68/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 68/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Novel Baswedan, S.I.K., S.H., M.H.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan Deposito Blok T/8 RT/RW 003/010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Komplek Merpati Blok L Nomor 1 RT/RW 004/010 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.H.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Perumahan Bukit Kayumanis Blok S Nomor 2 RT/RW 002/012 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; 2 4. Nama : Budi Agung Nugroho, S.H., S.I.K., M.M.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan P. Antasari GG. Cempaka No.12 RT/RW. 002/009, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Nama : Andre Dedy Nainggolan, S.I.K., MTCP.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Kampung Poncol, RT/RW 006/001, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Herbert Nababan, S.T., S.H., M.H.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan Al Mustaqim No. 21, RT/RW 002/002, kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Andi Abd Rachman Rachim, S.E., Ak, CA, M.M.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan Hati Senang No.2 RT/RW 003/003, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Rizka Anungnata, S.I.K., S.H., M.H.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan Marwah Komplek PQT Blok C/37, RT/RW. 005/001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jalan Kenanga VIII K5/21 RT/RW 006/015, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IX; 3 10. Nama : March Falentino, S.H., MTCP.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Cluster Citra Pesona Residence B-12, RT/RW. 004/011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Farid Andhika, S.T., S.E.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Jatinegara Kaum, RT/RW. 005/003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon XI; 12. Nama : Waldy Gagantika, S.T., M.M.; Pekerjaan : PNS Kepolisian; Alamat : Mellia Residence Blok X 11 No. 1, RT/RW. 005/013, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon XII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Rakhmat Mulyana, S.H.; 2) Lakso Anindito, S.H., LL.M.; 3) Fajar Yuda Utomo, S.H., M.H.; 4) Ichsan Febiansyah, S.H.; 5) Prasetio Salasa, S.H.; 6) Marwan, S.H.; 7) Aditya Halimawan, S.H.; 8) Rana Shabira, S.H.; dan 9) Dewi Pertiwi, S.H., M.Kn., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada ”Tim Advokasi Selamatkan KPK” yang beralamat di Treasury Tower, 17th floor, District 8 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 4 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor 68/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Agustus 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2) Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK 24/2003) sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK 8/2011), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Perppu MK 5 1/2013), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU MK 4/2014), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK 7/2020) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5) Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13/2022), berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan Perundang-Undangan Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 terhadap UUD NRI Tahun 1945. 6 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu pada UU MK 8/2011, Perppu MK 1/2013, UU MK 4/2014, dan UU MK 7/2020 yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2) Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia (vide Bukti P-7 s.d. Bukti P-18) yang dalam hal ini adalah mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), Pegawai KPK yang dimaksud dalam Permohonan a quo adalah Pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih dari 5 (lima) tahun atau minimal 1 (satu) Periode Pimpinan KPK yang selaras dengan tugas KPK (Bukti P-20 s.d. Bukti P-31) yaitu pencegahan dan pemberantasan Tipikor sesuai Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 berbunyi: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” 3) Bahwa para Pemohon telah berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dan berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan syarat minimum pendaftaran Pimpinan KPK Pasal 29 huruf e pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK 30/2002) atau UU KPK sebelum direvisi pada tahun 2019 yang berbunyi: “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.” 7 4) Bahwa setelah UU KPK direvisi pada tahun 2019 dan dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 menjadi berbunyi: “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 5) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 maka para Pemohon tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK Periode 2024-2029 karena tidak terpenuhinya syarat berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan tidak pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK. 6) Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang- undang, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (Bukti P-5) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 (Bukti P-6), yang berbunyi: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 7) Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, yakni para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah sesuai dengan 8 bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki para Pemohon (Bukti P-7 s.d Bukti P-18) 8) Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon antara lain: ▪ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” ▪ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." ▪ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ▪ Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” ▪ Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Persoalan yang dialami oleh para Pemohon akibat dari ketentuan norma a quo telah melanggar hak konstitusionalitas para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021. 9) Bahwa Ketiga, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional maka para Pemohon mendalilkan kerugian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e PMK 2/2021, yakni (b) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang 9 yang diuji; (c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; di mana para Pemohon terlanggar haknya untuk menjadi Pimpinan KPK padahal para Pemohon memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi Pimpinan KPK maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 9.1. Pemohon I merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021, setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-33) pada bidang penindakan atau pemberantasan korupsi. Pemohon I telah memiliki lebih dari 15 (lima belas) tahun pengalaman dalam pemberantasan korupsi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 pada saat Pemohon I menjabat sebagai Penyidik di KPK. Pemohon I berhasil menyelamatkan uang negara dari beberapa operasi tangkap tangan di antaranya Bantuan Sosial Covid-19 tahun 2020 yang merugikan negara sejumlah 5,9 Triliun selain itu Pemohon I hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kapolri). 9.2. Pemohon II merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-34) pada Bidang Penindakan. Pemohon II telah memiliki lebih dari 14 (empat belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi sejak tahun 2007 sampai dengan 2021. Pada saat Pemohon II menjabat sebagai Penyidik KPK, Pemohon II berhasil menyelamatkan uang negara dari beberapa operasi tangkap tangan di antaranya menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang menerima suap terkait kasus korupsi Bantuan Sosial Covid-19 yang merugikan negara lebih dari 6,4 Triliun Rupiah, selain itu Pemohon II hingga saat ini menjabat 10 sebagai Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. 9.3. Pemohon III merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-35) pada Bidang Penindakan. Pemohon III telah memiliki lebih dari 16 (enam belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi dari tahun 2005 sampai tahun 2021. Pemohon III berhasil melakukan penindakan sebagai Kepala Satuan Tugas Penyelidikan KPK terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu berhasil melakukan membongkar Kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar pada tahun 2014 yang merugikan negara sejumlah 57,78 Miliar Rupiah. Selain itu, Pemohon III hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Khusus di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9.4. Pemohon IV merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-36) pada Bidang Penindakan. Pemohon IV telah memiliki lebih dari 14 (empat belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2021. Salah satu keberhasilan Pemohon IV pada saat menjabat sebagai Penyidik KPK yaitu berhasil melakukan penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Perkara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian negara senilai 4,3 Triliun Rupiah yang dilakukan oleh Nur Alam selaku Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara pada tahun 2018. 9.5. Pemohon V merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-37) pada Bidang Penindakan, Pemohon V telah memiliki lebih dari 13 (tiga belas) tahun pengalaman dalam 11 bidang pemberantasan korupsi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 pada saat Pemohon V menjabat sebagai Penyidik di KPK dimana berhasil melakukan penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Korupsi Kabupaten Yapen Waropen Papua (2008-2009) yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah 8,8 Miliar Rupiah. 9.6. Pemohon VI merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-38). Pemohon VI telah memiliki lebih dari 16 (enam belas) tahun pengalaman dalam pemberantasan korupsi dalam bidang pemberantasan korupsi dari tahun 2006 sampai dengan Tahun 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Penyidik KPK. Selama di KPK Pemohon VI pernah menangani Kasus Simulator SIM, Pembangunan Gedung IPDN, dan penanganan kasus dengan Tersangka Korporasi pertama di KPK. 9.7. Pemohon VII merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-39) di Bidang Pencegahan. Pemohon telah memiliki lebih dari 12 (dua belas) tahun pengalaman dalam pemberantasan korupsi dari tahun 2009 s.d tahun 2021. Pemohon VII berpengalaman dalam menangani gratifikasi selama bertugas di Kedeputian Pencegahan serta berperan mencegah tindak pidana korupsi di internal KPK sebagai Pengawas Internal. 9.8. Pemohon VIII merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 (Bukti P-40). Pemohon VIII telah memiliki lebih dari 10 (sepuluh) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi dari tahun 2011 sampai tahun 2021 pada saat Pemohon VIII menjabat sebagai Penyidik sekaligus Kepala Satuan Tugas KPK dengan contoh Kasus Korupsi Haji, E-KTP, dan korupsi yang dilakukan oleh Penegak Hukum. 12 9.9. Pemohon IX merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-41) di Bidang Penindakan. Pemohon IX telah memiliki lebih dari 13 (tiga belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 pada saat Pemohon IX bekerja di KPK menjalankan fungsi penindakan yaitu melakukan sidang praperadilan dan perlindungan Saksi serta Pelapor. 9.10. Pemohon X merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-42) di Bidang Penindakan. Pemohon X telah memiliki lebih dari 13 (tiga belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dari tahun 2007 s.d tahun 2021 pada saat Pemohon X menjabat sebagai Penyidik KPK. Pada saat menjadi Penyidik KPK, Pemohon X pernah menangani antara lain Kasus Korupsi Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Udayana dengan kerugian negara sejumlah 5,4 Miliar Rupiah, Kasus Gratifikasi Walikota Dumai, dan Kasus Suap Bupati Solok Selatan. 9.11. Pemohon XI merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat pada 9 Desember 2021 setelah sebelumnya diberhentikan pada 30 September 2021 sebagai Pegawai KPK (Bukti P-43) di Bidang Pencegahan. Pemohon XI telah memiliki pengalaman lebih dari 13 (tiga belas) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2012 Pemohon XI berada Deputi Pencegahan Direktorat Penelitan dan Pengembagan sebagai Spesialis Penelitian dan Pengkajian Sistem sampai dengan 2020, lalu pada 2020 menjabat sebagai Katim Pengaduan Masyarakat Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Direktorat Pengaduan Masyarakat. 9.12 Pemohon XII merupakan PNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bidang hukum diangkat pada 9 Desember 2021 13 setelah sebelumnya diberhentikan sebagai Pegawai KPK pada 30 September 2021 (Bukti P-44) di Bidang Penindakan. Pemohon XII telah memiliki pengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, pada saat bekerja di KPK, Pemohon XII menjadi Analis Data dan Informasi serta memiliki Surat Pengangkatan sebagai penyelidik yang berfungsi dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kasus yang pernah ditangani antara lain, OTT pada tahun 2020 ada 2 OTT Pejabat Eksekutif 1 Menteri dan 1 Gubernur, dan ada juga pada tahun 2017 Dirjen Hubungan Laut OTT dengan barang bukti tangkapan sekitar 28 Miliar Rupiah. 10) Bahwa dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi dan tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 11) Bahwa para Pemohon tidak dapat mengikuti Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk periode tahun 2024-2029 sehingga hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi, dimana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII dengan pengalamannya lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pegawai KPK yang melaksanakan tugas KPK di bidang pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi juga memahami cara pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi, tentunya ingin melanjutkan kontribusi kompetensi dan pengalamannya ketika bekerja di KPK untuk kembali berkontribusi di KPK sebagai Calon Pimpinan KPK dan/atau Pimpinan KPK Periode 2024-2029. 12) Bahwa para Pemohon memandang KPK adalah lembaga yang tepat untuk para Pemohon berkontribusi atas kompetensi dan pengalamannya di bidang pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi karena KPK merupakan lembaga negara yang main core business atau tugas dan 14 fungsi secara spesifik adalah mencegah dan memberantas korupsi dibanding lembaga negara lain sesuai Pasal 1 angka 3 UU KPK 19/2019. 13) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 29 huruf e 19/2019, para Pemohon, selaku Warga Negara Indonesia sekaligus mantan Pegawai KPK tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK untuk periode tahun 2024-2029. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya sebagai mantan Pegawai KPK, Para Pemohon telah mengabdi bersungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, para Pemohon telah berpartisipasi dalam berbagai program penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi maupun pembangunan strategi pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkontribusi dalam peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa Para Pemohon masih bekerja di KPK; Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 yang mempersyaratkan “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, mengakibatkan para Pemohon yang belum usianya 50 (lima puluh) tahun dan/atau belum pernah menjadi Pimpinan KPK tidak dapat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK untuk periode tahun 2024-2029; 14) Bahwa para Pemohon mengalami diskriminasi usia akibat berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 halaman 22 – 23 yang memaknai diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan suatu keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Padahal Para Pemohon memiliki kompetensi dan kualifikasi pada bidang pencegahan dan/atau bidang pemberantasan atau penidakan tindak pidana korupsi selama bekerja di KPK. 15) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 halaman 36 menyatakan bahwa: 15 “persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki suatu jabatan publik atau pekerjaan tertentu tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak konstitusional warga negara, lebih-lebih untuk suatu jabatan atau pekerjaan yang karena sifatnya memang menuntut keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan.” Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengedepankan merit system atau sistem yang mengutamakan kualitas dari individu yang akan mengisi jabatan-jabatan publik. Ketentuan Pasal 29 huruf e justru menutup ruang bagi individu-individu yang memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman dalam pengisian jabatan calon Pimpinan KPK, karena terdapat pembatasan syarat administratif yaitu syarat minimal usia. Oleh karena itu permohonan para Pemohon yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambah frasa “atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, yang selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007 dan semangat dengan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. 16) Bahwa Prinsip persamaan yang Adil atas kesempatan (The Principle of Fair Equality of Opportunity) yang digagas oleh John Rawl meyatakan ketidaksamaan seseorang atas dasar-dasar tertentu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi penghalang bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan keterampilan, kompentensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Hal tersebut tidak tercerminkan atas apa yang dikandung Pasal 29 huruf e 19/2019, di mana peluang dan kesempatan Para Pemohon berdasarkan kompetensi dan keterampilan harus dikesampingkan atas dasar persyaratan administrasi yakni sebatas umur belaka. 16 17) Bahwa selain itu ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mengenai peran serta masyarakat dalam melaksanakan penguatan kelembagaan KPK yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran tajam yang ditandai dengan penetapan status Tersangka Ketua KPK Periode 2019-2024 pada kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi menjadi terhalang oleh ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019, yang mana seharusnya para Pemohon dapat berperan serta aktif berkontribusi sebagai Calon Pimpinan KPK. 18) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah para Pemohon uraikan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat terpenuhinya kerugian hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. Dalam Provisi 1) Bahwa para Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (Provisi) sebagai bentuk Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap para Pemohon semakin besar. 2) Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan bahwa “putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” 3) Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.10] sampai dengan Paragraf [3/13], sebagai berikut: “[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan 17 maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum: 71) juncto Pasal 189 HIR. Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 UU MK dan penjelasannya memberikan kewenangan kepada yang diperlukan jika terjadi kekosongan / kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi. “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK prima facie, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang- undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK.2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan 18 kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. [3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)] sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.” 4) Bahwa selain itu, Mahkamah pernah mengeluarkan Putusan Sela dalam perkara pengujian Undang-Undang yaitu dalam Putusan Nomor 71- PS/PUU-XXI/2023. Adapun pertimbangan hukum pada halaman 252, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “putusan sela dapat dijatuhkan oleh Mahkamah berkenaan dengan pengujian undang-undang manakala terdapat kebutuhan dalam praktik dan adanya tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.” 5) Bahwa saat ini Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim dan Dewas) KPK sedang dalam tahap proses seleksi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2028. Pada Rabu, 24 Juli 2024, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan 382 nama pendaftar yang telah lulus tahapan seleksi administratif dengan ditutupnya pendaftaran pada tanggal 15 Juli 2024. 6) Bahwa pada tahap seleksi administratif terdapat syarat usia pendaftar sebagaimana Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019. Namun para Pemohon secara jelas tidak memenuhi syarat a quo sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftar dan lulus seleksi administratif. Oleh karena itu, kerugian konstitusional telah jelas diterima oleh para Pemohon sejak 19 pengumuman pembukaan tahap seleksi administratif oleh Pansel Capim dan Dewas KPK. 7) Bahwa tentu syarat usia pendaftar Calon Pimpinan sebagaimana Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 telah menimbulkan diskriminasi hukum dan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3] tanggal 1 November 2011 menyatakan: “...Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi” 8) Bahwa berdasarkan uraian kerugian konstitusional yang nyata dalam provisi di atas dan terdapat peluang hak konstitusional para Pemohon dapat dilindungi oleh Mahkamah maka kiranya Mahkamah dapat melakukan Aktivisme Yudisial sebagai The Guardian of Citizens Constitutional Rights dalam perkara a quo dengan memberikan Putusan Sela (Provisi) dalam perkara a quo. 9) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118, perihal perekrutan pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR pada Periode yang sama, pertimbangan hukumnya berbunyi: “Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) 20 UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.” Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Presiden dan DPR RI Periode 2019-2024 seharusnya tidak dapat memilih dan menetapkan Pimpinan KPK Periode 2024-2029 karena telah memilih dan menetapkan Ketua dan Pimpinan KPK Periode 2019-2024 yang dilantik pada Tahun 2019. Selain itu, perekrutan Pimpinan KPK Periode 2024-2029 oleh Presiden dan DPR RI Periode 2019-2024 berpotensi mengancam kepentingan independensi Pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan hukum di atas. 10) Selanjutnya proses seleksi hingga pelantikan pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang pengujian Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 (sebelum dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 34 UU KPK 30/2002 tersebut di atas. 11) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum proses seleksi hingga pelantikan Pimpinan KPK Periode 2024-2029, para Pemohon memohon agar Mahkamah memperpanjang masa kerja Panitia Seleksi Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029 hingga Pimpinan KPK Periode 2024- 2029 terpilih dan dilantik oleh Presiden. Adapun alasan para Pemohon meminta kepada Mahkamah adalah sebagai berikut: a. Apabila permohonan a quo dikabulkan, Pansel Capim dan Dewas KPK masih dapat melanjutkan Proses Seleksi Capim dan Dewas KPK Periode 2019-2024; b. Untuk dapat menghasilkan Pimpinan dan Dewas KPK yang berkualitas, maka diperlukan proses seleksi yang berkualitas, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu uji publik para Calon Pimpinan dan Dewas KPK. Mengingat hasil seleksi Capim dan Dewas KPK Periode 2019-2024 yang terkesan terburu-buru terbukti 21 justru menghasilkan Ketua KPK Periode 2019-2024 yang menjadi Tersangka kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Gratifikasi. c. Oleh karenanya para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Konstitusi memerintahkan untuk memperpanjang masa kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029 dan mengoptimalkan masa kerjanya hingga waktu terpilih 10 (sepuluh) Calon Pimpinan KPK di DPR RI dengan waktu pelantikan oleh Presiden tidak berjarak lama. 12) Selain itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi para Pemohon, para Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menghentikan sementara proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo dan memberikan kesempatan kepada Presiden RI terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029 untuk memilih Calon Pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 serta memerintahkan Panitia Seleksi untuk memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029. II. Dalam Pokok Permohonan 1) Bahwa atas kerugian konstitusionalitas terhadap Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 112/PUU-XX/2022, Permohonan a quo terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah dijelaskan di atas maka kami mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali dengan berdasarkan pada beberapa argumentasi yang akan dijabarkan secara detail dalam Pokok Permohonan a quo sebagai berikut: a. Para Pemohon akan menjabarkan mengenai perbedaan antara Permohonan a quo dengan Permohonan yang diajukan oleh Nurul Ghufron dan dikabulkan sebagian melalui Putusan Nomor 112/PUU- 22 XX/2022 sehingga terlihat jelas perbedaan dalam kepentingan konstitusional yang dimohonkan dalam Permohonan a quo serta penggunaan argumentasi serta batu uji untuk menunjukan bahwa permohonan a quo belum pernah dielaborasi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terhindar dari nebis in idem. b. Para Pemohon akan menjabarkan mengenai posisi para Pemohon sebagai para Pihak yang berkaitan langsung dengan fungsi utama KPK khususnya pencegahan korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi selama setidak-tidaknya 1 (satu) Periode Pimpinan KPK memiliki “syarat substansi” yang relevan karena “memahami sistem kerja, permasalahan-pemasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga” merujuk dan sejalan dengan pertimbangan serta penafsiran Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. c. Para Pemohon akan mengelaborasi terkait kepentingan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan Pimpinan KPK ini didasarkan pada adanya urgensi perbaikan citra KPK melalui kontribusi konkrit mantan Pegawai KPK yang berpengalaman di bidang penindakan dan pencegahan atas kondisi yang terjadi di KPK hari ini. 2) Bahwa terkait dengan uji materiil Pasal 29 huruf e UU KPK 19/2019 sebelumnya telah diajukan oleh Nurul Ghufron dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 112/PUU-XX/2022 maka kami ingin menjelaskan perbedaan permohonan a quo dengan permohonan tersebut sehingga tidak terjadi kondisi nebis in idem. 3) Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK mengatur tentang nebis in idem yang berbunyi: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 42 PMK 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali 23 (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” 4) Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, nebis in idem dapat dikecualikan apabila syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Hal tersebut karena 1) Terdapat perbedaan terhadap landasan batu uji yang digunakan; 2) Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon berbeda, belum terakomodir dan belum pernah dibahas baik dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya; 3) Terdapat perbedaan terhadap argumentasi yang digunakan oleh para Pemohon yang belum pernah dibahas baik dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Dalam perkara a quo, permohonan ini memiliki perbedaan alasan permohonan dengan Putusan Nomor: 112/PUU-XX/2022 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: Tabel I Perbandingan Permohonan Uji Materiil 12 (dua belas) Mantan Pegawai KPK dengan Nurul Ghufron Unsur Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 Perkara 112/PUU-XX/2022 Subjek Pemohon 12 (dua belas) Pemohon sebagaimana permohonan a quo belum pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK sehingga mengalami kerugian konstitusionalitas yang berbeda. Nurul Ghufron (Pimpinan KPK 2019- 2024) Objek dan Batu Uji Pasal 29 huruf e UU KPK sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 112/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kerugian Konstitusional Tidak bisa mencalonkan pimpinan KPK karena belum berusia 50 Tahun dan tidak pernah menjadi Pimpinan KPK sebelumnya tetapi pernah berpengalaman sebagai Pegawai Tidak bisa mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK karena belum berusia 50 Tahun dan menggunakan posisi saat ini sebagai pimpinan KPK untuk membuat dirinya dapat mengikuti 24 KPK yang bekerja pada fokus utama KPK yaitu pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga kepentingan konstitusionalnya baik argumentasi maupun permohonan tidak pernah dimohonkan, dibahas, dikabulkan, maupun terakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. seleksi pemilihan pimpinan KPK 2024-2029. Alasan Permohonan 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan tafsir terhadap Pasal 29 huruf e UU KPK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 yang menekankan pada pentingnya prasyarat yang substansi dibandingkan administrasi dalam pemilihan Pimpinan KPK. 2. Bahwa fungsi utama KPK adalah pada bidang pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga seharusnya Para Pemohon yang memiliki pengalaman secara substansial pada salah satu dari kedua bidang tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Pimpinan KPK tahun 2024- 2029. 3. Bahwa menjadi persoalan melalui penafsiran saat ini atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 atas Pasal 29 huruf e UU KPK, Para Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran sebagai calon pimpinan KPK walaupun memiliki pengalaman pada bidang pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi selama 1 (satu) masa periode pimpinan KPK. Untuk itulah Para Pemohon mengajukan permohonan agar MK menafsirkan pengetahuan substansi atas pimpinan KPK dapat dipersamakan dengan pengetahuan yang didapat oleh Pegawai KPK yang mempunyai spesialisasi pada bidang pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi khusunya terkait sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta 1. Bahwa Pemohon merupakan Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK yang ketika dilantik berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa jabatan berakhir ketika Pemohon berumur 49 tahun. 2. Bahwa pada Desember 2023, masa jabatan Pemohon telah berakhir dan sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemohon dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Namun, terdapat perubahan usia pimpinan KPK dalam perubahan kedua UU KPK 2019 yang sebelumnya minimal berusia 40 tahun menjadi 50 tahun dan menjadikan Pemohon tidak memenuhi syarat. 3. Bahwa benturan norma antara Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 4. Pemohon memahami bahwa pengaturan batas usia ini tidak diatur dalam konstitusi, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 dan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum untuk jabatan pemerintahan, sehingga perubahan kebijakan ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan tanpa bertentangan dengan UUD 1945. 5. Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali, namun terhalang 25 target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. 4. Bahwa situasi ini menimbulkan kerugian konstitusional terhadap perlindungan yang terdapat Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. adanya perubahan usia minimal UU KPK. Hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, mengingat sesama pimpinan KPK mendapatkan hak untuk dipilih kembali, tetapi Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda. Hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5) Bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memutuskan nebis in idem terhadap permohonan yang menggunakan objek pengujian (pasal) yang sama, seperti Putusan MK Nomor 40/PUU- XV/2017 (Bukti P-45) yang menguji Pasal 79 (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) dengan batu uji yang sama yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal pada putusan tersebut sama dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 (Bukti P-46). 6) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU- XX/2022, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apa yang disebut sebagai syarat subtansi dan syarat administrasi. Pengalaman memimpin KPK merupakan syarat subtansi yang dianggap lebih penting dibandingkan syarat administrasi. Hal tersebut karena Pimpinan KPK yang telah menjabat selama 1 (satu) Periode memiliki memiliki nilai lebih dan keuntungan bagi lembaga KPK, karena memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Hal tersebut, sebagaimana pada pertimbangan poin 3.16 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 112/PUU-XX/2022 yakni; “Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan 26 pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan- permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan- persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.” 7) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menimbulkan adanya suatu perkembangan norma dalam penafsiran terkait dengan esensi yang lebih penting dibandingkan soal meladministrasi saja melainkan menangkap perkembangan kondisi terkait kebijakan publik yang berasal dari masyarakat dan tentunya perkembangan yang ada termasuk Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon saat ini. Hal tersebut senada dengan pandangan Oliver Wendell Holmes Jr, seorang Bapak Legal Realis Amerika Serikat yang menyatakan: “every important principle which is developed by litigation is in fact at the bottom the result of more or less definitely understood views of public policy; most generally to be sure, under our practice and tradition, the unconscious result of instinctive preferences and inarticulate convictions, but none the less traceable to views of public policy in the last analysis.” 27 8) Sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU- XX/2022 yang mempertimbangkan syarat substansi memiliki peran lebih penting dibandingkan syarat administrasi sebagaimana dibahas di atas, maka para Pemohon merupakan pihak yang dapat dipersamakan terkait dengan pengetahuan atas sistem kerja, permasalahan-marsalahan yang dihadapi lembaga, serta target kerja yang ingin dicapai lembaga. Pengetahuan atas ketiga hal tersebut tentunya perlu dikontekstualisasikan dengan fungsi utama KPK. Sesuai dengan pertimbangan huruf c yang terdapat dalam UU KPK yaitu: “bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Merujuk pada ketentuan tersebut fungsi utama KPK terdiri dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh Pimpinan KPK memiliki konteks menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada konteks inilah, selain fungsi pencegahan korupsi, terdapat fungsi lain yang dimiliki oleh KPK yaitu terkait dengan frasa tindak pidana korupsi yang dapat dimaknai sebagai fungsi supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan merujuk pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 UU KPK yang dengan kata lain sangat terkait dengan fungsi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Artinya terdapat 2 (dua) fungsi utama di KPK yaitu pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. 9) Para Pemohon pada saat masuk ke KPK dan lolos seleksi KPK diwajibkan untuk mengikuti induksi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sehingga memahami bisnis proses KPK secara keseluruhan, proses induksi tersebut dilaksanakan secara insentif oleh KPK selama waktu tertentu dan Pegawai yang tidak lulus masa induksi tidak akan diangkat sebagai Pegawai KPK. Selain induksi, untuk menjelaskan mengenai sistem kerja dan target kinerja KPK, Para Pemohon juga telah mempraktikan berbagai pengetahuan yang didapat dalam induksi dalam 28 bentuk kongkrit implementasi pekerjaan terkait dengan fungsi pencegahan atau penindakan. 10) Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XII merupakan Pegawai KPK yang telah berkecimpung dalam dunia penegakan hukum tindak pidana korupsi selama lebih dari 1 (satu) masa periode Pimpinan KPK. Sedangkan Pemohon VII dan Pemohon XI memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang gratifikasi maupun penelitian dan pengembangan sebagai fungsi pencegahan sebagaimana telah juga dijelaskan secara detail pada bagian legal standing dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) masa periode Pimpinan KPK. Oleh karena itu para Pemohon tersebut bukan hanya memahami secara teori melalui proses induksi tetapi juga memahami secara mendalam praktek di lapangan terkait dengan pengetahuan substansi atas “sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kerja yang ingin dicapai” lembaga terkait fungsi pencegahan maupun penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahkan apabila dibandingkan, para Pemohon khusus dalam bidang pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih dibandungkan dengan Pimpinan yang menjabat 1 (satu) periode. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penilaian dalam jangka waktu yang panjang dimana hasil evaluasi para Pemohon menunjukan kinerja yang baik selama di KPK. 11) Bahwa adapun soal syarat administrasi yang sebetulnya sudah berulang kali diulang oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan 112/PUU- XX/2022 bahwa syarat tersebut tidak lebih penting dibanding syarat substansi tetapi terdapat kemungkinan adanya kekhawatiran apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dapat berakibat pada terbukanya kemungkinan Pegawai yang memiliki umur terlalu muda dapat mendaftar maka syarat lain yang substansi dalam UU KPK sudah menjawab hal tersebut. Hal tersebut terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 huruf d UU KPK yang sebentulnya tidak berubah dari UU KPK sebelum revisi. Pada ketentuan tersebut menyatakan: 29 “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan” Apabila standar 15 (lima belas) tahun itu dipergunakan maka minimum orang harus memiliki 15 (lima belas) tahun setelah lulus dari pendidikan tingkat Strata-1 dari hukum atau sarjana lain yang relevan sehingga apabila orang paling cepat lulus pada umur 22 (dua puluh dua) tahun maka umur sewaktu dia mendaftar sebagai Pimpinan KPK apabila menggunakan logika ini pada umur 37 tahun. Umur tersebut sudah terbukti menjadi umur yang lebih pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftar dan bahkan terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang dapat diperkenankan maju dengan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A (Bukti P-32). Artinya tidak ada kekhawatiran yang perlu dikhawatirkan karena sebetulnya prasyarat lainnya telah secara langsung mencegah orang yang terlalu muda untuk mendaftar sebagai Calon Pimpinan KPK. 12) Melalui logika sebagaimana tersebut di atas maka seharusnya para Pemohon mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses jabatan sebagai Pimpinan KPK sesuai dengan prinsip keadilan yang dilindungi konstitusi. Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip yang mengutamakan keadilan sebagai hal utama terkait moral sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Suri Ratnapala, Guru Besar Jurisprudence Universitas Queensland bahwa: “the concept of justice has a central place in moral philosophy. In its widest and most profound sense it means righteousness, or living in harmony with the higher cosmic laws.” 13) Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan urgensi kepentingan publik yang ada di dalam upaya para Pemohon untuk dapat mendaftar sebagai Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 kehadiran KPK tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pasca reformasi yang menginginkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Gagasan tersebut, tercantum dalam Pasal 2 angka 6 huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi 30 Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Bukti P-47). 14) Bahwa saat ini KPK berada di titik nadir, data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) (Bukti P-48) Indonesia pada 2023 menunjukan angka yang mengkhawatirkan, dari skala 0 (sangat korup) hingga 100 (dangat bersih) Indonesia hanya mendapatkan skor 34, ini menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International. Selain itu kepercayaan publik terhadap KPK juga tergolong sangat rendah menurut survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan KPK sebagai salah satu lembaga yang tidak dipercaya oleh publik (Bukti P-49). Salah satu faktor penyebab rendahnya IPK Indonesia adalah krisis kepemimpinan di KPK. Hal tersebut terbukti dari menurunnya kinerja KPK karena ketidakmampuan kepemimpinan serta persoalan integritas. Belum genap 2 (dua) tahun menjabat, 2 (dua) Pimpinan KPK sudah diberikan sanksi etik yaitu Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar. Selanjutnya pada tahun 2023 Lili Pianturi Siregar mengundurkan diri karena terkait dugaan Kasus Etik Gratifikasi. Sedangkan Firli Bahuri menjadi Tersangka atas dugaan pemerasan dan dugaan penerimaan Gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Bahkan prestasinya tertinggal dibandingkan dengan penegak hukum lain. Selain itu, turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dibuktikan dengan turunnya posisi KPK sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya menurut survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024. Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional juga menunjukan skor KPK menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2019. 15) Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Tipikor mengenai peran serta masyarakat dalam melaksanakan penguatan kelembagaan KPK maka menjadi panggilan bagi para Pemohon yang telah mengabdi di KPK dalam jangka waktu yang panjang serta melakukan berbagai upaya penanganan kasus maupun pencegahan untuk tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dengan niatan 31 agar membawa KPK menjadi lembaga yang dipercaya publik sebagaimana pada saat para Pemohon berada di dalam KPK. 16) Bahwa Lawrence M. Friedman mengemukakan, efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Namun, sebaik apapun penataan struktur hukum, kualitas substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat tanpa didukung oleh penegak hukum yang kompeten maka ketiga unsur tersebut tidak akan mencapai efektifitas yang maksimal. Artinya, tanpa seseorang yang memiliki pengalaman dalam menjalankan pemberantasan korupsi, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak akan pernah efektif. 17) Bahwa salah satu syarat menjadi pimpinan KPK diatur dalam Pasal 29 huruf e UU KPK yang berbunyi: “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun” telah dijadikan dasar oleh Pansel Calon Pimpinan KPK untuk menetapkan syarat seleksi administrasi, suatu syarat yang mengakibatkan para Pemohon dirugikan karena tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi calon Pimpinan KPK. Oleh karena itu para Pemohon melakukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. 18) Bahwa dalam upaya untuk mempertegas argumentasi dalam permohonan a quo perlu dipahami para Pemohon sedang tidak berfokus pada perubahan batas minimum usia, tetapi argumentasi pokok dalam hal ini adalah untuk meminta adanya alternatif syarat substantif yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi lebih penting dari pada syarat administratif yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Akan tetapi, untuk memperkuat konteks maka para Pemohon akan membahas secara singkat mengenai isu open legal policy. 19) Bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK minimal usia 50 tahun tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga termasuk kebijakan hukum terbuka pada pembentuk undang- undang (open legal policy) untuk mengaturnya sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, diantaranya: 32 a. Putusan Nomor: 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang ada. Demikian hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang karena tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009, Mahkamah menyatakan bahwa “Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun apabila aspek materiil suatu undang- undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai untuk tidak selalu berarti inkonstitusional. Terkecuali produk tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang 33 yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan NRI 1945. d. Putusan No. 19/PUU-V/2007 melarang membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan. e. Putusan MKRI No. 15/PUU-V/2007 menyatakan kemungkinan berubahnya batas usia minimum dalam keikutsertaan warga negara pada jabatan atau kegiatan pemerintahan pada sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Putusan ini memberikan wewenang bagi legal policy legislator untuk merumuskan dan mengubah peraturan perundang-undangan seiring dengan perubahan zaman dengan kaidah yang membatasinya yakni rasionalitas dan tidak diskriminatif. 20) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-V/2007 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009, Pasal 29 huruf e UU KPK merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XI/2013 memberikan batasan bahwa suatu kebijakan terbuka tidak boleh menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara; 21) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XI/2013 dalam putusannya menyatakan bahwa pengaturan batas usia yang merupakan kebijakan hukum (legal policy) akan menjadi masalah konstitusional apabila: a. menimbulkan problematika kelembagaan, dimana ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock); b. menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. 22) Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 34 23) Bahwa untuk menguji apakah suatu kebijakan menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas warga negara, maka perlu dilakukan pengujian norma yang satu dengan norma lainnya. Dalam hal ini suatu undang-undang dengan UUD NRI 1945. Dalam tata hukum kemudian dikenal hierarki norma yang melihat norma-norma dalam aturan hukum secara berjenjang. Hans Kelsen dalam hal ini menggunakan istilah norma superior dan norma inferior. 24) Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menguji norma, dalam hal ini menguji apakah pasal 29 huruf e yang merupakan kebijakan hukum terbuka telah menimbulkan kerugian konstitusional. 25) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah” 26) Bahwa menurut Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusi Pemohon untuk dapat mencalonkan dan dipilih sebagai ketua KPK yang berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun pada periode tahun 2024-2028. 27) Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf e UU KPK, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dengan lembaga pemerintahan yang lain, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 35 28) Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur hak konstitusional warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik, diantaranya: a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 29) Bahwa dari uraian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 didapati Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 30) Bahwa para Pemohon sebagai mantan Pegawai KPK memiliki keinginan untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode tahun 2024-2029. Pegawai KPK secara pengertian terdapat perubahan dari UU 30/2002 menjadi UU 19/2019. Dalam Pasal 1 UU 19/2019, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN. Sedangkan dalam UU 2/2002 menyatakan bahwa pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang oleh karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK. Demikian frasa “pegawai KPK” yang dimaksud juga berlaku bagi pegawai KPK sebelum berlakunya UU 9/2019 tentang KPK; 31) Bahwa para Pemohon merupakan mantan pegawai KPK yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana Pasal 1 UU KPK. 32) Bahwa usia para Pemohon belum ada yang mencapai usia 50 (lima puluh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 36 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa syarat calon pimpinan KPK berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan pimpinan KPK. Sehingga hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian konstitusional pemohon yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode tahun 2024-2029; 33) Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal persyaratan usia calon pejabat publik, dan bahwa syarat usia calon pejabat publik harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasanya seseorang yang akan mencalonkan dirinya untuk suatu jabatan publik tidak terhambat dalam ketidakpastian pada syarat usia melainkan dilihat dari pengalaman dan kapabilitas seseorang yang akan mencalonkan diri pada jabatan publik tersebut. 34) Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 35) Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. 36) Bahwa berbagai komisi dan institusi negara yang dibentuk pasca reformasi Tahun 1998 mengatur minimum batas usia yang tidak melebihi usia 50 (lima puluh) tahun sebagai upaya untuk dapat mendorong terobosan - terobosan yang dapat dilakukan oleh generasi yang telah matang tetapi tidak berusia tua yang diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut: 37 Tabel II Pengaturan Batas Usia Beberapa Lembaga di Indonesia No. Komisi/Lembaga Negara Pengaturan Batasan Usia Pimpinan Ketentuan Yang Mengatur 1 Ombudsman RI berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun Pasal 19 huruf e UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 2 KomisiPengawas Persaingan Usaha warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan Pasal 32 huruf a UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tidak ada pengaturan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, saat pelaksanaan seleksi ditentukan oleh Panitia Seleksi calon anggota Komnas HAM berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat resmi diangkat menjadi anggota Komnas HAM Tidak diatur dalam UU No.39 Tahun 1999, hanya jadi kebijakan dalam seleksi calon anggota Komnas HAM 4 Komisi Yudisial RI Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun. Pada saat proses pemilihan Pasal 26 huruf c UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI 5 Komisi Informasi Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun Pasal 30 ayat (2) huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 06 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 37) Bahwa sebelum diputus oleh Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 (vide Bukti P-19) tanggal 25 Mei 2023 tentang pengujian Pasal 29 huruf e UU KPK, Pasal 29 huruf e UU KPK mengatur bahwa syarat pimpinan KPK yaitu “berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun” kemudian dimaknai secara berbeda dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023 yaitu “berusia 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman 38 sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 38) Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diwujudkan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 39) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (Bukti P-32), Mahkamah menyatakan bahwa jabatan yang bersifat elected officials sesungguhnya telah teruji dan diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat elected officials yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan yang dimaksud. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas menurut Mahkamah, in casu a quo menyatakan bahwa syarat 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing sehingga penentuan batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia 40 (empat puluh) tahun penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected official), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials) seperti pejabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini karena jabatan appointed officials dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, in 39 casu a quo Mahkamah menyatakan bahwa bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi pejabat publik namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih maka figur tersebut memenuhi syarat jika telah berusia 40 tahun. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih, maka telah memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian bahwa dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi pejabat, itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih, disamping syarat batas usia yang diatur peraturan perundang-undangan. 40) Bahwa pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK dalam fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai syarat alternatif tambahan bagi calon Pimpinan KPK untuk dapat memahami proses bisnis di KPK dapat disesuaikan dengan minimum pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK setidak-tidaknya selama 1 (satu) periode Pimpinan KPK yaitu 5 (lima) tahun sehingga senada dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. 41) Bahwa demikian objek permohonan yaitu Pasal 29 huruf e UU KPK mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan pemilihan calon pimpinan KPK berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang- undang, sementara itu apabila dilihat dari pengalamannya pemohon telah berpengalaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat masih bekerja sebagai mantan pegawai KPK. 42) Bahwa Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana sebelumnya telah dimaknai Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 telah bertentangan dengan hak- hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 40 c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” d. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” e. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 43) Bahwa untuk menghentikan adanya kerugian konstitusional warga negara yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 112/PUU- XX/2022 perlu dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun” Berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardians of The Constitution, dan jelas bahwa Objek Permohonan Uji Materiil i.c. Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah merugikan hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (Promoted), dan dijamin (guaranteed) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: 1) Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon; 41 2) Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, kami para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela pada permohonan a quo dengan menyatakan: Menghentikan sementara proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo dan memberikan kesempatan kepada Presiden RI terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024- 2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 serta memerintahkan Panitia Seleksi untuk memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029. Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun”; dan 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50 sebagai berikut: 42 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang No 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Novel; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Mochamad Praswad Nugraha; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama Harun Al Rasyid, S.H., M.H.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP atas nama Budi Agung Nugroho; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP atas nama Andre Dedy Nainggolan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP atas nama Herbert Nababan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama Andi Abd Rachman Rachim; 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP atas nama Rizka Anungnata; 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; 16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP atas nama March Falentino; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP atas nama Farid Andhika; 18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP atas nama Waldy Gagantika, S.T., M.M.; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 8/KPK/I/2007 tentang Pengangkatan 14 (empat belas) Orang Pegawai Sebagai Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama AKP Novel, SIK; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 27/KPK/I/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Pegawai (NPP) Bagi Pimpinan, Penasehat, Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Novel; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan 43 Korupsi Republik Indonesia Nomor: 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Novel; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 121/01/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan 49 (empat puluh sembilan) Orang Lulusan Pendidikan Calon Pegawai Fungsional Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Mochamad Praswad Nugraha; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Mochamad Praswad Nugraha; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 114/KPK/XII/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Baru Tahun 2005 Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Harun Al Rasyid; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 883 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Harun Al Rasyid; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 8/KPK/I/2007 tentang Pengangkatan 14 (empat belas) Orang Pegawai Sebagai Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama AKP. Budi Agung Nugroho, S.I.K.; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Budi Agung Nugroho; Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Atas nama Budi Agung Nugroho; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1335 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Budi Agung Nugroho; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 141/01/IV/2007 tentang Pengangkatan 10 (sepuluh) Orang Personil Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; Petikan Keputusan Sekretaris 44 Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Besaran Gaji Dan/Atau Insentif Tidak Tetap Pegawai Komisi Pemberantasan Korpusi. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; 25. Bukti P-25 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Herbert Nababan; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Besaran Gaji Dan/Atau Insentif Tidak Tetap Pegawai Komisi Pemberantasan Korpusi. Atas nama Herbert Nababan; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 270/01/06/2009 tentang Pengangkatan 91 (sembilan puluh satu) Orang Sebagai Pegawai Tetap Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2009. Atas nama Andi Abd Rachman Rachim; Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1054 Tahun 2020 tentang Mutasi 11 (sebelas) Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tahun 2009. Atas nama Andi Abd Rachman Rachim; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 632.3 Tahun 2021 tentang Perubahan Jabatan, Tingkat Jabatan, dan Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korpusi. Atas nama Rizka Anungnata; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 192/01/VII/2008 tentang Pengangkatan 38 (tiga puluh delapan) Orang Sebagai Pegawai Tetap Tahun 2008 Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Besaran Gaji Dan/Atau Insentif Tidak Tetap Pegawai Komisi Pemberantasan Korpusi. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; 45 29. Bukti P-29 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP- 121/01/V/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan 49 (empat puluh sembilan) Orang Lulusan Pendidikan Calon Pegawai Fungsional Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama March Falentino; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama March Falentino; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan Dan/Atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Farid Andhika; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-787/01-54/10/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas nama Waldy Gagantika; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Novel; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Novel; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1336 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggal 13 September 2021. Atas nama Novel; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama M Praswad Nugraha; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama M Praswad Nugraha; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1341 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi 46 Pemberantasan Korupsi bertanggal 13 September 2021 an M Praswad Nugraha; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Petikan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 883 Tahun 2020 tentang Keputusan Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 18 Juni 2020. Atas nama Harun Al Rasyid; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Harun Al Rasyid; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1328 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Harun Al Rasyid; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Budi Agung Nugroho; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Budi Agung Nugroho; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1335 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Budi Agung Nugroho; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1346 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Andre Dedy Nainggolan; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 47 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Herbert Nababan; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Herbert Nababan; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1333 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Herbert Nababan; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korpusi Nomor 1054 Tahun 2020 tentang Mutasi 11 (sebelas) Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 16 Juli 2020. Atas nama Andi Abd Rachman Rachim; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Nomor 1352 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Andi Abd Rachman Rachim; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Andi Abd Rachman Rachim; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 623.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Rizka Anungnata; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Rizka Anungnata; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1355 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggal 13 September 2021. Atas nama Rizka Anungnata; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1327.1 Tahun 2020 tentang 48 Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Juliandi Tigor Simanjuntak; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komis Pemberantasan Korupsi Nomor 1327.1 Tahun 2020, tentang Perubahan Besaran Gaji Dan/Atau Insentif Tidak Tetap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 21 September 2020. Atas nama March Falentino; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama March Falentino; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1342 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama March Falentino; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Komis Pemberantasan Korupsi Nomor 1327 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 21 September 2020. Atas Nama Farid Andhika; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Farid Andhika; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1351 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021. Atas nama Farid Andhika; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pembarantasan Korupsi Nomor 632.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Jabatan, Tingkat Jabatan, dan/atau Tingkat Kompetensi Pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi, bertanggal 6 Mei 2020. Atas nama Waldy Gagantika; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bertanggal 7 Mei 2021. Atas nama Waldy 49 Gagantika; Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1357 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, bertanggal 13 September 2021 an Waldy Gagantika; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-XV/2017; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Data Transparency International tentang Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) 2023; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tentang Pemilih Muda, Persepsi Korupsi, dan Pemilu 2024; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1854/XII/2021 tentang Pengangkatan Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 50 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019), sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 25 Mei 2023, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 51 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menyatakan “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; …”, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 25 Mei 52 2023, sehingga Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menyatakan “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 2. Bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memiliki pengalaman bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dari 5 (lima) tahun atau minimal 1 (satu) periode pimpinan KPK, serta berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun namun kurang dari 50 (lima puluh) tahun [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-18, dan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-31]; 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang mana Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo mengubah syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK menjadi 50 (lima puluh) tahun, dari sebelumnya 40 (empat puluh) tahun, sehingga para Pemohon tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK Periode 2024- 2029; Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, berada di rentang usia lebih dari 40 (empat puluh) tahun namun di bawah 50 (lima puluh) tahun yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-18. Para Pemohon juga telah membuktikan pernah bekerja sebagai pegawai KPK sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti bertanda Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-44. Disamping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan menganggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 112/PUU-XX/2022. Anggapan kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan bersifat khusus (spesifik) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma a quo telah mengubah syarat usia pencalonan sebagai pimpinan KPK yang secara aktual dianggap menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menghentikan sementara proses seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo dan memberikan kesempatan kepada Presiden RI terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 serta memerintahkan Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai materi permohonan provisi demikian terutama pada permintaan/ permohonan para Pemohon agar Mahkamah “memerintahkan Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan 54 mengikuti rangkaian proses seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029”, adalah salah satu materi atau substansi yang telah menjadi substansi pokok permohonan. Di samping itu, terhadap permohonan para Pemohon a quo Mahkamah telah berpendapat untuk memutus permohonan/perkara tersebut tanpa mendengarkan/meminta keterangan para pihak dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, dengan kata lain tanpa mempergunakan kewenangan Mahkamah yang diatur atau dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan putusan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun”, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam bagian duduk perkara, namun jika dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 mengatur syarat menjadi pimpinan KPK adalah berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Hal demikian mengakibatkan para Pemohon dirugikan karena tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan diskriminasi terhadap para Pemohon dan secara nyata merugikan serta melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk dapat mencalonkan dan dipilih sebagai ketua KPK dalam usia di bawah 50 (lima puluh) tahun pada periode tahun 2024-2028. 55 3. Bahwa menurut para Pemohon, usia para Pemohon belum ada yang mencapai usia 50 (lima puluh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019. 4. Bahwa menurut para Pemohon, sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Pasal 29 huruf e UU 19/2019 mengatur bahwa syarat pimpinan KPK adalah “berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun”, kemudian dimaknai oleh Putusan a quo menjadi “berusia 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan bahwa syarat substansi memiliki peran lebih penting dibandingkan syarat administrasi. Para Pemohon merupakan pihak yang dapat dipersamakan dengan pimpinan KPK dalam hal pengetahuan atas sistem kerja, permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kerja yang ingin dicapai lembaga. 6. Bahwa menurut para Pemohon, pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK dalam fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai syarat alternatif tambahan bagi calon Pimpinan KPK untuk dapat memahami proses bisnis di KPK dapat disesuaikan dengan minimum pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK setidak-tidaknya selama 1 (satu) periode Pimpinan KPK yaitu 5 (lima) tahun sehingga senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai kembali menjadi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun”. 56 [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang mengatur mengenai pengujian kembali norma yang telah/pernah dimohonkan pengujian. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah dan sudah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan 57 ketentuan a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Oleh karena norma yang dimohonkan pengujian telah dilakukan pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, maka norma dalam Pasal a quo tidak lagi sama dengan norma sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam perkara ini, secara substansial harus diposisikan sebagai norma baru yang belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga pengajuan pengujian konstitusionalitas Pasal a quo tidak relevan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021. Berdasarkan hal demikian, permohonan ini tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karena itu terhadap norma a quo dapat diajukan pengujian konstitusionalitasnya. [3.12] Menimbang bahwa menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan para Pemohon adalah batas usia paling rendah untuk menjadi pimpinan KPK, di mana batas usia demikian diubah dari sebelumnya usia paling rendah adalah 40 (empat puluh) tahun [menurut Pasal 29 huruf e UU 30/2002] menjadi 50 (lima puluh) tahun [menurut Pasal 29 huruf e UU 19/2019] yang kemudian dimaknai oleh Mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Norma demikian menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termaktub dalam petitum permohonan para Pemohon. Terhadap permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan penentuan syarat usia telah dipertimbangkan Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIV/2016. Menurut Mahkamah, penentuan syarat usia paling rendah atau usia 58 paling tinggi terkait jabatan tertentu –dalam suatu undang-undang– adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang, atau yang biasa dikenal dengan istilah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Hal demikian karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai panduan sekaligus parameter bagi pengujian suatu undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat usia paling rendah maupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau mengemban jabatan tertentu, in casu sebagai pimpinan KPK. Lebih lanjut, berkenaan dengan hal a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa tidak adanya pengaturan atau pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan syarat usia tersebut dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih jauh dan lebih detail mengenai hal-hal terkait syarat usia, yang tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, tentu dengan batasan selama pengaturan oleh pembentuk undang-undang tidak melanggar prinsip-prinsip dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan dengan norma undang-undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, kecuali apabila norma yang menjadi kewenangan pembentuk undang- undang (kebijakan hukum terbuka) dimaksud secara terang dan nyata melanggar syarat-syarat atau hal-hal antara lain: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip- prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir). [3.12.2] Bahwa batasan lain terkait kebijakan hukum terbuka juga telah dirumuskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XI/2013, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana Mahkamah menyatakan bahwa pilihan bebas pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat usia jabatan, sebagai wujud 59 kebijakan hukum terbuka, “… dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;” Bahwa meskipun berkaitan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi a quo Mahkamah telah berpendirian hal demikian menjadi wewenang pembentuk undang-undang, namun penting untuk ditegaskan dalam keadaan tertentu pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik, baik pejabat yang dipilih maupun yang diangkat sebagaimana terdapat dalam beberapa norma undang-undang. Penegasan Mahkamah demikian diperlukan mengingat bahwa mengubah syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga/organisasi publik. Jika hal tersebut sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan “penyesuaian usia” untuk menghalangi hak konstitusional warga negara lainnya dengan tujuan antara lain untuk “motif politik” tertentu. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengkaitkan bahkan mempersamakan permasalahan yang dihadapi para Pemohon dengan permasalahan pengujian konstitusionalitas norma dalam Perkara Nomor 112/PUU- XX/2022 yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon bernama Nurul Ghufron dalam kedudukannya sebagai Komisioner KPK atau salah satu pimpinan KPK. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah bahwa Pemohon merupakan pimpinan KPK dan karenanya secara hukum telah pernah mengikuti seleksi pencalonan sekaligus dinyatakan memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK untuk periode pertama bagi Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, sebagaimana persyaratan saat itu diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 30/2002. Di sisi lain, Pasal 34 UU 30/2002 mengatur bahwa pimpinan KPK “dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Terlebih lagi, persoalan yang dihadapi Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah adanya perubahan aturan/ketentuan berkaitan 60 dengan syarat usia untuk menjadi pimpinan KPK yang perubahan syarat demikian terjadi setelah Pemohon menjabat atau setidak-tidaknya telah terpilih sebagai pimpinan KPK. [3.13.1] Bahwa terlepas dari adanya alasan-alasan tersebut di atas, menurut Mahkamah hal paling esensial yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah adanya persyaratan pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman, merupakan persyaratan yang secara substansial lebih bersifat esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya, menurut Mahkamah memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK karena yang bersangkutan telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Apalagi persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman [vide pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 110]. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan a quo, pengalaman seseorang sebagai pimpinan KPK menjadi pembeda dan tidak dapat dipersamakan dengan pengalaman di bidang lainnya sekalipun pengalaman demikian adalah pengalaman bertugas atau bekerja di KPK, mengingat ada perbedaan yang bersifat fundamental dengan pengalaman pernah sebagai pimpinan KPK. Pengalaman menjabat sebagai pimpinan KPK berarti memiliki kesempatan secara komprehensif untuk menerapkan hal-hal yang bersifat konkret dalam menjalankan roda organisasi in casu KPK, baik pada bidang pencegahan maupun penindakan. Dengan demikian, sekali lagi, Pemohon dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 dinilai telah memenuhi syarat serta mempunyai kualifikasi sebagai pimpinan KPK yang secara faktual dibuktikan dengan posisinya saat itu telah terpilih dan sedang menjabat sebagai pimpinan KPK. [3.13.2] Bahwa lebih lanjut, jika dicermati pertimbangan hukum tersebut sekilas tidak berbeda dengan argumentasi yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 a quo, di mana para Pemohon 61 menjelaskan terhalang untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK akibat adanya perubahan syarat usia paling rendah berupa kenaikan dari usia 45 (empat puluh lima) tahun menjadi usia 50 (lima puluh) tahun. Namun, jika dicermati secara saksama keduanya terdapat perbedaan yang bersifat mendasar. Perbedaan antara Perkara a quo dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah bahwa para Pemohon dalam Perkara a quo saat ini belum pernah memiliki pengalaman menjadi pimpinan KPK, sementara pemohon dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 telah pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, baik secara yuridis maupun faktual keduanya tidak serta merta dapat dipersamakan, hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan-kelebihan tersendiri bagi yang pernah memiliki pengalaman menjadi pimpinan untuk dapat memenuhi kualifikasi yang kemudian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan syarat usia untuk menjadi pejabat publik in casu termasuk menjadi calon pimpinan KPK. Berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan a quo, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 telah menyatakan pendiriannya bahwa berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan soal syarat usia menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Sekalipun putusan tersebut berkaitan dengan syarat untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden, namun karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes maka semangat dari prinsip tersebut tidak boleh dibedakan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. [3.13.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah jelas bahwa adanya perubahan syarat usia sebagaimana juga yang terjadi dan dialami oleh semua anggota masyarakat, termasuk dalam hal ini dialami para Pemohon, selain yang sedang atau pernah menjabat sebagai pimpinan termasuk in casu pimpinan KPK karena adanya perubahan syarat usia paling rendah menjadi 50 (lima puluh) tahun, adalah tidak dapat dinilai sebagai persoalan konstitusionalitas norma. Penegasan demikian sekaligus menunjukkan bahwa substansi permasalahan yang dihadapi para Pemohon berbeda dengan substansi permasalahan dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, walaupun semua perkara dimaksud berkaitan dengan syarat usia paling rendah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. 62 [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan pembatasan bagi warga negara yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun untuk mendaftar sebagai pimpinan KPK, padahal banyak warga negara Indonesia berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun namun mempunyai kualifikasi dan/atau kemampuan menjadi pimpinan KPK, dapat berakibat antara lain hilangnya dan berkurangnya peluang untuk mendapatkan calon pimpinan KPK yang mempunyai kemampuan atau kualifikasi istimewa. Di samping itu, menurut para Pemohon calon-calon pimpinan KPK tersebut diperlukan di tengah-tengah kebutuhan untuk memperbaiki KPK yang sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan [vide permohonan para Pemohon hlm. 36]. Terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa dalam perspektif yang lebih sempit argumentasi para Pemohon menurut Mahkamah dapat dipahami kebenarannya, namun jika dilihat dari kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan para Pemohon untuk mengikuti pendaftaran calon pimpinan pada periode saat ini, tidak serta merta menutup upaya perbaikan lembaga KPK yang menurut para Pemohon sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan. Apabila hal yang didalilkan para Pemohon benar, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon-calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang handal, serta teruji independensinya. Sementara itu, sembari menunggu kesempatan pada periode berikutnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK pada saat para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK khususnya syarat yang berkaitan dengan usia paling rendah, para Pemohon tetap dapat memberikan kontribusi melalui peran serta masyarakat untuk turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, sebagaimana diamanatkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Oleh karena itu, terhadap pegawai KPK yang telah memenuhi persyaratan, termasuk syarat usia paling rendah, tidak terhalang untuk mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. 63 Berdasarkan pertimbangan pada Pertimbangan Hukum sebelumnya, dan juga telah dikemukakan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, penentuan batasan usia paling rendah ataupun batasan usia paling tinggi dalam suatu undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yang hanya dapat dinilai atau diadili oleh Mahkamah apabila penentuan usia demikian melanggar berbagai batasan kebijakan hukum terbuka, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.12], Sub-paragraf [3.12.1], Sub-paragraf [3.12.2], serta dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum demikian, terhadap perubahan syarat usia paling rendah calon pimpinan KPK dalam perkara a quo Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran batasan suatu kebijakan hukum terbuka, dan kebijakan hukum demikian tidak pula menimbulkan problematika kelembagaan. Artinya, di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka, Mahkamah menilai sejauh ini perubahan syarat usia paling rendah sebagai pimpinan KPK tidak membuat ketentuan atau norma demikian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan. Atau setidak-tidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat bahwa perubahan syarat usia demikian mengakibatkan kebuntuan hukum (deadlock) serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas KPK sebagai lembaga pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. [3.14.2] Bahwa lebih lanjut Mahkamah juga menilai permasalahan yang dihadapi KPK saat ini, sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon, tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia paling rendah atau syarat usia paling tinggi untuk menjadi pimpinan KPK. Menurut Mahkamah, permasalahan yang dikemukakan para Pemohon, jika hal tersebut benar, lebih berkaitan dengan permasalahan komitmen dan integritas, baik secara personal dari pimpinan KPK dan jajarannya maupun secara kelembagaan, seperti yang para Pemohon sendiri kutipkan dalam permohonan para Pemohon, walaupun terhadap argumentasi para Pemohon a quo menurut Mahkamah diperlukan fakta dan data yang lebih valid dan konkret. Berkenaan dengan hal di atas, sesungguhnya dengan mengubah batas syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK, menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, menurut Mahkamah tidak akan serta-merta mengakibatkan bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah 64 pendaftar yang berintegritas. Apalagi jika diasumsikan bahwa faktor syarat usia paling rendah an sich menentukan kualitas integritas pimpinan KPK terpilih. Sebab, dalam proses seleksi pimpinan lembaga negara (in casu KPK) menurut Mahkamah terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil seleksi selain masalah usia, antara lain kemampuan manajerial (leadership) untuk mengelola dan mensinergikan semua sumber daya yang bekerja bersama di bawah KPK. Kemampuan demikianlah yang bagi Mahkamah justru secara substansial membedakan antara persyaratan seleksi pimpinan KPK dengan persyaratan seleksi pegawai KPK. Sebab, antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK terdapat perbedaan karakter tugas serta tanggung jawab. Terlebih, proses seleksi pimpinan KPK dengan proses rekrutmen pegawai KPK memiliki perbedaan. Namun demikian, melalui putusan dalam permohonan a quo Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa berkenaan proses seleksi calon pimpinan KPK harus memperhatikan salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, di mana salah satu alasan Mahkamah menyesuaikan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun adalah agar pada saat penggantian, calon pimpinan KPK, termasuk Dewan Pengawas KPK, yang dihasilkan oleh panitia seleksi tidak lagi diajukan, disetujui, dan diangkat oleh pemerintahan pada periode yang sama dengan periode pemerintahan ketika pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut diangkat. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi dan disetujui/diangkat pada pemerintahan yang berbeda akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada keterpengaruhan/ ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat dalam pelaksanakan proses seleksi. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, telah ternyata tidak menimbulkan persoalan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan 65 karenanya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 66 ----------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: Sehubungan dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 68/PUU-XXII/2024, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan. Selengkapnya pendapat berbeda dari saya terurai sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KPK”) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan serta peran strategis dan sentral dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahkamah telah mengemukakan pandangan tentang kedudukan dan peran strategis KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Paragraf [3.15.1], yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (auxiliary organ), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Terhadap pengakuan tentang penting dan strategisnya kedudukan serta peran KPK ini, saya juga berpendapat menjadi penting bagi KPK untuk memiliki pimpinan dengan kualitas, kompetensi personal dan pengalaman yang baik 67 untuk dapat melaksanakan “core business” KPK yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019), yakni tugas, fungsi dan kewenangan KPK di bidang pemberantasan korupsi. Kepemimpinan KPK menjadi elemen krusial karena selain tuntutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dengan baik serta efektif, pimpinan KPK sebagai insan-insan penegak hukum juga diharapkan menjadi contoh panutan (role model) tidak hanya bagi seluruh jajaran pegawai KPK, namun juga bagi pimpinan dan jajaran kementerian/lembaga lainnya di Indonesia. Untuk kepentingan internal kelembagaan, kemampuan pimpinan KPK untuk dapat menjadi role model dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dengan baik dan efektif juga diyakini akan berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Studi manajemen organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan menjadi role model pimpinan bagi internal suatu lembaga berdampak bukan hanya pada terbangunnya tingkat kepercayaan baik internal maupun eksternal, namun juga menjadi modal kuat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan itu sendiri (Diyah Dumasari Siregar, “Kepemimpinan dan Kepercayaan pada Pemimpin dalam Membangun Perilaku Bawahan”, Artikel Manajemen, PPM, 2 Agustus 2022; Alaa Arab, “Shaping Employee Experience in the Public Sector”, Insight, New Metrics Newsletter, 2024). 2. Menimbang bahwa dengan mengacu pada studi manajemen organisasi publik, terdapat korelasi langsung antara kredibilitas kepemimpinan pada suatu lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan (Robert Denhardt, “Trust as Capacity: the Role of Integrity and Responsiveness”, Public Organization Review 2 (1), March 2002; OECD, Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD Publishing, Paris, 2017). Korelasi seperti ini juga berlaku bagi KPK, yang antara lain indikasinya dapat dilihat dari berbagai hasil survei tingkat kepercayaan dan/atau kepuasan publik terhadap lembaga negara/institusi pemerintahan yang memasukkan KPK sebagai salah satu lembaga yang disurvei. Salah satu yang dapat dirujuk adalah hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2023, yang menunjukkan 68 persentase kepercayaan publik terhadap KPK hanya berada di kisaran 58,8 (lima puluh delapan koma delapan) persen sehingga berada di peringkat paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya (vide Bukti P-49). Hasil survei yang lain adalah dari Litbang Harian Kompas yang dilakukan dalam kurun waktu 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2024 di 38 provinsi. Berdasarkan Hasil Survei Litbang Kompas ini, citra positif dan tingkat kepuasan publik terhadap KPK ada pada kisaran 56 (lima puluh enam) persen dan menduduki peringkat ke-8, di bawah dua lembaga penegak hukum lainnya, yakni Polri yang menempati posisi ke-2 dan Kejaksaan yang menempati posisi ke-4 (Tempo.co, 23 Juni 2024). Dari paparan hasil-hasil survei setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir ini harus diakui bahwa KPK mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik, terutama jika dibandingkan hasil survei pada periode-periode kepemimpinan sebelumnya. Hal-hal yang diyakini menjadi penyebab turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, antara lain, penilaian publik terhadap kinerja pimpinan KPK yang tidak memuaskan dan permasalahan etik yang melibatkan beberapa individu pimpinan KPK. Keadaan ini tentu menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan KPK, terutama yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif maupun legislatif, guna melakukan pembenahan dan perbaikan ke depan. Di antara langkah yang perlu dilakukan untuk membenahi kelembagaan KPK adalah memastikan proses seleksi pimpinan KPK yang lebih berkualitas dan transparan. Proses seleksi seyogianya menjadi ikhtiar untuk menemukan dan memilih pimpinan KPK yang mendekati sosok ideal penegak hukum dengan integritas, etika, dan pengetahuan serta pemahaman hukum yang mumpuni tentang due process of law. Saya memahami bahwa proses ini memang tidak hanya bertumpu pada panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden, tetapi juga bertumpu pada DPR RI yang akan memilih 5 (lima) pimpinan KPK. 3. Menimbang bahwa berkenaan dengan persyaratan proses seleksi pimpinan KPK, Mahkamah telah menguraikan pendapatnya dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Paragraf [3.16] yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut: Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan 69 yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan a quo telah menekankan bahwa pengalaman (kerja) merupakan salah satu persyaratan yang substansial dan dinilai oleh Mahkamah lebih esensial dibandingkan persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata pada proses seleksi pimpinan KPK. Selain itu, meskipun calon pimpinan KPK pada umumnya berasal dari berbagai lembaga publik maupun kalangan/organisasi masyarakat sipil dengan latar belakang pekerjaan dan pengalaman yang berbeda-beda, namun Mahkamah mengakui bahwa calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya dinilai memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi KPK. Mereka dinilai telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga anti korupsi 70 tersebut. Terlebih, hal-hal terkait pemberantasan korupsi baik pada ranah pencegahan maupun penindakan (penegakan hukum) tidak jarang membutuhkan pengalaman yang memadai dalam pelaksanaannya. 4. Menimbang bahwa terhadap hal yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah di atas, saya menyepakati bahwa posisi pimpinan KPK ini seyogianya diisi oleh orang-orang yang bukan saja hanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh syarat yang secara formal ditetapkan dalam angka 21 dari UU 19/2019 yang mengubah Pasal 29 UU 30/2002, tetapi juga seyogianya membuka ruang bagi orang yang meskipun belum mencapai usia minimum yang ditentukan UU 19/2019 namun memiliki kemampuan (kompetensi) dan pengalaman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan KPK di bidang pemberantasan korupsi serta pemahaman terhadap sistem kerja, permasalahan, dan target kinerja yang hendak dicapai oleh KPK. Berdasarkan Putusan Mahkamah a quo, ruang seperti ini berlaku bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat dan secara hukum masih dimungkinkan untuk mengikuti proses seleksi guna dipilih sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua atau periode terakhir bagi yang bersangkutan dalam hal terpilih kembali, namun belum mencapai usia minimum setelah adanya syarat usia minimum baru yang ditetapkan dalam UU 19/2019. 5. Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan dalam angka 4 di atas, dalam batas penalaran yang wajar, menurut saya, jika dalam Putusan a quo Mahkamah telah memberikan ruang pengecualian terhadap Pimpinan KPK yang terpilih berdasarkan proses seleksi dengan syarat-syarat yang diatur dalam UU 30/2002, namun belum mencapai syarat umur minimum 50 (lima puluh) tahun untuk dapat dipilih (kembali) menjadi pimpinan KPK berdasarkan UU 19/2019, maka dengan mengacu pada prinsip rasionalitas seyogianya Mahkamah juga memberikan ruang pengecualian yang sama kepada pegawai yang bekerja di KPK untuk menjadi calon pimpinan KPK, meskipun dengan menetapkan persyaratan tertentu bagi pegawai KPK yang bersangkutan yang berbeda dengan persyaratan untuk pimpinan KPK yang akan mengikuti kembali proses seleksi. Persyaratan tertentu bagi pegawai KPK yang belum berumur 50 (lima puluh) tahun yang akan mengikuti proses seleksi pimpinan KPK ini setidaknya, menurut saya, mencakup 2 (dua) hal. Pertama, pegawai KPK yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, dan kedua, pegawai KPK tersebut bekerja di bidang pencegahan 71 korupsi dan/atau penindakan (penegakan hukum) tindak pidana korupsi. Menurut saya, masa waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut cukup untuk menjadi ukuran guna menguji kompetensi dan kapabilitas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan di KPK. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun ini memang berarti berbeda dengan hitungan masa kerja seorang pimpinan KPK yang 5 (lima) tahun, namun perbedaan ini saya yakini masih dapat diterima dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena ruang lingkup tugas dan fungsi serta tanggung jawab seorang pimpinan KPK berbeda dengan pegawai KPK. Ukuran kuantitatif waktu atau masa bekerja di atas tentu harus dikaitkan pula dengan pemenuhan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam UU 19/2019. Selain itu, masa kerja tersebut juga harus diuji dalam proses seleksi dengan melihat rekam jejak dan capaian kinerja serta catatan etik pegawai KPK yang akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK tersebut. 6. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam rangka menjamin hak konstitusional berupa kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, menurut saya, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan sebagian, meskipun tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menyatakan Pasal 29 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai Pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan atau penindakan (penegakan hukum) tindak pidana korupsi sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut”. Sehingga selengkapnya Pasal 29 huruf e UU a quo berbunyi “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai Pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan atau penindakan (penegakan hukum) tindak pidana 72 korupsi sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara berturut- turut atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 73 ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo