69/PUU-XX/2022

1 PUTUSAN Nomor 69/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Partai Buruh, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Presiden Alamat : Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, RT. 01/RW. 02 Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur – 13550 2. Nama : Ferri Nuzarli, S.E., S.H. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, RT. 01/RW. 02 Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur – 13550 Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; II. Nama : Ramidi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) SALINAN 2 Alamat : Jalan Wijaya Timur VI/81E, Kelurahan/Desa Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; III. Nama : Riden Hatam Aziz, S.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Alamat : Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur-13550 Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon III; IV. Nama : R. Abdullah Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Alamat : KP. Pengasinan, RT. 004/RW. 018, Kelurahan/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon IV; V. Nama : Agus Ruli Ardiansyah Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok B 298, RT. 001/RW. 011, Kelurahan/Desa Serang, Kota Serang, Banten Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon V; 3 VI. Nama : Ilhamsyah Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Alamat : Jalan Margasatwa No. 72, RT. 004/RW. 001, Kelurahan/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon VI; VII. Nama : Sunandar Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Alamat : Pejantran, RT. 004/RW.004, Kelurahan/Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VII; VIII. Nama : Didi Suprijadi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Dosen Jabatan : Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FPTHSI) Alamat : Jatinegara Kaum, RT. 010/RW. 003, Kelurahan/Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; IX. Nama : Hendrik Hutagalung Warga Negara : Indonesia 4 Pekerjaan : Karyawan Swasta Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Alamat : Perumahan Bukit Indah Blok D10 Nomor 14, RT. 003/RW. 006, Keluruhan/Desa Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon IX; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2022 dan 28 Juli 2022, memberi kuasa kepada Said Salahudin; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Agus Supriyadi, S.H., M.H.; Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.; Damar Panca Mulia; James Simanjuntak, S.H., M.H.; Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.; M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Sucipto, S.H., M.H.; Hasan, S.T., S.H.; Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn.; Hechrin Purba, S.H., M.H.; Galih Wawan Haryantho, S.Pd., S.H.; Muhammad Jamsari, S.H.; dan Sopiyudin Sidik, S.H., adalah Kuasa Hukum/Advokat, beralamat di Gedung FSPMI Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede, Nomor 11, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta – 13550, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan tambahan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan Presiden; Mendengar keterangan Saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden Republik Indonesia; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 5 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 Juni 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 30 Juni 2022 dengan Nomor 69/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Juli 2022 (melalui email) dan 1 Agustus 2022, dan diterima Mahkamah pada 26 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut “UU MK”) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 6 (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut “UU PPP Sebelum Perubahan”) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 7 6. Bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis permohonan a quo adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 12 hari sejak UU PPP diundangkan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN 8. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, serta merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki limitasi yang ditentukan permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 9. Bahwa UU PPP diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan permohonan pengujian formil oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2022 atau 12 hari sejak UU PPP diundangkan; 10. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON I. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON 11. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 8 a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. PEMOHON I SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK 12. Bahwa terhadap subjek badan hukum pubik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006, hlm. 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 13. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006, hlm. 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan- tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 9 14. Bahwa Pemohon I selaku Partai Buruh adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [bukti P-3] yaitu sebagai berikut: Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1. Kedaulatan Rakyat; 2. Lapangan Kerja; 3. Pemberantasan Korupsi; 4. Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5. Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 6. Upah Layak; 7. Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8. Hubungan Industrial: a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; c. Uang pesangon yang layak; d. Jam kerja yang manusiawi; e. Perlidungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; f. Menolak PHK yang dipermudah; g. Perlidungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak 10 berketerampilan (unskill workers); h. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9. Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10. Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11. Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabiltas); 12. Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2. Distribusi kekayaan yang adil merata; 3. Tanggung jawab publik. 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka Pemohon I selaku Partai Buruh tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 in casu pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945, karena Pemohon I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PPP; 16. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo Pemohon I selaku Partai Buruh diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) Partai Buruh”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh Tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [bukti P-4]; 17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai Buruh [vide bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan keluar organisasi Partai Buruh; 11 18. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [vide bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar; 19. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh, maka dalam permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 20. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam permohonan a quo Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU; PEMOHON II – IX SEBAGAI PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA 21. Bahwa Pemohon II adalah Ramidi, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon II memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya; 22. Bahwa Pemohon III adalah Riden Hatam Aziz, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bekerja di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia sebagai karyawan tetap, serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi, yaitu pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Presiden, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon III memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu Pemohon III lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat Pemohon III menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2008-2011, Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2012-2015, dan sebagai Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020-2023, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang Pemohon III suarakan melalui media massa; 23. Bahwa Pemohon IV adalah R. Abdullah, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon IV memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan; 24. Bahwa Pemohon V adalah Agus Ruli Ardiansyah, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 13 Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon V memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi petani, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan petani. Sesuai dengan salah satu tujuan SPI yaitu mewujudkan tatanan agraria yang adil dan beradab melalui Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara; 25. Bahwa Pemohon VI adalah Ilhamsyah, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon VI memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya; 26. Bahwa Pemohon VII adalah Sunandar, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon VII memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan, termasuk upaya- upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya khususnya pekerja/buruh di bidang Kimia Energi dan Pertambangan; 14 27. Bahwa Pemohon VIII adalah Didi Suprijadi, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan seorang dosen sekaligus aktivis yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FPTHSI), sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon VIII memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi tenaga honorer dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan tenaga honorer; 28. Bahwa Pemohon IX adalah Hendrik Hutagalung, warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon IX memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya; II. KEPENTINGAN PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL 29. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), khusus dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat legal standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu sebagai berikut: bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak 15 serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. PEMOHON I 30. Bahwa terkait syarat adanya hubungan pertautan antara Pemohon dengan UU yang hendak diuji, Pemohon I mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP karena UU PPP dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UUCK”), sebagaimana dinyatakan dalam paragraf kedua Penjelasan UU PPP; 31. Bahwa hubungan pertautan Pemohon I dengan pembentukan UU PPP didasari karena sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Partai Buruh (Pemohon I) hasil Kongres IV Partai Buruh Tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; 32. Bahwa 11 organisasi penyokong Partai Buruh yang disebut dengan “Inisiator Pelanjut” Partai Buruh sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Partai Buruh [vide bukti P-2] merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU PPP karena UU tersebut mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UUCK yang dibentuk dengan metode omnibus sebagaimana dimuat pengaturannya dalam UU PPP yang diajukan pengujian oleh Pemohon I; 33. Bahwa di antara inisiator pelanjut Partai Buruh yang sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian UUCK ke 16 Mahkamah Konstitusi adalah: a. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diwakili antara lain oleh Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., dalam Perkara Nomor 101/PUU- XVIII/2020. Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Buruh; b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili antara lain oleh Sekretaris Jenderal Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal KSPSI Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli, S.E., S.H., juga berasal dari KSPSI; c. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP. FARKES- R) diwakili oleh Ketua Umum FSP. FARKES-R Idris Idham dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Idris Idham saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kebijakan Publik Partai Buruh; d. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Indonesia Epson Industry diwakili oleh Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. PUK SPEE FSPMI adalah SP/SB yang berafiliasi dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Buruh; e. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh; f. (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia [(K) SBSI] dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020. Ketua Umum (K) SBSI saat ini adalah Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh; g. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. FSP KEP SPSI berafiliasi dalam organisasi KSPSI. Ketua Umum FSP KEP 17 SPSI R. Abdullah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional Partai Buruh; h. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) diwakili oleh Ketua Umum FSPI Indra Munaswar dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. Ketua Umum FSPI Indra Munaswar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional Partai Buruh; i. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh; 34. Bahwa selain dari pada itu, sebagai partai politik yang berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, Pemohon I merasa berkepentingan untuk menguji UU PPP secara formil karena UU PPP dibentuk untuk tujuan melegalkan UUCK yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan di dalam UUCK diatur berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh Partai Buruh; 35. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon I telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu Pemohon I mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon I mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP; PEMOHON II – PEMOHON V 36. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V juga memiliki pertautan langsung karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon atau mewakili organisasinya dalam perkara pengujian UUCK ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Ramidi Pemohon II mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020; b. Riden Hatam Aziz, S.H. Pemohon III mewakili Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020; 18 c. R. Abdullah Pemohon IV mewakili Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020; d. Agus Ruli Ardiansyah Pemohon V mewakili Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020; 37. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu Pemohon II – Pemohon V mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon II – Pemohon V mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UU PPP yang dimohonkan pengujian formil a quo; PEMOHON VI – PEMOHON IX 38. Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX selaku warga negara Indonesia juga tentunya memiliki pertautan langsung dengan UU PPP yang dimohonkan pengujian formil a quo karena UU PPP akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan mengikat bagi Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX sesuai asas “Fiksi Hukum” yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure); III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 39. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon serta kepentingan Pemohon khususnya dalam pengujian formil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 40. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 41. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 42. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Oleh karena Pemohon II sampai dengan Pemohon IX merupakan perseorangan warga negara Indonesia, maka jelas para Pemohon a quo memiliki hak konstitusional sebagaiamana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 43. Bahwa khusus untuk Pemohon I sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon I (Partai Buruh) merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoritis, badan hukum (rechtspersoon/legal person) tergolong subjek hukum (legal subject) sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai persona ficta 20 atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain badan hukum dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang; 44. Bahwa oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum in casu Pemohon I (Partai Buruh); 45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan a quo para Pemohon dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum; Pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 46. Bahwa para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU PPP yang dibentuk tanpa kepastian hukum; 47. Bahwa menurut para Pemohon pembentukan UU PPP tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan UU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut “UU PPP Sebelum Perubahan”); 48. Bahwa UU PPP Sebelum Perubahan merupakan UU delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menjadi UU existing pada saat UU PPP dibentuk, sehingga tata cara tentang pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU PPP Sebelum Perubahan semestinya dijadikan sebagai pedoman dalam 21 membentuk UU PPP karena seluruh materi muatan yang diatur dalam UU PPP Sebelum Perubahan pada saat itu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat; 49. Bahwa tata cara dalam UU PPP Sebelum Perubahan yang tidak dipedomani dalam pembentukan UU PPP antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas- asas pembentukan undang-undang sehingga menyebabkan UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum; 50. Bahwa oleh karena UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum, sedangkan para Pemohon telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU PPP; 51. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan pengujian formil para Pemohon telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 52. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pengujian formil para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya UU PPP. Kerugian yang dialami para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi karena selama proses pembentukan UU PPP para Pemohon atau organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Pemohon I in casu Partai Buruh sama sekali tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan masukan terkait pembahasan metode omnibus, sedangkan metode omnibus merupakan salah satu materi muatan pokok dalam UU PPP dan pernah digunakan dalam pembentukan UUCK; 22 53. Bahwa para Pemohon bersama organisasi-organisasi dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung di dalam Partai Buruh, di mana organisasi- organisasi dan perorangan warga negara tersebut sebelumnya pernah mengajukan permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain; KSPI, KSPSI, FSP. FARKES- R, dan PUK SPEE FSPMI PT. Indonesia Epson Industry dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020; SPI dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020; (K) SBSI dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020; FSP KEP SPSI dan FSPI dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020; serta FSPMI dalam Perkara Nomor 6/PUU- XIX/2020; sudah barang tentu menjadi pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan terkait pembahasan metode omnibus dalam UU PPP yang akan digunakan sebagai dasar pembenar pembentukan UUCK; 54. Bahwa dengan tidak diberikannya ruang kepada para Pemohon untuk memberikan masukan terkait metode omnibus sebagaimana uraian di atas, hal itu menegaskan bahwa dalam membentuk UU PPP, Pembentuk Undang- Undang telah mengabaikan “asas keterbukaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU PPP sebelum perubahan; 55. Bahwa selain itu, para Pemohon juga mengalami kerugian yang bersifat aktual karena UU PPP a quo akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan mengikat bagi para Pemohon sesuai asas “Fiksi Hukum” yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure); 56. Bahwa selain dari pada itu, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi adalah para Pemohon tidak mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam memahami UU PPP akibat materi muatan dalam UU tersebut antara lain tidak menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini terjadi karena UU PPP dibentuk tanpa mengikuti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam UU PPP Sebelum Perubahan. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai metode omnibus dalam UU PPP yang disebutkan sedikitnya 33 kali, misalnya, menunjukan bahwa pembentukan UU PPP telah mengabaikan “asas kejelasan 23 rumusan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP Sebelum Perubahan; 57. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan pengujian formil para Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi akibat berlakunya UU PPP yang dibentuk dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU PPP Sebelum Perubahan antara lain karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f dan huruf g. Hal itu menyebabkan pembentukan UU PPP tidak mempunyai kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon; 59. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon terkait tidak dipenuhinya asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU PPP bertalian dengan kepentingan para Pemohon untuk memberikan masukan agar materi muatan UU PPP mempunyai kejelasan, terutama pengaturan mengenai metode omnibus yang memiliki keterkaitan dengan metode pembentukan UUCK; 60. Bahwa oleh sebab itu, dalam permohonan a quo para Pemohon merasa perlu menguraikan hubungan antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK yang pada pokoknya menurut para Pemohon UU PPP harus dibaca dalam satu kesatuan dengan maksud pembentuk undang-undang untuk membuat kembali UUCK yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. UU PPP dibuat untuk melegalkan omnibus sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara UUCK secara faktual 24 dibentuk dengan metode omnibus. Dari sinilah terlihat jelas adanya keterkaitan langsung antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK; 61. Bahwa oleh karena pembentukan UU PPP menurut para Pemohon dimaksudkan dalam rangka pembentukan UUCK, sedangkan para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pembentukan UUCK yang para Pemohon tolak bersama organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat petani, dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung dalam Partai Buruh dan sebelumnya pernah mengajukan menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pembentukan UU PPP menurut para Pemohon akan memberi dampak langsung terhadap pembentukan UUCK yang merugikan para Pemohon; 62. Bahwa dari uraian di atas tergambar adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan pembentukan UU PPP; Pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi’, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 63. Bahwa para Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil para Pemohon dengan menyatakan proses pembentukan UU PPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU PPP tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi; D. POKOK PERMOHONAN Pembentukan UU PPP Cacat Formil 64. Bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak; 25 65. Bahwa persoalan yang terdapat dalam UU PPP adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang menerang dan secara nyata. Hal ini yang kemudian berdampak juga secara materiil; 66. Bahwa dalam UU PPP Sebelum Perubahan memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi: Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 67. Bahwa perubahan UU PPP tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 68. Bahwa yang dimaksud asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP Sebelum Perubahan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 69. Bahwa apabila melihat ketentuan norma perubahan UU PPP tentunya secara jelas tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU PPP Sebelum Perubahan; 70. Bahwa hal tersebut dibuktikan dari terbatasnya materi UU PPP, yang hanya meliputi: a. menambahkan metode omnibus; b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 26 c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 71. Bahwa kebutuhan hukum untuk mengatasi persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya juga menjadi perhatian serius dan dimuat dalam UU P3 antara lain: a. penataan hierarki peraturan perundang-undangan; b. penataan peraturan delegasi; c. penataan peraturan lembaga negara independen dan peraturan komisi; d. penataan kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan; e. pengaturan persetujuan presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri; f. penyempurnaan pengaturan carry over; g. penyempurnaan pengaturan pemantauan UU oleh DPR; h. pengaturan metode evaluasi peraturan perundang-undangan; dan/atau i. pengaturan metode pembentukan undang-undang secara cepat (fast track legislation) dalam pembentukan peraturan perundang-undang. 72. Bahwa penyusunan UU PPP sangat parsial dan pramagtis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan; 73. Bahwa dikaitkan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan UU PPP justru sebaliknya, yang materi subtansi perubahannya sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap Undang- Undang Cipta Kerja tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang. Asas Kejelasan Rumusan 74. Bahwa perubahan UU PPP tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan; 75. Bahwa asas kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 27 76. Bahwa hal ini dibuktikan dengan perubahan Pasal 72 yang berbunyi: Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut; (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut; (2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; 77. Bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial; 78. Bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden di luar penjelasan Pasal 72 ayat (1a); 79. Bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat, sebagaimana Lampiran UU PPP Angka 270b. Asas Keterbukaan 80. Bahwa penjelasan dari asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP Sebelum Perubahan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- 28 undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 81. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menegaskan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU; 82. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan haruslah dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan langkah untuk memperkuat legitimasi ataupun peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat; 83. Bahwa MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna yakni: [17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang 29 peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9]..., Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 84. Bahwa apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang partisipasi masyarakat dilakukan paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; 85. Bahwa proses perubahan UU PPP tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020; 30 86. Bahwa hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang terbilang sangat cepat terkait perubahan UU PPP yang hanya dibahas selama 6 hari di Badan Legislasi DPR RI; 87. Bahwa selain itu perubahan UU PPP memperlihatkan minimnya partisipasi publik. Hal ini terlihat dalam roadshow konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, yakni: a. Ruang partisipasi publik sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu, konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber; b. Narasumber dalam konsultasi publik masih minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dekat dalam rumpun ilmu hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN). Justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan perdata yang jauh dari keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan; c. Dengan sempit dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam kegiatan roadshow mengabaikan partisipasi yang bermakna. 88. Bahwa hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) merupakan amanat yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020; 89. Bahwa penolakan terhadap pengesahan revisi UU PPP akibat tidak dibukanya ruang partisipasi (meaningful participation) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 juga muncul dari berbagai Civil Society sebagaimana termuat dalam rilis Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat terdiri dari [bukti P-5]: Indonesia for Global Justice (IGJ) Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Serikat Petani Indonesia (SPI) Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Yayasan Bina Desa Sawit Watch (SW) Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 31 Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) FIELD Indonesia Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Aliansi Organis Indonesia (AOI) Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dengan rilis dan pernyataan lengkap sebagai berikut: Jakarta, 25 Mei 2022- Rapat DPR pada 24 Mei 2022 telah memutuskan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) agar segera disahkan pada rapat paripurna. Dalam rapat itu, terdapat delapan fraksi partai yang mendukung, yakni: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP, fraksi PKS menolak RUU ini disahkan. RUU ini menuai kontroversi karena sekedar melegalkan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi menolak omnibus law sebagai metode pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi lahirnya UU baru yang melegalkan metode omnibus law ini Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice, Muslim Silaen memandang ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, pembahasan dan pengesahan RUU yang minim dari partisipasi publik seperti yang tersedia dalam laman website DPR-RI. Cepatnya pembahasan sejak Februari 2022 mengindikasikan pengabaian hak rakyat karena minimnya partisipasi publik. Hal ini mengabaikan Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang mewajibkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, perubahan UU ini akan melegalkan banyak investasi yang melanggar prinsip- prinsip keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat yang sebelumnya menjadi dasar untuk mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, UU Cipta Kerja harus direvisi dari NOL mulai dari penyusunan Naskah Akademik hingga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kalau keinginan Pemerintah membentuk UU Cipta Kerja untuk menciptakan kemudahan berinvestasi, dengan alasan apapun tidak dapat membentuk undang-undang yang melanggar hak-hak rakyat karena bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan UU Cipta Kerja, jika hanya sebatas mencari legitimasi pemberlakuan metode omnibus law dan mereduksi partisipasi secara bermakna sebagai hak konstitusional rakyat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan memandang bahwa pelanggaran formil pembentukan RUU Perubahan UU P3 potensial cacat formil sehingga inkonstitusional. Selain itu putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja mempersyaratkan bahwa perbaikan UU Cipta Kerja tidak hanya sebatas 32 metode omnibus dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tetapi juga pada aspek formil, yaitu keberadaan naskah akademik, tahapan pembentukan UU, dan partisipasi publik secara bermakna, serta aspek materiil, yaitu isi dari UU Cipta Kerja. Metode omnibus law sendiri memerlukan kajian yang mendalam, agar penerapannya tidak berbenturan dengan bentuk undang-undang yang telah ada, sehinggal malah memperlebar jurang ketidakpastian hukum, tegas Gunawan. Selain masalah RUU Perubahan UU P3 sebagai dampak Putusan MK dalam pengujian formil UU Cipta Kerja adalah permasalahan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, berdasarkan putusan tersebut seharusnya seluruh turunan UU Cipta Kerja tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, demikian tambah Gunawan. Langkah legislasi untuk menyambut investasi dan perbaikan ekonomi ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi secara serampangan. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat sehingga UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Cipta Kerja layak disebut sebagai undang-undang yang lahir dari proses yang tidak demokratis dan melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Respon dengan mengesahkan UU P3 ini telah mengkhianati amanat rakyat yang membutuhkan peraturan yang melindungi dan memastikan kedaulatan rakyat. 90. Bahwa selain itu penolakan juga sebenarnya muncul di internal DPR sendiri, misalnya sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang secara resmi menolak revisi UU PPP a quo [bukti P-6]. Dalam pendapat Fraksi PKS yang menolak pengesahan revisi UU PPP a quo salah satu poinnya adalah kurangnya partisipasi publik, oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar melibatkan pihak-pihak baik yang pro maupun kontra secara proporsional dan benar-benar mengimplementasikan partisipasi masyarakat yang bermakna dengan melibatkan unsur akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Serta mendorong agar rancangan PUU yang akan dibahas mudah diakses oleh masyarakat [bukti P-7]; 91. Bahwa kritik terhadap proses pembentukan revisi UU PPP ini juga pernah disampaikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sebagai berikut [bukti P-8]: Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. 33 Sayangnya, revisi ini meninggalkan sejumlah masalah. Pertama, dari segi proses, pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah minim partisipasi publik. Padahal, salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi tadi menegaskan akan pentingnya partisipasi publik. Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan dengan lebih bermakna. Tapi, sejak pembahasan rancangan perubahan UU PPP dimulai pada 7 April 2022, tidak terlihat ruang partisipasi publik sebagaimana yang dimaksudkan Mahkamah. Pembahasannya memang disiarkan secara langsung melalui kanal TV Parlemen dan YouTube DPR. Tapi hal itu hanya bersifat memberikan informasi, tanpa ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Dalam konteks ini, asas keterbukaan memang dijalankan, tapi tidak dengan sungguh-sungguh, karena tanpa partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Kedua, masalah materi muatan. DPR bersama pemerintah gagal menangkap momentum revisi UU PPP ini sebagai sarana untuk mengatasi persoalan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terdapat lima persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia, yakni perencanaan legislasi yang tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan, materi muatan yang tidak sesuai dengan bentuk peraturan, adanya kondisi hiper-regulasi, masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dan eksekusi rekomendasi dari hasil evaluasi peraturan perundang- undangan, serta kelembagaan pembentuk peraturan perundang- undangan yang bekerja parsial. Dari kelima permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR terkesan hanya berfokus pada persoalan hiper-regulasi, yang seolah-olah dapat diselesaikan dengan ketentuan tambahan tentang metode omnibus law. Padahal penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang- undang terbukti tidak menyelesaikan masalah hiper-regulasi. Undang- Undang Cipta Kerja, misalnya, justru melahirkan puluhan peraturan pelaksana baru. Selain itu, undang-undang ini tidak mengurangi jumlah undang-undang, melainkan hanya mengubah sebagian ketentuan dalam 79 undang-undang, yang sebagian materinya yang lain masih berlaku di undang-undang asalnya. Selain melahirkan peraturan turunan yang banyak, Cipta Kerja melahirkan tumpang-tindih pengaturan baru. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha di kawasan hutan lindung wajib bekerja sama dengan koperasi. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak ada kewajiban tersebut, meski di Pasal 139 terdapat 14 kewajiban pemegang izin berusaha di kawasan hutan lindung. Ketiga, revisi UU PPP terkesan hanya untuk memberikan legitimasi terhadap Cipta Kerja. Hal itu setidaknya terlihat dari dua materi perubahannya, yakni akomodasi terhadap penggunaan omnibus law dan memberikan pembenaran terhadap perbaikan rancangan undang-undang yang telah disahkan. 34 Dengan demikian, alih-alih menyelesaikan persoalan peraturan perundang-undangan, revisi aturan pembentukan undang-undang ini justru berpotensi memperumit masalah. Dalam konteks ini, DPR dan pemerintah jelas telah gagal menangkap momentum karena gagal merevisi UU PPP secara komprehensif. 92. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan UU PPP tidak sesuai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dalam pembentukan UU PPP, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. E. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 35 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Berita Online Igj.or.id (Indonesia For Global Justice) berjudul “RUU Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Kedok Melegalkan UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional”, Siaran Pers Kepal (Komite Pembela Hak-hak Konstitusional), tanggal 25 Mei 2022; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Print Out Berita Online Kompas.com berjudul “Ini Alasan Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP Diparipurnakan”, tanggal 13 April 2022; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, tanggal 13 April 2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Pusat Hukum dan Kebijakan (PSHK) “Masalah Hukum Revisi Peraturan Pembentukan Undang- Undang”, tanggal 3 Juni 2022; Untuk mendukung keterangannya, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli, yakni Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 14 September 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada 15 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 36 Ahli Para Pemohon Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. A. Pendahuluan Michael Rush melalui artikel berjudul, “Making Better Law: A Review of the Hansard Society Commission on the Legislative Process,” menjelaskan bahwa relasi politik dalam pembentukan hukum (Statute Law Review; Oktober 1993; h. 75). Rush percaya bahwa politik dan hukum berperan penting dalam kehidupan manusia dan mengabaikannya adalah resiko bagi manusia itu sendiri. Dengan sedikit sarkastis dan mengutip buku ilmuwan politik kenamaan Harold Lasswell, Rush menjelaskan bahwa politik adalah tentang “Siapa Mendapat Apa, Kapan, dan Bagaimana,” hukum adalah salah satu cara yang utama dalam menentukan dari pertanyaan itu. Sehingga Rush sangat percaya bagaimana undang-undang kita dibuat dan bagaimana difungsikannya harus menjadi perhatian besar. Perhatian publik yang ekstra-serius perlu dikerahkan dalam melihat relasi politik dan pembentukan undang-undang. Undang-undang itu dalam rangka “Siapa mendapat Apa, Kapan, dan Bagaimana” harus dipahami dan dikaji betul. Jika peruntukannya tidak untuk rakyat banyak maka undang-undang lahir dengan tujuan hanya untuk dinikmati segelintir orang. Padahal jika kita berpijak pada prinsip moralitas Jeremy Bentham bahwa kualitas moral negara dan manusia itu harus memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagian sebesar-besarnya untuk sebanyak- banyaknya manusia [greatest happynest for the greatest number]. Sebuah undang-undang di Indonesia dibentuk dengan permasalahan yang kompleks pula. Terutama ketika relasi antara pemilih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terputus setelah Pemilu. Polisi “bekas” pemilih yang tidak memiliki kendali terhadap pembentuk undang-undang niscaya menyebabkan potensi undang-undang yang dihasilkan jauh dari harapan para pemilih. Permasalahan relasi itu bukan satu-satu problema dalam pembentukan undang- undang di Indonesia. Permasalahan peraturan perundang-undangan dan prosedur pembentukannya merupakan perkara yang rumit dan luas. Agar keterangan ini tidak mengarah pada hal-hal yang tidak terkait dengan substansi persidangan, maka izinkanlah Ahli menerangkan secara spesifik dan terbatas mengenai perihal yang 37 dipersoalkan dalam perkara ini. Pembatasan pokok keterangan ini pada hal-hal sebagai berikut: a. Pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2022; b. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prosedur Pembentukan Undang-Undang; c. Prosedur penerapan Partisipasi yang Bermakna (meaningful participation) dalam Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan secara berurutan dalam keterangan ini. B. “Pagar” bernama Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Setidak-tidaknya terdapat 2 kelompok asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pertama menekankan kepada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini menjelaskan prosedur yang harus dilakukan sepanjang 5 tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan. Tata cara pembentukan undang-undang pada dasarnya telah diatur pada Pasal 20 UUD 1945, terutama perihal keterlibatan presiden (bukan pemerintah). Delegasi konstitusional mengenai tata cara pembentukan undang-undang untuk dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945. Sehingga tidak terdapat alasan yang dapat membantah bahwa segala sesuatu yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah konstitusional sampai persidangan Mahkamah Konstitusi membuktikan sebaliknya melalui putusan Mahkamah. Namun tidak berarti meskipun berlandaskan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dengan sendirinya pembentuk undang-undang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Hal itu dapat dijelaskan dari formula Gustav Radbruch mengenai gezetzliches Unrecht atau statutory injustice (undang-undang yang tidak adil) bahwa undang-undang dapat saja terbentuk tanpa 38 tujuan dan tidak adil, malangnya undang-undang yang tidak adil itu tetap berlaku sebagai hukum. Dalam ketidakberdayaan hukum positif dalam menemukan keadilan tersebut, Radbruch menjelaskan bahwa undang-undang semacam itu bukanlah hukum yan tidak adil tetapi sama sekali tidak memiliki sifat hukum [Rechtsnatur]. Undang- undang yang tidak memiliki esensi keadilan itu membuat berbagai kalangan menentang konsep positivisme hukum. Agar pembentukan undang-undang berjalan tidak adil atau tanpa tujuan bagi kebahagian orang banyak maka nilai-nilai konstitusi dan tata cara pembentukan undang-undang yang baik harus dikawal. Ketaatan pada konstitusi menjadi penting dalam prosedur pembentukan undang-undang sebab jika dilanggar prosedur tersebut maka pada dasarnya juga melanggar konstitusi. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji prosedur atau tata laksana pembentukan undang- undang dan tidak menguji tata cara pembentukan jenis peraturan lainnya, meskipun peraturan lain di bawah undang-undang sangat potensial melanggar konstitusi. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Dari 7 asas pembentukan peraturan itu, setidak-tidaknya pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2022 telah menentang 6 asas, sebagai berikut: i. Pelanggaran Asas Kejelasan Tujuan: UU Nomor 13 Tahun 2022 bertujuan melegalisasi inkonstitusionalisasi bersyarat UU Cipta Kerja. 39 Asas kejelasan tujuan bermakna setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunya tujuan yang jelas hendak dicapai. Lalu apa sesungguhnya tujuan dari pembentukan UU Nomor 13 Tahun 2022? Pembentukan UU 13 Tahun 2022 tidak sekedar dalam rangka memperbaiki tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan saja, tetapi sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf b dari UU tersebut bahwa revisi juga dengan menambahkan peraturan yang membuka ruang bagi pembentukan undang-undang dengan metode omnibus. Padahal sebelum dilakukannya revisi metode ini telah digunakan yang melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana mungkin sebuah UU diberlakukan surut? Sesuatu yang melanggar UUD 1945 dan asas-asas hukum yang umum yang melarang berlakunya hukum secara retroaktif. Hukum retroaktif [retroactive law] tersebut dalam Black’s Law Dictionary dimaknai sebagai: “a legislative act that looks backward or contemplates the past, affecting acts or facts that existed before the act come into effect.” [suatu tindakan legislatif yang melihat ke belakang atau menatap masa lalu, memengaruhi tindakan atau fakta yang ada sebelum undang-undang itu berlaku]. Sehingga UU Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk untuk melegitimasi keberadaan metode omnibus law yang telah diterapkan sebelum pengaturannya dilakukan maka terjadi pengabaian prinsip non-retroactive clause dan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran prinsip itu mempertegas bahwa tujuan pembentukan undang-undang dalam rangka menertibkan pembentukan undang-undang atau “membuka jalan” bagi keabsahan sebuah undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. ii. Mengabaikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan: Materi muatan mengatur sesuatu yang bertentangan dengan Putusan MK. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 40 c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pembentuk undang-undang harus merespon dan menindaklanjuti putusan MK walaupun tanpa mengubah undang-undang sekalipun putusan MK tetap dapat berlaku dan mengikat. Namun pada dasarnya menindaklanjuti putusan harus diperhatikan dengan cermat oleh pembentuk undang-undang. Hal itu juga memberlakukan argumentum a contrario, yaitu larangan dalam putusan MK atau sesuatu yang dinyatakan inkonstitusional tidak dapat diberlakukan kembali melalui pembentukan undang-undang. Tujuan menambahkan metode omnibus yang membuka ruang keabsahan dari UU Cipta Kerja yang bermasalah dan telah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai UU inkonstitusional bersyarat tentu jika diatur kembali dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [PPP] telah menyebabkan putusan MK dapat diabaikan begitu saja oleh DPR dan Pemerintah. Sebagaimana diketahui umum, Mahkamah telah meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun. Tidak terdapat perintah dalam 9 poin amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Amar putusan MK hanya memerintahkan untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja. Lalu, apa sebabnya DPR malah memperbaiki materi UU PPP padahal yang diharapkan adalah perbaikan UU Cipta Kerja. Mencantumkan materi muatan yang bertentangan dengan Putusan MK tentu merupakan pelanggara prosedur. Bukan persoalan isi materi muatan itu baik atau buruk, tepat atau tidak, namun mengatur sesuatu yang masih dianggap bertentangan dengan UUD 1945 merupakan cacat formil dari pembentukan undang- undang tersebut. iii. Menentang Asas Dapat Dilaksanakan: Prinsip Penerimaan Masyarakat terhadap Berlakunya UU. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 memaknai asas dapat dilaksanakan itu berkaitan dengan pembentuk undang-undang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Keberadaan elemen 41 masyarakat di dalam pembentukan undang-undang tentu harus diposisikan sebagai bentuk keberpihakan dari pembentuk UU kepada publik luas yang tidak memiliki akses terhadap pembentuk UU secara langsung. Dengan disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 yang melegitimasi keberadaan metode omnibus dan UU Cipta Kerja tentu saja pembentuk UU mengabaikan protes luas masyarakat terhadap UU tersebut. Apalagi jika dicermati kehendak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menghendaki partisipasi bermakna dijalankan dalam setiap pembentukan UU maka DPR dan Pemerintah sangat abai merespon asas ini dan putusan MK. Bayangkan jika pembentuk UU abai terhadap kehendak masyarakat dan putusan MK, bukankah makna filosofis dari pembentukan undang-undang yang baik menjadi hilang. Artinya, pembentukan UU Nomor 13/2022 telah mengabaikan pendekatan filosofis, sosiologis, dan sekaligus yuridis dalam pembentukan undang-undang. Bagaimana mungkin undang-undang yang terang benderang mengabaikan asas- asas pembentukan peraturan seperti ini bisa disahkan dan diundangkan? iv. Tidak Menggunakan Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Benar-benar bergunakah UU Nomor 13/2022 untuk Masyarakat? Apakah bergunakah UU Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan hasil revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan bertujuan memastikan agar sebuah peraturan dibuat benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU No. 13/2022 yang terang benderang membuka diabsahkannya UU Cipta Kerja sebelum diperbaiki sesuai perintah Mahkamah telah menjadi kontroversial dari sejak rencana pembentukannya. UU itu selain tidak memiliki metode yang diatur dalam ketentuan UU PPP sendiri dan juga dianggap inkonstitusional bersyarat. Mahkamah mewajibkan untuk membangun konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukannnya. Tujuan Mahkamah adalah memastikan agar daya terima pembentukan menjadi lebih baik dan masyarakat mengetahui manfaat dari pembentukan UU ini. Itu sebabnya memaksakan pembentukan UU No. 13/2022 untuk memberi akses bagi UU Cipta Kerja di tengah kontroversinya yang berlarut-larut adalah 42 bentuk dari pengabaian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bagaimana UU ini dapat mengatur jika mayoritas masyarakat ribut terhadap diberlakukannya sebuah UU dan UU Nomor 13/2022 berupaya melegitimasi sesuatu yang kontroversial di masyarakat dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. v. Menentang Asas Kejelasan Rumusan: Rumusan yang bermasalah dalam UU Nomor 13/2022. Maksud asas kejelasan rumusan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP adalah pembentuk UU dalam membentuk peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Direvisinya UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tidaklah tepat karena sistematikanya yang harus diperbaiki itu adalah UU Cipta Kerja bukan UU PPP. Belum lagi perbaikan UU PPP itu akan menimbulkan interpretasi bahwa pembentuk UU tidak taat kepada Putusan MK yang merupakan salah satu puncak kekuasaan kehakiman. Setiap orang diwajibkan mentaati putusan MK sekalipun tidak menyetujuinya. Sebagaimana disampaikan Ronald Dworkin bahwa sekontroversial apapun yang dinyatakan hakim melalui putusannya, hakim tentu saja tidak mutlak benar, namun hakim harus menerapkan hukum dalam putusannya (Dworkin; 2006; 18-21). MK menyatakan bahwa prinsip partisipasi bermasalah sehingga UU Cipta Kerja. Dengan menambahkan rumusan baru ke dalam UU PPP melalui revisi maka dengan sendirinya timbul ambigu dalam memahami putusan MK. Apakah putusan MK dapat diabaikan dengan berbagai cara, terutama merevisi rumusan materi muatan UU PPP agar UU yang bermasalah di MK dapat disahkan kegunaannya. vi. Dualisme Asas Keterbukaan Perbaikan UU PPP menimbulkan dualisme asas keterbukaan, yaitu satu yang di atas kertas dan lainnya yang dilaksanakan. Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 sesungguhnya tidak ada permasalahan. Kedua penjelasan itu saling mendukung proses keterbukaan. Namun dari gagasan keterbukaan dari kedua UU tersebut, tidak satu pun yang dijalankan oleh pembentuk UU Nomor 13/2022. 43 Bahkan masih terdapat ketertutupan akses memberikan masukan dengan berbagai cara. Misalnya tidak terdapat akses di website DPR atau Pemerintah untuk publik dapat memberikan masukan. Jadi apa yang dicita-citakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya betul-betul tidak terimplementasi di lapangan. Pembentuk UU acapkali menyampaikan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan, meskipun Mahkamah dalam putusannya merasa cukup dengan tiga tahapan saja, namun dapat kita ketahui bahwa keterbukaan sebagaimana diharapkan publik dan diperintahkan Mahkamah lebih banyak slogan dibandingkan upaya membuka ruang partisipasi publik. Sifat partisipasi masih sangat seremonial. Jika memang terbukti bahwa keenam asas pembentukan itu tidak dilaksanakan atau tidak tertib pelaksanaannya maka memang UU Nomor 13 Tahun 2022 telah cacat formil. C. Pembentukan Undang-undang yang Berseberang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi harus Dibatalkan 9 poin amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak mempermasalahkan UU Nomor 12 Tahun 2011 karena ketentuan UU ini malah menjadi dasar konstitusional tata cara pembentukan UU. Yang menurut amar tersebut harus diperbaiki adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sifat putusan MK menurut Pasal 24C dan Pasal 10 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK adalah final dan mengikat serta berdampak kepada siapa saja (erga omnes). Termasuk kepada pembentuk UU, yaitu DPR, Presiden dan DPD. Itu sebabnya ketika yang diperintahkan dalam amar putusan adalah perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 maka tidak tepat jika perbaikan itu malah dilakukan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011. Argumentasi perlunya perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 sesungguhnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun argumentasi tersebut terdapat dalam bagian dissenting opinion yang tentu saja tidak dapat dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari amar putusan maupun pendapat mayoritas hakim. Sehingga jika pembentuk UU mematuhi apa yang terdapat dalam dissenting opinion maka tentu pilihan itu berseberangan dengan amar dan pendapat mayoritas hakim, alias berseberangan dengan putusan MK. Oleh karena itu jika tindakan pembentuk undang-undang berseberangan dengan putusan peradilan maka tindakan pembentukan undang-undang itu dapat dianggap 44 sebagai tindakan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak sah. Sehingga pada titik ini jika MK berpedoman kepada konstitusi dan undang-undang maka pembatalan UU Nomor 13 Tahun 2022 adalah keniscayaan. D. Partisipasi Publik vs UU Nomor 13 Tahun 2022 Partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU menjadi diskursus bagaimana MK membangun kejelasan terkait ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait partisipasi publik dalam pembentukan UU. Putusan ini jelas memberi warga baru dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan, terutama undang-undang. Lalu apa alat ukurnya bahwa sebuah pembentukan undang-undang telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna itu? Jika mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna dikaitkan minimal pada 3 tahapan pembentukan undang- undang, yaitu: a. Tahapan Pengajuan RUU; b. Tahapan Pembahasan bersama DPR dan Presiden/Pemerintah; c. Tahapan Persetujuan bersama DPR dan Presiden. Bagaimana 3 tahapan ini mampu melibatkan partisipasi masyarakt? Menurut Putusan MK a quo, partisipasi yang dilaksanakan harus memberikan 3 jenis hak, yaitu: i. hak untuk didengarkan; ii. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan iii. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Sejauh ini banyak publik luas, terutama para Pemohon, yang mengeluh terhadap keterlibatan publik di dalam ketiga tahapan dan bagaimana 3 hak publik ketika tahapan tersebut dilaksanakan. Jika Pembentuk UU hendak membuktikan bahwa pembentukan UU ini tidak bermasalah maka seharusnya dapat dibuktikan 3 proses tahapan itu betul-betul telah dijalankan dengan asas keterbukaan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. 45 Sejauh ini pembentukan UU Nomor 13/2022 lebih banyak menggunakan pendekatan formil berupa diskusi, focus group discussion, dan seminar. Tidak terdapat upaya yang sistematis membuka ruang agar publik dapat memberikan masukan dan pendapatnya dipertimbangkan dalam pembentukan UU. Padahal MK meminta agar partisipasi itu dapat bermakna, bukan sekedar alakadarnya. E. Penutup Pembentukan Undang-undang yang tertib adalah amanah UUD 1945. Jika tidak ditertibkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari negarawan dan begawan hukum tata negara dan konstitusi, maka bukan tidak mungkin apa yang dikhawatirkan Radbruch bahwa undang-undang yang terbentuk tidak memiliki sifat hukum tetapi lebih banyak sifat kepentingan politiknya maka bukan tidak mungkin kehidupan bernegara dengan dilandasi undang-undang akan mengalami permasalahan serius yang berbahaya bagi negara. Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 September 2022, yang diterima oleh Mahkamah pada 27 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARA A QUO DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 1. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, oleh karena obyek (objectum litis) pengujian perkara a quo adalah terhadap proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang tidak memenuhi ketentukan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 jo. UU PPP sebelum perubahan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, tanggal 16 Juni 2010, serta merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang 46 terhadap Undang-Undang Dasar memiliki limitasi yang ditentukan permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, revisi UU PPP diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan permohonan pengujian formil oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2022 atau 12 hari sejak revisi UU PPP diundangkan, dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; PARA PEMOHON TERBUKTI MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERKARA A QUO 4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon badan hukum (khusus Pemohon I) dan pemohon perseorangan (untuk Pemohon II s.d. Pemohon IX). Pemohon I sebagai badan hukum publik yang diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal telah memenuhi syarat mengajukan permohonan a quo sesuai AD/ART yang telah ditetapkan akta notaris dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [vide bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4]; 5. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, para Pemohon telah memenuhi syarat adanya “kepentingan” (point de interest point d'action) sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu karena para Pemohon mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP, karena telah menjadi Pemohon dalam sejumlah perkara pengujian UU Cipta Kerja sebelumnya. Selain itu, selaku warga negara Indonesia juga tentunya memiliki pertautan langsung dengan UU PPP yang dimohonkan pengujian formil a quo karena UU PPP akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan mengikat bagi para Pemohon sesuai asas “Fiksi Hukum” yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan 47 perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure); 6. Bahwa terbukti dalam persidangan, para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dan telah memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana ketentuan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagai berikut: a. Terbukti adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Terbukti hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Terbukti kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Terbukti adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Terbukti adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; DALIL-DALIL PARA PEMOHON TERBUKTI DAN BERASALAN MENURUT HUKUM Terbukti Dalam Persidangan Pembentukan Revisi UU PPP Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 7. Bahwa terbukti dalam persidangan pembentukan revisi UU PPP tidak didasarkan pada adanya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Revisi UU PPP tebukti hanya “akal-akalan” Pemerintah dan DPR untuk memasukkan “metode omnibus law” sebagai salah satu motode pembentukan UU sehingga dengan demikian dapat dijadikan pintu masuk untuk tetap melegitimasi UU Cipta Kerja; 8. Bahwa dalam keterangan Pemerintah alasan dilakukannya revisi UU PPP adalah sebagai berikut: 48 a. Undang-Undang 13/2022 merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan historis, sosiologis, dan yuridis, serta memberikan kepastian hukum dalam memenuhi pengaturan hukum yang kosong sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kebutuhan hukum lainnya. Pemenuhan kebutuhan hukum dimaksud termasuk pengaturan metode omnibus, mekanisme perbaikan kesalahan teknis, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. b. Para Pemohon perlu memperhatikan kembali mengenai materi muatan dari Undang-Undang 13/2022 baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan kemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Pemohon hanya berpandangan pada asumsi yang tidak meyakinkan terkait pelanggaran asas … atas pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terhadap proses pembentukan Undang-Undang 13/2022, sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat beberapa banyaknya materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal para Pemohon menganggap adanya pembatasan materi dalam Undang-Undang 13/2022 bersifat parsial dan praktis, para Pemohon dapat mengajukan legislatif isu terlebih dahulu untuk memberikan masukan dan perbaikan terhadap materi yang disetujui terlebih dahulu. [Risalah Sidang tanggal 24 Agustus 2022, hlm. 6]. 9. Bahwa sementara alasan versi DPR dalam melakukan revisi terhadap UU PP adalah sebagai berikut: Berdasarkan uraian tersebut, maka keseluruhan bagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, hingga bagian penjelasan umum yang mengidentifikasikan latar belakang pembentukan suatu undang-undang, serta dokumen naskah akademik yang tidak mengabaikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Materi muatan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. [Risalah Sidang tanggal 8 September 2022, hlm. 4]. 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas alasan yang disampaikan Pemerintah dan DPR tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sebagaimana disampaikan ahli Pemohon Feri Amsari, S.H., M.H. pada pokoknya menyatakan tidak ada perintah MK dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan untuk dilakukan revisi UU PPP, yang diperintahkan oleh MK untuk direvisi adalah UU Cipta Kerja. Untuk di 49 pertimbangan, memang terjadi perdebatan dan dissenting opinion antara anggota majelis hakim MK. Tetapi justifikasi terhadap metode omnibus law dalam dissenting opinion putusan MK tidak dibenarkan untuk dijadikan pedoman dalam mengeksekusi putusan MK. Sebab yang dieksekusi dari putusan MK adalah “amar putusannya” bukan pertimbangannya; 11. Bahwa terkait dengan hal itu, Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dalam persidangan pada pokoknya menyatakan amar putusan dan pertimbangan hukum dalam putusan MK tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana ditambahkan oleh Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. bahwa pertimbangan hukum MK dalam setiap putusan merupakan ratio decidendi yang tidak bisa diabaikan. Keduanya berpandangan pada pokoknya sifat final dan mengikat Putusan MK sesuai amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah tidak hanya amar putusan tetapi mencakup pula pertimbangan putusan yang merupakan satu kesatuan; 12. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memang putusan MK yang mencakup amar dan pertimbangan adalah bersifat final dan mengikat (binding). Akan tetapi, dalam konteks eksekutabilitas putusan, maka yang wajib dieksekusi adalah amar putusan. Sebab, apabila seluruh pertimbangan hukum juga dieksekusi maka justru akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum. Pertimbangan hukum cukup menjadi ratio decidendi dari muculnya amar putusan; 13. Bahwa selanjutnya ahli Pemohon Feri Amsari, S.H., M.H. sebagaimana dikuatkan oleh ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada pokoknya menyampaikan kedudukan putusan MK adalah sama seperti Undang-Undang, artinya kekuatan mengikat Putusan MK sejatinya sama dan setara dengan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Atas dasar itu, maka kebutuhan akan penyempurnaan terkait dengan tata cara dan prosedur pembentukan UU yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tidak perlu diejawantahkan dalam revisi UU PPP, sebab penyempurnaan dimaksud sudah dilakukan oleh MK dengan sangat baik dan komprehensif di dalam pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Artinya putusan a quo sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar dan pedoman bagi pembentuk UU ketika akan membentuk suatu UU mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan. Pembentuk UU tinggal 50 melaksanakan saja pedoman yang sudah digariskan oleh MK yang juga berlaku sebagaimana layaknya UU; Terbukti Dalam Persidangan Perkara A Quo Pembentukan Revisi UU PPP Melanggar Asas Kejelasan Rumusan 14. Bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana disampaikan oleh ahli Pemohon Feri Amsari, S.H., M.H. yang dikuatkan oleh ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks makna tersebut, maka pembentukan revisi UU PPP jelas melanggar asas kejelasan rumusan; 15. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan perubahan Pasal 72 yang berbunyi: Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut; (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut; (2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; 16. Bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, 51 paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Sebagaimana terbukti dalam persidangan penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden diluar penjelasan Pasal 72 ayat (1a); 17. Bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat, sebagaimana Lampiran UU PPP Angka 270b. Adanya frasa tersebut juga memungkinkan atau setidak-tidaknya berpotensi melahirkan pasal-pasal “titipan”, Pasal-pasal “siluman” dan lain sebagainya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; Terbukti Dalam Persidangan A Quo Pembentukan Revisi UU PPP Melanggar Asas Keterbukaan 18. Bahwa dalam persidangan ketiga ahli baik Feri Amsari, S.H., M.H., Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. maupun Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. banyak mengulas asas keterbukaan dikaitkan dengan partisipasi. Bahkan ahli banyak mengutip Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dijadikan dasar dalam mengelaborasi kewajiban pembentuk UU in casu Pemerintah dan DPR dalam mewujudkan asas partisipasi ketika membentuk suatu UU. Dalam konteks ini khsususnya partisipasi dalam arti sesungguhnya atau dalam bahasa Mahkamah disebut dengan “meaningful participation”, bukan partisipasi dalam arti hanya sekedar formalitas; 19. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menegaskan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU sebagai berikut: [17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak 52 konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9] ..., Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan 53 argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 20. Bahwa ahli Feri Amsari, S.H., M.H. menekankan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Ketiganya menjadi hak publik di satu sisi yang menjadi kewajiban bagi negara in casu pembentuk UU di sisi lain. Dalam relasi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka negara in casu pembentuk UU harus pro aktif memenuhi ketiga parsyarat tersebut kepada publik; 21. Bahwa pada faktanya sebagaimana terungkap dalam persidangan terbukti Pemerintah dan DPR tidak membuka ruang yang seluas-luasnya bagi terwujudnya partisipasi dalam revisi UU PPP a quo. Sebagiaman dapat dilihat pada keterangan Pemerintah yang hanya mensimplifikasi partisipasi dengan hanya menyelenggarakan diskusi pakar, selengkpanya sebagai berikut: Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon terkait pelanggaran atas pemenuhan asas keterbukaan, disebabkan: a. Pemerintah memandang penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta peraturan terkait lainnya. Para Pemohon dapat mengakses dengan mudah mengenai keterbukaan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada laman resmi DPR, streaming melalui media sosial, dan TV Parlemen. b. RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga telah melalui proses penjaringan aspirasi dari masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 4 Februari 2022 pada beberapa wilayah di Indonesia, dan …dst. [Risalah Sidang tanggal 24 Agustus 2022, hlm. 6]. 22. Bahwa selain itu, merujuk kepada keterangan DPR dalam persidangan, terbukti partisipasi yang dilakukan masih hanya sebatas pemenuhan syarat formal semata, karena antara pelaksanaan kegiatan diskusi, seminar, FGD, atau lain sebagainya secara substansi tidak “nyambung” dengan revisi UU PPP. Dalam contoh sebagaimana akan diuraikan di bawah ini terbukti DPR justru 54 mengundang ahli pidana untuk membahas penerapan sanski dalam Omnibus Law, padahal sudah sangat jelas materi revisi UU PPP adalah tentunya seputar prosedur pembentukan UU bukan selain itu. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: G. Bahwa selain itu, konsep naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas), Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut, disiapkan dalam tautan … mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut, maka proses penyusunan undang-undang a quo dilakukan secara terbuka karena dengan sangat mudah diakses masyarakat di berbagai media, sehingga proses pembentukan undang-undang a quo telah memenuhi asas keterbukaan. H. Keterlibatan pakar dengan berbagai latar belakang keahlian hukum dalam kegiatan diskusi pakar dalam konsultasi publik, juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai perspektif, khususnya terkait penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, terkait dengan problematika penetapan sanksi dalam omnibus law, sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana. Kemudian, masukan dan pendapat dari pakar telah dipertimbangkan oleh DPR untuk menggunakan konsep rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR. Perubahan konsep rancangan undang-undangan berdasarkan peraturan pakar dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. 23. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan perubahan UU PPP memperlihatkan minimnya partisipasi publik. Hal ini terlihat dalam roadshow konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, yakni: a. Ruang partisipasi publik sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu, konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber; b. Narasumber dalam konsultasi publik masih minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dekat dalam rumpun ilmu hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN). Justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan perdata yang jauh dari keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan; 55 c. Dengan sempit dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam kegiatan roadshow mengabaikan partisipasi yang bermakna. 24. Bahwa fakta-fakta tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi fakta yang dihadirkan Pemerintah yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada, S.H., M.H. dan Sony Maulana, S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan diskusi pakar yang melibatkan keduanya hanya dilakukan secara terbatas, tidak begitu banyak peserta lain apalagi dari kalangan atau unsur kelompok masyarakat. Diskusi-diskusi itu lebih melibatkan pakar-pakar. Dengan demikian keterangan keuda saksi fakta a quo justru semakin menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya; 25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan UU PPP tidak sesuai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dalam pembentukan UU PPP, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PETITUM 26. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang- Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 56 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada 8 September 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 8 September 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 27 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 13/2022 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap pembentukan UU 13/2022 yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon pembentukan UU 13/2022 tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan undang-undang sehingga menyebabkan UU 13/2022 dibentuk tanpa kepastian hukum (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26-27 angka 47-49); 2. Bahwa para Pemohon merasa penyusunan UU 13/2022 sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34 angka 72-73); 3. Bahwa UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan karena penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang dapat menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden di luar Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022. Selain itu frasa “antara lain” dalam 57 penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat”, sebagaimana Lampiran UU 13/2022 Angka 270b (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35-36 angka 78-79); 4. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan haruslah dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, namun proses perubahan UU 13/2022 tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sehingga tidak sejalan dengan asas keterbukaan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 36-38 angka 82-85). Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). III. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: 58 “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU 13/2022 secara formil dalam perkara a quo, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil, yaitu: 1. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum publik, diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh; dan Pemohon II – Pemohon IX merupakan orang perorangan yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2019 dan merupakan pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh (vide Perbaikan Permohonan hlm. 13-18). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa materi muatan UU 13/2022 tidak mengatur mengenai hak dan kepentingan pekerja/buruh yang dibela kepentingannya oleh para Pemohon. UU 13/2022 dibentuk untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai penggunaan metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Pembentukan UU 13/2022 tidak akan menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan peran, kegiatan, dan profesinya sebagai badan hukum publik dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh. 59 2. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hubungan pertautan langsung karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang dibentuk dengan metode omnibus dan UU 13/2022 dibentuk untuk tujuan melegalkan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, sedangkan materi muatan dalam UU 11/2020 merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 20-22). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Pemohon I yang merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU 13/2022 karena sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Pemohon I pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau materiil UU 11/2020 adalah dalil yang tidak berdasar. Pengujian UU 11/2022 yang dimaksud Pemohon I tersebut tidak dapat disamakan dengan pengujian a quo karena terdapat perbedaan subjek hukum Pemohon, antara Pemohon I dengan organisasi penyokong sebagai subjek hukum tersendiri. Oleh karenanya jika terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam pengujian UU 11/2022, tidak serta merta Pemohon I juga memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo. b. Dalil para Pemohon yang mengaitkan permohonan a quo dengan materi muatan UU 11/2020 juga tidak tepat karena tidak terdapat relevansinya dengan materi muatan UU 13/2022. Bahwa UU 11/2020 dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai percepatan cipta kerja dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan UU 13/2022 dibentuk untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus. 60 c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan atas pengujian formil UU 11/2020 dan bukan atas pengujian materiil. Pembentukan UU 13/2022 merupakan salah satu tindak lanjut dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat dasar hukum mengenai proses pembentukan perundang- undangan yang menggunakan metode omnibus. Hal ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan materi muatan di dalam UU 11/2020 khususnya yang mengatur mengenai substansi ketenagakerjaan. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan UU 13/2022 dibentuk untuk tujuan melegalkan UU 11/2020 adalah dalil yang tidak tepat. d. Jika para Pemohon menganggap bahwa materi muatan UU 11/2020 merugikan masyarakat yang dibela kepentingannya oleh para Pemohon dan hal tersebut menjadikan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo, maka permohonan a quo menjadi tidak tepat objek, atau error in objecto, karena UU 13/2022 bukan undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 3. Para Pemohon mendalilkan tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan masukan terkait pembahasan metode omnibus, padahal para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan karena metode omnibus digunakan dalam pembentukan UU 11/2020 yang pernah dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28-29). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 menjelaskan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. 61 b. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat tersebut, DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan kegiatan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun masyarakat tersebut adalah akademisi dan unsur pemerintahan yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu jajaran biro hukum pemerintah daerah, sekretariat DPRD, dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (vide Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV). c. Dalam permohonan a quo para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi serta akibat lebih lanjut dengan dilibatkannya para Pemohon dalam pembentukan UU a quo. Jika para Pemohon merasa sebagai pihak yang berkepentingan, maka para Pemohon tetap dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap tahapan pembentukan UU 13/2022. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, secara konstitusional proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD 1945, sebagaimana dikutip berikut ini: “[3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945.” Namun demikian, para Pemohon sama sekali tidak menguraikan ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan formil yang diajukan oleh para Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD 1945 karena tidak memiliki keterkaitan 62 langsung dengan UU 13/2022. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 dan kemudian dikuatkan dalam putusan-putusan setelahnya. B. PANDANGAN UMUM DPR a. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan. b. Bahwa pembentukan UU 13/2022 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagaimana berikut: “[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. 63 ...” c. Bahwa materi muatan yang disempurnakan dalam UU 13/2022 antara lain: 1) menambahkan metode omnibus sebagai salah satu metode pembentukan perundang-undangan; 2) menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terkait dengan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan; 4) proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analis legislatif dan menambah sistem pendukung yaitu analis hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang- undangan; 6) menyempurnakan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode Regulatory Impact Assesment (RIA), Rule Opportunity, capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI); dan 7) menyempurnakan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dengan menambahkan metode omnibus. C. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 13/2022 1. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU a quo bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena penyusunan UU a quo sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Materi substansi UU 13/2022 sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap UU 11/2020 64 tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang- undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 33-34). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; b. Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan “Menimbang” UU 13/2022 bahwa secara filosofis pembentukan peraturan perundang- undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional. Kemudian secara yuridis untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selanjutnya secara sosiologis terdapat kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, oleh karenanya UU 12/2011 jo. UU 15/2019 masih memerlukan penyempurnaan. c. Naskah Akademik RUU a quo telah menguraikan bahwa teknis atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus. Pada tataran implementasi terdapat permasalahan yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia, yaitu peraturan yang saling bertentangan, inkonsistensi, multitafsir, regulasi yang tidak operasional, obesitas hukum, dan peraturan yang saling tumpang tindih. Metode omnibus dapat digunakan untuk menyederhanakan 65 banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan (vide Naskah Akademik hlm. 5 dalam Lampiran XIX). d. Terkait dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pembentukan undang-undang selain menggunakan aturan legal formal, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Naskah Akademik RUU a quo juga telah mencantumkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai salah satu latar belakang dalam pembentukan UU 13/2022 (vide Naskah Akademik hlm. 5-6 dalam Lampiran XIX) dan menyatakan bahwa UU 12/2011 jo. UU 15/2019 merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan tersebut (vide Naskah Akademik hlm. 1 dalam Lampiran XIX). Bab II Naskah Akademik menguraikan lebih jauh mengenai kajian teoritis dan kajian terhadap praktik empiris dari metode omnibus dan partisipasi masyarakat. e. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang saat itu ialah mengubah beberapa materi muatan UU 12/2011 jo. UU 15/2019 dan bukan mengganti sebagian besar materi muatannya. Jika para Pemohon menganggap masih terdapat materi lainnya yang perlu diatur dan ditambahkan, maka para Pemohon berdasarkan keahliannya dapat mengajukan usulan, pendapat, dan masukan kepada pembentuk undang-undang. f. Berdasarkan uraian tersebut, maka keseluruhan bagian dari UU 13/2022 mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hingga bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu undang-undang serta dokumen Naskah Akademik yang tidak mengabaikan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Materi muatan yang 66 disempurnakan dalam UU 13/2022 memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Asas Kejelasan Rumusan Bahwa para Pemohon mendalilkan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan karena penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat, sebagaimana Lampiran UU 13/2022 Angka 270b (vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 34-36). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Kejelasan Rumusan adalah: “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. b. Bahwa rumusan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 sebagai berikut: Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 berketentuan sebagai berikut: 67 Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. c. Adanya penjelasan terhadap frasa “kesalahan teknis penulisan” dalam Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 justru dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bahwa kesalahan teknis penulisan bersifat tidak substansial dengan memberikan contoh sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II angka 176 UU 13/2022 yang menjelaskan: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.” d. Pembentuk undang-undang menggunakan frasa “antara lain” dalam menjelaskan contoh kesalahan teknis penulisan karena yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU a quo hanyalah beberapa kesalahan teknis penulisan yang telah dialami dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa masih terbuka adanya kesalahan teknis penulisan lainnya yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian digunakan frasa “antara lain”, namun tetap dalam batasan bahwa kesalahan teknis penulisan tersebut bersifat tidak substansial. e. Adanya frasa “yang bersifat tidak substansial” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang agar perbaikan kesalahan teknis penulisan tidak mengubah substansi dari rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa meskipun terlihat sebagai kesalahan redaksional namun perubahannya dapat mengubah substansi, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Pemerintah dalam Rapat Panja 68 Pembahasan RUU a quo pada tanggal 8 April 2022 (vide Lampiran XXIII hlm. 83). DEPUTI SETNEG (LYDIA S. DJAMAN): Iya, terima kasih, Bapak Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota, mohon maaf saya buka. Ya, ini memang berdasarkan pengalaman kita selama ini dan sampai hari ini pun masih terjadi, gitu. Dan kita melakukan perubahan, juga rada-rada, apa namanya, susah nih, gitu ya, karena nggak ada dasar hukumnya. Makanya ini kesempatan. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi, justru dengan fase terakhir yang bersifat tidak substansial itulah yang mengikat. Bahwa rujukan pasal, sepanjang itu tidak merubah substansial, memang salah rujuk, karena sudah terkurangi, misalnya merujuk ke ayat (5), padahal ayat (5)-nya sudah tidak ada, Pak, gitu, Pak. Sudah nggak ada, kan, tapi ngerujuk ayat (5) ayat (5) yang mana, gitu. Jadi, itu kan pure sebenarnya salah rujuk, Pak. Jadi, kata-kata yang bersifat tidak substansial itu untuk semuanya, Pak, baik yang salah rujuk pasal, ayat, salah ketik, sepanjang itu tidak merubah substansial, itu maknanya, Pak. Ini justru menjadi pagar, gitu, bahwa kita itu walaupun ngerubah yang kelihatannya redaksi, tapi kadang-kadang redaksi ini bisa nyenggol substansial kan, Pak? Makanya itu perlu ada penekanan frase yang tidak bersifat substansial. Itu yang menjadi, apa, pegangan kita ngerubah yang sifatnya redaksional. Eh, lihat dulu, kelihatannya redaksional, kalau dibaca utuh ternyata nyenggol ke substansi, oh, itu kita tidak bisa. Begitu, Pak, sebenarnya maksudnya. Demikian, Pak Pimpinan, terima kasih. f. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1b) UU 13/2022 yang mengatur hasil perbaikan terhadap teknis penulisan harus mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang, yaitu pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil dari Pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kontrol yang seimbang dari para pembentuk undang-undang. Selanjutnya ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 13/2022 memberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan dan penyampaian rancangan undang-undang hasil perbaikan, yaitu 69 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat rumusan norma yang sangat jelas dalam mengatur mekanisme perbaikan kesalahan teknis penulisan. g. Bahwa dalil para Pemohon yang mengaitkan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 dengan Lampiran II angka 270b UU 13/2022 adalah tidak tepat karena larangan penggunaan frasa “antara lain” atau frasa “namun tidak terbatas pada” ditujukan untuk rumusan norma pasal atau ayat, bukan untuk rumusan penjelasan. h. Selain itu Asas Kejelasan Rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak dapat dipisahkan dari materi muatan UU 13/2022. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan suatu undang-undang dengan Asas Kejelasan Rumusan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materiil, bukan melalui permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebagai berikut: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil;” Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terdapat ketidaksesuaian UU 13/2022 dengan Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. 70 3. Asas Keterbukaan Bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 tidak sejalan dengan asas keterbukaan karena tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) karena pembahasan terbilang cepat, yaitu selama 6 (enam) hari di Badan Legislasi DPR RI, serta ruang partisipasi publik sangat sempit dengan narasumber yang masih minim memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 36-39). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. b. Bahwa pedoman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 13/2022 masih merujuk pada ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 jo. UU 15/2019 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan 71 Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. c. Bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang yang mengusulkan RUU a quo telah melakukan berbagai kegiatan guna menjaring berbagai masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatan diskusi pakar telah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini: No. Tanggal Nama Pakar 1. Senin, 20 Desember 2021 Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H 2. Jumat, 7 Januari 2022 Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H 3. Selasa, 11 Januari 2022 Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. 4. Kamis, 13 Januari 2022 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. 2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 4. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 7. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 8. Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M.Hum. 9. Prof. Dr. Aidul Fitriciada, S.H., M.Hum. 10. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 5. Jumat, 28 Januari 2022 1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. 2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK) d. Selanjutnya kegiatan konsultasi publik dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 4 Februari 2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan. 1. Jawa Barat Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari 72 Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 150 orang (vide Lampiran IX). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Badan Keahlian DPR (https://www.youtube.com/watch?v=I7HZ- N86XJo). 2. Lampung Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Lampung melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Saburai, dan Universitas Tulang Bawang. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 135 orang (vide Lampiran X). 3. Jawa Timur Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Timur melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, 73 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non- fisik, lebih kurang 160 orang (vide Lampiran XII). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Setjen DPR RI Channel (https://www.youtube.com/watch?v=K8hfP6zn0yU). 4. Sulawesi Selatan Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Tadulako. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Hukum Pemerintah Kota Makassar, Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekretariat DPRD Kota Makassar, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 140 orang (vide Lampiran XIV). 5. Daerah Istimewa Yogyakarta Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 15, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 74 jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 250 orang (vide Lampiran XV). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Parlemen Channel (https://www.youtube.com/watch?v=yEKmMYw4SRc) dan akun Badan Keahlian DPR (https://www.youtube.com/ watch?v=58FutWr79Vk). e. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya beragendakan mendengar paparan dari para narasumber, namun juga dibuka ruang diskusi antara narasumber dengan peserta baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan di tiap Provinsi (vide Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV). Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ruang partisipasi publik sangat sempit karena konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber adalah dalil yang tidak berdasar. f. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi topik pemberitaan berbagai media sebagaimana terdapat dalam tautan berikut: 1) https://koran.tempo.co/edisi/7948/2022-02-09; 2) https://koran.tempo.co/read/nasional/471654/dpr-lebih-memilih- merevisi-peraturan-perundang-undangan-ketimbang-undang- undang-cipta-kerja; 3) https://www.antaranews.com/berita/2679837/bk-dpr-revisi-uu- 12-2011-atur-metode-omnibus-dan-partisipasi-publik; 4) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202221703-32- 754295/baleg-dpr-mulai-revisi-uu-ppp-untuk-akomodasi- metode-omnibus-law; 5) https://liputan.co.id/2022/02/tindaklanjuti-putusan-mk-ubah-uu- p3-bk-dpr-roadshow-konsultasi-publik; 75 6) https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37434/t/Perlu+Partisipasi+P ublik+dalam+Pembentukan+UU+agar+Tercipta+%E2%80%98M eaningful+Participation%E2%80%99; 7) https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/kanwil-jabar-hadiri-roadshow-konsultasi-publik-ruu- tentang-perubahan-kedua-atas-uu-nomor-12-tahun-2011- tentang-peraturan-pembentukan-perundang-undangan. g. Bahwa selain itu konsep Naskah Akademik dan RUU a quo juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti Indonesian Center for Legislative Drafting, Pusat Studi Hukum Konstitusi, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut disiarkan dalam tautan berikut: • https://www.youtube.com/watch?v=eYe4KKr2pgg, • https://www.youtube.com/watch?v=Tkn3TCdjmMQ, • https://www.youtube.com/watch?v=86pv-JhBheE&t=5s. Berdasarkan uraian tersebut, maka proses penyusunan UU a quo dilakukan secara terbuka karena dapat dengan mudah diakses masyarakat di berbagai media, sehingga proses pembentukan UU a quo telah memenuhi asas keterbukaan. h. Keterlibatan pakar dengan berbagai latar belakang keahlian hukum dalam kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai perspektif, khususnya terkait penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait dengan problematika penetapan sanksi dalam omnibus law sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana. Kemudian masukan dan pendapat dari para pakar telah dipertimbangkan oleh DPR untuk menyempurnakan konsep RUU yang disusun oleh DPR. Perubahan konsep RUU berdasarkan masukan pakar dapat terlihat dalam tabel berikut: KONSEP AWAL MASUKAN PAKAR PERUBAHAN MATERI 76 [Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III] Pasal 1 angka 2a Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan, dan/atau sejumlah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang- undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang- undangan. • Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022: Menambahkan “kebutuhan” dalam definisi omnibus • Masukan dari Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. pada Konsultasi Publik di Provinsi DIY tanggal 4 Februari 2022: Salah satu objek penyatuan dalam metode Omnibus Law adalah substansi norma baru. [RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX] Pasal 1 angka 2a Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. [Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III] Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022: Restrukturisasi pasal 96, ayat (7) dipindahkan menjadi ayat (2) [RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX] Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau 77 (3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan harus menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; dan/atau c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan. (6) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring tentang hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang- undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan. 78 Peraturan Perundang- undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. (8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. [Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII] Pasal 73 ayat (4) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masukan dari Pakar Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Februari 2022: Terdapat kesalahan rujukan ayat dalam Pasal 73 ayat (4). [RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX] Pasal 73 ayat (4) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII] Pasal 42A Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022: Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyangkut hierarki peraturan perundang- undangan yang di antaranya adalah [RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX] Pasal 42A Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 79 UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Penyusunan yang dapat menggunakan metode omnibus hanyalah untuk undang-undang ke bawah (Pasal 7 ayat (1) huruf c s.d huruf g). [Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII] Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kesalahan teknis penulisan antara lain huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai. Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022: Sebaiknya ditambahkan satu ayat lagi di antara ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah substansi materi/norma yang telah disetujui bersama. [RUU yang disetujui Rapat Paripurna 24 Mei 2022 vide Lampiran XXX] Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. i. Bentuk lainnya dari pemenuhan asas keterbukaan ialah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU a quo dalam laman https:// pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187 dan https:// pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188. Tidak hanya itu, melalui laman tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal Naskah Akademik dan RUU a quo yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system DPR melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang- Undang (SIMAS PUU). 80 j. Bahwa rapat penyusunan dan pembahasan pada saat pembentukan UU 13/2022 merupakan jenis rapat terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube, sebagaimana tautan berikut: Tanggal Rapat Tautan Siaran Langsung Rapat Penyusunan 2 Februari 2022 https://www.youtube.com/watch?v=6cBZiWmp gjo 3 Februari 2022 https://www.youtube.com/watch?v=7qnGPQA5 ZyM 7 Februari 2022 https://www.youtube.com/watch?v=CGUVpTv- QM8 Rapat Paripurna Penetapan Usul DPR 8 Februari 2022 https://www.youtube.com/watch?v=LhNaqAm WxGA Rapat Pembahasan 7 April 2022 https://www.youtube.com/watch?v=ex3lEj89INI 8 April 2022 https://www.youtube.com/watch?v=PGKQsclS QWs 13 April 2022 https://www.youtube.com/watch?v=OMVWi_7A EYI https://www.youtube.com/watch?v=sdrFonWX OF8 https://www.youtube.com/watch?v=zQfED7cMs jY Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II 24 Mei 2022 https://www.youtube.com/watch?v=9DHNBDI_ KoI k. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses dan mengunduh dokumen terkait dengan rapat-rapat pembentukan UU 13/2022, mulai dari rapat penyusunan hingga rapat pengambilan keputusan tingkat II pada tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276. Dalam laman tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam kolom feedback yang disediakan oleh DPR. 81 l. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa proses pembentukan UU 13/2022 tidak dilakukan secara cepat karena proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo telah dimulai sejak tanggal 20 Desember 2021. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 hlm. 349 sebagai berikut: “[3.27] ... Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.” m. Bahwa pembentukan UU 13/2022 telah memenuhi seluruh proses atau tahapan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: TAHAP PERENCANAAN Tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 23 (dapat diakses melalui https://dpr.go.id/uu/prolegnas) dan tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020 – 2024 dengan nomor urut 38 (dapat diakses melalui https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list) berdasarkan Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021 – 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 (vide Lampiran I) 82 TAHAP PENYUSUNAN No Hari, Tanggal Kegiatan Bukti 1. Senin, 20 Desember 2021 Diskusi Pakar: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Lampiran II 2. Jumat, 7 Januari 2022 Diskusi Pakar: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Lampiran IV 3. Selasa, 11 Januari 2022 Diskusi Pakar: Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Lampiran V 4. Kamis, 13 Januari 2022 Diskusi Pakar: 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. 2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 4. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 7. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 8. Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M.Hum. 9. Prof. Dr. Aidul Fitriciada, S.H., M.Hum. 10. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Lampiran VI 5. Jumat, 28 Januari 2022 Diskusi Pakar: 1. Dr. Wicipto Setiadi 2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK) Lampiran VII 6. Selasa, 2 Februari 2022 Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Widodo, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 3. Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. 6. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., M.H. Lampiran IX 83 7. Selasa, 2 Februari 2022 Konsultasi Publik di Provinsi Lampung. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. 2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. 3. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. Lampiran X 8. Selasa, 2 Februari 2022 Rapat Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011. Lampiran XI 9. Rabu, 3 Februari 2022 Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. 2. Dr. Sukardi, S.H., M.H. 3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 4. Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. 5. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. Lampiran XII 10. Rabu, 3 Februari 2022 Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011. Lampiran XIII 11. Kamis, 4 Februari 2022 Konsultasi Publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Widodo, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Laode Husen, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. 5. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. Lampiran XIV 12. Kamis, 4 Februari 2022 Konsultasi Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 3. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 4. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 5. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. 6. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. Lampiran XV 13. Senin, 7 Februari 2022 Rapat Pengambilan Keputusan hasil RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 Lampiran XVI 84 14. Selasa, 8 Februari 2022 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 Lampiran XVII 15. Selasa, 8 Februari 2022 Surat DPR RI No. B/3291/LG.01.01/2/2022 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Lampiran XVIII TAHAP PEMBAHASAN No Hari, Tanggal Kegiatan Bukti 16. Jumat, 25 Maret 2022 Surat Presiden RI No. R-12/Pres/03/2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lampiran XX 17. Jumat, 25 Maret 2022 Daftar Inventarisasi Masalah Lampiran XXI 18. Kamis, 7 April 2022 Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXII 19. Jumat, 8 April 2022 Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXIII 20. Sabtu, 9 April 2022 Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXIV 21. Senin,11 April 2022 Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXV 22. Rabu, 13 April 2022 Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXVI 23. Rabu, 13 April 2022 Rapat Timus/Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXVII 24. Rabu, 13 April 2022 Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXVIII 25. Selasa, 24 Mei 2022 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. Lampiran XXIX 26. Selasa, 24 Mei 2022 Keputusan DPR No. 1/DPR RI/V/2021-2022 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Lampiran XXX 85 Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan TAHAP PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN No Hari, Tanggal Kegiatan 27. Kamis, 16 Juni 2022 Pemerintah menegaskan bahwa proses pengesahan dan pengundangan UU 13/2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 85 UU 12/2011 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 melanggar asas keterbukaan karena pembahasan terbilang sangat cepat merupakan dalil yang tidak benar karena seluruh tahapan/proses pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. n. Selain itu juga terlihat bahwa ruang keterlibatan publik dalam pembentukan UU 13/2022 telah dibuka dan diharapkan masyarakat secara aktif menyampaikan pendapat dan masukannya terhadap Naskah Akademik dan RUU a quo. Berkenaan dengan ini, para Pemohon tidak menerangkan adanya upaya untuk melibatkan diri atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 13/2022 yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan undang-undang a quo. o. Dengan demikian maka dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 melanggar asas keterbukaan adalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pembentuk undang-undang telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam proses pembentukan UU 13/2022 dan pembentuk undang-undang juga telah melibatkan partisipasi masyarakat secara 86 lebih bermakna dengan memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU 13/2022 secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU 13/2022 telah dilakukan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 87 Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendukung keterangannya, DPR telah mengajukan Lampiran Keterangan DPR, yaitu Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXII, sebagai berikut: DAFTAR LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR TAHUN 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022 NOMOR LAMPIRAN NAMA DOKUMEN KETERANGAN TAHAP PERENCANAAN Lampiran I Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021 – 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020 – 2024 TAHAP PENYUSUNAN 88 Lampiran II Laporan Singkat Diskusi Pakar 20 Desember 2021 Lampiran III Konsep Awal Rancangan Undang-Undang 6 Januari 2022 Lampiran IV Laporan Singkat Diskusi Pakar 7 Januari 2022 Lampiran V Laporan Singkat Diskusi Pakar 11 Januari 2022 Lampiran VI Laporan Singkat Diskusi Pakar 13 Januari 2022 Lampiran VII Laporan Singkat Diskusi Pakar 28 Januari 2022 Lampiran VIII Konsep Awal Rancangan Undang-Undang 1 Februari 2022 Lampiran IX Laporan Kegiatan Konsultasi Publik Provinsi Jawa Barat 2 Februari 2022 Lampiran X Laporan Kegiatan Konsultasi Publik Provinsi Lampung 2 Februari 2022 Lampiran XI Laporan Singkat Rapat Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 2 Februari 2022 Lampiran XII Laporan Kegiatan Konsultasi Publik Provinsi Jawa Timur 3 Februari 2022 Lampiran XIII Laporan Singkat Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 3 Februari 2022 Lampiran XIV Laporan Kegiatan Konsultasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan 4 Februari 2022 Lampiran XV Laporan Kegiatan Konsultasi Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4 Februari 2022 Lampiran XVI Laporan Singkat Rapat Pengambilan Keputusan hasil RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 7 Februari 2022 Lampiran XVII Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. 8 Februari 2022 Lampiran XVIII Surat DPR RI No. B/3291/LG.01.01/2/2022 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI 8 Februari 2022 Lampiran XIX 1. Naskah Akademik RUU Usul DPR 2. Rancangan Undang-Undang Usul DPR 8 Februari 2022 TAHAP PEMBAHASAN 89 Lampiran XX Surat Presiden RI No. R-12/Pres/03/2022 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 25 Maret 2022 Lampiran XXI Daftar Inventarisasi Masalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 25 Maret 2022 Lampiran XXII Risalah Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 7 April 2022 Lampiran XXIII Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. 8 April 2022 Lampiran XXIV Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 9 April 2022 Lampiran XXV Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 11 April 2022 Lampiran XXVI Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. 13 April 2022 Lampiran XXVII Risalah Rapat Timus/Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011. (Tertutup) 13 April 2022 Lampiran XXVIII Risalah Rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 13 April 2022 Lampiran XXIX Risalah Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tingkat II, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011 24 Mei 2022 Lampiran XXX Keputusan DPR No. 1/DPR RI/V/2021-2022 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 24 Mei 2022 Lampiran XXXI 1. Surat DPR RI No. B/10030/LG.01.03/5/2022 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 24 Mei 2022 90 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna Lampiran XXXII Materi publikasi kegiatan konsultasi publik di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada 22 dan 23 Agustus 2022 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Para Pemohon menyatakan bahwa dalam proses pembuatan UU 13/2022 tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang menerang dan secara nyata. Hal ini kemudian berdampak juga secara material; 2. Bahwa dalam UU 13/2022 sebelum perubahan memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Berikut dalil adanya pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan: a) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1. Norma perubahan UU 13/2022 secara jelas tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU 13/2022 sebelum perubahan. 91 2. Bahwa hal tersebut dibuktikan dari terbatasnya materi UU 13/2022, yang hanya meliputi: a. menambahkan metode omnibus; b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; dan c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa penyusunan UU 13/2022 sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. UU 13/2022 materi substansi perubahannya sangat terbatas sehingga hanya berupaya memberikan legitimasi terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang. b) Asas Kejelasan Rumusan Perubahan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan: 1. Bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden di luar penjelasan Pasal 72 ayat (1a); 2. Bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah sebagaimana Lampiran II UU 13/2022 Angka 270b yang menyatakan bahwa “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat.” c) Asas Keterbukaan 1. Bahwa proses perubahan UU 13/2022 tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana 92 dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang dibuktikan dalam pembahasan yang sangat cepat [6 (enam) hari di Badan Legislasi (Baleg) DPR] dan minimnya partisipasi publik dalam roadshow konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal. 2. Bahwa penolakan terhadap pengesahan UU 13/2022 akibat tidak dibukanya ruang partisipasi juga muncul dari berbagai pihak, yaitu di antaranya: a. civil society sebagaimana termuat dalam rilis Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat pada tanggal 25 Mei 2022; b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak UU 13/2022 a quo di mana salah satu poin penolakannya adalah karena kurangnya partisipasi publik; dan c. kritik dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat, yaitu: 93 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang 25 November 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” (vide Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 379). Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU 13/2022 secara formil dalam perkara a quo, Pemerintah memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil sebagaimana berikut: 94 a. Pemohon I adalah Partai Buruh yang merupakan organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau publik. Dalam hal ini Partai Buruh diwakili oleh Presiden (Said Iqbal) dan Sekretaris Jenderal (Ferri Nuzarli). b. Pemohon II adalah Ramidi sebagai aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). c. Pemohon III adalah Riden Hatam Aziz merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan sebagai Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020- 2023. d. Pemohon IV adalah R. Abdullah merupakan aktivis sekaligus sebagai Ketua Umum Fraksi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertimbangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). e. Pemohon V adalah Agus Ruli Ardiansyah merupakan aktivis sekaligus pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI). f. Pemohon VI adalah Ilhamsyah merupakan aktivis sekaligus sebagai Ketua Umum Fraksi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). g. Pemohon VII adalah Sunandar merupakan aktivis sekaligus sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP). h. Pemohon VIII adalah Didi Suprijadi merupakan seorang dosen sekaligus aktivis sekaligus Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FPTHSI). i. Pemohon IX adalah Hendrik Hutagalung merupakan aktivis sekaligus sebagai Ketua Umum Fraksi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. 4. Pemerintah berkeyakinan bahwa berdasarkan syarat legal standing uji formil sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, para Pemohon menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU 13/2022 serta tidak dapat menguraikan secara konkret kerugiannya atas dibentuknya UU 13/2022. 95 5. Bahwa, "11 organisasi penyokong Partai Buruh" sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada Bagian II permohonan a quo, merupakan subjek hukum yang berbeda, sehingga tidak serta merta dapat disamakan dengan Pemohon a quo. Oleh karenanya, persyaratan adanya hubungan pertautan yang langsung sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, tidak dipenuhi oleh Pemohon. 6. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan kegiatan aktivis dan kebebasan berserikat dalam partai buruh/serikat buruh yang dinaungi. Hal tersebut dikarenakan dalam UU a quo tidak ada ketentuan yang mengatur substansi yang berkaitan dengan partai buruh atau serikat buruh ataupun masalah ketenagakerjaan. 7. Bahwa para Pemohon tidak menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji serta sama sekali tidak menguraikan dalam positanya hubungan pertautan antara hak konstitusionalnya yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan proses pembentukan UU a quo yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. 8. Bahwa Pemohon V (Agus Ruli Ardiansyah) menyatakan diri sebagai pimpinan SPI dan Pemohon VIII (Didi Suprijadi) menyatakan diri sebagai FPTHSI. Dalam database di Kementerian Ketenagakerjaan tidak terdapat organisasi SPI dan FPTHSI. Oleh karena itu, Pemohon V dan Pemohon VIII perlu menyampaikan bukti pencatatan sebagai organisasi SPI dan FPTHSI. Pemohon V dan Pemohon VIII juga perlu menyampaikan bukti sebagai pimpinan SPI dan Ketua Umum FPTHSI. 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 di atas, Pemerintah secara tegas menolak kedudukan hukum (legal standing) dikarenakan tiga hal. Pertama, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerugian konstitusionalnya secara spesifik/aktual atau setidaknya bersifat potensial. Kedua, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Ketiga, para Pemohon tidak dapat 96 menunjukkan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD 1945. Sehingga sangat beralasan hukum, jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak legal standing para Pemohon secara keseluruhan. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara di atas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan secara formil, Pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum atas dibentuknya UU 13/2022 sebagai berikut: a. bahwa pembentukan UU 13/2022 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Materi muatan yang disempurnakan antara lain: 1) menambahkan metode omnibus sebagai salah satu metode pembentukan perundang-undangan; 2) menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terkait dengan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 4) proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik; 97 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analis legislatif dan menambah sistem pendukung yaitu analis hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang- undangan; 6) menyempurnakan teknik penyusunan naskah akademik; dan 7) menyempurnakan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan; b. bahwa sebelumnya, metode omnibus belum diatur, sehingga demi tercapainya kepastian hukum serta kepatuhan terhadap konsep Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam UU 13/2022 ditambahkan metode omnibus; c. bahwa selain alasan kepastian hukum, UU 13/2022 juga memiliki peran dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan kesalahan teknis yang bersifat tidak substansial. Hal ini dilakukan dengan kontrol yang seimbang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut; d. bahwa UU 13/2022 juga dibentuk untuk mengakomodasi beberapa aspirasi dari masyarakat terkait keterbukaan dan partisipasi yang masih dipandang tidak memiliki kepastian hukum. UU 13/2022 dibentuk dengan mengakui konsep dasar keterbukaan dan partisipasi yang diformulasikan melalui meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu UU 13/2022 mengakui 3 (tiga) hak dasar masyarakat sebagai berikut: 1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). e. bahwa UU 13/2022 juga menjadi inovasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana memberikan kepastian hukum dalam hal digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan (proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik), penggunaan tanda tangan elektronik, dan pendayagunaan 98 penataan jabatan analis hukum, analis legislatif, dan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan; f. bahwa penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA), dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI); g. bahwa pembentukan dari UU 13/2022 dibentuk untuk memenuhi perintah Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang merupakan putusan atas pengujian formil UU Cipta Kerja dan bukan atas pengujian materiil. Hal ini perlu dimaknai sebagai proses semangat penataan regulasi di Indonesia yang disertai dengan semangat kepastian hukum, dalam UUD 1945 telah menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga setiap tindakan Pemerintah perlu memiliki landasan hukum yang dapat dipertimbangkan; Berdasarkan uraian tersebut, UU 13/2022 perlu dimaknai sebagai proses reformasi dan penataan regulasi di Indonesia dan seyogyanya tidak dimaknai sebagai upaya Pemerintah dan DPR RI untuk melegalisasi UU Cipta Kerja semata. 2. Bahwa proses Perubahan UU 13/2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Penjelasan Dalil atas Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: 1) Bahwa maksud "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa UU 13/2022 dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat luas serta bermanfaat dan memberi kepastian hukum dalam memenuhi pengaturan hukum yang kosong akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta kebutuhan hukum lainnya. 99 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pembatasan materi UU 13/2022 [terkait menambahkan metode omnibus, memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation)] di dalam UU 13/2022, merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan historis, sosiologis, dan yuridis pada saat ini sebagai dasar serta memberikan payung hukum kepada masyarakat luas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 3) Dalil Pemohon yang menganggap penyusunan UU 13/2022 sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan) serta adanya pembatasan pengaturan materi menurut Pemerintah adalah alasan yang tidak berlandaskan hukum. Kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat seberapa banyak materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. 4) Untuk melihat sejauh mana UU 13/2022 dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dibaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan pembentukan UU a quo (Naskah Akademik dan Draft RUU), serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU. Terhadap hal ini, para Pemohon hanya berpandangan pada asumsi yang tidak meyakinkan atas asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terhadap UU a quo. 5) Dalam hal para Pemohon menganggap adanya pembatasan materi dalam UU a quo serta bersifat parsial dan pragmatis, para Pemohon dapat mengajukan legislative review terhadap UU a quo untuk memberikan masukan atau perbaikan terhadap materi yang diatur. b. Penjelasan Dalil atas Asas Kejelasan Rumusan: 100 1) Bahwa UU 13/2022 telah memuat asas kejelasan rumusan yang telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 2) Adanya dalil para Pemohon yang menyatakan penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden di luar penjelasan Pasal 72 ayat (1a) serta menimbulkan kontradiktif dengan perintah yang menyatakan bahwa “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat”, sebagaimana Lampiran II UU 13/2022 Angka 270b, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a) Menurut Pemerintah bahwa para Pemohon tidak mengerti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sesungguhnya tidak ada yang kontradiktif dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan penjelasan Pasal 72 ayat (1a) telah secara tegas memberi batasan kesalahan teknis penulisan yaitu “yang bersifat tidak substansial”. Berdasarkan Angka 176 Lampiran II UU 13/2022 bahwa penjelasan suatu peraturan perundang- undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap suatu norma tertentu dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam praktik perancangan (drafting) peraturan perundang-undangan, penjelasan Pasal 72 ayat (1a) sangat lazim dirumuskan demikian karena Pemerintah menyadari bahwa kesalahan teknis penulisan sangat beragam dan berbagai macam bentuknya baik yang sudah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi sehingga disebutkanlah beberapa kesalahan penulisan yang umum terjadi dalam perumusan suatu peraturan. Untuk mengantisipasi kesalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang 101 digunakanlah frasa “antara lain” artinya untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan lain yang belum disebutkan dalam penjelasan tersebut namun tetap dengan batasan hanya terhadap kesalahan redaksional yang bersifat tidak substansial. Perbaikan “yang tidak bersifat substansial” juga dipersyaratkan dalam Pasal 72 ayat (1b) bahwa hasil perbaikan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan wakil dari pemerintah yang membahas RUU tersebut. b) Bahwa frasa “antara lain” dimaksud sudah dirumuskan secara tepat oleh DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang- undang yakni di dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) dan bukan di dalam norma batang tubuh. Hal ini justru dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bahwa kesalahan terkait dengan teknis penulisan yang kemungkinan terjadi selain bentuk yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) sepanjang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kesalahan tersebut bersifat tidak substansial maka kesalahan teknis penulisan tersebut dapat dilakukan perbaikan berdasarkan klausul Pasal 72 ayat (1a) ini. Berdasarkan hal di atas, telah jelas bahwa penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang a quo tidak kontradiktif, melainkan telah sesuai dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Angka 270b Lampiran II UU 13/2022. Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh para Pemohon, tidak beralasan menurut hukum. 3) Para Pemohon tidak menjelaskan secara menyeluruh bagian-bagian dari UU a quo yang tidak memenuhi kejelasan rumusan. Para Pemohon hanya mengambil satu rumusan norma [Pasal 72 ayat (1a) beserta penjelasan] lalu kemudian minta diartikan dan diberlakukan kepada seluruh UU a quo telah melanggar asas kejelasan rumusan, menurut Pemerintah dalil tersebut tidak beralasan hukum. Sehingga dalil para Pemohon sebaiknya dinyatakan kabur dan tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalam rumusan penjelasan Pasal 72 ayat 102 (1a) dianggap tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam ranah uji formil pembentukan UU 13/2022 melainkan merupakan ranah uji materiil. c. Penjelasan Dalil atas Asas Keterbukaan: 1) Berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, bahwa proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang- undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Juli 2022, pertimbangan hakim [3.27] Alinea ke-4 telah menyatakan: "Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang- undang pada umumnya…" (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, vide hlm. 351). 2) Bahwa pembentukan UU a quo telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan berdasarkan UU 12/2011, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 103 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020). Keterbukaan dalam pembentukan UU 13/2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang secara langsung para Pemohon bisa mendapatkan data-data proses pembentukan UU 13/2022 dengan mengakses tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276 (vide bukti PK-2), streaming melalui media sosial, TV Parlemen, dan laman DPR RI. Publikasi yang dilakukan oleh DPR tersebut menggunakan media elektronik yang dapat diakses dengan mudah sehingga tidak ada pelanggaran terhadap asas Keterbukaan. 3) Bahwa RUU a quo yang diusulkan oleh DPR telah dibentuk melalui proses penjaringan aspirasi dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 28 Januari 2022 yang diprakarsai oleh DPR. Kemudian konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Februari 2022 di Provinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 4 Februari 2022 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU a quo melalui tautan https:// pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187 dan https:// pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188. Tidak hanya itu, melalui tautan tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal Naskah Akademik dan RUU a quo yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system DPR melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang- Undang. 104 4) Proses pembentukan UU 13/2022 telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan DPR menerangkan dan menegaskan bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 telah dicantumkan dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 38 (vide bukti PK-3) sebagaimana dapat diakses melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas- long-list dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 23 (vide bukti PK-4) sebagaimana dapat diakses melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas. b. Tahap Penyusunan Tahapan penyusunan dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276. c. Tahap Pembahasan Selain mekanisme pembahasan di DPR yang dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276 penyampaian bukti pengiriman surat dari DPR kepada Presiden (beserta RUU), penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan di DPR, penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah dapat dilampirkan dalam (vide bukti PK-5A, bukti PK-5B, bukti PK-6, bukti PK-7, bukti PK-8, dan PK-9). d. Tahap Pengesahan/Penetapan dan Pengundangan Tahap pengesahan/penetapan di DPR dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276. Proses pengesahan dan pengundangan UU 13/2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, dan Pasal 85 UU 12/2011 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang dibuktikan dengan dokumen pengesahan dan 105 pengundangan (vide bukti PK-10, bukti PK-11, bukti PK-12, bukti PK-13, dan bukti PK-14) 5) Pada saat ini, akses internet dapat dijangkau dengan mudah maka dalil Pemohon atas pelanggaran asas keterbukaan tidak dapat dibuktikan sama sekali. Terlebih, jejak digital publikasi konsultasi publik dan pembahasan RUU sangat mudah ditelusuri melalui internet, sampai dengan saat ini. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil- dalil para Pemohon secara keseluruhan tidak beralasan hukum sehingga dalil- dalil yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU 13/2022 cacat formil. UU 13/2022 secara konstitusional telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan benar serta tidak memiliki cacat formil. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang-undang, yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil. 106 Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Presiden juga memberikan Keterangan Pendahuluan (Opening Statement) Presiden bertanggal 24 Agustus 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada 5 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 69/PUU- XX/2022, perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Formil UU 13/2022. Pada kesempatan ini, yang akan kami sampaikan secara lisan adalah pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum, untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Guna mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan. Legal Standing Para Pemohon Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 107 Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU 13/2022 ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU 13/2022 justru dalam rangka melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan kepastian hukum. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemerintah secara tegas menolak kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dikarenakan tiga hal. Pertama, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerugian konstitusionalnya secara spesifik/aktual atau setidaknya bersifat potensial. Kedua, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Ketiga, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Landasan UU 13/2022 Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pada saat ini, keadaan hukum di Indonesia mengalami situasi hiper regulasi. Keadaan tersebut, membuat peraturan perundang-undangan saling mengalami tumpang tindih sehingga tidak menciptakan kepastian hukum. Keadaan hiper regulasi dimaksud dibuktikan dari data Kementerian Hukum dan HAM per 4 Januari 2022, bahwa jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mencapai total 41.086 (empat puluh satu ribu delapan puluh enam) peraturan perundang-undangan. UU 12/2011 sebagai regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan kebutuhan hukum di masyarakat termasuk mengatasi hiper regulasi tersebut. UU 12/2011 yang sebelumnya telah diubah dengan UU 15/2019 dipandang perlu diperbaharui kembali agar tetap relevan di tengah perubahan kebutuhan hukum termasuk mengatasi keadaan hiper regulasi. Urgensi penyempurnaan UU 12/2011 juga berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan untuk membentuk dasar hukum yang mengakomodasi metode omnibus dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Dengan demikian, Pemerintah kemudian memandang perubahan kedua terhadap UU 12/2011 menjadi 108 penting dan relevan guna menjawab kebutuhan hukum dan penataan regulasi di Indonesia. Salah satu upaya perbaikan penataan regulasi di Indonesia dilakukan melalui perubahan UU 12/2011 yang merupakan pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang termuat dalam UU 12/2011 sebagaimana diubah dalam UU 15/2019, masih belum menetapkan ketentuan yang bersifat lebih khusus diantaranya mengenai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, pendayagunaan jabatan fungsional yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta beberapa isu lainnya seperti penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang- undangan. Demi mengupayakan penataan regulasi di Indonesia serta melaksanakan tanggung jawab Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, dengan tetap mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perlu melaksanakan perubahan kedua terhadap UU 12/2011. UU 13/2022 telah memenuhi ketentuan UU 12/2011 jo. UU 15/2019. Muatan substansi pembentukan UU 13/2022 telah memberikan kepastian hukum sebagai berikut: Pertama, pengaturan metode omnibus untuk jaminan kepastian hukum. Kedua, perbaikan kesalahan teknis non-substansial setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dari sebelum pengesahan dan pengundangan. Ketiga, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), yaitu right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Keempat, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Kelima, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analis legislatif dan menambah sistem pendukung, yaitu analis hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Keenam, penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik. 109 Ketujuh, penyempurnaan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga melalui UU 13/2022, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap UU 12/2011 jo. UU 15/2019 sebagai bagian dari pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pengujian Formil UU 13/2022 Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Memperhatikan permohonan ini, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan terhadap adanya pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan para Pemohon, yakni: (1) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; (2) Asas Kejelasan Rumusan; dan (3) Asas Keterbukaan. Proses pembentukan UU 13/2022 Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon, terkait pelanggaran atas pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan disebabkan: a. UU 13/2022 merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan historis, sosiologis, dan yuridis serta memberikan kepastian hukum dalam memenuhi pengaturan hukum yang kosong, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kebutuhan hukum lainnya. Pemenuhan kebutuhan hukum dimaksud, termasuk pengaturan metode omnibus, mekanisme perbaikan kesalahan teknis, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); b. Para Pemohon perlu memperhatikan kembali mengenai materi muatan dari UU 13/2022 baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan kemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Pemohon hanya berpandangan pada asumsi yang tidak meyakinkan terkait pelanggaran atas pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terhadap proses pembentukan UU 13/2022. Sehingga, Pemerintah berkeyakinan bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat seberapa banyak materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan; 110 c. Dalam hal para Pemohon menganggap adanya pembatasan materi dalam UU 13/2022 bersifat parsial dan pragmatis, para Pemohon dapat mengajukan legislative review terlebih dahulu untuk memberikan masukan atau perbaikan terhadap materi yang tidak disetujui terlebih dahulu. Proses pembentukan UU 13/2022 Melanggar Asas Kejelasan Rumusan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon, terkait pelanggaran atas pemenuhan asas kejelasan rumusan disebabkan: a. Pemerintah perlu menjelaskan terkait penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a), terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Dalam rumusan tersebut, para Pemohon perlu mengetahui sudah terdapat batasan yang jelas terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan, yaitu terhadap perbaikan yang bersifat tidak substansial; 2. Penggunaan frasa “antara lain” akan bermanfaat jika terdapat kesalahan yang bersifat tidak substansial tetapi perlu diberikan perbaikan, sehingga Pemerintah dan DPR dapat mempertanggungjawabkan perbaikan yang dilaksanakan; 3. Dalam Lampiran II Angka 270b UU 13/2022, berbunyi “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat”, sehingga mengacu terhadap ketentuan tersebut, penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) tidak kontradiktif dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan; 4. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan tidak ada pelanggaran pada penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022. b. Para Pemohon dalam permohonan a quo juga tidak menjelaskan secara menyeluruh bagian dari UU 13/2022 yang tidak memenuhi kejelasan rumusan, para Pemohon terbukti hanya mengutip satu ketentuan [Penjelasan Pasal 72 ayat (1a)], kemudian memberikan kesimpulan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pasal atau ayat tertentu, seyogyanya menjadi ranah dari uji materiil. 111 Proses pembentukan UU 13/2022 Melanggar Asas Keterbukaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon, terkait pelanggaran atas pemenuhan asas keterbukaan disebabkan: a. Pemerintah memandang penyusunan dari UU 13/2022 telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 serta peraturan terkait lainnya. Para Pemohon dapat mengakses dengan mudah mengenai keterbukaan proses pembentukan UU 13/2022 pada laman resmi DPR, streaming melalui media sosial, dan TV Parlemen; b. RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 juga telah melalui proses penjaringan aspirasi dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 4 Februari 2022 pada beberapa wilayah di Indonesia; dan c. Masyarakat juga diberikan akses untuk mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 melalui laman Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian, DPR. Sebagai tambahan, Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system DPR telah menyediakan sarana partisipasi publik secara daring melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil para Pemohon secara keseluruhan tidak beralasan hukum sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU 13/2022 cacat formil. UU 13/2022 secara konstitusional telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar serta tidak memiliki cacat formil. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian formil UU 13/2022 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- 112 tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang- undang, yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil. Presiden juga telah memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 19 September 2022, bertanggal 16 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden Nomor Register Perkara: 69/PUU-XX/2022 atas Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang dimohonkan oleh: 1. Ir. H. Said Iqbal, M.E; 2. Ferri Nuzarli, S.E., S.H.; 3. Ramidi; 4. Riden Hatam Aziz, S.H.; 5. R. Abdullah; 6. Agus Ruli Ardiansyah; 7. Ilhamsyah; 8. Sunandar; 9. Didi Suprijadi; dan 10. Hendrik Hutagalung. untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 69/PUU-XX/2022, perkenankan kami, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Penerima Kuasa dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menyampaikan 113 Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut: 1) Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (RUU Perubahan Kedua UU 12/2011) merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Ketua DPR Nomor B/3291/LG.01.01/2/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Perubahan Kedua UU 12/2011. 2) Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. 3) Bahwa memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimaksud, Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-182/MD-1/HK.00.00/03/2022 menyampaikan RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 dengan melibatkan kementerian/lembaga Pemerintah non-kementerian antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. 4) Bahwa pembahasan DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/2011, telah dilakukan dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya serta melibatkan pakar/ahli/akademisi pada tanggal 24 Februari 2022, 28 Februari 2022, 2 Maret 2022, 17 Maret 2022, dan 21 Maret 2022 (vide bukti PK-15, bukti PK-16, bukti PK-17, bukti PK-18, dan bukti PK-19). 5) Kementerian yang terlibat dalam pembahasan DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 adalah sebagai berikut: a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi); b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia); 114 c. Kementerian Sekretariat Negara (Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum dan Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan); d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Sosial); e. Kementerian Keuangan (Sekretariat Jenderal); f. Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil); g. Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Perekonomian dan Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan); dan h. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. 6) Pakar/ahli/akademisi yang terlibat dalam pembahasan DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 adalah sebagai berikut: a. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.; b. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.; c. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum.; d. Dr. Oce Madril, S.H., M.A.; dan e. Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H. 7) Bahwa keterlibatan pakar/ahli/akademisi dalam pembahasan DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang bermakna, dimana para pakar/ahli/akademisi dimaksud telah didengarkan pendapatnya, telah dipertimbangkan pendapatnya, dan telah mendapatkan penjelasan/jawaban atas pendapat yang diberikan, baik terhadap pendapat yang telah diterima oleh Pemerintah, dipertimbangkan oleh Pemerintah, maupun pendapat yang belum dapat diterima oleh Pemerintah. 8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diterangkan, Pemerintah berkeyakinan telah memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam pembentukan RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 dimana dalam proses pembahasan RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 telah memenuhi proses keterbukaan dan partisipasi karena telah melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non- kementerian terkait serta melibatkan pakar/ahli/akademisi yang telah 115 didengarkan, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan/jawaban atas pendapat yang diberikan, sebagai wujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-19, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi printout Website Tahapan Pembentukan UU 13 Tahun 2022; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi printout Website Program Legislasi Nasional Nomor Urut 38; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi printout Website Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 Nomor Urut 23; 5. Bukti PK-5A : Fotokopi Surat dari DPR kepada Presiden perihal penyampaian RUU usul DPR RI, bertanggal 8 Februari 2022; 6. Bukti PK-5B : Fotokopi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta Naskah Akademik); 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden kepada Ketua DPR Nomor R- 12/Pres/03/2022, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, bertanggal 25 Maret 2022; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Naskah DIM RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Mensesneg kepada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menteri Hukum dan HAM Nomor B-245/M/D-1/HK.00.00/03/2022, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (tanggal 25 Maret 2022); 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan Pimpinan Badan Legislasi Dalam Rangka Pembicaran Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rapat Paripurna DPR RI (tanggal 24 Mei 2022); 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat dari DPR ke Presiden, Nomor B/10030/LG.01.03/5/2022, perihal Persetujuan DPR RI 116 terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tanggal 24 Mei 2022); 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/V/2021-2022 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (ditetapkan tanggal 24 Mei 2022); 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemsetneg Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor B-235/KSN/D- 1/HK.00/06/2022, perihal Permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Naskah Asli Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor PK- 09/SET.M.EKON.2/02/2022 tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor PK- 10/SET.M.EKON.2/03/2022 tetang Rapat Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor PK- 13/SET.M.EKON.2/03/2022 tetang Pembahasan DIM RUU Kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor PK- 20/SET.M.EKON.2/03/2022 tetang Pembahasan Datar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor PK- 22/SET.M.EKON.2/03/2022 tetang Finalisasi Datar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 117 Untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., yang memberikan keterangan tertulisnya bertanggal 20 September 2022 dan 7 September 2022, yang diterima oleh Mahkamah pada 20 September 2022, dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 22 September 2022, dan 2 (dua) orang saksi, yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. dan Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H., yang memberi kesaksiannya dalam persidangan pada 22 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Ahli Presiden Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. UMUM Sebelum menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan isu konstitusional dalam permohonan perkara ini, maka terlebih dahulu saya akan menerangkan perihal pengujian formil Undang-Undang (UU) dan perkembangan tolok ukur/standar kriteria yang digunakan dalam pengujian formil ini: Bahwa Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK dinyatakan: dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pasal-pasal ini MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UU terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. 118 Dalam konsepsi pengujian UU di MK, hak menguji dibagi menjadi 2 (dua) bentuk. Hak menguji formal (formele toetsubfsrecht) yang melihat keabsahan prosedur pembentukan UU itu dilakukan. Kemudian kedua, hak menguji material (materiele toetsingsrecht), melihat kesesuaian materi muatan UU terhadap norma yang lebih tinggi. Terkait pengujian formil UU oleh MK, beberapa pakar memberikan pendapatnya. Sri Soemantri (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2010, hlm. 92.) menjelaskan, pengujian formil oleh MK berarti wewenang MK untuk menilai apakah UU terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jimly Asshiddiqie (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2010, hlm. 92.) memberikan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formil oleh MK. Menurut Jimly, pengujian formil oleh MK tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, pemberlakuan UU, soal-soal prosedur dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. MK melalui Pertimbangan [3.15.1] Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan UU. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu UU dari segi formilnya adalah sejauh mana UU itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Apabila dijabarkan dari 3 (ketiga) kriteria di atas, maka pada dasarnya pengujian formil oleh MK mencakup pengujian: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan UU, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu UU menjadi UU; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur UU; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan UU; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 119 Terkait peraturan perundang-undangan yang dijadikan tolok ukur dalam pengujian formil maka oleh Pasal 51A ayat (3) UU MK diatur, Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Suatu pengujian formil tidak mungkin berdasarkan tolok ukur ketentuan pembentukan UU yang ada dalam pasal-pasal UUD 1945 saja, karena jika hal itu dilakukan maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil, karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang UU yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan UU (law making process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan. Oleh karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan RUU dilakukan sesuai dengan UU yang mengatur ihwal pembentukan UU, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Bahwa keterpenuhan formalitas semua tahapan pembentukan UU menjadi sangat penting. Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan UU adalah partisipasi masyarakat. Selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang- undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya 120 memenuhi 3 (tiga) prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Selanjutnya dalam pertimbangan [3.17.9] Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dinyatakan semua tahapan dan standar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan UU yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. KHUSUS Bahwa terdapat 3 (tiga) isu konstitusional yang perlu diterangkan dalam perkara ini yang kesemuanya terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan UU 13/2022 yakni: 1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 2. Asas kejelasan rumusan; dan 3. Asas keterbukaan. Masing-masing isu konstitusional akan dipaparkan sebagai berikut: PERTAMA: Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Isu konstitusionalnya adalah apakah substansi UU 13/2002 yang hanya mengakomodir metode omnibus dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 misalnya soal keterlibatan dan partisipasi masyarakat, serta belum secara komprehensif mengatur hal-hal yang memang dibutuhkan dan menjadi persoalan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya soal penataan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan delegasi, dan seterusnya akan menyebabkan UU 13/2022 melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terkait hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian terdapat 2 (dua) kriteria untuk dapat dikatakan apakah pembentukan suatu UU mememuhi asas ini yaitu: pertama: benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan 121 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua; bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Terkait kriteria “benar-benar dibutuhkan” maka tolok ukurnya dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 10 UU P3 yang menyebutkan: (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Frasa “dan/atau” di Pasal 10 UU P3 di atas pada dasarnya menunjukkan/menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, artinya, suatu materi muatan dapat diatur dengan UU sekurang-kurangnya apabila telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU P3. Dengan melihat kepada bagian menimbang, dasar hukum maupun penjelasan dari UU 13/2022 maka UU 13/2022 telah memenuhi materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang yaitu: Pasal 10 ayat (1) huruf a: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 22A yang mengatur: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Selain Pasal 10 ayat (1) huruf a, UU 13/2022 juga memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf d perihal materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan UU 13/2022 di bagian umum menyebutkan: “Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”. Dalam Putusan MK di bagian menimbang [3.20.3] dinyatakan “dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku, dan standar, 122 serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011”. Mengenai peraturan perundang-undangan apakah yang dapat memberikan landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan UU dengan menggunakan metode omnibus law maka dapat merujuk kepada pertimbangan [3.18.2.2] Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku, dan standar, serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”. Frasa “metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan” dalam pertimbangan [3.18.2.2] Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan perlunya/kebutuhan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengadopsi metode omnibus. Dengan demikian jelas bahwa UU 13/2022 pembentukannya merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. Terkait kriteria bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka tolok ukurnya dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 yang menyebut: Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. 123 Dalam Pasal 1 angka 11 UU P3 disebutkan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam Lampiran I UU P3 disebutkan sistematika Naskah Akademik adalah: a. Pendahuluan b. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris c. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait d. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis e. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang- Undang f. Penutup Terkait dengan kriteria bermanfaat, maka sangat terkait dengan landasan sosiologis yang di dalamnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terkait dengan landasan sosiologis dari UU 13/2022, selain telah termuat dalam Naskah Akademik RUU dimaksud, maka telah tercermin dalam bagian menimbang huruf b dan c UU 13/2022 yaitu: a. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna; b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah. Mengenai penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam bagian menimbang lebih diperjelas lagi di bagian penjelasan UU 13/2022 yang menerangkan materi apa saja dari UU ini yang merupakan penyempurnaan atas UU sebelumnya. Di bagian Penjelasan Umum UU 13/2022 dinyatakan: “Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain: a. menambahkan metode omnibus; b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik; e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Pada akhirnya untuk menilai apakah suatu UU yang dibentuk telah membawa manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak dapat dinilai atau diukur langsung/pasti sebelum Undang-Undang tersebut 125 telah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu UU P3 melalui Pasal 95A mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap UU. Pasal 95A mengatur sebagai berikut: (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas. Dengan demikian jika ada materi yang belum dapat tertampung di dalam suatu UU yang dibentuk dan kemudian oleh masyarakat dianggap perlu diatur maka melalui mekanisme pemantauan dan peninjauan ini bisa dijadikan bahan dalam perbaikan ke depan bagi suatu UU, yaitu melalui mekanisme perubahan UU atau penggantian UU yang diawali dari tahapan perencanaan yaitu Prolegnas. KEDUA : Terkait keberadaan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial”. Apakah penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan pasal dimaksud menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat karena mungkin saja hal-hal di luar teknis yang mempunyai konsistensi pasal, itu kemudian juga ikut dilakukan perubahan sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f UU P3. Atas isu konstitusional ini maka dapat diterangkan: Pasal 5 huruf f UU P3 menyebutkan: Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: …f. kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan oleh Penjelasan Pasal 5 huruf f UU P3 disebutkan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan 126 Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan penilaian apakah Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 sudah disusun dengan memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti maka tolok ukurnya adalah dengan menggunakan teknik penyusunan penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU P3 yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan. Khusus mengenai teknik penyusunan penjelasan diatur dalam butir 174 sampai dengan 191. Dengan demikian jika suatu penjelasan telah disusun dengan berpedoman kepada teknik penyusunan penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU P3 maka dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi asas kejelasan rumusan. Lampiran II UU P3 menyebutkan salah satu kerangka yang ada dalam peraturan perundang-undangan adalah “Penjelasan”. Sesuai butir 174 Lampiran II UU P3 Peraturan perundang-undangan yang diberi penjelasan adalah Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun untuk Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Terkait fungsi penjelasan, maka butir 176 Lampiran II UU P3 menyebutkan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang- undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Untuk melihat apakah Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 telah memenuhi ketentuan butir 176 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 isinya mengatur: Dalam hal Rancangan Undang- Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. 127 Dalam ketentuan di atas terdapat norma tertentu yang memerlukan tafsir resmi pembentuk UU yaitu apakah yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan”. sebaliknya dapat dipastikan apabila norma “kesalahan teknis penulisan” tidak diberikan penjelasan dan hanya dinyatakan dengan frasa “cukup jelas” akan menyebabkan/mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud dan akan menyulitkan dalam pelaksanaan dari norma dimaksud. Keberadaan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang menggunakan frasa “antara lain” untuk memberikan tafsir resmi atas pengertian “kesalahan teknis penulisan” pada dasarnya menganut model penyusunan penjelasan dengan melalui uraian terhadap frasa dalam norma yang disertai dengan contoh. Penggunaan frasa “antara lain” juga dimaksudkan untuk menyebut sebagian dari apa yang sedang dibicarakan/dimaksudkan. Hal ini tentu berbeda dengan penggunaan frasa “meliputi” yang dimaksudkan untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru. Kesulitan untuk menetapkan dengan pasti mengenai ruang lingkup suatu kata atau frasa tertentu menyebabkan penyusunan suatu norma menggunakan frasa “antara lain”. Hal ini juga sebagai suatu bentuk antisipasi ke depannya apabila muncul kasus-kasus tertentu di luar apa yang diketahui secara umum di waktu penjelasan tersebut disusun. Mengingat peraturan perundang-undangan keberlakuannya juga harus antisipatif, artinya mudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan zaman. Frasa “antara lain” banyak ditemukan penggunaannya dalam perumusan penjelasan suatu UU. Sebagai contoh di Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU P3: Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Kemudian di Penjelasan Pasal 395 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Yang dimaksud dengan “Informasi Pemerintahan Daerah lainnya” antara lain informasi mengenai proses pembentukan Perda, kepegawaian, kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, untuk mengantisipasi suatu penjelasan yang seharusnya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, malah mengakibatkan 128 terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, maka Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 memberikan batasan bahwa “kesalahan teknis penulisan” memang bisa kejadian/peritiwa di luar apa yang telah disebutkan sebagai kejadian- kejadian dalam penjelasan pasal ini, namun untuk bisa masuk kategori “kesalahan teknis penulisan” haruslah memenuhi syarat bersifat tidak substansial. Dengan demikian telah jelas dan pasti bahwa tidak bisa semua peristiwa kesalahan dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dapat masuk kategori kesalahan teknis penulisan, yang dapat dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut. Mahkamah konstitusi sendiri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 di bagian pertimbangan [3.17.6] telah menegaskan sikapnya bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (typo) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi RUU yang telah disetujui bersama. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK juga memberikan contoh bagaimana suatu perubahan atas RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masuk kategori substansial yaitu: “Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden) yang mengubah UU 40/2007 terdapat ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b yang semula berbunyi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir”, namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b diubah menjadi “jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir”. Sehingga, perubahan tersebut menghilangkan frasa “anggaran dasar” menjadi “pernyataan pendirian”. KETIGA: Terkait pemenuhan asas keterbukaan, untuk menilai apakah penyusunan UU 13/2022 telah memenuhi asas keterbukaan maka dapat menggunakan tolok ukur ketentuan asas keterbukaan dalam UU P3. Pasal 5 huruf g UU P3 mengatur: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 129 meliputi:..g. keterbukaan. Penjelasan Pasal ini menerangkan apa yang dimaksud dengana asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait bagaimana penggunaan asas ini dalam pembentukan UU, MK melalui pertimbangan [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyampaikan beberapa pertimbangannya: 1. Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (law making process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan. Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan pembentukan ini, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. 2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 130 3. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Terkait tolok ukur dan pembuktian apakah partisipasi dalam pembentukan UU telah dilakukan secara bermakna (meaningful participation), maka bisa merujuk kepada Putusan terbaru MK, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022. Dalam Putusan ini MK menyatakan: 1. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. 2. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. 3. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang- 131 undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 4. Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain dari para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR telah benar- benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan UU 3/2022, sehingga tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa Pemerintah dan DPR telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, maka pembuktian bahwa pembentukan suatu UU telah melanggar “asas keterbukaan” atau tidak adalah sangat terkait dengan: a. Sejauh mana Pemerintah dan DPR memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal yang dibuktikkan dengan naskah akademik dan rancangan UU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. b. Sejauh mana Pemerintah dan DPR dapat membuktikkan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan pembentukan UU dimaksud. Kemudian masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut mengetahui materi yang diatur dalam UU yang akan dibentuk. c. Sejauh mana fakta hukum yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU yang dimohonkan pengujian, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. d. Sejauh mana Pemohon dapat membuktikkan bahwa Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait 132 dengan pembentukan UU yang dimohonkan sehingga memiliki tendensi melanggar asas keterbukaan. Apabila Pemerintah dan DPR dapat membuktikkan berbagai tolok ukur tersebut di atas telah dilakukan, maka dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU yang dimohonkan pengujian telah melanggar “asas keterbukaan” adalah tidak beralasan menurut menurut hukum. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Izinkan Ahli menyampaikan keterangan, terhadap 2 (dua) hal, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU PPP 2022”) sebagai katalisator pembentukan peraturan perundang-undangan di era baru sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia; 2. Pembentukan UU PPP 2022 dalam analisis dimensi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. UU PPP 2022 merupakan katalisasitor pembentukan peraturan perundang- undangan di era baru sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena: 1. UU PPP 2022 secara nyata, konsisten, dan konsekuen melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3/20.3] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan: “Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang….”. Pertimbangan Hukum Mahkamah ini merupakan ratio decindi sekaligus obiter dictum yang secara tepat dan konsisten dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap metode omnibus yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ikhtiar bernegara yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan berbagai masalah peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus, yaitu memecahkan berbagai persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menurut Ahli, meliputi permasalahan: a. law making process problem; 133 b. implementation problem; c. interpretation problem; dan d. capacity problem. Melalui metode omnibus sebagaimana diformulasi dalam UU PPP 2022 yang sebelumnya diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan reformasi struktural dan substansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat luar biasa. Bayangkan, misalnya, masalah law making process problem yang berakibat pada adanya konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, dan malfungsi norma, bahkan disfungsi norma dalam 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang dapat diselesaikan dengan adanya perbaikan oleh hanya satu undang-undang, secara sekaligus secara efiektif dan efisien. Terdapat spirit “efisiensi” dan “efektifitas” pembentukan undang-undang yang begitu luar biasa melalui metode omnibus. Lalu, sebagai legitimasi adanya landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang melalui metode omnibus maka UU PPP 2022 menjadi katalisator antara kehendak legisme-positivistik pembentukan peraturan perundang-undangan dan semangat progresif terhadap reformasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode Omnibus yang diformulasi dalam UU PPP 2022 hanya salah satu metode dari banyak metode yang dapat digunakan dalam rangka melakukan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya: (1) one in- two out regulation, (2) moratorium law making; (3) guillotine approach; (4) sunset clause; atau (5) the red tape challenge, yang biasa digunakan oleh negara- negara di dunia dalam rangka melakukan reformasi legislasi/regulasi, khususnya untuk menyelesaikan masalah obesitas legislasi/regulasi. Berbagai metode ini, sejatinya telah diinsersi dalam penyusunan peraturan perundang- undangan secara regular, misalnya meletakan perintah pencabutan lebih dari dua peraturan perundang-undangan selevel (one in-two out regulation) dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan, atau memberlakukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan dalam masa tertentu (sunset clause) dalam ketentuan peralihan atau ketentuan penutup peraturan perundang-undangan. Namun tidak dengan metode omnibus yang tidak dapat diinsersi dalam penyusunan secara regular peraturan perundang-undangan. Metode omnibus menggabungkan berbagai materi muatan baru yang belum 134 pernah ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya; mengubah ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada; atau mencabut berbagai pertauran perundang-undangan yang telah ada, ke dalam satu peraturan perundang-undangan secara sekaligus. Melalui sebuah tahapan reviu yang mendalam, cermat, dan scientific, kemudian diidentifikasi dan diinventarisisr mana saja peraturan perundang-undangan yang dipertahankan (maintain), disimplifikasi (simplify), atau dieliminasi (eliminate), termasuk memformulasi norma baru yang belum ada peraturan perundang- undangan sebelumnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang selaras dan senyawa dengan arah pengaturan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Basis reviu sederhananya, yaitu: Is it legal?; Is it needed?; Is it business friendly?; Are fees necessary and reasonable? Tentu dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbagai metode ini tercipta karena adanya masalah teknis hukum yang sama, yaitu: a. Multiplicity of complex overlapping regulations. b. No clarity of valid regulations. c. Absence of a system to identify implicitly repealed decrees. d. Overlap of authorities issuing regulations. e. Inconsistency in regulation drafting cycle across institutions. f. Lack of specific mechanism to study the economic impact of new regulations. Progresifitas pembentuk undang-undang di Indonesia yang memerlukan metode dalam menyelesaikan berbagai permasalahan peraturan perundang- undangan ini pun didukung penuh oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memerintahkan agar pembentuk undang-undang segera mementuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang. Jelas bahwa, UU PPP 2022 merupakan katalisator dalam sistem baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Memenuhi berbagai kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang- undangan. UU PPP 2022 merupakan katalisasitor pembentukan peraturan perundang- 135 undangan karena berupaya memenuhi berbagai kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat 20 (dua puluh) substansi dalam UU PPP 2022 yang merupakan pemenuhan kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan; b. perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; c. penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP; d. penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus; e. perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta DIM- nya; f. perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah; g. perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus; h. perubahan Pasal 72, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan kepada Presiden; i. perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada Presiden; j. perubahan Penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi; k. perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan; l. perubahan penjelasan Pasal 95, memasukan mengenai substansi penyandang Disabilitas; m. perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang; n. perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang Disabilitas; o. penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97 C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang 136 menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang- undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang- undangan di lingkungan Pemerintah serta; p. perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan; q. perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang- undangan; r. perubahan Penjelasan Umum; s. perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik; t. perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang- undangan; UU PPP 2022 tidak ‘melulu’ berisi mengenai insersi metode omnibus. UU PPP 2022 mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Smart law making process, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan ramah penyandang disabilitas, perkuatan partisipasi masyarakat, teknik analisis dan evaluasi regulasi, dan berbagai norma baru lainnya diakomodasi dalam UU PPP 2022 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbagai materi baru ini merupakan bentuk pengayaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang perlu dilakukan agar tercipta sebuah produk peraturan perundang- undangan yang menciptakan: (1) strong collective intelligence; (2) inclusive and representative institution; (3) public trust and confidence; (4) legitimacy and responsibility; (5) improved understanding; (6) opportunities for citizens; dan (7) accountable and transparent dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Ikhtiar pembentuk undang-undang terlihat dari tiap-tiap norma yang ada di UU PPP 2022. Pembentukan UU PPP 2022 dalam analisis dimensi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Ahli, telah memenuhi asas pembentukan peraturan 137 perundang-undangan, khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas kejelasan rumusan. Kedua asas ini, menurut Pemohon dalam permohonannya, dianggap tidak terpenuhi dalam pembentukan UU PPP 2022. Izinkan Ahli menyampaikan keterangan dalam analisis substansi penerapan kedua asas ini dalam UU PPP 2022. 1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap jaminan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa substansi yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam UU PPP 2022, antara lain: a. digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan (proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara daring); b. penggunaan tanda tangan elektronik; c. pendayagunaan penataan jabatan analis hukum, analis legislatif, dan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan; d. penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode Regulatory Impact Assesment (RIA); dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI); e. penyempurnaan partisipasi masyarakat terkait the right to be heard, the right to be considered, the right to be explained, yaitu: 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara daring dan/atau luring oleh orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang- undangan (The right to be heard). 2) Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan (The right to be considered). 3) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat (The right 138 to be explained). Berbagai substansi UU PPP 2022 di atas merupakan substansi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Asas kejelasan rumusan. Pemohon menyampaikann bahwa, penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden di luar Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) serta menimbulkan kontradiktif dengan perintah yang menyatakan bahwa “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat”. Menurut Ahli untuk menganalisis kejelasan rumusan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a), dapat menggunakan formula di bawah ini: Subjek Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Operator Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Objek Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Keterangan DPR dan Presiden (dapat) dilakukan perbaikan Kesalahan teknis penulisan, antara lain: a. huruf yang tidak lengkap; b. rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat; c. salah ketik; dan/atau d. judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai. Kesalahan teknis penulisan yang bersifat tidak substansial Menurut Ahli, rumusan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) sudah sangat jelas atau terang benderang. Frasa “antara lain” bersifat terbuka namun terbatas. Terbuka artinya selain kesalahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) dapat dibuka untuk kesalahan teknis penulisan selain keempat jenis 139 kesalahan teknis dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a). Namun, meskipun terbuka bagi perbaikan kesalahn teknis lainnya, ia tertutup hanya pada kesalahan teknis penulisan yang bersifat tidak substansial. Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan makna ‘tidak substansional’ ialah suatu perbaikan yang dilakukan tidak memengaruhi makna/isi/formula dari norma yang dibentuk. Dalam praktiknya pula, keempat kesalahan teknis ini merupakan kesalahan teknis yang dapat terjadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kesalahan atau typo error ini dalam praktiknya ada saja terjadi, sehingga dengan adanya formulasi normatif mengenai landasan hukum perbaikan kesalahan penulisan peraturan perundang-undangan maka akan memberikan kepastian hukum rumusan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) telah memenuhi pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terlebih, fungsi Penjelasan Pasal hanya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang- undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan Pasal bukan merupakan “norma”. Ia hanya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma (Lampiran II, angka 177, UU No. 12 Tahun 2011). Reformulasi kesalahan teknis penulisan dalam UU PPP 2022, termasuk pengunaan frasa ‘antara lain’ dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) memperkuat adopsi praktik berhukum negara-negara hukum yang menerapkan ‘The scrivener's error doctrine’ atau ‘doktrin kesalahan penulis’, adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga pada pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan, dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini terdapat kesalahan karena adanya vitium scriptoris atau "kesalahan juru tulis," atau "kesalahan teknis penulisan" untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerapkan gantinya dengan penulisan yang diyakini sebagai teks hukum yang benar oleh pihak yang memiliki otoritas. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1934, badan legislatif Louisiana memberlakukan undang-undang yang memberi wewenang kepada penggugat untuk melaporkan 140 pidana kesaksian lawan mereka yang "in any unlawful way." Teks ini merupakan perubahan dari undang-undang tahun 1908 yang diganti rumusannya, tetapi dengan penambahan awalan "un-" dalam kata “lawful”. Kata ini identik dengan bagian terkait dari undang-undang tahun 1908 yang diganti, tetapi ada penambahan awalan "un-" yang tidak dapat dijelaskan ke kata "lawful”. Jelas penambahan awalan “un-“ pada kata “lawful” berdampak pada perubahan makna kata dan akibat hukum yang besar. Hal ini dianggap kesalahan ketik yang kemudian diperbaiki. Berdasarkan pemaparan ahli di atas maka Ahli berpandangan bahwa UU PPP 2022 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan. Akhirnya, demikian keterangan ahli pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Sebelum Ahli mengakhiri keterangan ini, izinkan Ahli menyampaikan pepatah yang sering nenek-nenek di kampung ahli sampaikan kepada cucunya, yaitu: “Janganlah jadi tikus yang nandani labu” yang artinya seseorang janganlah nandani (memperbaiki) sesuatu yang malah akan merusak sesuatu itu. Tikus merupakan hewan pengerat yang tidak akan mungkin memperbaiki labu, karena ia malah akan memakan atau merusaknya. Begitu pula dengan UU PPP 2022, ada semangat perbaikan secara struktral dan substansional yang dilakukah pembentuk undang-undang, baik dalam rangka melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi terkait dengan landasan hukum metode omnibus, maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bernegara dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka memberikan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Akhirnya, demikian Keterangan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Inde Datae Leges Be Fortior Omnia Posset. Hukum harus dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Namun, jangan jadikan “tidak ada hukum” sebagai alasan ketika penguasa yang ingin membagiakan rakyatnya namun “tidak ada hukum” membuat dirinya tak dapat berbuat untuk kebahagiaan rakyatnya. Wallahu’alam bishowab. Saksi Presiden Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. 141 Sebelum memberikan keterangan saksi, saksi menyampaikan kembali pokok- pokok permohonan perkara a quo yang secara singkat menyatakan bahwa UU PPP 2022 cacat formil disebabkan karena tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Terkait dengan proses penyusunan UU PPP 2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – selanjutnya disebut UU Ciptaker, Saksi telah diminta partisipasinya sebagai seorang akademisi sejak tanggal 1 Desember 2021. Hal ini dibuktikan oleh pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Bapak Elen Setiadi pada tanggal 1 Desember 2021 sebagai dalam screenshot berikut: Keterlibatan dalam tim ahli tersebut Saksi pandang sebagai bentuk partisipasi publik, khususnya dalam kapasitas akademis, yang terlebih lagi mewakili satu- satunya dari lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Pada pertemuan- pertemuan berikutnya yang difasilitasi oleh Menko Perekonomian berkembang 142 pemikiran untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perubahan terhadap UU PPP dan perubahan terhadap UU Ciptaker. Perubahan UU PPP 2022 di antaranya dimaksudkan untuk mengakomodasi metode omnibus law yang diamanatkan dalam Putusan MK sebagai cara untuk “memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law” (Par. 3.20.2). Saat itu sebenarnya terdapat pemikiran lain untuk tidak perlu melakukan perubahan UU PPP, melainkan cukup dengan melakukan perubahan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan melalui pembentukan Peraturan Presiden – sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) UU PPP. Tetapi, dinamika yang berkembang di DPR-RI menghendaki perubahan UU PPP, terutama untuk memasukkan terma partisipasi yang bermakna (meaningfull participation) yang harus dituangkan dalam bentuk norma karena bukan sekedar menyangkut aspek teknis dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, Saksi diundang dalam pertemuan di Hotel Pullman Jakarta pada hari Jumat tertanggal 14 Januari 2022 dengan agenda Pembahasan Revisi UU PPP antara Pemerintah dan DPR. Pada saat itu terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijadikan bahan pembahasan revisi UU PPP. Saksi menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai pada screenshot berikut. Dalam pembahasan tersebut, pada prinsipnya Saksi berpendapat, bahwa metode omnibus law harus dinormakan dalam pasal UU PPP dan memasukkan dalam Lampiran II, pada Bab II, terutama pada Bagian C tentang Pencabutan dan D tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Saksi pun berpendapat bahwa terdapat kriteria dari omnibus law, yakni: a. perubahan dan/atau pencabutan beberapa UU; b. bersifat lintas sektoral; c. materi muatan yang berkaitan; d. kesatuan prinsip atau tujuan; e. disusun dengan sistematika khusus berdasarkan klaster masalah. 143 Sementara itu terkait dengan partisipasi yang bermakna, Saksi berpendapat cukup dengan mengubah Penjelasan Pasal 1 angka 6 UU PPP berkenaan dengan Asas Keterbukaan. Dalam diskusi, Saksi menjelaskan bahwa partisipasi yang bermakna terkait dengan sistem demokrasi deliberatif -- yang Saksi terjemahkan sebagai demokrasi permusyawaratan sesuai dengan Sila keempat Pancasila – yang dikemukakan oleh filosof hukum Jerman, Jürgen Habermas. Pada intinya di tengah perkembangan masyarakat modern yang terintegrasi dengan teknologi informasi, partisipasi masyarakat harus dilakukan sebagai bentuk deliberasi atau permusyawaratan publik sehingga setiap pendapat atau opini harus didengarkan, 144 dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kesempatan berikutnya Saksi diundang untuk mereview Naskah Akademis RUU Revisi UU PPP pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2022. Bagian dari Naskah Akademis yang direview adalah pada Kajian Teoritis, terutama pada isu tentang omnibus law dan partisipasi yang bermakna. Terkait dengan partisipasi yang bermakna pada intinya Saksi memposisikan dalam kaitan dengan demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan yang lebih menghendaki dihasilkannya pertimbangan publik secara kolektif (collectively public judgement) dibandingkan sekedar mengagreasi opini publik (opinion public) yang dilontarkan secara individu dari orang dengan “top-of-mind” mengenai isu-isu yang kompleks. Dengan cara tersebut, maka hak untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (to be considered), dan dijelaskan (to be explained) dapat diperoleh tanpa dipengaruhi oleh bentuk-bentuk fabrikasi opini atau manufacturing consent oleh individu-individu “top of mind” atau kelompok-kelompok tertentu. Secara lengkap keterlibatan dalam review Naskah Akademis tersebut dapat dilihat pada berkas terlampir. Partisipasi lainnya adalah dalam pembahasan draft awal RUU PPP pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana terlampir. Demikian, kesaksian Saksi berpartisipasi sebagai akademisi dalam penyusunan RUU PPP yang berlangsung sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022. Pada intinya keterlibatan saya tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PPP. Besar harapan kesaksian ini menjadi bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya partisipasi dalam proses pembentukan RUU PPP. Selain itu, Saksi melampirkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Keahlian DPR RI serta usulan pakar/ahli/akademisi terkait dengan draft RUU DPR. Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H. Izinkan saya menyampaikan keterangan mengenai fakta yang saya lihat, dengar, dan alami terkait dengan proses penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 145 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut: 1. Saya menghadiri 4 (empat) kali Rapat Pembahasan atas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam rentang waktu bulan Februari-Maret 2022 di Jakarta sebagai salah satu undangan dari unsur akademisi bersama dengan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Aidul Fitriacida Azhari, S.H., M.Hum., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 2. Keempat rapat pembahasan tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Rapat 1: Senin, 28 Februari 2022 Agenda: Rapat Lanjutan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rapat pembahasan ini, saya menyampaikan pokok pendapat antara lain: a. Usulan untuk tidak menyebutkan dan mendefinisikan omnibus law dalam Ketentuan Umum rancangan undang-undang ini (Pasal 1 angka 2a) mengingat kata atau istilah lain terkait teknik perancangan yang (telah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak disebutkan dan didefinisikan dalam ketentuan umumnya. b. Ketentuan mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan (Pasal 73) penting diadakan sepanjang ketentuan tersebut bukan dimaknai sebagai kebolehan untuk pengerjaan penyusunan rancangan peraturan yang asal- asalan. c. Usulan untuk ‘mengembalikan’ kewenangan pengundangan kepada Sekretariat Negara mengingat proses yang dilalui sebelum pengundangan 146 adalah pengesahan atau penetapan berupa penandatanganan oleh Presiden terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 85). Hasil rapat pembahasan antara lain adalah: penerimaan Pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan untuk tidak menyebutkan dan mendefinisikan omnibus law dalam ketentuan umum rancangan undang-undang ini, dan ‘memindahkan’ pengertian atas kata atau istilah tersebut sebagai ketentuan dalam materi pengaturan atau penjelasan. 4. Rapat 2: Rabu, 2 Maret 2022 Agenda: Rapat Lanjutan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rapat pembahasan ini, saya menyampaikan pokok usulan untuk mengubah frasa ‘dapat’ menjadi ‘harus’ dalam ketentuan mengenai penjelasan pembentuk peraturan perundang-undanagn kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat (Pasal 96). Hasil rapat pembahasan ini antara lain adalah: mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap usulan mengubah frasa ‘dapat’ menjadi ‘harus’ dalam ketentuan mengenai penjelasan pembentuk peraturan perundang-undanagn kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. 5. Rapat 3: Kamis, 17 Maret 2022 Agenda: Rapat Lanjutan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rapat pembahasan ini, saya menyampaikan pokok pendapat antara lain: a. Usulan untuk menghapus rujukan kepada ayat (1) dalam Pasal 97B ayat (2) guna menegaskan bahwa dalam setiap tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diberikan pembubuhan tanda tangan elektronik. b. Usulan untuk memperbaiki rumusan penjelasan Pasal 58 dengan penambahan klausul agar tidak mengakibatkan perluasan norma. 147 c. Usulan untuk memperbaiki rumusan penjelasan Pasal 78 ayat (1) untuk mempertegas peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hasil rapat pembahasan antara lain adalah: a. penerimaan Pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan penghapusan rujukan kepada ayat (1) dalam Pasal 97B ayat (2) mengingat maksud ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 97B memang berbeda. b. penerimaan Pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan perbaikan penjelasan Pasal 58 ayat (1) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1). c. penerimaan Pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan perbaikan rumusan penjelasan Pasal 78 ayat (1). 6. Rapat 4: Senin, 21 Maret 2022 Agenda: Finalisasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rapat pembahasan ini, saya menyampaikan pokok usulan untuk menghapuskan penambahan rumusan dalam Lampiran Angka 238 mengingat kegiatan tersebut bukan merupakan bagian dari teknik perancangan melainkan sekedar kebijakan dari kementerian atau lembaga agar peraturan perundang- undangan tersebut bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hasil rapat pembahasan ini antara lain adalah: penerimaan Pemerintah dengan pertimbangan terhadap usulan penghapusan penambahan rumusan dalam Lampiran Angka 238. Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 September 2022, yang diterima oleh Mahkamah pada 27 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian formil atas UU 13/2022 terhadap UUD 1945. Berdasarkan argumentasi atau dalil sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan yang diberikan dalam persidangan, keterangan ahli dan saksi baik secara lisan maupun tulisan serta fakta-fakta 148 yang diberikan dalam persidangan, telah jelas bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemerintah tetap pada pendiriannya dan menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian secara formil undang-undang a quo. Karena berdasarkan argumentasi atau dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan saksi baik secara tertulis dan lisan serta fakta-fakta di persidangan, telah jelas bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan adanya keterpautan langsung terhadap undang-undang yang diuji sehingga tidak akan mungkin terjadinya kerugian konstitusional terhadap para Pemohon. 2. Dengan tidak adanya kerugian konstitusional secara formil para Pemohon tidak dapat memenuhi syarat yang telah menjadi ketentuan sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan hukum pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara formil. Dimana dalam pengujiannya secara tegas memberikan perbedaan syarat legal standing untuk menguji secara formil yakni adanya syarat legal standing bahwa Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan atau diuji. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 perlu ditegaskan dan dimaknakan dalam syarat uji formil harus ada hubungan pertautan. Kata pertautan merupakan adanya hubungan yang langsung yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang diuji, baik mengatur tentang hak, kewajiban, atau kewenangan Pemohon. 3. Dengan kata “pertautan” maka Pemohon yang dapat memiliki legal standing hanyalah orang, lembaga, atau badan hukum yang hak, kewajiban, dan kewenangannya diatur dalam undang-undang yang diuji. Merujuk terhadap eksetensi putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian undang- undang a quo secara formil syarat legal standing harus dapat terpenuhi dan jika Pemohon tidak ada pertautan dengan undang-undang yang dimohonkan maka Pemohon secara konstitusional tidak memiliki hak untuk menguji secara formil. 149 4. Sebagai pertimbangan Mahkamah, pemerintah dapat menyimpulkan dan menegaskan kedudukan hukum undang-undang yang diuji diantaranya: a. Bahwa undang-undang yang diuji merupakan undang-undang perubahan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Perubahan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum. Undang-Undang yang diuji termasuk dalam RUU perencanaan yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022, sehingga penyusunannya bukan berdasarkan kumulatif terbuka. b. Kebutuhan hukum dalam undang-undang a quo telah jelas tercantum dalam ketentuan menimbang huruf b UU 13/2022 sebagaimana berbunyi: “bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.” c. Sehingga perubahan undang-undang a quo dapat melengkapi tata cara pembentukan undang-undang yang karena adanya perkembangan hukum dinilai perlu adanya penambahan substansi sebagai pedoman pihak-pihak yang diberi kewenangan dalam pembentukan undang- undang. d. Berdasarkan hal tersebut di atas penting kiranya menentukan keterpautan langsung dalam perkara ini. Berdasarkan substansi undang- undang a quo maka yang memiliki keterpautan langsung antara lain: pelaku pembentuk undang-undang baik pelaku pembentuk undang- undang di kalangan pemerintah/pemerintah daerah maupun di kalangan DPR/DPRD. 5. Berdasarkan kedudukan hukum undang-undang a quo maka pemerintah berkeyakinan bahwa kedudukan hukum para Pemohon tidak memiliki hak uji terhadap undang-undang a quo dengan alasan sebagai berikut: 150 a. Bahwa pembentukkan undang-undang dilandaskan pada perencanaan, UU 13/2022 masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 dan bukan berdasarkan kumulatif terbuka. Dengan demikian maka para Pemohon tidak memiliki keterpautan langsung baik berdasarkan substansi atau materi undang-undang a quo. b. Berdasarkan putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 maka para Pemohon tidak memiliki hak uji terhadap undang-undang a quo dengan alasan: 1) Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat Serikat Bekerja yang dalam kedudukan hukumnya hak dan kewajibannya diatur dalam AD/ART perkumpulanya. 2) Bahwa sesuai kedudukan hukumnya para Pemohon hanya dapat melakukan tindakan-tindakan atau tugas dan kewenangannya yang tercantum dalam AD/ART. c. Sehingga jika dihubungkan dengan putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 maka para Pemohon tidak memiliki keterpautan langsung dengan undang-undang yang diuji sehingga para Pemohon tidak memiliki hak uji terhadap undang-undang a quo. Pemerintah menyimpulkan bahwa para Pemohon yang menguji undang- undang a quo secara formil tidak memiliki hubungan pertautan dengan undang- undang yang diuji sehingga dalam pengujian formil para Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki legal standing dan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan argumentasi dan kesimpulan tersebut di atas Pemerintah berpendapat adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon baik dalam pengujian secara formil tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KESIMPULAN KONSTITUSIONALITAS ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Dalam pokok permohonan para Pemohon, ada 3 (tiga) dalil pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan, yaitu: a. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 151 b. Asas Kejelasan Rumusan c. Asas Keterbukaan Terhadap 3 (tiga) hal tersebut dapat Pemerintah tanggapi dan simpulkan: 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan UU 13/2022 melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak beralasan menurut hukum yang mana dapat dibuktikan bahwa UU 13/2022 merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan historis, sosiologis, dan yuridis serta memberikan kepastian hukum dalam memenuhi pengaturan hukum yang kosong, sehingga kebutuhan dan kemanfaatannya diperlukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan kebutuhan hukum dimaksud termuat dalam substansi UU 13/2022, yaitu: a. perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g, mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan; b. perubahan Pasal 9, mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; c. penambahan Bagian Ketujuh dalam Bab IV UU PPP; d. penambahan Pasal 42A, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus; e. perubahan Pasal 49, mengatur mengenai pembahasan RUU beserta DIM-nya; f. perubahan Pasal 58, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah; g. perubahan Pasal 64, mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus; h. perubahan Pasal 72, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan kepada Presiden; 152 i. perubahan Pasal 73, mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada Presiden; j. perubahan Penjelasan Pasal 78, mengatur mengenai penetapan Raperda Provinsi; k. perubahan Pasal 85, mengatur mengenai pengundangan; l. perubahan penjelasan Pasal 95, memasukan mengenai substansi penyandang Disabilitas; m. perubahan Pasal 95A, mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang; n. perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat, termasuk penyandang Disabilitas; o. penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D, mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang- undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah serta; p. perubahan Pasal 98, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan analis hukum selain perancang peraturan perundang-undangan; q. perubahan Pasal 99, mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang- undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, selain perancang peraturan perundang-undangan; r. perubahan Penjelasan Umum; s. perubahan Lampiran I Bab II huruf D, mengenai Naskah Akademik; dan t. perubahan Lampiran II mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan UU 13/2022 melanggar asas kejelasan rumusan tidak beralasan menurut hukum yang mana dapat dibuktikan bahwa terkait penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan 153 Pasal 72 ayat (1a), terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Dalam rumusan tersebut, para Pemohon perlu mengetahui sudah terdapat batasan yang jelas terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan, yaitu terhadap perbaikan yang bersifat tidak substansial; b. Penggunaan frasa “antara lain” akan bermanfaat jika terdapat kesalahan yang bersifat tidak substansial tetapi perlu diberikan perbaikan, sehingga Pemerintah dan DPR dapat mempertanggungjawabkan perbaikan yang dilaksanakan. 3. Dalam Lampiran II Angka 270b UU 13/2022, berbunyi “Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat”, sehingga mengacu terhadap ketentuan tersebut, penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) tidak kontradiktif dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan UU 13/2022 melanggar asas keterbukaan tidak beralasan menurut hukum yang mana dapat dibuktikan bahwa Pemerintah memandang penyusunan dari UU 13/2022 telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 serta peraturan terkait lainnya. Para Pemohon dapat mengakses dengan mudah mengenai keterbukaan proses pembentukan UU 13/2022 pada laman resmi DPR, streaming melalui media sosial, dan TV Parlemen. Antara lain sebagaimana link berikut (vide Keterangan DPR): a. https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187; b. https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188; c. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276; dan d. https://www.youtube.com/watch?v=6cBZiWmpgjo. 5. RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 juga telah melalui proses penyerapan aspirasi dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 4 Februari 2022 pada beberapa wilayah di Indonesia antara lain (vide Keterangan DPR): 154 a. Jawa Barat Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- undang di Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 150 orang. b. Lampung Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- undang di Provinsi Lampung melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Saburai, dan Universitas Tulang Bawang. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 135 orang. c. Jawa Timur Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- undang di Provinsi Jawa Timur melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 160 orang. 155 d. Sulawesi Selatan Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- undang di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Tadulako. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Hukum Pemerintah Kota Makassar, Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekretariat DPRD Kota Makassar, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 140 orang. e. Daerah Istimewa Yogyakarta Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang- undang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 250 orang. Adapun berikut adalah flyer kegiatan konsultasi publik sebagaimana disebutkan di atas: 156 Flyer Roadshow Konsultasi Publik Lampung, 2 Februari 2022 Flyer Roadshow Konsultasi Publik Lampung, 2 Februari 2022 Flyer Roadshow Konsultasi Publik Surabaya, 3 Februari 2022 Flyer Roadshow Konsultasi Publik Yogyakarta, 4 Februari 2022 6. Para pakar yang terlibat dalam penyusunan UU 13/2022 antara lain Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS., Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK), Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. 157 Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. (vide Keterangan DPR). 7. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang- undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya beragendakan mendengar paparan dari para narasumber, namun juga dibuka ruang diskusi antara narasumber dengan peserta baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual dan tercatat dalam laporan kegiatan di tiap provinsi. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ruang partisipasi publik sangat sempit karena konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber adalah dalil yang tidak berdasar. 8. Masyarakat juga diberikan akses untuk mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 melalui laman Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian, DPR. Sebagai tambahan, Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system DPR telah menyediakan sarana partisipasi publik secara daring melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU), dengan tautan sebagai berikut: https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187 dan https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188. 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon (vide permohonan Angka 91), kritik proses pembentukan UU 13/2022 yang disampaikan oleh Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), Pemohon tidak mencantumkan secara utuh isi artikel kritik dimaksud melainkan terpotong sehingga mengakibatkan dapat menimbulkan kesalahan dalam memaknai dan menyimpulkan keseluruhan isi dari artikel yang termuat dalam tautan https://pshk.or.id/blog-id/masalah- hukum-revisi-peraturan-pembentukan-undang-undang/. Bahwa penggalan paragraf yang terpotong sebagai berikut: Dari segi legitimasi terhadap omnibus law, hal ini mungkin dapat dibenarkan karena memang salah satu poin pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal Cipta Kerja adalah karena omnibus law tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi masuknya materi yang membenarkan perbaikan rancangan undang-undang setelah disahkan tentu wajib dipertanyakan. 158 Perubahan UU PPP menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang telah disahkan dapat diperbaiki dalam hal teknis penulisan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, sebagaimana terjadi dalam UU Cipta Kerja. Setelah disahkan pada 5 Oktober 2020, terjadi beberapa kali perubahan substansi terhadap Cipta Kerja sebelum draf disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi undang-undang. Dalam konteks ini, pengaturan dalam perubahan UU PPP justru terkesan melegalkan praktik penyelundupan hukum dan membenarkan praktik penyelundupan hukum yang terjadi dalam pembentukan Cipta Kerja. 10. Bahwa atas adanya pemenggalan terhadap paragraf sebagaimana dimaksud, terdapat frasa yang melegitimasi pembentukan UU 13/2022 atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mana metode omnibus belum dikenal dalam UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, sehingga mengakibatkan artikel PSHK terkesan negatif yang menguatkan dalil para Pemohon. III. KESIMPULAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERSIDANGAN Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemerintah sangat yakin dan tetap pada pendiriannya bahwa secara formil UU 13/2022 tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai penguatan argumentasi konstitusionalitas pendirian Pemerintah di atas, maka Pemerintah akan memberikan tanggapan/klarifikasi dan kesimpulan terhadap keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon dalam persidangan sebagai berikut: Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli para Pemohon, yaitu Feri Amsari pada sidang Kamis, 15 September 2022, yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut: 1. Pernyataan Ahli Pemohon: pengabaian prinsip nonretroactive clause “ …padahal sebelum dilakukan revisi dengan menambahkan metode itu, metode omnibus law itu sudah digunakan, lalu lahirlah Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin sebuah undang‑undang diberlakukan surut? Sesuatu yang melanggar Undang‑Undang Dasar Tahun 1945 dan asas‑asas hukum yang berlaku umum berupa larangan memberlakukan hukum secara retroaktif, harus dinyatakan cacat prosedur. Hukum retroaktif sendiri dalam Kamus Hukum Black’s dinyatakan sebagai suatu tindakan legislatif yang melihat ke belakang atau menatap peristiwa di masa lalu, lalu 159 mempengaruhi tindakan atau fakta yang ada sebelum undang‑undang itu berlaku. Sehingga Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2020 dibentuk untuk melegitimasi keberadaan metode omnibus law yang telah diterapkan sebelum pengaturannya dibentuk, maka terjadi pengabaian prinsip nonretroactive clause dan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang‑undangan. Pelanggaran prinsip itu membuktikan dugaan bahwa tujuan revisi Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2022 memang dalam rangka “membuka jalan” bagi keabsahan sebuah undang‑undang, yaitu omnibus law cipta kerja yang sesungguhnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sampai dilakukan perbaikan dua tahun. Undang‑undang tersebut dinyatakan, “Tidak mengikat sampai dilakukan perbaikan,” artinya memang ada niat untuk memberlakukan sebelum perbaikan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon tersebut, Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pemerintah tidak setuju dengan keterangan Ahli para Pemohon karena: a. Bahwa UU 12/2011 sebagai regulasi pembentukan peraturan perundang- undangan harus selaras dengan kebutuhan hukum di masyarakat termasuk mengatasi hiper regulasi. Sehingga UU 12/2011 yang sebelumnya telah diubah dengan UU 15/2019 dipandang perlu diperbaharui kembali agar tetap relevan di tengah perubahan kebutuhan hukum termasuk mengatasi keadaan hiper regulasi. Urgensi penyempurnaan UU 12/2011 juga berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan untuk membentuk dasar hukum yang mengakomodasi metode omnibus dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Dengan demikian, Pemerintah kemudian memandang perubahan kedua terhadap UU 12/2011 menjadi penting dan relevan guna menjawab kebutuhan hukum dan penataan regulasi di Indonesia. b. Salah satu upaya perbaikan penataan regulasi di Indonesia dilakukan melalui perubahan UU 12/2011 yang merupakan pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang termuat dalam UU 12/2011 sebagaimana diubah dalam UU 15/2019, masih belum menetapkan ketentuan yang bersifat lebih khusus diantaranya 160 mengenai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, pendayagunaan jabatan fungsional yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta beberapa isu lainnya seperti penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. c. Bahwa harus dimaknai UU 11/2020 tidak dapat serta merta langsung berlaku surut akibat dibentuknya UU 13/2022 melainkan tetap dilakukan perbaikan UU 11/2020 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. d. Sehingga melalui UU 13/2022, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap UU 12/2011 jo. UU 15/2019 sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. e. Selain itu, menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan atas UU 11/2020 yang pembentukannya dilakukan berdasarkan UU 12/2011 jo. UU 15/2019 jo. UU 13/2022. f. Bahwa dalam butir 133 Lampiran II UU 12 Tahun 2011, asas retro active diperbolehkan sepanjang bukan pembebanan terhadap masyarakat sebagaimana berbunyi, “Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.” Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. menyampaikan: Bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H menyampaikan: Bahwa UU 13/2022 sebagai katalisator pembentukan peraturan perundang- undangan di era baru sistem pembentukan peraturan perundang-undangan 161 di Indonesia. Pembentukan UU 13/2022 dalam analisis dimensi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Pernyataan Ahli Pemohon: asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang tidak digunakan dalam pembentukan UU 13/2022 Undang-Undang Nomor 13 yang terang benderang membuka diabsahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebelum diperbaiki sesuai perintah Mahkamah telah menjadi kontroversial dari sejak rencana pembentukannya. Undang‑undang itu selain tidak memiliki metode yang diatur dalam ketentuan Undang‑Undang P3 (Undang‑Undang Pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan), sebelum diubah, juga telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah mewajibkan untuk membangun konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukannya. Tujuan Mahkamah adalah memastikan agar daya terima pembentukan-pembentukan undang‑undang menjadi lebih baik di masyarakat dan masyarakat mengetahui manfaat dari pembentukan undang‑undang itu. Itu sebabnya, memaksakan pembentukan Undang‑Undang Nomor 13 untuk memberi akses bagi Undang‑Undang Cipta Kerja di tengah kontroversinya yang berlarut‑larut adalah bentuk dari pengabaian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bagaimana undang‑undang ini dapat mengatur secara erga omnes jika mayoritas masyarakat ribut terhadap diberlakukannya sebuah undang‑undang? Dan Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini berupaya melegitimasi sesuatu yang kontroversial di masyarakat dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon tersebut, Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pemerintah tidak setuju dengan keterangan Ahli para Pemohon karena: a. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang didasarkan atas prasangka, dugaan, dan tidak benar kepada Pembentuk Undang- Undang. UU 13/2022 dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat luas serta bermanfaat dan memberi kepastian hukum dalam memenuhi pengaturan hukum yang kosong serta kebutuhan hukum lainnya dan tidak diartikan untuk memberikan akses bagi UU 11/2020. 162 b. Untuk melihat sejauh mana UU 13/2022 dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dibaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan pembentukan UU a quo (Naskah Akademik, dan Draft RUU), serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU. Terhadap hal ini, Ahli para Pemohon hanya berpandangan pada asumsi yang tidak meyakinkan atas asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terhadap UU a quo. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M. Hum menyampaikan: bahwa UU 13/2022 telah dibentuk dengan memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Konsideran Menimbang, Dasar Hukum Mengingat, dan Penjelasan Umum dari UU 13/2022 memiliki kedayagunaan dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, yaitu pembentukan peraturan yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam berbangsa dan bernegara; b. Kedayagunaan dan kehasilgunaan dari UU 13/2022 juga dapat ditemukan dalam landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dari Naskah Akademik Perubahan Kedua UU 12/2011; c. UU 13/2022 juga sebagai amanat dalam tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PU MK 91/PUU-XVIII/2020); dan d. Perlu pertimbangan untuk menilai kedayagunaan dan kehasilgunaan dari UU 13/2022 yang belum berlaku dalam waktu tertentu, perlu menunggu hasil pemantauan dan peninjauan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 95A UU 13/2022. Ahli Pemerintah, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. menyampaikan: Bahwa Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap jaminan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan 163 bernegara. Beberapa substansi yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam UU 13/2022, antara lain: a. digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan (proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik); b. penggunaan tanda tangan elektronik; c. pendayagunaan penataan jabatan analis hukum, analis legislatif, dan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan; d. penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode Regulatory Impact Assesment (RIA); dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI); e. penyempurnaan partisipasi masyarakat terkait the right to be heard, the right to be considered, the right to be explained, yaitu: 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara daring dan/atau luring oleh orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan (The right to be heard). 2) Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan (The right to be considered). 3) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat (The right to be explained). Berbagai substansi UU 13/2022 di atas merupakan substansi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik. 3. Pernyataan Ahli Pemohon: Menentang asas kejelasan rumusan 164 Maksud asas kejelasan rumusan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang‑Undang P3 adalah pembentuk undang‑undang dalam membentuk peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang‑undangan, sistematika yang baik, pilihan kata yang tepat, atau istilah yang tepat, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Direvisinya Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tidaklah tepat karena sistematikanya yang harus diperbaiki itu adalah Undang‑Undang Cipta Kerja, bukan Undang‑Undang P3. Belum lagi perbaikan Undang-Undang P3 akan menimbulkan interpretasi bahwa pembentuk undang‑undang tidak taat kepada putusan MK yang merupakan salah satu puncak kekuasaan kehakiman. Setiap orang diwajibkan menaati putusan MK, sekalipun tidak menyetujuinya. Sebagaimana disampaikan Ronald Dworkin bahwa sekontroversial apapun yang dinyatakan hakim melalui putusannya, tentu saja hakim tidak mutlak benar, menurut Ronald Dworkin. Namun, hakim tetap harus menetapkan hukum dalam putusannya. MK menyatakan bahwa prinsip partisipasi bermasalah, sehingga Undang‑Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, lalu harus diperbaiki. Itu putusan hukum dan tidak diperkenankan dicari-cari jalan untuk mengakali putusan MK tersebut. Dengan menambahkan rumusan baru ke dalam Undang‑Undang P3 melalui revisi, maka dengan sendirinya, timbul ambigu dalam memahami putusan MK. Apakah putusan MK dapat diabaikan dengan berbagai cara, terutama merevisi rumusan materi muatan Undang‑Undang P3 agar undang‑undang yang bermasalah di MK dapat disahkan? Itu dianggap sebagai salah satu kegunaan atau tujuan yang sedang dilakukan oleh pembuat Undang‑Undang P3. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon tersebut, Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pemerintah tidak setuju dengan keterangan Ahli para Pemohon karena: a. Para Pemohon mendalilkan tidak sesuainya UU 13/22 dengan asas kejelasan rumusan dengan bukti frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a). Akan tetapi ahli para Pemohon berpendapat tidak sesuainya UU 13/22 dengan asas kejelasan rumusan dengan menyatakan: “direvisinya Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tidaklah tepat karena sistematikanya yang harus diperbaiki itu adalah Undang‑Undang Cipta 165 Kerja, bukan Undang‑Undang PPP”. Pernyataan ahli para Pemohon tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan asas kejelasan rumusan dan dalil yang dimohonkan para Pemohon. Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak mempertimbangkan keterangan ahli para Pemohon yang tidak memiliki keterkaitan dengan yang didalilkan para Pemohon. b. UU 13/2022 telah memuat asas kejelasan rumusan yang telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. menyampaikan: a. Yang dimaksud dengan asas Kejelasan rumusan oleh Penjelasan Pasal 5 huruf f UU P3 disebutkan: “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.” b. Dalam kaitannya dengan penilaian apakah Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 sudah disusun dengan memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, maka tolok ukurnya adalah dengan menggunakan teknik penyusunan Penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU PPP yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan. c. Khusus mengenai teknik penyusunan Penjelasan diatur dalam butir 174 sampai dengan 191. Dengan demikian jika suatu penjelasan telah disusun dengan berpedoman kepada teknik penyusunan Penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU PPP maka dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi asas kejelasan rumusan. Terkait fungsi 166 penjelasan, butir 176 Lampiran II UU P3 menyebutkan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang- undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. d. Keberadaan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang menggunakan frasa “antara lain” untuk memberikan tafsir resmi atas pengertian “kesalahan teknis penulisan” pada dasarnya menganut model penyusunan penjelasan dengan melalui uraian terhadap frasa dalam norma yang disertai dengan contoh. Penggunaan frasa “antara lain” juga dimaksudkan untuk menyebut sebagian dari apa yang sedang dibicarakan/dimaksudkan. Hal ini tentu berbeda dengan penggunaan frasa “meliputi” yang dimaksudkan untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru. e. Kesulitan untuk menetapkan dengan pasti mengenai ruang lingkup suatu kata atau frasa tertentu menyebabkan penyusunan suatu norma menggunakan frasa “antara lain”. Hal ini juga sebagai suatu bentuk antisipasi ke depannya apabila muncul kasus-kasus tertentu di luar apa yang diketahui secara umum di waktu penjelasan tersebut disusun. Mengingat peraturan perundang-undangan keberlakuannya juga harus antisipatif, artinya mudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan zaman. Untuk mengantisipasi suatu penjelasan yang seharusnya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, malah mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, maka Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 memberikan batasan bahwa “kesalahan teknis penulisan” memang bisa kejadian/peristiwa di luar apa yang telah disebutkan sebagai kejadian- kejadian dalam penjelasan pasal ini, namun untuk bisa masuk kategori “kesalahan teknis penulisan” haruslah memenuhi syarat bersifat tidak substansial. Dengan demikian telah jelas dan pasti bahwa tidak bisa semua peristiwa kesalahan dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dapat masuk kategori 167 kesalahan teknis penulisan, yang dapat dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut. Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa: a. Rumusan Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) sudah sangat jelas atau terang benderang. Frasa “antara lain” bersifat terbuka namun terbatas. Terbuka artinya selain kesalahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) dapat dibuka untuk kesalahan teknis penulisan selain keempat jenis kesalahan teknis dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a). Namun, meskipun terbuka bagi perbaikan kesalahan teknis lainnya, ia tertutup hanya pada kesalahan teknis penulisan yang bersifat tidak substansial. b. Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan makna ‘tidak substansional’ ialah suatu perbaikan yang dilakukan tidak memengaruhi makna/isi/formula dari norma yang dibentuk. Dalam praktiknya pula, keempat kesalahan teknis ini merupakan kesalahan teknis yang dapat terjadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kesalahan atau typo error ini dalam praktiknya ada saja terjadi, sehingga dengan adanya formulasi normatif mengenai landasan hukum perbaikan kesalahan penulisan peraturan perundang-undangan maka akan memberikan kepastian hukum rumusan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. c. Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) telah memenuhi pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terlebih, fungsi Penjelasan Pasal hanya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan Pasal bukan merupakan “norma”. Ia hanya sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 168 d. Reformulasi kesalahan teknis penulisan dalam UU PPP 2022, termasuk penggunaan frasa ‘antara lain’ dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) memperkuat adopsi praktik berhukum negara-negara hukum yang menerapkan ‘The scrivener's error doctrine’ atau ‘doktrin kesalahan penulis’, adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga pada pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan, dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini terdapat kesalahan karena adanya vitium scriptoris atau "kesalahan juru tulis," atau "kesalahan teknis penulisan" untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerapkan gantinya dengan penulisan yang diyakini sebagai teks hukum yang benar oleh pihak yang memiliki otoritas. 4. Pernyataan Ahli Pemohon: menentang asas keterbukaan dan tidak memenuhi partisipasi Asas keterbukaan: “Penjelasan Pasal 5 Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2022, sesungguhnya tidak ada permasalahan. Kedua penjelasan itu saling mendukung proses keterbukaan. Namun, dari gagasan keterbukaan dari kedua undang‑undang tersebut, tidak satu pun yang dijalankan oleh pembentuk Undang‑Undang Nomor 13 itu sendiri. Bahkan masih terdapat ketertutupan akses memberikan masukan dengan berbagai cara, misalnya tidak terdapat akses di website DPR atau pemerintah untuk publik dapat memberikan masukan, tentu di zaman global saat ini tidak hanya soal website, ada sekarang media Instagram, ada Twitter, dan lain‑lain, yang harusnya dibuka ruang atau digunakan oleh pembentuk undang‑undang agar publik bisa menjangkau proses pembentukan sebuah undang‑undang. Jadi apa yang dicita‑citakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, betul-betul tidak terimplementasi di lapangan. Pembentuk undang‑undang acap kali menyampaikan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan, meskipun Mahkamah dalam putusannya merasa cukup dengan 3 tahapan saja. Namun, dapat kita ketahui bahwa keterbukaan sebagaimana diharapkan publik dan diperintahkan oleh Mahkamah lebih banyak slogan dibandingkan upaya membuka ruang partisipasi publik. Sifat partisipasi masih sangat seremonial belaka. Jika memang terbukti bahwa ke-6 asas pembentukan itu tidak dilaksanakan atau tidak tertib pelaksanaannya dalam proses persidangan ini, maka memang Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus dianggap telah cacat formil. 169 Partisipasi: “Sejauh ini, banyak publik luas termasuk para Pemohon yang mengeluh terhadap keterlibatan publik di dalam ketiga tahapan itu dan bagaimana tiga hak publik ketika tahapan tersebut dilaksanakan tidak benar‑benar dibuka ruang. Jika pembentuk undang‑undang hendak membuktikan bahwa pembentuk undang‑undang ini tidak bermasalah, maka seharusnya dapat dibuktikan 3 proses tahapan itu betul‑betul dijalankan dengan asas keterbukaan, dan kedayagunaan, dan kehasilgunaan. Jika tidak, maka akan berdampak sebaliknya. Sejauh ini, pembentuk Undang‑Undang Nomor 13 lebih banyak menggunakan pendekatan forum diskusi, focus group discussion, dan seminar. Tidak terdapat upaya yang sistematis membuka ruang agar publik dapat memberikan masukan dan pendapatnya dipertimbangkan dalam pembentukan undang‑undang, padahal MK meminta agar partisipasi ini dapat bermakna, bukan sekadar ala kadarnya. Pembentukan undang‑undang yang tertib adalah amanah Undang‑Undang Dasar 1945. Jika tidak ditertibkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari negarawan dan begawan hukum tata negara dan konstitusi ini, maka bukan tidak mungkin apa yang dikhawatirkan Radbruch bahwa undang‑undang yang terbentuk tidak memiliki sifat hukumnya telah terjadi, yang lebih banyak adalah undang-undang yang kaya dengan muatan kepentingan politik sesaat. Maka bukan tidak mungkin kehidupan bernegara dengan dilandasi undang‑undang tersebut akan mengalami permasalahan serius dan berbahaya bagi tertib bernegara di masa depan. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon tersebut, Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pemerintah tidak setuju dengan keterangan Ahli para Pemohon karena: a. Bahwa pembentukan UU a quo telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan berdasarkan UU 12/2011, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020). Keterbukaan dalam pembentukan UU 13/2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang secara langsung para Pemohon bisa mendapatkan data-data proses pembentukan UU 13/2022 dengan mengakses tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276 (vide 170 bukti PK-2), streaming melalui media sosial, TV Parlemen, dan laman DPR RI. Publikasi yang dilakukan oleh DPR tersebut menggunakan media elektronik yang dapat diakses dengan mudah sehingga tidak ada pelanggaran terhadap asas keterbukaan; b. Bahwa proses pembentukan UU 13/2022 telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan DPR menerangkan dan menegaskan bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 telah dicantumkan dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 38 (vide bukti PK-3) sebagaimana dapat diakses melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas- long-list dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 23 (vide bukti PK-4) sebagaimana dapat diakses melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas. 2) Tahap Penyusunan Tahapan penyusunan dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276. 3) Tahap Pembahasan Selain mekanisme pembahasan di DPR yang dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276 penyampaian bukti pengiriman surat dari DPR kepada Presiden (beserta RUU), penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan di DPR, penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah dapat dilampirkan dalam (vide bukti PK-5A, bukti PK-5B, bukti PK-6, bukti PK-7, bukti PK-8, dan bukti PK-9). 4) Tahap Pengesahan/Penetapan dan Pengundangan Tahap pengesahan/penetapan di DPR dapat diakses dan dicermati melalui tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276. 171 Proses pengesahan dan pengundangan UU 13/2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, dan Pasal 85 UU 12/2011 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang dibuktikan dengan dokumen pengesahan dan pengundangan (vide bukti PK-10, bukti PK-11, bukti PK-12, bukti PK-13, dan bukti PK-14). c. Bahwa salah satu proses pemenuhan asas keterbukaan dari Pemerintah yakni pembahasan DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/2011, telah dilakukan dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya serta melibatkan pakar/ahli/akademisi pada tanggal 24 Februari 2022, 28 Februari 2022, 2 Maret 2022, 17 Maret 2022, dan 21 Maret 2022 (vide bukti PK-15, bukti PK-16, bukti PK-17, bukti PK-18, dan bukti PK-19); Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. menyampaikan bahwa: a. sejauh mana Pemerintah dan DPR memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal yang dibuktikan dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; b. sejauh mana Pemerintah dan DPR dapat membuktikan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, LSM, akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan pembentukan undang-undang dimaksud; c. sejauh mana fakta hukum yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan d. sejauh mana Pemohon dapat membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan Undang-undang yang dimohonkan. 172 Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa sekurang-kurangnya perlu dipenuhi 3 (tiga) persyaratan bagi perorangan atau kelompok orang subjek hukum dapat dikatakan sebagai subjek partisipasi yang bermakna, diantaranya: 1) pihak perlu terdampak dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk; 2) pihak perlu memiliki pengaruh terhadap peraturan perundang- undangan yang dibentuk; dan 3) intelektual komunitas. b. Bahwa lebih lanjut menimbang terhadap ketiga syarat subjek hukum partisipasi yang bermakna, pada proses pembentukan UU 13/2022 tentu subjek hukum yang perlu diutamakan adalah masyarakat perguruan tinggi, misalnya terdapat Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. sebagai ahli hukum tata negara dan Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H. sebagai ahli perundang-undangan; c. Bahwa mengingat partisipasi yang bermakna mengutamakan hubungan keterkaitan dan pertautan antara peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (in casu UU 13/2022), maka dari itu tentu Pemerintah dan DPR dapat diwajarkan untuk tidak mengutamakan atau memprioritaskan misalnya asosiasi pekerja atau serikat pekerja; dan d. Bahwa Pemerintah dan DPR juga telah memberikan fasilitasi dan bersifat proaktif, hal demikian juga telah diatur dalam UU 13/2022. Sifat fasilitator dan proaktif demikian dilaksanakan, dengan pelaksanaan sebuah seminar, lokakarya, atau medium lainnya untuk menerima masukan dari masyarakat, dalam UU 13/2022 hal dimaksud telah dinormakan. Saksi Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa telah berpartisipasi dalam proses pembentukan UU 13/2022 [Pasal 1 ayat (6)] beserta telah berkontribusi terkait teori partisipasi yang bermakna (demokrasi deliberatif) atau demokrasi permusyawaratan yang menghendaki dihasilkannya pertimbangan kolektif. Sehingga dapat terjamin hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. 173 Saksi Pemerintah Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H. menyampaikan bahwa telah berpartisipasi dalam proses pembentukan UU 13/2022 serta telah diterima beberapa saran atau pandangannya. Beberapa isu yang telah diterima oleh Pemerintah dan DPR misalnya pendefinisian metode omnibus yang akhirnya digeser pada bagian batang tubuh. Selain itu, Saksi juga menjelaskan bahwa Pemerintah dalam proses penyusunan, tidak berusaha menutupi draf NA maupun RUU, serta setiap proses penyusunan selalu dimulai berdasarkan pembahasan rapat pada hari sebelumnya. 5. Pernyataan Ahli: soal pembentukan undang‑undang yang berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Menurut Ahli, kalau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka harus dibatalkan. 9 poin Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak mempermasalahkan Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena ketentuan undang‑undang ini malah menjadi dasar konstitusional tata cara pembentukan undang‑undang. Amar putusan menentukan yang harus diperbaiki adalah Undang‑Undang Cipta Kerja, bukan Undang‑Undang P3. Sifat putusan MK menurut Pasal 24C dan Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya adalah final dan mengikat, serta berdampak pada siapa saja (erga omnes), termasuk kepada pembentuk undang‑undang, yaitu DPR, Presiden, dan DPD pada tahapan tertentu pembentukan undang‑undang. Itu sebabnya ketika yang diperintahkan dalam amar putusan adalah perbaikan terhadap Undang‑Undang Cipta Kerja, maka tidak tepat jika perbaikan itu malah dilakukan terhadap Undang‑Undang Nomor 12, sementara isi perbaikan itu berkaitan dengan Undang‑Undang Cipta Kerja. Argumentasi perlunya perbaikan Undang‑Undang Cipta Kerja memang terdapat pula di dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, namun argumentasi tersebut terletak dalam dissenting opinion, yang tentu saja tidak dapat dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari amar putusan maupun pendapat mayoritas Hakim. Sehingga jika pembentuk undang‑undang mematuhi apa yang terdapat di dalam dissenting opinion, maka tentu pilihan itu berseberangan dengan amar dan pendapat mayoritas Hakim, alias berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika tindakan pembentuk undang‑undang berseberangan dengan putusan peradilan, maka tindakan pembentuk undang‑undang itu dapat dianggap sebagai tindakan sewenang‑wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan sewenang‑wenang karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak sah, 174 sehingga pada titik ini, jika berpedoman kepada konstitusi dan undang‑undang, maka pembatalan Undang‑Undang Nomor 13 adalah sebuah keniscayaan. Terhadap Keterangan Ahli para Pemohon tersebut, Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pemerintah tidak setuju dengan keterangan Ahli para Pemohon karena: a. Bahwa bagian pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan amar putusan dan oleh karena itu sifatnya mengikat. Namun, tidak semua bagian dari pertimbangan Mahkamah tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan ratio decidendi maka bagian pertimbangan hukum merupakan alasan yang menentukan untuk diambilkan suatu putusan dalam amar, sementara jika obiter dicta merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung dengan amar putusan namun hal tersebut berada dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 dalam pengujian perkara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah menjadi yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan MK menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar putusan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.13.5] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara expressis verbis memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan. c. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (implementing), karena untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan 175 pembentukan Undang-Undang baru atau Undang-Undang perubahan (non self implementing) karena putusan tersebut memengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan Undang-Undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya. Sebagaimana halnya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan atau revisi terhadap suatu UU. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana makna “bersifat final “ dapat dilihat lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang artinya memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Selanjutnya juga diperkuat dalam Pasal 47 UU a quo, makna kekuatan tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno adalah memperoleh kekuatan mengikat untuk dilaksanakan dan membawa akibat hukum bagi semua pihak. b. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) UU MK disebutkan, setiap putusan Mahkamah Konstitusi memuat mulai dari kepala putusan, identitas pihak, ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, dan terakhir amar putusan. Lebih lanjut dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e UU MK, dimaksud, pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan. Sehingga, pertimbangan hukum sesungguhnya memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan. c. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyebutkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law. Artinya, pertimbangan hukum yang berisi pendapat Mahkamah merupakan sesuatu yang bersifat final dan mengikat, dan harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. 176 Pertimbangan hukum dimaksud merupakan satu kesatuan dengan amar putusan. d. Bahwa kemudian dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 diucapkan. Sehingga, dapat diartikan bahwa perbaikan Undang- Undang Cipta Kerja dalam rangka melaksanakan amar Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 dimaksud belum dapat dilaksanakan apabila metode omnibus law belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (vide 3.18.2.2 Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil- dalil para Pemohon dan Ahli Pemohon secara keseluruhan tidak beralasan hukum sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU 13/2022 cacat formil. UU 13/2022 secara konstitusional telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar serta tidak memiliki cacat formil. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 177 3. Menolak permohonan pengujian dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang-Undang, yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelasan apakah kewenangan 178 Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian 179 formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 13/2022 diundangkan pada 16 Juni 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 30 Juli 2022. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 27 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2022. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 180 yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Partai Buruh yang merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik, memiliki legalitas berdasarkan Akta Notaris Nomor 06, bertanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar 181 dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat. Akta dimaksud telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022, bertanggal 08 Februari 2022 [vide bukti P-2]. Dalam hal ini berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: M.HH-05.AH.11.02.TAHUN 2022, bertanggal 04 April 2022 tentang Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026 [vide bukti P-4]. Dalam hal ini, Pemohon I diwakili oleh Said Iqbal dan Ferri Nuzarli masing-masing sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal; 2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII dan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan aktivis dan pengurus/pimpinan serikat pekerja/serikat buruh; 3. Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen, aktivis dan menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pegawai Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FPTHSI); 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I beranggapan mempunyai hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 13/2022, karena UU a quo dibentuk sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hubungan pertautan langsung Pemohon I dengan proses pembentukan UU 13/2022, dasar pertautan tersebut karena sebagian besar dari 11 (sebelas) organisasi penyokong Partai Buruh (Pemohon I) hasil Kongres IV Partai Buruh Tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemohon I berkepentingan terhadap pembentukan UU 13/2022 karena UU 182 a quo mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UU 11/2020 yang dibentuk dengan metode omnibus sebagaimana dimuat pengaturannya dalam UU a quo; b. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon atau mewakili organisasinya dalam perkara pengujian UU 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi; c. Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX adalah warga negara Indonesia mempunyai pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian formil karena UU a quo akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh UU atau bahkan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang akan mengikat Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX sesuai asas “Fiksi Hukum”. [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pemohon I merupakan pengurus Partai Buruh yang menerangkan bahwa mereka berhak mewakili partainya di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pemohon I, sebagian besar dari 11 (sebelas) organisasi penyokong Partai Buruh hasil Kongres IV tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021. Semua organisasi penyokong Partai Buruh tersebut disebut dengan “Inisiator Pelanjut” Partai Buruh sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Partai Buruh [vide bukti P-2] merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU 13/2022 karena UU a quo mempunyai hubungan pertautan langsung dengan UU 11/2020 yang dibentuk dengan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU 13/2022. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menguraikan kedudukannya yang berkaitan erat dengan UU 13/2022, 183 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon I dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil; [3.7.2] Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang sebelumnya pernah menjadi Pemohon dalam pengujian UU 11/2020. Dengan demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang berkaitan erat dengan pembentukan UU 13/2022 sehingga terdapat hubungan pertautan antara Pemohon II sampai dengan Pemohon V dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil; [3.7.3] Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU 13/2022, yang akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan yang akan mengikat Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX sesuai asas “fiksi hukum“. Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya mengaitkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengujian formil UU a quo. Sehingga, Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX telah dapat menguraikan kedudukan yang berkaitan dengan proses pembentukan UU 13/2022. Dengan demikian, telah terdapat hubungan pertautan antara Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX dengan pengujian formil UU a quo; [3.7.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon IX telah dapat menguraikan alasan kerugian hak konstitusionalnya sebagai partai politik dan perseorangan warga negara Indonesia dan telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dalam pengujian formil UU a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas proses pembentukan UU 13/2022, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum 184 untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf e, huruf f, dan huruf g UU 13/2022, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 13/2022 cacat formil/cacat prosedur karena proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 serta terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata, sebagai berikut: a. proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena substansi perubahan UU a quo hanya terbatas untuk memberikan legitimasi terhadap UU 11/2020; b. proses pembentukan UU 13/2022 juga telah melanggar asas kejelasan rumusan karena dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial; c. proses pembentukan UU 13/2022 juga telah melanggar asas keterbukaan, karena tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan yang cepat, yaitu selama 6 (enam) hari; 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 13/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 185 [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 1 (satu) orang ahli, yaitu Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 15 September 2022. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 27 September 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 8 September 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis dan Lampiran yang diterima Mahkamah pada 27 September 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada 22 Agustus dan 23 Agustus 2022 dan telah didengar dalam persidangan pada 24 Agustus 2022 dan Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada 5 September dan 19 September 2022. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-19, dan mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. dan Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 22 September 2022. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 27 September 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon dan Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena materi 186 perubahan UU 13/2022 sangat terbatas untuk memberikan legitimasi terhadap UU 11/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 13/2022 memberi pengertian yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; [3.14.2] Bahwa menurut Mahkamah, untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana UU 13/2022 dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan proses pembentukan UU 13/2022, serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU, apakah benar memang mengabaikan asas tersebut; [3.14.3] Bahwa dalam Konsiderans Menimbang UU 13/2022 ditentukan pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 13/2022]. Kemudian, ditentukan pula UU a quo dibentuk untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan adanya perubahan atas UU 12/2011 jo. UU 15/2019 [vide Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c UU 13/2022]; [3.14.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Sub-paragraf [3.14.3], Mahkamah berpendapat substansi Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 13/2022 bukanlah substansi yang baru karena sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 187 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) telah ditentukan adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berkenaan dengan asas tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria untuk menilai apakah pembentukan suatu UU memenuhi asas dimaksud, yakni benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Berkenaan dengan kriteria “benar-benar dibutuhkan”, kebutuhan dalam pembentukan undang-undang yaitu sebagai: pengaturan lebih lanjut dari perintah UUD 1945; perintah undang-undang untuk diatur lebih lanjut dengan undang- undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat [vide Pasal 10 UU 12/2011). Khusus berkenaan dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, pembentukan UU 13/2022 adalah perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam hal ini, Sub-paragraf [3.20.3] Putusan Mahkamah Konstitusi a quo pada pokoknya menyatakan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas kejelasan rumusan” karena dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 188 [3.15.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022 memberi pengertian yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; [3.15.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang menyatakan, “Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang- Undang tersebut”. Selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.” Penormaan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 dibentuk karena perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara substansi memerlukan adanya pengaturan jikalau dalam proses perumusan norma dalam undang-undang terdapat kesalahan teknis penulisan maka diperlukan adanya batas toleransi kesalahan teknis penulisan tersebut. Hal demikian, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan dalam Sub- paragraf [3.17.6] hlm. 391, sebagai berikut, “… jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (typo) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama”. Pertimbangan hukum tersebut telah diakomodir dalam Pasal 72 ayat (1a) dan Penjelasan UU 13/2022. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. 189 [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas keterbukaan”, karena proses perubahan UU 13/2022 tidak menerapkan partisipasi masyarakat dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini didalilkan oleh para Pemohon dengan pembahasan perubahan undang-undang yang terbilang cepat hanya dibahas selama 6 (enam) hari di Badan Legislasi DPR RI. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Secara substansial, materi asas keterbukaan telah diatur sejak berlakunya UU 10/2004. Kemudian, materi dimaksud diatur kembali dalam UU 12/2011 yang menyatakan, “asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011]. Menurut Mahkamah, substansi Penjelasan berkenaan dengan asas keterbukaan dalam UU 13/2022 jauh lebih luas dibandingkan dengan UU 12/2011. Penjelasan lebih luas demikian tidak dapat dilepaskan dari makna partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; [3.16.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Keterangan DPR yang telah disampaikan dalam persidangan pada 8 September 2022 berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU 13/2022, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: 190 1. Telah dilakukan diskusi dan konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU a quo yang melibatkan berbagai pakar di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Selatan [vide Keterangan DPR hlm. 19 - 22]; 2. Telah dilakukan konsultasi publik dengan agenda mendengar paparan para narasumber dan diskusi yang diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait dengan rancangan perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Keterangan DPR Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV]; 3. Telah dilakukan konsultasi publik terkait dengan isu-isu yang berkembang di berbagai media dan diskusi serta seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti Indonesian Center for Legislative Drafting, Pusat Studi Hukum Konstitusi, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial [vide Keterangan DPR hlm. 22 – 23]; 4. Telah diberikan akses bagi masyarakat untuk mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU a quo dalam laman https://pusatpuu.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/187 dan https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188 [vide Keterangan DPR hlm. 28]; 5. Telah dilakukan rapat penyusunan dan pembahasan UU 13/2022 secara terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube dan tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276 [vide Keterangan DPR hlm. 28]; Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, keterangan disertai dengan bukti-bukti yang diajukan DPR telah menunjukkan bahwa selama proses pembentukan UU 13/2022 telah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terlebih lagi, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar asas keterbukaan. Keraguan Mahkamah makin bertambah karena para Pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan UU 13/2022 dilakukan hanya selama 6 (enam) hari di Badan Legislasi DPR. Padahal, Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah salah satunya memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR [vide Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 191 Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib]. Artinya, dalil para Pemohon yang menyatakan rancangan UU 13/2022 dibahas di Badan Legislasi DPR adalah tidak sesuai dengan proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD 1945 dan peraturan pelaksananya. Di samping itu, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan UU 13/2022 adalah merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pembentuk UU 13/2022 telah melakukan partisipasi publik sesuai dengan asas keterbukaan. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 13/2022 tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan UU 13/2022 telah ternyata proses pembentukannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 13/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 192 [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau 193 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi