69/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 69/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang beralamat di Jalan Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Johan Syafaat Mahanani Jabatan : Ketua Alamat : Jalan Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; 2. Nama : Almas Tsaqibbirru, RE.A. Jabatan : Sekretaris Alamat : Ngoresan RT.001/RW.022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK-KLF/VII/2020/Skh bertanggal 3 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Georgius Limart Siahaan, S.H., para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum “Kartika Law Firm” yang beralamat di Jalan Solo Baki Nomor 50, 2 Munyung, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 162/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor 69/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “…menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Penegasan serupa juga dikemukakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa dalam Angka 192 Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang- undangan. 3. Bahwa lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 192 Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. 4. Bahwa terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan lampiran baik untuk memuat uraian, daftar, table, gambar, peta, dan sketsa, dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri. 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang menyatakan “Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD TAHUN 1945.” 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir 4 tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (the sole interpreter of constitution), yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat dimintakan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsir sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang terhadap UUD 1945. 8. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni: 1) Pasal 201A ayat (1) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 201A ayat (1) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 sepanjang frasa ‘bencana non alam’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai ‘bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)’ 2) Pasal 201A ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 201A ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 sepanjang frasa kata ‘bulan Desember 2020’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca ‘bulan September 2021’. 9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; dan 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: a) Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...” Bahwa Pembukaan UUD Tahun 1945 memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara yang pada hakekatnya mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Bahwa sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menerima baik Memorandum DPR-GR tanggal 09 Juni 1966 (juncto Tap MPR No. V/MPR/1973) yang menyatakan: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang- Undang 1945, karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya pembubaran negara. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dikonkritisasikan dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif Indonesia. Bahwa sebagai sumber hukum positif Indonesia nilai-nilai yang 6 terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, yaitu Ketetapan MPR; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan peraturan perundangan yang lain. Bahwa dengan demikian seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, atau dasar falsafah negara Republik Indonesia. Bahwa begitupun dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 harus bersumber pada Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Dengan demikian berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia lainnya sebagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19. 7 c) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Bahwa pasal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diemban oleh negara dan harus diberikan pemenuhannya secara prima bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Bahwa hak kesehatan tidaklah semata-mata dimaknai hak agar setiap orang untuk menjadi sehat atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal. Namun lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah pada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Bahwa perlindungan rakyat dari wabah pandemi COVID-19 adalah wujud nyata dari pemenuhan hak atas kesehatan, sedangkan pengaturan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tidak mencerminkan perlindungan hak atas kesehatan sebagai hak hidup yang fundamental, yang telah dijamin dalam konstitusi negara khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. d) Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Bahwa ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD Tahun 1945 yang menjadi basic law merupakan norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Bahwa dalam konteks hak atas kesehatan dari penularan COVID-19, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, pengabaian terhadap 8 kesehatan masyarakat dengan sendirinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, apabila hak atas kesehatan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut dapat disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (silent genocide). 10. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK 9 “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu i. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan ii. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon disebutkan: ”Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.” Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 1) Memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara; 2) Membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya 10 hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara, melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum; 3) Mengajukan upaya hukum Pra Peradilan, Judicial Review, Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara, dan atau upaya hukum lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi sengketa dalam pemilu di masyarakat melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara-perkara dalam upaya khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan hak-hak konsumen secara mandiri dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan; 4) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara; 5) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara. 4. Bahwa dalam Pasal 3 huruf c PMK Nomor 6/2015 menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah badan hukum publik atau badan hukum privat, kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria “badan hukum publik dengan merujuk pada Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum maka dikategorikan sebagai badan hukum publik. 5. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), 11 perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta disebutkan: “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk …” Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta telah diangkat dan ditetapkan Sdr. Johan Syafaat Mahanani sebagai Ketua dan Sdr. Almas Tsaqibbirru RE A sebagai Sekretaris. Dengan demikian kedua orang tersebut berhak mewakili Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkualifikasi sebagai badan hukum publik dan telah memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 8. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan 12 komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) bahwa hak dan/kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana dijabarkan dalam: a) Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” b) Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 13 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berlakunya ketentuan norma a quo menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni menghambat upaya Pemohon untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi Pemohon melalui kegiatan- kegiatan organisasi Pemohon di bidang sosial politik, khususnya dikaitkan dengan konteks penanganan Pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karenanya, Pemohon menilai apabila permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi. 11. Bahwa permohonan ini merupakan wujud nyata dari upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengembalikan hak konstitusionalitas Pemohon. Dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur penundaan pemungutan suara serentak karena bencana non alam dan pemungutan suara a quo akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, maka upaya dan usaha Pemohon untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara, telah terhambat. Bahwa pemberlakuan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 yang belum berakhir jelas telah menghambat Pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara, melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum. Karena situasi dan kondisi pada masa Pandemi COVID-19 saat ini akan membuat masyarakat pemilih menjadi apatis terhadap perkembangan pemungutan suara serentak. Masyarakat pemilih tentunya akan lebih perduli atas kesehatan dan keselamatan pribadinya dari penyebaran 14 COVID-19, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menantikan kapan vaksin COVID-19 dapat segera diproduksi dibandingkan proses pemungutan suara serentak Tahun 2020. 12. Bahwa akibat dari ketentuan a quo yang dipersoalkan oleh Pemohon, akan berdampak pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Tumpang tindih Peraturan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, akan menyebabkan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serentak sehingga dapat menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan a quo telah membuat upaya yang dilakukan oleh Pemohon di dalam kegiatan organisasinya telah menjadi sia-sia. 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945 1. Bahwa alinea ke-4 dari Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan inti dari Pembukaan UUD Tahun 1945 karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara yang berdasarkan Pancasila. 2. Bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya baik yang tinggal dalam yurisdiksi wilayahnya maupun yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi negara. 3. Bahwa ukuran subyek hukum warga negara telah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak Warga 15 Negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam UUD Tahun 1945. Hak-hak tersebut antara lain hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Bahwa serangan COVID-19 di awal tahun 2020 telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengutamakan amanat Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan fokus untuk menyelamatkan hidup setiap warganya dari serangan COVID-19. 5. Bahwa dalam menghadapi wabah COVID-19 saat ini, negara seharusnya hadir untuk menjamin dan melindungi warga negaranya agar tetap aman dan terlindungi bukannya membuat kebijakan yang menempatkan warga negaranya dalam situasi yang berbahaya dengan tetap melaksanakan pemungutan suara serentak di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19. Seharusnya setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah harus efektif dan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. 6. Bahwa situasi dan kondisi negara di tengah Pandemi COVID-19 saat ini harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah maupun penyelenggara pemilu karena COVID-19 sangat berbahaya dan dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. 7. Bahwa yang membuat virus ini lebih berbahaya adalah karena tidak semua orang yang terinfeksi dapat menunjukkan gejala yang serius. Bahkan ada yang hanya mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala atau silent carrier. Silent carrier ini yang sulit dideteksi karena hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan. Bagi mereka yang tidak menunjukkan gejala, dapat saja berpikir bahwa dirinya sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Padahal dia dapat menularkan virus corona 16 ini pada orang lain, baik di rumahnya maupun masyarakat umum lainnya, sehingga penyebaran makin meluas. 8. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah Pandemi COVID-19 saat ini akan melibatkan banyak orang, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para pendukung peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih pada umumnya. Setiap tahapan-tahapan tentunya akan dilalui dengan interaksi fisik yang melibatkan orang dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tentu menjadi berbahaya saat dilakukan pada masa Pandemi COVID-19 saat ini. Bahwa dengan melihat situasi dan kondisi negara di masa Pandemi saat ini, sudah sewajarnya sebagai wujud negara hadir untuk melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan warga negaranya, maka pemerintah dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara serentak sampai masa pandemi ini berakhir atau sekurang-kurangnya sampai pemerintah telah mampu untuk mengatasi COVID-19 melalui vaksinasi massal. 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19 merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia karena belum adanya jaminan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari penularan COVID-19, sehingga berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945. Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 10. Bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah ‘Negara Hukum’, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. 11. Bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sedangkan kepastian hukum 17 mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Bahwa kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Bahwa kepastian harus dimaknai adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan sehingga mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. 12. Bahwa sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19, pemerintah telah melakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan upaya ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bahwa menurut Peraturan Pemerintah ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum 13. Bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai upaya penanganan COVID-19 telah sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bahwa menurut UU Nomor 6 Tahun 2018, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan 18 mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. 14. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU a quo, Pembatasan Sosial Berskala Besar termasuk dalam tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 dapat diartikan setiap tahapan-tahapan dalam pemungutan suara serentak dapat dilakukan selama masa Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan tahapan- tahapan pemungutan suara dapat mengeliminasi kewajiban setiap orang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. 15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 telah menimbulkan ketidakjelasan dan saling bertentangan dengan aturan hukum lainnya dalam hal upaya atau langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk menangani dan menanggulangi Pandemi COVID-19. Maka berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 16. Bahwa kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak dapat memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak dapat menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan 19 tidak dapat memperoleh pendidikan. Singkatnya, seseorang tidak dapat menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. 17. Bahwa pemerintah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. 18. Bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 19. Bahwa upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dapat dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. 20. Bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19, pengambilan kebijakan terkait pemungutan suara serentak harus meletakkan kesehatan sebagai landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, oleh karenanya harus diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. 20 21. Bahwa menyelenggarakan pemungutan suara serentak dimasa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses dalam pemilu dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran COVID-19. Efek lain yang dapat muncul adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus tersebut. 22. Bawah pemungutan suara serentak merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak hanya pada hari pemungutan suara, tapi juga pendataan pemilih, serta selama masa kampanye dan penetapan hasil. Masing-masing tahapan tersebut bila tetap dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 justru akan membuka ruang untuk penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, sehingga pilkada ini akan mempengaruhi terjadinya pandemi COVID-19 kluster baru di berbagai daerah di Indonesia. 23. Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran harus melakukan kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) dan diwajibkan terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dan bertatap muka dengan pemilih yang terdaftar. Pada tahapan ini baik petugas maupun pemilih yang terdaftar dapat berperan aktif dalam penularan dan penyebaran COVID-19. Sekalipun pemerintah telah mewajibkan setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya, namun siapa yang dapat menjamin bahwa protokol kesehatan tersebut benar-benar telah dijalankan dengan baik dalam kegiatan coklit tersebut? Dengan melihat status suatu daerah dan juga tingkat kepatuhan masyarakatnya, maka pada tahapan ini pun sudah membuka peluang penularan dan penyebaran COVID-19. 24. Bahwa pada tahapan kampanye juga dapat berperan aktif dalam penyebaran COVID-19. Karena pada tahapan ini akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk mensosialisasikan program kerjanya dan cara yang paling sering digunakan adalah dengan mengundang simpatisan pendukungnya pada suatu area terbuka yang seringkali melibatkan banyak orang. Kerumunan massa dalam jumlah besar tentu membuka peluang yang sangat besar dalam penularan dan penyebaran COVID-19. 21 25. Bahwa pada tahapan pemungutan suara akan menjadi titik krusial dalam penularan dan penyebaran COVID-19. Pada tahapan ini akan mengundang banyak orang untuk hadir pada Tempat Pemungutan Suara, dimana tidak diketahui apakah pemilih yang hadir tersebut adalah benar-benar sehat dan bebas COVID-19. Penumpukan massa pada TPS juga dapat terjadi apabila dalam waktu yang bersamaan masyarakat pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Sekalipun telah diterapkan protokol kesehatan di dalam area TPS, namun siapa yang dapat menjamin bahwa protokol kesehatan juga dijalankan oleh masyarakat pemilih yang telah hadir namun masih menunggu giliran untuk masuk ke area TPS? 26. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 akan sangat berdampak pada kondisi kesehatan penyelenggara pemungutan suara serentak juga pada masyarakat pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara serentak ini akan membuka peluang semakin meluasnya penyebaran virus dan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 27. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” 28. Bahwa secara universal negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang demikian tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya. 22 29. Bahwa kewajiban melindungi berarti negara harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan konsisten. 30. Bahwa kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak asasinya, dengan tidak mengurangi hak asasi warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh warganya sendiri. 31. Bahwa Komisi Pemilihan Umum pernah mengusulkan tiga opsi mengenai jadwal baru penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Opsi pertama, Pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020 dan telah ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2020. Opsi kedua, Pilkada dilakukan pada 17 Maret 2021 dan opsi ketiga pada 29 September 2021. 32. Bahwa melanjutkan pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 memiliki resiko baik bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun otoritas kesehatan. Pihak-pihak terkait harus sudah menyiapkan beberapa skenario dengan berbagai opsi yang mengutamakan keselamatan jiwa penyelenggara, pemilih, dan para kandidat. Bahwa pemerintah terkesan memaksakan pemungutan suara serentak harus digelar pada bulan Desember 2020. Jika alasan utamanya adalah karena faktor hak politik warga negara, bukankah hak kesehatan dan hak hidup masyarakat jauh lebih utama dan di atas segala-galanya? Bahwa tidak ada yang tahu kapan Pandemi COVID-19 ini akan berakhir, namun semua orang tahu bila pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Penundaan pelaksanaan pemungutan suara serentak menjadi bulan Desember 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 201A ayat (2) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan perlindungan hak asasi warga negara bukan menjadi 23 pertimbangan utama bagi pemerintah dalam menunda pemungutan suara serentak tahun 2020. 33. Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 hingga saat ini (September 2020), maka sudah sepantasnya bila penyelenggara pemungutan suara serentak mengambil opsi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara hingga bulan September 2021. Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 saat ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan penyelenggara pemungutan suara serentak. Pemungutan suara serentak dapat dilakukan kapan saja sepanjang proses pemulihan pasca wabah telah usai dan harus dipahami nyawa manusia tidak dapat kembali lagi. 34. Bahwa akan lebih relevan menunda pemungutan suara serentak menjadi bulan September 2021, meskipun tidak ada yang bisa menjamin pada bulan September 2021 Pandemi COVID-19 akan berakhir, namun sekurang-kurangnya dalam rentang waktu tersebut kebiasaan-kebiasaan kenormalan baru seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga laju penyebaran dan penularan COVID-19 dapat ditekan. Dengan begitu pekerjaan rumah pemerintah dan penyelenggara pemungutan suara serentak menjadi lebih ringan. Kualitas demokrasi dapat tercapai, perlindungan hak asasi warga masyarakat Indonesia juga dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian-uraian Pemohon di atas, kiranya Yang Mulia Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan: IV. PETITUM 1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 201A ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang 24 Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).” Sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).” 3. Menyatakan Pasal 201A ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bulan September 2021.” Sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan September 2021.” 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Akta Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu Nomor 15 tertanggal 13 Desember 2019 dibuat dihadapan Eret Hartanto, S.H. Notaris dan PPAT Kota Surakarta; 2. Bukti P-2 : Artikel Media Online tempo.co Yang Berjudul “KPU: 60 25 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Positif Covid-19”, dengan link berita https://nasional.tempo.co/read/ 1384808/kpu-60-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2020- positif-covid-19; 3. Bukti P-3 : Artikel Media Online tempo.co Yang Berjudul “Komnas HAM Rekomendasikan Pilkada 2020 Ditunda”, dengan link berita https://nasional.tempo.co/read/1385242/ komnas-ham-rekomendasikan-pilkada-2020-ditunda; 4. Bukti P-4 : Artikel Media Online cnnindonesia.com Yang Berjudul “DPD Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak hingga 2021”, dengan link berita https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200912165742-4-545682/dpd-minta- pemerintah-tunda-pilkada-serentak-hingga-2021; 5. Bukti P-5 : Artikel Media Online tempo.co Yang Berjudul “Ketua MPR: Jika Kasus Covid-19 Meningkat, Pertimbangkan Tunda Pilkada 2020”, dengan link berita https:// nasional.tempo.co/read/1385529/ketua-mpr-jika-kasus- covid-19-meningkat-pertimbangkan-tunda-pilkada-2020; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564, selanjutnya disebut UU 6/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 27 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas nya dalam permohonan a quo adalah Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 28 (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. 2. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyatakan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon disebutkan: “Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.” 3. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyatakan telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Sebagaimana dijelaskan Pemohon bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 1.) Memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara; 2.) Membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara, melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum; 3.) Mengajukan upaya hukum Pra Peradilan, Judicial Review, Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara, dan atau upaya hukum lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi sengketa dalam pemilu di masyarakat melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara-perkara dalam upaya 29 khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan hak-hak konsumen secara mandiri dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan; 4.) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara; 5.) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon tersebut disebutkan: “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk …”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon telah diangkat dan ditetapkan Johan Syafaat Mahanani sebagai Ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A sebagai Sekretaris. Dengan demikian menurut Pemohon kedua orang tersebut berhak mewakili Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, norma yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di mana menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut berkaitan erat dengan aktivitas dan kegiatan Pemohon sebagai lembaga sebagaimana diuraikan Pemohon di atas dan dibuktikan dengan Akte pendirian dan Anggaran Dasar (bukti P-1). Terhadap hal tersebut, untuk membuktikan adanya keterkaitan antara norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon dan lebih jauh untuk meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kerugian konstitusional atau setidaknya 30 potensi kerugian konstitusional terhadap Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma a quo, Pemohon tidak cukup hanya dengan menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan Pemohon sebagai Lembaga berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang diajukan (vide pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, bertanggal 27 Agustus 2020, Paragraf [3.14]). Keharusan tersebut telah pula dinasihatkan oleh Makamah dalam persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Perkara 69/PUU-XVIII/2020 tanggal 8 September 2020, hlm. 29). Namun setelah dibaca secara saksama uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan seluruh alat bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, tidak terdapat uraian maupun bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu konstitusionalitas dalam norma yang diajukan pengujiannya. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sebagai Lembaga telah secara aktif berkegiatan di bidang yang berkaitan dengan norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. 31 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 32 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas