68/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 68/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Bustami Zainudin S.Pd., M.H. Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Alamat : Jalan Sa’aba Raya Komplek KPAD Blok F45, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagai--------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : H. Fachrul Razi, M.I.P Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Alamat : Jalan TU. Ali 4 Nomor 306, Kelurahan Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2021 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li. adalah advokat pada kantor hukum REFLY HARUN & Partners, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 10 Desember 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 68/PUU-XIX/2021 pada 23 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 3 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UU 1945; 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 2 Tahun 2021”) menyatakan, “Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Undang- Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 6. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: 4 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara. 8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa Pemohon I merupakan anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Provinsi Lampung, yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan perolehan suara sebanyak 245.784 (dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara; 11. Bahwa selanjutnya Pemohon II adalah anggota DPD RI periode 2019-2024 yang berasal dari Provinsi Aceh. Pemohon II menduduki jabatan sebagai anggota DPD RI setelah memperoleh suara sebanyak 345.915 (tiga ratus ribu empat puluh lima sembilan ratus lima belas) suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 5 12. Bahwa dalam pengajuan permohonan a quo, para Pemohon berkedudukan dalam dua kapasitas atau kualifikasi, yaitu: (1) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be a candidate); (2) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut “DPD RI”), yang karena keberlakuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional (constitutional right) para Pemohon untuk mencalonkan diri (right to be a candidate) dan mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil; 13. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon adalah warga negara yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017 “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin” 14. Bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak Politik eks PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya, 24 Februari 2004); 15. Bahwa selain hak untuk memilih, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law and goverment) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden (right to 6 be a candidate) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara expressis verbis diatur oleh UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**” 16. Bahwa hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang menjamin bahwa: Article 25 ICCPR Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country. 17. Bahwa secara yuridis pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon) dengan merujuk ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini”. 7 18. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat), yang mana dengan berlakunya ambang batas pencalonan (presidential threshold) tersebut telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon presiden); Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” 19. Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945; 20. Bahwa sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia juga menetapkan prinsip “government based upon the consent of the governed”, yang artinya pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, dalam hal ini adalah rakyat (pemilih), sehingga logika melepaskan/memberhentikan hak pilih (right to vote) di pintu partai politik menjadi tidak tepat atau keliru; 21. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1), guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Selain itu, pemilihan umum yang jujur dan adil yang menjadi hak para Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua dalam hal ini partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa adanya pembatasan; 22. Bahwa sejatinya pencalonan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) yang dijamin oleh UUD 1945, maka apabila pembuat undang-undang ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak sebagai mana yang diatur dalam Pasal 28J dengan mendasarkan kepada “maksud untuk memenuhi 8 tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 23. Bahwa, adanya dissenting opinion empat orang hakim konstitusi terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, menunjukkan hakim konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan. Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang selengkapnya berbunyi: [6.5. …. “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 24. Bahwa dari 22 putusan Mahkamah perihal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), 7 putusan di antaranya telah menerima legal standing pemohon sebagai pemilih, di mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya “terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian ‘pemohon sebagai pemilih’ dengan berlakunya norma presidential threshold sehingga apabila 9 permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi”. Adapun penjabaran 7 putusan tersebut, sebagai berikut: Tabel I Putusan Mahkamah Yang Menerima Legal Standing Pemohon sebagai Pemilih No. Nomor Putusan Legal Standing Pemohon sebagai Pemilih 1. 56/PUU-VI/2008 “ … Pemohon II (Mariana) dan Pemohon III (Bob Febrian) adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya, dan hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik, dan Pemohon yang bukan anggota partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun, dan tidak pernah memberi mandat kepada partai politik untuk menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih; Bahwa kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf [3.6] di atas, baik mengenai kualifikasi sebagai perorangan maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah telah dipenuhi, sehingga meskipun masih akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, secara prima facie para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo 2. 26/PUU-VII/2009 “ …Pemohon mendalilkan mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak politik rakyat, dan dengan demikian, sebagai perorangan, memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 untuk tidak 10 diperlakukan diskriminatif, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada dasarnya merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, terutama yang hanya memungkinkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mencapai perolehan 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pasal-pasal a quo tidak memungkinkan adanya calon independen atau perseorangan. Dengan menerapkan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Mahkamah, maka secara prima facie menurut Mahkamah terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian a quo.” 3. 59/PUU-XV/2017 “ ... bahwa uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya telah jelas mengaitkan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, dalam hal ini hak untuk memilih, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya, sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dianggap dirugikan dan telah jelas pula hubungan 11 sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang- Undang dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.” 4. 71/PUU-XV/2017 “ … terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pemilu, in casu Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkut-paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasinya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Mahkamah, telah cukup menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” 5. 72/PUU-XV/2017 “ … Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan 12 hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, kendatipun Pemohon tidak secara jelas menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut, oleh karena Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak memilih dan objek permohonan a quo bersangkut-paut dengan hak pilih setiap warga negara, dalam hal ini kekhawatiran Pemohon akan tertutupnya peluang Pemohon untuk dapat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari tokoh-tokoh bangsa yang telah teruji kemampuan dan pengalamannya sebagai pemimpin, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” 6. 49/PUU-VI/2018 “ … Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak Pilpres Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang; Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon X perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian (in casu 13 25. Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, yang menolak legal standing pemohon sebagai pemilih, para Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik legal standing para Pemohon maupun substansi Permohonan; Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo” 7. 54/PUU-VI/2018 “ … Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu jika diberlakukan untuk Pemilu 2019 dan telah tampak jelas pula hubungan kausal (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sehingga jika permohonan dikabulkan potensi kerugian demikian tidak akan terjadi.” 14 26. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menggangu/mereduksi pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon yang merupakan representasi daerah (provinsi) dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah, karena pemberlakuan presidential threshold berpotensi mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk maju ke pentas nasional sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden; 27. Bahwa dalam jabatannya sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, para Pemohon memiliki tugas konstitusional, yaitu “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat” (vide Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), yang merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 22D UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 22D UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***) (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** ) (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 15 lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** ) (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang- undang.*** 28. Bahwa dari pelaksanaan tugas a quo, para Pemohon mendapatkan/memperoleh aspirasi dari masyarakat di daerah yang menginginkan agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024 diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasangan calon, termasuk putra-putri terbaik daerah, tidak seperti pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto; 29. Bahwa Arus Survei Indonesia (ASI) melalui hasil survei yang dipublikasikan pada tanggal 13 Juli 2021 mengonfirmasi “besarnya keinginan publik agar Presiden Republik Indonesia yang terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 berasal dari putra-putri terbaik daerah” dengan komposisi hasil survei: Kepala Daerah = 49,6 persen; Akademisi Teknokrat = 16,2 persen; Partai Politik =15 persen; TNI = 6,3 persen; Pengusaha = 5,5 persen; Menteri = 3,9 persen; Tokoh Agama = 2,4 persen; Polisi = 1,1 persen; (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210713151636-20- 667115/survei-asi-unggulkan-kepala-daerah-sebagai-capres-2024); 30. Bahwa pada Oktober hingga November 2021, Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), merilis data mengenai kehendak masyarakat Jawa Timur terhadap keberlakuan presidential threshold yang diperoleh dari 1.200 (seribu dua ratus) responden di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur (https://news.detik.com/berita/d-5860072/survei-arci-804- 16 masyarakat-jatim-ingin-presidential-threshold-0). Melalui survei tersebut diperoleh data: Tabel II Hasil Survey ARCI terhadap Masyarakat Jawa Timur mengenai Presidential Threshold Jumlah Presentase Hasil Jawaban 80,4% Menginginkan presidential threshold ditiadakan atau menjadi 0% (nol persen) 4,7% Menginginkan setidaknya diturunkan menjadi 10% (sepuluh persen) 9,3% Menginginkan setidaknya diturunkan menjadi 5% (lima persen) 5,5% Menjawab tidak tahu 31. Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya, yang kesemuanya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah; 32. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 memungkinkan para Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualilan jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. 33. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah diputus sebanyak 22 kali dengan komposisi 13 pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan 9 di antaranya mengenai pengujian Pasal 9 Undang- 17 Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya sebagai berikut: Tabel III Daftar Putusan Mahkamah Yang Menguji Konstitusionalitas Presidential Threshold Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 No. Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan & Putusan Mahkamah 1. 51-52-59/PUU- VI/2008 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (2) - Partai tidak boleh memonopoli kedaulatan rakyat; - Mekanisme seleksi capres tidak boleh menghilangkan makna demokrasi; - UU Pilpres tidak boleh mengkhianati kedaulatan rakyat; - Dalil Pemohon tidak beralasan. Permohonan ditolak. 2. 56/PUU-VI/2008 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - UUD 1945 tidak melarang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden independen; - Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen; - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan 18 berlandaskan pada sistem individual. Permohonan ditolak. 3. 26/PUU-VII/2009 Pasal 1 ayat (2): Pasal 1 ayat (3): Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28H ayat (2) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) Pasal 28J ayat (1) - Pasal yang diujikan dianggap membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden melalui jalur independen; - Pasal yang diujikan mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPR sehingga Pasal yang diujikan dianggap bertentangan dengan sistem presidensial Indonesia. - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. Permohonan tidak dapat diterima 4. 4/PUU-XI/2013 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2) - Pasal yang diujikan dianggap berpotensi membatasi ruang kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. - Permohonan terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan 19 batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. Permohonan tidak dapat diterima 5. 14/PUU-XI/2013 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 33 ayat (4) - Hak memilih Presiden merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada Pemilu serentak. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Permohonan ditolak 6. 46/PUU-XI/2013 Pasal 28C ayat (2) - Pemohon tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen; - Larangan calon Presiden independen menampilkan sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik; - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak. 7. 56/PUU-XI/2013 Pasal 1 ayat (2): Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 19 ayat (1) Pasal 22B Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) - Presidential threshold adalah akal-akalan partai tertentu untuk memonopoli dan ologarki kekuasaan; - Presidential threshold diskriminatif dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai yang tidak memenuhi threshold. - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 20 Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (5) sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak 8. 108/PUU-XI/2013 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 7C Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) - Pasal yang diujikan hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan dominan di DPR; - Presidential threshold bukanlah open legal policy karena bukan lagi mengatur terkait tata cara, namun sesuatu yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat; - Presidential threshold sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusional serta penalaran yang logis. Permohonan ditolak 9. 49/PUU-XII/2014 Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat ( 5) - Syarat calon Presiden harus diusung oleh partai politik merenggut hak konstitusional Pemohon karena tidak dapat memilih dan dipilih serta dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. - Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); - Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. Permohonan tidak dapat diterima 10. 44/PUU-XV/2017 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 28D ayat (1) - Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; - Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) 21 dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensial yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; - Pasal 222 tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/cawapres; - Pemohon tidak mencantumkan Nomor Undang-undangan, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Permohonan tidak dapat diterima 11. 53/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) - Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019; - Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat 22 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) mengusung capres/cawapres; - Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial; - Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; - Hasil Pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukkan suara pemilih; - Tidak setuju open legal policy. Permohonan ditolak 12. 59/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F - Pasal 222 dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apa pun dengan koalisi pendukung presiden di DPR pada periode 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih 23 pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apa pun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap- lengkapnya tentang pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 13. 70/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju open legal policy; 24 Pasal 22E ayat (3) Pasal 28D ayat (1) - Kewenangan open legal policy pembentuk undang- undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; - Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensial. Justru penguatan sistem presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. Permohonan tidak dapat diterima. 14. 71/PUU-XV/2017 Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi 25 adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, sebab “….pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang- undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 15. 72/PUU-XV/2017 Pasal 22E ayat (1) Pasal 6A ayat (2) - Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres karena threshold menjadikan capres/cawapres terbatas. Permohonan tidak dapat diterima. 16. 49/PUU-XVI/2018 Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (6) Pasal 28D ayat (1) - Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; - Syarat pengusulan calon presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy 26 bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); - Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu; - Pasal 222 a quo mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; - Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 a quo yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; - Threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; - Kalaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan pasal tersebut 27 harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Permohonan ditolak 17. 50/PUU-XVI/2018 Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik baru; - Bukan open legal policy; - Hasil pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga pemilu 2024 dan seterusnya. Permohonan pemohon tidak dapat diterima 28 18. 54/PUU-XVI/2018 Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 - Bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam Pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; - Tidak setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy. Permohonan ditolak 19. 58/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (2) - Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - Presidential threshold mengebiri dan membatasi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; - MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat- syarat” (6 ayat [2]) dan “tata cara” (6A ayat [5]). 29 “Syarat menjadi calon presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon presiden. “Syarat pencalonan presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta pemilu; - Presidential threshold menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Merujuk pada hasil pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan open legal policy. Permohonan tidak dapat diterima 20. 61/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Tidak jelas permohonannya sehingga putusan Mahkamah menyatakan tidak diterima karena tidak memiliki legal standing. 21. 92/PUU-XVI/2018 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C - Presidential threshold mengharuskan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik, 30 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) sehingga pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik. Permohonan tidak dapat diterima 22. 74/PUUXVIII/2020 Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2) - Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan; - Secara post factum (inconcreto) Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional (constitutional rights) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam mengusulkan pasangan calon presiden. Permohonan tidak dapat diterima 34. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan para Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel IV Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya Dalil Permohonan Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: “Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) potensial menghilangkan kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden” 31 35. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan para Pemohon jabarkan dalam pokok Permohonan; 36. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 37. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Bukti P-2); 38. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi: Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 39. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), dan Pasal 6A ayat (5), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar 32 di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” Secara Politik Pemilihan Presiden 2024 Potensial Hanya Akan Menghadirkan 1 Satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Calon Tunggal) 40. Bahwa dari 16 partai politik di tingkat nasional, 9 partai politik di antaranya dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lolos parliamentary threshold dan 7 partai politik lainnya terbatas hanya memiliki suara (tidak memiliki kursi di parlemen); 41. Bahwa secara politik dari 16 partai politik tersebut, 14 partai politik telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mendukung pemerintahan, yang komposisinya perolehan suara dan jumlah kursinya sebagai berikut: Tabel V Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik Pendukung Pemerintah No. Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi DPR Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) Pendukung Pemerintah 117.602.090 84,02 471 81,91 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 27.053.961 19,33 128 22,26 2. Partai Gerakan 17.594.839 12,57 78 13,57 33 Indonesia Raya 3. Partai Golongan Karya 17.229.789 12,31 85 14,78 4. Partai Kebangkitan Bangsa 13.570.097 9,69 58 10,09 5. Partai Nasional Demokrat 12.661.792 9,05 59 10,26 6. Partai Amanat Nasional 9.572.623 6,84 44 7,65 7. Partai Persatuan Pembangunan 6.323.147 4,52 19 3,30 8. Partai Persatuan Indonesia 3.738.320 2,67 0 0,00 9. Partai Berkarya 2.929.495 2,09 0 0,00 10. Partai Solidaritas Indonesia 2.651.361 1,89 0 0,00 11. Partai Hati Nurani Rakyat 2.161.507 1,54 0 0,00 12. Partai Bulan Bintang 1.099.848 0,79 0 0,00 13. Partai Garuda 702.536 0,50 0 0,00 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 312.775 0,22 0 0,00 42. Bahwa selanjutnya hanya tersisa 2 partai politik yang menyatakan beroposisi terhadap pemerintahan, sebagai berikut: Tabel VI Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik Oposisi Pemerintahan No. Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi DPR Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) Oposisi Pemerintah 22.370.170 15,98 104 18,09 1. Partai Demokrat 10.876.507 7,77 54 9,39 34 2. Partai Keadilan Sejahtera 11.493.663 8,21 50 8,70 43. Bahwa penjabaran/perbandingan dari Tabel V dan Tabel VI di atas mengonfirmasi (1) 14 partai politik yang mendukung pemerintah memiliki jumlah suara sebesar 84,02 persen dan jumlah kursi 81,91 persen; dan (2) dua partai politik yang beroposisi memiliki jumlah suara sebesar 15,98 persen dan jumlah kursi 18,09 persen; 44. Bahwa menilik pemetaan dukungan politik tersebut, apabila partai politik pendukung pemerintahan bersatu atau berkoalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan presentase jumlah suara sebesar 84,02 persen dan jumlah kursi 81,91 persen, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi calon presiden dan wakil presiden selain calon yang diusung partai politik a quo (calon tunggal); 45. Bahwa secara yuridis hadirnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sangat atau potensial terjadi dengan merujuk ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” 46. Bahwa meskipun karena ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, tidak memperbolehkan pasangan calon memborong semua partai politik, maka 14 partai politik ini tinggal membelah diri menjadi dua pasangan calon atau bisa juga tiga pasangan calon, tetapi mereka menggunakan permufakatan untuk siapa pun yang menang “kekuasaan tetap di tangan mereka”; Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 47. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan 35 perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 48. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy; 49. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden; 50. Bahwa dalil permohonon Pemohon a quo segaris lurus dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut: [Halaman 193 huruf b] … Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (legal policy) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “presidential threshold” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “threshold” tidak tepat, karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan; 36 51. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat- syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”; 52. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 2. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 53. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden; 54. Bahwa menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541 - 5, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541 37 Pataniari Siahaan dari F-PDIP kemudian bertanya soal usulan F-UG mengenai partai politik dalam pemilu. Ia mengatakan, saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak, kepada teman-teman Utusan Golongan. “Dalam rumusan mencantumkan partai politik ini apakah hanya sebagai pelengkap daripada sistem pemilunya? Ataukah memang merupakan satu uraian mengenai apa itu partai politik? Karena begini menurut saya. Terus terang kalau menggunakan asumsi pemilihan umum multi partai itu memang akan terkait dengan sistem namanya threshold, apakah termasuk threshold termasuk ini? Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 542 Soedijarto juga menanggapi persoalan sistem threshold yang dipertanyakan Pataniari. Ia mengatakan, “Nah, mengenai threshold itu. Itu yang.. kami ndak berani untuk memberitahukan. Di Jerman itu, Pak, thresholdnya itu 5%. Karena, kami baru dari Jerman kan? Ndak, ini kan sedang lobi kan? Di Jerman itu Pak, threshold itu tidak membikin partai ikut pemilu, tapi membikin partai tidak bisa ikut terwakili. Jadi kalau yang di bawah 5%, itu kasihkan kepada yang di atas 5%. Tapi boleh ikut pemilu. Tidak pernah dilarang kan ikut pemilu? Yang memenuhi syarat, yang tidak bertentangan dengan negara Jerman. Jadi kayak menentang eksistensi negara Federal Jerman itu tidak boleh ikut. Seperti partai komunis, sebenarnya ndak boleh ikut. Tapi partai komunis boleh, tapi ndak boleh ikut pemilihan umum. Karena asasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar eksistensi negara Jerman. Itu saja.” 55. Bahwa selanjutnya Refly Harun dalam buku Hukum Konstitusi, Sejarah Perubahan UUD 1945 dan Gagalnya Konstitusi Tahun 2000, Halaman 112- 133, 2019, mengungkap fakta perdebatan perumus perubahan konstitusi perihal pemilihan presiden terbatas hanya pada “mekanisme pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung (dipilih oleh rakyat) atau melalui MPR”, yang melibatkan tiga kubu yang saling berhadapan: (1) fraksi yang mendukung pemilihan langsung F-PPP, F-KB, F-PDKB, F-FDU, F- Reformasi, F-PG, dan F-PBB, (2) fraksi yang menolak pemilihan langsung F-PDI dan F-TNI Polri, (3) dua fraksi tidak jelas, yaitu F-UG dan F-KKI. Sama sekali tidak ada pembahasan mengenai presidential threshold. 38 Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 56. Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada partai politik perserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; 57. Bahwa secara teoretis, kemajemukan partisipasi politik dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan sistem multipartai sebagai bagian dari demokrasi Indonesia. Sebaliknya memaksakan perampingan berlebihan dalam pencalonan presiden memperlihatkan kontrakdiksi dan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam menjalankan prinsip demokrasi; 58. Bahwa sebagaimana Juan Linz dalam Resiko dari Presidensialisme dalam Arend Lijphard, 1995, memandang bahwa sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai memang berpotensi menimbulkan “matahari kembar” atau munculnya dua organ kekuasaan yang keduanya berebut legitimasi dari rakyat; 59. Bahwa kondisi demikian dikhawatirkan berpotensi menghasilkan minority government atau divided government yang berujung deadlock serta ketidakstabilan demokrasi, yang kemudian menjadi dalih pembenaran untuk memaksakan pembentukan “koalisi kawin paksa” melalui instrumen presidensial threshold; 60. Bahwa sebaliknya, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam bukunya “Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat”, 2017, mengkritik konsep berpikir demikian dengan menyatakan solusinya adalah menerima kodrat sistem presidensial dengan menghadirkan seorang pemimpin eksekutif dengan karakter persuade leadership, yaitu “presiden yang mampu melakukan pendekatan persuasif dalam mendapatkan dukungan parlemen, termasuk partainya sendiri”; 39 61. Bahwa sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syamsuddin Haris, secara teoretis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua intitusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Dengan demikian, sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada persyaratan ambang batas (presidential threshold) bagi partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. (Syamsuddin Haris, “Salah Kaprah Presidential Threshold”, http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential- threshold-1351561633,diakses pada 21 Januari 2022); 62. Bahwa kebijakan presidential threshold ini kemudian menunjukkan preferensi politik yang menghindari jalan keseimbangan antara kodrat sistem presidensial dan sistem multipartai dalam memperoleh legitimasi rakyat. Alih-alih menghidupi semangat konstitusi dalam demokrasi, sistem presidential threshold hidup untuk memakmurkan oligarki politik dan pengkawinan paksa koalisi partai politik, dengan dalih memperkuat sistem presidensial yang nyatanya tidak memiliki korelasi baik langsung maupun tidak langsung dengan penguatan sistem presidensial; 63. Bahwa selain itu koalisi yang terbentuk dalam memperoleh ambang batas juga sebatas hubungan koalisi yang pragmatis dan rapuh, kemudian condong menghasilkan politik transaksional dibandingkan politic development. Yang kemudian menghasilkan kegagalan dalam proses check and balances antara presiden dan parlemen dalam menjalankan negara; 64. Bahwa Lili Romli dalam bukunya, Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembangaan, 2019, menyatakan setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan rapuhnya koalisi partai politik dalam sistem presidensial, yaitu: a. Pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah; b. Dalam sistem presidensial, komitmen individu untuk mendukung kesepakatan yang dirundingkan oleh pimpinan partai acapkali tidak 40 terlihat sebagai perluasan portofolio kabinet dan tidak selalu berarti dukungan untuk presiden; 65. Bahwa kegagalan check and balance tersebut merupakan implikasi yang tidak terhindarkan melalui dominasi kursi parlemen dan/atau jumlah suara yang harus menyertai kandidat presiden. Sehingga tidak hanya terjadi di antara partai politik dalam proses dan kesepakatan koalisi, melainkan juga politik transaksional yang menjadi hal yang pasti sebagai ganti check and balance antar kekuasaan negara; 66. Bahwa disampaikan oleh Kasman Siburian, 2013, dalam “Pemilihan Umum Serentak dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, implikasi lebih lanjut terhadap potensi transaksional dalam penerapan presidential threshold tersebut dapat besifat berlapis-lapis dalam rangkaian: a. Pada saat mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang disebabkan ketentuan presidensial threshold; b. Setelah diketahuinya hasil putaran pertama hasil pemilihan umum presiden (apabila dibutuhkan putaran kedua); c. Pada saat pembentukan kabinet; dan d. Saat membentuk koalisi dalam parlemen; 67. Bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung secara langsung dengan kepentingan masyarakat, partai politik tentu harus mempertimbangkan aspirasi rakyat (pemilih) dalam menentukan/mengusung pasangan calon presiden. Persoalannya, ambang batas pencalonan presiden telah mengakibatkan tereduksinya fungsi partai politik tersebut, yaitu menyediakan sebanyak-banyak calon pemimpin masa depan; 68. Bahwa hilangnya fungsi partai politik tersebut juga berimplikasi pada hilangnya hak konstitusional para Pemohon, di mana dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto; 69. Bahwa sejak kontestasi pemilihan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, mayoritas calon presiden dan/atau wakil presiden didominasi dari klaster “ketua umum partai politik dan kalangan militer yang relatif 41 mempunyai kekuatan dan pengaruh politik yang tinggi”, di mana kesemuanya berkiprah di tingkat pusat (nasional); 70. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberlakuan presidential threshold potensial menghilangkan/menghambat pemenuhan hak konstitusional para Pemohon dalam meneruskan amanah (aspirasi) dari rakyat di daerah agar dalam pemilihan Presiden 2024 diikuti sebanyak- banyaknya putra-putri terbaik daerah dan tidak didominasi oleh oligarki politik di tingkat pusat; 71. Bahwa lebih lanjut Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan “dalam praktiknya pemberlakukan presidential threshold lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya”. Hal tersebut didasarkan pada empat argumentasi, sebagai berikut: a. Pemilihan Presiden 2024 hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang head to head: “Presidential threshold atau ambang batas calon presiden merupakan syarat pasangan calon pada Pemilihan Presiden. Pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Keadaan tersebut mempersempit kemungkinan lahirnya lebih dari tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Dampak hanya ada dua pasangan calon tersebut menyebabkan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. Kondisi itu masih dirasakan hingga detik ini, meski sudah ada rekonsiliasi.” b. Menghambat putra-putri terbaik bangsa yang hendak maju pada pilpres, tanpa naungan partai politik. “Sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik” c. Presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat “Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat” 42 d. Tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama. “Dengan adanya aturan ambang batas presiden, maka peluang kader partai politik untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung calon presiden-calon wakil presiden” (https://nasional.sindonews.com/read/447184/12/la-nyalla-sebut- presidential-threshold-persulit-munculkan-pemimpin-terbaik- 1622898370) 72. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, tanggal 7 Desember 2016, berbagai pihak telah menyatakan argumentasi penolakannya terhadap keberlakuan presidential threshold, namun tidak diakomodasi oleh partai politik besar di parlemen, kecuali oleh empat fraksi yang melakukan aksi walk out pada saat rapat paripurna pengesahan RUU, yaitu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang pada pokoknya menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden nol persen, selengkapnya sebagai berikut: a. LSM Kemitraan (Wahidah Suaib) Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 229 “… Nah kemudian pertanyaan berikutnya tentang syarat dukungan Parpol untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sama dengan isu yang sedang berkembang, bahwa amanah konstitusi jelas, karena itu Kemitraan merekomendasikan presidential threshold dihapuskan karena inkonstitusional. Undang-undang ngga pernah membatasi hak partai politik, semua Parpol berhak mengajukan Calon Presiden. Nah kemudian tentang mekanisme pemilihan Calon Presiden ini Kemitraan merekomendasikan ada sistem konvensi, tapi konvensi tidak seperti model konvensi yang berlangsung kemarin-kemarin. Ada pelibatan konstituen partai di tingkat bawah yang kemudian masuk ke pengurus kemudian ada konsolidasi suara pengurus dari berjenjang sampai ke tingkat pusat. Itu kemudian konvensi yang kami maksud lebih detail ada dalam buku yang kami ajukan. 43 b. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Grace Natalia) Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 4 “ … Kemudian poin ketiga terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Kami rasa ini poin yang sangat penting karena memang menjadi bahan perdebatan dari media ke media juga. Kalau kita merujuk, karena kita harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2), di situ jelas tertulis bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi dengan begitu PSI menolak dengan tegas adanya ambang batas pencalonan presiden, supaya tercipta equal playing double field, pemilu yang bebas serta adil, dimana semua partai, baik baru ataupun lama, punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. “ … Kemudian, dengan meniadakan ambang batas pencalonan presiden, pasti calon yang muncul nanti untuk menjadi capres/cawapres akan lebih banyak, akan lebih beragam. Dan berdasarkan kajian-kajian keilmuan, ketika calonnya lebih banyak dan lebih beragam, maka tingkat partisipasi masyarakat itu juga bisa meningkat. Jadi legitimasi dari calon yang terpilih juga nanti lebih baik. Dan terakhir ini juga penting, kalau kita mengacu pada sistem presidensil lain dunia, tidak ada di belahan dunia manapun yang memberlakukan presidential threshold dalam makna syarat pencalonan. Yang ada adalah presidential threshold atau threshold untuk syarat pemenangan. Bukan untuk ketika sebuah partai mencalonkan capresnya. Secara logika saja, presidential threshold ini sudah cacat sejak awal. Kalau kita bicara parliamentary hthreshold ini merupakan perolehan suara minimum agar partai-partai bisa mendapatkan kursi di parlemen. Maka seharusnya presidential threshold adalah angka minimum yang dibutuhkan agar pasangan capres dan cawapres bisa memenangkan pemilu.” c. Sekjen Partai Perindo (Ahmad Rofiq) Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 12 “ … Kita mencermati yang pertama terkait dengan president threshold. President threshold ini kalau melihat dari undang- undang yang masih berlaku hari ini, itu karena pemilu dilakukan dengan tidak serentak. Sesungguhnya dengan Keputusan MK yang menyatakan bahwa pemilu yang akan datang dalam 44 konteks ini 2009 itu harus serentak, maka sesungguhnya undang-undang itu harus segera mengakomodir dan menjalankan itu tanpa syarat. Karena kalau memakai syarat president threshold itu sesungguhnya a history. Dan kita mau merujuk kepada undang-undang yang mana, karena kita mau merubah undang-undang yang baru dengan situasi yang baru. Kalau dulu adalah situasi yang berbeda karena tidak serentak. Kalau tidak serentak itu aturannya boleh dibuat untuk menyesuaikan agar pemilu itu berjalan efektif dan berkualitas tentu saja. Karena ini serentak, maka aturan itu sesungguhnya juga tidak boleh dipaksakan bahwa aturan yang lama itu dimasukkan dalam aturan yang serentak itu. Ini sesungguhnya sangat bertentangan dalam proses keadilan. Yang kedua, Partai Perindo mencium aroma bahwa dengan adanya presidential threshold ini ada keinginan dari sebuah kekuatan besar untuk mengangkangi calon-calon presiden tertentu, ada oligarki politik di sini yang sesungguhnya sangat mencerminkan ketidakadilan itu terhadap partai-partai yang lain. Sesungguhnya karena ini pilihannya demokrasi secara terbuka, maka keadilan itu sekali lagi harus diberikan tempat kepada siapa pun.” d. Ketua Umum Partai Idaman (H. Rhoma Irama) Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 18 “ … Kemudian masih mengenai presidential threshold. Tadi sudah diutarakan oleh teman-teman partai baru, jelas-jelas sangat inkonstitusional, bertabrakan dengan Pasal 6A ayat (2) bahwa presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau ini mau diterapkan sebagai satu ketentuan itu sangat bertolak belakang, menabrak Pasal 6 ini. Kemudian saya dengar ada wacana bahwa partai baru tahun 2019 ini untuk bersabar tidak mengusulkan presidennya, tapi nanti 2024. Tolong sampaikan kepada yang pembuat undang- undang ini/rancangan undang-undang ini yang terhormat bahwa kembali kepada kepatuhan kepada MK dan konstitusi bahwa itu tidak berlandaskan kepada bunyi konstitusi kita, bahwa di dalam Pasal 71 di sana jelas sekali berbunyi bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Disamping juga tadi yang menguatkan Pasal 6A ayat (2) bahwa semua itu ditetapkan sejak sebelum dilaksanakan pemilu. Artinya, bahwa pemilu serentak itu sudah jelas harus 45 mengakomodir semua nilai-nilai ini bahwa presiden dan wakil presiden harus ditetapkan sebelum pelaksanaan itu. Karena ini serentak. Kemudian memang kalau parliamentary threshold itu masih make sense untuk ditetapkan. Tetapi kalau presidential threshold acuannya darimana? Bagaimana teknis untuk mengukur threshold itu, karena ini pemilihan secara langsung. Kecuali ada jeda tiga bulan seperti yang lalu kita bisa melihat threshold ini. Jadi hal yang sangat absurd kalau ini dipaksakan” e. Narasumber (Effendy Ghazali) Rapat Dengar Pendapat ke-1 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, 7 Desember 2016, Halaman 24 “ … Kalau boleh masuk satu demi satu maka saya ingin mengatakan bahwa, ketika kita masuk soal presidential threshold, maka memang lepas dari posisi Mahkamah Konstitusi bukanlah. Itu rumus undang-undang. Tetapi jelas, baik saya sebagai pengaju maupun Mahkamah Konstitusi, itu sudah berpikir tidak terdapat logika presidential threshold dari hasil pengajuan pengujian undang-undang tersebut. Tidak ada lagi logika itu, baik dalam pengajuan saya maupun hasil yang dikabulkan sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena jelas kalau dipelajari ini dengan sangat teliti kalimat demi kalimat, Mahkamah Konstitusi dan saya itu mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk itu bukan sebelum pemilihan umum, tetapi adalah koalisi yang terbentuk sesudah pemilihan umum, artinya pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD itu, karena Mahkamah Konstitusi sendiri yang berkali-kali menulis koalisi yang diinginkan itu bukan koalisi sesaat atau taktis, tetapi koalisi strategis dan jangka panjang. Jadi itu berkali- kali disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di sini. Jadi tempat koalisi itu adalah sesudah terjadinya pemilihan presiden, DPR, kemudian DPRD, dan DPD itu. Tapi secara khusus dalam konteks pemilihan dengan sistem presidensial yang diharapkan dapat dukungan dari DPR. Itu adalah sesudah dilaksanakannya pemilihan umum serentak itu. Itu berkali-kali dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu poin penting, logika komunikasi politiknya adalah, kenapa kita harus memaksa orang untuk berkoalisi, padahal dengan pendekatan membebaskan toh tidak terlarang untuk berkoalisi. Itu poin penting. Hasil dari pengujian undang-undang 46 ini, dan hasil pengabulan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah pembebasan untuk memilih, apakah mengajukan sendiri atau memang membangun koalisi. Dan pengajuan ini tidak berarti melarang untuk membentuk koalisi yang katanya kemudian dikaitkan dengan dukungan yang dibutuhkan dari parlemen.” 73. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) juga mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa, yang selengkapnya sebagai berikut: a. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 “Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.” [Sumber: https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly- sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus] b. Fadli Zon, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 “Seharusnya memang presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit” [Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly- gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit] c. Tri Wibowo Santoso Direktur Eksekutif Indo Parameter “Aturan ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan. Mahar yang tidak murah dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai presiden. Biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figurnya yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir” [Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5834026/demi- demokrasi-sehat-presidential-threshold-diminta-dihapus ] d. Pengurus Pusat Muhammadiyah “Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Hal itu membatasi hak warga negara 47 untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia.” [Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah- tidak-setuju-ada-presidential-threshold] e. Hendri Satrio Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi/Pengamat Politik “Saya setuju, nol persenin aja presidential threshold, dengan Presidential threshold yang menjadi nol persen, maka para calon-calon presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024” [Sumber: https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung- refly-harun-hapus-presidential-threshold] f. Siti Zuhro Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI “Aturan ambang batas Pemilihan Presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas Pemilihan Presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas Pemilihan Legislatif” [Sumber: https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang- batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional] g. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 “Hulu persoalan adalah presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.” [Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential- threshold-mengebiri-daulat-rakyat] h. Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015 “Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu” 48 [Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai- presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html] i. Syarief Hasan Wakil Ketua MPR “Aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi” [Sumber: https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan- penghapusan-presidential-threshold-meningkatkan-kualitas- demokrasi.html] j. Feri Hamsari Dosen Universitas Andalas Padang/Ahli Hukum Tata Negara “Presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden 20 persen tidak diatur di dalam undang-undang Dasar (UUD) 1945. Justru, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya” [Sumber: https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen- tidak-diatur-di-uud-45-feri-amsari-tentu-mk-sangat-berwenang- menghapusnya-dari-uu-pemilu] k. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “Ketentuan presidential threshold merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan 49 cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara- negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, partai politik baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan” [Sumber: https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal- Presidential-Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik] l. Irmanputra Sidin Ahli Hukum Tata Negara “Aturan ambang batas pencalonan presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon presiden. Lebih lanjut, menurutnya, ambang batas pencalonan presiden sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena ‘kawin paksa calon presiden’, mengingat hak setiap partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan calon presiden dari setiap partai politik.” [Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/3031239/ahli-tata- negara-ungkap-alasan-ambang-batas-20-persen-langgar-uu] m. Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara “Proses pencalonan presiden dalam Pemilihan Umum yang diatur di Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan presidential threshold sebesar 20 persen. Justru yang ada adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua orang menjadi calon presiden. Karena itu tidak ada alasan (presidential threshold dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut presidential threshold itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan” [Sumber: https://www.rmoljabar.id/margarito-kamis-presidential- treshold-20-persen-hanya-akal-akalan-saja] n. Titi Anggraini Ahli Pemilihan Umum “Ambang batas calon presiden (presidential treshold) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai 50 politik. Ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang- Undang Pemilihan Umum, menyebabkan pengaruh partai politik terlalu kuat dalam menentukan tokoh-tokoh yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas terus berlaku, maka Pemilihan Umum 2024 akan menyebabkan polarisasi kian menguat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya” Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem- sebut-ambang-batas-20-persen-hambat-capres-alternatif] 74. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden; 75. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung. Koalisi yang terbentuk dari coattail effect ini yang membentuk kerapuhan dan kepragmatisan dalam hubungan tersebut; 76. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang coba dijabarkan oleh Andre Borges dan Ryan Lloyd dalam penelitiannya Presidential Coattails And Electoral Coordination In Multilevel Elections: Comparative Lessons From Brazi, 2016, bahwa “The likelihood that presidential elections will shape party systems depends mostly on the strength of the coattails effect, or how much a presidential candidate affects other candidates from the same party label in national legislative elections. When presidential elections are held concurrently with legislative elections, voters should rely on their preferred presidential candidate as an information shortcut to help 51 them select a candidate for the legislature, generating strong coattails for the more competitive presidential candidates”; 77. Bahwa kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai politik kecil untuk memperoleh hak persamaan di antara peserta pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Hal ini memberikan bukti atas kerugian yang jelas dan terang keberlakuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 78. Bahwa oleh karena itu suatu hak yang diberikan konstitusi kepada partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 79. Bahwa penghilangan hak konstitusional (constitutional right) partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilihan umum; No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945 80. Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua (vide Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945), sebagaimana penyelenggaraan pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto); 81. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XII/2014); 52 82. Bahwa selain daripada itu praktik atas putaran kedua dalam pemilu melalui penelitian yang dilakukan oleh Joshua Holzer dalam The Effect Of Two- Round Presidential Elections, 2020, terhadap 42 negara, Argentina, Armenia, Benin, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Republik Dominica, Ekuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Indonesia, Kyrgyztan, Lithuania, Madagascar, Mali, Mongolia, Nicaragua, Makedonia Utara, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Senegal, Sierra Leone, Ukraina, Uruguay, Austria, Bulgaria, Siprus, Finlandia, Prancis, Guatemala, Guinea-Bissau, Nigeria, Serbia, Slovakia, Slovenia, dan Timor-Leste, dengan melakukan penghitungan atas: a. Cingra-nelli-Richards (CIRI) Physical Integrity Rights Index yaitu yang merupakan indeks sembilan poin tambahan dari empat indikator ordinal penghormatan pemerintah terhadap hak integritas fisik: hak semua manusia untuk dilindungi dari torture, extrajudical killing, disappearance, and polit-ical imprisonment; dan b. the Political Terror Scale (PTS) yang dihitung berdasarkan data yang bersumber dari US Department of State’s Country Reports on Human Rights Practices and Amnesty International’s Annual Report Membuktikan bahwa pelaksanaan putaran kedua dalam pemilihan umum presiden memiliki hubungan yang erat terhadap pemerintahan yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (more likely to be associated with high government respect for human rights). Dikutip lebih lanjut dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa: “Empirically, this article finds those administrations elected after being able to avoid advancing to a runoffround to be associated with worse human rights practices in comparison to those that wereelected after a runoff round;” 83. Bahwa kemudian hal ini menunjukan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan “constitutional basis” terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon dan karena itu presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas karena secara faktual mengarahkan hanya pada dua pasangan calon sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019; 53 Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial 84. Bahwa dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial”, yang menurut Pemohon baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden; 85. Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik; 86. Bahwa pada tatanan sistem presidensial yang kepala pemerintahannya menerima legitimasi langsung dari rakyat, adalah suatu ketidakrasionalan apabila calon-calon yang ditawarkan tidak bervariasi ataupun tidak merepresentasikan masyarakat yang pluralistis. Terlebih, apabila hanya terdapat satu kandidat yang dinyatakan layak sebagai calon presiden dan wakil presiden karena partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mencapai ambang batas pencalonan meskipun telah berkoalisi dengan partai lain; Bahwa selain tidak memberikan alternatif kepemimpinan, hal demikian dapat mengantarkan kepada paradoks, yakni di satu sisi pemerintahan mendapat banyak dukungan dari parlemen, di sisi lain pemerintahan dapat terperangkap dalam otoritarianisme dan/atau pragmatisme politik; 87. Bahwa selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo juga mengonfirmasi bahwa “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam 54 sistem parlementer ke dalam sistem presidensial”, selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 141 … Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)”; 88. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif 2019. Bahwa pembentuk UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa pemilu legislatif didahulukan daripada pemilu presiden dan wakil presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (presidential threshold) 55 bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan dilaksanakannya pemilu serentak maka penerapan ambang batas (presidential threshold) kehilangan relevansinya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut: [Halaman 193 angka 4] …. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka mutatis mutandis ketentuan “presidential threshold” dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. 89. Bahwa hilangnya relevansi atas presidential threshold tersebut dengan keberlakuan pemilu serentak juga diukung oleh pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam website pribadinya sejak 2014, dalam tulisan “Jalan Panjang Menuju Pemilu Serentak” yang dapat diakses melalui tatutan (https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26- mediaindonesia/148-jalan-panjang-menuju-pemilu-serentak.html), dengan jelas menyatakan: “Meski Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden (presidential threshold), pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna pemilu serentak dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD1945.” 90. Bahwa lebih lanjut Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam tulisan yang sama bahkan mengadvokasi proses yang terbuka dalam internal partai politik untuk membuka ruang terhadap konstentasi pemilihan umum presiden kepada calon yang berasal dari jalur perseorangan atau independen. 56 “Bahkan, untuk mendorong proses yang lebih terbuka di internal partai politik, undang-undang dapat saja membuka ruang bagi calon yang berasal jalur perseorangan. Selain bermaksud memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, partai politik pun dipaksa untuk menghasilkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang lebih baik dan lebih aspiratif. Tentu saja, sekiranya kesempatan ini benar-benar tersedia, calon yang memilih jalur perseorangan harus memenuhi syarat dan dukungan yang tidak ringan.” 91. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan tanpa dominasi Partai Republik terhadap House of Representative pada periode jabatan Ronald Reagan tahun 1980 yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai Demokrat, tidak menjadikan Reagan lemah terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kunci penguatan kedudukan presidensial yang ditempuh adalah komunikasi politik Reagan dengan Congress sebagaimana yang dijelaskan oleh William E Leuchtenberg dalam The American President: From Teddy Roosevelt to Bill Clinton, 2015, “Throughout 1981, Reagan frequently met with members of Congress, focusing especially on winning support from conservative Southern Democrats.”. Kesuksesan yang sama diperoleh Bill Clinton sebagai Presiden ke-42 Amerika Serikat, berhasil memperoleh jabatannya pada tahun 1993-1997 tanpa dominasi parlemen; 92. Bahwa faktanya, sepanjang yang dapat para Pemohon temukan, semua negara yang menganut sistem presidensial tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden, yang ada adalah ambang batas untuk terpilih sebagai presiden. Negara-negara tersebut antara lain: 1. Amerika Serikat Amerika Serikat, yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden. Pada tahun 2016, selain big parties, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat) serta Donald Trump dan Mike Pence (Partai Republik), ternyata ada third party (istilah yang digunakan 57 untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada pilpres, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun, memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada popular vote. (Ballotpedia, Presidential candidates, 2016, 2016, https://ballotpedia.org/Presidential_candidates,_2016) 2. Peru Peru tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1. Apabila kurang, akan dilaksanakan putaran kedua dengan dua calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres 2016 terdapat 8 pasangan calon untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut (Holly K. Sonneland, 2016, Explainer: Who's Running in the 2016 Peruvian Presidential Election? diakses pada https://www.as- coa.org/articles/explainer-whos-running-2016-peruvian-presidential- electionz) 3. Brasil Brasil tidak mengenal presidential threshold. Hal tersebut diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro. (Sara DiLorenzo, 2018, A look at top 5 candidates in Brazil’s presidential election, diakses pada https://apnews.com/6bbb37248266432eb85eabf685143e24) 58 4. Meksiko Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan persiden dan wakil presiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang pilpres, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan (Konstitusi Meksiko Pasal 81 dan 82) (Ciara Nugent, 2018, Your Complete Guide to Mexico's 2018 Elections, https://time.com/5324817/2018-mexico-election-candidates/) 5. Kyrgyzstan Kyrgyzstan tidak mengenal presidential threshold. Setiap warga negara yang telah cakap hukum, minimum usia 35 tahun dan maksimal 70 dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat tambahan lainnya adalah, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya (Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2). Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan (Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi Vol.11, No.3, hlm.495). Pada pilpres terbaru, tepatnya tahun 2017, pilpres Kyrgyzstan memiliki sebelas pasang capres dan cawapres, di mana ada 1 orang perempuan maju sebagai capres melawan koalisi petahana. (Alan Crosby, 2017, Jeenbekov Wins Kyrgyz Presidential Election Outright, Preliminary Vote Count Shows, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan- presidential-election-atambaev-babanov-sariev- jeenbekov/28794893.html) 6. Uruguay Pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden di tahun 2019, terdapat sebelas partai politik yang 59 mencalonkan sebelas kandidat presiden masing-masing. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Uruguay) 7. Prancis Sejak tahun 2002 pemilihan presiden Prancis dilaksanakan secara langsung. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Prancis yang terakhir pada tahun 2017, terdapat sebelas calon presiden yang berasal dari sebelas partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat tidak menjadi masalah. (https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_elections_in_France) 8. Finlandia Pemilihan presiden Finlandia dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik maupun kelompok independen dapat mengajukan kandidat presidennya. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden Finlandia di Tahun 2018, terdapat delapan orang kandidat Presiden. Dua di antaranya berasal dari kelompok independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Finnish_presidential_election). 9. Portugal Pemilihan presiden Portugal dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip demokrasi. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya sendiri. Pemenangnya ditentukan dalam sistem dua ronde. Dalam pemilu presiden yang terakhir, tahun 2016, terdapat sepuluh kandidat yang sebagian besarnya tidak didukung oleh partai politik. (https://www.euronews.com/2016/01/20/the-portuguese-presidental- election-guide) 10. Polandia Pemilihan presiden Polandia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu tahun 2020, terdapat enam partai politik yang mencalonkan enam kandidat presiden. 60 (https://www.electionguide.org/elections/id/3337/ dan https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Polish_presidential_election) 11. Austria Austria tidak mengenal adanya presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Setiap partai politik dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya. Dalam pemilu tahun 2016, terdapat tujuh kandidat. Empat kandidat dicalonkan partai politik, sementara tiga kandidat dicalonkan kelompok independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Austrian_presidential_election) 12. Rusia Pemilihan presiden Rusia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Russian_presidential_election) 13. Bulgaria Pemilihan presiden Bulgaria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh satu kandidat calon presiden, enam belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Bulgaria) 14. Ukraina Pemilihan presiden Ukraina dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh sembilan kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua puluh satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Ukrainian_presidential_election) 61 15. Kroasia Pemilihan presiden Kroasia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Croatian_presidenti al_election#:~:text=18%20February%202025.,Electoral%20system,of %20the%20incumbent%20president's%20term.) 16. Rumania Pemilihan presiden Rumania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, yang dicalonkan empat belas partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Romanian_presidential_election) 17. Republik Ceko Pemilihan presiden Republik Ceko dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, empat orang dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_Czech_Republic) 18. Lithuania Pemilihan presiden Lithuania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Lithuanian_presidential_election) 19. Serbia Pemilihan presiden Serbia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, 62 tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Serbian_presidential_election) 20. Slovakia Pemilihan presiden Slovakia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Slovak_presidential_election) 21. Slovenia Pemilihan presiden Slovenia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, delapan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Slovenian_presidential_election) 22. Siprus Pemilihan presiden Siprus dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Cypriot_presidential_election#:~:tex t=2%20Second%20round- ,Electoral%20system,between%20the%20top%20two%20candidates.) 23. Moldova Di Moldova, pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sepuluh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Moldovan_presidential_electio 63 24. Chile Pemilihan presiden Chile dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Chilean_general_election) 25. Ekuador Pemilihan presiden Ekuador dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Ecuadorian_general_election) 26. Kolombia Pemilihan presiden Kolombia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Colombian_presidential_election) 27. Kosta Rika Pemilihan presiden Kosta Rika dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Costa_Rican_general_election#:~:t ext=9%20References- ,Electoral%20system,the%20biggest%20quantity%20of%20votes.) 28. Republik Dominika Pemilihan presiden Republik Dominka dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 64 (https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Dominican_Republic_general_electi on#:~:text=6%20Notes- ,Electoral%20system,votes%20on%20the%20first%20round.) 29. Guatemala Pemilihan presiden Guatemala dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Guatemalan_general_election) 30. Haiti Pemilihan presiden Haiti dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh tujuh kandidat calon presiden, dua puluh enam orang dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://account.miamiherald.com/paywall/subscriber- only?resume=85390022&intcid=ab_archive) 31. Tunisia Pemilihan presiden Tunisia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh enam kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan delapan calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tunisian_presidential_election) 32. Aljazair Pemilihan presiden Aljazair dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Algerian_presidential_election) 65 33. Liberia Pemilihan presiden Liberia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh kandidat calon presiden, tujuh belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Liberian_general_election) 34. Nigeria Pemilihan presiden Nigeria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Nigerien_general_election) 35. Ghana Pemilihan presiden Ghana dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Ghanaian_general_election) 36. Senegal Pemilihan presiden Senegal dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Senegalese_presidential_election) 37. Komoro Pemilihan presiden Komoro dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua belas 66 kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Comorian_presidential_election) 38. Republik Kongo Pemilihan presiden Republik Kongo dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sepuluh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Republic_of_the_Congo_presidenti al_election 39. Guinea Pemilihan presiden Guinea dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 40. Guinea-Bissau Pemilihan presiden Guinea-Bissau dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sembilan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Guinea- Bissau_presidential_election) 41. Madagaskar Pemilihan presiden Madagaskar dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malagasy_presidential_election) 42. Mali Pemilihan presiden Mali dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden, 67 empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan sebelas orang independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malian_presidential_election) 43. Tanzania Pemilihan presiden Tanzania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://www.aljazeera.com/news/2020/8/27/tanzania-approves-15- candidates-for-presidential-election) 44. Togo Pemilihan presiden Togo dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=10_candid ates_file_bids_to_vie_Togo_presidential_election&news_id=1463957& group_news=ALLNEWS&news_date=&taging_subtype=TOGO&name =&search=y_general&q=TOGO,%20&halaman=1) 45. Mauritania Pemilihan presiden Mauritania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Mauritanian_presidential_election) 46. Sieraa Leone Pemilihan presiden Sieraa Leone dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sierra_Leonean_general_election) 68 47. Zambia Pemilihan presiden Zambia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Zambian_presidential_election) 48. Afganistan Pemilihan presiden Afganistan dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan belas kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga belas kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Afghan_presidential_election) 49. Turki Pemilihan presiden Turki dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (http://turkishelections.com/) Apabila Presidential Threshold adalah Open Legal Policy Maka Open Legal Policy yang Melanggar Konstitusi 93. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) putusan Mahkamah perihal konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold): 51-52-59/PUU-VI/2008, 56/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, 4/PUU-XI/2013, 14/PUU-XI/2013, 46/PUU-XI/2013, 56/PUU-XI/2013, 108/PUU-XI/2013, 49/PUU-XII/2014, 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU- XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 92/PUU-XVI/2018, 74/PUU-XVIII/2020, yang kesemuanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, Mahkamah berfokus pada dua argumentasi/pertimbangan hukum: (1) kebijakan hukum terbuka (open legal policy); dan (2) penguatan sistem 69 presidensial (penyederahanaan partai politik), selengkapnya sebagai berikut: Tabel VII Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) No. Nomor Putusan Pertimbangan Hukum 1. 51-52-59/PUU- VI/2008 - Presidential threshold merupakan open legal policy dengan tujuan multipartai sederhana; - Presidential threshold merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PERMOHONAN DITOLAK 2. 56/PUU-VI/2008 - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual. PERMOHONAN DITOLAK 3. 26/PUU-VII/2009 - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 4. 4/PUU-XI/2013 - Permohonan Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 5. 14/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 adalah open legal policy; - Permohonan ditolak terkait pengujian Pasal 9 UU 42/2008. PERMOHONAN DITOLAK 6. 46/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 sudah diajukan sebelumnya. 70 PERMOHONAN DITOLAK 7. 56/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan pemohon. PERMOHONAN DITOLAK 8. 108/PUU-XI/2013 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Pasal 9 UU No. 42/2008 telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; PERMOHONAN DITOLAK 9. 49/PUU-XII/2014 - Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); - Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 10. 44/PUU-XV/2017 - Pemohon tidak mencantumkan nomor undang-undang, lembaran negara, dan tambahan lembaran negara. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 11. 53/PUU-XV/2017 - Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU- VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; - Menyatakan presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945; - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 12. 59/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 71 13. 70/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 14. 71/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 15. 72/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik; PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 16. 49/PUU-XVI/2018 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. PERMOHONAN DITOLAK 17. 50/PUU-XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 72 18. 54/PUU-XVI/2018 - Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing; - Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih; - Presidential threshold sebagai open legal policy. PERMOHONAN DITOLAK 19. 58/PUU-XVI/2018 - Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017 menyatakan presidential threshold sebagai penguat sistem presidensial merupakan open legal policy. - Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem presidensial; - Pemohon tidak memiliki Legal Standing. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 20. 61/PUU-XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; - Permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 21. 92/PUU-XVI/2018 - Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal a quo pada pengajuan materiil; - Permohonan Pemohon kabur. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 22. 74/PUU-XVIII/2020 - Norma a quo tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; - Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan 73 94. Bahwa dari 22 permohonan tersebut di atas, sembilan permohonan ditolak dan 13 dinyatakan tidak dapat diterima. Dari sembilan permohonan yang ditolak, Mahkamah pada dasarnya menggunakan argumentasi yang kurang lebih sama, yaitu (1) penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk penyederhanaan parpol dan perlunya dukungan parlemen terhadap presiden serta (2) presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Selain itu, Mahkamah juga menyinggung presidential threshold sebagai “tata cara” pelaksanaan pilpes. Ketiga pertimbangan hukum Mahkamah dalam menolak permohonan penghapusan presidential threshold telah Pemohon bantah dalam keseluruhan permohonan ini; 95. Bahwa dalam menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon, Mahkamah selalu merujuk dua putusan sebagai basis argumentasi (pertimbangan hukum), yaitu (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; 96. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terdapat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar; Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; - Hak kerugian pada Pasal a quo berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Permohonan tidak dapat diterima. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 74 b. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra. 97. Bahwa terhadap putusan Mahkmah a quo, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menghormati segala putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Akan tetapi, Pemohon menganggap ketentuan open legal policy tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hingga saat ini Mahkamah belum pernah menilai apakah presidential threshold sebagai open legal policy tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak; 98. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Jo. Nomor 010/PUU-III/2005 Jo. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pokoknya menyatakan suatu undang-undang yang merupakan open legal policy tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan hukum (dead lock) sehingga terhadap produk undang-undang yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya; 99. Bahwa secara yuridis faktual, keberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan hukum (dead lock), yang selengkapnya sebagai berikut: a. Bahwa Katua DPR Periode 2009-2014 Marzukie Alie menyatakan dalam kanal youtube Politik Akademia lahirnya rumusan ketentuan ambang batas presiden (presidential threshold), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan inisiasi atau upaya dari partai besar saat itu untuk “menjegal” Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan lagi (periode kedua) pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, di mana Partai Demokrat hanya memiliki suara sebesar tujuh persen (https://www.youtube.com/watch?v=lxzwfAVDFSE); b. Bahwa sejalan dengan keterangan Marzukie Alie tersebut di atas, pemberlakuan presidential threshold secara terang benderang telah melanggar prinsip moralitas, karena menjadi alat yang ampuh untuk menghilangkan lawan politik yang pada akhirnya akan menghambat 75 regenerasi pemimpin bangsa dan berpotensi menghasilkan satu pasangan calon presiden atau calon tunggal; c. Bahwa dalam politik, tidak ada musuh atau kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Partai-partai politik yang kini beroposisi dapat saja menjadi kawan apabila hendak mencapai suatu tujuan yang serupa. Dengan persyaratan presidential threshold ini, partai-partai tersebut dapat berkoalisi dan mendominasi persentase ambang batas, sehingga dapat menutup kemungkinan terbentuknya koalisi lain yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden karena koalisi tidak dapat mencapai angka ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini kemudian dapat berujung pada pemilihan presiden dan wakil presiden dengan calon tunggal; d. Menurut logika hukum yang rasional, penerapan presidential threshold tidak memberikan dampak pada penyederhanaan partai politik. Fakta empirik telah membuktikan bahwa pemberlakuan presidential threshold tidak berkolerasi langsung atau tidak langsung dalam mengurangi jumlah partai politik, berbeda dengan penerapan parliamentary threshold yang memang didesain secara alamiah untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR; e. Lebih lanjut logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi (vide Pendapat Berbeda Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018); f. Bahwa dalam praktik dan teorinya, di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial multipartai, kesemuanya menerapkan presidential threshold sebagai syarat keterpilihan, bukan 76 syarat pencalonan sebagaimana di Indonesia, di antaranya: (1) Brasil: 50% persen plus 1; (2) Ekuador: 50% plus 1 atau 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10%; (3) Argentina: 50% plus 1 atau 40% – 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10% (Kartawidjaya, 2016:5); g. Bahwa selain itu, tidak ada satupun dari 167 negara yang memiliki konstitusi dan undang-undang di dunia ini yang menetapkan syarat khusus untuk pencalonan presiden harus mendapatkan dukungan parlemen sebesar perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Begitu pula dengan 23 negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh) atau 52 negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna) atau 35 negara yang hybrid regimes (rezim hibrid) maupun dari 57 negara yang dikategorikan sebagai negara authoritarian regimes (rezim otoriter), yang memberlakukan presidential threshold sebagai syarat pencalonan; (https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi) h. Bahwa untuk lebih lengkapnya, persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di 23 (dua puluh tiga) negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh), 52 (lima puluh dua) negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna), dan 35 (tiga puluh lima) negara yang hybrid regimes (rezim hibrid), umumnya syarat-syaratnya sebagai berikut; (1) Lahir di negara itu dan menjadi warga negara setempat. Persyaratan ini mutlak di semua negara; (2) Berumur antara 18 tahun (khususnya di Perancis), berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, seperti di Amerika Serikat, Meksiko, Islandia, dan lain-lain, hingga umur 40 (empat puluh) tahun dan 45 (empat puluh lima) tahun, seperti di Pakistan dan Turki; (3) Persyaratan lain, seperti harus menetap tinggal di negara itu minimal 5 (lima) tahun (khususnya di Korea Selatan), tinggal minimal 14 (empat belas) tahun (seperti di Amerika Serikat), dan tinggal selama minimal 20 (dua puluh) tahun (seperti di Meksiko); 77 (4) Untuk negara-negara Islam, ada persyaratan lain, yakni harus muslim atau beragama Islam, seperti Pakistan, Afghanistan, Brunei Darussalam, Suriah; i. Ada 2 negara, di mana head of state (presiden) itu harus beragama Kristen, yaitu, Andorra dan Lebanon. ii. Ada 2 negara, di mana head of state (presiden) harus beragama Budha, yaitu Bhutan dan Thailand; iii. Ada 17 negara, di mana head of state (presiden) harus muslim, yakni Afghanistan, Aljazair, Brunei, Iran, Yordania, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Maroko, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah, Tunisia, dan Yaman. (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30- countries-heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/) (5) Ada persyaratan lain, seperti harus didukung atau diajukan oleh 1.500 hingga maksimal 3.000 petitioners atau voters, yang tersebar di berbagai daerah, district atau provinsi secara proporsional seperti di Islandia; (6) Ada juga persyaratan lain yang harus didukung oleh minimal 500 pejabat public (elected officials). seperti anggota parliament (MP's) dan bupati atau wali kota seperti di Perancis. (7) (https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_presidential_qualifications _by_country) i. Bahwa secara teori, sistem ambang batas pencalonan atau presidential threshold bertentangan dengan logika sistem presidensial, karena dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen memiliki porsi kekuasaan yang terpisah dan memiliki ligitimasi yang sama kuatnya, sehingga tidak tepat menempatkan posisi calon presiden subordinasi (di bawah) parlemen dengan memberlakuan syarat suara dan/atau kursi parlemen untuk pencalonan presiden; j. Bahwa pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan adanya presidential threshold mencerminkan representasi sosio-politik dengan mempertimbangkan keberbhinekaan, menurut para Pemohon, pendapat atau pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, 78 karena pada prinsipnya parameter representasi sosio-politik dan keberbhinekaan alat ukurnya tidak berada pada partai politik melalui rumusan ambang batas, melainkan menggunakan instrumen “pemilih atau rakyat” yang mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan calon presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; k. Bahwa adapun terhadap pertimbangan Mahkamah yang menyatakan presidential threshold dimaksudkan agar calon presiden mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, menurut para Pemohon, pendapat tersebut juga tidak tepat, sebab menilik sejarah kepemiluan di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak kompatibel dengan hasil pemilihan legislatif. Misalnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2014, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo diusung gabungan partai politik yang perolehan suranya dalam pemilihan legislatif lebih kecil daripada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008); l. Bahwa dalam konteks menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, faktanya presidential threshold telah menghadirkan/memunculkan ketidakadilan yang intolerable melalui praktik pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2009, Rizal Ramli ditawari oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). (https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi- Presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-triliun); m. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)” 79 (https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik- tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930) 100. Berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan selain melanggar konstitusi (UUD 1945), ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold yang ditafsirkan sebagai open legal policy secara terang benderang melanggar syarat open legal policy sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 7/PUU- XI/2013 Jo. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Jo. Nomor 010/PUU-III/2005; Presidential Threshold Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia 101. Bahwa sistem pemilihan presiden/kepala daerah dengan threshold telah mengakibatkan demokrasi dikendalikan oleh bandar. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila seperti termuat di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, terutama Sila Keempat dan Sila Kelima. Demokrasi menjadi tidak adil karena hanya menguntungkan para bandar, bukan menguntungkan rakyat banyak; 102. Bahwa sistem demokrasi yang hanya mengizinkan sedikit kandidat, terutama kandidat yang dikendalikan bandar ini, menyebabkan sulitnya mendapatkan kandidat pemimpin yang benar-benar memikirkan untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Akibatnya tujuan bernegara seperti termuat di Alinea ke-4 UUD 1945 menjadi sulit diwujudkan; 103. Bahwa Shinta Devi Ambarwati dalam Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. No. 5, Agustus 2020, menyatakan keberlakuan presidential threshold akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap presiden terpilih. Hal ini terjadi dikarenakan semua partai politik peserta pemilihan umum tidak bisa masuk dalam bursa pemilihan presiden. Artinya, tidak terdapat varian pilihan yang beragam untuk dipilih oleh rakyat. Ketika kehendak rakyat untuk memilih pilihan yang beragam terhambat, maka dalam batas penalaran yang wajar, sistem presidential threshold telah memaksa rakyat untuk memilih calon yang tidak dikehendakinya. Ketika hal tersebut terjadi, kepercayaan publik terhadap pemimpin pasca pemilihan tentu akan 80 menurun sehingga isu kepercayaan publik menjadi hal yang krusial di masa mendatang. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/issue/view/6/6 104. Bahwa kemerosotan akan kedaulatan rakyat yang terjadi dalam proses demokrasi dan politik Indonesia dapat tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia yang sejak 2006 hingga 2020 memiliki nilai yang lemah dan tidak menunjukan suatu arah perbaikan. Democracy Index yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/) terhadap 167 negara, menempatkan Indonesia pada tahun 2020 pada kategori flawed democracy dengan peringlat 67 jauh di bawah Malaysia pada peringkat 39, Timor Leste peringkat 44, dan Filipina pada peringkat 55. Angka Skor Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 6.30, yang apabila dilihat sejak tahun 2006: Tabel VIII Indeks Demokrasi Indonesia 2006-2020 oleh EIU Tahun Skor 2006 6.41 2008 6.34 2010 6.53 2011 6.53 2012 6.76 2013 6.82 2014 6.95 2015 7.03 2016 6.97 2017 6.39 2018 6.39 2019 6.48 2020 6.30 Democracy Index ini dikalkulasikan berdasarkan lima kategori penilaian yang di antaranya adalah: : electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties. 81 Indonesia pada tahun 2020 dalam 5 (lima) kategori tersebut memperoleh skor: Tabel IX Skor Per Kategori Indonesia dalam Indeks Demokrasi oleh EIU Kategori Skor Electoral Process And Pluralism 7.92 The Functioning Of Government 7.50 Political Participation 6.11 Political Culture 4.38 Civil Liberties 5.59 105. Bahwa presidential threshold mengambil peran besar dalam pengaruh atas sistem berdemokrasi Indonesia dengan menghasilkan rendahnya political participation dalam konstestasi pemilihan Presiden, yang kemudian melahirkan political culture yang buruk dalam dimensi politik transaksional dan korup, serta membatasi kebebasan sipil (civil liberties) untuk memperoleh persamaan hak dan kesempatan dalam Pemerintahan; 106. Bahwa secara prinsip presidential threshold tidak demokratis karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya: a. Prinsip demokrasi sovereignty of the people atau kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Apa pun perubahan itu, kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan lembaga atau institusi lain, seperti partai politik. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan presidential threshold 20% itu telah mengkudeta atau pelanggaran (infringement) terhadap kedaulatan rakyat yang ada pada UUD 1945, sekaligus melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3), yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Presidential threshold ini jelas membuat hak seorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dipemerintahan menjadi hilang; b. Dalam praktinya, presidential threshold menciptakan kondisi politik dan hukum yang tidak sama (unequal under the rule of law), tidak adil (unjust under the rule of law) dan tidak fair (unfair) khususnya bagi rakyat biasa 82 atau akademisi yang memiliki intelektualitas yang mumpuni, tetapi tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden, karena pintu masuknya sudah ditutup rapat oleh persyaratan presidential threshold. Kondisi tersebut bertolak belakang terhadap salah satu tujuan demokrasi (objective democracy), yakni menciptakan equality, equal opportunity melalui open, free and fair competition; c. Bahwa di sisi yang lain, presidential threshold juga mengurangi “political participation” karena dimonopoli oleh partai politik, membentuk segmen- segmen dan kasta-kasta kekuasaan baru dalam budaya politik (political culture) di Tanah Air, dan menghancurkan kebebasan sipil (civil liberties). Perubahan Pandangan Mahkamah 107. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang, yang rangkuman putusannya sebagai berikut: Tabel X Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya No. Isu Konstitusionalitas Putusan Perubahan Pandangan Mahkamah/Putusan 1. Pembatasan waktu publikasi hitung cepat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat” inkonstitusional. Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu 83 dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting. Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] … Indonesia yang 84 termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.” 2. Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut: 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, 85 DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. gubernur, dan bupati/wali kota. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan Pemilihan Umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. 108. Bahwa merujuk pada penjabaran Tabel X di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu; 109. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip ‘law changes by reasons. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu “fiqih berubah jika illat- nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum 86 bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi; 110. Bahwa selanjutnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 111. Bahwa masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Para Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan para Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil (free and fair election); 112. Bahwa kendati para Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya. D. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 87 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy KTA DPD RI atas Nama H. Bustami Zainudin S.Pd., M.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy KTA DPD RI atas Nama H. Fachrul Razi, M.I.P; 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 88 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 89 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 222 UU 7/2017, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa para Pemohon berkedudukan dalam dua kapasitas atau kualifikasi, yaitu: (1) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be a candidate); (2) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri (right to be a candidate) dan mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 3. Bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat 90 (3) UUD 1945. Selain hak untuk memilih, para Pemohon juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law and goverment) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (right to be a candidate) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara expressis verbis diatur oleh UUD 1945; 4. Bahwa secara yuridis pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon); 5. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Selain itu, pemilihan umum yang jujur dan adil yang menjadi hak para Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua dalam hal ini partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya pembatasan; 6. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) putusan Mahkamah perihal ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold), 7 (tujuh) putusan di antaranya telah menerima legal standing Pemohon sebagai pemilih, di mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya “terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian ‘pemohon sebagai pemilih’ dengan berlakunya norma presidential threshold sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi”; 7. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) menggangu/mereduksi pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon yang merupakan representasi daerah (provinsi) dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah, karena pemberlakuan presidential threshold berpotensi mengurangi kesempatan 91 putra-putri terbaik daerah untuk maju ke pentas nasional sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 8. Bahwa dalam pelaksanaan tugas, para Pemohon mendapatkan/memperoleh aspirasi dari masyarakat di daerah yang menginginkan agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024 diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasangan calon, termasuk putra-putri terbaik daerah, tidak seperti pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon Presiden yang sama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota DPD yang tidak mewakili lembaga DPD. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan termasuk dalam mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; [3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan: [3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 92 penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok 93 permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon. [3.6.3] Bahwa berdasakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemillu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu. Demikian juga dalam kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksaaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidak-tidaknya 94 menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 95 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 96 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari