PUU
Tahun 2026
68/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Achmad Safi’i (Pemohon I) dan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., sebagai Ketua/Direktur Eksekutif Perkumpulan (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T15:12:00+07:00
Amar Putusan: 1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 68/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
: Achmad Safi’i.
Alamat
: Pesing Poncol, RT 7/RW 7, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Jakarta.
Pekerjaan : Pengemudi Ojek Online.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I;
2. Nama
: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute, dalam hal ini
diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Direktur
Eksekutif Perkumpulan.
Alamat
: Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E,
Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2026, memberi kuasa
kepada Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., Dr. Ramjahif Pahisa Gorya
Fiver, S.H., M.H., Dr. Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., M.H., dan Alfin Ridhano, S.H.,
M.H.,, kesemuanya adalah Kuasa Hukum, yang beralamat di Jalan Greenlake City
Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon;
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 13 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 13 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 68/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 13 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 9 Maret 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya sebagai salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut "UUD NRI 1945"), memiliki kewenangan untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”;
2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga
secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang
selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman"), yang mengatur
bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”;
3
3. Bahwa demikian halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk
selanjutnya disebut "UU MK"), di mana ditegaskan perihal kewenangan
konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tersebut, dipertegas pula oleh
ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya
disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), yang
menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
5. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara
khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai "PMK
7/2025"), yang mengatur bahwa:
Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”;
6. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan untuk pengujian secara
materiil terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UU
Perlindungan Konsumen”) dan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
4
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) terkait perubahan atas Pasal 28 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(selanjutnya disebut “UU Telekomunikasi”);
7. Bahwa objek yang dimohonkan untuk pengujian materiil dalam permohonan
a quo berada dalam ruang lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah
Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang sebagaimana telah
diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (1)
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 ayat (1) PMK
7/2025 yang telah diuraikan di atas oleh PARA PEMOHON;
8. Bahwa selain itu, PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan
pengujian materiil terhadap dua undang-undang secara bersamaan dengan
pertimbangan bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji memiliki
keterkaitan pada segi substansi, di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya
telah menerima dan mengadili perkara pengujian materiil terhadap lebih dari
satu undang-undang dalam satu permohonan, antara lain dalam:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 yang menguji
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang
menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2014
tentang
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Bahwa
selanjutnya
berkaitan
dengan
kewenangan
konstitusional
Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian materiil undang-undang
terhadap UUD NRI 1945, terdapat ketentuan yang mengatur agar norma
yang sama dalam pengujian tidak dilakukan secara berulang-ulang (nebis in
idem) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto
5
Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025. Akan tetapi, ketentuan mengenai nebis in
idem tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2)
UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 sepanjang materi muatan
dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pengujian berbeda
atau terdapat alasan hukum yang berbeda;
9. Berkaitan dengan ketentuan ne bis in idem, PARA PEMOHON terlebih
dahulu perlu menguraikan secara rinci Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022
yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2022,
mengingat perkara tersebut memiliki objek pengujian yang identik dengan
salah satu norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.
Rincian perkara dimaksud disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1
Rincian Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022
No. Nomor
Perkara
Pasal yang Diuji
Batu Uji
Amar
Putusan
1.
23/PUU-
XX/2022
Pasal 18 ayat (1)
UU Perlindungan
Konsumen
Pasal 28D
ayat (1) UUD
NRI 1945
Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI
1945
Menolak
permohonan
Pemohon
untuk
seluruhnya
10. Bahwa perlu ditegaskan adanya perbedaan yang sangat mendasar dalam
dasar pengujian antara Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 dengan
permohonan yang diajukan PARA PEMOHON. Perbandingan dasar
pengujian tersebut yakni Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 menggunakan
dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945. Sementara Permohonan PARA PEMOHON menggunakan
dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dan
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Selengkapnya dapat dicermati dalam tabel
di bawah ini:
Tabel 2
Komparasi Dasar Pengujian
Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022
Permohonan PARA PEMOHON
-
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945
-
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945
6
-
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945
-
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
1945
-
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945
11. Bahwa selain itu, terdapat pula alasan yang sangat berbeda antara Perkara
Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Permohonan PARA PEMOHON. Perkara
Nomor 23/PUU-XX/2022 secara khusus menyoroti terkait tidak adanya
larangan bagi pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa konsumen
secara sepihak dalam klausula baku di dalam Pasal 18 ayat (1) UU
Perlindungan Konsumen. Adapun dalam Permohonan PARA PEMOHON,
yang disoroti dan dipersoalkan, khususnya pada huruf f Pasal 18 ayat (1)
UU Perlindungan Konsumen adalah terkait cakupan ketidakpastian dan
multitafsir larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen,
terutama apakah larangan hanya terbatas pada klausula yang "mengurangi"
manfaat jasa, ataukah juga mencakup klausula yang " menghapuskan, atau
menghanguskan seluruh ataupun sisa manfaat dari barang dan/atau jasa
yang telah dibeli dan dibayar lunas konsumen;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh
PARA PEMOHON dalam perkara a quo memenuhi persyaratan untuk dapat
diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. PARA PEMOHON
menilai permohonan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan nebis in
idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, dan
sebaliknya justru permohonan a quo memenuhi syarat pengecualian
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal
72 ayat (2) PMK 7/2025;
13. Bahwa dengan demikian, karena permohonan a quo merupakan pengujian
materiil Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71
angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU
Telekomunikasi terhadap ketentuan UUD NRI 1945 dan karena permohonan
a quo tidak melanggar ketentuan nebis in idem, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa sehubungan dengan kedudukan PARA PEMOHON untuk
mengajukan permohonan a quo telah ditetapkan berdasarkan Pasal 51 ayat
7
(1) UU MK yang menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”;
2. Bahwa mengenai syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam
ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyebutkan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional
PARA PEMOHON telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut
Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang merujuk pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 011/PUU-V/2007, diatur bahwa hak dan/atau kewenangan
konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
yakni apabila:
a. terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan lagi atau
tidak akan terjadi;
4. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum PARA
PEMOHON secara spesifik, PARA PEMOHON terlebih dahulu perlu
8
menjelaskan mengenai perkembangan penilaian Mahkamah Konstitusi
terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam pengujian
materiil undang-undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai
berikut:
a. Pertama, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan
hukum (legal standing) pemohon secara normatif berpedoman pada
ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025.
Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang dimaksud,
Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan kerugian tersebut bersifat
spesifik dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan
kausalitas (causa verband) antara kerugian konstitusional dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Akan
tetapi, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak senantiasa
menerapkan secara kaku (rigid) penilaian tersebut, melainkan
bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat
dinamis dan kontekstual;
b. Kedua, selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru terkait kedudukan
hukum pemohon perorangan, PARA PEMOHON mencermati adanya
perkembangan lain, misalnya dalam penanganan perkara Nomor
273/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, objek
norma yang diuji adalah ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi yang
memuat ketentuan objek yang sama dalam permohonan a quo. Dalam
perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Pemohon I merupakan perorangan
warga negara Indonesia dengan rekam jejak kerugian konstitusional
yang serupa atau hampir identik dengan PEMOHON I—sebagaimana
akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Dalam perkara Nomor
273/PUU-XXIII/2025, Para Pemohon tidak menjelaskan secara detail
korelasi langsung causa verband antara kerugian konstitusional dan
substansi norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas
Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi. Kendatipun demikian, Mahkamah
Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa pokok
perkaranya sehingga kemudian diadakan sidang Pemeriksaan Pokok
9
Perkara Mendengar Keterangan DPR dan Presiden pada 18 Februari
2026 terhadap perkara a quo;
c. Ketiga, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional
yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual—atau minimal bersifat
potensial yang menurut penalaran wajar dapat diperkirakan akan
terjadi—serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya
norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter
yang rigid, terutama dalam konteks pemohon badan hukum privat.
Penilaian
kerugian
konstitusional
tersebut
tergantung
pada
pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat
memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional;
-
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I SEBAGAI PERORANGAN
WARGA NEGARA INDONESIA
5. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Achmad Safi’i. PEMOHON I adalah seorang warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai pengemudi ojek online pada salah satu platform ojek
online (Bukti P-4), yang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari
bergantung penuh pada akses internet melalui kuota data internet prabayar
yang dibeli dari penyedia jasa telekomunikasi;
6. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai pengemudi ojek online,
PEMOHON I memerlukan akses internet secara kontinu untuk dapat
melaksanakan sejumlah fungsi operasional dari pekerjaannya, antara lain:
a. mengaktifkan dan tetap terhubung dengan aplikasi platform ojek online
agar dapat menerima notifikasi pesanan dari konsumen secara real-time;
b. menerima dan merespons pesanan transportasi yang masuk melalui
aplikasi, yang apabila tidak segera direspons dalam hitungan detik akan
berpindah ke pengemudi lain;
c. mengakses dan menggunakan fitur navigasi GPS (Global Positioning
System) untuk menemukan lokasi penjemputan konsumen dan
menentukan rute tercepat menuju lokasi tujuan;
d. berkomunikasi dengan konsumen melalui fitur chat atau panggilan dalam
aplikasi untuk konfirmasi lokasi, perubahan tujuan, atau koordinasi
penjemputan;
10
e. menyelesaikan transaksi pembayaran secara digital melalui aplikasi,
termasuk pembayaran non-tunai (cashless payment) yang memerlukan
koneksi internet;
f. memantau poin, bonus, insentif, dan target harian yang ditentukan oleh
platform,
yang
seluruhnya
memerlukan
akses
internet
secara
berkelanjutan;
g. mengakses informasi penting terkait kebijakan operasional, perubahan
tarif, zona operasional, dan pengumuman dari platform yang dikirimkan
melalui aplikasi.
7. Bahwa dalam satu hari kerja, PEMOHON I dapat menghabiskan waktu kerja
selama 12 jam dengan aplikasi ojek online yang harus tetap aktif dan
terhubung dengan internet sepanjang waktu tersebut. Untuk keperluan
operasional tersebut, PEMOHON I secara rutin dan berkala membeli paket
kuota internet dengan nilai nominal tertentu yang diperhitungkan sebagai
biaya operasional (operational cost) dari pekerjaan PEMOHON I sebagai
pengemudi ojek online;
8. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya norma a quo serta anggapan PARA
PEMOHON terhadap dampak dari berlakunya norma a quo sebagaimana
telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yang mana telah menimbulkan
keleluasaan bagi usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi untuk secara sepihak menetapkan klausula baku dalam
perjanjian dengan konsumen (terms and conditions) berupa pembatasan
masa berlaku dan penghapusan otomatis terhadap sisa kuota internet yang
telah dibeli dan dibayar lunas oleh PEMOHON I (Bukti P-5) namun belum
digunakan secara penuh pada saat masa berlaku berakhir, secara langsung
telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan
konkret terhadap PEMOHON I sebagai berikut;
9. Bahwa pertama, dengan berlakunya norma a quo, PEMOHON I menderita
kerugian materiil berupa hilangnya nilai ekonomis dari kuota internet yang
telah dibeli dan dibayar lunas namun dihapuskan secara sepihak oleh pelaku
usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebelum
kuota tersebut habis digunakan, yang secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun
telah merugikan PEMOHON I;
10. Bahwa kedua, dengan berlakunya norma a quo, PEMOHON I telah
11
mengalami kerugian operasional berupa pemborosan akibat kebijakan
penghapusan kuota internet yang belum terpakai. Ketika masa berlaku kuota
berakhir, PEMOHON I terpaksa harus membeli paket kuota internet baru
meskipun kuota sebelumnya masih tersisa namun telah tidak dapat
digunakan karena dihapus secara otomatis oleh sistem pelaku usaha atau
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Kondisi demikian
telah menciptakan inefisiensi ekonomi yang merugikan PEMOHON I.
Sebagai contoh konkret yang pernah dialami PEMOHON I, apabila
PEMOHON I membeli paket kuota 20GB dengan masa berlaku 28 hari,
namun hanya menggunakan 15GB dalam periode tersebut, maka sisa 5GB
secara otomatis dihapuskan dan PEMOHON I harus membeli paket baru
20GB untuk bulan berikutnya, sehingga terjadi pemborosan, di mana 5GB
yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan pembelian
kuota di periode berikutnya;
11. Bahwa ketiga, dengan berlakunya norma a quo, PEMOHON I mengalami
kerugian
berupa
ketidakpastian
dalam
merencanakan
operasional
pekerjaan sehari-hari akibat kebijakan penghapusan kuota internet yang
tidak memberikan kepastian dan fleksibilitas yang memadai. Sebagai
pengemudi ojek online dengan jam kerja yang tidak tetap, PEMOHON I
seringkali tidak dapat memprediksi secara pasti berapa banyak kuota
internet yang akan dibutuhkan dalam periode tertentu karena beban kerja
dan jumlah orderan yang bervariasi dari hari ke hari. Dalam hari-hari tertentu,
PEMOHON I mungkin hanya bekerja selama 1-6 jam dengan penggunaan
kuota yang minimal, sementara di hari lain PEMOHON I dapat bekerja
hingga 12 jam dengan penggunaan kuota yang lebih intensif. Kebijakan
pembatasan masa berlaku kuota yang kaku dan tidak fleksibel
mengakibatkan PEMOHON I tidak dapat menyesuaikan penggunaan kuota
dengan pola kerja yang fleksibel tersebut. PEMOHON I seringkali
dihadapkan pada dilema untuk membeli paket kuota besar dengan masa
berlaku pendek yang berisiko hangus sebelum terpakai habis, atau membeli
paket kuota kecil dengan masa berlaku panjang yang berisiko habis di
tengah jam kerja dan mengharuskan pembelian berulang;
12. Bahwa keempat, dengan berlakunya norma a quo, PEMOHON I telah
mengalami kerugian konstitusional berupa ketidaksetaraan posisi dalam
12
hubungan kontraktual dengan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan
dan/atau jasa telekomunikasi. Klausula baku berupa pembatasan masa
berlaku kuota internet yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha
atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi menempatkan
PEMOHON I sebagai konsumen dalam posisi yang sangat lemah dan tidak
memiliki pilihan yang setara. PEMOHON I tidak memiliki kesempatan untuk
bernegosiasi mengenai syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk mengenai
masa berlaku kuota, karena klausula tersebut telah ditetapkan secara baku
dan harus diterima apa adanya oleh konsumen sebagai syarat untuk dapat
menggunakan jasa
telekomunikasi. Praktik yang dijustifikasi oleh
keberadaan
dan/atau
berlakunya
norma
a
quo
ini
menciptakan
ketidakseimbangan secara struktural, di mana pelaku usaha atau
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat secara bebas
menentukan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa
mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi konsumen. Sebagai
pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada akses internet untuk
menjalankan pekerjaan, PEMOHON I tidak memiliki alternatif selain
menerima klausula yang merugikan tersebut, karena semua penyedia jasa
telekomunikasi menerapkan kebijakan serupa akibat tidak adanya
pembatasan yang jelas dalam norma a quo;
13. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON I sebagaimana
telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional
PEMOHON I atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”;
14. Bahwa anggapan hak PEMOHON I atas kepastian hukum yang adil (vide
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) mengandung tiga dimensi yang
keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo, yakni
sebagai berikut:
a. Pertama, PEMOHON I berhak memperoleh jaminan bahwa setiap
transaksi ekonomi yang dilakukannya dilindungi oleh hukum yang jelas
dan adil. Sebagai konsumen yang secara rutin membeli paket kuota
internet prabayar untuk menunjang kelangsungan pekerjaannya sebagai
13
pengemudi ojek online, PEMOHON I seharusnya mendapatkan
kepastian bahwa seluruh manfaat dari layanan yang telah dibelinya
dilindungi oleh hukum yang secara tegas melarang penghapusan
sepihak atas sisa manfaat tersebut. Akan tetapi, kekaburan norma Pasal
18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang tidak secara limitatif
melarang klausula penghangusan manfaat layanan, dan Pasal 71 angka
2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU
Telekomunikasi yang mengandung ambiguitas frasa "besaran tarif" di
mana membuka ruang legitimasi bagi penyelenggara untuk menetapkan
syarat pembatasan masa berlaku kuota, telah mengakibatkan transaksi
ekonomi yang dilakukan PEMOHON I tidak mendapat perlindungan
hukum yang jelas dan adil, sehingga dimensi pertama dari hak atas
kepastian hukum yang adil ini telah nyata dilanggar;
b. Kedua, PEMOHON I berhak mendapatkan jaminan atas kedudukan yang
setara di hadapan hukum terhadap pelaku usaha atau penyelenggara
jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang mempunyai dominasi secara
ekonomi. Dalam hubungan kontraktual antara PEMOHON I selaku
konsumen
dengan
penyelenggara
jaringan
dan/atau
jasa
telekomunikasi, terdapat kesenjangan posisi yang sangat signifikan, di
mana penyelenggara menguasai sepenuhnya substansi klausula baku
yang harus diterima apa adanya oleh konsumen. Ketidaksetaraan posisi
yang bersifat struktural ini seharusnya diimbangi oleh kehadiran norma
yang tegas, jelas, dan berkeadilan yang secara aktif memihak
perlindungan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Namun
demikian, kekaburan kedua norma a quo justru memperparah
ketidaksetaraan tersebut karena memberikan justifikasi normatif bagi
penyelenggara untuk mempertahankan klausula penghangusan kuota,
sementara PEMOHON I tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat
untuk menuntut hak atas sisa manfaat layanan yang telah dibayar
lunasnya, sehingga dimensi kedua dari hak atas kepastian hukum yang
adil ini pun telah nyata dilanggar;
c. Ketiga, PEMOHON I berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-
wenang oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi akibat ketentuan hukum yang tidak jelas atau ambigu.
14
Ketidakjelasan dan ambiguitas kedua norma a quo telah secara langsung
dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi
sebagai justifikasi untuk menetapkan dan mempertahankan kebijakan
penghangusan sisa kuota internet prabayar yang telah dibeli dan dibayar
lunas oleh PEMOHON I. Dalam kondisi demikian, PEMOHON I tidak
memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melawan perlakuan
sewenang-wenang tersebut, mengingat norma yang seharusnya menjadi
pelindungnya justru bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian.
Kondisi ini menegaskan bahwa ketidakjelasan norma a quo tidak bersifat
netral, melainkan secara sistemik berpihak kepada penyelenggara yang
memiliki dominasi ekonomi dan merugikan konsumen seperti PEMOHON
I, sehingga dimensi ketiga dari hak atas kepastian hukum yang adil ini
pun telah nyata dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo;
15. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON I sebagaimana
telah diuraikan di atas juga merupakan pelanggaran atas hak konstitusional
PEMOHON I atas hak milik pribadi yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945, sebagaimana berbunyi:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”
16. Bahwa anggapan hak PEMOHON I atas hak milik pribadi (vide Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI 1945) mengandung dua dimensi yang keseluruhannya
telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo, yakni sebagai berikut:
a. Pertama, PEMOHON I berhak memiliki, menguasai, dan menikmati
secara penuh setiap manfaat dari barang dan/atau jasa yang telah
diperolehnya secara sah. Kuota internet prabayar yang telah dibeli dan
dibayar lunas oleh PEMOHON I merupakan suatu bentuk hak milik
pribadi yang sah, di mana PEMOHON I telah menunaikan seluruh
kewajiban pembayarannya kepada penyelenggara jaringan dan/atau
jasa telekomunikasi. Oleh karenanya, PEMOHON I berhak untuk
memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh seluruh manfaat dari
kuota internet yang telah dibelinya tersebut hingga seluruh kapasitasnya
benar-benar habis digunakan. Akan tetapi, kekaburan kedua norma a
quo—yang tidak secara tegas melarang klausula penghangusan manfaat
layanan sekaligus memberikan ruang justifikasi bagi penyelenggara
15
untuk menetapkan pembatasan masa berlaku—telah mengakibatkan
hak PEMOHON I untuk memiliki, menguasai, dan menikmati secara
penuh manfaat kuota internet yang telah dibelinya dapat dihapuskan
secara sepihak oleh penyelenggara, sehingga dimensi pertama dari hak
milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini telah
nyata dilanggar;
b. Kedua, PEMOHON I berhak mempertahankan manfaat atas barang
dan/atau jasa dari kesewenang-wenangan pihak lain yang bertujuan
untuk menghapuskan atau mengambil alih manfaat barang dan/atau jasa
yang diperolehnya secara sah. Praktik penghangusan sisa kuota internet
prabayar yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi melalui kebijakan pembatasan masa berlaku pada
hakikatnya merupakan pengambilalihan secara sepihak atas manfaat
yang telah menjadi hak milik PEMOHON I berdasarkan transaksi yang
sah. Tindakan demikian seharusnya dapat ditolak dan dilawan oleh
PEMOHON I berdasarkan norma hukum yang tegas dan jelas. Namun
demikian, ketiadaan larangan yang eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf f UU Perlindungan Konsumen dan tersedianya justifikasi
kewenangan yang luas bagi penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi telah
menutup ruang bagi PEMOHON I untuk secara efektif mempertahankan
haknya tersebut. Dengan demikian, kedua norma a quo secara
bersamaan telah melemahkan kemampuan PEMOHON I untuk
mempertahankan
hak
miliknya
dari
kesewenang-wenangan
penyelenggara, sehingga dimensi kedua dari hak milik pribadi yang
dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini pun telah nyata dilanggar
oleh berlakunya kedua norma a quo;
-
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II SEBAGAI BADAN HUKUM
PRIVAT
17. Bahwa selanjutnya, PEMOHON II merupakan badan hukum privat berbentuk
Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta
Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12,
tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sumardi, S.H.,
S.E., M.Kn., di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "Akta Pendirian
16
Perkumpulan Deconstitute"), dan telah memperoleh pengesahan sebagai
badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07.,
tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi
Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan
Deconstitute ditegaskan:
"Ketua berwenang mewakili Perkumpulan, yang apabila Ketua
berhalangan dibuktikan dengan keterangan tertulis ditandatangani oleh
ketua, maka sekretaris dan bendahara berwenang mewakili di dalam
dan luar pengadilan dan bertanggung jawab terhadap jalannya
Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan Perkumpulan";
19. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute telah
ditetapkan dan disahkan komposisi kepengurusan, dengan Dr. Harimurti Adi
Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam jabatan Ketua Institusi Kajian
Demokrasi Deconstitute dan Lutfia Rahmanda, S.Kom., dalam jabatan
Pengawas Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan
Deconstitute, maka Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam
kapasitasnya sebagai Ketua memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan
atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam
permohonan a quo;
21. Bahwa selanjutnya, berdasarkan anggapan adanya isu konstitusional pada
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2
UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi
dalam permohonan a quo perlu mengukur adanya hak-hak PARA
PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945 (vide Pasal 4 ayat (2) huruf
a PMK 7/2025). Sebelum menguraikan hak-hak konstitusionalnya,
PEMOHON II merasa perlu terlebih dahulu memaparkan kepentingan
hukumnya dalam permohonan ini;
22. Bahwa PEMOHON II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian
Perkumpulan Deconstitute, secara tegas menyatakan diri sebagai suatu
lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian
dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan
umum, dan ketatanegaraan;
23. Bahwa PEMOHON II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian
17
Perkumpulan Deconstitute, memiliki visi, misi, dan tujuan yang pada
pokoknya berorientasi pada:
a. pemajuan dan penegakan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat
konstitusi;
b. penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara;
c. perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; dan
d. pengawasan terhadap pembentukan dan implementasi peraturan
perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai
konstitusi;
24. Bahwa berdasarkan visi, misi, dan tujuan pokok sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, PEMOHON II tidak
hanya memiliki kepentingan organisasional semata, melainkan juga secara
inheren mengemban beban moral dan tanggung jawab sosial untuk secara
aktif dan berkelanjutan memajukan serta memastikan terwujudnya kepastian
hukum dan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam seluruh dinamika praktik
ketatanegaraan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
serta dalam budaya berhukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa
dan negara yang hidup di bawah payung negara hukum;
25. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut, PEMOHON II
secara
aktif
telah
melakukan
berbagai
kegiatan
terkait
isu-isu
ketatanegaraan sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire
feiten), meliputi :
a. media monitoring terhadap isu-isu ketatanegaraan melalui website
Deconstitute (https://deconstitute.com);
b. pemberian opini publik di media massa;
c. pemberian pendapat sahabat pengadilan (Amicus Curiae) dalam perkara
Nomor 135/PUU-XXII/2024;
d. penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah, dan
e. pengujian undang-undang, sebagaimana dibuktikan dalam perkara
Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dan perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025,
yang mana PEMOHON II menjadi salah satu pemohon;
26. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya norma a quo serta anggapan
PEMOHON II terhadap dampak dari berlakunya norma a quo sebagaimana
18
telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, telah menimbulkan kerugian
konstitusional yang aktual, nyata, dan/atau potensial berdasarkan penalaran
yang wajar;
27. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON II sebagaimana dimaksud di atas
dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Pertama, PEMOHON II mengalami hambatan dalam melaksanakan
kewenangannya untuk melakukan penelitian dan konsultasi (vide Pasal
2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), khususnya terkait
perlindungan hak-hak konstitusional konsumen di sektor telekomunikasi,
karena tidak ada kepastian mengenai parameter hukum yang jelas di
dalam norma-norma a quo yang dimohonkan pengujian untuk menilai
apakah praktik pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi terkait sistem kuota data internet prabayar yang
hangus—yang mempunyai dimensi hajat hidup orang banyak—telah
melanggar hak konstitusional konsumen;
b. Kedua, PEMOHON II mengalami hambatan dalam menjalankan program
kerja "Konsultasi Hukum Tata Negara & Kebijakan Publik" serta fungsi
advokasi (vide Pasal 2 dan Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan
Deconstitute), karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti
kepada masyarakat luas mengenai hak-hak mereka terkait penggunaan
kuota internet prabayar, dan tidak dapat secara efektif mengadvokasi
kepentingan hajat hidup orang banyak di hadapan pelaku usaha atau
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi maupun regulator
akibat ketiadaan norma yang jelas melarang praktik "kuota internet
hangus" pada sistem prabayar;
c. Ketiga, PEMOHON II tidak dapat memenuhi visinya untuk "memajukan
dan menegakkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi"
serta "penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara" (vide Pasal 4 Akta Pendirian
Perkumpulan Deconstitute), karena ketidakpastian hukum dalam norma
yang diujikan menghalangi upaya PEMOHON II untuk memastikan
terwujudnya perlindungan hak-hak konstitusional hajat hidup orang
banyak, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk
tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pelaku usaha atau
19
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi terkait praktik
“kuota internet hangus” pada sistem prabayar;
d. Keempat, PEMOHON II mengalami kerugian berupa pemborosan biaya
operasional yang bersifat langsung, konkret, dan berulang akibat praktik
penghangusan sisa kuota internet prabayar yang dilakukan secara
sepihak oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari—yang meliputi
media
monitoring
isu-isu
ketatanegaraan
melalui
website
deconstitute.com, pengelolaan komunikasi dan korespondensi digital,
dan kegiatan lainnya—PEMOHON II secara rutin mengalokasikan
anggaran untuk pembelian paket kuota internet prabayar sebagai bagian
dari pengeluaran operasional yang telah dianggarkan dan dibayar lunas
(Bukti P-6). Akan tetapi, akibat berlakunya norma a quo yang justru
memunculkan normalisasi praktik penghapusan kuota internet prabayar
oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, maka
dampaknya sisa kuota internet yang dibeli PEMOHON II secara otomatis
dihanguskan
pada
saat
masa
berlakunya
berakhir
meskipun
kapasitasnya belum habis digunakan seluruhnya. Kondisi demikian
memaksa PEMOHON II untuk membeli ulang paket kuota internet baru
pada periode berikutnya, padahal sisa kuota dari periode sebelumnya
yang telah dibayar lunas masih memiliki nilai ekonomis yang seharusnya
dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kebutuhan pembelian kuota
berikutnya. Pemborosan biaya operasional yang terjadi secara berulang
dan kumulatif ini secara langsung mengurangi kapasitas finansial
PEMOHON II dalam menjalankan program-program kerjanya;
28. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON II di atas
merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON II atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”;
29. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas kepastian hukum yang adil
(Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) yang dimiliki PEMOHON II mengandung
tiga dimensi yang keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua
20
norma a quo, yakni sebagai berikut:
a. Pertama, PEMOHON II berhak memperoleh jaminan bahwa dalam
melaksanakan fungsi penelitian dan konsultasinya, terdapat parameter
hukum yang jelas dan adil yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur
penilaian konstitusionalitas suatu praktik. Sebagai lembaga yang secara
aktif melakukan penelitian dan konsultasi terkait perlindungan hak-hak
konstitusional warga negara (vide Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan
Deconstitute), PEMOHON II seharusnya dapat bersandar pada norma
hukum yang tegas dan jelas untuk menilai apakah praktik
penghangusan sisa kuota internet prabayar yang dilakukan oleh
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi telah melanggar
hak konstitusional konsumen atau tidak. Akan tetapi, kekaburan norma
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71
angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU
Telekomunikasi telah mengakibatkan tidak tersedianya parameter
hukum yang jelas bagi PEMOHON II untuk melaksanakan fungsi
tersebut secara efektif, sehingga dimensi pertama dari hak atas
kepastian hukum yang adil ini telah nyata dilanggar;
b. Kedua, PEMOHON II berhak mendapatkan jaminan atas kedudukan
yang setara di hadapan hukum dalam menjalankan fungsi advokasinya
terhadap penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang
memiliki dominasi secara ekonomi. Dalam upaya mengadvokasi
kepentingan konsumen di hadapan penyelenggara maupun regulator
(vide Pasal 2 dan Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute),
PEMOHON
II
seharusnya
dapat
menyandarkan
argumentasi
advokasinya pada norma hukum yang tegas melarang praktik
penghangusan kuota internet. Namun demikian, kekaburan kedua
norma a quo telah mengakibatkan penyelenggara memiliki justifikasi
normatif yang lebih kuat dibandingkan dengan landasan hukum yang
dapat digunakan oleh PEMOHON II dalam proses advokasi;
30. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON II di atas
merupakan juga pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON II untuk
memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI 1945 sebagaimana yang berbunyi:
21
"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya";
31. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas memajukan diri secara kolektif
(Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) yang dimiliki PEMOHON II telah
dilanggar sebagai konsekuensi dari terhambatnya upaya-upaya advokasi
konsumen kuota internet prabayar untuk memajukan hak-haknya yang telah
dilanggar akibat oleh berlakunya norma a quo;
32. Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON II juga
merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON II atas hak milik
pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang
berbunyi:
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";
33. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas hak milik pribadi (Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI 1945) PEMOHON II mengandung dua dimensi yang
keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo, yakni
sebagai berikut:
a. Pertama, PEMOHON II berhak memiliki, menguasai, dan menikmati
secara penuh setiap manfaat dari barang dan/atau jasa yang telah
diperolehnya
secara
sah.
Dalam
menjalankan
kegiatan
operasionalnya—termasuk
media
monitoring
melalui
website
deconstitute.com, pengelolaan komunikasi digital, serta pelaksanaan
program kerja penelitian dan konsultasi—PEMOHON II secara rutin
membeli paket kuota internet prabayar sebagai bagian dari biaya
operasional yang telah dibayar lunas. Oleh karenanya, PEMOHON II
berhak untuk memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh seluruh
manfaat dari kuota internet yang telah dibelinya hingga seluruh
kapasitasnya benar-benar habis digunakan. Akan tetapi, berlakunya
norma a quo telah mengakibatkan sisa kuota internet yang dibeli
PEMOHON II pun tunduk pada praktik penghangusan yang sama
sebagaimana yang dialami oleh PEMOHON I pada umumnya, sehingga
dimensi pertama dari hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945 ini telah nyata dilanggar;
22
b. Kedua, PEMOHON II berhak mempertahankan manfaat atas barang
dan/atau jasa dari kesewenang-wenangan pihak lain yang bertujuan
untuk menghapuskan atau mengambil alih manfaat yang diperolehnya
secara sah. Praktik penghangusan sisa kuota internet yang dialami
PEMOHON II telah mengakibatkan pembengkakan biaya operasional
yang tidak semestinya, di mana PEMOHON II terpaksa harus membeli
ulang paket kuota internet baru meskipun kuota sebelumnya masih
tersisa namun telah dihapuskan secara otomatis oleh sistem
penyelenggara. Adanya praktik penghapusan kuota internet prabayar
akibat dampak dari berlakunya norma a quo telah menutup ruang bagi
PEMOHON II untuk secara efektif mempertahankan hak miliknya atas
sisa kuota yang belum terpakai tersebut, sehingga dimensi kedua dari
hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini pun
telah nyata dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo;
34. Bahwa seluruh uraian kerugian konstitusional PARA PEMOHON di atas,
baik yang aktual, spesifik, dan nyata maupun yang potensial, sudah pasti
dan akan terjadi menurut penalaran yang wajar, serta memiliki hubungan
kausalitas (causa verband) yang jelas, mengingat terdapat kelindan
langsung antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
dengan hak-hak konstitusional yang menjadi bagian integral dari aktivitas
harian PARA PEMOHON;
35. Bahwa selama pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo tetap berlaku dalam kondisi yang tidak jelas serta tidak mengakomodir
dimensi-dimensi yang menjadi celah terjadinya kerugian konstitusional,
PARA PEMOHON dipastikan akan terus mengalami kerugian konstitusional
selama norma yang diuji masih berlaku tanpa kejelasan penafsiran
konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional demikian
jelas telah melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin
oleh UUD NRI 1945;
36. Bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dipaparkan
di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang
memadai untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 18 ayat
(1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi terhadap UUD
23
NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan kualifikasi kedudukan
pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025,
serta kriteria kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (2) PMK 7/2025.
III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON
A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI
1. Bahwa
PARA
PEMOHON
mengajukan
permohonan
tentang
konstitusionalitas materi Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas
Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi;
2. Bahwa untuk jelasnya PARA PEMOHON kutip isi ketentuan dari Pasal
18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen (untuk bagian yang
dipertebal (bold)) dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan
atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: ...
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa”
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28
ayat (1) UU Telekomunikasi
“2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau
jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”
B. DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945
1. Bahwa PARA PEMOHON menilai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi
inkonstitusional
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional)
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2)
UUD NRI 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
24
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”
3. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun";
4. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;
C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON
-
RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN MULTITAFSIR DAN TIDAK MEMADAI DALAM HAL
MELINDUNGI KONSUMEN DARI PRAKTIK TERLARANG, TERMASUK
PRAKTIK PENGHAPUSAN KUOTA INTERNET PRABAYAR
1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen secara
verbatim berbunyi:
"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa."
2. Bahwa rumusan norma tersebut, meskipun pada saat disahkan pada
tahun 1999 mungkin dianggap memadai untuk konteks transaksi
konvensional yang ada pada masa itu, namun dalam konteks
perkembangan teknologi digital dan model bisnis berbasis platform yang
berkembang pesat sejak tahun 2010-an, rumusan norma tersebut justru
tidak memadai untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari
praktik-praktik perniagaan yang berkembang dalam era digital, termasuk
praktik penghapusan kuota data internet prabayar;
3. Bahwa tidak memadainya rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik
perniagaan era digital dapat diidentifikasi dan diuraikan dalam 2 (dua) poin
utama sebagaimana diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa, pertama, ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan Konsumen;
a. Bahwa ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen menjadi semakin problematis dalam
25
konteks ekonomi digital modern di mana batas antara "barang" dan
"jasa" semakin kabur dan banyak produk memiliki karakteristik hybrid
sebagai barang sekaligus jasa. Salah satunya, adalah terkait kuota
internet prabayar. Apakah kuota internet prabayar adalah "barang"
ataukah "jasa"? Di satu sisi, kuota internet dapat dikategorikan
sebagai jasa telekomunikasi karena memberikan akses terhadap
layanan internet. Di sisi lain, kuota internet yang dibeli dalam bentuk
paket prabayar memiliki karakteristik barang karena dapat "disimpan"
dalam akun konsumen, memiliki volume yang terukur (dalam GB),
dan dapat "dihabiskan" secara bertahap seperti barang habis pakai.
Demikian pula dengan produk-produk digital lainnya, yang mana
memiliki karakteristik barang dan jasa. Ketiadaan kata “barang” dalam
pasal a quo menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari
perlindungan konsumen dengan mengklaim bahwa produk mereka
adalah "jasa" ketika mereka ingin menghindari kewajiban yang
berlaku untuk barang, dan juga sebaliknya mengklaim bahwa produk
mereka adalah "barang" ketika mereka ingin menghindari kewajiban
yang berlaku untuk jasa;
b. Bahwa meskipun Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen mengandung frasa "harta kekayaan konsumen", namun
tidak berarti norma a quo mempunyai makna sistematik yang merujuk
pada
perlindungan
barang
konsumen.
Mengingat
frasa
tersebut secara eksplisit dan tegas dibatasi oleh kualifikasi "yang
menjadi obyek jual beli jasa", yang berarti bahwa perlindungan dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku
untuk harta kekayaan yang timbul dari atau terkait dengan transaksi
jasa;
5. Bahwa, kedua, keterbatasan dan ambiguitas cakupan makna kata
"mengurangi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
a. Bahwa kata "mengurangi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan Konsumen mengandung keterbatasan makna
semantik. Secara linguistik dan gramatikal, kata "mengurangi" dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna: mengambil
(memotong) sebagian; merugikan; menjadikan kurang (Kamus Besar
26
Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
2008, hlm. 782). Dari definisi tersebut, jelas bahwa kata
"mengurangi" secara inheren mengandung implikasi bahwa masih
terdapat sisa atau bagian yang tersisa setelah pengurangan
dilakukan. Dengan kata lain, "mengurangi" adalah perbuatan yang
bersifat parsial bukan total. Ini artinya, kata kerja “mengurangi” tidak
identik dengan kata kerja lain seperti “menghapuskan”;
b. Bahwa kata "mengurangi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan Konsumen mengandung keterbatasan dan juga
ambiguitas normatif. Dengan hanya menggunakan kata "mengurangi"
yang bermakna pengurangan secara parsial atau sebagian, maka
rumusan norma secara literal menimbulkan area abu-abu terhadap
perbuatan-perbuatan lain yang secara substantif lebih merugikan
konsumen. Dalam hal ini kata “mengurangi” menimbulkan pertanyaan
apakah cukup merepresentasikan dan mencakup perbuatan-
perbuatan lain seperti yang berarti melenyapkan; memusnahkan,
atau dengan kata lain penghapusan total atau hampir total sehingga
objek tidak tersisa atau tersisa sangat minimal; dan menghapuskan,
yang berarti meniadakan; melenyapkan sama sekali;
c.
Bahwa saat norma a quo kemudian dikontekstualisasikan dengan
sistem penghapusan sisa kuota internet prabayar maka akan
menimbulkan area abu-abu apabila hendak dimaknai sebagai
“mengurangi manfaat”. Sebab terdapat celah penafsiran terhadap
kata "mengurangi". Penghapusan atas sisa kuota internet prabayar
dapat saja ditafsirkan di luar “mengurangi” karena “mengurangi"
mengandung konotasi bahwa masih ada sisa yang dapat digunakan;
sedangkan "menghapus" berarti tidak ada sisa sama sekali.
Persoalannya, dengan tidak adanya representasi kata yang tegas
terhadap konsep menghapus atas manfaat barang dan/jasa
konsumen membuat praktik penghapusan sisa kuota internet
prabayar ini dapat dilegitimasi. Ambiguitas norma a quo juga dapat
memungkinkan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau
jasa
telekomunikasi
untuk menghindari
larangan
perbuatan
“mengurangi” melalui rekayasa teknis, misalnya dengan tidak
27
mengurangi manfaat di awal (yang jelas dilarang), tetapi memberikan
manfaat penuh di awal lalu menghapusnya di tengah atau akhir (yang
diargumentasikan tidak dilarang);
-
RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN
YANG
MULTITAFSIR
DAN
TIDAK
MEMBERI
PERLINDUNGAN MEMADAI TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM
YANG ADIL
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;
7. Bahwa secara teoretis, Jan M. Otto merumuskan yang dimaksud dengan
prinsip kepastian hukum mengandung 3 (tiga) syarat utama:
a. tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah
diperoleh;
b. instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu
secara konsisten; dan
c. hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten.
(Jan M. Otto, “Kepastian hukum yang nyata di Negara Berkembang”,
dalam A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Ed), Kajian Socio-
Legal, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 122)
8. Bahwa demikian halnya dengan Utrecht yang mensyaratkan kepastian
hukum dalam 2 (dua) pengertian, yakni:
a. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah.
(Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan
Hukum, Bandung, Pustaka Reka Cipta. hlm. 29);
9. Bahwa adapun apabila mengutip Mark Commack, asas kepastian hukum
(legal certainty) juga dapat dimaknai berdasarkan 2 (dua) perspektif.
a. Pertama, dalam arti yuridis yang sempit (narrow juridical sense),
kepastian hukum menuntut tersedianya aturan hukum yang "clear,
28
consistent, and accessible" (jelas, konsisten, dan dapat diakses);
b. Kedua, dalam ranah yang lebih luas, doktrin mengakui adanya
"kepastian hukum substantif" (substantive legal certainty). Dimensi
ini mensyaratkan bahwa setiap pembentukan dan penerapan hukum
harus berlandaskan pada penalaran yang dapat diprediksi serta
koheren, guna melindungi ekspektasi yang sah dari masyarakat.
(Cammack, M., “Legal certainty in the Indonesian Constitutional
Court: A critique and friendly suggestion”, dalam M. Crouch (Ed.),
Constitutional democracy in Indonesia, Oxford, Oxford University
Press, hlm. 170)
10. Bahwa dengan demikian, kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 hakikatnya mensyaratkan norma undang-undang
dirumuskan secara jelas, tidak membuka ruang multitafsir yang
berlebihan, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi
bagi warga negara;
11. Bahwa pemaknaan atas asas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 yang demikian dapat pula dilacak dalam pendapat Mahkamah
Konstitusi pada Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VI/2009. Dalam
putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 205 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat kata "suara". Pemohon
mendalilkan bahwa kata "suara" tersebut multitafsir dan tidak jelas
sehingga
melanggar
kepastian
hukum.
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan permohonan tersebut dan merumuskan kaidah hukum
bahwa Pasal 28D ayat (1) menuntut agar isi dan bahasa undang-undang
harus jelas serta tidak boleh multitafsir sebagaimana tertuang dalam
bagian Pendapat Mahkamah berikut:
[3.27] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas
umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan
bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak
berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU
29
10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian
hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “Yang dimaksud
dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap
materi
muatan
peraturan
perundang-undangan
harus
dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum.” Begitu pula di dalam teori tentang asas
pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (lex
certa) dan kejelasan rumusan (lex scripta) yang harus dijadikan dasar
dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara
berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;
[3.28] Menimbang bahwa menurut Mahkamah hak untuk memperoleh
atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang
atau berdasar dari perbuatan Pemerintah dan putusan pengadilan
tetapi pertama-tama haruslah bersumber dari Undang-Undang yang
isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan
multitafsir yang dapat disengketakan;
12. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen—
yang hanya menggunakan kata “mengurangi”—menciptakan batas
larangan yang kabur ketika berhadapan dengan praktik yang secara
faktual bukan “mengurangi”, melainkan “menghapuskan” sisa manfaat
barang dan/atau jasa (misalnya sisa kuota internet prabayar) melalui
mekanisme masa aktif dan penghapusan otomatis. Ketidakjelasan
cakupan larangan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang secara
langsung mencederai kepastian hukum;
13. Bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ambiguitas kata
"mengurangi" tidak terjadi dalam situasi hubungan hukum yang setara.
Konsumen berhadapan dengan pelaku usaha telekomunikasi dalam relasi
yang secara struktural timpang, di mana pelaku usaha menyusun klausula
baku secara sepihak;
14. Bahwa dalam konteks ketimpangan struktural yang demikian, norma yang
kabur dan multitafsir sama sekali tidak bersifat netral normatif. Artinya, ia
secara de facto menguntungkan pelaku usaha untuk mendayagunakan
celah
ambiguitas
norma
guna
melegitimasi,
atau
setidaknya
mempertahankan, praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar.
Praktik tersebut mengakibatkan konsumen tidak menerima kontra-
prestasi penuh atas pembayaran yang telah dilakukan secara tunai dan
sah;
15. Bahwa akibatnya, konsumen berada dalam situasi tidak pasti terhadap
30
manfaat atas barang dan/atau jasa (in casu kuota internet prabayar) yang
telah diperoleh secara sah. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan
yang fundamental bagi konsumen apakah sistem penghapusan sisa kuota
internet prabayar tersebut masuk ke dalam sistem yang dilarang oleh
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, ataukah justru
"dibenarkan"? Situasi demikian bertentangan dengan fungsi norma
perlindungan konsumen sebagai norma korektif yang seharusnya
menyeimbangkan relasi yang tidak setara. Alih-alih melindungi, norma
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang multitafsir
justru
menyediakan
ruang
pembenaran
normatif
bagi
praktik
penghangusan sisa kuota internet yang merugikan konsumen;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara sistematis,
logis, dan koheren bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
-
RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN
YANG
MULTITAFSIR
DAN
TIDAK
MEMBERI
PERLINDUNGAN MEMADAI TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 28H AYAT (4) UUD NRI 1945 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
MILIK
17. Bahwa selanjutnya, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas
menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun.";
18. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 mengandung dua
jaminan fundamental terhadap hak konstitusional setiap warga negara:
a. Pertama, jaminan positif, yakni setiap orang berhak memiliki harta
benda pribadi, dan negara wajib mengakui serta melindungi hak
kepemilikan tersebut melalui pembentukan sistem hukum yang efektif;
b. Kedua, jaminan negatif, artinya hak milik pribadi tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Frasa "oleh siapa
pun" memiliki cakupan yang luas dan menandai bahwa perlindungan
konstitusional dimaksud bukan hanya berlaku terhadap tindakan
negara, melainkan juga terhadap tindakan pihak swasta. Hal ini
31
merupakan
ekspresi
dari
doktrin efek
horizontal
hak-hak
konstitusional (horizontal effect of constitutional rights), di mana hak-
hak konstitusional berlaku tidak hanya dalam relasi vertikal (negara-
individu) tetapi juga dalam relasi horizontal (individu-individu, termasuk
korporasi-konsumen)
(Gardbaum,
"The
'Horizontal
Effect'
of
Constitutional Rights", Michigan Law Review, Vol. 102, 2003, hlm.
395);
19. Bahwa hak milik merupakan hak konstitusional fundamental yang diakui
dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum universal.
Perlindungan terhadap hak milik merupakan salah satu pilar penting
negara hukum yang demokratis, karena hak milik merupakan prasyarat
bagi kebebasan ekonomi dan kesejahteraan individu, serta tanpa
perlindungan hak milik yang kuat, individu akan kehilangan insentif untuk
bekerja dan berproduksi;
20. Bahwa sebelum masuk untuk menguji pertentangan Pasal 18 ayat (1)
huruf f UU Perlindungan Konsumen, perlu terlebih dahulu ditetapkan
kedudukan yuridis sisa kuota internet prabayar sebagai obyek hak milik
yang dilindungi secara konstitusional. Dalam literatur perbandingan terkait
hak milik konstitusional, misalnya dalam kasus Board of Regents v. Roth,
408 U.S. 564, 1972, di Amerika, seseorang memiliki “property
interest” dalam pengertian konstitusional bukan sekadar karena memiliki
harapan atau kebutuhan abstrak atas suatu manfaat, melainkan karena ia
memiliki klaim hak yang sah atas manfaat tersebut berdasarkan norma
yang berlaku:
To have a property interest in the constitutional sense, the Court held, it
was not enough for a person to have an abstract need or desire for a
benefit or a unilateral expectation. He must rather 'have a legitimate claim
of entitlement' to the benefit.
(Cornell Law School, Property Deprivations and Due Process, U.S.
Constitution
Annotated,
Amendment
14,
https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-14/property-
deprivations-and-due-process)
21. Bahwa konsumen yang telah membayar sejumlah uang secara tunai dan
sah untuk memperoleh paket kuota data internet dalam volume tertentu
adalah pemegang klaim hak yang sempurna atas volume data dimaksud,
32
termasuk sisa yang belum terkonsumsi. Hak ini lahir dari perikatan jual
beli yang sah (ex contractu), di mana konsumen telah memenuhi
prestasinya secara penuh. Oleh karena itu, dengan konsep dan logika
hukum yang sama, maka sisa kuota internet prabayar merupakan obyek
hak milik pribadi yang secara konstitusional wajib dilindungi dari
pengambilalihan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI 1945;
22. Bahwa kemudian Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi
hak milik konsumen dari klausula baku yang merugikan, telah ternyata
gagal memberikan perlindungan tersebut karena:
a. ambiguitas kata "mengurangi" memberikan celah bagi pelaku usaha
atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk
berargumen bahwa penghapusan sisa kuota internet prabayar tidak
termasuk dalam larangan, sehingga perampasan hak milik konsumen
dapat berlangsung tanpa konsekuensi hukum;
b. ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
Perlindungan Konsumen menciptakan celah penafsiran yang
memungkinkan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau
jasa telekomunikasi mengklaim bahwa produk hybrid atau produk
digital lain yang memiliki karakteristik barang dan jasa seperti kuota
internet prabayar adalah semata “jasa” dan bukan “barang” guna
menghindari larangan dalam pasal a quo. Demikian pula frasa "harta
kekayaan konsumen", telah ternyata tidak dapat memberikan
perlindungan hukum yang memadai dikarenakan dibatasi secara
eksplisit oleh kualifikasi "yang menjadi obyek jual beli jasa", sehingga
hak milik konsumen atas sisa kuota internet prabayar dan manfaat
barang digital lainnya tidak terlindungi dari penghapusan sepihak oleh
pelaku
usaha
atau
penyelenggara
jaringan
dan/atau
jasa
telekomunikasi;
23. Bahwa kegagalan norma untuk melindungi hak milik konsumen a quo
secara langsung bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara
untuk memberikan "pengakuan, jaminan, dan perlindungan" terhadap hak
milik pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
33
-
RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT
PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI
MULTITAFSIR SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D
AYAT (1) UUD NRI 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL
24. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, norma undang-
undang dirumuskan secara jelas, tidak membuka ruang multitafsir yang
berlebihan, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi
bagi warga negara;
25. Bahwa rumusan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait
perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi dalam
menggunakan frasa "besaran tarif" tidak memberikan definisi, batasan,
atau penjelasan yang memadai mengenai apa yang termasuk dalam
cakupan frasa tersebut. Kata "tarif" secara gramatikal berarti "daftar
harga" atau "ongkos", yang secara umum dipahami sebagai harga
nominal yang harus dibayar untuk memperoleh suatu barang atau jasa.
Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi
internet, "tarif" tidak dapat dipisahkan dari paket syarat dan ketentuan
yang melekat padanya, seperti volume layanan (berapa GB), kecepatan
akses (4G/5G), masa berlaku (berapa hari), dan klausula-klausula lain
yang secara substantif mempengaruhi nilai riil yang diterima konsumen;
26. Bahwa ketidakjelasan dalam norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi mengenai
apakah "besaran tarif" hanya mencakup aspek harga nominal ataukah
juga mencakup seluruh paket syarat dan ketentuan layanan telah
menimbulkan ambiguitas norma. Di satu sisi, penafsiran sempit yang pro-
konsumen akan membatasi kewenangan penyelenggara hanya pada
penetapan harga nominal, sementara syarat-syarat substantif seperti
masa berlaku dan penghapusan sisa kuota internet prabayar harus diatur
ketat oleh pemerintah atau undang-undang. Di sisi lain, penafsiran luas
yang pro- pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi akan memberikan kewenangan kepada penyelenggara
untuk menetapkan tidak hanya harga nominal tetapi juga seluruh syarat
dan ketentuan termasuk klausula yang sangat merugikan konsumen.
Dalam praktik, pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
34
telekomunikasi cenderung menggunakan penafsiran luas terhadap Pasal
71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU
Telekomunikasi ini dengan berargumen bahwa penetapan masa berlaku
untuk paket dalam satuan tertentu (misalnya beberapa GB) dan
penghapusan sisa kuota internet prabayar setelah masa berlaku berakhir
adalah
bagian
dari
"penetapan
besaran
tarif"
yang
menjadi
kewenangannya berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait
perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi. Sekalipun dalam
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terdapat Pasal 28 ayat (2) UU
Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai
kewenangan menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha, tetap
saja bahwa Pasal 28 ayat (2) a quo bersifat fakultatif atau opsional apabila
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1);
27. Bahwa kombinasi antara frasa "besaran tarif" yang multitafsir dan
kewenangan intervensi Pemerintah yang fakultatif telah memberikan
kelonggaran kepada penyelenggara telekomunikasi sebuah delegasi
kewenangan tanpa batas yang jelas untuk menetapkan tidak hanya harga
nominal, tetapi seluruh syarat dan ketentuan layanan—termasuk klausula
penghapusan sisa kuota internet prabayar—tanpa kontrol normatif yang
pasti dari negara;
-
RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT
PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI TIDAK
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG MEMADAI BAGI HAK
MILIK KONSUMEN TERHADAP PENGHAPUSAN KUOTA INTERNET
PRABAYAR SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT
(4) UUD NRI 1945 TENTANG PERLINDUNGAN HAK MILIK PRIBADI
28. Bahwa Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tegas dan tanpa pengecualian menjamin
bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
pun." Ketentuan konstitusional ini merupakan salah satu pilar fundamental
sistem hukum Indonesia yang mengakui dan melindungi hak milik pribadi
sebagai hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak milik pribadi
35
bukan sekadar jaminan terhadap kepemilikan benda-benda fisik yang
berwujud, melainkan mencakup pula hak-hak yang memiliki nilai
ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, termasuk hak atas jasa yang
telah dibeli dan dibayar lunas, hak tagih hak atas kekayaan intelektual,
dan
hak-hak
ekonomis
lainnya
yang
dapat
dialihkan
atau
diperdagangkan;
29. Bahwa dalam perkembangannya konsep "hak milik pribadi" dalam Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945 harus ditafsirkan secara luas dan modern
sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sehingga
mencakup tidak hanya tangible property (harta benda berwujud) tetapi
juga intangible property (harta benda tidak berwujud) yang memiliki nilai
ekonomis (Hung, A. H.-C, “Evolution of Intangible Property to Crypto
Assets: Legal Pragmatism In Anglo-American Common Law And Chinese
Civil Law”, The Chinese Journal of Comparative Law, 2024, hlm. 7). Frasa
"tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang" mengandung
larangan terhadap segala bentuk pengambilalihan, perampasan,
penghapusan, hak milik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan
sah, tanpa prosedur yang adil, dan tanpa kompensasi yang wajar. Dalam
sistem hukum yang menghormati hak milik, pengambilalihan hak milik
pribadi hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang sangat terbatas,
yakni untuk kepentingan umum yang mendesak, berdasarkan undang-
undang yang jelas, melalui prosedur yang adil, dan dengan memberikan
kompensasi yang layak dan adil yang mencerminkan nilai pasar wajar dari
hak yang diambil alih. Di luar kondisi-kondisi tersebut, setiap
pengambilalihan hak milik adalah pengambilalihan yang sewenang-
wenang dan karenanya inkonstitusional;
30. Bahwa praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar setelah masa
berlaku berakhir yang diakibatkan oleh tidak memadainya norma Pasal 71
angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU
Telekomunikasi pada dasarnya merupakan pengambilalihan hak milik
berupa manfaat atas barang dan/atau jasa yang telah dibayar lunas
secara sewenang-wenang yang secara terang benderang dilarang oleh
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pengambilalihan hak atas manfaat
barang dan/atau jasa konsumen melalui mekanisme penghapusan sisa
36
kuota internet prabayar ini memenuhi seluruh unsur "sewenang-wenang".
Pertama, pengambilalihan tidak memiliki justifikasi kepentingan umum
yang sah. Dalam doktrin hukum hak milik, pengambilalihan hak milik
hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk kepentingan umum yang
mendesak. Penghapusan sisa kuota internet prabayar sama sekali tidak
dilakukan untuk kepentingan umum, melainkan semata-mata untuk
kepentingan komersial penyelenggara, yakni untuk memaksa konsumen
membeli kuota internet baru lebih sering. Suatu pembatasan hak milik
yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan komersial pihak swasta—
bukan kepentingan publik—tidak memiliki legitimasi konstitusional
berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pemaknaan demikian
sangat relevan apabila mengikuti perkembangan doktrin dari sistem
hukum lain, misalnya saja dalam kasus United Kingdom v James, di mana
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights),
menyatakan dalam putusan, “a deprivation of property effected for no
reason other than to confer a private benefit on a private party cannot be
“in the public interest”’ (Bright, S. (Ed.), Modern studies in property law
(Vol. 6), Oxford, Hart Publishing, 2011, hlm. 50). Dengan demikian, jelas
bahwa penghapusan sisa kuota internet secara nyata mentransfer nilai
ekonomis yang semula menjadi milik konsumen kepada penyelenggara
tidak memiliki dasar justifikasi konstitusional apapun.
31. Bahwa, kedua, pengambilalihan telah ternyata tidak didasarkan pada
undang-undang yang jelas dan tegas. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi hanya
menyatakan
bahwa
penyelenggara
menetapkan
"besaran
tarif"
berdasarkan formula pemerintah, namun sama sekali tidak menyatakan
secara eksplisit bahwa penyelenggara memiliki kewenangan untuk
menghapus hak milik konsumen atas sisa kuota internet yang telah dibeli.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, frasa "besaran tarif" sangat
ambigu dan tidak jelas apakah mencakup kewenangan untuk menetapkan
syarat yang mengakibatkan penghapusan hak milik berupa manfaat kuota
internet prabayar yang telah dibayar lunas. Pengambilalihan hak milik
yang didasarkan pada norma yang ambigu dan tidak jelas adalah
pengambilalihan yang sewenang-wenang;
37
-
RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT
PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI
MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG TERLALU LUAS KEPADA
PENYELENGGARA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP
PENGUASAAN
NEGARA
ATAS
CABANG
PRODUKSI
YANG
MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK PASAL 33 AYAT (2) UUD
NRI 1945
32. Bahwa jasa telekomunikasi, khususnya layanan internet, merupakan
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Mahkamah Konstitusi
sendiri, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (hlm. 335) telah
memberikan indikator cabang produksi penting yang harus dikuasai oleh
negara:
“... Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi
yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup
orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi
tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi
negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya
kemakmuran rakyat”.
Desi Fitriyani dalam kajian "Constitutional Court Assessment on
Production Branches Controlled by The State" (Jurnal Konstitusi, Vol. 21,
2024) mencatat bahwa dari seluruh sektor yang pernah diuji MK, baik
migas, kelistrikan, maupun air, semuanya dinyatakan sebagai cabang
produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak karena memenuhi
satu kriteria kunci, yakni kemampuan masyarakat luas untuk mengakses
kebutuhan dasar kehidupan dan penghidupan bergantung secara
langsung pada sektor tersebut;
33. Bahwa apabila dicermati secara seksama, penalaran Mahkamah
Konstitusi dalam berbagai putusannya terkait cabang-cabang produksi
penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (Putusan Nomor
002/PUU-I/2003, Putusan Nomor 022/PUU-I/2003, Putusan Nomor 058-
059-060-063/ PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, Putusan Nomor
38
25/PUU-VIII/2010) berangkat dari logika konstitusional yang sama yakni
adanya kebutuhan yang tanpanya masyarakat modern tidak dapat
menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara normal adalah
kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal demikian,
wajib diterapkan mutatis mutandis pada kuota data internet prabayar;
34. Bahwa frasa "dikuasai oleh negara" sebagaimana telah ditafsirkan secara
konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan antara lain
Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU-
VII/2009 mengandung makna bahwa negara memiliki lima fungsi
penguasaan (hak menguasai negara), yakni: fungsi pengaturan
(regelendaad), fungsi pengelolaan (bestuursdaad), fungsi kebijakan
(beleid), fungsi pengurusan (beheersdaad), dan fungsi pengawasan
(toezichthoudensdaad). Penafsiran konstitusional ini dengan tegas
menyatakan bahwa "dikuasai oleh negara" tidak berarti negara harus
memiliki monopoli mutlak atau mengoperasikan sendiri seluruh cabang
produksi tersebut melalui badan usaha milik negara, melainkan negara
wajib
melaksanakan
fungsi-fungsi
penguasaan
tersebut
untuk
memastikan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikelola dan diselenggarakan untuk kepentingan sebesar-besar
kemakmuran
rakyat.
Oleh
karena
itu, pelibatan
swasta
dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap dimungkinkan dan bahkan
dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetisi yang sehat yang pada
akhirnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih kompetitif,
kualitas layanan yang lebih baik, dan pilihan yang lebih beragam. Namun,
pelibatan swasta ini harus tetap berada dalam kerangka penguasaan
negara yang kuat, yang berarti negara tetap memiliki peran sentral dalam
mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan jasa
telekomunikasi oleh swasta tetap sejalan dengan kepentingan publik dan
tidak merugikan rakyat banyak;
35. Bahwa fungsi pengaturan (regelendaad) yang dilaksanakan melalui
kewenangan legislasi dan regulasi mengharuskan negara untuk
menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur
penyelenggaraan cabang produksi tersebut untuk kepentingan sebesar-
besar kemakmuran rakyat, termasuk mengatur tarif, kualitas layanan, dan
39
perlindungan konsumen. Dalam konteks penetapan tarif, pelaksanaan
fungsi pengaturan negara yang memadai dapat berbentuk:
a. penetapan tarif maksimum yang tidak boleh dilampaui oleh
penyelenggara meskipun mereka bersaing satu sama lain;
b. penetapan prinsip-prinsip dan batasan-batasan yang tegas mengenai
syarat layanan yang boleh dan tidak boleh ditetapkan, seperti larangan
klausula yang merampas hak konsumen;
c. kewajiban
penyelenggara
untuk
mendapatkan
persetujuan
regulator atas paket tarif baru sebelum diluncurkan ke pasar; atau
d. penetapan standar perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi
dalam setiap paket layanan, seperti larangan penghapusan sisa kuota
internet prabayar;
36. Bahwa persoalannya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan
atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi justru menyerahkan
kewenangan penetapan tarif—yang merupakan aspek paling krusial dari
fungsi pengaturan—kepada penyelenggara yang merupakan entitas
privat yang berorientasi profit, dengan hanya memberikan batasan yang
sangat minimal dan tidak jelas berupa "formula" yang ditetapkan
pemerintah, tanpa disertai mekanisme persetujuan, pengawasan, atau
batasan substantif yang memadai. Padahal dalam konteks cabang
produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, mekanisme pasar
tidak sepenuhnya bisa diandalkan untuk menjamin keterjangkauan dan
perlindungan konsumen karena adanya ketimpangan kekuatan tawar
antara penyelenggara dan konsumen;
37. Bahwa dalam struktur pasar seperti yang ada saat ini, di mana hanya
terdapat beberapa pemain besar yang menguasai mayoritas pasar dan
cenderung memiliki perilaku yang seragam dalam menetapkan tarif dan
syarat layanan, kompetisi tidak berfungsi secara efektif untuk melindungi
kepentingan konsumen. Hampir semua penyelenggara menerapkan
klausula baku masa berlaku dan penghapusan sisa kuota internet
prabayar dengan pola yang sangat mirip, sehingga konsumen tidak
memiliki pilihan untuk "berpindah" ke penyelenggara yang menawarkan
syarat lebih adil. Dalam kondisi semacam ini, pemberian kewenangan
yang terlalu luas kepada penyelenggara untuk menetapkan tarif tanpa
40
pengawasan ketat justru akan menghasilkan kerugian bagi konsumen,
bukan efisiensi maupun inovasi. Penyerahan kewenangan yang terlalu
luas kepada penyelenggara yang mereduksi frasa “dikuasai oleh negara”
ini justru bertentangan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 33 ayat
(2) UUD NRI 1945;
-
PENTINGNYA MEMAKNAI PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN AGAR PELAKU USAHA TIDAK SECARA
SEPIHAK MENGHAPUSKAN MANFAAT BARANG DAN/ATAU JASA
ATAU HARTA KEKAYAAN KONSUMEN YANG MENJADI OBJEK JUAL
BELI BARANG DAN/ATAU JASA, TERMASUK BARANG/JASA YANG
MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SEPERTI KUOTA
INTERNET
38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON sebelumnya yang
menguraikan pertentangan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan
Konsumen terhadap UUD NRI 1945, maka sangat penting untuk
memaknai ulang pasal a quo menjadi:
“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi
waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah
dibayar,
atau
untuk
mengurangi,
membatasi
waktu,
atau
menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli
barang dan/atau jasa, termasuk barang/jasa yang menyangkut hajat
hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu
prabayarnya masih aktif”
Atau:
“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi
waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk
mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan
konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa.”
39. Bahwa rumusan pemaknaan konstitusional sebagaimana diuraikan di
atas bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penghapusan
kuota internet prabayar yang terjadi saat ini. Namun demikian,
pemaknaan a quo juga berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan
model bisnis digital di masa depan yang mungkin menciptakan bentuk-
bentuk baru dari pengurangan atau perampasan hak konsumen. Ekonomi
digital berkembang dengan sangat cepat dan menciptakan model-model
bisnis baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam ekonomi digital,
barang dan jasa semakin banyak yang berbentuk aset digital yang dapat
41
dikontrol secara remote oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan
dan/atau jasa telekomunikasi melalui sistem teknologi informasi;
40. Bahwa karakteristik khusus dari aset digital adalah bahwa pelaku usaha
atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat dengan
sangat mudah dan seketika mengurangi, membatasi, menghapus aset-
aset tersebut dari akun konsumen hanya dengan menekan tombol di
sistem mereka, tanpa perlu interaksi fisik apapun dengan konsumen.
Kemudahan teknis ini menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan bagi
pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi
yang kurang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi konsumen luas
untuk menggunakan berbagai dalih untuk merampas sebagian atau
seluruh nilai yang telah dibayar konsumen, seperti penetapan masa
berlaku yang sangat singkat, klausula "use it or lose it" (gunakan atau
hilangkan), penghapusan otomatis karena berakhirnya masa aktif,
pembatasan penggunaan untuk aplikasi tertentu, penurunan kecepatan
atau kualitas (downgrading), dan berbagai mekanisme lain yang secara
teknis mudah dilakukan. Apabila pemaknaan konstitusional hanya
mencakup kata "mengurangi" tanpa mencakup kata-kata lain seperti
"membatasi
atau
menghapuskan",
maka
pelaku
usaha
atau
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi di masa depan
dapat dengan mudah menemukan cara-cara baru untuk merampas hak
konsumen dengan dasar argumentasi bahwa perbuatan mereka tidak
termasuk "mengurangi”;
-
PENTINGNYA MEMAKNAI PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA
TERKAIT
PERUBAHAN
ATAS
PASAL
28
AYAT
(1)
UU
TELEKOMUNIKASI AGAR KETENTUAN MENGENAI PENGHAPUSAN
MANFAAT
BARANG
DAN/ATAU
JASA
TIDAK
DIBERLAKUKAN
TERHADAP BARANG DAN/ATAU JASA YANG MENYANGKUT HAJAT
HIDUP ORANG BANYAK SEPERTI KUOTA INTERNET PRABAYAR”
41. Bahwa
selanjutnya,
berdasarkan
dalil-dalil
PARA
PEMOHON
sebelumnya yang menguraikan pertentangan Pasal 71 angka 2 UU Cipta
Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi, maka
sangat penting untuk memaknai ulang pasal a quo menjadi:
“Dalam
penetapan
tarif,
ketentuan
mengenai
pengurangan,
42
pembatasan waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau jasa
yang telah dibayar tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau
jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet
prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif”
Atau:
“Dalam
penetapan
tarif,
ketentuan
mengenai
pengurangan,
pembatasan waktu dan penghapusan kuota internet prabayar tidak
dapat diberlakukan saat kartu prabayarnya masih aktif.”
42. Bahwa pemaknaan konstitusional demikian penting untuk memulihkan
dan melindungi konsumen dari kerugian konstitusional di masa
mendatang akibat pemberlakuan sistem penghangusan kuota internet
prabayar;
43. Bahwa pemaknaan konstitusional yang melarang penghapusan kuota
internet prabayar a quo tidak hanya akan bermanfaat bagi konsumen,
melainkan juga akan menciptakan insentif positif bagi pelaku usaha atau
penyelenggara
jaringan
dan/atau
jasa
telekomunikasi
untuk
mengembangkan model bisnis yang lebih adil, inovatif, dan benar-benar
memberikan nilai kepada konsumen, bukan model bisnis yang
mengandalkan “pengambilan” hak
konsumen.
Insentif ini akan
menghasilkan
transformasi
positif
dalam
industri
jasa
telekomunikasi. Pertama, mendorong kompetisi berdasarkan kualitas dan
nilai riil. Saat ini, karena hampir semua operator menerapkan praktik
penghapusan kuota internet prabayar, maka tidak ada diferensiasi
kompetitif berdasarkan aspek ini. Kompetisi terjadi pada aspek harga
nominal dan volume kuota, namun tidak pada aspek "keadilan syarat
layanan". Dengan adanya larangan penghapusan, operator yang ingin
memenangkan kompetisi harus berinovasi pada aspek-aspek lain seperti
kecepatan jaringan yang lebih baik, jangkauan sinyal yang lebih luas,
layanan pelanggan yang lebih responsif, paket bundling yang lebih
menarik, atau program loyalitas yang lebih menguntungkan. Kedua,
mendorong pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi untuk lebih akurat dalam penetapan harga. Saat ini,
operator dapat dengan mudah menetapkan harga dan masa berlaku yang
tidak proporsional karena mereka tahu bahwa banyak kuota internet
prabayar yang tidak akan digunakan dan akan dihapus. Dengan larangan
penghapusan, pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa
43
telekomunikasi harus lebih hati-hati dan lebih akurat dalam menetapkan
harga yang mencerminkan nilai riil layanan. Mereka mungkin akan
menawarkan lebih banyak variasi paket dengan volume yang lebih kecil
namun harga proporsional sehingga konsumen dapat memilih paket yang
benar-benar sesuai kebutuhan;
44. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, PARA
PEMOHON meyakini bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut akan menghilangkan
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional yang dialami oleh
konsumen.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA
PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu,
atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar, atau
untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan
konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa, termasuk
barang/jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota
internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif.”
Atau, sepanjang tidak dimaknai:
“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu,
atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk mengurangi,
membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang
menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa.”
3. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan
44
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) terkait perubahan atas
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan
waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar
tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu
prabayarnya masih aktif.”
Atau, sepanjang tidak dimaknai:
“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan
waktu dan penghapusan kuota internet prabayar tidak dapat diberlakukan
saat kartu prabayarnya masih aktif.”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi bagian Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.
Bukti P-2
: Fotokopi bagian Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28 ayat
(1) Perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
45
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Tangkapan Layar Akun Gojek Atas Nama Achmad
Safi’i.
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Tangkapan Layar Pembelian Paket Kuota Internet
Prabayar Atas Nama Achmad Safi’i.
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Tangkapan Layar Pembelian Rutin Paket Kuota
Internet Prabayar Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, selanjutnya
disebut UU 8/1999) dan Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
46
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang mengubah
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU
36/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
47
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon
II dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 71 angka
2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999
(selanjutnya disebut Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU
6/2023), yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
f.
memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023
1)
Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) …
48
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I
bekerja sebagai pengemudi ojek online yang menggunakan internet dalam
menjalankan pekerjaannya, sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum
privat berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12
Juli 2023 dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian
Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 7 Agustus
2023. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Akta Pendirian a quo, pada pokoknya
menyatakan Ketua berwenang mewakili perkumpulan baik di dalam dan luar
pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut, Saudara Harimurti Adi
Nugroho selaku Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute memiliki
kepentingan mewakili perkumpulan dalam mengajukan permohonan a quo;
4. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999
dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon I
mengalami kerugian hak konstitusional berupa hilangnya nilai ekonomis dari
kuota internet yang telah dibeli dan dibayar lunas, namun dihapuskan secara
sepihak oleh penyelenggara jasa telekonumikasi. Akibat kondisi tersebut,
Pemohon I mengalami kerugian operasional berupa pemborosan penggunaan
layanan serta ketidakpastian dalam menyusun perencanaan operasional
pekerjaannya. Keadaan ini, menurut Pemohon I, tidak memberikan jaminan
kepastian hukum dan sekaligus mengakibatkan terganggunya perlindungan
atas hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999
dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon
II mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk
melakukan penelitian serta memberikan konsultasi dan advokasi mengenai
kepentingan konsumen di hadapan penyelenggara jasa telekomunikasi, karena
tidak dapat memberikan nasihat hukum yang memberikan kepastian kepada
49
masyarakat terkait pengaturan kuota internet prabayar. Selain itu, Pemohon II
juga mengalami kerugian hak konstitusional berupa pemborosan biaya
operasional sebagai akibat penghapusan sisa kuota internet prabayar yang
dilakukan secara seiphak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Terhadap
hal demikian, menurut Pemohon II merupakan kondisi yang tidak mencerminkan
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hambatan bagi hak
setiap orang dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta pelanggaran
terhadap hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal
28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa sepanjang ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28
ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tetap diberlakukan, baik
Pemohon I maupun Pemohon II akan terus mengalami kerugian konstitusional
sepanjang norma pasal a quo tetap berlaku tanpa memperoleh penafsiran
konstitusional dari Mahkamah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
kerugian yang berkelanjutan dan semakin mencederai hak-hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang menggunakan kuota internet prabayar dalam menunjang
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Adapun Pemohon
II merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi di bidang penelitian serta
konsultasi dan advokasi, yang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional
organisasinya juga menggunakan layanan kuota internet prabayar [vide Bukti P-6].
Selain itu, Pemohon II sebagai badan hukum privat berbentuk perkumpulan
berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi
Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023 memiliki misi antara lain
meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik, yang dalam permohonan a quo
diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua Perkumpulan, sehingga
berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 13 Akta Pendirian berwenang mewakili
perkumpulan. Dalam kualifikasi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menguraikan
perihal hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan
atas hak milik pribadi serta hak setiap orang dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon I dan
50
Pemohon II tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18
ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran
UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
tersebut bersifat aktual karena penghapusan sisa kuota internet prabayar pada saat
masa aktif, telah mengakibatkan Pemohon I mengalami hambatan dalam
menjalankan pekerjaan dan Pemohon II mengalami kerugian berupa pemborosan
biaya operasional perkumpulan. Sehingga, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat
menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-
akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak
konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (1)
huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU
6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
8/1999 bersifat multitafsir dan belum memberikan perlindungan hukum
memadai terhadap praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pertentangan
dimaksud terjadi dengan tidak dicantumkan kata “barang” dalam norma a quo
menimbulkan celah hukum yang menyebabkan penyelenggara jaringan
51
dan/atau jasa telekomunikasi menghindari larangan dalam ketentuan tersebut.
Selain itu, kata “mengurangi” dalam norma a quo menimbulkan ambiguitas
karena dalam praktik penyelenggara jasa telekomunikasi tidak sekadar
mengurangi, melainkan menghapuskan sisa kuota internet prabayar. Oleh
karena itu, ketidakjelasan rumusan norma a quo telah mencederai prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, perumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
8/1999 mengakibatkan kuota internet prabayar yang dibeli melalui pembayaran
yang sah merupakan objek dalam suatu hubungan jual beli yang melahirkan hak
kepemilikan yang masih tersisa dengan habis masa berlakunya menjadi tidak
dapat dimanfaatkan lagi oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sisa kuota internet yang
tidak habis digunakan merupakan bagian dari hak milik pribadi konsumen yang
memperoleh jaminan perlindungan konstitusional dan tidak dapat diambil alih,
dihapuskan, atau dihilangkan secara sewenang-wenang;
3. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana
diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena penggunaan frasa “besaran
tarif” dalam norma a quo tidak disertai definisi, batasan, maupun penjelasan
yang
memadai
mengenai
ruang
lingkupnya.
Ketidakjelasan
tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyelenggara
jasa telekomunikasi untuk secara sepihak menetapkan syarat dan ketentuan
layanan, termasuk klausula mengenai penghapusan sisa kuota internet
prabayar;
4. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana
diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak memberikan
perlindungan hukum yang memadai terhadap hak milik konsumen atas sisa
kuota
internet
prabayar.
Ketiadaan
pengaturan
yang
menjamin
keberlangsungan hak atas sisa kuota internet prabayar telah mengakibatkan
hak milik konsumen tidak memperoleh perlindungan konstitusional;
5. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana
diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan
52
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena memberikan kewenangan yang
terlalu luas kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menetapkan
syarat dan ketentuan layanan, termasuk klausula baku mengenai masa berlaku
dan penghapusan sisa kuota internet prabayar. Padahal layanan internet
merupakan bagian dari cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak sehingga pengaturannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada
mekanisme penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa pengaturan dan
pengawasan negara yang memadai.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan:
1. Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau
menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar, atau untuk
mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen
yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa, termasuk barang/jasa yang
menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu
prabayarnya masih aktif”. Atau, sepanjang tidak dimaknai, “Memberi hak kepada
pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan
manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau
menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang
dan/atau jasa".
2. Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023, bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai
pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau
jasa yang telah dibayar tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa
yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang
kartu prabayarnya masih aktif”. Atau, sepanjang tidak dimaknai, “Dalam
penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan
penghapusan kuota internet prabayar tidak dapat diberlakukan saat kartu
prabayarnya masih aktif".
53
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka
dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal dalil permohonan,
Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 18
ayat (1) huruf f UU 8/1999 diajukan permohonan kembali. Dalam hal ini, norma a
quo pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Berkenaan dengan hal tersebut,
Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU
MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang
masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian
konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian
kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang
berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara utuh
Permohonan Nomor 68/PUU-XXIV/2026, telah ternyata permohonan a quo
menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 23/PUU-
54
XX/2022. Dalam permohonan a quo, selain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang juga digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor
23/PUU-XX/2022, para Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Pasal 28H
ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dijadikan sebagai
dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 23/PUU-XX/2022.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tanpa harus menilai perbedaan
alasan pengujian, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU
8/1999 pernah diajukan dan telah diputus sebelumnya, namun oleh karena dalam
permohonan a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan
23/PUU-XX/2022, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut
hukum atau tidak, secara formil permohonan a quo tidak terhalang dengan
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 sehingga norma Pasal 18
ayat (1) huruf f UU 8/1999 dapat dimohonkan pengujian kembali.
[3.11]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan
Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali, Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus
dijawab Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71
angka 2 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 telah
menghilangkan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil dan perlindungan
hak milik pribadi yang menghambat para Pemohon melakukan pekerjaan dengan
penghapusan sisa kuota internet sehingga bertentangaan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
[3.13]
Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas
norma yang dimohonkan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) dalam
Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023. Dalam hal ini, berkenaan dengan norma a
quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-
XXIII/2025 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 23 Juli 2026, dengan amar putusan yang pada pokoknya antara
lain sebagai berikut:
55
Mengadili:
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai,
“Besaran
tarif
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan
pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik
pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”;
Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat
(1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di
atas. Oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon
a quo telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
273/PUU-XXIII/2025 maka secara esensial substansi norma yang dimohonkan
pengujian telah berubah dan tidak lagi sebagaimana norma Pasal 28 ayat (1) dalam
Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 pada saat diajukan permohonan. Dengan
demikian, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal
28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 harus dinyatakan telah
kehilangan objek.
[3.14]
Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal
18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 terdapat ketidakjelasan rumusan yang memberi
peluang bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menghapus sisa kuota internet
prabayar yang belum habis dipakai karena jangka waktunya sudah berakhir.
Padahal, menurut para Pemohon, penghapusan sisa kuota dimaksud tidak tercakup
dalam klausula baku yang dicantumkan penyelenggara telekomunikasi. Tindakan
demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan
perlindungan yang memadai terhadap hak milik konsumen atas sisa kuota internet
prabayar sebagai hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 18 ayat (1) huruf f
56
UU 8/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan petitum yang termaktub dalam
permohonan a quo. Apabila tidak dimaknai demikian, menurut para Pemohon,
norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu
mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-
XXIII/2025, yang diucapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-
Paragraf [3.19.4] dan Sub-Paragraf [3.19.5] antara lain sebagai berikut:
[3.19.4] … Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, tarif merupakan
instrumen yang mencerminkan keseluruhan dari nilai layanan yang
ditawarkan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Dengan demikian,
masa atau waktu berlaku paket, volume kuota, serta akibat hukum dari sisa
kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari komponen manfaat
ekonomi yang mempengaruhi nilai riil layanan yang dibayar oleh pengguna
jasa telekomunikasi. Apabila pengguna jasa telekomunikasi membeli paket
dengan volume tertentu, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas
ihwal batas waktu penggunaan, konsekuensi dari berakhirnya masa
berlaku, atau pilihan perlindungan terhadap sisa manfaat layanan yang
belum digunakan maka hubungan hukum tersebut menimbulkan
ketidakseimbangan hak antara penyelenggara telekomunikasi dan
pengguna jasa telekomunikasi. Padahal berdasarkan norma Pasal 4 UU
8/1999, konsumen memiliki hak untuk: 1) memperoleh kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan; 2) memilih barang dan/atau jasa; 3)
memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur; 4) memperoleh
kompensasi dan/atau ganti rugi. Ihwal ini sejalan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 2 Februari 2026, antara lain
menyatakan bahwa peranan yang dilakukan negara dalam menjaga
keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku
usaha adalah mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah
satu bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian hukum
atas perlindungan konsumen di Indonesia [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025, hlm. 140]. Substansi putusan
tersebut mempunyai arah yang jelas, yaitu konsumen berhak memperoleh
perlindungan hukum guna menciptakan keseimbangan kedudukan antara
kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks permohonan a
quo, bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian
perlindungan hukum yang adil dalam menciptakan keseimbangan antara
kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dengan penyelenggara
telekomunikasi.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hubungan antara penyelenggara
telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi merupakan hubungan
kontraktual. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Hak dan
kebebasan para pihak tunduk pada pembatasan undang-undang
sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara
57
keperdataan, suatu kontrak dilarang apabila bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 1337
KUHPerdata] dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik [vide
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata]. Dalam perspektif hukum perjanjian,
persetujuan para pihak memang merupakan salah satu syarat sahnya
perjanjian, akan tetapi asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut
karena pelaksanaannya tetap dibatasi peraturan perundang-undangan,
itikad baik, kepatutan, ketertiban umum. Dalam konteks hubungan hukum
antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi,
syarat dan ketentuan layanan umumnya dituangkan dalam bentuk
perjanjian baku (standard form of contract) yang disusun sepihak oleh
pelaku usaha tanpa memberikan ruang yang nyata bagi konsumen untuk
terlibat dalam merundingkan materi/isi klausul kontrak. Oleh karena itu,
“persetujuan” konsumen, tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai
penerimaan tanpa batas terhadap setiap klausula yang berpotensi
mengurangi atau menghilangkan hak ekonomi atas manfaat layanan yang
diperoleh setelah melakukan pembayaran. Secara teoritis, keberlakuan
suatu klausula baku tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan
formal, tetapi juga harus dinilai berdasarkan keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak, transparansi informasi, itikad baik, serta tidak
adanya penyalahgunaan posisi tawar pelaku usaha. Ihwal ini, klausula
yang mengakibatkan hilangnya manfaat layanan yang telah dibayar tanpa
pemberitahuan yang memadai, tanpa pilihan yang layak, atau tanpa
perlindungan
hukum
yang
proporsional
dapat
menimbulkan
ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan
pengguna
jasa
telekomunikasi.
Artinya,
klausula
layanan
yang
menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar meskipun dianggap sah
karena pengguna jasa telekomunikasi dianggap telah menyetujui syarat
dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara telekomunikasi, namun
berdasarkan prinsip kepatutan hal tersebut harus dinyatakan sebagai
bentuk pengingkaran atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden) yang menciderai jaminan perlindungan hukum yang adil
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
[3.19.5] … Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara
telekomunikasi membuka ruang solusi yang seimbang, yaitu penyediaan
pilihan paket rollover dan non-rollover serta inovasi layanan lainnya,
peningkatan transparansi informasi produk, pemantauan penggunaan dan
sisa kuota, penanganan pengaduan, serta perlindungan terhadap
pengguna jasa telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan, dan
keberlanjutan industri telekomunikasi. Artinya, sekalipun penyelenggara
telekomunikasi
menegaskan
tidak
memperoleh
keuntungan
atau
pendapatan tambahan dari sisa volume (data) yang tidak digunakan oleh
pengguna jasa telekomunikasi, pilihan terhadap berbagai jenis alternatif
produk yang telah disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi, namun
secara faktual tidak banyak dari pengguna jasa telekomunikasi yang
memilih
alternatif
tersebut.
Persoalannya,
bagi
pengguna
jasa
telekomunikasi yang tidak menggunakan jasa layanan rollover yang kuota
internetnya masih tersisa tidak mendapat perlindungan atas kepemilikan
dimaksud. Dalam hal ini, pengguna jasa telekomunikasi yang membayar
kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan (prabayar dan
pascabayar), namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya
58
padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi antara lain dengan
cara, yaitu a) akumulasi atau rollover kuota; b) perpanjangan masa aktif;
c) pengalihan manfaat; d) kompensasi; e) refund; atau f) bentuk
perlindungan lain. Pilihan layanan tersebut penting dinyatakan secara
eksplisit agar pengaturan, baik berupa penetapan formula oleh pemerintah
pusat maupun yang dibentuk oleh penyelenggara telekomunikasi, tidak
hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi,
tetapi juga menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi
pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat yang dibayar namun secara
riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap
dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat
dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan
dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Dalam
hal ini, ruang bagi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam norma
Pasal 28 ayat (2) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 dalam
menetapkan formula tarif untuk dilakukan lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan
ekonomi
masyarakat
dengan
tetap
berlandaskan
pada
prinsip
perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna
jasa telekomunikasi. Tidak hanya itu, dalam hal akan dilakukan
“penyesuaian tarif”, pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi
harus melibatkan kalangan yang concern terhadap jasa telekomunikasi
dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Oleh karena norma Pasal
28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 belum mengatur
jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat
kuota internet yang belum habis untuk dimanfaatkan atau digunakan maka
norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai, “Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
dan/atau
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan
kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang
menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan
dapat digunakan”, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar
putusan a quo.
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
telah
menegaskan
bahwa
dalam
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi,
penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menyediakan pilihan layanan jasa
telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap
berlaku. Penyediaan pilihan dimaksud merupakan konsekuensi dari hubungan
hukum
antara
penyelenggara
jasa
telekomunikasi
dan
pengguna
jasa
telekomunikasi
dilaksanakan
dengan
antara
lain
memperhatikan
prinsip
perlindungan konsumen. Dalam konteks demikian, Negara in casu Pemerintah
Pusat berfungsi sebagai regulator yang berkewajiban membentuk kerangka
pengaturan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan
59
pengguna jasa telekomunikasi dan kepentingan penyelenggara jasa telekomunikasi
terkait “sisa kuota”. Kehadiran negara sebagai regulator diperlukan untuk
memastikan agar penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak hanya didasarkan
pada kepentingan bisnis penyelenggara, melainkan juga memberikan perlindungan
terhadap pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen.
Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 18
ayat (1) huruf f UU 8/1999 pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengatur
salah satu bentuk larangan pencantuman klausula baku dalam hubungan hukum
antara pelaku usaha dan konsumen secara umum. Artinya, ruang lingkup
pengaturan norma a quo bersifat umum dan diberlakukan bagi seluruh hubungan
hukum di bidang perdagangan barang dan/atau jasa, tanpa ditujukan secara khusus
untuk mengatur sektor atau jenis transaksi tertentu, in casu jasa telekomunikasi.
Oleh karena itu, apabila Mahkamah memaknai norma a quo sebagaimana yang
dimohonkan para Pemohon, yaitu dengan memasukkan secara eksplisit praktik
penghapusan sisa kuota internet prabayar ke dalam rumusan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999, pemaknaan
demikian justru berpotensi mempersempit cakupan norma yang semula berlaku
secara umum menjadi hanya berorientasi pada untuk memberikan perlindungan
atas konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Selain itu, pengaturan mengenai
penyediaan layanan pilihan jasa telekomunikasi layanan atas sisa kuota milik
pengguna jasa telekomunikasi telah ditempatkan dalam ranah pengaturan norma
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 sebagaimana telah
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.
Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, apabila keberlakuan
norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dimaknai sebagaimana petitum para
Pemohon, fungsi perlindungan hukum kepada konsumen secara umum terhadap
setiap bentuk klausula baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan,
keseimbangan, dan itikad baik justru menjadi mempersempit sehingga membatasi
jangkauan keberlakuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999. Dengan
demikian, dalil para Pemohon yang dilekatkan pada sisa kuota internet prabayar
melalui pengujian konstitusonalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999
menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, secara
substansial perlindungan yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon telah
60
tertampung dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-
XXIII/2025.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon
yang menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
adalah
dalil
yang
tidak
berdasar,
sehingga
harus
dinyatakan
tidak
beralasan menurut hukum.
[3.15]
Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,
telah ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023
adalah kehilangan objek. Sementara itu, norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999
telah ternyata tidak menghilangkan jaminan perlindungan kepastian hukum dan
perlindungan hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tetap merupakan cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara sebagaimana
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh
para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 adalah tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.16]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71
angka 2 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek;
[4.4]
Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 18 ayat (1) huruf f UU
8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.
61
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 28 ayat
(1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek
Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta
62
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) dan Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 46 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang mengubah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU 36/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 47 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 (selanjutnya disebut Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023), yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) … 48 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I bekerja sebagai pengemudi ojek online yang menggunakan internet dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023 dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 7 Agustus 2023. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Akta Pendirian a quo, pada pokoknya menyatakan Ketua berwenang mewakili perkumpulan baik di dalam dan luar pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut, Saudara Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute memiliki kepentingan mewakili perkumpulan dalam mengajukan permohonan a quo; 4. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional berupa hilangnya nilai ekonomis dari kuota internet yang telah dibeli dan dibayar lunas, namun dihapuskan secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekonumikasi. Akibat kondisi tersebut, Pemohon I mengalami kerugian operasional berupa pemborosan penggunaan layanan serta ketidakpastian dalam menyusun perencanaan operasional pekerjaannya. Keadaan ini, menurut Pemohon I, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan sekaligus mengakibatkan terganggunya perlindungan atas hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon II mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penelitian serta memberikan konsultasi dan advokasi mengenai kepentingan konsumen di hadapan penyelenggara jasa telekomunikasi, karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang memberikan kepastian kepada 49 masyarakat terkait pengaturan kuota internet prabayar. Selain itu, Pemohon II
