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR/DPRD (Vide Pasal 12 huruf h). Bahkan apabila setelah pemilu Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka yang berhak mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik (vide Pasal 8 ayat (3) UUD 1945); 8. Bahkan menurut Hasyim Ali Imran (peneliti pada BPPKI Jakarta Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI), suprastruktur politik yaitu pihak- pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pihak yang demikian, sejauh dapat dicatat terdiri dari: a. Lembaga Tinggi Negara: Presiden; DPR, MPR, MK. MA, KY; b. Lembaga Independen Negara: KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll komisi.; c. Lembaga Legislatif: DPRD I, DPRD II; 38 d. Lembaga-lembaga Pemerintah setingkat kementerian ke bawah: Kementerian, dirjen; badan, lembaga, direktorat; dinas, kecamatan, kelurahan; e. Lembaga-lembaga Parpol: Parpol yang sudah jadi anggota legislatif. (Hasyim Ali Imran, Mediasi Struktur Politik oleh Suratkabar (Studi Content Analysis terhadap Suratkabar Ibukota), Jurnal Studi Komunikasi dan Media vol. 18 no. 1 (januari - juni 2014)) 9. Bahwa berdasarkan pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman Daniel Yusmic P. Foekh pada perkara pengujian UU Advokat tersebut dapat disimpulkan bilamana suatu organ merupakan infrastruktur politik maka negara tidak dapat mengintervensi jauh lebih dalam menyangkut organ tersebut. Apabila menggunakan penafsira a contrario maka dapat disimpulkan apabila suatu lembaga atau organ merupakan suprastruktur politik maka negara dapat mengintervensi atau dapat mengatur secara rigid lembaga atau organ tersebut. Hal ini juga didukung dengan pendapat … yang menyatakan: Selain itu, masa kerja ketiga jenis penegak hukum tersebut dibatasi oleh usia pensiun. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi polisi, jaksa, dan hakim termasuk dalam penegak hukum bersifat formal dan bagian dari suprastruktur politik. Sedangkan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bersifat informal dan bagian dari infrastruktur politik. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon akan terjadinya abuse of power dalam suatu organisasi advokat dibandingkan dengan polisi, jaksa, dan hakim, adalah tidak tepat. Perbandingan tersebut tidak bisa dilakukan secara apple to apple karena advokat bersifat informal dan bagian dari infrastruktur politik, sedangkan polisi, jaksa, dan hakim merupakan penegak hukum yang bersifat formal dan bagian dari suprastruktur politik. 10. Dengan demikian oleh karena PARA PEMOHON telah dapat menguraikan bahwa Partai politik seyogianya termasuk dalam kategori supratruktur politik atau setidak-tidaknya inherent dengan supratruktur politik maka negara dapat mengatur lebih detail mengenai partai politik, khususnya mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik; 11. Bahwa negara juga dapat mengatur mengenai periodesasi dan masa ketua umum partai politik karena menerima dana yang bersumber dari 39 APBN. Menurut yang mulia Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman Daniel Yusmic P. Foekh, salah satu indikator negara dapat mengatur suatu organ adalah adanya dana yang diterima yang bersumber dari APBN (vide halaman 45-46 Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022). Oleh karena Partai Politik menerima anggaran dari APBN yang merupakan salah satu sumber pendanaanya maka negara berhak mengatur mengenai periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. H. Undang-Undang Partai Politik dan Partai Politik Tunduk pada Hukum Tata Negara yang Merupakan Rezim Hukum Publik 1. Ahli hukum di Indonesia memiliki definisi tersendiri terkait hukum privat dan hukum publik. Menurut C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. 2. Mertokusumo menyatakan perbedaannya antara hukum publik dengan hukum privat terletak pada pihak dan sifat peraturannya. Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa dan dalam hukum privat para pihaknya adalah perorangan, tanpa menutup kemungkinan bahwa penguasa bisa menjadi pihak juga. Peraturan hukum publik bersifat memaksa sedangkan peraturan hukum privat bersifat melengkapi meskipun ada juga yang memaksa. Dalam kategori hukum privat. Agar lebih terperinci, berikut rincian contoh hukum privat dan hukum publik di Indonesia. 3. Bahwa jenis hukum publik terdiri atas Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Internasional (HI), dan Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 008/PUU-IV/2006 pada halaman 49 (empat puluh sembilan) menyatakan bahwa partai politik berfungsi dalam HTN, dengan demikian tunduk pada lapangan HTN. Berikut bunyi lengkap dari pertimbangan tersebut “… Sebab, walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antara individu (anggota) sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai 40 infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan hukum publik (ketatanegaraan)…” Oleh karena Partai Politik tunduk pada hukum publik maka bukan merupakan pelanggaran apabila negara mengatur hal-hal teknis menyangkut Partai Politik, khususnya tentang periodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik; 4. Bahwa PARA PEMOHON juga tidak menafikan jikalau partai politik dalam keadaan tertentu masuk dalam ranah hukum privat. Partai politik masuk dalam ranah hukum privat dalam hal hubungan antar anggota, termasuk kesepakatan-kesepakatan dalam menentukan pola (pattern) AD DAN ARTnya. Pertanyaannya, apakah penentuan periodesasi dan masa jabatan ketua umum merupakan ranah privat? Bilamana hal tersebut merupakan ranah privat, maka pertanyaan selanjutnya, apakah ranah privat tersebut tidak boleh tersentuh sama sekali oleh negara? Untuk menjawab ini, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggali mengenai prinsip-prinsip dasar terkait dengan kekuasaan. Menurut Lord Acton kekuaan cenderung korup, “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen). Dalam paragraf [3.14] Putusan Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan demi terciptanya tata kelola organisasi [3.14] Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat. 5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa partai politik merupakan organ konstitusi, sebagai organ konstitusi maka partai politik harus mengikuti pola (pattern) pengaturan masa jabatan lembaga- lembaga yang termuat dalam konstitusi. Masing-masing lembaga memiliki 41 pattern menyangkut masa jabatan, ada pembatasan yang berbasis pada masa jabatan dan periodesasi, ada pula yang berbasis pada umur. Masa jabatan ketua atau pimpinan lembaga-lembaga yang berbasis pada masa jabatan dan periodesasi terdiri dari Presiden, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sedangkan pembatasan berbasis umur adalah Hakim Mahkamah Konstitus dan Hakim Mahkamah Agung. Sedangkan untuk legislatif (DPR/MPR), pembatasan dilakukan pada aspek lamanya masa jabatan dalam 1 (satu) periode, terkait dengan periodesasi legislatif Mahkamah berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pembatasan karena legislatif bersifat kolektif kolegial sehingga tidak memungkinkan munculnya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu poin pentingnya adalah ketua ataupun pimpinan atau jabatan seluruh organ atau lembaga konstitusi dibatasi guna menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu PARA PEMOHON meminta kepada Mahkamah agar melakukan hal yang sama terhadap Parta Politik yang merupakan organ konstitusi. Dengan demikian, permohonan ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum publik dan hukum privat; I. Pembatasan Periodesasi dan Masa Jabatan Merupakan Implementasi dari Semangat Lahirnya Pasal 7 UUD 1945 1. Bahwa ihwal lahirnya Pasal 7 UUD 1945 merupakan semangat dari pembatasan kekuasaan dan masa jabatan eksekutif yang pernah membawa Indonesia pada era degradasi demokrasi yang sangat nyata pada rezim orde baru. Fakta historis tersebut menjadi pertimbangan utama lahirnya Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) periode, oleh karena penting memahami makna sesungguhnya dari Pasal 7 UUD 1945; 2. Bahwa Ada dua cara dalam memahami teks Pasal 7 UUD 1945, yaitu membacanya secara tekstual dan secara historis yang meliputi suasana kebatinan (geistlitchen hintergrund) saat dirumuskannya Pasal 7. Pembacaan secara historis ini penting karena dapat digunakan sebagai instrumen dalam memahami tujuan hukum. Hal ini didukung oleh asas hukum animus hominis est anima scripti yang bermakna sejarah adalah jiwa dari sebuah instrumen (Feri Amsari, 2011). Artinya kalimat yang ada 42 dalam pasal haruslah dipahami juga melalui analisis sejarah dalam penyusunan konstitusi. Kedua, bahwa munculnya Pasal 7 UUD 1945 erat kaitanya dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Loewenstein dalam bukunya Political Power and the Governmental Process mengatakan bahwa konstitusi ialah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan dengan cara memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dalam teori pembatasan kekuasaan, Padmo Wahjono membaginya menjadi dua bagian, yaitu pembatasan yang meliputi isi kekuasaannya dan pembatasan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut; 3. Bahwa sebagaimana disebut oleh Padmo Wahjono di atas, maka dalam negara demokrasi, salah satu hal prinsipil dan fundamen yang harus diatur dalam norma dasar adalah pembatasan masa jabatan kekuasaan. Hal tersebut juga telah diadopsi oleh UUD 1945 melalui Pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden; 4. Bahwa PARA PEMOHON mengajak Para Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat dari sudut pandang histori dan semangat lahirnya Pasal 7 UUD 1945, apabila dilihat dari dua sudut pandang tersebut maka lahirnya Pasal 7 UUD 1945 merupakan kerangka pembatasan masa jabatan politik, oleh karena itu Para Pemohon berharap Yang Mulia Majelis hakim tidak melihat subjek yang diatur dalam pasal tersebut. Berangkat dari semangat lahirnya Pasal 7 UUD 1945, maka sudah seyogianya hal tersebut juga diterapkan kepada Ketua Umum Partai Politik yang secara kelembagaan inherent dengan suprastruktur politik. Apalagi mengingat ketua umum partai politik memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar bagi seluruh anggotanya, termasuk dapat mempengaruhi dan mengintervensi pejabat negara (vide huruf C angka 5). 43 J. Pertimbangan Terhadap Aspek Ketokohan Ketua Umum Partai Politik (Alasan terhadap Petitum Alternatif) - (dipertimbangkan apabila petitum utama ditolak) 1. Bahwa secara empiris, sebagian besar partai politik di Indonesia masing terjebak dalam kultus atau ketokohan ketua umumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketua umum dikultuskan sedemikian rupa, diantaranya adalah: a. Memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik b. Merupakan pendiri partai c. Merupakan tokoh yang mendanai sebagian besar aktifitas partai karena memiliki kemampuan finansial d. Merupakan tokoh agama e. Merupakan pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi negara 2. Bahwa ketua umum yang memiliki salah satu atau bahkan sebagian besar indikator di atas dapat dengan mudah memimpin partai politik dengan jumlah anggota yang sangat besar. Dalam masa kepemimpinan tersebut tidak jarang ketua umum dapat mempertahankan kemajuan dan kekompakkan diantara partai, atau bahkan di era kepemimpinannya partai dapat meraih kursi terbanyak di legislatif. Dengan keadaan yang demikian, tidak jarang mayoritas anggota menginginkan agar yang bersangkutan tetap menjadi ketua umum dalam waktu yang tidak terbatas; 3. Namun demikian, perlu diingat bahwa partai politik merupakan organisasi pengkaderan yang diharapkan adanya regenerasi kepemimpinan, selain itu terdapat ungkapan bahwa “sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin baru” 4. Berdasarkan fakta di atas, bilamana Mahkamah beranggapan bahwa perkembangan partai politik dipengaruhi oleh ketokohan ketua umumnya, maka PARA PEMOHON meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tetap melakukan pembatasan masa jabatan ketua umum selama 15 (lima belas) tahun. PARA PEMOHON menilai dalam jangka waktu yang 15 (lima belas) tahum merupakan waktu yang ideal bagi partai politik untuk mencari atau menciptakan pemimpin baru; 5. Bahwa dalam petitum alternatif ini, PARA PEMOHON menyerahkan sepenuhnya kepada anggota partai politik untuk menentukan sistem 44 periodesasi yang dikehendaki. Partai politik dapat menentukan bahwa ketua umum dapat menjabat selama 3 (tiga) periode baik bertutut-turut maupun tidak, atau juga partai dapat menentukan sistem periodesasi lainnya. Namun pada pokoknya ketua umum tidak boleh menjabat lebih dari 15 (lima belas) tahun. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD DAN ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD DAN ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”; atau Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib membatasi paling lama 15 (lima belas) tahun dengan sistem 45 periodesasi ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing partai politik” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II; 4. Bukti P-3A : Fotokopi KTP Pemohon III dan Pemohon IV; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor SKEP-415/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan); 6. Bukti P-5 : Fotokopi KTA Partai NasDem atas nama Pemohon IV; 7. Bukti P-6 : Fotokopi AD/ART PDIP; 8. Bukti P-7 : Fotokopi AD/ART Golkar; 9. Bukti P-8 : Fotokopi AD/ART Nasdem; 10. Bukti P-9 : Fotokopi AD/ART PKB; 11. Bukti P-10 : Fotokopi AD/ART Gerindra. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 46 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 47 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 48 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, yang rumusan adalah sebagai berikut: “(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART” 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai akibat tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua partai politik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) partai politik; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia [vide bukti P-3], yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota salah satu partai politik. Dalam hal ini, ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II berupa tidak adanya kesempatan dalam mengembangkan karir politiknya karena tidak diaturnya ketentuan mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang baku dan wajib diikuti oleh setiap partai politik dalam norma pasal a quo. Sejalan dengan itu, dengan tidak adanya pengaturan pembatasan periodisasi dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk dipilih sebagai ketua umum sebuah partai politik; 4. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan pengurus badan penanggulangan bencana DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang dibuktikan dengan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan), sebagai Tenaga Fungsional/Ahli Kesehatan [vide bukti P-4]. Dalam kaitan ini, Pemohon III memiliki kekhawatiran bahwa dengan tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang diatur secara rigid berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam UU 2/2011 maka, terdapat potensi masa jabatan ketua umum Partai Golkar yang saat ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun dapat diubah menjadi lebih lama; 49 5. Bahwa Pemohon IV sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem [vide bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon IV menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum perihal periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai Nasdem. Meskipun, dalam AD dan ART Partai Nasdem telah mengatur bahwa ketua umum ditetapkan oleh majelis tinggi partai setiap 5 (lima) tahun sekali dalam kongres, namun tidak ada ketentuan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART Partai Nasdem; 6. Bahwa seluruh kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon di atas terjadi karena tidak adanya acuan baku bagi partai politik berkenaan dengan adanya periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum oleh karena selama ini pengaturan periodisasi dan masa jabatan yang hanya diatur melalui AD dan ART partai politik yang dapat berubah-ubah berdasarkan hasil musyawarah nasional maupun kongres atau sebutan lainnya. Terlebih, tanpa adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik dalam pengaturan yang rigid ke dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, secara langsung atau tidak langsung organisasi partai politik akan mengarah kepada kekuasaan otoriter dan adanya pembentukan dinasti kepengurusan, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power); 7. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pemohon II juga tergabung dalam organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2021- 2023 namun bukan organisasi partai politik. Selain itu, kedua Pemohon memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi partai politik, namun belum ada langkah-langkah yang konkret terkait dengan keinginan dimaksud. Dalam kaitannya 50 dengan pengujian undang-undang a quo, norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART partai politik. Dengan kata lain, pemilihan pengurus partai politik di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam AD dan ART partai politik. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak diketemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang ingin bergabung menjadi anggota salah satu partai politik dengan keberlakuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. Bahkan, sekiranya kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan langkah-langkah konkret untuk menjadi anggota partai politik -quod non-, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat kualifikasi tersebut. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai refleksi hubungan sebab akibat yang harus tampak dalam kualifikasi para pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam 5 (lima) syarat kerugian konstitusional dalam Paragraf [3.4] di atas. Dengan demikian, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa terhadap Pemohon III, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon III dalam menerangkan kualifikasinya, telah ternyata Mahkamah hanya menemukan bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP- 45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan) [vide bukti P-4]. Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon III tidak dapat menunjukkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dari partai Golkar [vide risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 51 25 Juli 2023, hlm. 13]. Artinya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anggota apalagi pengurus partai Golkar. Terlebih lagi, nama yang tercantum dalam SK dimaksud berbeda dengan nama yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan a quo dan KTP Pemohon III. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa Pemohon III adalah anggota partai politik apalagi pengurus partai politik. Sehingga, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pemohon IV, walaupun Pemohon IV menyatakan diri sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) [vide bukti P-5], yang membuat Pemohon IV memiliki kualifikasi sebagai anggota partai politik. Namun, Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem. Terlebih lagi, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon IV tidak pernah menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya berkenaan dengan keinginan Pemohon IV untuk melakukan pembatasan periodisasi dan masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya pada saat musyawarah nasional atau sebutan lainnya dalam perubahan AD dan ART partai Nasdem [vide risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15]. Di samping itu, sekalipun Pemohon IV adalah anggota partai politik namun Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan. Jikapun dalam ketentuan Pasal 3 huruf a ART Partai Nasdem [vide bukti P-8] mengatur hak anggota yang salah satunya memilih dan dipilih, namun hal tersebut tidak secara eksplisit dalam konteks pemilihan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 52 [3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. [3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ------------------------------------------------------------------------------------------- 53 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, satu Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 (disingkat UU Partai Politik) sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai AD dan ART. Secara umum, saya sependapat dengan pendapat mayoritas hakim yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, saya memiliki alasan berbeda (concurring opinion) selain alasan-alasan yang telah diuraikan di atas. Seandainya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, kedaulatan suatu partai politik ada ditangan partai politik itu sendiri. Terlebih partai politik merupakan infrastruktur politik sehingga kedaulatan partai berada dan mutlak ditentukan oleh partai politik. UU Partai Politik telah memberikan defenisi yang jelas mengenai arti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 1 angka 2 UU Partai Politik menyatakan,”Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyatakan,”Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”. Dari ketentuan ini menjadi jelas bahwa AD berfungsi sebagai konstitusi bagi partai politik yang mengatur rules of the games dan prinsip-prinsip organisasi yang bersifat mendasar dari suatu partai politik, sedangkan ART berfungsi layaknya undang-undang yang merupakan penjabaran dari AD. Oleh karena itu, desain politik hukum dalam UU Partai Politik adalah untuk tetap memberikan ruang bagi partai politik dalam menentukan aturan mainnya sendiri yang dituangkan dalam AD dan ART sebagai hukum tertinggi dan penjabarannya dari hukum tertinggi tersebut. Tindakan untuk menentukan batas masa jabatan ketua umum dalam suatu undang-undang dapat dianggap melakukan perubahan mendasar terhadap 54 konstitusi partai politik yang perubahan dimaksud selayaknya diatur di dalam AD dan ART dan merupakan domain partai politik untuk menentukannya. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik secara langsung maupun tidak langsung telah berpretensi mereduksi daulat partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Dengan perkataan lain, biarlah masa jabatan ketua umum setiap partai politik diatur di dalam ketentuan AD dan ART masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan suara nurani seluruh pengurus partai politik dan anggota tanpa intervensi pembentuk undang-undang. Hal ini tidak lah berarti tak ada demokratisasi dalam struktur partai politik. Karena pada dasarnya demokratisasi setiap partai politik tetap ada dalam setiap proses Musyawarah Nasional atau dengan nama istilah lain yang aturan mainnya ditentukan dalam AD dan ART masing-masing partai politik sebagai hukum tertinggi yang wajib ditaati para anggotanya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga norma a quo tetap konstitusional. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. 55 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa