68/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 68/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, dan Yohanna Murtika, sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2022, diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H. dan Desmihardi, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 89, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. SALINAN 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 20 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 68/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 3. Bahwa, selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution). b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy). 4 d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. 8. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya, Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai Garuda Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Garuda tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor: M.HH- 12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai Garuda tertanggal 17 Desember 2018 dan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai 6 Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020 – 2025. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020 – 2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Garuda sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 5. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang- Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo. 6. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. 8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: 7 - Pasal 6 UUD 1945, yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. - Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 9. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum termasuk mengajukan Menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. 10. Bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 8 j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 11. Bahwa penetapan syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden juga diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan bahwa: (1) Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi: “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan 9 i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”. 12. Bahwa Menteri dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Sehingga, apabila Menteri definitif yang saat ini tengah menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Menteri yang bersangkutan tidak melakukan pengunduran diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatannya, maka hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam konteks perkembangan hukum dan perpolitikan Indonesia saat ini, Menteri sejatinya juga dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena sangat erat dan terkait dengan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. 13. Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden termaktub dalam konstitusi yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Lebih lanjut, syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945) yaitu Pasal 169 UU 7/2017. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden atau calon Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017), namun hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan dan dihambat dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila Pemohon mengajukan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan syarat Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya 10 terlebih dahulu. Dalam hal Menteri tidak melakukan pengunduruan diri, maka sudah dapat dipastikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017) potensi dirugikan dan menjadi terhambat. Dengan demikian, terdapat benang merah dan saling berkelindan antara Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945. 14. Bahwa apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, ketua umum atau petinggi partai politik ditunjuk atau diangkat oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Menteri yang bertujuan juga untuk mempertahankan stabilitas geopolitik dalam negeri dan sinergi membangun peta checks and balances yang kemudian dalam pemilihan umum selanjutnya ketua umum atau petinggi partai politik tersebut dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Dengan demikian, dapatlah dikatakan telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi dalam praktik di Indonesia. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh sebab itu, potensi kerugian konstitusional Pemohon sebagai partai politik memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum dapat terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan ketika Menteri definitif tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya. Padahal, Pemohon sebagai partai politik ataupun bahkan gabungan partai politik nantinya sangat dimungkinkan untuk mencalonkan Menteri-Menteri definitif yang menjabat saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 15. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gubernur, wakil 11 gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup dengan meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan: “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”. 16. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana halnya Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan: “Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh sebab itu, jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, maka Menteri juga merupakan pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana halnya Presiden dan Wakil Presiden tidak diharuskan mengundurkan diri. 17. Bahwa adalah umum dalam konteks perpolitikan di Indonesia kader terbaik partai politik ditunjuk dan diangkat oleh Presiden terpilih untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara (Menteri). Dan adalah umum juga apabila 12 kader terbaik partai politik yang menjabat sebagai Menteri dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, adanya perlakuan yang berbeda terhadap Menteri sebagai pejabat negara dengan pejabat negara lain yang tidak diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden telah menimbulkan pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon dan bersifat diskriminatif bagi Pemohon sebagai partai politik ketika mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menciderai hak konstitusi Pemohon dari ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi menurut Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 18. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengatur bahwa Menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, namun potensi terjadi Menteri yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya yang pada akhirnya membawa ekses dan memiliki korelasi terhambatnya jaminan dan kepastian pemenuhan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 19. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat 13 dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan sepanjang frasa “pejabat negara” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. 20. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. 2. Bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi. 3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi: 14 “Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”. Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dan menjadi umum kader terbaik partai politik ditunjuk dan diangkat oleh Presiden terpilih untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara (Menteri) termasuk Menteri tersebut dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. 4. Bahwa adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 15 memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 5. Bahwa dengan demikian dalam konteks Pemohon sebagai partai politik dan pemilihan umum, memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi: “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.” Dengan demikian, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan Presiden atau 16 calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017). Padahal syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 jo Pasal 169 UU 7/2017 dan syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara (in casu Menteri) untuk mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan memiliki kaitan yang erat dan berkelindan dengan pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 6. Bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berbunyi: Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan di atas, Menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon selaku partai politik atau gabungan partai politik nantinya. Terhadap Menteri definitif yang sedang menjabat saat ini apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum oleh Pemohon sebagai partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017). 17 8. Bahwa adanya perbedaan perlakuan atau pengecualian keharusan mengundurkan diri dari jabatannya bagi pejabat negara apabila dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Pejabat Negara Yang Dikecualikan (Tidak Harus Mengundurkan Diri dari Jabatannya): 1) Presiden, Wakil Presiden. 2) Pimpinan dan anggota MPR. 3) Pimpinan dan anggota DPR. 4) Pimpinan dan anggota DPD. 5) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. b. Pejabat Negara Yang Tidak Dikecualikan (Harus Mengundurkan Diri dari Jabatannya): 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc. 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi. 4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 5) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial. 6) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 7) Menteri dan pejabat setingkat Menteri. 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh. 9) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 9. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dalam kerangka Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan pejabat negara (in casu Menteri) dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 10. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk 18 mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) dan sebagai partai politik adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon mencalonkan kader terbaik suatu partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan gabungan partai politik lainnya. Hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun Menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Apabila Menteri tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, maka potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan Pemohon terjamin atas pelaksanaan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945). 11. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan bertentangan dan potensi merugikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) adalah sepanjang terkait dengan jabatan Menteri. Dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial, maka Presiden terpilih mengangkat Menteri-Menteri dari unsur partai politik, disamping terdapat Menteri yang diangkat dari kalangan non- partai politik. Secara empiris, Kabinet Indonesia Maju saat ini diisi 21 Menteri dan Wakil Menteri yang berasal dari unsur partai politik yaitu PDIP 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Gerindra 2 Menteri, Golkar 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Perindo 1 Wakil Menteri, Nasdem 3 Menteri, PKB 3 Menteri, PAN 1 Menteri, PSI 1 Wakil Menteri, dan PBB 1 Wakil Menteri. (https://riaupos.jawapos.com/nasional/15/06/2022/275784/kabinet-jokowi- diisi-21-menteri-dan-wamen-dari-unsur-parpol-ini-daftarnya.html) 12. Bahwa setengah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jabatan Menteri (termasuk Wakil Menteri) definitif saat ini diisi dari unsur partai politik yang di sisi lain juga menjabat sebagai ketua umum ataupun petinggi partai. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai 19 politik lain nantinya sangat berpotensi untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden semata dalam rangka menjalankan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945). Namun demikian, hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) tersebut terhalang, potensi tidak terjamin dan tidak terlindungi dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan Menteri dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon yang merupakan partai politik. Karena tidak dikecualikannya Menteri dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya, maka sangat dimungkinkan potensi terjadi Menteri yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden nantinya tidak melakukan pengunduran diri, sehingga hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon menjadi terhalang. 13. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dalam konteks permohonan ini terdapat perlakuan dari keharusan mengundurkan diri antara Menteri dengan sesama pejabat negara lain seperi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri. Fokus Pemohon dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berserta Penjelasan adalah jabatan Menteri dengan mempertimbangkan fakta empiris bahwa 21 Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini berasal dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik, sekaligus sebagai ketua umum ataupun petinggi partai yang sangat erat kaitannya dengan Pemohon sebagai partai politik ataupun partai politik lain serta sangat berpotensi untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon. 14. Bahwa apabila dicermati secara saksama norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, menurut hemat Pemohon dapatlah dikatakan pejabat negara yang dikecualikan (tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya) adalah pejabat negara hasil pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden, Wakil Presiden; Pimpinan dan anggota 20 MPR; Pimpinan dan anggota DPR; Pimpinan dan anggota DPD; serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, pejabat negara yang tidak dikecualikan (harus mengundurkan diri dari jabatannya) adalah pejabat negara yang menjabat karena ditunjuk atau diangkat yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan pejabat setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 15. Bahwa terkait dengan syarat pengunduran diri dari suatu jabatan dapat ditemui dalam beberapa Putusan MK sebelumnya, diantaranya: a. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010; b. Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013; c. Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013; d. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014; Dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah menyatakan pendiriannya bahwa: “Ketika seseorang telah menjadi PNS maka ia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang 21 bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional.” e. Putusan Nomor 67/PUU-X/2012 dimana Mahkamah menyatakan: “Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung.” f. Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 154 yaitu: “Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah menambahkan yang sekaligus menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan: Dari pertimbangan hukum putusan yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.” 16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban pengunduran diri dalam hal ini PNS untuk ikut pemilihan anggota DPD maupun pengunduran diri PNS, anggota TNI, dan anggota Polri sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD bukanlah pelanggaran hak konstitusional. 17. Bahwa apabila memahami secara tekstual keterangan Presiden, keterangan DPR maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas, maka beberapa dasar argumentasi atau justifikasi kewajiban pengunduran diri bagi PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD ketika maju dalam suatu pemilihan, sehingga bukanlah pelanggaran hak konstitusional adalah: a. jabatan-jabatan di PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD tidak memiliki 22 jangka waktu, sebaliknya untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD masa jabatannya ditentukan lima tahun; b. sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Hal itu berbeda dengan posisi PNS, TNI, dan Polri yang jabatannya terikat dengan pelaksanaan jabatan dan tugasnya secara individual, sehingga apabila ditinggal untuk sementara waktu akan terjadi persoalan dalam institusinya; c. karena jabatan anggota DPR, anggota DPD, maupun anggota DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus, sedangkan jabatan TNI, Polri, PNS, pejabat BUMN/BUMD adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier. 18. Bahwa apakah pertimbangan terkait pengunduran diri misalnya PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD ketika maju dalam suatu pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah diantaranya Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 dapat juga diberlakukan sama untuk menjadi pertimbangan dalam memutus Permohonan a quo terkait dengan kewajiban pengunduran diri pejabat negara (in casu Menteri) dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik? Menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan Mahkamah mengubah pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya? Atas hal ini Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 64/PUU-XV/2017 halaman 48-49 yang menyatakan: “Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perubahan pendirian demikian memang dimungkinkan namun hal itu baru akan terjadi jika terdapat perubahan keadaan berkenaan dengan keberlakuan suatu norma undang-undang yang telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersangkutan.” 23 Bahwa perubahan pendirian Mahkamah dimungkinkan baru akan terjadi jika terdapat keberlakuan norma undang-undang yang pernah dimohonkan pengujian di mana perubahan tersebut secara signifikan menyebabkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah sebelumnya menjadi kehilangan relevansi dan koherensinya, sehingga timbul kebutuhan akan hadirnya penafsiran konstitusional baru untuk menguji konstitusionalitas norma. Bahwa pendirian atau pertimbangan Mahkamah terkait pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 di atas menurut Pemohon telah kehilangan relevansi dan koherensinya dalam Permohonan ini terkait pengunduran pejabat negara (in casu Menteri) sebab dasar pertimbangan pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan justifikasi yang dapat menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat yaitu pertimbangan masa jabatan, sifat pekerjaan, dan cara memperoleh jabatan (hasil pemilihan umum atau jabatan profesi yang merupakan pilihan karir). Artinya, justifikasi tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan seutuhnya untuk menjadi dasar atau pertimbangan dalam memutus Permohonan a quo terkait pengunduran diri pejabat negara (in casu Menteri). Misalnya, pertimbangan sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Apabila didasarkan pada misalnya pertimbangan “sifat pekerjaan” seperti ini, pertanyaan selanjutnya apakah berarti apabila Menteri tidak mengundurkan diri dari jabatan akan mengganggu sistem atau kinerja kementerian? Tentu tidak, karena jika dari sudut pandang “sifat pekerjaan”, individu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sejauh ini secara expressive verbis tidak mengganggu atau menghambat kinerja pemerintahan selama masa cuti kampanye. 19. Bahwa dalam Permohonan a quo Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) 24 untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran diri pejabat negara (in casu Menteri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan karena apabila 21 Menteri dan Wakil Menteri definitif dari unsur partai politik saat ini tidak melakukan pengunduran diri saat ada yang dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) dari unsur partai politik yang saat ini menjabat sebagai Menteri atau Wakil Menteri definitif akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam suatu kesempatan juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality terkait kewajiban pengunduran diri sebagaimana dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 151-152, Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia. Atas dasar pertimbangan inillah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran pajabat negara (in casu Menteri) semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights). 20. Bahwa menurut Pemohon tidak dikecualikannya pejabat negara (in casu Menteri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Berdasarkan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28I UUD 1945 (termasuk Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 25 Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”. Bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak asasi manusia namun tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Berdasar pada pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis termasuk ketertiban atas stabilitas politik dan pemerintahan, Menteri sebagai pembantu yang diangkat Presiden sama- sama sebagai pejabat negara yang menjalankan pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif, namun diperlakukan berbeda dan sangat diskriminatif manakala Menteri harus mengundurkan diri, sedangkan Presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum. 21. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Sebagaimana halnya Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 26 (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang menyatakan: “Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh sebab itu, jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, maka Menteri juga merupakan pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan Menteri merupakan rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai pembantu Presiden juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara yang berbunyi: “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”. 22. Bahwa berbeda halnya dengan pejabat negara yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi: “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”. 23. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang dilakukan dengan cara dipilih (elected officials) melalui suatu pemilihan 27 umum (election), sedangkan pengisian jabatan Menteri diangkat atau ditunjuk (appointed/assigned officials) oleh Presiden terpilih, namun keduanya sama- sama merupakan pejabat negara yang dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya dijabat oleh kader-kader terbaik partai politik untuk menjalankan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. 24. Bahwa sungguh ironis, untuk dijadikan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, Menteri definitif yang juga merupakan kader terbaik partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017), sedangkan terhadap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang juga sama-sama sebagai kader terbaik atau spendukung partai politik cukup dengan meminta izin kepada Presiden (vide Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017) tanpa keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah dengan demikian, berarti bahwa standar moralitas dan kredibilitas untuk Menteri definitif lebih rendah dari pada standar moral untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota? Padahal, secara letterlijk rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan baik Menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota adalah sama-sama pejabat negara yang pada umumnya dalam konteks perpolitikan di Indonesia berasal dari unsur partai politik atau setidak-tidaknya simpatisan atau pendukung partai politik meskipun tidak menutup ada yang berasal dari unsur perseorangan. 25. Bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota adalah kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja masing-masing (vide Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2015, selanjutnya disebut Undang- Undang Pemerintahan Daerah). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 25 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah), sehingga baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota maupun Menteri akan sama-sama bermuara kepada diri 28 Presiden. Oleh karena itu, Menteri adalah pembantu Presiden dan gubernur bersama wakil gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi, dan bupati, wakil bupati, walikota serta wakil walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja masing-masing yang kesemua itu dalam rangka sama-sama melaksanakan urusan pemerintahan dan harus diperlakukan sama. 26. Bahwa baik Menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya adalah kader-kader terbaik partai politik dan karenanya setiap potensi kerugian konstitusional atau hambatan bagi partai politik termasuk diri Pemohon ataupun gabungan partai politik lainnya untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum harus ditiadakan termasuk keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 27. Bahwa dengan demikian pembedaan perlakuan atas syarat pengunduran diri antara Menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 28. Bahwa keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah menutup hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon dan bertantangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri untuk mundur dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak mencerminkan pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat sangat dimungkinkan atau setidak- 29 tidaknya berpotensi Menteri definitif tidak melakukan pengunduran diri dari jabatan saat dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Padahal, Menteri-menteri definitif saat ini adalah kader terbaik partai politik dan partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional serta sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. 29. Bahwa setiap orang termasuk Pemohon sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declarationof Human Rights yang menyatakan: 1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. 2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 3) The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 30. Bahwa mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public servicein his country”; 31. Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan 30 perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 32. Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud yang salah satu persyaratan tersebut adalah cobgruence between official action and declared rules yaitu kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan. Norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang tidak mengecualikan Menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya manakala dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sangat berpotensi tidak sesuai dalam pelaksanaannya dalam arti Menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya yang pada akhirnya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mengajukan Menteri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945). 33. Bahwa gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state) sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam proses dan pengambilan keputusan politik. Di lain sisi pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan Menteri mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah pembatasan yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional mendasar warga negara, terlebih tatkala hak-hak mendasar tersebut tegas dinyatakan dan dijamin oleh Konstitusi termasuk hak Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945). Hak konstitusional Pemohon dimaksud sangat berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan apabila Menteri definitif yang dicalonkan oleh Pemohon tidak melakukan pengunduran diri dari jabatan Menteri. Padahal secara de facto dan de jure 31 dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini 21 Menteri dan Wakil Menteri berasal dari unsur partai politik yaitu PDIP 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Gerindra 2 Menteri, Golkar 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Perindo 1 Wakil Menteri, Nasdem 3 Menteri, PKB 3 Menteri, PAN 1 Menteri, PSI 1 Wakil Menteri, dan PBB 1 Wakil Menteri (https://wartaekonomi.co.id/read421801/kabinet- indonesia-maju-dirombak-lagi-ini-daftar-21-menteri-dan-wamen-dari- parpol). 34. Bahwa oleh sebab itu adalah hal yang wajar dan beralasan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik lain mencalonkan Menteri definitif dari unsur partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengatur Menteri harus mundur dari jabatan ketika dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan sangat potensi terjadi Menteri yang dicalonkan tidak melakukan pengunduran diri, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 35. Bahwa norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan pejabat negara (in casu Menteri) untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi dan dijamin melalui ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon adalah partai politik dan secara de facto maupun de jure 21 kader terbaik partai politik saat ini menjabat sebagai Menteri definitif yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan akan berkelindan dan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (1) jo. Pasal 6 UUD 1945) dalam pencalonan Presiden atau Wakil Presiden manakala Menteri definitif tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Bahwa pembatasan pencalonan Presiden atau Wakil Presiden melalui syarat pengunduran diri bagi pejabat negara (in casu Menteri) dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 32 7/2017 beserta Penjelasan bersifat diskrimintaif yang tidak boleh dimuat dalam suatu ketentuan sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 137 terkait pencalonan kepala daerah, yang berbunyi: “sekalipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap mereka (warga negara) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk beroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.” 36. Bahwa pembatasan atau pengecualian yang bersifat diskriminasi terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya sebab ada perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017 dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara dalam UU 7/2017 pada dasarnya sama dengan pejabat negara dalam UU ASN yaitu Presiden, Wakil Presiden; Pimpinan dan anggota MPR; Pimpinan dan anggota DPR; Pimpinan dan anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan pejabat setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam UU 7/2017 khususnya Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan memuat perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara yaitu: “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, 33 Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.” Bahwa perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan tersebut di atas telah tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengingat Pasal 122 UU ASN memuat secara utuh siapa yang dimaksud dengan pejabat negara, namun norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan hanya memuat pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden hanya terbatas pada Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak harus mengundurkan diri. 37. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas dimana pejabat negara (in casu Menteri) dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan diharuskan mundur dari jabatan ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah potensi merugikan hak-hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Pemohon dan sudah sepatutnya Menteri juga dikecualikan dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh sebab itu, pejabat negara (in casu Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) 7/2017 dengan sendirinya juga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebagaimana tampak jelas dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (mengenai penjelasan) yang menyatakan: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat 34 disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian.” 38. Bahwa dengan demikian, frasa pejabat negara (in casu Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Pemohon. 39. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: a. Frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil 35 Walikota”; b. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- 36 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”. 3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut: 37 1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2: Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Bukti P-6: Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 7. Bukti P-7: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum; 8. Bukti P-8: Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 9. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); 10. Bukti P-10: Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 11. Bukti P-11: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); 38 12. Bukti P-12: Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 48 tertanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 13. Bukti P-13: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) menjadi Partai Indonesia Partindo; 14. Bukti P-14: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020-2025; 15. Bukti P-15: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 22.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode Tahun 2020-2025; 16. Bukti P-16: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; 17. Bukti P-17: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; 18. Bukti P-18: Fotokopi Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta; 39 19. Bukti P-19: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020 – 2025. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada 14 September 2022 dan keterangan tertulis bertanggal 14 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 27 September 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji undang-undang a quo. 2. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”, yang diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dalam penalaran yang wajar atas keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. 40 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam atas berlakunya ketentuan pasal a quo UU 7/2017, yaitu: a. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. b. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 5. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 6. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yang diwujudkan secara konkret dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017. Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden atau calon Wakil Presiden, namun hak konstitusional Pemohon tersebut berpotensi dirugikan dan dihambat dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya, karena Pemohon tidak dapat mengajukan kadernya yang merupakan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan adanya syarat Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu. 7. Dalam hal Menteri melakukan pengunduran diri, maka sudah dapat dipastikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945 jo. Pasal 169 UU 7/2017) berpotensi dirugikan dan menjadi terhambat. Dengan demikian, terdapat benang merah dan saling 41 berkelindan antara Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan dengan Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, ketua umum atau petinggi partai politik yang merupakan kader- kader terbaik partai politik ditunjuk atau diangkat oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Menteri yang bertujuan juga untuk mempertahankan stabilitas geopolitik dalam negeri dan sinergi membangun peta checks and balances yang kemudian dalam pemilihan umum selanjutnya kader partai politik tersebut dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 9. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. 10. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden namun cukup dengan meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap kader partai yang menjabat sebagai Menteri definitif. 11. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden dan karenanya demi hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, maka Menteri juga merupakan pejabat 42 negara yang dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana halnya Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri. 12. Bahwa adalah merupakan hal yang umum dalam konteks pemerintahan di Indonesia kader terbaik partai politik yang merupakan individu kompeten ditunjuk dan diangkat oleh Presiden terpilih untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara, diantaranya sebagai Menteri. Dan adalah hal yang umum juga apabila kader terbaik partai politik dicalonkan oleh Pemohon yang merupakan sebagai partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, adanya perlakuan yang berbeda terhadap Menteri sebagai pejabat negara dengan pejabat negara lain yang tidak diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden telah menimbulkan pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional Pemohon dan bersifat diskriminatif bagi Pemohon sebagai partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya yang merupakan Menteri definitif sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga mencederai hak konstitusi Pemohon dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi menurut Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 13. Bahwa Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya dengan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) yang secara potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan sepanjang frasa “pejabat negara” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. 43 B. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945) dan sebagai partai politik adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan gabungan partai politik lainnya. Hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945) berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. Apabila Menteri tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, maka potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi dan Pemohon terjamin atas pelaksanaan hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945). 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 2/2008) Partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Tujuan dan tujuan khusus partai politik pun telah diatur dalam UU 2/2008 yang diwujudkan secara konstitusional. Tujuan partai Politik adalah: a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 44 c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (vide Pasal 10 ayat (1) UU 2/2008) Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah: a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (vide Pasal 10 ayat (2) UU 2/2008). 3. Bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (vide Pasal 11 ayat (1) UU 2/2008) Fungsi tersebut tentunya diwujudkan secara konstitusional (vide Pasal 11 ayat (12) UU 2/2008). 4. Bahwa tujuan dan fungsi partai politik tersebut, tidak dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan penjelasannya, dengan demikian perlu kiranya Mahkamah Konstitusi melihat kembali pengaturan dalam pasal a quo agar pelaksanaan pembangunan dan adanya hukum mampu memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat secara luas dan pencapaian 45 pembangunan yang menyejahterakan rakyat dapat tercapai dengan cepat. 5. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945) sepanjang terkait dengan jabatan Menteri. Dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial, maka Presiden terpilih mengangkat Menteri-Menteri dari unsur partai politik, disamping terdapat Menteri yang diangkat dari kalangan non-partai politik. Secara empiris, Kabinet Indonesia Maju saat ini diisi 21 Menteri dan Wakil Menteri yang berasal dari unsur partai politik yaitu PDIP 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Gerindra 2 Menteri, Golkar 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Perindo 1 Wakil Menteri, Nasdem 3 Menteri, PKB 3 Menteri, PAN 1 Menteri, PSI 1 Wakil Menteri, dan PBB 1 Wakil Menteri. 6. Bahwa setengah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jabatan Menteri (termasuk Wakil Menteri) definitif saat ini diisi dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik dan di sisi lain juga menjabat sebagai ketua umum ataupun petinggi partai. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik lain nantinya sangat berpotensi untuk mencalonkan Menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden semata dalam rangka menjalankan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945). 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Maka melihat pada pengaturan lebih lanjut terkait dengan Menteri-menteri tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), pada bagian menimbang dinyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap 46 menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila dilihat kembali, dalam suatu organisasi kementerian, Menteri merupakan pemimpin dalam organisasi tersebut (vide Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 UU 39/2008, yang mana perubahan pemimpin atau penggantian Menteri sering kali berdampak pada perubahan arah kebijakan kementerian tersebut yang menjadikan pembangunan yang telah berjalan tidak lagi berlanjut bahkan tidak tuntas. Hal ini justru menghambat upaya pembangunan yang telah direncanakan dan ditargetkan pencapaiannya serta mengakibatkan semakin jauhnya upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari keberadaan pemerintahan Indonesia. Hal yang demikian dapat dikatakan merupakan kebenaran atas “the life of law has not been logic it has been experience”. Hal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat ini tentunya tidak dapat terus dibiarkan. 8. Bahwa frasa “pejabat negara” dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dalam konteks permohonan ini terdapat perlakuan dari keharusan mengundurkan diri antara Menteri dengan sesama pejabat negara lain seperti Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri. Fokus Pemohon dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 berserta Penjelasan adalah jabatan Menteri dengan mempertimbangkan fakta empiris bahwa 21 Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini berasal dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik, sekaligus sebagai ketua umum ataupun petinggi partai yang sangat erat kaitannya dengan Pemohon sebagai partai politik ataupun partai politik lain serta sangat berpotensi untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon. 9. Bahwa pendirian atau pertimbangan Mahkamah terkait pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU- 47 XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 menurut Pemohon telah kehilangan relevansi dan koherensinya dalam Permohonan ini terkait pengunduran pejabat negara (in casu Menteri) sebab dasar pertimbangan pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan justifikasi yang dapat menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat yaitu pertimbangan masa jabatan, sifat pekerjaan, dan cara memperoleh jabatan (hasil pemilihan umum atau jabatan profesi yang merupakan pilihan karier). Artinya, justifikasi tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan seutuhnya untuk menjadi dasar atau pertimbangan dalam memutus Permohonan a quo terkait pengunduran diri pejabat negara (in casu Menteri). Misalnya, pertimbangan sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Apabila didasarkan pada misalnya pertimbangan “sifat pekerjaan” seperti ini, pertanyaan selanjutnya apakah berarti apabila Menteri tidak mengundurkan diri dari jabatan akan mengganggu sistem atau kinerja kementerian? Tentu tidak, karena jika dari sudut pandang “sifat pekerjaan”, individu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sejauh ini secara expressive verbis tidak mengganggu atau menghambat kinerja pemerintahan selama masa cuti kampanye. 10. Bahwa Pemerintah dan DPR pun dalam suatu kesempatan juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality terkait kewajiban pengunduran diri sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 151-152, Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian dengan DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia. Atas dasar pertimbangan inillah, maka 48 Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran pajabat negara (in casu Menteri) semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights). 11. Bahwa jabatan Menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Menjadi pertanyaan mengapa Menteri yang juga menjalankan kekuasaan eksekutif diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, alasan substansi ketidakharusan mundurnya Presiden dan Wakil Presiden adalah soal menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, dimana hal yang sama berlaku juga pada jabatan Menteri. Jabatan Menteri merupakan rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai pembantu Presiden juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 39/2008. 12. Bahwa berbeda halnya dengan pejabat negara yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU 7/2017. 13. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme pengisian jabatan yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang dilakukan dengan cara dipilih (elected officials) melalui suatu pemilihan umum (election), sedangkan pengisian jabatan Menteri diangkat atau ditunjuk (appointed/assigned officials) oleh Presiden terpilih, namun keduanya sama-sama merupakan pejabat negara yang 49 dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada umumnya dipercayakan kepada kader-kader terbaik partai politik untuk menjalankan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. 14. Apakah dengan demikian, berarti bahwa standar moralitas, kredibilitas dan profesionalitas untuk Menteri definitif lebih rendah dari pada standar moral untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota? Padahal, secara letterlijk rumusan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan baik Menteri maupun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah sama- sama pejabat negara yang pada umumnya dalam konteks perpolitikan di Indonesia berasal dari unsur partai politik atau setidak-tidaknya simpatisan atau pendukung partai politik meskipun tidak menutup ada yang berasal dari unsur perseorangan. Oleh karena itu, Menteri adalah pembantu Presiden dan gubernur bersama wakil gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi, dan bupati, wakil bupati, walikota serta wakil walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja masing-masing yang kesemua itu dalam rangka sama-sama melaksanakan urusan pemerintahan dan harus diperlakukan sama. 15. Bahwa jika didasarkan pada alasan kekhawatiran penyalahgunaan jabatan apabila Menteri tidak mengundurkan diri, maka Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, dan bupati, wakil bupati, walikota serta wakil walikota juga mungkin menyalahgunakan jabatan. Menjadi aneh kalau Menteri tidak dikecualikan dari keharusan untuk mengundurkan diri, sehingga timbul perbedaan perlakuan secara hukum. Begitu pula kalau alasan fokus kerja Menteri akan terganggu, juga menjadi aneh, karena fokus kerja Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, dan bupati, wakil bupati, walikota serta wakil walikota yang tidak dikecualikan mengundurkan diri juga bisa terganggu. 16. Bahwa terkait dengan pengaturan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri, maupun agar Menteri fokus bekerja apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden baiknya diatur dengan peraturan di bawah UU. Bahwa dengan demikian, frasa pejabat negara (in casu Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak 50 konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada 14 September 2022 dan keterangan Presiden secara tertulis bertanggal 13 September 2022, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I.POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa hal yang wajar apabila Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik mencalonkan Menteri definitif dari unsur partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, yang mengatur Menteri harus mundur dari jabatan ketika dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan sangat berpotensi terjadi Menteri yang dicalonkan tidak melakukan pengunduran diri, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan yang mengharuskan pejabat negara (in casu Menteri) untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak konstitusional Pemohon, yang dilindungi dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon adalah partai politik dan secara de facto maupun de jure kader terbaik partai politik saat ini menjabat Menteri definitif, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan, akan berkelindan dan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 UUD 1945) dalam pencalonan Presiden atau Wakil Presiden, manakala Menteri definitif tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Dengan demikian frasa pejabat negara (in casu 51 Menteri) dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak relevan lagi, sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional (vide Pasal 6A ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Pemohon. II.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan selalu terjadi dinamika yang mengikuti perubahan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana adagium hukum het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih- tatih mengejar perubahan zaman, menunjukkan pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam moment opname, yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu, sehingga ketika zaman berubah maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku secara horizontal. Demikian juga Presiden beserta Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan juga mengikuti dinamika perkembangan yang ada di masyarakat. Berdasarkan kondisi faktual Indonesia saat ini, seperti pemindahan Ibu Kota Negara, persiapan penyelenggaraan Pemilu secara serentak, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja serta pemulihan ekonomi dan pemerintahan akibat Pandemi Covid-19, yang tentu saja membutuhkan kesinambungan pelaksanaan tugas pimpinan kementerian dalam menyelenggarakannya. 52 Sehingga apabila Presiden menilai Menteri telah bekerja dengan baik dalam membantunya, maka Menteri tersebut dapat dipertahankan untuk tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan, agar penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan tetap dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 2. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa tugas Menteri utamanya yaitu membantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga apabila Menteri akan mengikuti kontestasi sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Menteri, maka pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu dimana Menteri tersebut menjabat akan tidak terpenuhi dengan maksimal, hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya karena dalam pelaksanaannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat setiap urusan antar kementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya. 3. Bahwa dalam Pasal 17 UUD 1945 dinyatakan Presiden dibantu oleh Menteri- Menteri negara, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa tugas menteri utamanya yaitu membantu presiden dalam memimpin departemen pemerintahan, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan oleh Presiden. Sehingga Menteri yang akan mengikuti kontestasi sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Menteri, karena pengangkatan dan pemberhentian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden, dimana hak tersebut merupakan hak istimewa yang langsung diberikan oleh konstitusi. 4. Bahwa pembentukan kementerian negara diatur dalam konstitusi berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kabinet Menteri. Pembentukan kabinet Menteri oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogratif 53 dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan, karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden. Sehingga Menteri tetap dapat menjabat selama tidak diberhentikan oleh Presiden, meskipun Menteri tersebut akan mengikuti kontestasi Calon Presiden atau Wakil Presiden. 5. Bahwa setiap Menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka jabatan Menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan memiliki peranan penting, karena Menteri yang dapat melaksanakan kebijakan Presiden dalam mewujudkan visi dan misinya serta untuk mencapai tujuan negara, sehingga sudah seharusnya jika Menteri dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya kecuali diberhentikan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. 6. Bahwa Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh Presiden, yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelengaraan pemerintahan harus mengutamakan kepentingan negara dan menjalankan kebijakan Presiden, dengan demikian apabila Menteri turut serta dalam kontestasi Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan visi dan misi Presiden maka netralitas Menteri tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. 7. Bahwa sebagai negara hukum, pembentukan Menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari Presiden juga merupakan amanat dari 54 Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah ”Supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum, semuanya ada di bawah hukum, dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya Pengaturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tugas, fungsi dan tanggungjawab Menteri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Maka bila terdapat kekhawatiran Menteri menjadi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena tidak mengundurkan diri jika mengikuti kontestasi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak beralasan menurut hukum. 8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Dengan demikian jika Menteri mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya karena mengikuti kontestasi sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden, maka dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak terpenuhinya pelayanan rakyat, karena tugas Menteri adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misi Presiden, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 9. Bahwa Menteri termasuk pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: j. Menteri dan jabatan setingkat Menteri”. Kedudukan Menteri sebagai pembantu Presiden yang menjalankan fungsi administratif atau sebagai pejabat administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Menteri juga termasuk sebagai pejabat pemerintahan. Dengan demikian Menteri selain sebagai pejabat negara juga sebagai pejabat pemerintahan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan UU 7/2017 55 merupakan salah satu pengaturan untuk menjaga netralitas pejabat negara, namun Menteri selain sebagai pejabat negara juga sebagai pejabat pemerintahan, sehingga apabila jabatan Menteri sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian kosong, hal ini dapat menimbulkan terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 21 September 2022 (melalui e-mail) yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. 56 [2.6] Menimbang bahwa pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 September 2022 (melalui e-mail) yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 57 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 58 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan: Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”. 2. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 59 Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Setelah itu, Pemohon in casu Partai Kerakyatan Nasional, berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai Garuda Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020-2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Garuda sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 4. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam permohonan a quo, sebagai partai politik peserta pemilihan umum (pemilu), Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilu termasuk mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu. 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya yang menyatakan bahwa menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Namun potensi tersebut dapat terjadi apabila menteri yang akan dicalonkan oleh Pemohon tidak mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga potensial menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berasal dari anggota kabinet; 6. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari 60 jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden cukup dengan meminta izin kepada Presiden. Padahal jabatan menteri termasuk rumpun kekuasaan eksekutif dan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam proses pengajuan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat perlakukan yang berbeda. Bagi jabatan menteri harus mengundurkan diri apabila akan mencalon diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sementara untuk jabatan kepada daerah dan wakil kepala daerah hanya meminta izin kepada Presiden tanpa harus mengundurkan diri. Perbedaan demikian telah menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang dianggap telah merugikan Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon 61 mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai partai politik memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden, termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum (pemilu) karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017). Padahal syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 jo. Pasal 169 UU 7/2017 dan syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara, in casu menteri, untuk mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon selaku partai politik atau gabungan partai politik. Terhadap menteri definitif yang sedang menjabat saat ini apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu oleh Pemohon sebagai partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017); 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya yang tidak mengecualikan pejabat negara, in casu Menteri, dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon; 4. Bahwa menurut Pemohon, sebagai partai politik memiliki hak konstitusional 62 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon dimaksud potensial dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon mencalonkan menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak dikecualikannya pejabat negara, in casu menteri, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. 6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”. 2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 63 e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 14 September 2022 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 27 September 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan di persidangan pada 14 September 2022 dan keterangan tersebut secara tertulis diterima Mahkamah pada 14 September 2022. Sementara itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 20 September 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan Pemohon dan Presiden, sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon pada esensinya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 64 [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden, termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah ditentukan dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yaitu: “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.” Menurut Pemohon, Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik terkait dengan pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017. Menurut Pemohon, syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 UU 7/2017 serta syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara, in casu menteri, untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.12.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan seseorang yang akan menjabat sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Mahkamah dalam putusan-putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015, dan kemudian terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 65 November 2017, yang dalam pertimbangan hukumnya juga telah menguatkan pendirian putusan-putusan sebelumnya, berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas dan setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, Mahkamah menemukan adanya persamaan substansi keberlakuan norma berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang dicalonkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas berkaitan dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dalam Permohonan a quo Mahkamah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas. Bahwa persoalan esensial yang harus dijelaskan oleh Mahkamah adalah berkaitan dengan substansi yang terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang memberikan pengecualian terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak diperlukan syarat pengunduran diri pada saat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu, terhadap pejabat negara lainnya, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, dipersyaratkan harus mengundurkan diri apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan konstitusional terhadap kedua rumpun jabatan dimaksud. Selanjutnya terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, dalam perspektif seseorang warga negara yang mengemban jabatan tertentu sejatinya pada diri yang bersangkutan melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, terlepas pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar 66 pengangkatan, seharusnya hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi. [3.12.3] Bahwa persoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Terhadap hal demikian, oleh karena sesungguhnya baik jabatan publik/pejabat negara yang diangkat maupun yang dipilih merupakan jabatan yang erat hubungannya dengan persoalan netralitas yang di dalamnya terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan, antara lain berupa penggunaan pengaruh atau pemakaian fasilitas milik negara dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berbeda dengan kontestasi pemilihan kepala daerah. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September 2022 [vide Paragraf [3.19] hlm. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi, untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden memiliki sifat dan syarat khusus sebagaimana telah ditentukan dalam tatacara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, in casu untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah memiliki pertimbangan lain berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya. Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan memengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam 67 mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.12.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan memberikan penilaian berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, yang berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut oleh karena satu-satunya hal yang membedakan argumentasi Permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebagaimana tersebut pada Sub-paragraf [3.12.2] dan Sub-paragraf [3.12.3] adalah argumentasi yang mengecualikan bagi pejabat negara, in casu menteri dan pejabat setingkat menteri, yang hendak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan ditegaskan dalam Petitum Permohonan Pemohon agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah tersebut di atas, maka terhadap syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam hal ini menteri dan pejabat setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 68 170 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara bersyarat yang selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan a quo; Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.2] dan Sub-paragraf [3.12.3] telah berpendirian menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagai akibat adanya perubahan berupa pemaknaan baru terhadap norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 esensinya adalah menegaskan tentang frasa “pejabat negara” yang dikecualikan mengundurkan diri apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, in casu untuk menteri atau pejabat setingkat menteri, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017, maka dengan telah dinyatakannya menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk yang dikecualikan untuk tidak dipersyaratkan mengundurkan diri, sebagai konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017 harus dinyatakan tidak ada relevansi untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 selengkapnya sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan a quo; 69 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 70 Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”; 3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion). Karena perbedaan tersebut, saya memiliki konstruksi berbeda perihal mengabulkan sebagian permohonan Pemohon secara bersyarat. [6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”. Ihwal permohonan terhadap norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 a quo, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”. Merujuk kedua materi yang dimohonkan, pada intinya Pemohon menghendaki agar frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dimasukkan/ditambahkan dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai 72 calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”. Tidak berhenti sampai norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon melanjutkan permohonan kepada Mahkamah agar “menteri dan pejabat setingkat menteri” dihilangkan/dihapuskan dari materi Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon sebagaimana termaktub dalam amar putusan, “Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”. Makna baru yang ditambah dalam putusan a quo adalah “termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”. Dengan adanya tambahan/pemaknaan baru terhadap Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, Mahkamah dalam putusan a quo pun memberikan pemaknaan baru terhadap Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dengan menghilangkan atau menghapus “menteri atau pejabat setingkat menteri”. Artinya, dengan merujuk kepada putusan a quo, “menteri atau pejabat setingkat” tidak lagi tunduk pada ketentuan persyaratan “mengundurkan diri dari jabatannya” apabila yang bersangkutan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasannya, saya tidak hanya akan mempertimbangan keberadaan norma dimaksud dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, terutama terkait dengan hak konstitusional warga untuk dipilih (right to be candidate) sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi 73 internasional. Dalam hal ini, sebagai sebuah negara yang memilih model atau sistem pemerintahan presidensial, saya terlebih dulu akan mempertimbangkan keberadaan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasannya dengan meletakkannya dalam desain dan praktik sistem pemerintahan presidensial. Pilihan demikian tidak terlepas dari kesepakatan para pengubah UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. [6.2.1] Bahwa secara umum, dalam sistem pemerintahan presidensial, salah satu karakter utama yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri/pimpinan departemen. Dalam sistem pemerintahan presidensial, sekalipun terdapat beberapa varian/model, pengangkatan dan pemberhentian menteri/kepala departemen merupakan otoritas atau wewenang konstitusional presiden. Karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial dikenal “pakem” umum: presiden memilih menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan, pandangan sejumlah pakar hukum tata negara dan ilmu politik, yang kemudian menjadi doktrin, mengemukakan presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya (the president appoints head of departments who are his/her subordinate). Apabila doktrin tersebut diletakkan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, secara konstitusional, wewenang atau otoritas Presiden Indonesia dalam mengisi anggota kabinet atau menteri sangat besar. Dalam hal ini, secara tekstual, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memosisikan Menteri sebagai pembantu Presiden, yang dalam mengangkat dan memberhentikannya, Presiden tidak memerlukan persetujuan dari lembaga perwakilan. Karena itu, seluruh menteri bertanggung jawab kepada presiden. Hal demikian menyebabkan Kementerian yang dipimpin seorang Menteri, ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai pembantu Presiden, dalam praktik sistem pemerintahan presidensial tidak banyak kajian yang menjelaskan jikalau terjadi keadaan seorang menteri maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kajian hukum tata negara dan ilmu politik, baik sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer, berkenaan dengan menteri lebih banyak fokus pada pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri. Misalnya, Cecilia Martínez-Gallardo dalam 74 tulisan bertajuk “Designing Cabinets: Presidential Politics and Ministerial Instability” (2014) menyatakan, “The power to appoint and fire government ministers is one of the most important…”. Lebih jauh Cecilia Martínez-Gallardo menyatakan, “The presidential literature has traditionally described government formation as a unilateral process dominated by the president”. Apabila diletakkan dalam praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia, masalah terkait dengan kondisi jikalau seorang menteri mengajukan atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, larangan untuk mengajukan atau diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008). Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 menyatakan, “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya”. Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi [vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008]. Selanjutnya, Pasal 7 (1) UU 42/2008 menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada Presiden”. Surat permintaan izin dimaksud disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden [vide Pasal 7 ayat (2) UU 42/2008]. Permintaan izin kepada presiden dalam rangka menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 42/2008]. Kemudian, larangan tersebut diatur lebih detail dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasannya. Bagaimana menjelaskan “larangan” atau “pembatasan” demikian? Salah satu rujukan untuk mengetahui latar belakang pemikiran dapat dilacak dalam Penjelasan Umum UU 42/2008. Setidaknya terdapat alasan berkenaan dengan larangan, pembatasan, atau persyaratan tersebut. Secara lebih umum, pemilu presiden dan wakil presiden adalah upaya untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas 75 dan kapabilitas yang baik. Lebih spesifik, dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial, menteri yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan, termasuk di dalamnya menteri, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Setelah merujuk dasar pemikiran tersebut, persyaratan mengundurkan diri tidak dapat dilepaskan dari posisi konstitusional menteri, yaitu sebagai pembantu presiden yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa dilakukan pembatasan terhadap menteri yang akan maju atau diajukan sebagai calon presiden, akan menimbulkan kondisi dilematis dan sekaligus potensial merusak bangunan sistem pemerintahan presidensial. Secara praktis, jika seorang presiden yang sedang menjalankan pemerintahan (incumbent) masih berada dalam periode pertama jelas mempunyai peluang dicalonkan kembali untuk periode kedua. Dengan tidak adanya batasan berupa larangan, terutama bagi menteri yang sedang menjabat, sangat mungkin terjadi kondisi yang memperhadapkan presiden incumbent dengan menteri yang notabene merupakan bawahan presiden di jajaran kabinet. Merujuk pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, pada tahun 2004 kita nyaris memiliki pengalaman tersebut, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhyono, Jusuf Kalla, dan Agum Gumelar maju atau diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sebagaimana diketahui, ketiganya merupakan menteri dalam kabinet di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri. Bentangan empirik ketika itu, sebagai incumbent, Presiden Megawati juga maju sebagai calon presiden periode 2004- 2009 dan berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Beruntungnya, Susilo Bambang Yudhyono, Jusuf Kalla, dan Agum Gumelar menyatakan mundur sebagai anggota kabinet. Padahal ketika itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur perihal menteri harus mengundurkan diri bilamana maju atau diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sekiranya mereka tidak mengundurkan diri, kita akan melihat pertarungan antara presiden dengan anggota kabinet yang notabene adalah bawahan dan pembantu presiden. Artinya, anomali sedang menghinggapi praktik sistem presidensial Indonesia. Kondisi anomali tersebut akan semakin sulit dipahami 76 jika anggota kabinet mengalahkan presiden incumbent. Lalu, apa yang akan terjadi dalam masa lame duck, yaitu ketika calon presiden yang merupakan anggota kabinet berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden, sementara presiden incumbent masih melanjutkan sisa masa jabatan hingga akhir masa jabatan. Jikalau dikaitkan dengan tahapan Pemilu Presiden 2024, masa lame duck tersebut bisa mencapai enam sampai delapan bulan. Dalam konteks menghindari anomali tersebut, misalnya pengalaman Amerika Serikat sebagai negara yang juga mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial, jika seorang Presiden masih berada dalam periode pertama, jangankan menteri atau anggota kabinet akan ikut menjadi calon presiden, anggota Senat atau DPR (House of Representatives) atau politisi dari partai politik yang sama tidak akan pernah maju sebagai calon presiden. Biasanya, presiden incumbent yang masih periode pertama akan diberikan kesempatan untuk bertarung lagi pada periode kedua. Hal tersebut menjadi semacam fatsun politik yang dipelihara dalam praktik sistem presidensial Amerika Serikat. Pemilihan contoh itu tidak terlepas dari penilaian, misalnya ahli hukum tata negara Indonesia Sri Soemantri (1976), menyatakan model Amerika Serikat sebagai “the mother” sistem pemerintahan persidensial. Bahkan, Douglas V. Verney (1992) mengingatkan apabila melakukan kajian terhadap sistem presidensial sebaiknya dimulai dengan menelaah sistem politik Amerika Serikat. Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman Amerika Serikat, menjaga fatsun politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan Amerika Serikat, di Nigeria, Article 84 (12) Electoral Act 2022 menyatakan, “No political appointee at any level shall be a voting delegate or be voted for at the Convention or Congress of any political party for the purpose of the nomination of candidates for any election”. Ketentuan tersebut diajukan pengujiannya ke the Court of Appeal Nigeria, sesuai dengan kewenangannya, the Court of Appeal menolak permohoan membatalkan Article 84 (12) Electoral Act 2022 tersebut. Akibatnya, sepuluh menteri atau anggota kabinet yang berminat mengikuti untuk kontestasi pemilu dalam segala bentuknya, menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri (vide Premium Time, 14 Mei 2022). Pengalaman Nigeria menarik dipelajari karena model pemilihan presiden secara langsung di Indonesia juga terinspirasi dari model Nigeria terutama dalam mengonstruksi persentase 77 persebaran jumlah suara di setiap provinsi dalam penentuan pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu, bagaimana jika Presiden incumbent telah berada di periode kedua dan menurut Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tidak terbuka lagi kesempatan maju sebagai calon presiden. Berkenaan dengan hal ini, pembatasan bagi seorang menteri tidak lagi harus dibaca sebagai rivalitas antara presiden incumbent dengan Menteri kabinet. Tetapi harus dipandang sebagai rivalitas di antara sesama anggota kabinet. Dalam praktik, jika tidak ada pembatasan, sangat mungkin terdapat dua orang menteri atau lebih maju atau diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bilamana tidak ada pembatasan, sangat mungkin terjadi rivalitas di antara kementerian karena dapat terjebak dalam memberikan dukungan terhadap menteri yang memimpin kementerian. Dalam batas penalaran yang wajar, dalam hal terdapat dua atau lebih anggota kabinet menjadi calon presiden atau calon wakil presiden hubungan di antara pembantu presiden dan di antara kementerian akan terjebak dalam penyakit anomali baru, yaitu pembelahan jajaran eksekutif (divided executive). [6.2.2] Bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [6.2.1] tersebut, apakah saya harus menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Berkenaan dengan persoalan tersebut, saya menyadari bahwa terdapat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dan menegaskan perihal hak konstitusional warga negara untuk dipilih (to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, ataupun konvensi internasional. Oleh karena itu, perlu dicarikan titik keseimbangan antara normalitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial agar tidak terjebak dengan sejumlah anomali dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, termasuk untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Keseimbangan baru tersebut, memberikan kesempatan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri sebagai calon atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sepanjang pengusulan menteri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari presiden dan non-aktif atau cuti sebagai menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Khusus berkenaan dengan persetujuan dari presiden, perlu lebih ditegaskan persetujuan tersebut tidak menghilangkan posisi presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam posisi demikian, 78 presiden dapat menjawab persetujuan dengan mengganti menteri yang mengajukan langkah persetujuan. Karena sejauh ini, menteri yang mengajukan diri atau dicalonkan berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik presiden incumbent. Karena pemerintahan dibentuk dengan pola koalisi, pengganti menteri yang diberhentikan dapat berasal dari partai politik yang sama yang tergabung dalam koalisi. Upaya memberhentikan demikian tidak terlepas dari hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara itu, berkenaan dengan Penjelasan 170 ayat (1) UU 7/2017 menyesuaikan dengan pemaknaan bersyarat atau pemaknaan baru Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dimaksud. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim 79 Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto