68/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 68/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 28 April 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Prabu Sutisna, S.H., Haerul Kusuma, S.H., Noverianus Samosir, S.H., Christian Adrianus Sihite, S.H., Fachri Rasyidin, S.H., dan Chandra Jakaria, yang selanjutnya disebut para Pemohon, yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PUU/PAN.MK/AP3/ 04/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 April 2025 dengan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 68.68/PUU/TAP.MK/Panel/04/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025, bertanggal 30 April 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68.68/PUU/TAP.MK/HS/04/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025, bertanggal 30 April 2025; c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 9 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei 2025; e. Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 24 September 2025 dan tanggal 9 Oktober 2025; 3 f. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat pencabutan Permohonan Nomor 68/PUU- XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik kembali/mencabut permohonan dengan Nomor Perkara 68/PUU-XXIII/2025; g. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pleno Pemeriksaan Persidangan dengan agenda meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh para Pemohon, kuasa DPR, kuasa Presiden, dan kuasa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 dengan alasan bahwa para Pemohon menilai kewenangan dalam pengujian undang-undang ini merupakan ranah open legal policy serta masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Oktober 2025, hlm. 3-4]; h. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”; i. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Oktober 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para 4 Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; j. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 68/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. 5 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 6 PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika