68/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 68/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Hafidz Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 September 1980 Pekerjaan : Pekerja PT. Danapersadaraya Motor Industry Alamat : Jalan Tatya Wuni 4, Blok F5 Nomor2, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai--------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wahidin Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975 Pekerjaan : Pekerja PT. Onamba Indonesia Alamat : Permata Teluk Jambe MM/06, RT.003, RW.018, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Solihin Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 21 April 1976 Pekerjaan : Pekerja PT. Sulidafin Permai Spinning Mills Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, Nomor 16, RT.001, RW.017 Kelurahan Telaga Murni, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Herwan Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Desember1973 Pekerjaan : Pekerja PT. Goodyear Indonesia, Tbk. Alamat : Jalan Pembangunan I Nomor 11 RT.002 RW.06 Kota Bogor sebagai------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Yayat Sugara Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 03 Mei 1979 Pekerjaan : Pekerja PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk. Alamat : Perum Coci Gardeb K9, Klapanunggal, Kabupaten Bogor sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2015 dan 27 April 2015 memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Haryanto S.H., Ahmad Zaeli Alfan, S.H., Wiend Sakti M, S.H., L.LM., dan Imam Ghozali, S.H., M.H.,adalah Advokat dan Asisten Advokat, yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII C, Nomor 11, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 11 Mei 2015 berdasarkanAkta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 140/PAN.MK/2015dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusipada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 68/PUU-XIII/2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, [bukti P-4], yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHIterhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang isinya para Pemohon kutip menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaganegara”. 2. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kualifikasi pihak yang dapat menjadi Pemohon, sebagaimana menurut dan diturut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 junctoPutusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat diantaranya sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional yang diberikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dirugikan dengan berlakunya frasa “anjuran” pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, yang bunyinya para Pemohon kutip sebagai berikut: Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis”. Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis”. 4. Bahwa Pemohon 1, 2, 3, dan 4 adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-5,bukti P-5A, bukti P-5B, danbukti P-5C] yang masih terdaftar sebagai pekerja, dan tidak mengalami sengketa hubungan industrial di tempat bekerjanya. Kecuali Pemohon5 [bukti P-5D] kini sedang mengalami sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebagai pekerja, maka Pemohon 1, 2, 3, dan 4 sangat berpotensi mengalami penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, maka para Pemohon harus menyelesaikan perselisihannya melalui musyawarah (bipartit), Mediasi atau Konsiliasi atau Arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU PPHI. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi, hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan bukti-bukti telah dilakukannya upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit. Begitupula penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI. Akan tetapi dalam ketentuan UU PPHI, mediator atau konsiliator hanya diberikan wewenang untuk membuat anjuran, sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a. Serta, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi, acapkali lebih lama dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan permintaan penyelesaian perselisihan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 UU PPHI [bukti P-6]. Hal demikian terlihat, seperti pada fakta yang telah dialami oleh Pemohon 5, permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial diterima pada tanggal 9 Oktober 2014, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja melakukan upaya panggilan dengan agenda kelengkapan berkas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 4 dan 11 November 2014. Lalu baru digelar sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 25 November, 3 dan 10 Desember 2014. Lebih lanjut, Dinas Tenaga Kerja menerbitkan Anjuran Mediasi pada tanggal 26 Januari 2015, dan Risalah Mediasi pada tanggal 1 April 2015. Sehingga, prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial cepat, tepat, adil dan murah dalam UU PPHI, yang merupakan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku hubungan industrial, yaitu termasuk diantaranya pekerja (incasu para Pemohon) menjadi terlanggar. 5. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hokumsebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian frasa “anjuran” pada Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, terhadap UUD 1945. III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [selanjutnya disebut UU PPHI, videbukti P-1], yang juga memperkenalkan berbagai pranata atau mekanisme baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial. 2. Bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, telah diperkenalkan sebelum UU PPHI, yaitu oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), [selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS, bukti P-7]. 3. Bahwa di dalam UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa melalui Mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), yang penunjukan penyelesaian melalui mediasi disepakati oleh para pihak yeng bersengketa dan bersifat suka rela, sebelum diselesaikan oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 4. Bahwa prinsip dasar dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat kerelaan serta win-win solution, dan bukan sebagai kewajiban serta zero sum game. Dalam UU PPHI, penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dan Konsiliasi yang merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bersifat wajib. Sehingga secara langsung, justru membunuh sifat kerelaan dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, karena peluang untuk mencari jalan tengah menjadi hilang. 5. Bahwa pemberian wadah dan pengaturan secara khusus Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU PPHI, justru tidak akan memberikan proses penyelesaian damai, malah bersifat sebagaimana layaknya sidang pengadilan biasa dengan diaturnya hukum acara dalam Mediasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Konsiliasi, yang akan menimbulkan praktek zero sum game. Selain itu, UU PPHI ini juga tidak membuka kemungkinan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa non permanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU PPHI, sebenarnya hanyalah perbaruan dari peraturan yang lama, dan bukannya memperkenalkan mekanisme baru, yang lebih mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya, sesuai semangat dalam asas yang tertuang pada konsiderans UU PPHI itu sendiri. Tidak adanya mekanisme baru sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU PPHI, terlihat dari sulitnya untuk menemukan perbedaan prinsip (selain perbedaan tekhnis) antara mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pemerantaraan sebagai proses Tripartit, dengan mekanisme mediasi dan konsiliasi. Perbedaan tekhnisnya adalah, jika anjuran pemerantaraan oleh Pegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak yang berselisih, maka Dinas Tenaga Kerja yang melimpahkan penyelesaian perselisihan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Pusat (P4P). Sedangkan anjuran mediasi dari Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja, yang ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak yang berselisih, maka salah satu pihak yang menolak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perbedaan tekhnis tersebut, memberikan gambaran mengenai syarat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan sebelum berlakunya UU PPHI, adalah hanya anjuran pemerantaraan oleh Pegawai Perantara. Dan setelah berlakunya UU PPHI, maka syarat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PHI, adalah risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 6. Bahwa konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi yang diatur dalam UU PPHI, faktanya tidak menimbulkan mediasi yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk dapat berunding. Karena Pegawai Mediator menjadi figur sentral, yang diberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 kewenangan untuk membuat anjuran yang seolah-olah (quasi) Putusan (vonis) Hakim, dan terkesan hanya menjadi tiket untuk mengajukan gugatan ke PHI. Padahal pada ranah hukum, mediasi tidak mengenal anjuran. 7. Bahwa didalam UU PPHI, yang diantaranya mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak mengakui keberadaan anjuran mediasi dan konsiliasi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, yang para Pemohon kutip isinya sebagai berikut: “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat”. Ketentuan diatas secara jelas, tegas dan terang benderang, UU PPHI secara khusus mengatur ketentuan syarat formil pengajuan gugatan yang harus dilengkapi dengan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi. Karena, dengan tidak dilampirinya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam pengajuan surat gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, berakibat Hakim PHI menjatuhkan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 8. Bahwa seharusnya UU PPHI menegaskan pemberian kewenangan kepada pihak yang diinginkannya dalam rangka melaksanakan undang- undang, tetapi UU PPHI justru tidak mengatur mengenai kewenangan Mediator atau Konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, yang merupakan syarat formil untuk mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 9. Bahwa UU PPHI, memberikan kewenangan Mediator atau Konsiliator hanya untuk menerbitkan anjuran, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, yang bunyinya para Pemohon kutip: Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis”. 10. Bahwa dalam tataran praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka apabila para pihak yaitu pekerja dengan pengusaha tidak berhasil mencapai kata sepakat dalam musyawarah yang ditengahi oleh Mediator atau Konsiliator, maka Mediator atau Konsiliator akan menerbitkan anjuran tertulis, yang secara teori dalam UU PPHI dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi atau konsiliasi pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU PPHI. Setelah dikeluarkan anjuran Mediator atau Konsiliator, para pihak diharuskan memberi jawaban tertulis yang isinya menerima atau menolak anjuran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya anjuran. Dan bagi para pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran Mediator atau Konsiliator, maka dianggap menolak anjuran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan hurufd, serta Pasal 23 ayat (2) huruf c dan hurufd UU PPHI. Setelah para pihak atau salah satu pihak memberikan jawaban tertulis terhadap anjuran mediasi atau konsiliasi, maka Pegawai Mediator atau Konsiliator akan menerbitkan risalah mediasi atau konsiliasi, yang kewenangan penerbitan serta tenggang waktunya tidak ditentukan dalam UU PPHI. 11. Bahwa terlepas dari uraian para Pemohon tersebut diatas, berikut para Pemohon sampaikan hal-hal dibawah ini: Teori (UU PPHI) Praktek Uraian Fakta Waktu Kerja Uraian Fakta Waktu Kerja Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4): Kelengkapan berkas permohonan pencatatan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. 7 hari Sidang Pemeriksaan Kelengkapan Berkas (1) Sidang Pemeriksaan Kelengkapan Berkas (2) 19 hari 6 hari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Pasal 10 dan Pasal 20: Mediator atau Konsiliator menjadwalkan sidang mediasi atau konsiliasi. 7 hari Sidang Mediasi atau Konsiliasi (1) Sidang Mediasi atau Konsiliasi (2) Sidang Mediasi atau Konsiliasi (3) 6 hari 8 hari 7 hari Pasal 13 ayat (2) huruf b, dan Pasal 23 ayat (2) huruf b: Mediator atau Konsiliator menerbitkan anjuran. 10 hari Mediator atau Konsiliator menerbitkan anjuran. 30 hari Mediator atau Konsiliator menerbitkan risalah mediasi atau konsiliasi. 55 hari Pasal 15 dan Pasal 25 : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi. 30 hari Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi. 131 hari Dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas, meskipun yang para Pemohon uraikan merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum. Akan tetapi, apabila ditelaah sesungguhnya waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi, tidaklah cukup bagi Pegawai Mediator atau Konsiliator hanya dengan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, untuk menggelar sidang mediasi atau konsiliasi, membuat anjuran dan risalah mediasi atau konsiliasi. Serta, apabila yang diuji adalah mengenai lamanya waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum tentu bagi Pegawai Mediator atau Konsiliator untuk dapat tepat waktu dalam menerbitkan anjuran dan risalah. Sehingga dengan demikian, yang paling tepat adalah dengan menyampaikan anjuran Pegawai Mediator atau Konsiliator dalam sidang mediasi setelah mendengar keterangan para pihak atau salah satu pihak, yang apabila ditolak oleh salah satu pihak atau tanpa kehadiran salah satu pihak, maka Pegawai Mediator atau Konsiliator menuliskan anjuran yang telah ia sampaikan pada saat sidang mediasi atau konsiliasi di dalam Risalah Penyelesaian Mediasi atau Konsiliasi. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidaklah tepat bagi Mahkamah untuk membuat norma baru dalam putusan pengujian sebuah undang-undang. Akan tetapi sangat dimungkinkan bagi Mahkamah, untuk memberikan makna penafsiran dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 12. Bahwa tidak adanya clausul dalam UU PPHI, mengenai pemberian kewenangan Mediator atau Konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Akan tetapi sebaliknya, justru mengatur pemberian kewenangan penerbitan anjuran, yang bukan termasuk syarat formil dalam pengajuan gugatan di PHI, maka telah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang isinya para Pemohon kutip: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 13. Bahwa agar ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan konstitusional bersyarat (conditionaly constititional) sepanjang frasa “anjuran”, dimaknai sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus: • Mengabulkan Permohonan para Pemohon; • Menyatakan: - frasa “anjuran” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”. - frasa “anjuran” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”. - frasa “anjuran” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”. - frasa “anjuran” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”. • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 5. Bukti P-5 Fotokopi Identitas para Pemohon 6. Bukti P-6 Fotokopi Berkas Panggilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor 7. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 8. Bukti P-8 Fotokopi Berkas Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU PPHI) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Peroranganwarga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, danPemohon IV adalah para pekerja yang masih terdaftar di perusahaan dan masih belum mengalami sengketa hubungan industrial sedangkan Pemohon V saat ini sedang mengalami sengketa hubungan industrial; Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan berlakunya Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Menurut para Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai pekerja/buruh dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait dengan penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 konsiliasi yang hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan bukti-bukti bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit. Begitupula penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya di sebut PHI) hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI,akan tetapi dalam ketentuan UU PPHI, mediator atau konsiliator hanya diberikan wewenang untuk membuat anjuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a. Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsiliasi acapkali lebih lama dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan permintaan penyelesaian perselisihan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 UU PPHI. Hal demikian terlihat seperti pada fakta yang telah dialami oleh Pemohon V, permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial diterima pada tanggal 9 Oktober 2014, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja melakukan upaya panggilan dengan agenda kelengkapan berkas sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 4 dan 11 November 2014. Lalu baru digelar sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 25 November, 3 Desember dan 10 Desember 2014. Lebih lanjut, Dinas Tenaga Kerja menerbitkan anjuran mediasi pada tanggal 26 Januari 2015, dan risalah mediasi pada tanggal 1 April 2015,sehingga prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah dalam UU PPHI yang merupakan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku hubungan industrial, yaitu termasuk diantaranya pekerja (incasu para Pemohon), menjadi terlanggar. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pasala quotelah merugikan hak konstitusional para Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “anjuran” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.” Pasal 23 ayat (2) huruf a: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis”. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa tidak ada klausul dalam UU PPHI, mengenai pemberian kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Akan tetapi sebaliknya, justru mengatur pemberian kewenangan penerbitan anjuran, yang bukan termasuk syarat formil dalam pengajuan gugatan di PHI sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa agar ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal a quo konstitusional bersyarat (conditionaly constitutional) sepanjang frasa “anjuran”, dimaknai “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.11] Menimbang bahwa Perselisihan Hubungan Industrial timbul karena adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat buruh [vide Pasal 1 ayat (1) UU PPHI], Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa prosedur dan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan dengan perundingan bipartit dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mendaftarkan perselisihan tersebut kepada pejabat pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (dinas tenaga kerja setempat) serta dapat mengarahkan para pihak dan menawarkan apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau melalui arbitrase [vide Pasal 3, Pasal 4 UU PPHI]; [3.11.2] Bahwa apabila dalam mediasi ataupun konsiliasi tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian kerja yang selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat [vide Pasal 7 UU PPHI]. Dalam hal perundingan mediasi ataupun konsiliasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator ataupun konsiliator diwajibkan mengeluarkan anjuran tertulis [vide Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI] dan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak yang lain melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat. Selain itu, dalam setiap penanganan perkara di pengadilan harus dengan tetap menjunjung prinsip Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku hubungan industrial; [3.11.3] Bahwa dalam hal gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat; [3.11.4] Bahwa penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi oleh karena ketentuan ini bersifat imperative (wajib) sehingga penggugat harus memperoleh bukti (risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi) sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial; [3.11.5] Bahwa dalam UU PPHI tidak ada pengaturan mengenai kewenangan mediator maupun konsiliator menerbitkan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi dan waktu penerbitannya, maka pasal a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.11.6] Bahwa dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan para Pemohon dalam bukti P-6 dan bukti P-8, antara penerbitan anjuran tertulis dan risalah penyelesaian mediasi sangat memperlambat proses penyelesaian perkara, padahal Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”; [3.11.7] Bahwa oleh karena kewenangan penerbitan serta tenggang waktu tidak ditentukan dalam UU PPHI, maka perlu ditinjau lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anjuran tertulis dan apa yang dimaksud dengan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dihubungkan dengan utilitas penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial; [3.11.8] Bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Mahkamah petitum permohonan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 para Pemohon yang memohonkan pemaknaan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI setelah frasa “anjuran tertulis” ditambahkan frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi” dan pemaknaan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, sehingga setelah frasa “anjuran tertulis” ditambahkan frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi” dipandang beralasan. Namun, oleh karena format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi tidak diatur dalam Undang-Undang a quo maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai format dan substansi risalah dimaksud; [3.11.9] Bahwa menurut Mahkamah format dan substansi yang dapat digunakan sebagai pedoman guna merumuskan format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yang terdapat dalam Pasal 6 UU PPHI yang menyatakan, “(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak; (2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. nama lengkap dan alamat para pihak; b. tanggal dan tempat perundingan; c. pokok masalah atau alasan perselisihan; d. pendapat para pihak; e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak; (b) tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi; (c) pokok masalah atau alasan perselisihan; (d) pendapat para pihak; (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi atau kesimpulan hasil konsiliasi; dan apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak/kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PHI dengan melampirkan risalah tersebut; [3.11.10] Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada paragraf [3.11.9] di atas maka anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Oleh karena itu, frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi” sebagaimana disebutkan dalam petitum permohonan para Pemohon secara teknis penerapannya kurang tepat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 yang paling tepat adalah frasa “dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi”. Dengan demikian, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI rumusannya dimaknai menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”. 1.2. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”. 1.3. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”. 1.4. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id