68/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 68/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam hal ini diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri MAKI dan Komaryono selaku Deputi dan Pendiri MAKI Alamat : Jalan Budi Swadaya Nomor 43, RT. 015 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Christophorus Harno Alamat : Jalan Batukaru III/7, Br. Tubuh, Batubulan, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali sebagai-----------------------------------------------------------Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2023 dan 10 Juli 2023 memberi kuasa kepada Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., Marselinus Edwin Hardian, S.H., dan Syarif Ja’far Shadeek, S.H., M.Kn., para advokat di kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm yang berkedudukan hukum di Jalan Budi Swadaya 43, RT. 015 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 2 Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 68/PUU-XXI/2023 pada tanggal 26 Juni 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juli 2023 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 3 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan “. 5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: 4 “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” 3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: 4.1. Kualifikasi Pemohon I: 4.1.1. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang; 4.1.2. Bahwa Pemohon I telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum commanditaire vennootschap (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat; 4.1.3. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian, bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan, dimana para pendiri berdomisili di beberapa wilayah provinsi Indonesia, sehingga jelas terbukti 5 Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan karena tindakannya bersifat majemuk; 4.1.4. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon I), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut: “MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah: Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” “Usaha-Usaha Pasal 5 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya: 6 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara. 2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. 5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut. 6. Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.” 4.1.5. Bahwa yang berhak mewakili Pemohon I diatur di dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon I), dikutip sebagai berikut: “HAK KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS Pasal 12 … 3. … 7 Koordinator dan bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Badan Pendiri atau seorang lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan…” 4.1.6. Bahwa Pemohon I selama ini aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Hukum secara Umum tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). 4.2. Bahwa Kualifikasi Pemohon II adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia; 4.3. Bahwa para Permohon telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. C. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PEMOHON 1. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yang kemudian dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 8 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 2. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan tindakan para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut, "(1) Negara Indonesia adalah negara hukum"; 3. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Juga terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Bahwa Pemohon I menginginkan masa jabatan pimpinan KPK 5 (lima) tahun berlaku periode 2023-2028 dikarenakan hukum tidak berlaku surut dan tujuan independensi KPK tercapai dikarenakan masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif; 9 6. Bahwa dengan masa jabatan yang berlaku kedepan maka akan dimulai 2024 awal atau 2023 akhir dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK 5 Tahun itu tidak beririsan dengan atau tidak bersamaan dengan eksekutif maupun legislatif yaitu presiden dan dpr dengan demikian KPK tidak akan “dikompasi” oleh kekusasaan eksekutif maupun lesgislatif dengan masa yang berbeda jadi dengan masa 5 Tahun berlaku ke depan KPK akan tetap independen; 7. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang indonesia negara hukum, hukum itu asasnya adalah tidak berlaku surut yang kedua asas manfaat, asas manfaat terkait dengan proses pemilihan yang beririsan atau bersamaan dengan dengan pemerintahan adalah salah, seharusnya berbeda irisan dengan begitu pemerintahan itu bisa diawasi dengan independen oleh dua kepemimpinan KPK yang lama maupun yang baru, jika bersamaan akan dapat dikooptasi; 8. Bahwa Pemohon II Warga Negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Pimpinan KPK pada tahun 2023 namun merasa terhalang oleh ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dikarenakan ketentuan masa jabatan 5 tahun diberlakukan untuk Pimpinan KPK periode 2019-2023 sehingga untuk ikut maju seleksi Pimpinan KPK harus mundur satu tahun yaitu akhir 2024, padahal Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; 10 h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa dengan penafsiran Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku untuk periode saat ini maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 10. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. D. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI 1. Norma Materiil yakni Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. 2. Norma UUD 1945 yakni: 2.1. Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 2.2. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2.3. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” E. PERKARA TERDAHULU 1. Bahwa sebelumnya Norma Pasal 34 UU KPK telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Perkara Nomor 112/PUU- XX/2022; 11 2. Bahwa dalam permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 112/PUU- XX/2022, dimana pada permohonan ini yang menjadi batu uji adalah Norma Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 sehingga permohonan ini berbeda dan tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat diperiksa dan tidak nebis in idem. F. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) berlaku azas “HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT“ sehingga masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak berlaku untuk Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028; 2. Bahwa Asas non-retroaktif adalah asas yang mengandung arti suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut. Sebab, ada hal yang tidak boleh disimpangi dalam keadaan apa pun. Antara lain hak untuk tidak dituntut oleh aturan yang berlaku belakangan. Karena setiap produk perundang-undangan, berlaku sejak diundangkan. Artinya, larangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Hak-hak berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan kata lain, memberlakukan produk perundang-undangan dengan cara berlaku surut, adalah hal yang tidak diperbolehkan. 3. Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan penerapan asas non-retroaktif, diantaranya sebagai berikut: 3.1. UUD 1945 Pasal 28I UUD 1945, yang menyebutkan: 12 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” 3.3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”) Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyebutkan: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc” 3.4. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Administrasi Pemerintahan”) Bukan hanya perundang-undangan saja yang dilarang diberlakukan surut. Namun juga, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan tidak boleh berlaku surut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.” 4. Bahwa negara hukum implemantasinya berdasar sosiologis dan psikologis, sehingga Pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi, melanggar kode etik dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya dengan cara memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk periode selanjutnya (2023-2028); 13 5. Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku sejak saat ditetapkan, tetapi jika berbicara periode kepemimpinan KPK saat ini seharusnya diterapkan pada periode kepemimpinan yang akan datang, karena sejak awal periode kepemimpinan KPK saat ini dipilih dan dilantik untuk 4 tahun dan itupun juga dibuktikan SK Presiden 4 tahun dan jika dipaksakan dilantik dan diperpanjang jadi 5 tahun maka berpotensi digugat PTUN dan berpotensi dinyatakan tidak sah oleh PTUN perpanjangan kepemimpinan KPK saat ini; 6. Bahwa penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 selain tidak sesuai dengan asas kepastian hukum maupun keadilan juga tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan, dimana pertama bahwa pimpinan KPK yang sekarang tidak berprestasi jadi tidak pantas untuk dilakukan perpanjangan terhadap periode kepemimpinannya diperpanjang, yang kedua yang utama adalah manfaat terkait dengan misi perancang/perumus UU KPK yang dulu 4 tahun itu adalah supaya tidak beririsan dengan pemerintahan sehingga setiap satu pemerintahan akan diaudit 2 kepemimpinan yang berbeda oleh KPK jadi diawasi oleh KPK sehingga KPK menjadi independen. Jika diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka kemudian pimpinan KPK yang akan datang itu akan beriringan dengan periode Presiden dan DPR sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai. Sebaliknya jika ketentuan ini diperuntukkan untuk periode yang akan datang artinya itu sejak akhir Tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2028, artinya KPK bisa mengawasi 2 kepemimpinan pemerintahan maupun DPR sehingga tetap independen, berikutnya juga seperti itu dimulai 2028 sampai 5 atahun yang ke depan sehingga tidak beriringan dengan periode pemerintahan maupun DPR sehingga KPK bisa benar-benar independen. Jika periode kepemimpinan KPK ini beriringan dengan periode pemerintahan dan DPR maka sudah pasti akan dikooptasi ataupun dibuat boneka atau dimarginalkan ataupun dikerdilkan oleh pemerintahan dan DPR karena dipilih oleh pemerintahan yang sama dan nanti berhenti pada pemerintahan yang 14 sama jadi ini yang menyulitkan atau yang menjadikan berkurangnya peran independen KPK; 7. Bahwa selain hal tersebut di atas beberapa pimpinan KPK periode saat ini sudah ada yang terbukti ataupun diduga melakukan pelanggaran etik. Pada September 2020, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK FIRLI BAHURI setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Dewan Pengawas menyatakan, FIRLI BAHURI bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK. Meski FIRLI BAHURI terbukti bersalah, Dewas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Memasuki tahun 2023, FIRLI BAHURI kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejauh ini, pelaporan ini masih ditangani Dewas KPK. Terkait dengan kinerja Dewas KPK, sepanjang 2022 dewan tersebut menyidangkan lima kasus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh insan KPK. Namun, para pelaku pada empat kasus hanya diberikan sanksi berupa permintaan maaf. Satu kasus lagi, dugaan penerimaan gratifikasi dengan anggota KPK LILI PINTAULI SIREGAR sebagai terlapor itu pemeriksaannya tidak dilakjutkan. Dengan alasan, LILI PINTAULI SIREGAR mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. 8. Bahwa selain hal tersebut di atas penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 jika diberlakukan untuk periode saat ini yang berarti perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini dari empat tahun menjadi lima tahun akan menimbulkan banyak akibat hukum, diantaranya: 8.1. Terkait keabsahan keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 menjadi berakhir pada 20 Desember 2024 Bahwa Secara hukum, keputusan presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah tidak sah karena sudah melewati batas waktu masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun 15 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK. Penggunaan wewenang presiden berdasarkan batasan waktu dalam hukum administrasi disebut onbevoegdheid ratione temporis (tidak berwenang karena alasan waktu). Namun, jika presiden tetap menerbitkan keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini menjadi lima tahun, keputusan presiden tersebut dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara bagi pihak yang merasa dirugikan dengan terbitkan keputusan presiden tersebut sesuai dengan UU Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan. 8.2. Terkait dengan keabsahan segala tindakan hukum KPK, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa keabsahan segala tindakan hukum KPK, secara hukum tetap dianggap sah sepanjang keputusan presiden yang melandasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini dan/atau tindakan hukum KPK, tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan asas vermoeden van rechtmatigheid (setiap keputusan atau tindakan pemerintah dianggap sah menurut hukum). Namun, jika keputusan presiden dan/atau tindakan hukum KPK dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde), segala tindakan pimpinan KPK yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum (nietig van rechtswege) dan dianggap tidak pernah ada (ex tunc). Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK ke depan. 9. Bahwa penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 juga menghalangi Pemohon II untuk dapat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan harus menunggu hingga satu tahun kedepan, dimana seharusnya masa kepemimpinan KPK periode saat ini berakhir pada 20 Desember 2023 tetapi karena penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 menjadi diperpanjang 1 (satu) tahun yakni menjadi 20 Desember 2024, sehingga Pemohon II dirugikan kepentingannya dikarenakan harus menunggu akhir tahun 2024 ; 10. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun kepada segenap Warga Negara Indonesia, berdasarkan konstitusi UUD 1945, oleh karena itu Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/202 telah patut dinyatakan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 10.1. Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, karena para Pemohon selaku Organisasi Masyarakat dan Warga Negara Indonesia yang mengharapkan perbaikan kebaikan dan independensi mutlak pada kepemimpinan KPK menjadi terhalang karena adanya perpanjangan kepemimpinan KPK periode saat ini dan Pemohon II yang memiliki hak untuk dapat menjadi calon pimpinan KPK namun atas berlakunya perpanjangan masa jabatan periode kepemimpinan KPK saat ini menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 10.2. Bahwa para Pemohon kehilangan haknya terhadap “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 17 dengan tidak ada kecualinya.,” karena dengan diberlakukannya Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk Periode Kepemimpinan KPK saat ini maka ada pembedaan perlakuan oleh Pemerintah, dimana Pimpinan KPK periode saat ini dilantik hanya untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan juga diduga banyak melakukan pelanggaran Kode Etik, Pemohon II juga terhalang atau setidaknya tertunda waktunya untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan KPK, sehingga dengan adanya perpanjangan tersebut adalah tidak adil dan dengan demikian melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. G. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU- XX/2022 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya"; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3b sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 1. Bukti P- 1a : Fotokopi Akta pendirian MAKI oleh Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor : 175 tanggal 30 April 2007; Bukti P- 1b : Fotokopi KTP atas nama Boyamin; 2. Bukti P- 2a : Fotokopi KTP atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2b : Fotokopi NPWP atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2c : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2d : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Christophorus Harno; 3. Bukti P- 3a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bukti P- 3b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022; 19 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 selanjutnya disebut UU 30/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon terdiri atas badan hukum bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi/MAKI (Pemohon I) yang dibuktikan dengan Akta Pendirian [vide bukti P-1a] dan perorangan warga negara Indonesia (Pemohon II) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP serta berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-2a sampai dengan bukti P-2d]; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 34 UU 30/2002 yang telah diputus dan dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 21 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemilihan Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berupa kedaulatan rakyat dan negara berdasar hukum serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa kualifikasi Pemohon I sebagai badan hukum adalah berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3 Mei 2007 yang menurut Pasal 4 Akta Pendirian memiliki maksud dan tujuan membantu Pemerintah dan Negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya, dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Komaryono selaku Deputi dan Pendiri MAKI, keduanya adalah badan pengurus perkumpulan yang berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian adalah sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama MAKI selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 5. Bahwa Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang berkeinginan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK merasa terhalang oleh ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dikarenakan masa jabatan 5 (lima) tahun diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023, sehingga Pemohon II untuk ikut maju seleksi pimpinan KPK harus mundur satu tahun yakni di akhir tahun 2024; 6. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya terhalang dikarenakan ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menentukan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun 22 diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 menjadikan hukum berlaku surut dan tujuan independensi KPK tidak tercapai karena masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif serta menghalangi keinginannya menjadi pimpinan KPK pada tahun 2023. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan atau setidak- tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak berlaku untuk pimpinan KPK yang saat ini menjabat dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028 agar tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif; 23 2. Bahwa menurut para Pemohon, negara hukum implementasinya berdasar sosiologis dan psikologis, sehingga pimpinan KPK saat ini yang tidak berprestasi, melanggar kode etik dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik tidak perlu diperpanjang masa jabatannya dengan cara memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk periode selanjutnya (2023-2028); 3. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku sejak saat ditetapkan, tetapi jika berbicara periode kepemimpinan KPK saat ini seharusnya diterapkan pada periode kepemimpinan yang akan datang, karena sejak awal periode kepemimpinan KPK saat ini dipilih dan dilantik untuk 4 (empat) tahun dan itupun juga dibuktikan Surat Keputusan Presiden untuk 4 (empat) tahun; 4. Bahwa menurut para Pemohon, jika norma a quo diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka pimpinan KPK yang akan datang beriringan dengan periode Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai. Sebaliknya, jika ketentuan ini diperuntukkan untuk periode yang akan datang artinya itu sejak akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2028, artinya KPK bisa mengawasi 2 (dua) kepemimpinan pemerintahan maupun DPR sehingga tetap independen. Berikutnya juga seperti itu dimulai 2028 sampai 5 (lima) tahun ke depan, tidak beriringan dengan periode pemerintahan maupun DPR, sehingga KPK dapat benar-benar independen; 5. Bahwa menurut para Pemohon, jika periode kepemimpinan KPK beriringan dengan periode pemerintahan dan DPR maka sudah pasti akan dikooptasi atau dimarginalkan oleh pemerintahan dan DPR karena dipilih oleh pemerintahan yang sama dan nanti berhenti pada pemerintahan yang sama, sehingga menjadikan berkurangnya independensi KPK; 6. Bahwa menurut para Pemohon, memberlakukan norma a quo untuk periode pimpinan KPK saat ini akan menimbulkan banyak akibat hukum, di antaranya: a. Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi berakhir pada 20 Desember 2024 dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara; 24 b. Jika Keputusan Presiden dibatalkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK; 7. Bahwa menurut para Pemohon, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini selain menghalangi para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil, perpanjangan tersebut menimbulkan pembedaan perlakuan oleh pemerintah padahal pimpinan KPK periode saat ini dilantik hanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya". [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-3b, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dengan amar putusan, “Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, 25 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.” Bahwa terhadap putusan tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. [3.11] Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah putusan tersebut berlaku untuk pimpinan KPK saat ini ataukah untuk pimpinan KPK periode berikutnya sebagaimana diminta oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 terkait dengan hal tersebut sebagai berikut: … Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. [3.18] Menimbang selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002. 26 Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan 27 Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 sebagaimana dikutip di atas, meskipun amar putusan tersebut berlaku secara umum bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, namun dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sesungguhnya telah secara ekplisit mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023 agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. Hal ini ditegaskan dari simulasi yang dilakukan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan a quo berdasarkan pada skema masa jabatan pimpinan KPK saat ini agar tidak menyebabkan dalam satu kali periode masa periode jabatan Presiden dan DPR melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali dan penilaian 2 (dua) kali tersebut tidak akan berulang setidaknya pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sehingga, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK saat ini diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029). Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yaitu masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU MK yang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, pemberlakuan masa jabatan 5 (lima) tahun juga bagi pimpinan KPK saat ini, sehingga masa jabatan tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Artinya, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif. [3.12] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya keberlakuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 juga bagi pimpinan KPK saat ini, maka kekhawatiran para Pemohon apabila Keputusan 28 Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dapat dibatalkan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, menurut Mahkamah tidak beralasan. Jika benar Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Presiden sebagai addressat putusan Mahkamah telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Artinya, Presiden telah benar dan saksama memahami bahwa putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dapat saja Mahkamah memberikan perintah (judicial order) di bagian pertimbangan hukum atau dapat juga pertimbangan hukum Mahkamah menimbulkan konsekuensi yuridis yang juga harus ditindaklanjuti oleh addressat putusan Mahkamah. Dalam konteks perkara a quo, oleh karena dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah untuk menjawab masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023, sedangkan dalam amar putusan masa jabatan pimpinan dimaknai menjadi 5 (lima) tahun maka sebagai konsekuensi yuridis, sebelum berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini (existing), dalam hal Presiden belum menerbitkan surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 maka seharusnya Presiden segera menerbitkan Surat Keputusan dimaksud. Sehingga, pimpinan KPK yang saat ini menjabat mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Demikian pula halnya bagi masyarakat juga memperoleh kepastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi, melanggar kode etik, dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya, bukan persoalan inkonstitusional norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Adapun mengenai dalil para Pemohon jika norma 29 a quo diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka pimpinan KPK yang akan datang beriringan dengan periode Presiden dan DPR sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai, menurut Mahkamah desain konstitusional penilaian dalam sistem rekrutmen pimpinan KPK tidak boleh dilakukan 2 (dua) kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama menimbulkan konsekuensi logis periodisasi atau masa jabatan pimpinan KPK beriringan dengan periode Presiden dan DPR, sebagaimana dipahami juga oleh para Pemohon. Namun demikian hal tersebut menurut Mahkamah tidak serta-merta menjadikan independensi KPK tidak tercapai. Independensi dimulai dari sistem seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan bahwa penilaian dalam sistem rekrutmen pimpinan KPK tidak boleh dilakukan 2 (dua) kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Karena, selain menyebabkan perlakuan yang berbeda dengan lembaga negara lainnya yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance, juga berpotensi tidak memengaruhi independensi pimpinan KPK dan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Dalam konteks Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama dimaksud, tidaklah harus terkait dengan orang yang memegang jabatan melainkan didasarkan pada periodisasi kelembagaan Presiden dan DPR. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya", menurut Mahkamah merupakan petitum yang ambigu, bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kepastian berkaitan dengan periode berikutnya dimaksud. Rumusan petitum “kepemimpinan periode berikutnya” tidak jelas waktunya dan dapat dimaknai kapan saja, sementara itu dalam posita permohonan disebutkan periode 2023-2028, sehingga dapat dinilai 30 terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum permohonan oleh karenanya permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Namun demikian, seandainya permohonan para Pemohon tidak kabur, quod non, terhadap pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon kabur, seandainya tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 31 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 30/2002), sebagaimana telah dimaknai atau diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Dalam Amar Putusan Angka 3 Putusan Mahkamah menyatakan, “Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.” Ihwal makna baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 a quo, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memaknai menjadi, “Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya”. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah memutus dengan menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) karena berkesimpulan: pokok 32 permohonan para Pemohon adalah kabur, seandainya tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Setelah membaca secara cermat dan saksama putusan a quo, sekalipun sama-sama menyatakan permohonan kabur, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut: [6.2.1] Bahwa dengan adanya kesimpulan yang menyatakan, “pokok permohonan para Pemohon adalah kabur, seandainya tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”, Mahkamah tetap menilai pokok permohonan. Padahal, bila dibaca secara saksama permohonan para Pemohon, khusus Petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah, yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dimaknai menjadi, “Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya” merupakan Petitum yang tidak dapat menyelesaikan masalah konstitusional yang dimohonkan para Pemohon. Dalam hal ini, kapan sesungguhnya “kepemimpinan periode berikutnya” yang dimaksudkan oleh para Pemohon; [6.2.2] Bahwa perihal permohonan kabur, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) telah memberikan penegasan perihal tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam pengujian undang-undang. Di dalam Pasal 74 PMK 2/2021 disebutkan bahwa Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam Posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; dan c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Dengan tidak jelasnya waktu sesungguhnya yang termaktub dalam frasa “kepemimpinan periode berikutnya” dalam Petitum, para pemohon tidak mampu memberikan penegasan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, yang dinilai sebagai inkonstitusional. 33 Dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon menghendaki atau mencari jalan keluar dari ketidakjelasan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, namun Petitum dengan pola perumusan Petitum yang diajukan para Pemohon, yaitu “Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya”, disadari atau tidak juga masuk dalam jebakan ketidakjelasan, terutama dengan tidak jelasnya kapan sesungguhnya menghitung waktu “kepemimpinan periode berikutnya” yang dimaksudkan oleh para Pemohon. [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021, seharusnya dalam menyatakan permohonan para pemohon kabur, Mahkamah tidak perlu membahas atau masuk pada pokok permohonan. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada hari Rabu, tanggal Sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 34 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari