68/PUU-XII/2014

1 F PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Nama : Damian Agata Yuvens Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 012, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Rangga Sujud Widigda Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT 008/RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Anbar Jayadi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001, RW 003, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Luthfi Sahputra Pekerjaan : Konsultan Hukum Alamat : Jalan Bendi IX Kav. 125, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Para Pemohon memilih domisili hukumnya di Jalan Kencana Permai 2 Nomor 4, Pondok Indah, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, dan Majelis Ulama Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 4 Juli 2014 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU- XII/2014 pada tanggal 16 Juli 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu: a. Tingkatan pertama Pada tingkatan ini, yang dibicarakan adalah keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum masing- masing agama dan kepercayaan. b. Tingkatan kedua Dalam tingkatan ini, penilaian terhadap keabsahan perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Kendatipun dapat dipisahkan berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya kedua tingkatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hukum agama dan kepercayaan telah “ganti baju” dan mendapatkan sumber formalnya dari negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011: 165). 3. Bahwa pengaturan di atas berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dengan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, negara “memaksa” agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama/kepercayaan. 4. Bahwa pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Contoh paling sederhana dapat dilihat pada perkawinan beda agama dan kepercayaan. Tiap agama dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. Bahkan, dalam satu agama/kepercayaan saja bisa terdapat pandangan yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaan. Akibatnya adalah tidak jelasnya status keabsahan perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dijalani, apakah perkawinannya sah ataukah tidak sah. 5. Bahwa permasalahan di atas menjadi semakin rumit ketika memasukkan kewajiban administratif dalam perkawinan, yaitu pencatatan (vide Penjelasan Umum UU Nomor 1/1974), ke dalam formula. Dalam hal perkawinan dicatatkan, maka penilaian terhadap keabsahan perkawinan terjadi 3 (tiga) kali, yaitu: a. Oleh institusi agama dan kepercayaan, yang secara tidak langsung juga memengaruhi penafsiran masing-masing individu; b. Oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dengan didasarkan pada perspektif masing-masing pihak mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya; dan c. Oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan penelitian mengenai syarat perkawinan. 6. Bahwa hal di atas menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai keabsahan perkawinan antara institusi keagamaan dan kepercayaan dengan para pihak dan dengan pegawai pencatat perkawinan. Sekali lagi hal ini dapat terjadi semata-mata karena setiap pribadi memiliki kebebasan menafsirkan agamanya dan kepercayaannya (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009: 6). 7. Bahwa akibatnya adalah pelanggaran terhadap hak atas perkawinan yang sah yang diakui di dalam UUD 1945. 8. Bahwa lebih lanjut lagi, permasalahan mengenai keabsahan sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum dari perkawinan. Hak dan kewajiban hukum dari suami-istri, maupun orang tua-anak baru timbul ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah. Dengan tidak jelasnya keabsahan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun menjadi tidak jelas. 9. Bahwa masyarakat Indonesia–khususnya yang sudah dan sedang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan– Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukum. 10. Bahwa secara umum, terdapat 2 (dua) cara penyelundupan hukum yang digunakan, yaitu: a. mengenyampingkan hukum nasional; dan b. mengenyampingkan hukum agama. Pada opsi pertama, ada 2 (dua) modus yang digunakan, yaitu: a. melangsungkan perkawinan di luar negeri; dan b. melangsungkan perkawinan secara adat. Pada opsi kedua, modus yang digunakan adalah: a. menundukkan diri pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak; dan b. berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan. 11. Bahwa penyelundupan hukum, di satu sisi, merupakan perilaku yang “menyimpang”, namun di sisi lain, maraknya penyelundupan hukum menunjukkan hilangnya kewibawaan hukum, dan bahkan menggambarkan bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 12. Bahwa keseluruhan uraian di atas jelas menggambarkan betapa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru membawa banyak masalah dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dan oleh karena itu, sudah saatnya ketentuan ini diubah menjadi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.” 13. Bahwa upaya untuk mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak boleh dimaknai sebagai bentuk serangan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, namun harus dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan dan melindungi pihak-pihak yang sudah, sedang, atau akan melangsungkan perkawinan yang kebolehannya masih dapat diperdebatkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, misalnya seperti perkawinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 beda agama dan kepercayaan –hal mana merupakan suatu kenyataan sosial yang tak dapat disangkal lagi. 14. Bahwa perubahan frasa dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia karena keabsahan dari perkawinan masih harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai. Hanya saja, hak untuk melakukan penafsiran mengenai keabsahan dari perkawinan diberikan kepada setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. 15. Bahwa warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat melakukannya tanpa perlu melakukan penyelundupan hukum dan tanpa ada kekhawatiran perkawinannya tidak dicatatkan. Di sisi lain, warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan pun tetap terakomodasi dengan baik kepentingannya. Dengan kata lain, hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia menjadi terjamin dan terpenuhi dengan adanya keadaan baru ini. 16. Bahwa sudah saatnya negara diposisikan pada tempat yang seharusnya dalam konteks perkawinan. Jangan biarkan negara melalui aparaturnya menjadi “hakim” mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Membiarkan negara melakukan hal ini, berarti membiarkan negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional dari seluruh warga negara Indonesia. Jangan biarkan negara Pancasila ini kehilangan arahnya! II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa hukum positif di Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan constitutional review yaitu: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (“UU MK”) (bukti P-3): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-4): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-5) yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan menyatakan sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; Oleh karena secara hierarkis kedudukan Undang-Undang berada di bawah UUD 1945, maka ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 merupakan suatu mekanisme kontrol terhadap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam membentuk Undang-Undang sebagai suatu produk hukum. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 benteng untuk menjaga dan mempertahankan keadilan, juga sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution) guna memastikan bahwa UUD 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 4. Bahwa oleh karena yang diujikan dalam permohonan a quo adalah UU Perkawinan yang jelas merupakan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini. III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak konstitusional sebagaimana dimaksud diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan formil Undang-Undang ini. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa para Pemohon termasuk dalam klasifikasi perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti melalui Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871112609890001 atas nama Pemohon I (bukti P-6), Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174100408890003 atas nama Pemohon II (bukti P-7), Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276025809920011 atas nama Pemohon III (bukti P-8), dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051703920002 atas nama Pemohon IV (bukti P-9). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Lebih dari itu, para Pemohon –Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IVmerupakan warga negara yang bekerja di bidang hukum– sementara Pemohon III merupakan mahasiswa hukum, sehingga memiliki perhatian khusus kepada konstruksi hukum dalam peraturan-peraturan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi para Pemohonuntuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan a quo adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum perkawinan yang mendudukkan negara sebagai “hakim” dalam menilai hukum agama dan kepercayaan bagi tiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tertanggal 29 Oktober 2014, dinyatakan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pembayar pajak (tax payer) dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, baik formil maupun materiil, terhadap UUD 1945 karena sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax. Dalam hal ini, Pemohon II adalah tax payer, sebagaimana terbukti dari Nomor Pokok Wajib Pajak 70.555.260.2-013.000 atas nama Pemohon II (bukti P-10). 4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007, maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ad.a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dan digunakan sebagai batu uji dalam permohonan a quo adalah: 1) Hak beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 2) Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; 3) Hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan 4) Hak atas persamaan di hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1),Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ad.b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dirugikan dengan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 yang tidak hanya “menghakimi” penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun juga ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Ad.c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bagi para Pemohon, belum ada kerugian hak konstitusional yang secara nyata terjadi –meskipun telah banyak warga negara yang mengalami kerugian ini. Yang ada adalah potensi kerugian terhadap hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974. Kendatipun demikian, sebagai orang dewasa, perkawinan adalah salah satu hal yang mungkin saja terjadi dan dialami oleh para Pemohon, sehingga: 1) penghakiman oleh negara melalui aparaturnya mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan; 2) perkawinan yang akan dilangsungkan menjadi perkawinan yang tidak sah; 3) ketidakjelasan mengenai sah atau tidaknya perkawinan karena hal ini digantungkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang ternyata pun satu sama lainnya berbeda; dan 4) perlakuan yang berbeda akibat digantungkannya keabsahan perkawinan pada agama dan kepercayaan, sangat berpotensi untuk dialami oleh para Pemohon ketika suatu hari hendak melangsungkan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan. Kemungkinan ini menjadi semakin besar dengan mempertimbangkan 2 (dua) fakta berikut: 1) Indonesia adalah negara yang sangat plural –beragam suku, bangsa, agama, dan kepercayaan ada di dalamnya; dan Selain dari 6 (enam) agama dan kepercayaan mayoritas di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu, Indonesia masih memiliki lebih dari 300 (tiga ratus) agama dan kepercayaan lainnya yang tersebar. Persebaran agama dan kepercayaan ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia –dalam artian, di tiap wilayah pasti ada setidaknya 2 (dua) agama dan kepercayaan. Pluralitas agama dan kepercayaan yang disikapi dengan kedewasaan masyarakat menyebabkan terjadinya interaksi secara damai, termasuk melalui perkawinan, antar pemeluk agama dan kepercayaan di seluruh Indonesia. 2) Mobilitas penduduk di Indonesia yang sangat tinggi. Kendati tidak ada data pasti mengenai jumlah penduduk yang bergerak dari satu wilayah –baik provinsi maupun kabupaten/kota– ke wilayah lain di dalam negeri, namun secara faktual dapat dilihat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 bahwa tiap wilayah menampung lebih dari 1 (satu) suku bangsa yang berasal dari pulau yang berbeda –hal mana dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah serta semakin banyaknya moda transportasi yang memungkinkan perpindahan penduduk dengan sangat cepat. Hasil dari perpindahan penduduk ini adalah interaksi, termasuk terjadinya perkawinan, antar penduduk yang berbeda suku bangsa maupun agama dan kepercayaan. Ad.d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian Penyebab dari terjadinya kerugian terhadap hak konstitusional adalah keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974. Pasal ini “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan. Tidak diikutinya hukum agama dan kepercayaan menjadikan perkawinan tidak sah, sehingga tidak ada hak dan kewajiban hukum dari perkawinan yang akan timbul. Hal ini menyebabkan hak beragama yang dijamin melalui Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi terlanggar, karena di dalam hak beragama ada jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya secara bebas –hal mana mencakup pula kebebasan untuk tidak menjalankan ajaran agama dan kepercayaan. Di sisi lain, Pasal ini, prima facie, tidak jelas karena menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, padahal ada pelbagai macam pendapat mengenai perkawinan dalam tiap agama dan kepercayaan. Ketidakjelasan ini merupakan penyebab dari terlanggarnya hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di pihak lain, hal ini juga menyebabkan warga negara yang satu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 warga negara yang lain dalam hal perkawinan, kendati hak atas persamaan di hadapan hukum telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Tidak ada satu hal pun sebagaimana disebutkan di atas akan terjadi jika Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak ada. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian terhadap hak konstitusional yang telah dialami oleh banyak warga negara Indonesia, dan berpotensi untuk dialami pula oleh para Pemohon tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. IV. PENDAHULUAN 1. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan dasar ideologi Pancasila. Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm Indonesia; jati diri dan identitas bangsa Indonesia. 2. Bahwa Pancasila mengusung Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang berarti memberikan landasan moral agama dalam menjalankan kegiatan bernegara yang tercakup dalam empat sila lainnya. 3. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan jawaban dari para pendiri negara atas perdebatan yang terjadi atas usulan Indonesia sebagai negara agama (Islam) atau negara sekuler pada era pra-kemerdekaan. 4. Bahwa Pancasila menawarkan suatu ideologi yang tidak merupakan ‘fusi’ maupun ‘separasi’ antara agama dan negara. Pancasila menawarkan konsep diferensiasi antara fungsi institusi agama dan negara agar masing-masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan kehidupan politik. 5. Bahwa dengan demikian, Pancasila menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik. Negara diharapkan melindungi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupun publik. Namun Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama yang merepresentasikan aspirasi kelompok keagamaan. 6. Bahwa dalam bingkai Pancasila, negara tidak mendikte ataupun mewakili agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah satu agama. Sebagai contoh, sekalipun Islam sebagai agama mayoritas, namun setiap agama diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Kepedulian Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi. (Latif, 2011: 112) 7. Bahwa dalam konteks Pancasila yang demikian, ia amat menghargai dan berupaya melindungi pluralisme yang ada di Indonesia, terutama pluralisme akan pandangan mengenai agama dan kepercayaan. Hal ini terlihat dari penyetaraan terhadap seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia terlepas dari jumlah penganutnya dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan dari tiap warga negara. 8. Bahwa Pancasila berarti juga melindungi penafsiran-penafsiran individu atas masing-masing agama atau kepercayaan karena Pancasila tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi karena Indonesia bukanlah negara agama yang memaksakan pelaksanaan suatu agama tertentu. 9. Bahwa dalam realita bangsa Indonesia, terdapat pelbagai macam aliran, pandangan, atau penafsiran yang dimiliki individu dalam memandang masing- masing agama dan kepercayaan. Hal ini lebih lanjut membuat masyarakat tidak selalu mengikuti penafsiran mayoritas atas suatu agama dan kepercayaan – termasuk penafsiran yang dikeluarkan secara resmi oleh institusi agama dan kepercayaan. Hal ini bahkan selayaknya dilindungi oleh Pancasila yang tidak ikut campur dalam moralitas pribadi, melainkan memiliki tempat pada moralitas publik. 10. Bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan salah satu contoh konkret mengenai penafsiran agama dan kepercayaan yang berbeda dari penafsiran mayoritas yang melihat bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam konstelasi negara Pancasila, hal ini seyogyanya dilindungi karena merupakan bagian dari moralitas pribadi dari tiap warga negara yang tidak dapat dipaksakan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 11. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini tidak memberikan kepastian akan perlindungan ini. Kenyataannya negara acapkali memaksakan penafsiran atas suatu agama atau kepercayaan kepada calon mempelai bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan antar agama dan kepercayaan sekalipun calon mempelai memiliki keyakinan yang bebeda mengenai hal tersebut. 12. Bahwa dengan demikian konstruksi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini adalah tidak sesuai dengan jiwa dari Pancasila karena telah menempatkan negara masuk dalam pemaksaan atas moralitas pribadi yang seharusnya tidak boleh disentuh, dan justru harus dilindungi dalam bingkai Pancasila. V. POKOK-POKOK PERMOHONAN Bahwa permohonan a quo dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu alasan dalam uji materiil dan alasan dalam uji formil. Alasan uji materill di dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut: A. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945; B. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; C. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; D. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 E. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Sedangkan secara formil, alasan-alasan pengujiannya adalah sebagai berikut: A. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyebabkan terjadinya pelbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan; B. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan; C. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing- masing agama dan kepercayaan; dan ALASAN UJI MATERIIL A. PENGHAKIMAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MELALUI PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 1/1974 MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK BERAGAMA YANG DIAKUI MELALUI PASAL 28E AYAT (1), PASAL 28E AYAT (2), PASAL 28I AYAT (1), DAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 1. Bahwa hak beragama yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, khususnya hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 karena pasal ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. 2. Bahwa Indonesia, sebagai negara, mengakui dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (vide Sila Pertama Pancasila). Kepercayaan secara nasional ini dimanifestasikan di dalam UUD 1945. 3. Bahwa salah satu bentuk implementasinya adalah pengakuan dan penjaminan terhadap hak beragama sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 4. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non- derogable rights). Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan hak beragama dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Berdasarkan ketiga pasal di atas, maka hak beragama dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a. Hak atas kebebasan beragama; dan Merupakan forum internum yang merupakan wilayah eksklusif dari seseorang dan tidak mungkin diintervensi oleh individu atau entitas lain. Forum internum mencakup kebebasan individu untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaannya di dalam lingkup privat (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011: 7). b. Hak atas kebebasan menjalankan agama. Adalah forum externum yang merupakan dimensi kolektif dari agama dan kepercayaan yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 mempertahankannya di depan publik (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011: 7). 5. Bahwa negara Pancasila bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Artinya, Indonesia tidak memisahkan dengan tegas antara negara dan agama, namun tidak pula menjadikan salah satu agama sebagai hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sederhana, posisi negara terhadap agama dalam konteks negara Pancasila adalah sebagai berikut: a. negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada di Indonesia; b. negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara; c. dalam hal pelaksanaan ajaran agama tidak memerlukan perantaraan kekuasaan negara dan karena itu dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing (Hazairin, 1983: 33-34). 6. Bahwa untuk mewujudkan peran sebagaimana diuraikan di atas dalam bidang perkawinan, negara–melalui pemerintah dan Dewan Perkawilan Rakyat– membentuk UU Nomor 1/1974 guna mengatur secara menyeluruh mengenai perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sayang sekali ternyata UU Nomor 1/1974 tidak berhasil memosisikan negara pada tempat yang seharusnya sebagaimana terurai di atas. Ad.a. Negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada di Indonesia Kaidah ini dipatuhi dengan baik oleh negara dalam menyusun UU Nomor 1/1974, terutama dengan adanya Pasal 2 ayat (1) yang secara tegas mengharuskan bahwa tiap perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing calon mempelai. Ad.b. Negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Tak ayal, perkawinan adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Kendatipun demikian, dalam melangsungkan perkawinan, yang dibutuhkan adalah kelengkapan keagamaan, seperti saksi maupun penghulu atau pendeta. Dengan kata lain, dalam perspektif pelaksanaan ajaran agama, tidak dibutuhkan campur tangan kekuasaan negara dalam perkawinan yang dilaksanakan. Peran negara dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi secara kependudukan yang diwujudkan melalui pencatatan terhadap tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. Artinya, negara berkewajiban untuk mencatat tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan bukan karena perkawinan membutuhkan campur tangan negara dalam konteks pelaksanaan ajaran agama, melainkan karena negara harus mengakomodir hak tiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberikan perlindungan terhadap tiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Ad.c. Dalam hal pelaksanaan ajaran agama tidak memerlukan perantaraan kekuasaan negara dan karena itu dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan bukan merupakan bagian dari ajaran agama yang membutuhkan perantaraan kekuasaan negara untuk melaksanakannya, dan dengan demikian pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Hanya saja, dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, negara jadi diberikan porsi untuk melakukan intervensi melalui aparaturnya dalam perkawinan yang berlangsung. Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No. 9/1975”) (bukti P-11), maka proses agar perkawinan dapat dicatatkan adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 1) Warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (vide Pasal 3 ayat (1) PP No. 9/1975); 2) Pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan (vide Pasal 6 ayat (1) PP No. 9/1975); 3) Pegawai pencatat perkawinan mengumumkan mengenai rencana perkawinan yang akan dilangsungkan dalam hal syarat perkawinan telah terpenuhi (vide Pasal 8 PP No. 9/1975); 4) Perkawinan dilaksanakan menurut tata cata hukum masing-masing agama dan kepercayaan (vide Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975); dan 5) Pencatatan perkawinan (vide Pasal 11 PP No. 9/1975). Oleh karena pencatatan perkawinan pada pokoknya bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran agama dan kepercayaan, maka pelaksanaan pencatatan perkawinan pun tidak seharusnya dicampuradukkan dengan hukum agama ataupun perkawinan. Artinya, dalam proses pencatatan, pegawai pencatat perkawinan seharusnya tidak menolak warga negara manapun yang hendak mencatatkan perkawinan dengan menggunakan dalil agama dan kepercayaan, karena dengan menggunakan dalil ini, maka sebenarnya yang dilakukan oleh negara adalah mencampuradukkan urusan administratif dengan ajaran agama dan kepercayaan. Hal mana merupakan bentuk pengabaian negara terhadap kewajibannya untuk melakukan pencatatan perkawinan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak untuk menjalankan agama, dalam hal ini adalah melangsungkan perkawinan. 7. Bahwa selain berada pada posisi yang tidak tepat, negara juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak beragama dari warga negara yang melangsungkan perkawinan dengan menghakimi penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan. 8. Bahwa ketika perkawinan hendak dicatatkan, maka calon mempelai harus melaporkan keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan yang akan melakukan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan. Dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 hal perkawinan yang hendak dilangsungkan adalah perkawinan beda agama dan kepercayaan, maka ada 2 (dua) kemungkinan reaksi dari pegawai pencatat perkawinan, yaitu: a. Menolak untuk melanjutkan proses pencatatan; atau b. Menyatakan bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan. Dalam menolak maupun menerima, pegawai pencatat perkawinan harus melakukan penilaian berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang ia miliki mengenai rencana perkawinan beda agama dan kepercayaanyang disampaikan kepadanya. Dengan kata lain, pegawai pencatat perkawinan bertindak sebagai penentu akhir tafsir agama dan kepercayaan dari masing- masing calon mempelai yang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Uraian di atas menunjukkan bahwa negara tidak mengakomodir perbedaan penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan yang hidup di masyarakat. Sebaliknya, negara–melalui aparaturnya–justru menentukan penafsiran agama dan kepercayaan mana yang “benar” dan mana yang “salah”, padahal Indonesia bukanlah negara agama. 9. Bahwa dengan mendikte penafsiran agama dan kepercayaan, negara tidak hanya mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan perkawinan, tetapi juga melanggar hak atas kebebasan beragama karena tidak memberikan ruang bagi penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan yang berbeda-beda dan hidup dalam masyarakat. 10. Bahwa peranan negara dalam perkawinan adalah untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara. Tindakan yang melebihi hal ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama yang diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 harus dibaca sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.” agar dapat menjamin terpenuhinya hak beragama. B. PEMBATASAN DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 MELANGGAR HAK UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG SAH DAN HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28B AYAT (1) UUD 1945 1. Bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 terlanggar karena Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menerapkan pembatasan terhadap perkawinan berdasarkan agama yang menyebabkan munculnya “keluarga” yang tidak diakui secara hukum. 2. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ada 3 (tiga) jenis hak yang termuat di dalam pasal di atas, yaitu: a. Hak untuk membentuk keluarga; b. Hak untuk melanjutkan keturunan; dan c. Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. 3. Bahwa sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, maka hak untuk melangsungkan perkawinan wajib mengikuti standar yang berlaku secara internasional. 4. Bahwa Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) (bukti P-12) sebagai landasan fundamental berkembangnya hukum hak asasi manusia dan sebagai dokumen hukum yang telah diikuti oleh hampir semua negara, dalam Pasal 16 ayat (1) telah mengatur bahwa “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family.” International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (bukti P-13) dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa: “The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.” International Covenant on Civil and Political Rights sebagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bukti P-14) dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengatur bahwa: “2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized. 3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses. 4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.” 5. Bahwa dengan merujuk pada ketiga instrumen hukum internasional di atas, maka pembatasan terhadap perkawinan adalah: a. Dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu; dan b. Dilakukan atas dasar kesepakatan. Pembatasan dalam bentuk lain tidaklah diakui, dan bahkan UDHR secara spesifik melarang adanya pembatasan yang didasarkan atas ras, kewarganegaraan, dan agama. Dengan kata lain, peraturan mengenai perkawinan yang membatasi dilangsungkannya perkawinan atas dasar agama adalah hal yang bertentangan dengan konsep hak atas perkawinan yang secara internasional berlaku dan diakui oleh Indonesia. Bahkan, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (bukti P-15), pembatasan terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan hanyalah kesepakatan saja. 6. Bahwa perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah perkawinan yang didasarkan pada hukum masing- masing agama dan kepercayaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 7. Bahwa dengan menyerahkan keabsahan perkawinan kepada hukum masing- masing agama dan kepercayaan, artinya akan muncul perkawinan-perkawinan yang tidak sah karena agama dan kepercayaan. Dengan kata lain, seorang individu, khususnya warga negara Indonesia, menjadi tidak dapat melangsungkan perkawinan karena adanya pembatasan berdasarkan agama dan kepercayaan. Artinya, pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap hak warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia berdasarkan materi pembatasan yang secara internasional telah dilarang. 8. Bahwa pembatasan di atas menyebabkan kondisi sebagai berikut: a. perkawinan yang dilangsungkan adalah sah karena sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan; dan b. perkawinan yang dilangsungkan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. Dalam kondisi pertama, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjadi terpenuhi, namun perlu disadari bahwa pemenuhannya didasarkan pada pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama. Dalam kondisi kedua, jelas bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah tidak terpenuhi, karena kalaupun perkawinan terjadi, maka perkawinan yang berlangsung bukan merupakan perkawinan yang sah. Lebih ironisnya, ketidakabsahan ini pun disebabkan karena adanya norma yang membatasi hak atas kebebasan beragama. 9. Bahwa hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 karena dengan menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan-perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan perkawinan menjadi tidak sah. Dengan demikian, keluarga yang terbentuk sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah pula, bahkan dianggap tidak ada.Padahal, perkawinan dan keluarga semacam ini adalah sebuah kenyataan sosial di bumi pertiwi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 10. Bahwa dengan dinyatakannya sebuah perkawinan sebagai perkawinan yang tidak sah, maka seluruh akibat hukum –termasuk hak dan kewajiban hukum– yang timbul dari perkawinan menjadi tidak ada. Dengan kata lain, kewajiban suami terhadap istrinya tidaklah ada; kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada pula; dan tentu saja kewajiban orang tua kepada anak menjadi tidak ada (Monib dan Nurcholish, 2009: 140). 11. Bahwa meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 tentang anak luar kawin sehingga kerugian yang terjadi pada anak dapat diminimalisasi, namun kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami tetaplah tidak ada. Sehingga jika sang suami memutuskan untuk menelantarkan istrinya bahkan dalam keadaan sedang hamil sekali pun, tidak ada perlindungan dari hukum yang diberikan kepada sang istri yang ditelantarkan. 12. Bahwa status sosial anak luar kawin yang dapat melekat kepada anak tidaklah bisa dihapus sebelum perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dilakukan kedua orangtuanya dapat disahkan. Kendati pun sudah disahkan, status anak luar kawin yang melekat kepada sang anak sebelumnya berpotensi untuk memunculkan rasa minder dalam diri sang anak dan menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial yang tidak mudah dihapus meskipun pada akhirnya perkawinan orangtuanya bisa disahkan. 13. Bahwa keadaan di atas, tentu saja akan sangat merugikan kedudukan perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap mereka sirna seiring dengan tidak sahnya perkawinan yang terjadi. 14. Bahwa dengan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, maka akan menghilangkan permasalahan keabsahan perkawinan yang digantungkan pada hukum agama dan kepercayaan. Hal mana akan melindungi perempuan dan anak-anak dari kerugian yang dapat muncul dengan memanfaatkan status quo. 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 telah menerapkan pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pada agama, hal mana dilarang berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal, dan oleh sebab itu menyebabkan warga negara tidak dapat memperoleh hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 ini, maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 harus dimaknai sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.” agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga. C. NORMA DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 MEMBUKA RUANG PENAFSIRAN YANG AMAT LUAS DAN MENIMBULKAN PERTENTANGAN ANTAR NORMA SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJAMIN TERPENUHINYA HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 1. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafsir–khususnya mengenai siapa pihak yang berhak untuk melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan dan mengenai bilamanakah perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan sah–sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Bahwa salah satu hak konstitusional yang dijamin melalui ketentuan ini adalah hak atas kepastian hukum. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran mengenai pemenuhan terhadap hak atas kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-IX/2011, yaitu ketika ketentuan dalam sebuah peraturan perundang- undangan tidak bersifat multitafsir dan/atau tidak saling bertentangan. Tidak bersifat multitafsir berarti pemaknaan terhadap suatu norma adalah tunggal. Artinya, norma yang bersangkutan tidak menimbulkan pelbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud tidak saling bertentangan adalah tidak adanya norma yang bertabrakan baik dalam satu Undang-Undang, maupun dengan norma yang ada dalam Undang-Undang lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan barulah dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai, memberikan celah interpretasi yang amat luas khususnya mengenai siapa pihak yang berhak untuk melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan dan mengenai bilamanakah perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan sah. 6. Bahwa ketika warga negara hendak melangsungkan perkawinan, maka ada beberapa tahap penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan yang akan terjadi, yaitu: a. Penafsiran yang dilakukan oleh dirinya sendiri; b. Penafsiran yang dilakukan oleh pemuka agama; dan c. Penafsiran yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan; Dengan keadaan yang demikian ini, maka bisa saja terdapat 3 (tiga) penafsiran yang berbeda mengenai suatu hal yang sama, yaitu boleh tidaknya perkawinan yang hendak dilangsungkan. Akibatnya, muncullah sebuah pertanyaan, yaitu: “penafsiran siapakah yang akan berlaku?” 7. Bahwa secara umum, yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun karena penafsiran terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan merupakan ranah eksklusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan menjadi sangat bergantung pada penafsiran mengenai hukum perkawinan dari masing-masing individu berdasarkan agamanya dan kepercayaanya. Akibatnya adalah, perkawinan dapat saja berlangsung atau tidak berlangsung atas dasar penafsiran satu orang saja. Perkawinan yang hendak berlangsung dapat dicegah (vide Pasal 13 UU Nomor 1/1974); perkawinan yang hendak dilangsungkan dapat ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan (vide Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1/1974); bahkan perkawinan yang telah berlangsung pun dapat dibatalkan (vide Pasal 22 UU Nomor 1/1974), hanya karena adanya perbedaan penafsiran. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 8. Bahwa derajat akibat dari perbedaan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan amatlah berbeda: sah atau tidak sah; dapat melangsungkan perkawinan atau tidak dapat melangsungkan perkawinan. Kesemua hal ini, semata-mata terjadi karena rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 yang memberikan ruang interpretasi seluas-luasnya bagi tiap warga negara. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, ada 3 (tiga) kemungkinan terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, yaitu: a. perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan; b. perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah; c. perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan; Merujuk pada kemungkinan di atas, maka kedudukan perkawinan beda agama dan kepercayaan bahkan sangat bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap hukum agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, keberlakuan dari norma-norma yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan pun menjadi digantungkan pada penafsiran masing- masing individu terhadap hukum agamanya dan kepercayaannya. 10. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (“UU Adminduk”) (bukti P-16) menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dicatatkan. Sebaliknya, ketika perkawinan dilangsungkan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan sehingga perkawinannya dianggap tidak sah, maka perkawinan bahkan menjadi tidak bisa dicatatkan karena perkawinannya bahkan dianggap tidak pernah terjadi. Akibat dari tidak adanya pencatatan adalah tidak ada perlindungan yang diberikan kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Maria Farida Indrati di dalam concurring opinion pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 dihalaman 39–40. 11. Bahwa struktur pencatatan sebagaimana diuraikan di atas menjadi tidak jelas dengan merujuk pada Pasal 34, Pasal 35 huruf a, dan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Pasal 34 UU Adminduk menyatakan: “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Selanjutnya, Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;” Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Ketika Pasal 34, Pasal 35 huruf a, dan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dibaca bersamaan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah perkawinan yang “sah” sehingga dapat dicatatkan, sepanjang dilakukan dengan penetapan pengadilan. 12. Bahwa uraian berdasarkan UU Adminduk di atas ada 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan, yaitu: a. Tidak ada kejelasan mengenai pencatatan perkawinan bagi warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya, yang artinya tidak ada kejelasan mengenai perlindungan kepada mereka; dan b. Meski sudah ada jalur hukum yang disediakan, yaitu melalui penetapan pengadilan, namun tidak ada kepastian bahwa jalur hukum tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan warga negara yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya karena pengadilan dapat saja menolak permohonan yang diajukan. 13. Bahwa permasalahan mengenai ketidakjelasan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak hanya terjadi dalam level peraturan perundang-undangan, namun juga pada tingkat implementasi, yang dapat ditemui dalam pelbagai penetapan hakim. Ada hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan, namun ada pula yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan. Bagi hakim-hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan seperti dalam Penetapan Nomor 112/Pdt.P/ Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 2008/PN.Ska (bukti P-17); Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska (bukti P-18); Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL (bukti P-19); Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj (bukti P-20); Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/ PN.Jr (bukti P-21); Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg (bukti P-22); dan Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 (bukti-23), alasan yang secara umum digunakan adalah sebagai berikut: a. UU Nomor 1/1974 tidak mengatur bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan suatu larangan perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melarang perkawinan beda agama dan kepercayaan karena ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama; b. Dengan diajukannya permohonan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pemohon telah berkehendak untuk tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya sehingga ia dianggap telah menghiraukan status agamanya; c. Pasal 27 dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing; d. Indonesia memiliki masyarakat yang plural sehingga perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan suatu peristiwa yang sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu UU Nomor 1/1974 tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan sehingga terjadi kekosongan hukum sehingga perlu dilakukan suatu penemuan hukum oleh hakim. Bagi hakim-hakim yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak dapat dilakukan, seperti dalam Penetapan Nomor 08/Pdt.P/ 2013/PN.Ung (bukti P-24), dan Penetapan Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr (bukti P-25), alasan yang secara umum digunakan adalah: a. Agama adalah unsur dari perkawinan yang tidak dapat dilepaskan; dan b. Pasal 25 huruf a UU Adminduk hanya mengatur mengenai kewenangan Pejabat Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 pengadilan, sedangkan mengenai syarat, larangan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 1/1974. 14. Bahwa ketidakpastian hukum akan semakin jelas terlihat dengan mencermati penafsiran umum mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan menurut 5 (lima) agama dan 1 (satu) kepercayaan mayoritas di Indonesia sebagai berikut: a. Agama Islam Perkawinan beda agama dan kepercayaan dari sudut pandang ajaran Islam dibedakan sebagai berikut: 1) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim; dan Perkawinan jenis ini –tanpa memedulikan apakah laki-lakinya adalah musyrik atau ahli kitab– dilarang secara tegas melalui Surat al-Baqarah 221. 2) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslin. Perkawinan model ini dibagi ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu: a) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, yang mana hal ini dilarang melalui surat al-Baqarah ayat 221; dan b) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, yang mana menurut A. Basiq Jalil dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Lintas Agama” (2004) dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya “Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia” (2003), terdapat setidaknya 3 (tiga) pandangan mengenai hal ini, yaitu: (i) Golongan Pertama, yaitu Jumhur Ulama berpendapat bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5; (ii) Golongan Kedua berpendapat bahwa mengawini perempuan non-muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar dan Syi’ah Imamiah. Dengan mendasarkan dalilnya pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10. Golongan ini menjadikan kedua ayat di atas sebagai landasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 dari pendapatnya melarang laki-laki muslim melangsungkan perkawinan dengan perempuan musyrik termasuk ahli kitab; dan (iii) Golongan Ketiga mencoba menyampaikan pendapat yang lebih moderat dengan berpendapat bahwa mengawini perempuan ahli kitab hukum asalnya halal, namun situasi dan kondisi menghendaki ketentuan lain, terutama dengan konteks sosial politik karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak-anak. Adapun alasan yang mendasari golongan ini adalah pendapat para sahabat Nabi. b. Agama Kristen Protestan Dalam pandangan Kristen Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah lembaga perkawinan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, terdapat 2 (dua) pandangan berbeda, yaitu: 1) Dilarang; dan Pandangan ini didasarkan pada Injil Korintus 6:14–18. Dalam hal perkawinan beda agama dan kepercayaan terjadi, maka gereja bisa mengeluarkan anggota jemaahnya yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan itu dari gereja. 2) Diperbolehkan dengan menyediakan langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi perkawinan beda agama dan kepercayaan. Pendapat ini didasari pada pandangan yang menyatakan bahwa agama Kristen Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama dan kepercayaan antara penganut Protestan dengan agama atau kepercayaan lain dan memberikan langkah-langkah yang dapat diambil, berupa: a) mereka dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan secara sipil dimana kedua pihak tetap menganut agama masing-masing; dan b) kepada mereka diadakan penggembalaan khusus; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Kendatipun langkah di atas telah ditempuh, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Namun ada pula gereja yang memberkati dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meskipun bukan berarti pindah agama). c. Agama Katolik Agama Katolik berpandangan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bersifat sakramen, berarti antara 2 (dua) orang yang dibaptis, terlebih yang dibaptis atau diterima dalam Gereja Katolik. Namun, gereja memberi adanya kemungkinan adanya perkawinan beda agama dan kepercayaan, yang menurut Kanon 1086 adalah perkawinan antara 1 (satu) orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan yang tidak dibaptis (orang yang beragama selain Katolik/Kristen termasuk aliran kepercayaan). Perkawinan beda agama dan kepercayaan ini pada dasarnya dilarang, namun sesuai Kanon 1086 dimungkinkan adanya dispensasi apabila dapat memenuhi syarat-syarat dalam Kanon 1125, yaitu: 1) pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik; 2) mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik; dan 3) kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya. d. Agama Buddha Menurut Sangha Agung Indonesia sebagaimana dikutip oleh Q.S. Eoh perkawinan beda agama dan kepercayaan diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut non-Buddha. Asal pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Calon mempelai yang bukan Buddha tidak diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam upacara ritual perkawinan, kedua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Buddha”, “Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha. Dalam pandangan Bhiksu Prajnavitra Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Buddha yang universal. Perkawinan adalah sebuah dharma. Hal yang paling diutamakan adalah perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. Dengan demikian pemberkatan untuk kedua mempelai dilakukan. Karena pemberkatan sangat diperlukan, maka yang diutamakan adalah agama kedua mempelai yang sama. Namun demikian, banyak terjadi kasus perkawinan beda agama dan kepercayaan yang melibatkan penganut agama Buddha. Bhiksu Prajnavira melihat hal ini sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma moral. “Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui.” Posisi Biku atau Bhiksu hanyalah memberkati. Sementara yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing- masing yang diwakilkan kepada seorang Dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh Biku atau Bhiksu untuk meresmikan perkawinan. e. Agama Hindu Dalam agama Hindu, perkawinan biasa disebut pawiwahan (wiwaha) yakni ikatan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan pendeta. Bila ada salah satunya bukan beragama Hindu, maka ia diwajibkan menjadi penganut agama Hindu. Sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara sudhiwadani yang mengandung pengertian menyucikan ucapan atau mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan, dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan ke hadapan Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu. Adapun persyaratan untuk melakukan upacara suhdiwadhani, yaitu: 1) Pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalihkan agama menjadi agama Hindu, kecuali umurnya di bawah 25 (dua puluh lima) tahun, diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalihkan agama menjadi agama Hindu; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 2) Surat keterangan dari penjuru Banjar (Kelihan Adat) atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak mengenaladanya perkawinan antar agama (beda agama) karena terhadap pasangan yang salah satunya tidak beragama Hindu harus terlebih dahulu dilakukan upacara keagamaan mengalihkan agamanya menjadi Hindu. f. Kepercayaan Konghucu Dalam aliran kepercayaan Konghucu tidak terdapat aturan khusus yang membolehkan atau melarang perkawinan 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki- laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan kedua belah pihak, mendapat restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu tidak diharuskan berpindah keyakinan terlebih dahulu. Pandangan tokoh dan ahli aliran kepercayaan Konghucu juga tidak melarang adanya perkawinan antara 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan. 15. Bahwa uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara 1 (satu) agama dan kepercayaan dengan agama dan kepercayaan lainnya mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. Dalam agama tertentu, bahkan tidak ada kesamaan cara pandang mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaan dilakukan. Keadaan yang penuh dengan ketidakjelasan ini ketika dipertemukan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 semakin menyebabkan ketidakpastian yang harus dihadapi oleh warga negara yang jalan hidupnya tertaut dengan warga negara lain yang berbeda agama dan kepercayaan. 16. Bahwa seluruh penjelasan di atas telah menggambarkan betapa norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan norma yang “tidak pasti” sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh sebabnya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 harus dimaknai sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 D. PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 MENGENAI HAK ATAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945 MENGENAI KEBEBASAN DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF KARENA MENYEBABKAN NEGARA MELALUI APARATURNYA MEMPERLAKUKAN WARGA NEGARANYA SECARA BERBEDA 1. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif dan tidak sama dari pegawai pencatat perkawinan kepada warga negara yang melangsungkan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Indonesia adalah negara hukum.” 3. Bahwa salah satu ciri negara hukum yang paling esensial baik oleh Julius Stahl maupun A.V. Dicey adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 4. Bahwa persamaan di hadapan hukum adalah bagaimana tiap warga negara mendapatkan perlakuan tanpa adanya disparitas di antara sesama warga negara karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, gender, dan jenis kelamin. 5. Bahwa pentingnya persamaan di hadapan hukum diakui dan dituangkan secara eksplisit baik pada bab tentang Warga Negara dan Penduduk, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun pada bab tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 6. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 7. Bahwa dalam konteks hak atas persamaan di hadapan hukum, maka negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan hak ini dalam bentuk antara lain menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil), sehingga terciptalah sebuah jaminan tidak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) yang didapat oleh warga negara atas dasar adanya perbedaan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, gender, dan jenis kelamin. 8. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 ternyata tidak memenuhi hak atas persamaan di hadapan hukum yang harus dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam pelaksanaannya menimbulkan pelbagai macam interpretasi oleh aparatur negara sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. 9. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menghendaki agar semua perkawinan berada dalam koridor hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 10. Bahwa sehubungan dengan agama dan kepercayaan, negara telah menjamin kebebasannya melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 11. Bahwa agama dan kepercayaan adalah bagian dari hak, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan, dan terbuka pula ruang bagi warga negara perihal cara memandang keberadaan suatu agama dan kepercayaan serta cara untuk menafsirkan agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena agama dan kepercayaan didasarkan pada keyakinan pribadi, maka tidak mungkin diterapkan sebuah parameter absolut terhadapnya –selain tentu karena konteks hak dan kepercayaan adalah hak dan bukan kewajiban. 12. Bahwa oleh karena penafsiran terhadap agama dan kepercayaan merupakan bagian dari hak setiap warga negara, maka dapat terjadi perbedaan mengenai penafsiran terhadap hukum suatu agama atau kepercayaan antara warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pegawai dari Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Akibatnya adalah, warga negara yang berurusan dengan Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk urusan perkawinan –yang keabsahannya ditentukan oleh hukum masing- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 masing agama dan kepercayaan– dapat diperlakukan secara berbeda antara satu sama lain. 13. Bahwa hal di atas selain menunjukkan adanya limitasi terhadap hak warga negara untuk menafsirkan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga telah menggambarkan adanya kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda- beda terhadap satu warga negara dengan warga negara lainnya yang disebabkan pada limitasi yang terjadi. 14. Bahwa limitasi terhadap hak warga negara tersebut terjadi karena keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 yang berimplikasi pada terjadinya pembatasan pada keyakinan pribadi yang terhadapnya tidak mungkin diterapkan sebuah parameter absolut dan membuka ruang bagi pegawai Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama untuk menggunakan parameternya masing-masing yang dapat berbeda satu sama lain sehingga menyebabkan perlakuan berbeda terhadap antar warga negara. 15. Bahwa oleh karena hak persamaan di hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, merupakan bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan, in casu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dan melalui kebijakan aparaturnya, in casu melalui tindakan pejabat pencatat perkawinan, merupakan tindakan yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 sebagai sumber penyebab ketidaksamaan yang terjadi, haruslah diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.” E. PEMBATASAN YANG DITENTUKAN MELALUI PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 TIDAK SESUAI DENGAN KONSEP PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 mengandung pembatasan hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk sebagai non derogable rights dapat dibatasi dan dikurangi. Hal ini pun telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 3. Bahwa dengan merujuk pada pasal di atas, pembatasan terhadap hak dan kebebasan dapat dilakukan melalui instrumen yang memenuhi seluruh persyaratan di bawah ini: a. Diatur berdasarkan Undang-Undang; b. Guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; c. Guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; dan d. Diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis. Tidak terpenuhinya salah satu syarat di atas menyebabkan pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang dilakukan menjadi tidak sah secara hukum. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai tiap syarat di atas. Ad.a. Diatur berdasarkan Undang-Undang Tidak ada pembatasan yang bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional, yang secara formal berbentuk undang-undang. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut (The Siracusa Principles Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4, paragraf 15–18). Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39, Prinsip 1.1). Ad.b. Guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain Yang dimaksudkan dalam poin ini adalah ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009: 18). Ad.c. Guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum Dalam syarat ini, ada beberapa unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi, yaitu: 1) Pemenuhan terhadap tuntutan yang adil Yang dibicarakan dalam unsur ini adalah “necessity”, yang dapat ditinjau berdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu perlu dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society) dan proporsional pada kebutuhan yang diinginkan (proportional to the desired need) (Bonat, 2003: 26). Dalam konteks ini, pembatasan haruslah menunjukkan bahwa (Siracusa Principles, paragraf 10): a) Didasarkan pada salah 1 (satu) alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia; b) Untuk menanggapi tekanan publik atau kebutuhan sosial; c) Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah; dan d) Proporsional pada tujuan yang hendak dicapai. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 2) Pertimbangan terhadap moral Dalam hal ini, negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas.Tanpa itu, maka negara tidak memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral sebagai pembatas (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009: 17–18). 3) Pertimbangan terhadap nilai-nilai agama Artinya, nilai-nilai dalam semua agama yang ada di Indonesia merupakan salah satu tolok ukur dalam pembentukan kebijakan yang berupa pembatasan terhadap hak dan kebebasan. Dengan kata lain, klausul ini digunakan hanya ketika terdapat hal-hal yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai dari semua agama di Indonesia. 4) Pertimbangan terhadap keamanan Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas (Siracusa Principles, paragraf 29–31). Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup- nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial (Johannesburg Principles, Prinsip 16). 5) Pertimbangan terhadap ketertiban umum Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pengggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten (Siracusa Principles, paragraf 22–24). Ad.d. Diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini ada pada negara yang menetapkan aturan pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Adapun model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNHCR (Siracusa Principles, paragraf 20–21). 4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan Pasal ini “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan sehingga membatasi pelaksanaan dari hak beragama. 5. Bahwa telah pula diutarakan sebelumnya bahwa hak beragama adalah salah satu dari non-derogable rights yang diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga demi hukum pembatasan tidak dapat dilakukan. Kendatipun demikian, berikut adalah pembuktian bahwa sekalipun pembatasan ‘boleh’ dilakukan, namun pembatasan yang terjadi ‘tidak sah’ karena bertentangan dengan ketentuan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ad.a. Diatur berdasarkan Undang-Undang Oleh karena Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 diatur di dalam undang- undang, maka persyaratan ini terpenuhi. Ad.b. Guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Persyaratan ini jelas tidak terpenuhi karena perbenturan antara hak beragama yang sangat fundamental ternyata malah dibatasi oleh keberadaan hak untuk melangsungkan perkawinan. Ad.c. Guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum Unsur-unsur yang secara kumulatif harus terbukti dalam syarat ini tidak terpenuhi dengan uraian sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap tuntutan yang adil Proporsionalitas dalam pembatasan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah hal yang jelas tidak terpenuhi karena hak yang secara fundamental melekat dan tak dapat dikurangi, yaitu hak beragama, justru dikekang oleh hak untuk melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, tujuan yang hendak dicapai oleh Pasal ini, yaitu meningkatnya kepatuhan warga negara terhadap hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga tidak tercapai karena justru membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap nilai agama dan kepercayaan yang paling fundamental, yaitu murtad. 2) Pertimbangan terhadap moral Secara moral pun, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru berbahaya karena menyebabkan munculnya konsep penafsiran terhadap agama dan kepercayaan yang mutlak dalam bidang perkawinan oleh aparatur negara dan masyarakat. Akibatnya adalah, warga negara yang memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi terkucil. Di sisi lain, moral masyarakat justru terguncang dengan adanya ‘tren’ murtad yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat demi dapat melangsungkan perkawinan. 3) Pertimbangan terhadap nilai-nilai agama Sebagaimana telah diuraikan dalam 2 (dua) poin di atas, maka nilai agama justru dipertaruhkan dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, karena agama dan kepercayaan seolah-olah dianggap sebagai penghalang dari perkawinan, sehingga salah satu opsi yang dapat diambil adalah murtad, yang tentu saja merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 pelanggaran terhadap nilai agama dan kepercayaan yang paling berat. Di sisi lain, pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 pun menjadi rancu karena tiap agama dan kepercayaan memiliki perspektifnya masing-masing mengenai perkawinan, sehingga ketika terjadi persinggungan antara 1 (satu) agama dan kepercayaan dengan agama dan kepercayaan lain, yang terjadi adalah kebingungan mengenai hukum agama dan kepercayaan mana yang harus digunakan. Apakah salah satu hukum saja –yang artinya ‘menempatkan’ 1 (satu) agama dan kepercayaan menjadi lebih superior dibandingkan dengan agama dan kepercayaan yang lain– ataukah harus mengikuti hukum kedua agama dan kepercayaan – yang artinya menduakan keberadaan Tuhan sehingga bertentangan dengan konsep keesaan Tuhan. 4) Pertimbangan terhadap keamanan Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 sekilas pandang memang seolah mengakomodasi keberagaman yang ada di nusantara, namun jika diteliti dan dilaksanakan, hal ini justru menimbulkan permasalahan yang jauh lebih banyak. Artinya, yang dilakukan oleh Pasal ini adalah menyelesaikan masalah pluralisme dengan menciptakan masalah-masalah baru dalam pluralisme – padahal pluralisme merupakan fondasi bangsa Indonesia. 5) Pertimbangan terhadap ketertiban umum Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 yang membuat agama dan kepercayaan menjadi penyebab sah atau tidaknya suatu perkawinan justru merupakan ancaman terhadap “ketertiban umum” karena dengan adanya ketentuan ini, akan ada perkawinan yang tidak sah semata-mata karena adanya perbedaan interpretasi terhadap agama dan kepercayaan. Imbasnya adalah, melemahnya struktur keluarga di dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan dari hubungan suami-istri dan orang tua-anak dalam keluarga, padahal sudah jelas bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 Ad.d. Diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis Secara konseptual, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, bangsa Indonesia merupakan masyarakat demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga persyaratan ini jelas terpenuhi. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas terbukti bahwa dari 4 (empat) persyaratan yang secara kumulatif harus terpenuhi, yaitu: a. diatur berdasarkan Undang-Undang; b. guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; c. guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; dan d. diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis, hanya 2 (dua) syarat saja yang berhasil dipenuhi –diatur berdasarkan Undang- Undang dan diberlakukan dalam masyarakat yang demokratis– sedangkan sisanya sama sekali tidak terpenuhi. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pembatasan yang dilakukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidaklah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh konstitusi untuk dapat membatasi hak dan kebebasan warga negara. ALASAN UJI FORMIL A. KEBERLAKUAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 MENYEBABKAN TERJADINYA PELBAGAI MACAM PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERKAWINAN “Bukankah pluralitas itu sendiri merupakan sunatullah yang tak dapat dipungkiri?” Siti Musdah Mulia 1. Bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki kekayaan alam dan budaya; banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, dan banyak ras. Dalam dimensi waktu saat ini, tingkat mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini sangatlah tinggi sehingga menyebabkan persinggungan antara 1 (satu) budaya dengan budaya yang lain menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu akibat dari persinggungan ini adalah percampuran kebudayaan, yang salah satunya disebabkan oleh perkawinan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 2. Bahwa masyarakat Indonesia –khususnya yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan– telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukum. 3. Bahwa penyelundupan hukum tersebut merupakan suatu bentuk “pengabaian” atas hukum yang sudah dibuat oleh negara. Ketika “pengabaian” ini dilakukan, maka hukum yang seharusnya menjadi panglima di negeri ini telah hilang wibawanya. Padahal, sebagai negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Indonesia mendasarkan segala sesuatunya berdasar atas hukum dan hukumlah yang berdaulat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sudah sepantasnya hukum harus dipatuhi dan dijunjung tinggi di negara ini. 4. Bahwa penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dan kepercayaan, banyak dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) hal, yaitu: a. agar perkawinan yang dilangsungkan adalah sah; dan b. agar perkawinan tersebut dicatatkan. Kedua hal di atas menjadi penting karena merupakan jaminan terpenuhi dan terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, baik sebagai suami-istri maupun orang tua-anak. 5. Bahwa secara umum, terdapat 2 (dua) cara penyelundupan hukum yang digunakan, yaitu: a. mengenyampingkan hukum nasional; dan b. mengenyampingkan hukum agama. Ad.a. Pengenyampingan hukum nasional Pada opsi ini, ada 2 (dua) modus yang digunakan, yaitu: 1) Melangsungkan perkawinan di luar negeri Salah satu cara yang paling populer yang digunakan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Dalam perspektif pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, hukum perkawinan Indonesia tidak lagi berlaku terhadap mereka. Padahal, perkawinan termasuk bagian dari status personal setiap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 orang, sehingga di mana pun seseorang melangsungkan perkawinan, maka ia tetap terikat pada hukum perkawinan dari negara asalnya, incasu UU Nomor 1/1974 (vide Pasal 18 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie). Hal ini dipertegas melalui Pasal 56 ayat (1) UU Nomor. 1/1974 yang menyatakan: “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.” Kendatipun demikian, Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1/1974 menyatakan: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.” Dengan merujuk pada ketentuan ini, seolah-olah dengan didaftarkannya perkawinan yang terjadi di luar negeri, maka perkawinan tersebut secara otomatis menjadi sah. 2) Melangsungkan perkawinan secara adat Salah satu metode yang juga dapat digunakan untuk menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah dengan melangsungkan perkawinan secara adat. Dalam konteks ini, konstelasi hukum nasional mengenai perkawinan sepenuhnya diabaikan, sehingga segala keabsahan mengenai perkawinan secara tunggal ditentukan berdasarkan hukum adat. Dalam cara ini, biasanya perkawinan tidaklah dicatatkan. Ad.b. Pengenyampingan hukum agama Dalam opsi ini, modus yang digunakan adalah: 1) Menundukkan diri pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak (Sundari dan Sumiarni, 2010: 91-92) Berdasarkan cara ini, yang dilakukan adalah salah satu pihak setuju untuk menggunakan hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan dari calon pasangannya. Dengan demikian, pegawai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 pencatat perkawinan akan mengganggap bahwa perkawinan telah sah karena dilakukan berdasarkan hukum salah satu agama dan kepercayaan. Kendatipun demikian, jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya perkawinan dengan cara ini tidak dapat dikatakan sah, karena meskipun salah satu pihak menundukkan dirinya, namun ia tidak berpindah agama dan kepercayaan, sehingga sebenarnya hukum agamanya dan kepercayaannya masih mengikat dan berlaku kepadanya. Dengan demikian, jika hukum agamanya dan kepercayaannya menganggap bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah tidak sah, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya penundukan diri tetaplah tidak sah. 2) Berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan (Monib dan Nurcholish, 2009: 139–140) Salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah berpindah agama sesaat agar perkawinan dilakukan dalam keadaan sama agama. Dengan cara ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menjadi terpenuhi sehingga perkawinan yang dilangsungkan pun menjadi sah, meskipun setelah perkawinan, salah satu orang kembali lagi ke agamanya yang semula. Catatan penting dari metode ini adalah telah direndahkannya nilai agama dan kepercayaan dengan cara berpindah-pindah agama – yang jelas merupakan tindakan yang salah di dalam agama– hanya agar negara mau mengakui perkawinan yang dilangsungkan. 6. Bahwa penyelundupan hukum adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Kendatipun demikian, banyaknya penyelundupan hukum adalah penanda nyata mengenai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan hukum yang ada dalam status quo. Dengan melihat pelbagai contoh di atas, telah terbukti bahwa dalam keadaan saat ini, kebutuhan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidaklah terakomodasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah perubahan untuk dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dan tentu saja dan menjamin pemenuhan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia. B. PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 ADALAH NORMA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Bahwa menurut D.W.P Ruiter, peraturan perundang-undangan mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu (Indrati, 2007: 35): a. norma hukum (rechtsnorm); b. berlaku ke luar (naar buiten werken); dan c. bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). Sebagai norma hukum, tentu saja isinya harus mengikuti “rambu-rambu” dari norma hukum itu sendiri, mulai dari isi dari normanya, sifat dari normanya, pemenuhan terhadap unsur esensialianya, dan pencapaian tujuannya. 2. Bahwa isi dari norma hukum ada 3 (tiga), yaitu (Purbacaraka dan Soekanto, 1993: 34): a. Suruhan (gebod); b. Larangan (verbod); atau c. Kebolehan (mogen). 3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu: a. Tingkatan pertama Pada tingkatan ini, yang dibicarakan adalah keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum masing- masing agama dan kepercayaan. b. Tingkatan kedua Dalam tingkatan ini, penilaian terhadap keabsahan perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Kendatipun dapat dipisahkan berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya kedua tingkatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hukum agama dan kepercayaan telah “ganti baju” dan mendapatkan sumber formalnya dari negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011: 165). 4. Bahwa pada tingkatan pertama, negara melarang perkawinan untuk dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, termasuk di dalamnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 perkawinan beda agama dan kepercayaan. Namun pada tingkatan kedua, perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi hal yang diperbolehkan atau dilarang bergantung pada cara masing-masing individu dalam menafsirkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan kata lain, isi dari norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah tidak jelas, karena bukan merupakan suruhan, larangan maupun kebolehan. Akibatnya, muncul permasalahan dalam implementasinya. 5. Bahwa ditinjau dari sifatnya, norma hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu norma hukum yang bersifat imperatif dan norma hukum yang bersifat fakultatif (Purbacaraka dan Soekanto, 1993: 36). Jika dihubungkan dengan isi dari norma hukum, maka norma yang berisikan suruhan dan larangan adalah imperatif; sedangkan norma hukum yang berisikan kebolehan adalah fakultatif. 6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, dalam perspektif perkawinan beda agama dan kepercayaan, bercampuraduk antara suruhan, larangan dan kebolehan. Oleh sebab itu, dalam kaca mata sifat norma hukum, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 telah menyatukan 2 (dua) sifat norma hukum yang ada, yaitu imperatif dan fakultatif. 7. Bahwa unsur esensialia dari norma hukum adalah untuk membatasi atau mematoki sikap tindak manusia (Purbacaraka dan Soekanto, 1993: 59). Untuk dapat melakukannya, maka harus ada standar yang sama mengenai pelaksanaan norma hukum tersebut. Norma hukum memang mengenal pengecualian terhadap penerapannya. Namun pengecualian ini tidak menyebabkan standar dari norma hukum yang berlaku menjadi berbeda. 8. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 secara sepintas memang berlaku secara sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun dalam penerapannya, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 diserahkan kepada masing- masing warga negara. Artinya, standar keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 1/1974 berbeda antar satu warga negara dengan warga negara lain. 9. Bahwa pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk UU Nomor 1/1974. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bukannya menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menimbulkan permasalahan baru. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bukannya melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menyerahkan kebolehannya kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki pengaturan yang berbeda, sehingga akhirnya kebolehan dari perkawinan beda agama dan kepercayaan menjadi berbeda bagi setiap orang. Sederhananya, ketika masyarakat bertanya kepada pemerintah apakah perkawinan beda agama dan kepercayaan diperbolehkan. Alih-alih menjawab, melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, pemerintah justru bertanya balik kepada masyarakat apakah perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh untuk dilakukan. 11. Bahwa seluruh uraian di atas telah menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidaklah layak untuk dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan karena secara nyata tidak memenuhi kriteria sebagai norma hukum karena: a. Isinya tidak jelas antara suruhan, larangan atau kebolehan; b. Sifatnya bercampur aduk antara imperatif dan fakultatif; c. Unsur esensialianya tidak terpenuhi; dan d. Tidak memenuhi tujuan pembentukan norma hukum. C. KEBERADAAN PASAL 2 AYAT (1) UU NOMOR 1/1974 JUSTRU BERTENTANGAN DENGAN TUJUANNYA SENDIRI, YAITU AGAR TIAP PERKAWINAN DIDASARI PADA HUKUM MASING-MASING AGAMA DAN KEPERCAYAAN “Tidak mungkinkah di negara Indonesia bagi 2 (dua) orang yang sudah saling jatuh cinta bebas menikah tanpa masing-masing harus berpindah agama?” E. Sundari dan Endang Sumiarni 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 didesain agar tiap warga Negara melaksanakan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ketika melangsungkan perkawinan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 2. Bahwa sayangnya tujuan tersebut bagai panggang jauh dari api. Alih-alih tercapai, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru memaksa warga negara Indonesia melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan. 3. Bahwa kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah hal yang acap diperbincangkan oleh pemuka agama dan kepercayaan. Artinya, salah dan benarnya masih bisa diperdebatkan. Berbeda halnya dengan berpindah agama/murtad. Bagi tiap agama dan kepercayaan, murtad adalah tindakan yang salah, dan tidak dapat dibenarkan. Tidak ada ruang perdebatan mengenai hal ini. 4. Bahwa dalam hal warga negara yang berbeda agama dan kepercayaan hendak melangsungkan perkawinan dan hendak memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, maka yang terjadi justru pelanggaran yang lebih besar terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan, karena salah satu dari calon mempelai harus berpindah agama dan kepercayaan terlebih dahulu jika perkawinannya ingin dinyatakan sah. Hal ini telah dibuktikan oleh E. Sundari pada tahun 2003 melalui penelitian yang dilakukannya di Yogyakarta dengan judul “Penerapan Hukum Agama dalam Masyarakat Multi Agama: Problematika dan Pemecahannya” sebagaimana disitir oleh E. Sundari dan Endang Sumiarni dalam buku “Hukum yang “Netral” bagi Masyarakat Plural (Studi pada situasi di Indonesia)”. Dengan kata lain, niat baik pemerintah, yaitu agar setiap warga negara dapat dengan teguh menjalankan hukum agamanya dan kepercayaannya masing- masing, justru berbalik dan menyebabkan pelanggaran terhadap hukum agama dan kepercayaan yang paling fundamental, yaitu murtad. 5. Bahwa dalam hal ini pun, dapat dilihat betapa kehidupan moral beragama seseorang dapat dipaksa untuk dikalahkan, demi mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara, yaitu pencatatan perkawinan; bagaimana seseorang terpaksa pindah agama bukan karena kemantaban keyakinan terhadap agama tersebut, melainkan hanya sekedar demi sahnya perkawinan menurut hukum negara. Seandainya pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidakada, maka niscaya hal-hal sebagaimana tersebut di atas dapat terhindarkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 6. Bahwa dengan perubahan pemaknaan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak serta-merta membuat semua orang akan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, karena bagaimanapun juga pelaksanaan perkawinan akan tetap bergantung kepada pemahaman masing-masing individu terhadap apa yang dipercayainya. Namun dalam hal ini, dengan adanya pemaknaan ulang pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 akan memberikan kesempatan terhadap warga negara yang memiliki pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan, agar tidak harus berpindah agama yang justru menciderai moral beragama dan berkepercayaan. 7. Bahwa lebih jauh lagi, adanya perpindahan agama dan kepercayaan yang disebabkan oleh perkawinan memunculkan problema lain, yaitu adanya sanksi sosial. Ada keluarga yang memberikan sanksi sosial bagi anggota keluarga mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, misalnya melakukan penghapusan garis keturunan, tidak melahirkan hubungan kesanak- saudaraan terhadap pasangan beda agama dan kepercayaan tersebut, pengucilan, dan tidak saling mewaris harta kekayaan. Selain itu, tidak jarang pula warga negara yang berpindah agama dan kepercayaan demi dapat melangsungkan perkawinan mendapat celaan dari masyarakat dan umat seagamanya, terutama jika yang melakukannya adalah public figure. 8. Bahwa dengan pemaknaan ulang Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, negara justru melindungi moral beragama dan memberikan pilihan bagi warga negara untuk menjalankan secara konsekuen apa yang benar-benar diyakininya. VI. PERBANDINGAN KETATANEGARAAN 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perkawinan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Hak atas perkawinan diakui dan diatur secara internasional dalam pelbagai perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Tak ayal bahwa penerapan hak ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kendatipun demikian, dengan melihat hukum perkawinan dari beberapa negara di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa agama dan kepercayaan dari calon mempelai tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak mengakui atau tidak mencatatkan perkawinan dari warga negaranya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 a. India Syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah di India adalah sebagai berikut: 1) Calon mempelai tidak memiliki pasangan yang masih hidup; 2) Tidak ada calon mempelai yang: a) Tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakwarasan; b) Dapat memberikan persetujuan, namun mengalami gangguan kejiwaan hingga membuatnya tidak layak memiliki pasangan atau meneruskan keturunan; c) Terkena serangan kegilaan berulang kali; 3) Berusia dua puluh satu tahun bagi laki-laki dan berusia delapan belas tahun bagi perempuan; 4) Calon mempelai tidak dalam derajat hubungan yang dilarang melakukan perkawinan –perkawinan tetap dapat dilakukan ketika salah satu pihak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku baginya; 5) Ketika perkawinan dilakukan di wilayah Jammu dan Kashmir, calon mempelai merupakan warga negara India yang berdomisili di dalam wilayah di mana Special Marriage Act 1954 berlaku. Agama dan kepercayaan bukan merupakan halangan bagi dilangsungkannya perkawinan di India. Selama seluruh syarat di atas terpenuhi, maka perkawinan adalah sah. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama dan kepercayaan di India dapat dilakukan. b. Turki Berikut adalah syarat perkawinan di Turki: 1) Perkawinan dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan; 2) Berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun (mereka yang berusia setidaknya 16 (enam belas) tahun dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan persetujuan dari walinya jika dianggap memahami makna perkawinan); 3) Bukan merupakan kerabat dekat; 4) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 5) Perempuan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan boleh melangsungkan perkawinan lagi setelah 300 (tiga ratus) hari setelah akhir dari perkawinan yang sebelumnya. Perkawinan di Turki harus dilakukan secara sipil di hadapan pejabat yang berwenang. Setelah perkawinan secara sipil dilakukan, maka perkawinan menurut agama dan kepercayaan baru dapat dilangsungkan. Dalam hal ini, perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan selama syarat perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dapat terpenuhi. c. Singapura Ada 3 (tiga) jenis perkawinan di Singapura, yaitu: 1) Perkawinan perdata yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka harus mendapatkan sertifikat dari pemuka-pemuka agama; 2) Perkawinan sesama muslim, yang baik tata cara perkawinan dan cerainya didasarkan pada hukum Islam; dan 3) Perkawinan beda agama yang sebenarnya digolongkan sebagai perkawinan perdata, termasuk bagi muslim dan non-muslim. Perkawinan yang sah di Singapura adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Memberitahukan keinginan untuk melangsungkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang; 2) Memiliki Izin Perkawinan; 3) Calon mempelai berusia setidaknya 21 (dua puluh satu) tahun; 4) Dilakukan di hadapan solemnizer terdaftar; 5) Dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang berusia setidaknya 21 (dua puluh satu) tahun; Dengan merujuk pada jenis perkawinan ketiga sebagaimana diuraikan di atas. Jelas bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilangsungkan di Singapura. Kendatipun demikian, Majelis Agama Islam Singapura mengeluarkan fatwa bahwa bagi orang Muslim tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan. d. Australia Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah di Australia, calon mempelai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 1) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain; 2) Tidak hendak melangsungkan perkawinan dengan orang tua, kakek/nenek, anak, cucu, atau saudara laki-laki/perempuan; 3) Berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan bagi mereka yang berusia antara 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun; 4) Memahami arti pekawinan dan menyetujui secara sadar untuk menjadi suami-istri; 5) Mengucapkan sumpah perkawinan; dan 6) Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada celebrant resmi. Perkawinan di Australia adalah sah jika dilakukan di hadapan celebrant resmi. Agama dan kepercayaan tidak dijadikan dasar oleh negara untuk melarang terjadinya perkawinan. Di sisi lain, negara pun tidak menggunakan penafsiran hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan untuk menolak mengawinkan calon mempelai. e. Albania Menurut hukum Albania, perkawinan adalah sah jika: 1) Dilakukan antara laki-laki dan perempuan; 2) Berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun; 3) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain; 4) Dilakukan berdasarkan kesepakatan bebas dari kedua calon mempelai; dan 5) Tidak dilakukan antara kerabat dekat. Hukum Albania mengizinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama selama memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis di atas. 2. Bahwa berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan sebagaimana terurai di atas, jelas telah terbuktikan bahwa tidak seharusnya negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertindak sebagai “hakim” yang menentukan tafsir dari agama dan kepercayaan mana yang benar dan yang salah, khususnya karena Indonesia bukan merupakan negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara Pancasila. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 VII. PENUTUP 1. Bahwa dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 agar penilaian atas kepercayaan diserahkan kepada masing- masing calon mempelai, maka akan menimbulkan kepastian hukum karena calon mempelailah yang nantinya akan menjadi penilai keabsahan perkawinan mereka sendiri berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. 2. Bahwa hal ini juga berarti menghapuskan intervensi negara terhadap hak atas kebebasan beragama masing-masing individual akan aliran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Artinya, calon mempelai dapat melaksanakan tafsir atas agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa harus mengikuti tafsir paksaan yang dilakukan negara atas masing-masing agama dan kepercayaan. Di sisi lain, negara melalui aparaturnya tidak lagi bertindak sebagai ‘hakim’ yang menilai keabsahan proses perkawinan yang dianut oleh masing-masing aliran agama dan kepercayaan sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. 3. Bahwa pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak akan menyebabkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan begitu saja tanpa mengindahkan etika dalam kehidupan sosial. 4. Bahwa Pasal 14 UU Nomor 1/1974 menyatakan, “Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.” Konstruksi Pasal 14 UU Nomor 1/1974 memastikan agar calon mempelai mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga atau kerabat mereka sebelum melangsungkan perkawinan. Tidak dilakukannya hal ini akan berdampak pada munculnya pencegahan perkawinan. 5. Bahwa pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 pun tidak menyebabkan institusi keagamaan dan kepercayaan menjadi kehilangan peran dalam melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Sebaliknya, institusi agama dan kepercayaan justru dituntut untuk menjadi semakin aktif dan giat dalam memberikan pemahaman kepada pemeluk agama dan kepercayaan mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 6. Bahwa dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan polemik mengenai perkawinan yang telah berpuluh-puluh tahun disadari namun tak kunjung terselesaikan. Hal ini pun akan sekali lagi mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara Pancasila yang sejati. VIII. PETITUM Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”; 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”; 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-25 sebagai berikut: 1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; 4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871112609890001 atas nama Damian Agata Yuvens; 7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174100408890003 atas nama Rangga Sujud Widigda; 8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276025809920011 atas nama Anbar Jayadi; 9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051703920002 atas nama Luthfi Sahputra; 10. Bukti P-10: Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak: 70.555.260.2-013.000 atas nama Rangga Sujud Widigda; 11. Bukti P-10: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 12. Bukti P-12: Fotokopi Universal Declaration of Human Rights; 13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 Sosial, dan Budaya; 14. Bukti P-14: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; 15. Bukti P-15: Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 16. Bukti P-16: Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 17. Bukti P-17: Fotokopi Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska; 18. Bukti P-18: Fotokopi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska; 19. Bukti P-19: Fotokopi Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL; 20. Bukti P-20: Fotokopi Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj; 21. Bukti P-21: Fotokopi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr; 22. Bukti P-22: Fotokopi Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg; 23. Bukti P-23: Fotokopi Putusan Nomor 1400K/PDT/1986; 24. Bukti P-24: Fotokopi Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung; 25. Bukti P-25: Fotokopi Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr. Selain itu, para Pemohon mengajukan dua orang ahli dan dua orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2014 dan 4 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1. Kunthi Tridewiyanti Pertama, Ahli ingin menyampaikan perspektif yang dipakai dalam paparan ini yaitu teori Hukum Feminis dikembangkan sebagai bentuk kesadaran, terutama kesadaran berupa gugatan dari para feminis terhadap ilmu pengetahuan sosial yang bias laki-laki yang biasanya juga bias kelas, karena dibuat oleh ilmuwan laki- laki dengan standar mereka sendiri dan mengabaikan keberadaan perspektif perempuan. Perempuan menyadari betapa hukum telah menempatkan perempuan secara tidak adil, hukum telah menetapkan standar ganda kepada perempuan dan laki-laki serta memaksakan nilai dan norma laki-laki untuk dipatuhi perempuan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Analisis Hukum Feminis bersandar pada pertanyaan perempuan kepada hukum. Bagaimanakah hukum menstrukturkan atau memosisikan perempuan? Bagaimana identitas dan seksualitas perempuan didefinisikan oleh hukum? Apakah pengalaman dan realitas perempuan diperhitungkan ataukah diabaikan oleh hukum? Perempuan yang mana? Dengan demikian, dapat ditanyakan apakah hukum merugikan atau menguntungkan perempuan dan dengan cara bagaimana? Ketika kita menjawab pertanyaan perempuan terhadap hukum, berarti kita sedang menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman dan nilai-nilai khas perempuan; atau bagaimanakah standar hukum dan konsep hukum yang ada telah merugikan perempuan. Pertanyaan feminis tersebut menggugat ciri hukum yang netral dan obyektif, karena ketika ada relasi kuasa yang timpang, maka netralitas dan objektivitas justeru akan mengorbankan mereka yang tidak memiliki kuasa. Tujuan dari pertanyaan perempuan itu adalah untuk mengungkapkan ciri- ciri ketiadaan netralitas dan objektivitas dari bekerjanya hukum, untuk selanjutnya dapat dihasilkan suatu rekomendasi tentang bagaimana hukum dapat dikoreksi; Pertanyaan tentang “Perempuan yang mana?” menjadi penting, karena tidak semua perempuan memiliki identitas yang tunggal dan seragam. Siapakah perempuan yang menjadi korban hukum ketika Perda diskriminatif diterapkan? Perempuan dengan identitas tertentu. Identitas adalah persoalan bagaimana seseorang distrukturkan, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Struktur yang dilekatkan dalam diri seseorang itu bersifat ganda didasarkan pada berbagai kategori dan golongan sosial, seperti ras, etnik, agama, kelas, dan latar belakang pendidikan. Identitas seseorang sebagaimana distrukturkan oleh orang lain akan sangat menentukan bagaimana ia diperlakukan. Strukturisasi ini berimplikasi terhadap terjadinya pembedaan, pembatasan dan pengucilan, dan itulah pengertian diskriminasi (Konvensi CEDAW, Pasal 1). Perempuan mengalami diskriminasi, bahkan kekerasan, bukan semata-mata karena dia perempuan, tetapi karena persoalan identitas yang beragam yang menyebabkan dianggap sebagai “orang lain”, “liyan”, bahkan “subaltern”. Seorang perempuan miskin berasal dari bangsa, etnik atau agama tertentu akan mengalami diskriminasi, hal mana tidak sama dengan perempuan lainnya, meskipun sama-sama perempuan. Penjelasan tentang identitas perempuan ini merupakan kritisi terhadap teori-teori feminis yang lama yang tidak memperhatikan keragaman identitas perempuan. Hal ini dimulai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 oleh kesadaran bahwa ternyata pengalaman perempuan kulit putih tidak sama dengan perempuan kulit berwarna. Mereka diperlakukan berbeda, meskipun sesama perempuan; Isu kebijakan diskriminatif ini identitas kelas menjadi sangat signifikan, karena mereka yang yang merasa ada pembatasan, pengucilan dan pelecehan (UU HAM dan UU Konvensi Penghapuasn Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Perempuan dari kelas menengah atas tidak ditangkap oleh petugas razia karena mereka berada dalam kendaraan pribadi; sementara perempuan miskin berada di jalan-jalan umum. Berbeda dengan teori-teori hukum arus utama, teori Hukum Feminis tidak hanya berdiam di menara gading, tetapi juga berupaya memperjuangkan keadilan perempuan sampai di tingkat praktik. Studi tekstual dilakukan sebagai langkah pertama, untuk dapat menemukan kata-kata kunci dan perumusan yang sexist dan implikasinya yang merugikan perempuan. Kedua, pedekatan hukum feminis memperhatikan praktik penerapan hukum, khususnya di pengadilan. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana para penegak hukum memperlakukan perempuan dalam persidangan. Ketiga adalah langkah advokasi untuk merevisi produk hukum agar memastikan keadilan perempuan dapat dicapai (referensi); Pada masa kini paradigma yang mengatakan bahwa hakim adalah corong Undang-Undang sudah semakin ditinggalkan di banyak negara, bahkan di negara dengan sistem kodifikasi atau continental sekalipun, seperti di Belanda. Dengan demikian, karena adanya tuntutan akan keadilan yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat (global), terutama terkait prinsip-prinisp hak asasi manusia; maka sistem hukum Kontinental semakin mendekat dengan sistem Anglo Saxon. Hakim memiliki kedudukan yang penting sebagai pencipta hukum (the secondary legislature) di samping lembaga parlemen (the primary legislature). Seberapa jauh kah hakim-hakim di Indonesia mengikuti perkembangan wacana hukum dan keadilan global? Apabila perkembangan hukum baru dan kesempatan- kesempatan ini tidak digunakan, berarti telah menyia-nyiakan kesempatan emas dalam rangka melakukan reformasi hukum demi kepentingan kualiatas hukum kita di masa depan; Ahli sependapat dengan apa yang ditulis oleh Sri Wiyanti Eddyono: Perkawinan Campuran Antar Agama: HUkum Kolonial dan Kekinian, 2004. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 1. Sejak saat masuknya kolonial di Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS ada tiga penggolongan penduduk yaitu Eropa Barat, Timur Asing dan pribumi yang masing-masing memberlakukan hukum masing. Timbul berbagai variasi berlakunya hukum yaitu: • Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat • Bagai orang-orang Indonsia asli yang beragama Kirsten telah berlaku HOCI Huwelijk Ordonantie (Christian idnonesiers) di wilayah Minahasa dan Ambon • Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturuna Cina berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa perubahan • Bagi orang Timur Asing liannya dan warganegara Indonesia keturuan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka • Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia Eropa dan yang dipersamakan dengan meraka belakuk kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). • Kalau dilihat dari kedudukan perempuan dalam perkawinan itu berbeda- beda. 2. Setelah Indonesia merdeka, Adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan kompromi terhadap agama. Pada saat diajukan di dalam rancangan, terjadi perdebatan antan kelompok yang ingin memisahkan peratuan agama dan peraturan negaa di dalam perkawinan. Sementara kelompok yang berbasis Islam ingin memperjuangkan penerapan hukum Islam atau setidaknya hukum yang dijiwai ajaran Islam. Perbedaan itu menimbulkan konflik yang terus meruncing dan akhirnya menimbulkan inisiatif-inisiatif berabgai pihak melakukan strategi pembangunan. Akhirnya terjadi kompromi politik dan disahkankannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1974. Sayangnya UUPerkawiann tidak mengatur secara eksplisit perkawinan antar agama. Ada beberapa intepretasi yang berkembang, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 a. Tidak diaturnya perkawinan anta agama, dengan demikian tidak ada laranang di dalam UU Perkawinan tentang perkawinan antar agama. Sepanjang institusi agama dimaan calon mempelai mengijinkan perkawinan perkawinan antar agama (sebab harus didahului perkawinan agama), makan perkawinan itu dapat dilangsungkan dan kemudian dicatatkan. Menguatnya bahwa UU Perkawinan melarang perkawinan antara agama, sehingga dalam kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antara agama sulit menemukan institusi agama yang bersedia mengawinkan pasangan tersebut. Termasuk penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. b. Perkawinan antara agama tidak dibeolehkan, intepretasi ini bersandar pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jikan dilkaukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Kalau dilihat sejarahnya, pasal ini diagngap sebagai pasal kompromi yang memang tak salah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar agama dengan berbagai alasan tafsir agama. Interpretasi ini yang sering dipakai alasannya oleh piahk pencatat perkawinan. 3. Perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak berkesudahan, Sejak mulai ada kodifikasi sehingga berlakunya BW, Negara menyatakan tegas bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi halangan perkawinan, Hal ini berlanjut dengan adanya Peraturan Perkawinan Campuran dalam Stadblaad 1898 Nomor 158. Hanya saja pda peraturan ini, mulai terlihat ada hambatan yang tersirat, pembatasan tersebut implisit dengan adanya persyaratan yang sangat ketat bagi perempuan akan menikah dengan golongan lain. Sekalipun tidak ada pelarangan secara eksplisit terhadap pihak-pihak untuk melakukan perkawinan agama, namun intepretasi agama bagi pelaksana hukum sedemikian kuat untuk menghalangi perkawinan antara agama. Ada berbagai upaya masyarakat yang tetap melakukan perkawinan antar agama dengan mengusahakan dispensasi-dispensasi kelompok agama, bahkan penyelundupan hukum, melakukan pindah agama hanya sebagai syarat untuk sahnya perkawinan dan kemudian kembali lagi ke ajaran agama masing- masing. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Selanjutnya kalau dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah tidak ada permasalahan secara teks. Akan tetapi dengan situasi Indonesia yang menggambarkan pluralisme hukum, maka ada 3 kemungkinan perkawinan agama berdasarkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu: 1. Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan 2. Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah 3. Perkawinan beda agama dan kepercayaaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Kemungkinan ini terjadi sangat tergantung pada penafsiran baik secara individu, kelompok atau aparat atau petugas. Hal ini dibiarkan oleh negara dengan tidak memberikan kepastian hukum pada orang-orang yang berbeda agama, jatuh cinta dan ingin melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif hak asasi perempuan, kondisi itu sangatlah diskriminatif dan penyebab kekerasan terhadap perempuan: 1. Negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas Negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas seringkali tidak disadari. Kalau melihat Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan Surat Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan Negara, sekalipun tidak ditujukan untuk membatasi, pada prakteknya justru menyebabkan pembatasan, yaitu berupa pengakuan terhadap agama-agama besar yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Kong Ho Cu. Sekalipun ada pengakuan terhadap agama-agama lain seperti Yahudi, Zoroaster yang tidak berkembang di Indonesia. Sementara dengan SKB ternyata membatasi pihak jamaah ahmadiyah untuk beribadah, serta kelompok syiah. Akan memberikan pembatasan bagi perempuan yang beragama tidak sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok mayoritas yang menuangkan pada kebijakan. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah di Madura memperlihatkan mereka tidak dapat mempunyai Kartu Tanda Penduduk, sehingga mereka kesulitan kalau melakukan perkawinan secara peraturan Islam. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 2. Negara melegalkan kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan perkawinan dan berkeluarga Negara secara tidak langsung melegalkan kekerasan terhadap perempuan, karena membuat warga Negara termasuk perempuan sulit untuk melakukan perkawinan, Padahal kita tahu bahwa tidak semua orang mudah untuk jatuh cinta dan menemukan orang yang cocok. Karena perbedaan agama, orang sulit membuat keputusan untuk melakukan perkawinan atau tidak melakukan perkawinan. Seharusnya negara mengakomodir keinginan seseorang yang ingin melakukan pekawinan, agar tidak melakukan hubungan bebas tanpa ikatan. Karena hubungan perkawinan tanpa ikatan resmi akan berakibat negatif bagi pasangan itu sendiri, terutama bagi perempuan. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan ini tertuang dengan jelas dalam konstitusi. Pertanyaannya, apakah pasangan yang menikah beda agama dan kepercayaan dapat menikmati jaminan atas hak tersebut? Jawabannya bisa iya bisa tidak. Karena, ketika hak tersebut diikat dengan ketentuan perkawinan yang sah, disini terbuka penafsiran mana perkawinan yang sah atau tidak. Hal ini terlihat dari perbedaan putusan Pengadilan dimana ada yang mengeluarkan penetapan bahwa pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dikabulkan permohonannnya, namun ada pula yang menolak. Ini menunjukkan bahwa jaminan tersebut tidak serta merta diiringi kepastian hukum, yang pada gilirannya justru akan merugikan warga negara. Ketidakpastian hukum itu pada sisi lain dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam institusi perkawinan. Ketika penafsiran sahnya suatu perkawinan menjadi sangat tergantung kepada pejabat negara yang mempunyai otoritas untuk memberikan penetapan atau mencatatkan perkawinan, ketika pejabat negara tersebut mempunyai pandangan untuk menolak perkawinan beda agama, maka artinya negara melalui pejabat negara tersebut membiarkan pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama untuk mengambil keputusan yang tidak memberikan kepastian hukum. Perkawinan itu kemudian dapat saja tetap dilangsungkan, namun misalnya tanpa mendapatkan pencatatan dari negara. Sekalipun ini merupakan keputusan para pihak yang melangsungkan perkawinan, perlu disadari bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 tanpa adanya pencatatan perkawinan, perempuan dalam perkawinan adalah pihak yang paling rentan mengalami kekerasan sebagai akibat dari tidak tercatatnya suatu perkawinan. Kekerasan itu sendiri dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang apabila diproses melalui jalur pidana, umumnya mendapatkan kesulitan, karena penegak hukum biasanya akan selalu menanyakan akta perkawinan sebagai alat bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dalam perkawinan. Sayangnya ketika dilihat banyak kasus pasangan yang melakukan perkawinan di catatan sipil di luar negeri dan negara kemudian dengan mudah mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil juga tanpa mempermasalahkan sahnya berdasarkan agama dan kepercayaannya atau tidak. 3. Negara melegalkan kekerasan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak ada kepastian hukum. Perkawinan yang tidak menimbulkan kepastian hukum akan menimbulkan akitbat baik terhadap hubungan suami istri, harta kekayaan dan anak. Hubungan perkawinn yang dapat disetujui sekalipun dengan penyelundupan hukum akan menimbulkan hubungan suami istri yang selalu dalam kepalsuan dan ketidak jelasan, Hal ini rentan sekali dengan perceraian atau putusanya hubungan. Hubungan dengan anak demikian juga. Sementara perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan persetujuan negara tetapi para pihak tetapi melakukan perkawinan tanpa mengikuti rambu-rambu peraturan atau sering diistilahkan :kumpul kebo: akan semakin menyulitkan karena hubungan suami istri yang tidak jelas karena tidak aka nada pencatatan perkawinan atau tidak mempunyai akta perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Sekalipun ada Putusan MK yang menegaskan adanya hubungan perdata anak dengan ayahnya sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan, salah satu proses yang harus dilalui untuk adanya pengakuan itu adalah dengan melalui proses tes DNA. Padahal, biaya tes DNA tidaklah murah. Akibatnya ketika perempuan tidak mampu membiayai tes DNA itu, maka anak tetap akan menyandang status anak luar kawin dan dalam akte kelahiran tetap tidak mendapatkan hak untuk dinisbatkan dengan pihak ayahnya. Padahal akta kelahiran sangat penting untuk identitas hukum dirinya untuk keperluan pendidikan, bekerja atau keperluan lainnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 Kekerasan lainnya adalah berupa pengabaian negara atas hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, misalnya penisbatan anak hanya dengan pihak ibu dalam akta kelahiran karena tidak ada akta perkawinan. Pada gilirannya, ini akan memunculkan kekerasan berikutnya, baik berupa stigma terhadap anak yang dilahirkan, maupun peluang bagi laki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya. Potensi ini jika tidak diantisipasi oleh Negara dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama sama saja dengan tindakan negara melakukan pembiaran atas potensi kekerasan yang rentan dialami oleh perempuan dalam perkawinannya. Oleh sebab itu penting Negara memberikan perlindungan terhadap seluruh warganegaranya, bukan justru sebaliknya. Perlindungan itu dilakukan dengan memastikan negara tidak melakukan pembiaran terhadap potensi kekerasan yang akan terjadi dan dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang menjadi dasar terjadinya kekerasan atau diskriminasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 2 ayat (1) UUP seharusnya lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mencederai hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan dan hak konstitusional perempuan. 2. Franz Magnis Suseno • Menurut ahli Undang-Undang Perkawinan ada yang perlu diperbaiki. Bahwa dalam negara Pancasila, agama dan kepercayaan dijunjung tinggi, berarti perkawinan menurut agama dijunjung tinggi. • Perkawinan penting sekali bagi agama, perkawinan juga penting sekali bagi negara. Bagi agama karena hubungan suami-istri yang kemudian menjadi sel inti masyarakat yang menghasilkan keturunan yang diharapkan menghasilkan keturunan yang baik, yang kemudian menjadi warga masyarakat yang baik juga adalah sesuatu yang diyakini erat sekali hubungan dengan sang pencipta, maka bagi agama mengatur seksualitas hubungan suami-istri adalah penting dan menurut ahli dalam semua agama hubungan itu diberi aturan, seperti juga di dalam Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik dibedakan antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 tidak sah. Sah dalam arti perkawinan sah adalah perkawinan dimana hubungan suami-istri juga hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dianggap baik dan terpuji, dan menurut Gereja Katolik hanya dalam rangka perkawinan yang sah. • Perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik (sebagai contoh) adalah perkawinan yang sesuai dengan beberapa aturan yang diberikan Gereja Katolik. Perkawinan adalah sah kalau dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. Ada juga orang Katolik yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Hal tersebut oleh Gereja Katolik tidak diakui sebagai suatu hubungan yang di hadapan Tuhan. Jadi dari sudut agama, Agama Katolik jelas sekali ada aturan. Oleh karena itu, kalau negara, misal Indonesia, mengakui perkawinan yang sah menurut agama sebagai sah di hadapan negara, itu sesuatu yang sangat tepat dan terpuji. Negara sendiri berkepentingan dengan perkawinan dari beberapa sudut, salah satu sudut yang terpenting tentu saja menjamin keturunan yang baik. Oleh karena itu di semua masyarakat baik yang sangat tradisional maupun yang menganggap diri paling maju, negara mempunyai perundangan tentang perkawinan, mengatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan memberi perlindungan dan memberi fasilitas, misalnya dalam hal barisan, terutama juga menjamin bahwa keluarga yang terbentuk merupakan ruang sosial, dimana anak kecil menjadi keturunan bisa menjadi besar. Karena berbeda dengan binatang, keturunannya tidak sesudah beberapa minggu bisa jalan sendiri, tetapi manusia tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara kultural, emosional, intelektual, religius memerlukan bimbingan, yang disebut pendidikan informal maupun formal dan kira-kira berumur 18 tahun dia dianggap berdiri sendiri. • Negara sangat berkepentingan agar sebuah keluarga menjadi baik. Ada perbedaan antara negara dan agama. Negara mengatur perkawinan supaya dalam masyarakat hubungan seksual yang resmi, hubungan kekeluargaan teratur, konflik dihindari dan menjamin pendidikan. Agama dan kepercayaannya masing-masing melihat supaya hubungan perkawinan sah di hadapan Tuhan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 • Bahwa wajar sekali negara mengakui langsung sah perkawinan menurut agama masing-masing, tetapi di lain pihak bukan tugas negara untuk memaksakan warga negara melakukan perkawinan menurut salah satu aturan agama. Karena di dalam negara Pancasila, negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan dan dorongan, bagaimana kehidupan agama dijalankan harus diputuskan masing-masing warga sesuai dengan agama dan keyakinan religiusnya. • Oleh karena itu, menurut Ahli perlu ada kemungkinan orang laki-laki dan perempuan menikah sah di depan Negara. Jadi dalam bentuk perkawinan sah yang memberikan segala akibat hukum, legalitas, dan sebagainya, meskipun tidak mengikuti aturan salah satu agama. Jadi kalau perkawinan menurut agama diakui, menurut Ahli seharusnya ada kemungkinan untuk nikah tidak sesuai dengan agama tetapi sah dari sudut negara. SAKSI PARA PEMOHON 1. Ahmad Nurcholish • Saksi adalah salah satu pelaku pernikahan beda agama. Saksi menikah tanggal 8 Juni 2003. Pada saat menikah saksi melakukan dua cara, yaitu secara Islam di Paramadina. Kemudian juga menikah secara Konghucu atau disebut sebagai perestuan di Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu). • Setelah menikah saksi harus mencatatkan perkawinan tersebut ke Catatan Sipil. Kenapa tidak di KUA? Karena informasi yang diterima oleh Saksi bahwa KUA tidak dapat menerima pasangan beda agama. Oleh karena itu, kemudian saksi ke kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan, tetapi dipersoalkan oleh petugas catatan sipil di Jakarta Pusat dengan dua alasan, yaitu, Pertama adalah soal Konghucu. Kata petugas, “Konghucu bukan agama yang diakui di Indonesia”. Saksi disarankan oleh salah satu Komisioner KOMNAS HAM untuk ke Pengadilan Negeri. Saksi diminta mengikuti sidang untuk membuktikan bahwa Konghucu, agama atau bukan. Kemudian yang kedua adalah soal perbedaan agamanya. Untuk yang pertama saksi tidak melakukannya karena menurut saksi pengakuan soal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 agama bukan domain negara. Karena menjadi kewenangan penganut masing-masing. • Pada saat anak pertama akan lahir, saksi belum mendapatkan akta nikah. Beberapa minggu menjelang kelahiran, saksi mengurus kembali akta perkawinan tersebut, tetap tidak bisa. Kemudian, Petugas Catatan Sipil menyarankan agar Saksi mengurus surat nikah secara Buddha karena dalam KTP istri tertulis Buddha. Karena tidak banyak pilihan, maka Saksi pada saat itu mengikuti saran yang diberikan oleh Petugas Catatan Sipil dan dibantu mengurus surat nikah Buddha. Setelah itu perkawinan kami bisa dicatat berdasarkan surat nikah Buddha tersebut. Bahwa meskipun secara agama saksi telah disahkan bahkan dengan dua cara, namun negara tidak bisa mencatat perkawinan kami. • Saksi pernah diminta oleh Komnas HAM untuk melakukan riset mengenai pernikahan beda agama. Ada dua hal penting, yaitu aspek keagamaan dan aspek kebijakan atau konstitusi. Pada aspek keagamaan bahwa secara umum para agamawan melarang atau tidak merekomendasikan untuk menikah beda agama. Tetapi dalam sejumlah komunitas agama selalu ada para agamawan atau para rohaniwan memiliki pemahaman yang membolehkan, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun penghayat kepercayaan. Kemudian temuan kedua bahwa secara konstitusi, ada kekosongan hukum di dalam persoalan pernikahan beda agama. Tetapi ada beberapa kantor catatan sipil yang menerima pasangan beda agama sepanjang mereka mendapatkan pengesahan dari agamawan, hanya saja yang dilihat adalah pengesahan secara agama, yaitu secara non-Islam (bukan Islam). Misalnya kalau ada pasangan Islam dan Kristen maka yang diambil atau yang diterima adalah pengesahan pernikahan secara Kristen. Alasannya karena kantor catatan sipil domainnya adalah mencatat pernikahan yang dilakukan di luar secara Islam, sedangkan yang secara Islam adalah di KUA. • Ada beberapa kantor catatan sipil yang membolehkan sepanjang pasangan beda agama tersebut memiliki pengesahan secara agama, maka mereka bisa mencatatnya. Tetapi ada juga kantor catatan sipil yang tidak mencatat pasangan beda agama tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 • Fakta lain yang ingin Saksi sampaikan adalah bahwa sebagai konselor dan fasilitator, Saksi telah banyak menerima calon pasangan beda agama. Hampir setiap hari di kantor Saksi ada yang datang untuk konsultasi atau mereka konsultasi via email. Kami telah berhasil membantu orang menikah. • Pernikahan beda agama bukan fenomena atau fakta yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, tetapi banyak yang ingin melakukan. 2. Renaldy Bosito Martin • Saksi beragama Islam dan istri saksi beragama Katolik. • Pada tanggal 10 Juli 2010, saksi bertemu seorang kawan yang mau menikahkan kami secara Islam. • Saksi memperoleh informasi ada seorang pendeta di Bekasi yang dapat membantu menikahkan kami dengan menyebutkan beberapa syarat administrasi dan biaya yang harus kami berdua bayar. Ada dua hal yang membuat kami keberatan secara personal, yaitu pertama, soal persyaratan yang harus penuhi adalah ada izin dari orang tua, RT, RW, dan setingkat di atasnya. Dia berjanji akan mengurus apa yang diperlukan oleh Catatan Sipil Bekasi. Kedua, saksi dilarang menunjukkan sertifikat catatan sipilnya kepada orang lain. • Saksi juga memperoleh informasi bahwa menikah beda agama di Bali tidak ada persyaratan apapun dari catatan sipil bahkan tidak ada biaya tambahan. Kami hanya diminta membuktikan surat cerai dan disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa kami saling mencintai dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. [2.3] Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014 Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan dan telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berpotensi dirugikan atas keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. 2. Bahwa menurut para Pemohon keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak hanya "menghakimi" penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun juga ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. 3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena pasal ini "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan. 4. Bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 terlanggar ketentuan a quo telah menerapkan "pembatasan" terhadap perkawinan berdasarkan agama yang menyebabkan munculnya "keluarga" yang tidak diakui secara hukum. 5. Berdasarkan hal di atas, dengan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, kerugian terhadap hak konstitusional yang telah dialami oleh banyak warga negara Indonesia, dan berpotensi untuk dialami pula oleh para pemohon tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasat 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-II1/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam Permohonan Pengujian UU Perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11 /PUU-V/2007). III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana dalam Sila yang pertamanya menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting tetapi bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam membina hubungan dan melanjutkan keturunan. Tujuan Perkawinan juga untuk pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (respected), dilindungi (protected) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional tersebut dilaksanakan sebebas- bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka UU Perkawinan di satu pihak harus dapat. mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. UU Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip- prinsip yang tercantum dalam UU Perkawinan antara lain adalah: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. 2. Dalam UU Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 lainnya, seperti pencatatan kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan. Pencatatan itu merupakan suatu akte resmi sebagai dokumen negara. Oleh karena itu, tujuan UU Perkawinan dibentuk dengan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian diantara suami isteri khususnya. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan: Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28B ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28E ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 Pasal 28E ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 28I ayat (1) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dari keseluruhan uraian para Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh ketentuan UUD 1945 dirugikan dengan pasal a quo UU Perkawinan, menurut Pemerintah hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan masalah keabsahan/sahnya perkawinan. 2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menguraikan ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji permohonan atas pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU a quo, menurut Pemerintah ketentuan UUD 1945 sangat terkait erat dengan: - kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing; - persamaan, kesederajatan setiap orang di muka hukum; - Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan perlakuan yang bersifat nondiskriminatif; - penghormatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan, - hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 3. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan seluruh dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap telah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dengan menghakimi, memaksa dan membatasi setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaannya, oleh karena itu Pemerintah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon tidak memahami, mendalami dan meresapi esensi dari suatu perkawinan yang pada intinya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah). b. Bahwa ikatan perkawinan tidak semata-mata adalah ikatan perjanjian perdata saja, yakni hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat di dalamnya nilai-nilai religius yakni hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu peristiwa pernikahan sangat sakral. c. Bahwa untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah (keluarga harmonis) diperlukan syarat-syarat antara lain: - saling menghormati antara suami-isteri; - saling melengkapi kekurangan masing-masing; - mengembangkan kepribadian masing-masing; dan - membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material termasuk di dalamnya adalah adanya kesamaan keyakinan (agama) di antara suami-isteri. 4. Bahwa menurut Pemerintah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah tidak dalam rangka untuk menghakimi, memaksa, membatasi serta melanggar hak asasi seseorang termasuk hak asasi para Pemohon. Justru ketentuan a quo telah memberikan penghormatan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan bahwa jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut dianggap benar adanya - quad non - dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, menurut Pemerintah dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut: 1. dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. dapat menimbulkan disharmoni antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan antar umat beragama; dan 3. dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PEMOHON Dalam persidangan tanggal 4 Desember 2014, para Pemohon. telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Franz Magnis Suseno dan Kunthi Tridewiyanti. Terhadap keterangan ahli tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Terhadap keterangan ahli para Pemohon yaitu Franz Magnis Suseno yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa tugas negara bukan. untuk memaksakan warga negara kawin menurut salah satu aturan agama. Karena dalam Pancasila, negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan, dorongan, tetapi bagaimana kehidupan agama dijalankan harus diputuskan masing- masing warga sesuai dengan agama dan keyakinan religiusnya. Oleh karena itu, bahwa perlu ada kemungkinan orang laki-laki dan perempuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 menikah secara sah di depan negara, yang memberikan segala akibat hukum, legalitas, dan sebagainya, meskipun tidak mengikuti aturan salah satu agama. Jadi seharusnya ada kemungkinan untuk nikah tidak sesuai dengan agama secara sah dari sudut negara. Terhadap keterangan ahli Pemohon ini, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: Pemerintah setuju dengan ahli Pemohon yang berpandangan bahwa dalam Pancasila, Negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan dan dorongan. Namun demikian, Pemerintah tidak setuju dengan pernyataan ahli Pemohon bahwa: "...bagaimana kehidupan agama dijalankan harus diputuskan masing-masing warga sesuai dengan agama dan keyakinan religiusnya". Jika masing-masing individu diberikan kebebasan tanpa adanya pengaturan melalui peraturan perundangan maka hal itu dapat berpotensi mengganggu tertib sosial. Pemerintah juga tidak setuju dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perlu adanya kemungkinan orang laki-laki dan perempuan menikah secara sah di depan Negara meskipun tidak mengikuti aturan salah satu agama, Pemerintah berpandangan bahwa perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya adalah termasuk ibadat yang telah ditetapkan dalam agama. Pancasila sebagai dasar Negara tidak mengandung pemahaman yang mereduksi ajaran suatu agama, bahkan dalam Mukaddimah UUD 1945 tersirat pemahaman bahwa tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah antara lain hendak mencapai terjaminnya cita-cita setiap agama yang berketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia untuk mencapai dan menyempumakan aspirasi imannya dalam rangka pancasila. Di samping itu, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Karena perkawinan itu merupakan urusan agama dan pelaksanaannya adalah termasuk ibadat yang telah ditetapkan dalam agama, dalam hal ini Negara juga harus dapat menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian Pemerintah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 memandang bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, dan berdasarkan itu Pemerintah kemudian berkewajiban mencatatkan tiap-tiap perkawinan demi, kepentingan administrasi negara. 2. Terhadap keterangan ahli Pemohon yaitu Kunthi Tridewiyanti yang pada pokoknya menyatakan: - Negara seharusnya mengakomodir keinginan seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melakukan hubungan bebas tanpa ikatan karena hubungan perkawinan tanpa ikatan resmi akan berakibat negatif pada pasangan itu, terutama perempuan dan keturunannya. - Sesuai hak dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasangan yang menikah beda agama dan kepercayaan bisa saja tidak dapat menikmati jaminan hak tersebut karena hak tersebut diikat dengan ketentuan perkawinan yang sah. Adanya pembedaan putusan pengadilan dimana ada yang mengeluarkan penetapan bahwa pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dikabulkan pemohonnya, namun ada juga yang menolak, sehingga jaminan tersebut tidak diiringi kepastian hukum dan pada giilirannya justru menyulitkan warga negara, khususnya perempuan. Ketidakpastian ini pada sisi lain dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam institusi perkawinan. Perempuan dalam perkawinan adalah pihak yang paling rentan mengalami kekerasan sebagai akibat dari tidak tercatatnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak menimbulkan kepastian hukum akan menimbulkan akibat baik hubungan suami-istri, harta kekayaan, dan anak. Kekerasan lainnya berupa pengabaian negara atas hak- hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, misalnya menisbatkan anak hanya dengan pihak ibu dan akta kelahiran karena tidak adanya akta perkawinan. Potensi ini tidak diantisipasi oleh negara dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama sama saja dengan tindakan negara melakukan pembiaran atas potensi kekerasan yang rentan dialami Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 oleh perempuan dalam perkawinan. Berdasarkan penjelasan di atas maka ahli menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan menciderai hak- hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan dan hak konstitusional perempuan. Terhadap keterangan ahli Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: Pendapat ahli yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap perempuan dalam institusi perkawinan dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta akibat-akibat lainnya karena perkawinan yang tidak tercatat, Pemerintah berpandangan bahwa hal itu adalah merupakan praktik diskriminasi oleh penegak hukum, bentuk kesalahan penerapan norma dalam penegakan hukum, bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, siapa saja yang melakukan harus diproses secara hukum, kasus kekerasan terhadap perempuan seharusnya tidak boleh dikaitkan bahwa korban atau pelakunya apakah memiliki akte perkawinan atau tidak. Sedangkan pandangan ahli untuk kasus anak-anak dari hasil hubungan/perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan persetujuan negara yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, menurut ahli hal itu merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dan negara melakukan pengabaian, Pemerintah berpandangan bahwa permasalahan itu telah dapat diselesaikan dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang. menegaskan bahwa hukum dengan ayahnya dapat diakui sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan, dan juga dapat melalui tes DNA. Keputusan MK ini sangatlah tepat, sehingga melalui pengadilan anak tersebut kemudian dapat diakui atau tidak diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dalam pelaksanaannya jika dikatakan biaya tes DNA itu mahal, maka dalam praktiknya tidak semua kasus itu harus diselesaikan melalui tes DNA. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan bahwa hubungan perdata itu bisa diakui "sepanjang dibuktikan melalui proses pengadilan" dalam proses di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 pengadilan, hakim tentunya akan memperhatikan bukti-bukti dan kesaksian serta pandangan pihak terkait, keluarga atau saksi-saksi lainnya, sehingga bisa tanpa melalui tes DNA. V. KESIMPULAN PEMERINTAH Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah dapat menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan adanya kepastian hukum, oleh karena itu menurut Pemerintah terhadap ketentuan a quo tidak perlu diberikan tafsir kembali oleh Mahkamah Konstitusi, baik melalui putusan yang bersifat "Conditionally Constitutional" maupun "Unconditionally Constitutional". VI. PETITUM Dari seluruh uraian yang Pemerintah sampaikan dalam Keterangan dan Kesimpulan Presiden ini, perkenankanlah Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan atas pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Menerima Keterangan dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 3) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa, Pihak Terkait, Front Pembela Islam (FPI), telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014 dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA FORMIL Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. B. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. C. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Adanya penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 2. Adanya pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal tersebut melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; 3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan Negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan 5. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD1945; 6. Berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan; 7. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang- undangan; 8. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. V. PENDAPAT PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERKARA A. TIDAK ADA PENGHAKIMAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MELALUI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 [A.1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penghakiman” adalah sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan menghakimi. [A.2] Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” justru merupakan bentuk jaminan konstitusional dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. [A.3] Jaminan kemerdekaan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terhadap setiap warga negara Republik Indonesia tersebut secara universal berupa kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadatnya sesuai dengan agama yang dipilihnya tersebut. Sehingga dari ketentuan Pasal 29 a quo sangat jelas mengenai urusan ibadat secara agama bukanlah kompetensi dari negara untuk mencampuri dan mengaturnya melainkan diserahkan kepada tata cara dan norma yang berlaku dalam agama itu sendiri. [A.4] Pernikahan atau Perkawinan merupakan pada hakikatnya adalah Aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana pengertian yang diberikan oleh setiap agama yaitu sebagai berikut: 1) Menurut agama Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara 2 (dua) pribadi, seorang pria dan wanita yang saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total, psikologis, biologis, sosial, ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan umat manusia. 2) Pengertian perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh oleh Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak tuhan yang menciptakan pernikahan itu. 3) Dalam agama Hindu di Bali istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar “wiwaha”. Wiwaha atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 perkawinan dalam masyarakat Hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk kedalam Grenhastha Asrama. Di samping itu dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. 4) Agama Budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. 5) Dalam ajaran agama Khonghucu perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia), dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [A.5] Semua pengertian tersebut di atas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. [A.6] Pada hakikatnya Pernikahan atau Perkawinan adalah hal yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mekanisme maupun tata caranya sudah ada dengan sendirinya bersamaan dengan lahirnya agama tersebut, oleh karena itu termasuk keabsahan suatu pernikahan SANGAT TEPAT ditentukan oleh masing-masing agama karena merupakan bagian dari ibadat dalam masing-masing agama. [A.7] Dalam sistem yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, Negara hanya FASILITATOR yang bersifat ADMINISTRATIF yaitu HANYA sebagai JURU CATAT PERNIKAHAN, karena NEGARA MENGAKUI keberadaan Agama-Agama yang ada di Indonesia, sehingga urusan prosesi dan SAH atau TIDAK SAHnya perkawinan direhakan kepada masing-masing agama yang diakui ada di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 Indonesia. Karena perkawinan BUKAN merupakan PERIKATAN PERDATA BIASA yang HANYA SEKEDAR DILANDASI PERJANJIAN antara pihak yang mengikatkan diri. Perkawinan MEMBUTUHKAN LEGALITAS AGAMA untuk menetapkan SAH TIDAKnya perkawinan. [A.8] Dengan demikian dari penjelasan diatas terlihat bahwa, apabila dihubungkan antara definisi perkawinan menurut berbagai agama di atas, terlihat jelas bahwa PROSESI perkawinan diserahkan kepada TATA CARA yang berlaku pada agama masing-masing, negara TIDAK CAMPUR TANGAN dalam PROSESI untuk menentukan TATA CARA perkawinan masing-masing agama. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa NEGARA MELAKUKAN PENGHAKIMAN dalam perkawinan adalah DALIL YANG TIDAK BERDASARKAN FAKTA dan DALIL YANG TIDAK MEMAHAMI TEKS Undang-Undang. Dengan kata lain, dalil PEMOHON tersebut dalil yang TIDAK DIDUKUNG oleh FAKTA maupun TEORI PENAFSIRAN Undang-Undang. [A.9] Norma materiil di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tekstual memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk menerapkan norma-norma yang berlaku terutama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kebebasan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dalam hal ini negara tidak memaksakan sesuatu apapun dalam urusan pernikahan melainkan memberikan ruang yang bebas bagi setiap agama untuk menjalankan norma serta aturan yang ada dan hidup dalam setiap agama. Sudah sepatutnya bagi setiap warna negara yang telah memilih suatu agama sebagai kepercayaan untuk pedoman hidupnya (Way of Life) untuk mematuhi dan melaksanakan norma serta aturan yang berlaku pada agama yang dipeluknya. [A.10] Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka keyakinan masing-masing orang atau setiap warga negara yang melakukan pernikahan dijamin menurut agama dan kepercayaan sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai dengan agama dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan denganPasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan sudah seharusnya Mahkamah MENOLAK dalil dari Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 B. TIDAK ADA PEMBATASAN DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28B AYAT (1) UUD 1945 [B.1] Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian A.4 dan A.5 Tanggapan a quo bahwa maksud dan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam menentukan keabsahan dari suatu pernikahan atau perkawinan bukanlah kompetensi dari Negara dalam hal ini pemerintah. [B.2] Perlu dipahami bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah menghalangi atau melarang hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (lihat: Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Frase kata “melalui” sesudah kalimat “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan” adalah proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum memperoleh haknya, sedangkan kata “melalui” sebelum kalimat “perkawinan yang sah” menunjukkan bahwa proses yang harus dilalui adalah sebuah lembaga perkawinan yang sah. Dengan demikian setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menikah terlebih dahulu sebelum membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. [B.3] Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa, SAH atau TIDAKnya sebuah perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama yang diakui di Indonesia, BUKAN oleh NEGARA, sebagaimana dipahami oleh PEMOHON. Sepanjang agama-agama yang diakui di Indonesia menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah SAH, maka negara HANYA mencatatkan saja perkwainan tersebut ke sistim administrasi negara. [B.4] Apabila logika Pemohon digunakan dalam kasus kongkrit, maka apabila ada dua orang yang berbeda agama melangsungkan perkawinan, maka apakah CUKUP HANYA dengan PERJANJIAN PERDATA saja perkawinan tersebut, atau HARUS melalui PROSESI dan TATA CARA AGAMA salah satu pihak yang melaksanakan perkawinan? Karena apabila LEGALITAS “perkawinan” HANYA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 didasarkan pada PERJANJIAN PERDATA semata, hal ini bukanlah perkawinan TAPI HANYA berupa PERJAJIAN kumpul kebo semata. [B.5] Kami berkeyakinan, semua agama yang diakui di Indonesia PASTI menyatakan, bahwa PERKAWINAN YANG SAH adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut prosesi dan tata cara agamanya. Apabila ada pemuka agama yang menyatakan bahwa perkawinan adalah SAH, CUKUP dengan dua pihak membuat PERJANJIAN PERDATA biasa, maka DAPAT dipastikan bahwa orang tersebut BUKANLAH pemuka agama. Karena PERJANJIAN PERDATA dalam perkawinan BUKAN bertujuan untuk membentuk keluarga, tetapi hanya mengatur aspek kebendaan dan harta dari kedua belah pihak. [B.6] Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 justru merupakan pelaksanaan dari Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk menjamin HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA dalam melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. [B.7] Dalam konteks ini justru NEGARA MENJAMIN bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini telah diturunkan pada setiap agama baik sebagai bentuk ibadah, yaitu perkawinan yang sah maupun untuk melanjutkan keturunan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agamanya karena jaminan tersebut merupakan sebuah perlindungan terhadap para pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan sudah seharusnya Mahkamah MENOLAK dalil dari Pemohon. C. NORMA DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TIDAK MEMBUKA RUANG PENAFSIRAN YANG AMAT LUAS DAN TIDAK MENIMBULKAN PERTENTANGAN ANTAR NORMA SEHINGGA TELAH MENJAMIN TERPENUHINYA HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL [C.1] Menurut Pemohon Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 tidak menjamin atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [C.2] Kami menegaskan kembali bahwa pernikahan atau perkawinan adalah salah satu bentuk ibadat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga untuk pengaturannya termasuk keabsahan bukan merupakan domain dari negara melainkan domain dari agama. Penafsiran atau interpretasi terhadap suatu pasal adalah hal yang wajar, namun keberagaman penafsiran dapat di minimalisir dengan penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil- dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. [C.3] Penafsiran hukum dapat dilakukan dengan banyak metode yaitu: Penafsiran secara Tata Bahasa (Gramatikal); Penafsiran Sistematis; Penafsiran Historis; Penafsiran Sosiologis (Teleologis); Penafsiran Autentik (resmi); Penafsiran Nasional; Penafsiran Analogis; Penafsiran ekstensif; Penafsiran Restriktif; Penafsiran a contrario (menurut pengingkaran). Dari bermacam metode penafsiran tersebut, cara penerapan metode penafsiran pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus mangerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang di tafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. [C.4] Secara Gramatikal norma Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” memiliki ketegasan yang tercermin dalam frasa “menurut hukum” sebelum kalimat “masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang memiliki penafsiran bahwa setiap perkawinan dikatakan atau dinyatakan sah jika mekanisme, tata cara, aturannya sudah sesuai dengan norma dan aturan agama (Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Kong Huchu) yang diyakini dan dipercaya oleh setiap warga negara sehingga tidak ada pertentangan antar norma di dalam Pasal 2 ayat (1). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 [C.5] Selain itu, norma Pasal 2 ayat (1) juga menunjukkan bahwa negara menjunjung tinggi Falsafah Pancasila, buktinya dapat dilihat pada norma Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal ini domain negara hanya pada hukum administrasi negara yaitu mencatatkan setiap perkawinan yang terjadi sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah norma yang saling berkaitan karena sangat jelas terlihat adanya pemisahan pengaturan (separation of rule) yang dikehendaki sipembuat Undang-Undang yaitu Pengaturan yang bersifat Ketuhanan Pasal 2 ayat (1) dibebaskan kepada setiap agama untuk mengaturnya, sedangkan yang bersifat administratif, negara secara absolut mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [C.6] Dengan adanya pemisahan pengaturan (separation of rule) inilah jaminan atas kebebasan untuk beragama dan beribadat diberikan oleh negara dan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan tercapai oleh masing-masing agama demi terciptanya sebuah keadilan karena negara dalam hal ini pemerintah tidak murni sebagai Wakil Tuhan melainkan hanya sebagai Penjaga dan Pelindung Kemurnian Ajaran Suatu Agama. Oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membuka ruang penafsiran yang amat luas dan tidak menimbulkan pertentangan antar norma sehingga telah menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil serta tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sudah seharusnya Mahkamah MENOLAK dalil dari Pemohon. D. BERLAKUNYA PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TIDAK MENYEBABKAN TERJADINYA BERBAGAI MACAM PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERKAWINAN [D.1] Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian C Tanggapan ini mengenai adanya pemisahan pengaturan (separation of rule) di dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu jaminan atas kebebasan untuk beragama dan beribadat diberikan oleh negara dan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan tercapai oleh masing-masing agama demi terciptanya sebuah keadilan karena negara dalam hal ini pemerintah tidak murni sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 Wakil Tuhan melainkan hanya sebagai Penjaga dan Pelindung Kemurnian Ajaran Suatu Agama. [D.2] Berdasarkan argumentasi tersebut, maka jika terjadi pernikahan atau perkawinan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa negara dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai penjaga dan pelindung kemurnian suatu agama. Justru jika tidak adanya Pasal 2 ayat (1) penyelundupan hukum akan banyak terjadi salah satunya adanya pernikahan beda agama yang diajukan oleh Pemohon sebagai pintu masuk kebebasan yang menghancurkan nilai-nilai dan kemurnian suatu agama. Jika Mahkamah membenarkan tindakan dari Pemohon maka bukan hal yang mustahil pada hari lain akan ada permohonan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis kelamin. [D.3] Jika menggunakan penalaran yang sehat maka pernikahan beda agama secara mutlak akan menyebabkan perselisihan antara agama-agama yang diakui di Indonesia mengingat setiap agama memiliki norma dan aturan mengenai pernikahan atau perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah corak dari Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa Pancasila memiliki corak universal, terutama sila I dan sila II serta corak nasional Indonesia terutama sila III, IV, dan V. Sila I yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” haruslah dijadikan landasan idiil, dengan demikian segala hal yang bersifat aturan Tuhan adalah domain agama dan negara harus melindungi dan menjamin itu. [D.4] Berdasarkan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dinyatakan “Setiap Orang” memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya itu, sedangkan UUD 1945 memiliki redaksional “tiap-tiap penduduk” menjamin hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. Hak tersebut melekat pada setiap 1 (satu) orang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian terdapat 2 (dua) orang yang berlainan jenis dan memiliki hak yang sama sebagaimana Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 [D.5] Dalam pernikahan beda agama terdapat 2 aturan dan norma agama yang berbeda, oleh sebab itu untuk menjamin kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadatnya sangatlah tepat jika 2 (dua) orang yang akan melakukan pernikahan memilih 1 (satu) agama yang dianutnya bukan atas dasar perjanjian antara 2 (dua) orang tersebut. Justru dengan logika tafsir ngawur yang diajukan pemohon tanpa mengikuti agama salah satu pihak berarti pelaksanaan jaminan itu hanya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, dengan demikian sifatnya hanya penjanjian keperdataan dan pelaksanaan tata cara secara agama dikesampingkan. Akibatnya kebebasan sebagaimana Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945 bergantung pada Akta Perjanjian yang Indonesia sendiri tidak mengenal Perjanjian Pernikahan bersifat keperdataan belaka. [D.6] Karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berdasarkan Perjanjian Yang Maha Kuasa, maka menggantungkan suatu hak yang mutlak ada sejak manusia dilahirkan kepada Perjanjian Pernikahan bersifat keperdataan tidak menjamin hak tersebut akan terlindungi justru beresiko terjadinya penyelundupan hukum oleh para pihak yang melakukan perjanjian.Oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membuka ruang penafsiran yang amat luas dan tidak menimbulkan penyelundupan hukum di bidang hukum perkawinan dan sudah seharusnya Mahkamah MENOLAK dalil dari Pemohon. E. PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ADALAH NORMA YANG TELAH MEMENUHI STANDAR SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [E.1] Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Oleh karena itu setiap undang- undang yang berlaku di Indonesia haruslah bersumberkan Pancasila dan mutlak harus berdasarkan UUD 1945 sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011yang menyebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 [E.2] Melalui tinjauan historis di dalam Konsiderans Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Uundang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”. Histori terbitnya Undang-Undang Perkawinan dilatarbelakangi oleh cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, dalam arti dengan keberagaman suku dan agama yang ada dan diakui di Indonesia maka sangat perlu unifikasi hukum terkait perkawinan namun tidak lepas dari falsafah Pancasila yang berdasarkan Universalitas Ketuhanan sehingga untuk keabsahan suatu perkawinan sesuai dengan sifat dan aturan Tuhan maka tetap berada pada agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh sebab itu segala aturan yang berdasarkan atau berasal dari Tuhan. Negara dilarang membuat aturan tandingan karena negara hanya memiliki fungsi agar aturan Ketuhanan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen. [E.3] Secara Filosofis tujuan Pasal 2 ayat (1) adalah meletakkan aturan dan norma agama berdasarkan Ketuhanan di atas aturan negara dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk beribadat sesuai dengan agamanya. Selain itu agar tidak terjadi pertentangan mengenai keabsahan perkawinan mengingat setiap agama memiliki norma dan aturan yang berbeda mengenai perkawinan, oleh karenanya jika 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin ingin melangsungkan perkawinan maka haruslah memilih salah satu agama untuk pengesahannya demi menjaga dan mengantisipasi terjadi pertentangan dan perselisihan antara umat beragama (baca: Sila III Pancasila). [E.4] Dengan teks Pasal 2 ayat (1) itu keyakinan masing-masing orang yang melakukan pernikahan dijamin menurut agama dan kepercayaan sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai dengan agama, namun jika tidak ada pasal itu maka pernikahan cukup dengan perjanjian perdata biasa dan itu tidak dikenal di Indonesia sehingga dapat dikualifisir pernikahan versi Pemohon adalah kumpul kebo. Oleh karena itu jika kita mengikuti pola fikir Pemohon yang super ngawur maka bukan hanya norma agama yang ditabrak melainkan tata cara atau adat istiadat pernikahan setiap suku-suku di Indonesia menjadi tidak berarti. Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah MENOLAK dalil dari Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 VI. KONKLUSI 1. Bahwa Perkawinan atau Pernikahan adalah salah satu bentuk dari ibadah (sakral) dalam setiap agama yang berasal dari Ketetapan Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan melanjutkan keturunan. Oleh karena Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka sangatlah tepat mengenai keabsahan pernikahan atau perkawinan berada pada aturan dan norma agama asing- masing dan negara hanya memiliki Fungsi menjamin dan melindungi pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat tersebut dengan melakukan registrasi atau pencatatan pernikahan. 2. Pernikahan atau perkawinan baik dari sisi pandang setiap agama maupun hukum positif di Indonesia adalah antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Bahwa analogi Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945 adalah analogi yang ngawur, ngaco, sembrono dan tidak berdasarkan hukum dan TIDAK berdasarkan ILMU. Maksud dari Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945 adalah melindungi hak setiap orang menjalankan dan memeluk agama. Sedangkan pernikahan beda agama secara nyata terdapat 2 (dua) agama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dan saling berhadapan. Kita ambil contoh: “ada seorang pria yang beragama katolik ingin menikah dengan wanita yang beragama hindu padahal masing-masing orang meyakini agamanya asing, PERTANYAAN BESARNYA adalah mau menikah dengan cara apa? Apa dengan cara Katolik atau dengan cara Hindu atau bahkan dengan cara agama lainnya?” Norma dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945 adalah negara melindungi hak setiap orang perorangan dalam arti jamak sedangkan dalam arti tunggal hanya 1 (satu) orang saja. Dalam pernikahan beda agama terdapat 2 (dua) orang yang saling berhadapan dan keduanya harus dilindungi haknya jika terjadi hal-hal yang menyebabkan hapusnya perkawinan dan akibat hukum yang muncul karena hapusnya perkawinan. 3. Kekeliruan Pemohon sangat fatal dalam menafsirkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat (vide Pasal 28E ayat (1) dan ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 (2) serta Pasal 29 UUD 1945), karena perkawinan sangat jelas antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Oleh sebab itu unsur “Perkawinan” (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan) tidaklah dapat ditautkan melanggar hak “Setiap Orang” [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945] karena memiliki kuantitas yang berbeda. Kecuali Pemohon menafsirkan perkawinan hanya dilakukan oleh 1 (orang) sehingga unsur “Setiap Orang” masih memungkinkan berpotensi dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1), namun bukanlah perkawinan jika dilakukan oleh satu orang melainkan perbuatan masturbasi dan onani. 4. Permohonan Pemohon justru merusak ketetapan dan aturan yang bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Ibadat adalah perwujudan dari keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu agama oleh sebab itu tidak seharusnya hanya didasarkan pada perjanjian berdasarkan hukum perdata barat yang memiliki risiko besar terjadinya penyelewengan, pelanggaran, serta penyelundupan hukum yang berakibat pada rusaknya lembaga pernikahan Indonesia dan hancurnya tatanan norma dan aturan Ketuhanan yang murni dalam setiap agama. Bahkan di negara yang paling sekuler sekalipun seperti Amerika Serikat Pernikahan tetap dilakukan di Gereja dengan norma dan aturan Gereja dan negara hanya mencatatkan secara administrasi. 5. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas, maka Pihak Terkait mohonkan kepada Mahkamah untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut ini: DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Konstitusional. Atau: Jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono) [2.5] Menimbang bahwa, Pihak Terkait, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 Bahwa telah dinyatakan melalui Keputusan Muktamar Tarjih ke 22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur yang kesimpulan para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah seperti Budha, Hindu, Khong Hu Cu, dan lainnya. Sebagaimana dinyatakan melalui Surat Al Baqarah 221, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang- orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, perintah- perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Bahwa yang kemudian diperselisihkan para ulama ialah bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, Katolik atau Protestan? Ada yang mengatakan boleh dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat (5). Adapula yang mengatakan tidak boleh, namun demikian Muhammadiyah telah mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan, tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain: a. Ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada waktu jaman Nabi Muhammad, SAW. Semua ahlul kitab jaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah menurut Yahudi dan Isa itu anak Allah menurut Nasrani. b. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya perkawinan. c. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. d. Selain upaya sad azariah atau mencegah kerusakan untuk menjaga keimanan calon suami, istri, dan anak-anak yang akan dilahirkan, bahkan sekalipun seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Menurut sebagian ulama, sebagaimana kami katakan. Namun dalam kasus yang Saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 syarat wanita ahlul kitab yang disebut dalam Surat Al Maidah ayat (5) yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat Al Ikhsan, yang artinya wanita ahlul kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina, hal ini semua termaktub dalam Surat Al Maidah ayat (5) dengan bunyi sebagai berikut, “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan, orang- orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.” Bahwa terkait dengan pengujian Undang-Undang a quo terkait dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini artinya hukum positif kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama, meskipun pengantin laki-laki beragama Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di Kantor Urusan Agama dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut di catatan sipil, sebagaimana pendudukn nonmuslim lainnya. Mencatatkan perkawinan mereka di sana bahwa norma a quo tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena menurut Islam berkenaan dengan syarat tersebut, merupakan syarat yang merupakan hak Allah, sehingga permasalahan syarat seagama dalam perkawinan menurut Islam adalah sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan sebelumnya, apabila perkawinan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya itu maka hal tersebut bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan pengujian Undang-Undang a quo berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas. [2.6] Menimbang bahwa, Pihak Terkait, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 8 Oktober 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Para Pihak Terkait adalah organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap permasalahan hak asasi manusia, toleransi, dan juga perdamaian. Perkawinan beda agama merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga para pihak Terkait sangat concern terhadap permasalahan perkawinan agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan antar agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan antar agama, sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama yang berbeda agama atau keyakinan. Bahwa akibat tidak adanya pengaturan perkawinan antaragama tersebut menimbulkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) yang berbeda dan mengakibatkan sebagai berikut: a. Ada Kantor Catatan Sipil atau KCS yang tidak mau melaksanakan atau mencatat perkawinan antar penganut agama yang berbeda karena berpendapat akan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan karena itu menolak permohonan pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mereka di KCS. b. Ada KCS yang masih melangsungkan atau mencatat perkawinan antar agama berdasarkan Pasal 1 KHR, Staatsblad 1898 Nomor 158 yang belum secara tegas dicabut. c. Ada KCS yang baru mau melangsungkan perkawinan atau mencatat perkawinan antar agama setelah pihak yang bersangkutan dengan akta notaris menundukkan diri secara suka rela kepada hukum yang diberlakukan untuk perkawinan Kristen. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 Bahwa kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut disadari oleh ketua Mahkamah Agung dengan mengirimkan surat Ketua MA RI Nomor KMA/72/4/1981 tentang Perkawinan Campuran yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pada pokoknya surat tersebut ditujukkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan dilakukan secara liar dan atau diam-diam, serta menjamin adanya kepastian hukum maka diharapkan. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1400K/PDT/1986 kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antaragama sehingga terdapat kekosongan hukum. Akibat kekosongan hukum tersebut mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama, maupun hukum-hukum positif. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung a quo, permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Andy Voni Gani P. bermaksud melangsungkan perkawinan antaragama di Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, akan tetapi KCS menolaknya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan KCS untuk memasukkan pernikahan dan mencatat perkawinan dari Pemohon dan calon pasangannya karena di masa depan akan banyak permasalahan hukum terkait perkawinan antar agama. Bahwa kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut walaupun telah diisi oleh Putusan Mahkamah Agung tetap menyebabkan perkawinan antaragama tidak ada kepastian hukumnya. Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan, “Penetapan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk pencatatan dan pengesahan perkawinan jika akta perkawinan tidak ada”. Ini berarti perkawinan antaragama dapat disahkan melalui penetapan pengadilan dan KCS tidak boleh menolak pencatatan perkawinan antaragama tersebut. Sementara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama tersebut, sehingga sampai saat ini tidak ada kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jaminan hak tersebut mencakup pula segala hak yang terkait dengan permasalahan turunan yang menjadi terwujudnya sebuah keluarga, seperti aspek administrasi pencatatan dan legalitas dari setiap perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasangan tersebut menyerahkan sepenuhnya perkawinan pada para calon suami dan istri, sehingga dalam konteks perkawinan beda agama, negara hanya berkewajiban menjamin kedua belah pihak mendapatkan legalitasnya secara hukum atau tercatatkan secara resmi sebagai perkawinan-perkawinan yang lainnya. Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang 12 Tahun 2012, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga konvensi hak sipil dan politik. Kedua konvensi tersebut secara jelas menyebutkan, “Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin terpenuhinya hak berkeluarga termasuk pula jaminan atas hak-hak anak”. Pada praktiknya ketidakpastian hukum perkawinan beda agama menyebabkan tidak dapat dicatat di KCS dan di kantor urusan agama justru menimbulkan akibat buruk terhadap anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan: 1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. 2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut pada dasarnya menegaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi siapapun termasuk pasangan nikah antaragama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi status perkawinan dan segala akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut, termasuk anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara serta harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut menjadi bukti yang kuat menjamin hak-hak setiap orang dalam perkawinan, termasuk pula seluruh akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi: 1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, mengajukan surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai bukti PT-4 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1a: Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan HRWG (Kelompok Kerja Koalisi NGO Untuk Advokasi Internasional Hak Asasi Manusia); 2. Bukti PT-1b: Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Konferensi Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 Untuk Agama dan Perdamaian (Indonesian Conference for Peace and Religion); 3. Bukti PT-1c: Fotokopi Anggaran Dasar Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) “Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum (MP2H) Indonesia; 4. Bukti PT-2: Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Perkawinan Campuran; 5. Bukti PT-3: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1981; 6. Bukti PT-4: Fotokopi Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan mengajukan seorang ahli bernama Suhadi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Hak untuk membentuk keluarga tidak boleh melanggar hak memeluk agama dan kepercayaan. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya yaitu”. Dua ayat dari dua pasal konstitusi tersebut menjadi dasar hak untuk membentuk keluarga setiap warga negara yang pada bersamaan tidak boleh melanggar hak memeluk agama dan kepercayaan mereka. Sehingga tidak berlebihan bila kita menarik kesimpulan bahwa konstitusi Republik Indonesia melindungi calon pasangan suami-isteri yang ingin menikah dengan pasangan yang berbeda agama dan ingin tetap bertahan pada agama dan keyakinannya masing-masing. Negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhinya. 2. Dalam menerjemahkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedalam administrasi pencatatan perkawinan, semua Kantor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 Urusan Agama (KUA) menolak pencatatan perkawinan umat Muslim dengan umat non-Muslim, sedangkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (KPPCS) juga banyak menolak pencatatan perkawinan antara calon suami- isteri yang berbeda agama. Walhasil tidak sedikit kemudian salah satu pihak dari calon pasangan suami- isteri yang berbeda agama kemudian melakukan konversi atau pindah agama, baik atas inisiatifnya sendiri atau pun atas petunjuk dari pegawai pencatat perkawinan, supaya perkawinannya dapat dicatatkan. Jadi perpindahan agama dalam perkawinan beda agama memang terjadi, tetapi faktor utamanya lebih karena adanya pemaksaan administrasi pencatatan perkawinan yang mewajibkan adanya persamaan agama dari calon suami-isteri, bukan karena perkawinan antar agama itu sendiri sebagaimana banyak asumsi orang selama ini. Dalam penelusuran/penelitian kami di KUA di beberapa kabupaten menunjukkan KUA menyediakan formulir “surat pernyataan ”atau“ berita acara perpindahan agama”, antara lain, digunakan sebagai bagian dari perlengkapan dokumen administrasi pencatatan perkawinan, terutama apabila KTP atau dokumen kependudukan lain dari calon pasangan suami-isteri masih menunjukkan isian agama yang berbeda. Dalam dokumen keterangan ahli ini, kami melampirkan contoh-contoh seperti kasus “IAP”, seorang pemudi beragama Hindu yang pindah agama ke Islam karena ingin menikah dengan “S” yang beragama Islam di sebuah KUA tahun 2005. Demikian juga di sebuah KPPCS, “AG”, seorang laki-laki beragama Islam menulis surat pernyataan pindah agama ke Kristen karena ingin mencatatkan perkawinannya pada tahun 2006 dengan “GS”, seorang perempuan beragama Kristen. Kami juga melampirkan dokumen kasus-kasus sejenis lainnya, termasuk kasus Islam-Buddha bahkan Kristen-Katolik. Di kasus yang disebut terakhir, ironisnya “AYC” (perempuan, Kristen) harus menulis surat peryataan pindah agama ke Katolik karena akan menikah dengan “JAYG” (laki-laki, Katolik) pada tahun 2006. Satu hal yang patut dicatat adalah, tekanan secara administrative untuk menyatakan perpindahan agama dalam proses pencatatan perkawinan tidak hanya terjadi pada pemeluk suatu agama tertentu (misalnya Islam), namun praktik seperti ini lazim berlaku di semua agama, tidak terkecuali agama Kristen Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 dan Katolik yang menurut peraturan yang berlaku (Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 477/74054 Tahun 1978 tentang Petunjuk Pengisian kolom Agama pada lampiran S.K. Mendagri Nomor 221a Tahun 1975) dianggap sebagai agama yang berbeda. Sampai di sini kami menyimpulkan warga Negara Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan diidentifikasi sebagai berbeda agama tidak dapat atau setidaknya sulit memenuhi kemerdekaannya untuk memeluk agama [yang dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945] dalam hal membentuk keluarga [yang dijamin UU Pasal 28B ayat (1) UUD 1945]. 3. Terdapat kekosongan hokum tentang perkawinan beda agama di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dari tafsir hukum dan praktik administrasinya, di sisi lain banyak ahli hokum dan banyak hakim yang berpendapat bahwa perkawinan antar umat beragama tidak diatur secara tegas oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum. Oleh karena itu hokum perkawinan beda agama dapat merujuk pada ketentuan Stbl 1989 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran. Oleh sebab itu ikhtiar untuk mengatasi kebuntuan pencatatan perkawinan antar umat beragama telah ditempuh oleh sebagaian warga Negara Indonesia yang ingin menikah beda agama. Misalnya permohonan AVG (Islam) dan APH (Kriten) untuk menikah beda agama telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 1400k/Pdt/1986. Pada tahun 1986 PengadilanNegeri Jakarta Selatan juga mengeluarkan ijin perkawinan beda agama untuk pasangan JM (Islam) dan LK (Kristen). 4. Reformasi hukum telah menegaskan semangat non-diskriminatif dan keabsahan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Setelah era Reformasi, sebagai bagian dari Reformasi hukum Negara menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memiliki semangat “tidak diskriminatif” (konsideran huruf “d”). UU tersebut menggolongkan “Perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama” (Penjelasan Pasal 35 huruf “a”) yang “ditetapkan oleh Pengadilan” (Pasal 35) digolongkan sebagai “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” (Pasal 34). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Setelah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, praktik penetapan perkawinan beda agama melalui Pengadilan merupakan sebuah praktik yang wajar dan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dengan penelusuran sederhana ke “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI” dan beberapa sumber lain kami dengan mudah menemukan 9 (sembilan) contoh praktik penetapan perkawinan beda agama berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri di Surakarta, Bogor, Malang, dan Lumajang. Pada umumnya pertimbangan hakim mengabulkan penetapan perkawinan beda agama atas dasar pertimbangan sebagai berikut: adanya kekosongan hokum perkawinan beda agama dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perbedaan agama bukan termasuk larangan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hakim mengacu pada Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengatur hal itu. Reformasi hukum dengan semangat tidak diskriminatif ini tidak saja menyangkut perkawinan beda agama, tapi juga perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan tata cara penghayat kepercayaan itu (Pasal 105 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 P.P. Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang sekarang telah dianggap sebagai perkawinan yang sah untuk dicatatkan. Pengakuan seperti ini belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Oleh sebab itu jika teks hukum dan tafsir hukum yang berkembang dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti perkawinan beda agama itu dilarang, maka hal itu bertentangan dengan semangat dan aturan perkawinan beda agama dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan P.P. pelaksanaannya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, satu perspektif yang penting dikembangkan oleh Negara dalam masalah perkawinan beda agama adalah bukan soal perbedaan agama itu sendiri,tetapi tanggung jawab Negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hokum akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti timbulnya hubungan suami-isteri, hubungan materi (harta bersama, waris, dst.), dan hubungan orang tua-anak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 Menimbang hal di atas sebagai seseorang yang diminta memberikan keterangan ahli dalam uji materiil dan formil ini, kami berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Pemohon yang dituangkan dalam Petitumnya. Menurut kami, rumusan alternatif dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada sekarang adalah “Perkawinan yang dicatatkan adalah sah”. Sehingga Ayat dari Pasal itu dapat bersesuaian dengan ayat setelahnya Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Apabila karena pemikiran dan pertimbangan lain yang berbeda dengan kami, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon uji materiil dan formil ini, kami berharap ketentuan mengenai penetapan perkawinan beda agama melalui Pengadilan dan aturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan masih tetap dapat berlaku sebagaimana perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia belakangan ini. [2.8] Menimbang bahwa, Pihak Terkait, Majelis Ulama Indonesia, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Berdasarkan surat tugas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor ST/478/MUI/XI/2014 tanggal 13 Oktober 2014 untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan dan tanggapan dalam perkara Nomor 68/PUU- XII/2014. Selanjutnya perkenankan dengan ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo pengujian terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tehadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. I. Kedudukan hukum (legal standing) Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 adalah d. mendengarkan keterangan pihak terkait junctis Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 Konstitusi Nomor 06 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah: a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami; b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah; c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama; d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. 3. Bahwa di samping fungsi tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia adalah: a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang dapat menjadi landasan yang kuat dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas atau khaira ummah; b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam amar makruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah SWT; c. Memberi peringatan, nasihat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak bil hikmah dan menyejukkan; d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara, pemerintah, dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas atau khaira ummah yang diridai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 f. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi lembaga Islam dan cendekiawan muslim serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat; g. Usaha kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. II. Keterangan MUI selaku Pihak Terkait A. Pendahuluan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk berdaulat dalam suatu negara didasarkan pada niat yang luhur agar berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, dan terhormat. Oleh karena itulah, alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didahului dengan pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Frasa ini membawa konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, politis, dan sosiologis yang ketiganya memiliki hubungan yang erat yaitu konsep hak asasi, konsep bernegara, dan konsep berbangsa, merujuk pada nilai yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini dinyatakan sendiri dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain mengenai tujuan negara juga menyatakan dasar bernegara yaitu “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memahami pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, maka struktur berpikir yang dibangun berbanding lurus dengan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mendasarkan pada aspek teologis, ketuhanan dalam memperjuangkan dan membentuk bangunan negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 Berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka persoalan hukum bukan saja masalah antarmanusia, tetapi lebih dari itu ada unsur-unsur lain yang harus mendapat perhatian, seperti hubungan manusia dengan alam sekelilingnya atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Dalam pandangan MUI, hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan, hukum tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan sebagai sumber hukum yang utama. Hal ini dinyatakan sendiri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Demikian pula Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan apa yang telah dikemukakan pada alinea ketiga yaitu, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat (2) menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kedua rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan dengan jelas dianutnya paham ketuhanan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan kepercayaan agama masing- masing. Dengan perspektif hukum itulah, maka segala perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama, antara lain dalam konteks persidangan ini, menyangkut aturan agama tentang Perkawinan. B. Sejarah Ringkas Undang-Undang Perkawinan Bahwa dari sudut pandang kesejarahan, perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebetulnya telah melalui proses panjang bertahun-tahun dan perdebatan yang melelahkan di dalam sidang parlemen yang secara ringkas akan kami uraikan sebagai berikut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 1. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang tidak menganggap penting diaturnya lembaga perkawinan bagi umatnya karenanya maka setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu perkawinan, hanya saja dalam pelaksanaanya ada yang konsisten mempertahankan ketentuan agamanya, dan ada pula yang permisif atau longgar terhadap ketentuan agamanya. 2. Pemerintah kolonial Belanda yang sekuler melalui Pasal 26 BW (Stb. 1947 Nomor 23) dan Pasal 1 HOCI (Stb. 1933 Nomor 74), memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya, tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan mereka. Ketentuan yang sama diatur dalam Rancangan Ordonansi Perkawinan yang tercatat pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang- orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu, Animis, dan lainnya, serta orang-orang Timur Asing. Rancangan Ordonansi tersebut ditentang keras oleh umat Islam. 3. Setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang disusul dengan Intruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatatan Nikah. Undang-Undang tersebut tidak mengatur substansi perkawinan, akan tetapi hanya mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam, serta mencatat talak dan rujuk yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kepada pegawai pencatat nikah. 4. Di masa pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, telah dipersiapkan pula berbagai RUU tentang Perkawinan. Pada tahun 1951 oleh Kementerian Agama dipersiapkan RUU tentang Pernikahan Umat Islam. Pada tahun 1953, oleh pemerintah dibentuk panitia untuk menyusun tiga buah RUU perkawinan yaitu RUU pokok yang berlaku umum, RUU organik yang berlaku untuk masing-maisng golongan agama, dan RUU untuk golongan netral yang tidak termasuk salah satu golongan agama. Setelah bekerja sekian lama, RUU tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 belum juga disusun. Pada tahun 1958 oleh Anggota Parlemen Nyonya Sumari cs, disusun RUU perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami. Untuk mengimbangi RUU tersebut, Pemerintah mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam. Setelah melalui perdebatan yang panjang, penyusunan RUU akhirnya mengalami kemacetan. 5. Di awal pemerintahan orde baru oleh DPR-GR (1967-1971) dibahas dua RUU tentang perkawinan yaitu RUU tentang perkawinan umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama pada Mei 1967 dan RUU tentang pokok-pokok perkawinan yang disampaikan oleh Kementerian Kehakiman pada September 1968. Di akhir masa kerja DPR-GR tahun 1971, pembahasan kedua RUU tersebut mengalami kebuntuan seperti yang dialami masa sebelumnya, sebabnya tidak lain adalah tidak bisa bertemunya paham nasionalis Islami yang berada di Departemen Agama dan paham nasionalis sekuler yang berada di Departemen Kehakiman. 6. Pada awal pertengahan kedua tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengajukan satu RUU perkawinan yang kontroversial kepada DPR. Reaksi langsung bermunculan terutama dari fraksi Persatuan Pembangunan, mereka menganggap RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD Tahun 1945, dan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1973. Reaksi terhadap RUU tersebut juga muncul dari umat Islam di luar DPR, baik dari tokoh ulama seperti Prof. Dr. Buya Hamka yang melontarkan tanggapan yang cukup keras dan Organisasi Pelajar Islam, seperti IBNU, PII, IPM di bawah koordinasi Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) yang secara tegas menolak RUU tersebut. Puncaknya saat Menteri Agama Mukti Ali sedang menyampaikan jawaban terhadap RUU tersebut di depan sidang DPR, pemuda-pemuda Islam menduduki DPR. Sidang akhirnya berhenti tanpa adanya kesepakatan antara umat Islam, DPR, dan Pemerintah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 7. Untuk mencairkan kebuntuan itu, pemerintah melalui menteri agama dan menteri kehakiman melakukan lobi-lobi di luar sidang dengan para pimpinan fraksi. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro atas perintah Presiden Soeharto meminta Jenderal Soedomo untuk melobi tokoh- tokoh Kristen dan Jenderal Daryatmo untuk melobi tokoh-tokoh Islam. Penyelesaian RUU perkawinan ke arah titik terang terjadi setelah Ketua Majelis Syuro PPP KH. Bisri Syamsuri dan Ketua Fraksi PP KH. Masjkur bertemu Presiden Soeharto untuk menyampaikan pendapat-pendapat PPP disertai usul-usul perubahan RUU. Setelah itu, dua pimpinan fraksi yaitu Fraksi ABRI dan Fraksi PP melakukan lobi-lobi. Kesepakatan yang dicapai, pertama, hukum Islam dalam hukum perkawinan tidak akan kurangi atau diubah. Kedua, sebagai konsekuensi poin satu, maka alat- alat pelaksanaan tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang- undang yang akan akan dihilangkan atau di-drop. Keempat, Pasal 2 RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut. Ayat (1) “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara”. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. 8. Setelah dibahas dalam sidang Paripurna DPR tanggal 22 Desember 1973, rumusan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada butir keempat dipertegas dengan menambahkan kata adalah setelah kata perkawinan dan tanda koma setelah kata sah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana yang dikutip oleh Para Pemohon uji materi dalam latar belakang pengajuan permohonan angka 1 adalah Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan dua fraksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 yang lain, yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau, “Kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan tersebut harus diterima.” 9. Setelah RUU perkawinan disetujui secara aklamasi dan disahkan DPR dalam sidang Paripurna sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Januari 1974 RUU disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan oleh presiden yang diundangkan pada hari itu juga. Sedangkan pelaksanaan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanggal 1 April 1975. Sistematika bab-bab UUP tidak berbeda dengan sistematika RUU kecuali penghapusan Bab 3 tentang Pertunangan dan Bab 12 Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak. 10. Para Pemohon uji materi Pasal 2 ayat (1) seharusnya banyak-banyak membaca buku literatur terlebih dahulu, guna memahami sejarah perumusan Pasal 2 ayat (1) a quo. Seandainya saja para Pemohon uji materi membaca terlebih dahulu sejarah panjang perumusan Pasal 2 ayat (1) a quo, maka MUI meyakini para Pemohon sebagai kaum terpelajar tentu tidak akan mengajukan permohonan yang seluruh posita permohonannya sudah menjadi bagian dari perdebatan panjang perumusan pasal yang diuji di dalam persidangan ini. C. Negara mengatur warga negara untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya. Pada bagian pendahuluan, MUI telah mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, antara lain dalam konteks persidangan ini menyangkut aturan agama tentang perkawinan. Dalam contoh lain, misalnya urusan zakat, negara mengatur bahwa zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat). Begitu juga dalam urusan wakaf, Negara mengatur bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dan seterusnya menurut syariat (vide Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 Seharusnya kita bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, apalagi hukum perkawinan sebagai pembentuk keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama itu tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian pendahuluan di atas. Tidak sedikit negara-negara lain yang tidak respect terhadap keberadaan hukum agama, bahkan tidak respect terhadap keberadaan agama itu sendiri. Sangatlah disayangkan, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama dalam bidang perkawinan itu dipandang secara negatif oleh para Pemohon sebagai negara memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya masing- masing. MUI memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. D. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. MUI menilai bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini terbukti sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada Tahun 1974 jauh sebelum para Pemohon lahir, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 tidak ada gejolak atau gerakan dalam masyarakat dari agama yang manapun yang menginginkan dibatalkannya pasal a quo. Alangkah keliru cara pandang para Pemohon yang menilai adanya penyelundupan hukum sebagai perilaku yang dikatakan sendiri oleh para Pemohon menyimpang, lantas menunjukkan hilangnya kewibawaan hukum dan bahkan menggambarkan bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Para Pemohon terlalu membesar-besarkan persoalan tanpa referensi yang jelas atau didukung data statistik yang akurat tentang seberapa besar tingkat perilaku yang menyimpang itu terjadi. Apabila cara pandang para Pemohon ini dibenarkan (quod non), maka berbagai tindakan yang menyimpang dari hukum, misalnya saja dalam kasus pembalakan liar dan penyelundupan kayu hutan atau illegal logging, atau penyelundupan hasil penangkapan ikan (illegal fishing), sama-sama penyelundupan nih, yang demikian marak di negeri ini, harus dinilai keliru peraturan perundang-undangannya dan negara harus merevisi dengan ketentuan baru yang menghargai perbuatan menyimpang itu. Sungguh cara berpikir seperti ini memiliki tingkat absurditas yang tinggi dan tidak layak dipertimbangkan. Dengan uraian tersebut di atas, tampaklah bahwa argumentasi para Pemohon bahwa pasal a quo menyebabkan terbukanya peluang penyelundupan hukum bagi calon mempelai yang berbeda agama dan akan melangsungkan pernikahan adalah lebih merupakan ketidaktaatan calon mempelai terhadap agama yang dipeluknya dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. E. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hukum keperdataan semata tetapi juga sebagai hukum agama. Cara pandang yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19 bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan keperdataan yang tunduk kepada hukum perdata semata tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan telah dengan suatu kesadaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 ditinggalkan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tapi tidak sah menurut hukum agama adalah perkawinan beda agama yang kini tengah coba dipromosikan oleh para Pemohon, dan kini para Pemohon hadir dalam persidangan ini dengan maksud mengajak kita semua kembali pada cara pandang kolonialis Belanda. Keinginan para Pemohon agar ada pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sebangun dengan usulan anggota parlemen Ny. Sumari cs pada tahun 1958, sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sejarah ringkas Undang-Undang Perkawinan di atas, berupa RUU perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami. Untuk mengimbangi RUU tersebut, pemerintah mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam setelah melalui perdebatan panjang, penyusunan RUU itu akhirnya mengalami kemacetan. Atau kalau kita lebih ke belakang lagi, keinginan para Pemohon agar pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sama dengan Rancangan Ordonansi Perkawinan pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu, Animisme, dan lainnya, serta orang-orang Timur Asing yang mana rancangan ordonansi tersebut pun ditentang keras oleh umat Islam. Dengan becermin pada sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu, maka cara pandang para Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia menjadi terlihat masih jauh dari cara berpikir yang mendalam (deep) dan tajam (sharp) sebagaimana umumnya cara pandang yang kita harapkan lahir dari generasi terpelajar seperti Pemohon, melainkan justru cara pandang para Pemohon tampak dangkal dan tumpul. Mengapa demikian? Karena para Pemohon tidak paham justru pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan itulah terletak aspek religius hukum perkawinan di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 F. Isu HAM dalam hukum perkawinan. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai-nilai HAM sebagaimana yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Duham yang pada pokoknya bahwa pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan an sic, dengan menolak pembatasan selain itu. Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi Duham akan tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebas-bebasnya seperti yang diinginkan para Pemohon. Karena bagaimana pun realitas sosio-religio- kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperikan dampaknya di Indonesia. Pengakuan atas Duham tidak mengurangi hak negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama-sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya konstruksi berpikir para Pemohon yang menurut mereka berdasarkan nilai-nilai universal HAM tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. MUI berpandangan seharusnya kita warga negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah susah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam negara Republik Indonesia. Kita perlu menghormati Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan 2 (dua) fraksi yang lain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan Pasal 2 ayat (1) harus diterima. Di sisi lain MUI berpandangan, jangankan kita menghormati para penyusun HAM universal beserta derifatifnya yang tidak kita ketahui siapa mereka dan apa agenda di balik berbagai ketentuan HAM universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam, justru kita harus mengkritisi setiap produk aturan HAM universal yang mereka sodorkan. III. Kesimpulan 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena telah mendapatkan authoritative source yang kuat yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Bahwa permohonan para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. IV. Petitum Berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109) tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat. [2.9] Menimbang bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 Mengingat bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka setiap agama terutama agama Islam mengatur dengan rinci dan detail aturan yang wajib diikuti oleh masing-masing penganutnya karena bukan saja harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh umat Islam Indonesia menghendaki agar semua tatanan dalam bernegara tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, kami akan menguraikan pandangan agama Islam tentang masalah pernikahan beda agama. 1. Bahwa seluruh ulama menyepakati atau ada ijma atas keharaman pernikahan antara orang Islam baik pria maupun wanita dengan orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah Alquran surat Al-Mumtahanah ayat (10), “Falaa tarji'uuhunna ilaa alkuffaari laa hunna hillun lahum walaa hum yahilluuna lahunna”. 2. Bahwa para ulama sepakat bahwa seorang muslimah tidak boleh dinikahkan dengan nonmuslim baik dia musyrik maupun kitabi atau beragama Yahudi atau Nasrani. Juga berdasarkan Alquran Surat Al-Mumtahanah ayat (1), “Walaa tumsikuu bi'ishamialkawaafi ri”. 3. Ulama menyepakati tidak ada perbedaan pendapat ulama di seluruh dunia bahwa haram bagi Muslim menikahi murtadhah (orang yang keluar dari agamanya) apa pun agamanya itu karena berarti orang yang keluar dari agamanya tidak berpegang teguh pada agama yang dianut sebelumnya, seperti dikemukakan oleh ahli fikih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Jilid VII, halaman 121. 4. Ulama menyepakati bahwa haram bagi muslim menikahi kitabiyah, yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani yang keluar dari agamanya, lalu menjadi watsaniah atau menjadi penyembah berhala atau ia meyakini suatu keyakinan yang diyakini oleh para penyembah berhala seperti percaya kepada reinkarnasi, maka hukumnya sama dengan watsaniah (dengan penyembah berhala), sehingga muslim haram menikahinya meskipun ia mengaku sebagai kitabiyah. Demikian pula perempuan ateis yang tidak beragama, haram dinikahi oleh pria muslim. Tentang pernikahan pria muslim Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Dalam hal ini, memang ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu: Ada yang menyatakan boleh. Ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang berdasarkan Alquran Surat Al-Maidah ayat (5), “Alyawma uhilla lakumu alththhayyibaatu watha'aamu alladziina uutuu alkitaaba hillun lakum watha'aamukum hillun lahum waalmuhsanaatu mina almu/minaati waalmuhsanaatu mina alladziina uutuu alkitaaba min qablikum idzaa aataytumuuhunna ujuurahunna”. Namun demikian, seorang pakar hukum dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Al-Kasani menyatakan, “Pernikahan muslim dengan kitabiyah dimaksudkan untuk menariknya agar masuk ke dalam agama Islam”. 5. Bahwa meskipun jumhur ulama menyatakan boleh berdasarkan Alquran Surat Al-Maidah ayat (5), namun pakar fikih dari mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan, “Tujuan pernikahan seorang muslim dengan nonmuslim yaitu wanita Yahudi atau Nasrani adalah li rajai islamiyah, apabila perempuan tersebut bisa diharapkan ke-Islamannya. Namun, pendapat kedua dari yang menyatakan tentang pernikahan seorang pria muslim dengan nonmuslim yaitu perempuan Yahudi atau Nasrani ada yang menyatakan hukumnya makruh, “Menyatakan makruh hukumnya seorang muslim menikahi wanita kitabiyah”. Antara lain, ini dikemukakan oleh Umar bin Al-Khattab yang memerintah Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang menganut kitabiyah. Kemudian kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga berpendapat hukumnya makruh. Pendapat yang berikutnya juga diikuti oleh generasi sesudah sahabat yaitu Atha bin Abi Rabbah dari kalangan Tabi'in. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Kitab Al-Mushannaf Jilid III, halaman 475, “An-Abdul Malik, qala sa’altu Athaan nikahil yahudiyat wa nasraniat”. “Aku bertanya kepada Atha tentang menikahi perempuan beragama Yahudi dan/atau perempuan beragama Nasrani, maka beliau tidak menyukainya dengan mengatakan, “Kana zalika, itu memang pernah terjadi, wal muslimatu kholilun yaitu ketika orang Islam dalam jumlah masih amat sedikit”. Hukum makruh tersebut dikuatkan oleh sebagian ulama dengan beberapa alasan antara lain, “Lii annaha tata khadabil khamri wal hindzil”. Perempuan nonmuslim tersebut mungkin saja meminum minuman keras yang diharamkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 oleh agama Islam dan mungkin saja mengkonsumsi babi yang juga diharamkan dalam ajaran agama Islam, dan anaknya pun memungkinkan untuk memakan, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. “Watakunubi saljalis lil walad,” maka seorang ibu yang demikian itu adalah teman duduk yang sangat buruk bagi keturunannya. Ketiga adalah kelompok yang menyatakan hukum haram bagi pria muslim menikahi wanita kitabiyah dengan alasan bahwa wanita-wanita kitabiyah itu termasuk dalam al musyrikat yang tertera di dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 221, “Walaa tankihuu almusyrikaati,” dan janganlah kalian laki-laki Muslim menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah. “Hattaa yu’minna,” sehingga mereka mau beriman. “Wala-amatun mukminatun khayrun min musyrikatin walaw a’jabatkum”. Menikahi seorang budak beragama Islam yang beriman itu lebih baik dari menikahi perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Terkait dengan masalah hukum pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpendapat: 1. Perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam karena seluruh ulama menyepakati keharaman wanita muslimah dinikahkan dengan nonmuslim. Demikian pula seorang pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita beragama Islam dan hukumnya haram pria muslim menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani dengan beberapa alasan yang pertama, kecil kemungkinan untuk menarik wanita kitabiah masuk ke dalam Islam dan masih banyak cara lain untuk berdakwah mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. 2. Masih tersedia cukup banyak wanita muslimah dalam jumlah yang sulit ditentukan di Indonesia ini untuk dinikahi oleh pria muslim. 3. Bahwa perkawinan seorang muslim dengan wanita kitabiah yaitu Yahudi atau Nasrani akan menimbulkan mafsadah yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan akibat-akibat hukum lainnya yang lebih pelik dan tidak terhindarkan, seperti persoalan keimanan, masalah anak, agama anak, halal-haramnya makanan dan minuman, dan sebagainya, sehingga seorang muslim lebih utama untuk menghindari pernikahan dengan wanita nonmuslim. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 4. Pria muslim diharamkan menikahi wanita-wanita dari para penganut agama yang bukan ahlul kitab yaitu yang bukan yang tergolong agama samawi seperti wanita-wanita Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan lain-lain. Oleh karena itu, terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Isinya sudah benar, tidak perlu mendapatkan perubahan karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yang menjiwai undang-undang tersebut, maka perkawinan beda agama dapat dinyatakan tidak bisa dilakukan secara Islam dan tidak bisa dicatatkan di kantor urusan agama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan tuntutan manapun atau apa pun dari Para Pemohon perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan seadil- adilnya dan mendengarkan aspirasi seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. [2.10] Menimbang bahwa, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan dan dalam skala yang lebih besar ia termasuk dalam hukum perdata. Hal ini diperkuat oleh Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok dari Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazimnya dibagi dalam empat bagian, yaitu 1. Hukum tentang diri seseorang, 2. Hukum Kekeluargaan, 3. Hukum Kekayaan, dan 4. Hukum Warisan. Batasan terhadap masing-masing bagian dari Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut. Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak- haknya itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan- kecakapan itu. Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian atau curatele. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum warisan mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Dasar berlakunya hukum perdata di negara kita adalah Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum perdata yang berlaku saat ini tetaplah hukum perdata yang berlaku di zaman Hindia-Belanda sepanjang ketentuan-ketentuannya belum dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Hukum perdata yang berlaku pada zaman Hindia-Belanda ditentukan oleh Pasal 131 Indische Staatsregeling dan Pasal 1 dan 3 Indische Staatsregeling yang merupakan pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum Indonesia pada waktu itu. Menurut Prof. Subekti, pokok-pokok dari Pasal 131 IS sebelumnya Pasal 75 regeling adalah sebagai berikut. 1. Hukum perdata dan dagang harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu yang dikodifikasi. 2. Hukum golongan bangsa Eropa, untuk itu harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda atau asas konkordansi. 3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatkah peraturan- peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk selain yang harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan. 4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 pendudukan mana boleh dilakukan secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja. 5. Sebelumnya, hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat. Menurut H.M. Jamil Latief, ketentuan tersebut di atas menjadi dasar bagi berlakunya berbagai macam peraturan hukum perdata termasuk hukum perkawinan. Ini merupakan konsekuensi dari kebijaksanaan yang dituangkan dalam Pasal 163 IS yang membagi-bagi golongan penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra. Kita memperoleh gambaran bahwa keadaan hukum perdata yang berlaku di Indonesia sangat bercorak ragamnya. Keadaan tersebut berlaku juga bagi hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam Angka 2 Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan keadaan hukum perkawinan yang berlaku bagi Indonesia saat itu sebagai berikut. a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresifir dalam hukum adat. b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku ordonansi Kristen Indonesia. d. Bagi orang Timur Asing, Cina, dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengelompokan penduduk atas golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS dipandang tidak sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa Indonesia yang menghendaki adanya satu kesatuan hukum nasional. Demikian juga pengelompokan terhadap warga negara Indonesia dalam hal perkawinan tidaklah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Januari 1974, tetapi baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang Perkawinan nasional, jadi berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang tersebut berusaha untuk menampung prinsip-prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan waktu itu tidaklah memperhatikan unsur perbedaan agama, asal-usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga status perkawinan antara orang-orang yang agamanya berbeda tidaklah menjadi soal. Bahwa yang menjadi perhatian waktu itu adalah hukum masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 163 IS. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, hukum agama tidak berperan dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Jadi, perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan dan hal ini ditampung dalam Staatsblad 1898 158 Peraturan Perkawinan Campuran. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka BW, HOCI, GHR, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka ditetapkanlah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prof. Hazairin menafsirkan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kita suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang berkepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga semua ketentuan perundang-undangan, baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan nasional tersebut maupun yang akan ditetapkan kelak. Bahwa suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Dengan perkataan lain dalam Undang-Undang tersebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis artinya aturan khusus yang menyampaikan aturan umum. Aturan khusus adalah hukum agama dan kepercayaannya itu, sedangkan yang disebut aturan umum adalah syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka persekutuan gereja-gereja di Indonesia dapat mengkritisinya sebagai berikut. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan realitas warga negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan sangat menghargai multikultuarisme. Lebih dari itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga mempunyai rasa cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama, meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural. Oleh karena itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) harus dibaca dan diinterpretasikan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dalam spirit melayani situasi dan perkembangan masyarakat yang semakin plurar. • Bahwa dari perspektif hak asasi manusia, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah melanggar HAM, dimana hak warga negara untuk menikah dengan warga negara Indonesia lainnya yang berbeda agama telah diabaikan. Akibat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 pengabaian hak-hak mereka sebagai warga negara, banyak pasangan yang berbeda agama yang justru menjadi terjebak dalam pilihan yang sama sekali tidak mereka kehendaki yaitu yang tidak memiliki landasan moral dan spiritual seperti hidup bersama tanpa menikah. Di sinilah ironismenya, sementara Pasal 2 ayat (1) berupaya menjaga kemurnian rohani pasangan yang akan menikah, interpretasi yang sempit terhadap pasal tersebut justru berpotensi menciptakan menyimpangan moral dan spiritual karena penolakan catatan sipil terhadap pernikahan pasangan yang berbeda agama. • Bahwa gereja bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan gereja merupakan satu entitas yang berbeda yang berada dalam naungan negara. Untuk itu, dalam hal-hal tertentu, gereja harus patuh terhadap negara, tetapi kepatuhan gereja terhadap negara harus disertai sikap korektif bilamana negara pun melakukan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah interpretasi yang sempit terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 justru telah melahirkan kebijakan yang diskriminatif terhadap hak warga negara yang hendak melakukan pernikahan campur atau yang berbeda agama. • Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 telah menyimpang dari rasa keadilan karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang atau tidak dihalangi untuk menikah. Pasal ini juga tidak adil terhadap pasangan yang secara ekonomi kurang beruntung, pasangan beda agama yang secara ekonomi baik dapat melaksanakan pernikahan mereka di luar negeri, sementara pasangan agama yang secara ekomoni kurang beruntung tidak memiliki kesempatan yang sama. • Seharusnya lembaga catatan sipil hanya berperan secara administratif, sekadar mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama, tetapi dalam praktiknya lembaga catatan sipil justru bertindak melebihi fungsi dan perannya. Artinya, lembaga tersebut telah mengintervensi keabsahan dari suatu perkawinan yang telah disahkan oleh agama. Dalam banyak kasus, lembaga catatan sipil sering menolak menikahkan mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama dengan alasan Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa suatu pernikahan harus disahkan secara hukum agama dan kepercayaan. Pada sisi lain, lembaga catatan sipil juga menolak mencatatkan suatu pernikahan meski sudah disahkan secara hukum agama dan kepercayaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 • Bahwa ke depan perlu dibuat sebuah regulasi peraturan yang lebih realistis terhadap realitas kebhinnekaan kita yang mengatur dan memfasilitasi perkawinan pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. • Bahwa menurut Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan, sehingga sudah waktunya direvisi dan atau diganti dengan Undang-Undang yang baru yang sifatnya lebih demokratis. [2.11] Menimbang bahwa, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Walubi tidak memberikan pandangan-pandangan hukum, tetapi lebih kepada hal- hal yang berkaitan dengan etika moral yang berkaitan dengan perkawinan dan juga kebebasan beragama. 1. Dalam hukum agama Budha, Budha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Oleh karena itu yang merupakan landasan keyakinan dari agama Budha. 2. Dalam kebebasan beragama, Budha menyatakan bahwa sebetulnya agama Budha itu tidak begitu saja menerima umat dari lain agama untuk ikut agama Budha karena Budha selalu menyarankan dalam sebuah cerita, ada seorang yang dari agama lain untuk ikut agama Budha, sudah tiga kali datang kepada Budha, dan Budha mengatakan bahwa andaikata anda ingin mengikuti agama Budha, bisa saja anda mempraktikkan darma di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi anda harus tetap menyatakan anda adalah agama yang diyakini semula. 3. Budha juga menyatakan tidak menerima dana yang disumbangkan oleh anda kepada agama Budha. Jadi ini prinsip dasar yang ada pada agama Budha. Oleh karena itu pada sisi lain, tentu komunitas Budha sebagai bagian dari bangsa, bagian dari negara, tentu juga mentaati hukum. Dalam kaitan ini, umat Budha juga patuh kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam memberikan pelayanan keagamaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 [2.12] Menimbang bahwa, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 24 November 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 24 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Peran kami sebagai salah satu komunitas hidup beragama adalah menyampaikan beberapa catatan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa pengalaman nyata yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan perkawinan dan penerapan Undang- Undang tersebut. 1. Kami Komunitas Gereja Katolik Indonesia, bagian dari warga negara Republik Indonesia, merasa bersyukur dan berbahagia menjadi warga negara Indonesia dan hidup bersama dengan sesama warga negara Republik Indonesia yang lain, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami merasa bahwa perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, termasuk kita warga negara Republik Indonesia. Perkawinan merupakan suatu wadah dan penataan untuk meneguhkan dan mendukung keberlangsungan hidup manusia. Tuhan menganugerahkan kepada manusia yang kita sebut seksualitas untuk menjamin keberlangsungan manusia melalui keturunan. Seksualitas ini juga menjadikan manusia mengalami hidupnya secara dinamis dan juga mengalami rasa bahagia. Dalam pemahaman ini, seksualitas perlu ditata agar tujuan utamanya dapat terus berlangsung dan terwujud, namun sekaligus dihindari kemungkinan yang tidak positif, bahkan bisa merusak karena kelemahan manusia. Penataan seksualitas dalam perkawinan juga memantapkan hidup pribadi manusia dalam relasi cinta yang mendalam. 3. Dalam alam hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama dan negara berkepentingan dalam hal perkawinan ini. Agama berkepentingan dalam hal perkawinan karena sebagai komunitas yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan yang disembahnya, turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan semakin memaknai anugerah Tuhan yang luhur ini. Negara juga berkepentingan karena berperan sebagai penetap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 dan penjamin hukum untuk kehidupan bersama. Tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila dalam kehidupan bermasyarakat ini negara tidak berperan dalam penataan kehidupan bersama. Secara khusus dalam hal perkawinan, negara berperan untuk memberikan perlindungan, sehingga proses berketurunan yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia tidak dirusak ataupun digagalkan. Negara bertanggung jawab melindungi perkawinan dan keluarga karena berkepentingan melindungi proses berketurunan dalam arti yang penuh. Maksudnya, tanggung jawab menyangkut terjaminnya hidup pribadi menuju panggilan sebagai suami-istri dan selanjutnya dalam peran sebagai orang tua terhadap anak. Hal lain yang menjadi alasan kepentingan negara adalah mengatur dan menjaga agar seksualitas yang dianugerahkan oleh Tuhan, pelaksanaannya tidak melalui kesewenang- wenangan dan sikap anarkis yang dapat menimbulkan konflik, kekacauan, bahkan korban. 4. Berdasarkan pemahaman dan pertimbangan di atas, dalam hal perkawinan, peran dan tanggung jawab negara perlu sungguh mengarah kepada kepentingan dan kebaikan semua warga negara sesuai dengan hak asasinya. Mempersempit dan membatasi perwujudan kebutuhan setiap warga negara ini kami berpendapat bertentangan dengan tugas pokok negara dan perwujudan hak-hak asasi manusianya. Dalam konteks negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, penyempitan dan pembatasan tersebut di atas berarti bisa mengikis nilai Pancasila itu sendiri. 5. Sebetulnya adanya Undang-Undang Perkawinan, tanggung jawab negara sudah diupayakan. Namun, Undang-Undang Perkawinan yang sekarang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengalami cacat karena: a. Isi dan rumusannya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu diartikan dan dimaknai de facto dengan pembatasan jumlah agama dan kepercayaannya. Pembatasan ini mengakibatkan sebagian warga negara Republik Indonesia tidak mendapatkan pelayanan dalam perwujudan haknya sebagai warga negara karena tidak masuk dalam pembatasan yang ditetapkan tersebut. b. Dalam situasi tersebut, kerap dijumpai bahwa prasarana tertentu dalam melaksanakan tugas negara “memaksa” agar warga negara tersebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 memilih salah satu dari yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa negara melampaui kewenangannya karena memasuki ranah penyelamatan yang kami yakini sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap orang. c. Dalam pengalaman di tengah masyarakat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) sering menimbulkan kesulitan untuk warga negara yang dalam kenyataan hidupnya hendak menikah dalam suatu perkawinan beda agama. Kerap dijumpai mereka yang menikah beda agama dan sudah diteguhkan perkawinannya menurut agama tertentu mendapat kesulitan untuk pencatatan sipil. Kerap dijumpai pula dalam perkawinan beda agama ini salah satu pihak “dipaksa” untuk pindah agama agar kebutuhan pencatatan sipil bisa dilayani. Dalam konteks ini penting digarisbawahi bahwa menurut kami, siapa pun juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk pindah agama agar bisa menikah dengan pasangannya yang beda agama. Sikap ini dapat juga membuat orang sulit mewujudkan haknya untuk menikah jika menemukan pasangannya yang beda agama. Isi dan rumusan Pasal 2 ayat (1) perlu diartikan bahwa dalam rangka perkawinan perlu dijunjung tinggi dua hak mendasar dari setiap pribadi, yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup atau beragama dan hak untuk menikah. Tidak boleh bila dua hak ini bertemu berakibat salah satu harus dikorbankan. Dalam hal perkawinan, ketentuan yang berlaku mesti memungkinkan dua hal tersebut tetap dihormati dan dibela. [2.13] Menimbang bahwa, Parisada Hindu Dharma Indonesia telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 24 November 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 24 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Agama Hindu mengajarkan empat tahapan kehidupan yang disebut Catur Asrama, terdiri atas: Brahmacarya (masa menuntut ilmu/belajar), Grihastha (masa hidup berumah tangga), Vanaprastha (masa mengasingkan diri dari kehidupan duniawi), dan Sanyasa atau Bhiksuka (masa membebaskan diri dari keterikatan atau hidup mengembara). Perkawinan merupakan jenjang kedua yang ditempuh setelah usai melaksanakan kewajiban masa belajar. Namun, ada juga yang tidak melakukan hidup, Grihastha, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 melainkan langsung memasuki jenjang atau tahapan kehidupan ketiga dan bertekad untuk hidup selibat, tanpa hubungan seksual (sukla brahmacari) serta tidak berumah tangga. Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah yajña, yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa). Dengan demikian, perkawinan adalah masa awal memasuki Grihastha Asrama (kehidupan berumah tangga) dan dinyatakan sebagai dharma (kewajiban suci), sehingga lembaga tersebut harus dijaga keutuhan dan kesuciannya. Orang yang hidup berrumah tangga mempunyai kewajiban tertentu yang diajarkan dalam Veda, antara lain: meneruskan generasi yang baik, melakukan kewajiban agama yang berkaitan dengan Panca Yajña dan kewajiban yang berkaitan dengan fungsi sosial lainnya. Oleh karena itu, menurut ajaran Hindu, untuk hidup berrumah tangga harus melalui proses keagamaan yang disebut Vivaha Samskara, di samping proses lainnya yang bersifat administrasi dan tradisi. Vivaha Samskara adalah rangkaian kegiatan upacara perkawinan Hindu yang sangat disakralkan dan dipimpin oleh Pandita atau Pinandita Lokapalasraya, setelah diketahui dan dinyatakan bahwa calon pengantin telah memenuhi ketentuan hukum Agama (Hindu Dharma) dan hukum negara. Ketentuan dimaksud misalnya seperti: telah memenuhi syarat usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, cara memperoleh calon istri sesuai ajaran Hindu, memiliki dasar keyakinan yang sama, dan persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penerapan hukum Hindu, baik yang tersurat maupun terlembaga ke dalam adat-istiadat sesungguhnya tidak ada masalah yang berarti, karena relatif sejalan. Ketentuan- ketentuan yang bersifat adiministratif tinggal menyesuaikan sebagai bentuk kewajiban dari setiap warga negara (dharma negara), karena ketentuan-ketentuan penting di dalam Agama Hindu telah terakomodasikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Khusus tentang perkawinan beda agama, di dalam Agama Hindu pengertiannya berbeda dengan pengertian yang secara umum dipahami dewasa ini, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 perlu diberikan tambahan penjelasan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Konsep Dasar Perkawinan Vivaha atau perkawinan Hindu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu terwujudnya Grihastha Sukhinah, keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kekal yang selalu mendapat anugerah dari Hyang Widhi Wasa. Lembaga perkawinan bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual (rati), melainkan untuk meneruskan keturunan (praja) yang baik atau anak yang suputra, sebagai wadah pengamalan kewajiban agama dan ritual serta wadah untuk melaksanakan kewajiban fungsi sosial (dharmasampati). Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Vivaha Samskara atau Grihastha Asrama merupakan lembaga sakral yang terikat dengan aturan-aturan atau norma tertentu, termasuk sistem dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Sistem Perkawinan Agama Hindu mengenal beberapa sistem perkawinan, baik yang dianjurkan, yang boleh tapi tidak dianjurkan, dan yang dilarang. Menurut kitab Manawa Dharmasastra pada adhyaya III sloka 27-34 ada 8 (delapan) sistem perkawinan Hindu. Dari kedelapan sistem tersebut, empat dinyatakan sangat mulia, dua tidak dianjurkan, dan dua dilarang. Delapan sistem perkawinan itu ialah: 1. Brahma Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara merias mempelai wanita dengan pakaian yang indah dan megah, untuk selanjutnya diserahkan kepada mempelai pria yang akhli Veda dan berbudi luhur, dengan terlebih dahulu memberikan hadiah permata kepadanya. 2. Daiva Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merias mempelai wanita, kemudian diserahkan kepada mempelai pria atas jasanya melaksanakan upacara suci pada keluarga mempelai wanita. 3. Prajapatya Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria setelah terlebih dahulu memberikan nasehat dan penghormatan, kemudian mengucapkan doa restu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 yang berbunyi: Om Sahobhaucaratam dharmam, yang artinya: “Semoga kamu bersama-sama melaksanakan dharmamu dengan lebih baik”. 4. Arsa Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai peraturan (tradisi suci) yang dilakukan oleh orang tua dari mempelai wanita, setelah menerima seekor sapi atau sepasang lembu dari mempelai pria untuk memenuhi dharma. 5. Asura Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan atas keinginan pihak pria dengan cara menerima mempelai wanita, setelah mempelai pria menyerahkan maskawin sesuai kemampuannya. 6. Gandharwa Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta sama cinta antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terlebih dahulu memohon persetujuan orang tua pihak wanita (Selarian, Ngerorod). 7. Raksasa Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan cara melarikan seorang gadis tanpa persetujuan, bahkan disertai perkelahian (Mlegandang). 8. Paisaca Vivaha, adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara memperdaya/menipu atau memperkosa wanita yang sedang tidur, mabuk atau kebingungan. Sistem perkawinan dari nomor urut 1 s.d. 4 dinyatakan sangat berpahala, bukan hanya bagi dirinya melainkan leluhur dan generasi di bawahnya; sedangkan sistem perkawinan nomor urut 7 dan 8 dinyatakan sebagai perbuatan dosa (Manawa Dharmasastra III.37-38). Selain sistem perkawinan yang diuraikan di dalam kitab Manu Smerti tersebut, pada masyarakat Hindu terutama di India dikenal adanya perkawinan antaragama atau beda agama. Namun, pengertian perkawinan antaragama dimaksud sifatnya terbatas, hanya bagi orang-orang/umat yang keyakinan agamanya boleh dikatakan serumpun. Di dalam buku Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Gde Pudja. 1975:47) dikemukakan bahwa keyakinan yang dianggap serumpun itu ialah yang tergolong Hinduisme (menurut Hindu Marriage Act), yaitu antara mereka yang beragama Hindu, Buddha, Jaina, dan Sikh. Pengertian Hinduisme itu kemudian diperluas meliputi semua sekte, seperti mazhab Nambodi Brahmin, Wirasaiwa, Linggayat, Waisnawa, Siwait, Aryasamaj, dan mazhab Hindu ortodoks. Dalam masyarakat Hindu Indonesia, perkawinan antaragama seperti itu tidak dikenal. Setiap perkawinan pengesahannya selalu berpedoman kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 susastra/kitab-kitab Hindu, termasuk Kitab Kutara Manawa, dan drest atau tradisi suci yang berlaku secara turun-temurun. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna susastra itu maka Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi umat Hindu akan memutuskan dengan memerhatikan sumber-sumber ajaran Hindu, yang terdiri atas Veda Sruti (kitab suci Catur Veda beserta cabang-cabangnya), Smerti (kitab-kitab Dharmasastra), Sila (perilaku yang dicontohkan oleh para suci), Sadacara (tradisi suci/tradisi Veda), dan Atmanastusthi (kesepakatan dan keheningan hati). Dalam praktiknya sampai dewasa ini umat Hindu di Indonesia melaksanakan perkawinan yang pengesahannya dilakukan secara Agama Hindu dengan ritual yang beraneka ragam sesuai tradisi etnis atau dresta setempat. Tata cara dan proses perkawinan yang umum diikuti, antara lain tradisi Bali, Jawa, India/Tamil, Dayak, dan Karo. Walaupun tradisinya berbeda, namun secara prinsip tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Veda. Tata Cara dan Proses Perkawinan Dalam rangka melaksanakan upacara perkawinan baik berdasarkan ketentuan kitab suci maupun adat-istiadat, calon pengantin wanita dan pria harus satu agama (Hindu). Jika belum sama, maka wajib dilaksanakan upacara sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Selain itu, menurut Kitab Yajur Veda II. 60 dan Bhagavad Gita XVII.12-14 disebutkan syarat-syarat pelaksanaan upacara, sebagai berikut: a. Sapta padi, yaitu melangkah ke depan tujuh langkah sebagai simbol penerimaan kedua mempelai itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi sesuai dengan budaya daerahnya; misalnya: menginjak telur, melintasi tali, melempar sirih, dan sebagainya; b. Panigrahana, yaitu upacara bergandengan tangan sebagai simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. Dalam budaya Jawa dilakukan dengan menggunakan kekapa (sejenis selendang), yang masing-masing ujung kainnya diletakkan pada kedua mempelai, kemudian diiringi mantra atau stotra. Ada juga yang menggunakan sindur (selendang khusus berukuran lebar dan panjang) untuk menyelimuti kedua mempelai. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 c. Laja Homa atau Agni Homa, yaitu proses pemberian doa restu yang dilaksanakan oleh Pandita/Pinandita Lokapalasraya dengan cara menyampaikan pula stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai. d. Sraddha, yaitu keyakinan penuh terhadap kebenaran pelaksanaan samskara yang diajarkan dalam Veda mengenai pelaksanaan yajna. Yajna tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak didasari oleh keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang menyebabkan semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi spiritual. Tanpa didasari keyakinan yang mantap maka sesaji tersebut hanya sebagai pajangan biasa; e. Lascarya, yaitu keikhlasan dalam melukakan suatu yajña; f. Sastratah, yaiitu pelaksanaan suatu yajña harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kitab suci Veda. Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan yajna disebut Yajna Vidhi; g. Daksina, yaitu adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang, yang dihaturkan secara ikhlas kepada Pandita/Panandita Lokapalasraya yang memimpin upacara. h. Mantra, yaitu lagu pujaan atau doa suci yang dilantunkan dalam pelaksanaan upacara yajna/vivaha samskara. i. Annaseva, yaitu jamuan makan sesuai kemampuan dan menerima tamu dengan ramah dalam pelaksanaan upacara yajna. j. Nasmita, sikap dalam melaksanakan upacara yajña dengan menjauhkan tujuan untuk memamerkan kekayaan dan kemewahan. Mengingat begitu sakralnya nilai perkawinan Hindu maka pengesahan perkawinan wajib dilakukan sesuai tata cara dan proses perkawinan berdasarkan susastra Veda sehingga kedua mempelai bisa dipersyaratkan telah memeluk Agama Hindu. Persyarakat tersebut juga berkaitan erat dengan pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Hindu. Kewajiban suami Secara umum, kewajiban suami yang paling mendasar dalam keluarga menurut kitab Manu Smerti adalah: 1. Melindungi istri, dan anak-anaknya, serta berkewajiban mengawinkan anaknya pada waktunya (M.S.IX 3-7). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 2. Menyerahkan harta dan menugaskan istri sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga serta urusan agama bagi keluarga, atau dalam hal tertentu urusan agama dilakukan secara bersama-sama (M.S. IX.11); 3. Menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya bila karena suatu urusan penting (tugas) ia harus meninggalkan istrinya ke luar daerah (M.S.IX.74). 4. Memelihara hubungan kesuciannya dengan istri, saling setia dan saling mempercayai, sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga (M.S.IX.101). 5. Menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian serta masing-masing tidak melanggar kesuciannya (M.S.III. 45 dan IX-102). Kewajiban Istri Secara umum, kewajiban istri yang paling mendasar dalam keluarga adalah: 1. Sebagai seorang istri atau wanita, hendaknya ia selalu berusaha untuk tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan ayahnya atau suaminya (M.S. V. 49). 2. Istri (wanita) harus pandai-pandai membawa diri, mengatur, dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis (M.S. V.50). 3. Istri harus setia kepada suaminya, selalu berusaha tidak menyakiti hati suaminya, mengendalikan diri, tetap suci dan menjalankan tugas mulianya maka setelah mati ia akan mencapai surga walaupun ia tidak mempunyai anak (M.S.V. 156, 160). 4. Istri harus selalu mengendalikan pikiran, perkataan, dan tingkah lakunya dengan selalu mengingat suaminya, tidak melanggar kewajibannya terhadap suami maka ia dinyatakan sebagai sadhwi dan akan mencapai surga kelak sesudahnya mati mendampingi suaminya (M.S.IX.27). 5. Istri berkewajiban memelihara rumah tangga (M.S.IX.27). 6. Melahirkan keturunan (suputra), menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan, melakukan pelayanan yang setia, melakukan hubungan seksual dengan suami, dan yang menyebabkan pencapaian pahala di surga bagi nenek moyang dan anggota keluarga (M.S.IX.28). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 Suami istri yang dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik diharapkan memperoleh keturunan anak yang suputra, yaitu anak yang berpengetahuan, berbudi luhur, dan taat menjalankan dharma, sehingga mereka dapat mengentaskan roh leluhurnya dari Neraka Put. Melahirkan suputra merupakan tujuan yang amat luhur dari perkawinan Hindu, karena itu, perkawinan mereka harus disahkan menurut tata cara dan proses perkawinan Hindu. Pandita/Pinandita Lokapalasraya tidak akan berkenan mengesahkan perkawinan bila di antara mereka (calon pengantin) masih memeluk agama yang berbeda. Dalam kaitan ini umat Hindu berpedoman pada ketentuan kitab Manu Smerti Adhyaya V sloka 89 yang berbunyi: “Writhasamskara jatanam prawrajyasu ca tisthatam, atmanas tyaginam ca iwa nirwartetodaka kriya”. “Air suci sakramen tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara yang telah ditentukan sehingga kelahiran mereka itu dianggap sia-sia belaka, tidak pula diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran secara tidak sah, juga kepada mereka yang menjadi pertapa (tyaginam) dari golongan murtad, dan kepada mereka yang meninggal karena bunuh diri”. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut ketentuan ajaran agama Hindu dinyatakan tidak dapat disahkan melalui Vivaha Samskara, sehingga bila hal ini dilakukan, maka pasangan suami-istri seperti itu dianggap tidak sah dan untuk selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina). Kemudian, sebagai konsekuensinya adalah perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil. Penutup Demikianlah pandangan Hindu tentang perkawinan beda agama yang tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan susastra Veda. Tata cara dan proses Vivaha Samskara yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan lembaga sakral yang diyakini akan membawa keselamatan dan kebahagian. Dengan mematuhi ketentuan dharma dalam melaksanakan Grihastha Asrama (Perkawinan Hindu) ini diharapkan dapat mengantarkan mereka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 (suami istri dan putra-putrinya) untuk mewujudkan Grihastha Sukhinah, suatu kehidupan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. [2.14] Menimbang bahwa, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 24 November 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 24 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan yang disampaikan mengacu pada rujukan yang dikeluarkan oleh Presidium Dewan Rohaniwan dan Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), tertanggal 18 November 2014. Mengingat: 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bila tidak terpadu langit dan bumi berlaksa benda tidak akan tumbuh. Upacara perkawinan besar (Da Hun) adalah pelestari generasi berlaksa zaman (Li Ji/Kitab Catatan Kesusilaan XX1V: 11). 3. Hal laki-laki dan perempuan hidup berkeluarga adalah hubungan terbesar dalam hidup manusia (Mengzi VA:20). 4. Upacara pernikahan bermaksud akan menyatupadukan kebaikan/kasih antara dua keluarga yang berlainan marga; ke atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan kuil leluhur (Zong Miao), ke bawah meneruskan generasi. Maka seorang junzi (susilawan) sangat menaruh perhatian (Li Ji/Kitab Catatan Kesusilaan XLI, Hun Yi: 1). Menimbang: 1. Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu, khususnya Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia, disahkan di Tangerang tanggal 21 Desember 1975, beserta penjelasannya. 2. Amanat Rohani - Shi Gao Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia Nomor 002/DEROKH.Shi Gao/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010. 3. Tata Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia, khususnya Tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan, ditetapkan di Jakarta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 tanggal 28 Juli 2007 dan direvisi dalam pertemuan para Haksu/Xueshi/Pendeta Agama Khonghucu (plus) di Jakarta 16-18 April 2008. Menetapkan: Pertama: 1. Bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah Firman Tian. 2. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Kedua: Perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan oleh Firman Tian (Tian Ming), Tuhan Khaliq Semesta Alam dan telah memenuhi ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta hukum perkawinan yang telah ditetapkan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Ketiga: 1. Li Yuan Perwakinan dilaksanakan hanya bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. 2. Bagi mempelai yang berbeda agama, tidak dapat dilaksanakan Li Yuan Perkawinan melainkan hanya pemberian restu sebagai pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakan perkawinan. [2.15] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, serta Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan telah mengajukan kesimpulan melalui Kepaniteraan Mahkamah yang masing-masing diterima pada tanggal 11 Desember 2014, 17 Februari 2015, dan 10 Desember 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), selanjutnya disebut UU 1/1974, yang menyatakan: Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 2) Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; 3) Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 4) Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; 5) Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan- putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah: 1) Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2) Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 3) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.9] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah menyatakan, “...bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”. [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 1/1974 terhadap UUD 1945. Bahwa UU 1/1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, sehingga permohonan para Pemohon telah jauh melewati masa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang a quo dimuat dalam Lembaran Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; [3.12.2] Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara; [3.12.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat; [3.12.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; [3.12.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara; [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hokum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hokum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (concurring opinion). KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP. Sitompul 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut: [6.1] Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakkan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin di antara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan; [6.2] Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang diharapkan dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang a quo yang menyatakan sebagai berikut: “Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut: a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Ditinjau dari dasar hukum pembentukkannya, UU Perkawinan tersebut dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 (sebelum Perubahan), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 27 UUD 1945: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 UU Perkawinan juga dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang di dalam Pola Umum Pelita Kedua, khususnya Bidang Hukum, Angka 2 huruf a yang menyatakan: “Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum di bidang- bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat”. Selain itu, Penjelasan UU Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan sebagai berikut: “Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 (sebelum Perubahan) serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut dibentuklah UU Perkawinan sebagai upaya agar tercipta suatu kodifikasi dan unifikasi dari hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum; [6.3] Para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan perkataan lain, negara “memaksa” agar setiap warga negaranya tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut oleh negara atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 masing-masing agama/kepercayaan, oleh karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan masalah kewajiban administrasi dalam perkawinan dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Dengan demikian, negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan hak meyakini kepercayaan dari warga negara, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; [6.4] Terhadap dalil para Pemohon, keterangan lisan maupun tertulis dan kesimpulan dari para pihak serta saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terdapat beberapa fakta, antara lain sebagai berikut: a. UU Perkawinan merupakan kodifikasi dan unifikasi dari hukum di bidang perkawinan yang saat itu berlaku di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. b. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai penafsiran, terutama terhadap pasangan calon mempelai yang berbeda agamanya. Permasalahan tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan calon mempelai dan kewajiban administratif yang menyangkut pencatatannya [vide Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan]. Penafsiran terhadap Pasal 2 Undang-Undang a quo untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, antara lain adalah: 1) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan; 2) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah; 3) perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. c. Terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, berlakunya Pasal 2 UU Perkawinan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 penyelundupan hukum sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku, antara lain: 1) Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, ataupun dengan melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti pendaftaran; 2) Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula; [6.5] Terhadap dalil para Pemohon dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.4] di atas, saya berpendapat bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Perkawinan merupakan hubungan antara dua pribadi dalam lingkup Hukum Kekeluargaan yang berkaitan erat dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara yang berlaku, namun norma agama merupakan salah satu norma yang tidak mudah untuk diberlakukan bagi semua orang secara sama. Hak untuk melaksanakan perkawinan jelas termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan. “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan dalam pasal a quo tentunya berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan serta menurut hukum negara dan juga berkaitan erat dengan masalah pendaftaran dan pencatatannya; Dalam suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu agama dan negara. Dari kepentingan agama, perkawinan merupakan unsur yang amat penting dalam kehidupan manusia dan semua agama menempatkannya ke dalam naungan Yang Mutlak, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah demi pencapaian potensialitasnya yang sepenuh- penuhnya bagi mereka yang bersangkutan. Di samping itu, dari kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 negara, perkawinan merupakan ruang sosial paling inti masyarakat yang menjamin keturunan/kelanjutannya, yang kalau tidak ditata akan tidak mampu menghasilkan warga manusia baru yang baik, serta mudah menimbulkan konflik. Antara agama dan negara tidak seharusnya ada konflik/persaingan; Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya, serta merupakan wilayah eksklusif dari seseorang (forum internum), yang saat ini tidak saja dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga dikuatkan dalam Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Perubahan), yang masing- masing menetapkan sebagai berikut: Pasal 28E UUD 1945: (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang dikuatkan dengan Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights, maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] huruf a sampai dengan huruf f. Perkawinan beda Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran. Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. UU Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sah nya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah; Oleh karena UU Perkawinan tersebut merupakan Undang-Undang yang dibentuk 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, sebelum berlakunya Perubahan UUD 1945 maka sudah selayaknya Undang-Undang a quo dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara; [6.6] Berdasarkan semua pertimbangan hukum dan fakta yang terjadi selama berlakunya UU Perkawinan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa memang benar Undang-Undang a quo telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”, adalah tidak beralasan menurut hukum; Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut saya, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi; Berdasarkan semua pertimbangan di atas dan sesuai dengan putusan Mahkamah a quo, saya menyatakan “Menolak” permohonan para Pemohon. PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id