67/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 67/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Harmoko, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Lintas Pantai Rontu, Dusun Tanjung Baru RT 008/RW 005 Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Juanda, B.Sc., S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Agung Jaya 9 Blok D6/5A Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 2 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja); Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persaja; Membaca dan mendengar keterangan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persaja; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persaja; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 April 2025 dengan Nomor 67/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) di dalam UUD NRI 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 3 kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 5. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 7. Bahwa Mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution, berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. II. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan terhadap UUD NRI 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata 5 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021, yakni sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 5. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 4 tersebut Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut; 6  Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tertanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-4), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-5); 7. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6), yang saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Agustus 2020 (Bukti P-7), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-8); 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Hakim; 9. Bahwa advokat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- undangan. Oleh karena advokat berstatus sebagai penegak hukum, maka kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim; 10. Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia (Bukti P-3 dan P-6) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-4 dan P-7) menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan karena: a. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat 7 memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; b. Bahwa para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi ini tidak hanya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalanka profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; c. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (absolute immunity) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan Para pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan 8 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; d. Bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, merugikan hak konstitusional para Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; b. Hak atas perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian; c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; d. Hak untuk menegakkan hukum dan keadilan. 12. Bahwa para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian yang menjadi objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar atau sekurang-kurangya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian, dan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dan mandiri. oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki 9 legal standing dan kerugian konstitusional; 13. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, para Pemohon meyakini bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN  Ruang Lingkup Pasal yang diuji: Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”  Dasar Konstitusionalitas yang Digunakan: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 2. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 5. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  Argumentasi Permohonan A. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA 1. Bahwa pokok persoalan yang digunakan oleh pemohon di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (5) 10 UU Kejaksaan yang pada pokoknya mengatur tentang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung; 2. Bahwa terkait dengan UU Kejaksaan, para pemohon menyadari pernah diajukan kepada Mahkamah; Tabel. 1 Perbandingan pengujian UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi No Nomor Perkara Pasal yang Diuji Dan Batu Uji Alasan Permohonan Putusan 55/P UU XI/20 13 Pasal 8 ayat (5) Batu Uji: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 Bahwa UUD 1945 Melarang diskriminasi, menjamin persamaan di depan hukum dan menghormati martabat manusia serta memberikan jaminan jaminan kepada warga negara Indonesia, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip Independent of Judiciary dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions. [4.2] Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo 4.3] Permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. 9/PU U XX- III/ 2025 Pasal 8 ayat (5) Batu Uji: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menimbulkan imunitas yang absolut dalam diri Jaksa, sehingga kontrol atau Sedang proses 11 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 pengawasan pada kerja-kerja Jaksa sulit untuk dilakukan. Akibatnya adanya potensi penyalahgunaan wewenang, super power dan praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus ada batasan yang jelas atas hak imunitas yang melekat pada aparat penegak hukum. 26/P UU XXIII /202 5 Pasal yang diUji: Pasal 8 Ayat 5 Batu Uji: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Dicabut 3. Bahwa sekalipun permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo menguji ketentuan pasal yang sama, namun perbedaan mendasar terletak pada alasan permohonan. Sedangkan permohonan Nomor 9/PUU-XX-III/2025 dasar pengujiannya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025 hanya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun permohonan para Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada pengujian berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, meskipun objek pasal yang diuji adalah sama, namun dasar pengujian dan alasan permohonannya berbeda, sebagai berikut: PERBEDAAN MENDASAR PERMOHONAN No Perkara Dasar Pengujian Alasan Permohonan 12 1 Permohonan Nomor 55/PUU- XI/2013 - Perbedaanya pada Posita dan Petitum Dalam posita bahwa pemohon menguraikan bahwa hak imunitas Jaksa dalam pasal 8 ayat (5) mengambat Proses hukum. Dan Jaksa dalam menjalankan tugas sudah dibekali begitu banyak perangkat hukum (KUHAP, UU Kejaksaan, UU Pemberantasan Korupsi dll) untuk melindungi tugasnya termasuk bahkan boleh melanggar HAM berupa Penangkapan dan Penahanan. Sehingga pasal 8 ayat (5) harus dicabut. Petitum: Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945; Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2 Permohonan Nomor 9/PUU-XX- III/ 2025 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 3 Permohonan Nomor 26/PUU- XXIII/2025 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 4 Perkara Nomor 67/PUU- XXIII/2025 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 Dalam Posita Para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya Pasal 8 ayat (5) tanpa disertai dengan batas waktu bagi Jaksa Agung dalam hal memberikan atau menolak izin tersebut, dengan demikian menimbulkan perbedaan perlakukan, diskriminasi antar sesama penegak hukum. Disamping itu, Pasal 8 ayat (5) 13 tidak mengatur adanya pengecualian dalam kondisi khusus seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Dalam Petitum: Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945; ATAU Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal- hal yang dikecualikan: Tertangkap tangan melakukan tindak pidana Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau Disangka melakukan tindak pidana khusus. ATAU 14 Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima”; 4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali" Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda" 5. Bahwa selain Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 78 juga mengatur sebagai berikut: Pasal 78 (1) PMK No. 2 Tahun 2021: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”; Pasal 78 (2) PMK No. 2 Tahun 2021: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan 15 yang berbeda”; 6. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, permohonan para Pemohon adalah berbeda dengan permohonan sebelumnya dan memiliki alasan permohonan serta dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya; B. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MEMBERIKAN HAK IMUNITAS ABSOLUT TANPA ADA PENGECUALIAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NON DISKRIMINATIF 7. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 8. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 9. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, selengkapnya: Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; 10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Tidak memberikan pengecualian; 11. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan pengecualian dalam hal Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ketiadaan pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif antar profesi penegak hukum serta menciptakan kesan adanya impunitas bagi Jaksa. Sebab, meskipun seorang Jaksa secara nyata tertangkap 16 tangan melakukan tindak pidana, proses hukum terhadapnya tidak dapat segera dilaksanakan karena penangkapan dan penahanan tetap mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung. Ketentuan demikian pada hakikatnya memberikan hak imunitas absolut kepada Jaksa, tanpa ruang pengecualian, termasuk terhadap situasi tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; 12. Bahwa jika dibandingkan dengan hak imunitas profesi hukum lain seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung terdapat perbedaan yang mencolok. Sekalipun Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, tetapi ada pengecualian sebagaimana dijelaskan pada tabel; Tabel. Pengecualian Tindakan Kepolisian terhadap Hakim MK dan MA Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Mahkamah Agung UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 6 1) …………………………………………. 2) …………………………………………. 3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. UU NOMOR. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Pasal 17 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 13. Bahwa selain Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung termasuk juga Hakim peradilan Agama, dan Hakim Peradilan Tata Usaha 17 Negara sekalipun mengatur prosedur izin dari Ketua Mahkamah Agung, akan tetapi terdapat pengecualian, selengkapnya dijelaskan dalam tabel. Pengecualian Tindakan Kepolisian Hakim Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara No UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 25 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 26 1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. 2) Dalam hal : a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 14. Bahwa kalau dibandingkan dengan advokat, sekalipun memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”, ketentuan ini telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”; akan tetapi, perlindungan hukum tersebut tidak bersifat mutlak karena apabila dalam menjalankan tugas profesinya Advokat dinilai tidak beritikad baik dan melakukan pelanggaran hukum, maka Advokat tetap dapat 18 diperiksa, ditahan, langsung seketika bahkan tanpa memerlukan izin tertulis dari pimpinan Organisasi Advokat maupun pihak tertentu; 15. Bahwa terhadap tindakan yang dikecualikan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, yangdalam pertimbanganya halaman 75-76 [3.27]; “Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menunggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya;” “Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara”. “Oleh karena Pasal 36 ayat (5) UU Pemda mengatur batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah ketentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda”. 16. Bahwa kalau dibandingkan dengan hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung dan hakim peradilan agama dan hakim peradilan TUN serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, sekalipun mensyaratkan izin sebelum dilakukan tindakan kepolisian, akan tetapi diatur hal-hal yang dikecualikan. Sementara ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mengatur adanya pengecualian dalam hal Jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana profesi hukum lain. Dengan demikian, secara nyata dan jelas menimbulkan perlakukan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; 17. Bahwa jika dibandingkan dengan advokat sebagaimana profesi para Pemohon saat ini terdapat perbedaan perlakuan dan diskriminatif dalam hal mekanisme 19 pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, Advokat dapat langsung ditangkap dan ditahan apabila diduga melakukan tindak pidana, sementara hakim diatur hal-hal yang dikecualikan seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Sedangkan Jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan pengecualian dan justru menimbulkan hak imunitas yang absolut. Perbedaan ini menimbulkan perlakukan yang diskriminatif, karena memberikan perlakuan istimewa kepada Jaksa yang tidak dinikmati oleh profesi hukum lainnya termasuk profesi advokat yang digeluti oleh para Pemohon. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak semestinya terdapat perbedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada alasan rasional dan objektif. Oleh karena itu, ketentuan tersebut patut dipertanyakan dari perspektif konstitusional karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; C. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN BATAS WAKTU IZIN JAKSA AGUNG 18. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus menjaga independensi institusi kejaksaan dari kemungkinan kriminalisasi; 19. Bahwa para Pemohon sepakat pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, hal ini guna untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum dan pejabat negara; 20. Bahwa para Pemohon juga menyadari bahwa izin Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangannya pada halaman 72: 20 “Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”; 21. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU- XI/2013 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung bukan merupakan bentuk diskriminasi ataupun perlakuan berbeda terhadap individu tertentu, namun penting untuk dipahami bahwa inti permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini tidak hanya terletak pada keberadaan syarat izin tersebut. Permasalahan utama justru terletak pada kekosongan pengaturan mengenai batas waktu yang jelas bagi Jaksa Agung dalam memberikan keputusan apakah berupa persetujuan atau penolakan atas permintaan izin dimaksud. Ketiadaan jangka waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta asas due process of law. Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu yang pasti, proses hukum dapat dengan mudah terhambat atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan penegakan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun syarat izin dari Jaksa Agung telah dinyatakan konstitusional. Namun, dalam aspek prosedural terkait jangka waktu izin tersebut justru menimbulkan problematika konstitusionalitas baru. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berlandaskan prinsip checks and balances, setiap kewenangan harus dibatasi secara proporsional agar tidak menjadi absolut, termasuk kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Oleh karena itu, pengaturan batas waktu yang tegas dan proporsional merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam proses penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak 21 konstitusional warga negara termasuk para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan penegak hukum dari potensi tindakan sewenang- wenang. Tanpa pengaturan semacam ini, sistem hukum berisiko kehilangan kredibilitasnya dan tidak mampu menjamin keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utamanya; 22. Bahwa dalam negara hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat negara, termasuk Jaksa Agung, harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Kepastian hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi oleh para pencari keadilan. Bahwa dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi Jaksa Agung untuk memberikan atau menolak izin, yaitu “paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima,” merupakan bagian integral dari upaya menegakkan prinsip kejelasan prosedur dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dilaksanakan dengan tertib, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut. Bahwa norma pembatasan waktu tersebut menjadi penting karena dalam praktik selama ini, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam proses pemberian izin oleh Jaksa Agung telah membuka ruang ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan melalui penundaan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu secara eksplisit menjadi bentuk kemajuan hukum yang mendukung penguatan tata kelola kekuasaan negara secara konstitusional; 23. Bahwa Pembatasan waktu juga sejalan dengan semangat penguatan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan Kejaksaan. Jaksa Agung tetap diberikan otoritas sebagai wujud penghormatan terhadap independensi institusi, namun tidak bersifat mutlak. Adanya tenggat waktu memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat diuji, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau praktik perlindungan berlebihan yang merugikan proses hukum; 22 24. Bahwa lebih jauh, usulan norma ini memberikan titik temu antara perlindungan terhadap jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan dukungan terhadap penegakan hukum yang berimbang dan tidak diskriminatif. Jaksa tetap memperoleh jaminan hukum agar tidak mudah dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugas, namun kontrol terhadap kewenangannya juga tetap terbuka. Dengan demikian, hukum ditegakkan bukan hanya secara adil, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan prosesnya; 25. Bahwa mengenai batas waktu syarat izin yang terlalu lama juga bisa membuat suatu perkara menjadi macet dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 berkaitan dengan proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang dalam pertimbangannya sebagai berikut: [3.20] halaman 71 “Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan”. [3.23] halaman 73 “Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Terhadap adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum; Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa 23 pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 “Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan” 26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 bahwa dengan adanya tenggang waktu izin yang terlalu lama bisa membuat yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU kejaksaan yang tidak memberikan batas waktu izin Jaksa Agung secara jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai ketentuan pasal 8 ayat (5) UU kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; D. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW 27. Bahwa prinsip kesamaan di hadapan hukum telah diakui secara luas dalam dunia internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik); Pasal 7 Deklarasi HAM PBB: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak 24 atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini" Pasal 2 ayat (1) ICCPR: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status Lainnya"; Pasal 26 ICCPR: "Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lain"; 28. Bahwa prinsip-prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum telah diadopsi oleh Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "; 29. Bahwa baik Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sejalan dengan prinsip equality before the law yang sudah diakui secara universal, sebagaimana dipikirkan oleh para filosof mulai abad pencerahan hingga abad 18 dan juga telah dipraktikkan di negara-negara lain; 30. Bahwa dengan diakuinya prinsip equality before the law di dalam UUD 1945, maka konsekuensi logis pemerintah dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Menurut Prof Ramly Hutabarat (1985) dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, teori Equality Before the Law 25 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil dan setara oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Disamping itu terdapat adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama; 31. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang memberikan hak imunitas yang absolut kepada Jaksa tanpa ada pengecualian serta ketidakjelasan batasan waktu izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang melakukan tindak tindak pidana dari Jaksa Agung yang diduga melakukan tindak pidana, jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 32. Bahwa dalam prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tersirat pula pentingnya mempertimbangkan nilai kemanfaatan. Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai nilai nilai dalam hukum, penerapan dan perlindungan terhadap kepastian hukum yang adil tidak dapat dilepaskan dari aspek kemanfaatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak sejalan dengan makna substantif dari kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh konstitusi, maka hal tersebut tidak hanya gagal memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki perhatian pada penegakan hukum, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang berada di bawah naungan UUD NRI 1945; 33. Bahwa prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga diatur pada butir 3a Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan"; E. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENT OF JUDICIARY 34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. salah satu prinsip 26 fundamental dari negara hukum adalah adanya jaminan atas kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”; 35. Bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal ayat 24 ayat (2) UUD 1945: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. 36. Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya: Pasal 38 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009: “Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. 37. Bahwa kendati secara tertulis Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukan kekuasaan kehakiman, namun hal tersebut dapat ditafsirkan meluas yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan. hal- hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 27 menegakkan hukum dan keadilan” dengan demikian sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses integrated justice system yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman; 38. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 (1) ICCPR yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan: “All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law...”; 39. Bahwa pengertian independent of judiciary menurut Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985) di antaranya meliputi sebagai berikut: “The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary”; “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason”. 40. Bahwa dengan demikian, peradilan yang independen mensyaratkan kondisi kondisi di mana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh memihak, bekerja sesuai fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun; 41. Bahwa ketentuan mengenai Pasal 8 ayat 5 UU Kejaksaan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions (pembatasan-pembatasan) yang dilakukan Jaksa Agung dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat (improper influences) dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu; 28 42. Bahwa bentuk-bentuk pengaruh, gangguan, dan hambatan dalam proses penegakan hukum juga telah diungkapkan oleh Kejaksaan melalui Hasil Kajian Kejaksaan Agung terkait izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam prose penegakan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 12, yang antara lain menyebutkan bahwa: • Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, seringkali izin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya; • Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lambat dan terkesan macet; • Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri; menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain; 43. Bahwa sejalan dengan hasil Kajian Kejaksaan Agung mengenai mekanisme pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum, jika dikaitkan dengan ketidakjelasan batas waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menghambat jalannya proses hukum secara efektif. Disamping itu, Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian, bahkan dalam kondisi khusus seperti apabila seorang Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau diduga keras melakukan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam dengan pidana mati maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketiadaan pengecualian ini tidak hanya melemahkan kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga mengganggu fungsi sistem peradilan secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945; 29 44. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan juga tidak sejalan dengan prinsip due process of law, karena tidak memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan terhadap Jaksa akan dilakukan dalam waktu yang wajar dan terbebas dari intervensi kepentingan. Ketika pemberian izin sepenuhnya berada dalam diskresi Jaksa Agung tanpa batasan waktu, maka proses penegakan hukum menjadi rawan terhadap konflik kepentingan, apalagi terdapat hubungan struktural, politis, atau personal antara Jaksa Agung dan Jaksa yang diperiksa. Hal ini tidak hanya mencederai objektivitas proses hukum, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindakan obstruction of justice, yang secara langsung merusak integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana nasional. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; ATAU 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan: 30 a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus”. 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. ATAU 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima”; 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. ATAU Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Ayat 31 (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, izinkan Ahli memasuki pokok perkara berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pertama. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang demikian sesungguhnya menimbulkan kejanggalan dalam sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Kejaksaan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan seyogyanya ditempatkan di bawah rumpun kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Agung sebagai top leader dan penanggung jawab dalam keseluruhan sistem penegakan hukum, bukan ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di bawah kekuasaan presiden atau cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (3) yang menyebutkan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Hal ini dimaksudkan semata- mata untuk menjamin dan menjaga kemandirian penegakan hukum dan keadilan 32 agar bebas, mandiri, dan merdeka tanpa adanya intervensi kekuasaan mana pun, terutama kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Namun, tampaknya politik hukum pidana Indonesia menghendaki demikian, sehingga sistem penegakan hukum pidana belum terjalin secara integral dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana yang utuh dan terpadu. Kedua, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Telah menciptakan ruang diskriminasi atau perlakuan yang berbeda diantara para pejabat penegak hukum lainnya, baik Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, advokat, penyidik kepolisian, dan penyidik pemberantasan korupsi, dimana ketentuan ini memberikan hak imunitas penuh kepada jaksa yang hanya bisa dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, dan ditahan oleh penegak hukum lainnya, penyidik kepolisian atau penyidik KPK setelah memperoleh persetujuan Jaksa Agung terlebih dahulu tanpa ada pengecualian dalam kondisi tertentu yang mendesak sebagaimana pejabat penegak hukum lain, misalnya dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau c, disangka melakukan tindak pidana khusus. Hal mana berbeda dengan Hakim Konstitusi, meskipun diperlukan persetujuan tertulis dari presiden, namun terdapat kondisi tertentu yang dikecualikan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari presiden, kecuali dalam hal a, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Demikian juga halnya dengan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, meskipun diperlukan 33 persetujuan tertulis dari presiden, namun terdapat kondisi tertentu yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan presiden, kecuali dalam hal a, tertangkap tangan melakukan tindak 7 pidana kejahatan atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Terhadap ketua, wakil ketua, dan hakim peradilan agama juga meskipun diperlukan persetujuan tertulis Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, namun terdapat kondisi tertentu juga yang dikecualikan sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya yang peradilan agama dan TUN dianggap dibacakan. Ketiga. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa izin atau persetujuan Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memang sangat diperlukan guna menghindari adanya kriminalisasi atau setidak-tidaknya untuk mencegah tindakan sewenangwenang yang melampaui batas hukum oleh aparat penegak hukum lain terhadap jaksa, sebagaimana juga pernah dikuatkan dalam 8 pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU- IX/2013, halaman 72 menyatakan, “Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum.” Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula pembedaan perlakuan. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang tanpa disertai dengan pengecualian terhadap kondisi tertentu yang mendesak tidak saja menimbulkan tindakan diskriminatif atau pembedaan perlakuan di antara penegak hukum atau dengan 34 pejabat lainnya, namun juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ditentukan secara limitatif mengenai tenggang waktu pengajuan dan perolehan persetujuan dari Jaksa Agung dalam pasal yang dimaksud. Secara empirik bahwa pemeriksaan sejumlah pejabat selama ini kerapkali terkendala pada aspek izin atau persetujuan tertulis, terutama terkait dengan proses pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana tertentu. Kendala yang sering kali muncul antara lain adalah waktu proses perizinan yang lama, birokrasi yang berbelit, serta potensi adanya politisasi dalam pemberian izin atau persetujuan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara teoritik ketidakpastian hukum kadang ditimbulkan oleh aturan hukum yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses penegakannya. Dengan demikian, maka menurut Ahli ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum.” Oleh karenya, harus dibatalkan. Keempat. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sekaligus ini yang terakhir, bahwa terhambatnya proses penegakan hukum kerapkali disebabkan oleh salah satunya kerumitan dalam memperoleh persetujuan pimpinan terlebih dahulu, sementara tindakan seketika harus dilakukan dalam hal tertangkap tangan atau karena adanya kekhawatiran terduga pelaku akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Situasi darurat semacam ini seharusnya disadari oleh pembuat kebijakan hukum, legislatif dan eksekutif, ketika merumuskan aturan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar memberikan pengecualian- pengecualian menurut hukum. Oleh karena tidak ada pengecualin dalam kondisi tertentu yang mendesak, maka hemat saya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki bahwa proses peradilan harus mudah, tidak berbelit-belit, 35 diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, dan tidak menimbulkan beban biaya yang besar bagi para pihak yang berperkara. Asas ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga keadilan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang pangkat, jabatan, latar belakang ekonomi, dan kedudukan sosial warga negara. Dengan demikian, maka menurut pendapat Ahli sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan dan memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘hal-hal yang dikecualikan, di antaranya: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. Atau, d. Adanya kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana’. Serta menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak permohonan izin diterima’. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangannya secara lisan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 dan menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU KEJAKSAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berketentuan sebagai berikut: 36 Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Dalam permohonan a quo Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan yang menjadi batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dalam permohonan a quo Para Pemohon berpendapat bahwa tidak adanya pengecualian terhadap pasal a quo menimbulkan imunitas absolut bagi Para Jaksa, hal ini menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dengan profesi penegak hukum lain karena memberikan hak istimewa yang tidak dinikmati oleh profesi penegak hukum lainnya (vide perbaikan permohonan hlm. 16). Pasal a quo juga tidak disertai adanya batasan waktu untuk memberikan izin dari Jaksa Agung. Tanpa batasan waktu dalam memberikan izin akan mengakibatkan proses suatu perkara menjadi macet dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti (vide perbaikan permohonan hlm. 18). Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut: 37 Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. 4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima; 5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). 38 II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian pasal a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Pasal ini memberikan amanat bahwa dalam menjalankan segala urusan dalam Negara Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal ini tidak berkaitan 39 dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional sehingga tidak tepat dijadikan sebagai batu uji. 2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan peradilan oleh kekuasaan kehakiman, pasal ini mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berwenang yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak- hak konstitusional. Selain itu, Para Pemohon dalam hal ini tidak mewakili lembaga pemegang kekuasaan kehakiman manapun sehingga tidak ada kewenangan konstitusional bagi Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa berlakunya pasal a quo tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berlakunya pasal a quo tidak mengakibatkan perbedaan kedudukan bagi Para Pemohon di dalam hukum, Para Pemohon tetap memiliki hak dan kewenangan sebagai warga negara untuk melakukan tindakan hukum dan tetap dapat melakukan tindakan hukum dalam hal mewakili klien sebagai Advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil Para Pemohon terkait akan munculnya impunitas yang berlebihan bagi Jaksa merupakan kekhawatiran Para Pemohon semata, Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik dan aktual terkait dengan peristiwa yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon. Dengan demikian tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dapat ditentukan terkait berlakunya pasal a quo dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa pasal a quo tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon secara khusus, oleh karena itu Pasal a quo juga tidak membedakan Para Pemohon dari warga negara lainnya. Dengan demikian jelas bahwa pasal a quo tidak menimbulkan diskriminatif terhadap Para Pemohon, sehingga tidak terdapat kerugian 40 hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan maka tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 6. Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon, maka tidak dapat ditemukan pertautan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara kumulatif. Meskipun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon 41 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM 1. UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan- perubahan tersebut diatas. 4. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Bahwa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian 42 hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa sebelum menyampaikan Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa keterangan a quo tidak terlepas dari Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 9 dan 15/PUU-XXIII/2025 yang sebelumnya telah disampaikan pada tanggal 26 Mei 2025 mengenai pengujian UU Kejaksaan. 1. Bahwa kejaksaan memegang peranan sentral sebagai organ negara dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fungsi kejaksaan dan profesi Jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. 2. Bahwa salah satu isu krusial perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah penyesuaian standard perlindungan profesi Jaksa yang diatur dalam United Nation Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutor (IAP), di mana pada tahun 2006 Indonesia bergabung menjadi anggota IAP. UU Kejaksaan mengatur mengenai penyempurnaan beberapa pasal yang sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990 yang diadopsi dari Kongres Ke-8 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku di Havana Cuba pada tahun 1990. 43 3. Di dalam Guidelines on the Role of Prosecutors disebutkan bahwa: “Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above- mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime.” “Mengingat para jaksa memainkan peranan yang penting dalam penyelenggaraan peradilan, dan ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab mereka yang penting itu harus meningkatkan penghargaan dan kepatuhannya terhadap asas-asas tersebut di muka, sehingga memberikan sumbangan kepada peradilan pidana yang adil dan sederajat serta menjadi perlindungan yang efektif bagi para warga dari kejahatan.” 4. Bahwa mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi Jaksa dalam proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum diperlukan adanya perlindungan terhadap profesi Jaksa sebagai dominus litis. Salah satu rujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik jiwanya sendiri, keluarganya bahkan harta bendanya. Oleh karenanya keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. 5. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap profesi Jaksa diwujudkan dengan pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan selain untuk melaksanakan amanat Guidelines on the Roles of Prosecutors dan IAP sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, hal ini dilakukan untuk melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghindari adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa adanya bukti yang 44 sah dan meyakinkan bahwa Jaksa telah melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. 6. Di dalam Guidelines on the Roles of Prosecutors disebutkan sebagai berikut: “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.” “Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau paparan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang tidak berdasar.” “Prosecutorial independence refers to individuals as well as institutions. On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make decisions rationally and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence and without fear of interference. On the other hand, prosecutorial independence should also underpin the institutional and operational arrangements that the State must establish to enable prosecutors to exercise their responsibilities properly and impartially. This means that protecting the prosecution of a case from political influence or other interference must be assured by the authority and independence of the prosecution service to which the prosecutor belongs and must be guaranteed by government.” “Kebebasan Jaksa dalam bertindak mengacu pada individu Jaksa itu sendiri maupun institusi Kejaksaan. Kebebasan dimaknai sebagai keadaan pikiran yang memungkinkan seorang jaksa penuntut dalam mengambil keputusan secara rasional dan tidak memihak berdasarkan hukum dan bukti-bukti, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan tanpa takut adanya gangguan. Di sisi lain, independensi kejaksaan juga harus mendukung pengaturan kelembagaan dan operasional yang harus ditetapkan oleh Negara untuk memungkinkan jaksa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak memihak. Ini berarti perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan penuntutan suatu perkara harus terbebas dari pengaruh politik atau campur tangan lainnya dan dijamin pemerintah.” Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya pengaturan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu mekanisme yang diatur untuk menjaga marwah Jaksa dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi atau gangguan dari luar. Dengan adanya mekanisme izin Jaksa Agung pada setiap perbuatan pidana yang disangkakan terhadap Jaksa 45 harus dapat dibuktikan sehingga tidak akan mengganggu profesionalitas Jaksa maupun institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. 7. Mengenai izin Jaksa Agung di dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan juga telah ditegaskan Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 di dalam Pertimbangan Hukum paragraf [3.10.2] sebagai berikut: “Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. … Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan.” 8. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai sebagai bagian integral dari keseluruhan norma dalam Pasal 8 UU Kejaksaan. sebagai berikut: Pasal 8 UU Kejaksaan (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Selain itu keseluruhan ayat tersebut juga harus ditafsirkan secara sistematis bersama Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan jo. Pasal 1 Angka 6 46 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa izin dari Jaksa Agung menjadi syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut undang- undang. Hal ini mengingat Jaksa menjalankan fungsi atas nama negara dan bertanggung jawab dalam struktur hierarki kelembagaan. 9. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, Jaksa juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai profesi Jaksa, salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Kode Perilaku Jaksa). Di dalam Kode Perilaku Jaksa tersebut, pada BAB II mengenai Perilaku Jaksa dibagi menjadi 5 Bagian yang mengatur antara lain: 1) Bagian Kesatu mengenai Kewajiban Jaksa yang terdiri dari: a) Pasal 3 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada negara; b) Pasal 4 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Institusi; c) Pasal 5 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa; dan d) Pasal 6 yang mengatur mengenai Kewajiban Jaksa kepada masyarakat. 47 2) Bagian Kedua mengenai Integritas yang terdiri dari 1 pasal, yaitu Pasal 7 yang mengatur mengenai larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. 3) Bagian Ketiga mengenai Kemandirian yang diamanatkan di dalam Pasal 8. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya seorang Jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Pada ayat (2) mengatur bahwa Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan diberikan perlindungan hukum kepada Jaksa yang menolak tersebut. Pada ayat (3) mengatur bahwa Penolakan terhadap perintah atasan tersebut disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4) Bagian Keempat mengenai Ketidakberpihakan yang dijabarkan di dalam Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung tersebut. 5) Bagian Kelima mengenai Perlindungan yang dijabarkan di dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Jaksa Agung tersebut. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa. Pasal 11 mengatur mengenai hak Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa, antara lain: a) Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan; b) Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; c) Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis; 48 e) Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku; f) Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak; g) Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan h) Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner. 10. Bahwa Jaksa wajib untuk menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa, sehingga apabila Jaksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, kemudian pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Sebelum dapat dijatuhi hukuman administrasi tersebut, Jaksa yang melanggar Kode Perilaku Jaksa diperiksa melalui Majelis Kode Perilaku. Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dapat dilaporkan oleh masyarakat, temuan pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Adanya Kode Perilaku Jaksa ini sebagai pengawasan yang melekat bagi setiap personil Jaksa serta untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang bagi Jaksa. 11. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap suatu profesi dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diatur dalam undang-undang bukan suatu hal yang baru, sebagaimana contoh berikut: a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) juga mengenal adanya konsep serupa dalam Pasal 16 yang telah dimaknai berdasarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi 49 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Bahwa putusan tersebut menunjukkan jika di dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat juga tidak diberlakukan pengecualian sebagaimana Para Pemohon ajukan, namun di dalam praktiknya ketentuan tertangkap tangan sebagaimana diatur di dalam KUHAP juga diberlakukan terhadap advokat seperti misalnya dalam beberapa kasus berikut: 1) Kasus HK, Pengacara tertangkap tangan KPK saat melakukan suap yang melibatkan Hakim PN Surabaya IIH beserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya H, dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan PN Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. 2) Kasus YP, Pengacara tertangkap tangan KPK saat melakukan penyuapan Hakim Agung SD di Bandung, dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG. b. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris) sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam konteks ini adanya perlindungan profesi Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris juga dimaksudkan untuk menjaga perlindungan profesi notaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam ketentuan tersebut juga tidak mengatur mengenai pengecualian pada saat tertangkap tangan yang memerlukan izin Majelis Kehormatan Notaris, namun pada praktiknya ketentuan tertangkap tangan 50 sebagaimana diatur di dalam KUHAP juga diberlakukan terhadap profesi Notaris seperti dalam kasus berikut:  Kasus YP, Notaris ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli di bawah pimpinan Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes, atas suap yang dilakukan kepada Kepala BPN Kabupaten Sanggau VS. 12. Bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang meminta adanya pengecualian terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dalam hal tertangkap tangan, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan pengaturan mengenai tertangkap tangan atau haterdaad (ontdekking op haterdaad) sebagaimana telah diatur didalam KUHAP, yakni dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP yang berketentuan sebagai berikut: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tertangkap tangan terjadi sesaat apabila seseorang dalam keadaan: a. tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Dalam keadaan jika orang yang tertangkap tangan telah memenuhi semua unsur delik, maka delik itu telah selesai (vooltoide delic). Jika seseorang yang tertangkap tangan belum memenuhi semua unsur delik, hakikatnya masih dalam delik percobaan. tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; b. tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam keadaan ini, jika delik dirumuskan secara formil, tindak pidana itu vooltoide delic. Akan tetapi jika delik dirumuskan secara materiil, sangat mungkin terjadi percobaan selesai (vooltoide poging). Artinya akibat yang disyaratkan suatu rumusan delik belum terjadi. c. tertangkapnya seseorang sesaat kemudian setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Jika seseorang 51 yang tertangkap tangan belum memenuhi semua unsur delik, hakikatnya masih dalam delik percobaan. tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; d. tertangkapnya seseorang sesaat kemudian pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Dalam keadaan ini, jika delik dirumuskan secara formil, tindak pidana itu vooltoide delic. Akan tetapi jika delik dirumuskan secara materiil, sangat mungkin terjadi percobaan selesai (vooltoide poging). Artinya akibat yang disyaratkan suatu rumusan delik belum terjadi. 13. Bahwa dalam konteks ini berarti tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan bagi siapapun pada tempat kejadian yang dianggap sedang/baru saja melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Keberlakuan tangkap tangan dalam konteks ini juga berlaku secara universal terhadap semua orang dengan berbagai latar belakang profesi. Dengan demikian ketentuan ini tidak perlu diatur secara khusus di dalam UU Kejaksaan sebab, secara empiris ketentuan ini juga telah diberlakukan terhadap oknum Jaksa yang melakukan suatu tindak pidana, seperti beberapa kasus berikut: a. Kasus Jaksa UTG, Jaksa pada Kejaksaan Agung terkena OTT KPK saat menerima suap sebesar USD 660 ribu dari AS pada tahun 2008 yang dihukum Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Putusan Nomor: 234K/Pid.Sus/2009. b. Kasus PT, Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan AS, Kasi Pidsus, bersama dua terdakwa swasta sebagai pemberi suap atas kasus OTT Korupsi Proyek Strategis Daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 yang dihukum Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Putusan PN Surabaya Nomor 8/Pid.Sus- TPK/2024/PN Sby. c. Kasus Jaksa P, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RU, Jakarta, OTT KPK sebagai penerima suap sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh ST dipidana 52 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI 14. Bahwa terkait dengan petitum Para Pemohon yang meminta batasan jangka waktu terhadap persetujuan/penolakan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, DPR RI menjelaskan bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat publik yang juga tunduk dan terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), sehingga berkaitan dengan izin yang dimintakan kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan kiranya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 UU administrasi pemerintahan berikut: Pasal 39 (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 53 (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Dalam konteks ini, adanya ketentuan izin Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum terhadap Jaksa berkaitan dengan jangka waktu sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dapat dimaknai bahwa ketentuan yang didapati dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali jika ada pengaturan tersendiri di dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Dengan demikian ketentuan mengenai jangka waktu Jaksa dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) juga terikat dan tunduk pada ketentuan Pasal 39 UU Administrasi Pemerintahan selama tidak diatur secara khusus mengenai jangka waktu di dalam UU Kejaksaan. 15. Berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan Penyidik dilakukan terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan. Selain itu, secara empiris oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana juga dapat diproses tanpa izin Jaksa Agung ketika tertangkap tangan. Lebih lanjut, terhadap isu konstitusionalitas ini juga telah dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 54 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025, serta juga menyampaikan keterangan tambahan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai berikut: Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: a. Pemohon menilai batasan hak imunitas jaksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut sangatlah luas, yang berpotensi mengarah pada impunitas. Hal tersebut tergambar dalam frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”. Frasa tersebut sangatlah karet dan tidak berkepastian hukum, dikarenakan dengan adanya Pasal tersebut mudah saja suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jaksa, kemudian didalikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. b. Bahwa pemohon menilai Hak Imunitas Jaksa harus dibatasi disaat tugas dan kewenangan tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini dapat dihubungkan dengan kontruksi Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat berdasarkan pada Pasal 16 UU Advokat, bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya 55 dengan iktikad baik untuk membela klien baik didalam maupun di luar persidangan. c. Hak Imunitas tanpa Batasan, melanggar prinsip equality before the law, yang mana jika ini dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut maka dapat menciptakan perlakuan yang berbeda antara Jaksa dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Jaksa dapat berlindung atas dasar sedang menjalankan tugas dan wewenang meskipun nyatanya terdapat iktikad yang tidak baik yang tidak dapat disentuh oleh hukum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 56 Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang 57 dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo di mana Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, dan Hakim: - Para Pemohon sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka berpotensi menghambat pelaksanan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa maka setiap upaya hukum menjadi terhambat bahkan berpotensi terhenti karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. - Bahwa pasal a quo tidak memberikan batas waktu maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menciptakan kekebalan hukum yang absolut (absolute immunity) terhadap Jaksa yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. 5. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan bahwa para Pemohon sebagai advokat masih dapat 58 melaksanakan profesinya secara profesional dan merdeka serta tanpa hambatan. Adapun potensi menghambat bahkan terhenti karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar hukum. Selain itu para Pemohon dalam menjalankan profesinya telah dilindungi hak-haknya sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Terhadap kerugian konstitusional Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum pemohon III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terkait dengan permohonan para Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 88 Ayat (5) UU Kejaksaan, bersifat mutatis mutandis dengan perkara 9/PUU- XXIII/2025 dan 15/PUU-XXIII/2025 yang telah pemerintah sampaikan dan bacakan dalam persidangan MK sebelumnya. Namun dapat pula Pemerintah sampaikan atas perkara 67/PUU-XXIII/2025 dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang saat ini ada di 59 lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945, menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G UUD 1945, termasuk juga adalah perlindungan bagi Jaksa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 4. Sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28G UUD 1945, Pemerintah tidak hanya memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan martabat seorang Jaksa, namun juga memberikan perlindungan kepada Hakim yakni jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya yakni penjagaan keamanan dalam mengadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan Hakim Konsititusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 48 UU No. 49/2009; 5. Pengakuan jaminan keamanan bagi Jaksa juga telah disepakati oleh beberapa negara yang kemudian dituangkan dalam “Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor”. 6. Angka 4 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, menyebutkan: 4.States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dengan terjemahan bebas, sebagai berikut: 4.Negara-negara harus menjamin bahwa jaksa mampu melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas, atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau tanggung jawab lainnya. 7. Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi Jaksa dalam menjalankan fungsinya mempedomani paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan sebagai berikut: 60 The Guidelines set forth below, which have been formulated to assist Member States in their tasks of securing and promoting the effectiveness, impartiality and fairness of prosecutors in criminal proceedings, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice, and should be brought to the attention of prosecutors, as well as other persons, such as judges, lawyers, members of the executive and the legislature and the public in general. The present Guidelines have been formulated principally with public prosecutors in mind, but they apply equally, as appropriate, to prosecutors appointed on an ad hoc basis. Dengan terjemahan sebagai berikut: Pedoman yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara Anggota dalam tugas mereka untuk mengamankan dan mempromosikan efektivitas, imparsialitas, dan keadilan jaksa dalam proses pidana, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam kerangka perundang- undangan dan praktik nasional mereka, dan harus diperhatikan oleh jaksa, serta orang lain, seperti hakim, pengacara, anggota eksekutif dan legislatif, dan masyarakat umum. Pedoman ini telah dirumuskan terutama dengan mempertimbangkan jaksa penuntut umum, tetapi pedoman ini berlaku sama, sebagaimana mestinya, bagi jaksa yang ditunjuk secara ad hoc. 8. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, dikutip sebagai berikut: Ayat (5) “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya” 9. Bahwa International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya antara lain sebagai berikut: 1. Perlindungan Fisik: - Keamanan tempat kerja: 61 Kantor kejaksaan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi jaksa dari ancaman langsung. - Pengawalan dan pengamanan: Jaksa yang menangani kasus berisiko tinggi mungkin memerlukan pengawalan dan pengamanan khusus, baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan. - Sistem peringatan dini: Adanya sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap ancaman potensial sangat penting. 2. Perlindungan Hukum dan Etika: - Kode etik jaksa: IAP memiliki kode etik yang mengatur perilaku jaksa, termasuk perlindungan terhadap integritas dan independensi mereka. - Perlindungan dari tekanan: Jaksa harus dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. - Sanksi terhadap pelanggaran: Pelanggaran terhadap kode etik atau tindakan yang merugikan jaksa harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. 3. Perlindungan Psikologis dan Emosional: - Dukungan psikologis: Jaksa yang mengalami tekanan atau trauma akibat pekerjaannya harus mendapatkan dukungan psikologis. - Pemulihan dari trauma: Fasilitas dan program pemulihan trauma harus tersedia bagi jaksa yang membutuhkan. 4. Perlindungan Keluarga: - Perlindungan terhadap keluarga: Ancaman terhadap jaksa juga dapat meluas ke anggota keluarga mereka, sehingga perlindungan terhadap keluarga menjadi penting. - Program bantuan keluarga: Kejaksaan harus menyediakan program bantuan dan dukungan bagi keluarga jaksa yang menghadapi ancaman. 62 5. Pelatihan dan Kesadaran: - Pelatihan keamanan: Jaksa harus menerima pelatihan keamanan yang komprehensif untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. - Kesadaran akan risiko: Jaksa perlu meningkatkan kesadaran akan potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. 6. Kerjasama Internasional: - Pertukaran informasi: Kerjasama antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman mengenai perlindungan jaksa sangat penting. - Dukungan teknis: Dukungan teknis dari organisasi internasional seperti IAP dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan standar perlindungan jaksa. 10. Bahwa terhadap permohonan Uji Materiil Pasal 8 Ayat (5) UU kejaksaan pernah dilakukan pengujian materiil dan telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XI/2013 dengan amar putusan kami kutip sebagai berikut: “Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.” 11. Bahwa perlu kami sampaikan secara utuh pertimbangan hukum atas putusan MK tersebut diatas yang kami kutip dari Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI 55/PUU-XI/2013 halaman 69 sd 72, dengan harapan pertimbangan hukum dimaksud yang masih relevan dapat dijadikan rujukan dalam Permohonan Uji Materiil a quo, yakni sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, yang menyatakan, ”Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the 63 law) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; • Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “...(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. • Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “...(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: ”...(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “...(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “...(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara; Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui didunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam 64 bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”; Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum; Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat dan berkesimpulan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan UUD NRI 1945, sebab pemberlakuan ketentuan pasal yang 65 dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors dan International Association of Prosecutor serta hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 66 KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Keterangan tambahan Pemerintah terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, pokoknya sebagai berikut: 1. Tentang Pengecualian Perlindungan Bagi Jaksa. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Di Belanda, forum privilegiatum dilakukan terhadap jaksa, hakim, menteri, dan anggota parlemen yang diduga melakukan tindak pidana. Yang menjadi penuntut umum ialah advocaat generaal (di Indonesia, Jaksa Agung Muda), yang akan dituntut, diperiksa, dan diadili pada tingkat pertama dan terakhir di Hoge Raad (di Indonesia Mahkamah Agung). Di Indonesia sendiri forum previligiatum pernah diatur melalui Undang- Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 (UUDS) Tahun 1949. Dalam Pasal 106 ayat (1) UUDS, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan khusus untuk mengadili Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, dan pejabat negara lainnya yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran jabatan, serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dalam undang-undang dalam masa jabatannya. Sepanjang sejarah Indonesia, ada 2 (dua) mantan menteri yang pernah diadili berdasarkan forum previligiatum, yaitu Sultan Hamid II (Menteri Zonder Portofolio 1949-1953) yang karena melakukan tindak pidana makar dan Mr. Djodi Gondokusumo (Menteri Kehakiman 1953-1955) karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam putusannya kedua mantan menteri ini diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana masing-masing 10 (sepuluh) tahun penjara bagi Sultan Hamid II dan 1 (satu) tahun penjara bagi Mr. Djodi Gondokusumo. Beranjak dari sejarah pengaturan dan penerapan forum priviligiatum di Indonesia, saat ini, pemberian kekhususan tersebut sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kekhususan tersebut 67 diberikan untuk menjaga wibawa dan kehormatan pejabat tersebut sebagaimana juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011. Namun demikian, kekhususan dalam forum privilegiatum didasari karena adanya tugas negara yang harus dijalankan dengan lancar oleh pejabat tersebut untuk kepentingan negara dan kepentingan umum sehingga membutuhkan forum privilegiatum yang menggunakan mekanisme acara cepat. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 49 UU Bank Indonesia Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Pasal 90 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses 68 penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). Pemberian izin penangkapan dan/atau penahanan terhadap para pejabat tersebut harus didasari prosedur yang akuntabel dan pasti, serta terdapat bukti yang cukup bahwa para pejabat tersebut diduga melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan atau keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan tugas yang dijalankan oleh para pejabat tersebut. Dalam praktiknya terdapat beberapa jaksa yang telah dituntut secara pidana, baik atas dasar permohonan izin pemeriksaan yang diajukan aparat penegak hukum lainnya kepada Jaksa Agung maupun tanpa pengajuan permohonan izin kepada Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bersifat absolut, sewenang-wenang dan subjektif, melainkan dilakukan secara adil, akuntabel dan terukur, dengan tetap memperhatikan prinsp independensi, bebas dan merdeka seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pada dasarnya memberikan hak kepada jaksa agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang jaksa merupakan tugas di bidang penegakan hukum yang tentunya mendukung prinsip negara hukum yakni supremasi hukum. Dukungan jaksa dalam mewujudkan supremasi hukum pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum”. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sama sekali tidak melanggar asas persamaan dalam hukum karena dapat praktiknya penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung secara hati-hati, objektif dan terukur. Dalam praktik penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, tidak terdapat kendala atau permasalahan, baik formil, administratif maupun substantif. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan 69 wewenang” bermakna positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Meskipun UU 11/2021 menghilangkan norma “ ..... jaksa yang diduga melakukan tindak pidana”, perubahan norma dimaksud digunakan untuk memperjelas saja, agar tidak redundant dan menimbulkan multitafsir karena 70 pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan konteksnya adalah diduga melakukan tindak pidana, jadi tidak mengubah substansi. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dibaca satu nafas dalam satu kesatuan norma hukum dalam Pasal 8 UU Kejaksaan, yakni (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung; (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki; (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan; (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya; (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Perubahan tidak secara substansi juga ditunjukkan dari penjelasan pasal 8 ayat (5) dalam UU 16/2004 yang tidak berubah pada Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, dimana penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Penjelasan ini tidak diubah dalam perubahan undang-undang Kejaksaan meskipun redaksionalnya diperbaiki. Pemahaman terhadap angka 4 UNGOTROP pun tidak dapat dilepaskan dengan angka 11 UNGOTROP di mana pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilindungi tidak hanya di bidang pidana, melainkan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan pelindungan Jaksa secara sistematis juga dilakukan dengan membaca UU Kejaksaan secara utuh agar Jaksa dalam menjalankan tugas dan 71 kewenangannya tidak mudah mendapat gangguan, misalnya berupa laporan pidana, gugatan perdata atau tuntutan tanggung jawab lainnya, sebagai suatu upaya melemahkan independensi jaksa dalam menangani perkara. Pada prinsipnya, hal ini merupakan bentuk pelindungan terhadap independensi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang dijamin dalam standar pelindungan jaksa secara internasional, dan diadopsi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia dengan jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dampak yang ditimbulkan apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan inskonstitusional. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bagian dari amanat konstitusi bahwa Jaksa memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat tidak berbuat sesuatu” yang merupakan hak asasi dan juga telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013. Dalam hal ini, perlu dipahami juga tentang adanya potensi ‘perlawanan balik’ dari pihak tertentu yang sedang berkonflik dengan hukum di setiap pelaksanaan penegakan hukum. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan 72 kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang bermaksud melindungi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai perwujudan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pimpinan lembaga Kejaksaan RI . Politik hukum dan politik perundang-undangan mengenai pelindungan hukum bagi pejabat penyelenggara kekuasaan negara atau profesi tertentu dapat ditentukan berbeda. 2. Tentang Perbandingan Hukum Negara-Negara Lain Dalam Menerapkan Perlindungan Bagi Jaksa. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). Dalam angka 4 UNGOTROP menyatakan “States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability”. Ketentuan angka 4 UNGORTROP harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya antara lain angka 11 UNGORTROP yang menyatakan bahwa "Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest". Dengan demikian, frasa “states shall ensure” dalam angka 4 UNGORTROP bermakna adanya tanggungjawab negara untuk mengambil peran memberikan pelindungan kepada jaksa. Sedangkan, 73 frasa “perform their professional functions” dalam angka 4 UNGORTROP dimaksud menekankan pada fungsi professional jaksa yang tidak hanya berlaku ketika melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. UNGOTROP menekankan pentingnya pelindungan bagi jaksa agar dalam menjalankan fungsi professionalnya dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya pikiran atau gangguan intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, termasuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau lainnya. Selain itu, dalam angka 5 UNGOTROP juga mengatur “Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions”. Ketentuan ini telah diatur juga dalam Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families. Angka 4 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa yang saat ini diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”, sedangkan angka 5 UNGONTROP merupakan bentuk pelindungan secara fisik terhadap jaksa dan keluarganya yang saat ini diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”. UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. 74 Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Dalam penjelasan pasal dimaksud menjelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”. Sebelumnya, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 diatur melalui Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang menyatakan “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Menurut Prof. Andi Hamzah dalam keterangan ahli pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa historis pengaturan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 berdasarkan beberapa kasus sebagai berikut: 1. Pada tahun 1964, di Makassar ada seorang komisaris polisi disangka melakukan penggelapan, disidik oleh Polisi Kota Makassar, dan perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, dan diadili. Rupanya ada pergantian Kepala Polisi Kota Makassar, yang kepala yang baru ini tidak setuju penuntutan dan marah besar. Mengapa terlalu tinggi pidana yang dituntut jaksa penuntut umum kepada komisaris polisi tadi? Dia Kepala Polisi Kota Besar Makassar datang ke Kejaksaan Negeri Makassar, bersama dengan anak buahnya, dan membawa Anjing Herder. Jaksa sidang bersama kepala bagian umum ditangkap. Ruangan jaksa tinggi digeledah tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan subversi. Kedua jaksa ini dilempar masuk tahanan bersama penjahat lain. Keduanya sempat dijilat oleh Anjing Herder. 2. Pada tahun 1998, terulang pada Jaksa Kamaru di Jakarta. Termasuk Andi Nirwanto (sekarang Jaksa Agung Pidsus). Jaksa Kamaru ini dengan Andi Nirwanto mengubah, menambah pemeriksaan atas berkas perkara yang 75 dilimpahkan oleh polisi sendiri. Polisi menganggap tidak boleh jaksa menambah pemeriksaan, Jaksa Kamaru dan Andi Nirwanto sekalian Jampidsus ditangkap di Jogjakarta dibawa ke Jakarta, dimasukkan tahanan, kemudian dilepas tanpa proses. Selain contoh kasus yang dijabarkan oleh Prof. Andi Hamzah, terdapat juga beberapa perkara di mana jaksa diintervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain kasus pemanggilan jaksa Sarjono Turin, jaksa Widyo Pramono dan jaksa Victor Antonius Saragih Sidabutar oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Keduanya saat itu menangani kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta an. tersangka Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI. Dalam nota keberatan atas dakwaan, Udar memohon agar ketiganya diseret menjadi tersangka karena memiliki Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang serupa dengannya. Meskipun dalam putusan sela Majelis Hakim menolak permintaan terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perakra yang ditangani terdakwa, namun adanya fakta tersebut kemudian ketiga jaksa tersebut dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum- oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional, telah diatur pelindungan terhadap subjek hukum tertentu untuk tidak dapat dituntut secara hukum, antara lain: a) Peraturan perundang-undangan di Indonesia 1) Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah 76 diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat”; 2) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”, sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Dalam penjelasannya, “yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”; 3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata”; 4) Pasal 10 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota MPR berhak imunitas”, Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota MPR mempunyai hak imunitas; (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam siding atau rapat MPR ataupun di luar siding atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR; (3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya 77 baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR”; 5) Pasal 80 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPR berhak imunitas”, Pasal 224 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR; (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”; 6) Pasal 257 huruf e UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPD berhak imunitas”, Pasal 290 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPD mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPD dan/atau anggota DPD; (3) Anggota DPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD”; 7) Pasal 323 huruf f UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPRD provinsi berhak imunitas”, Pasal 338 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 yang menyatakan “(1) anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas; (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, Tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD provinsi dan/atau anggota DPRD provinsi; (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti 78 antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi”; 8) Pasal 26 UU BPK yang menyatakan “Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini”; dan 9) Pasal 29 UU TPKS yang menyatakan, “Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik”. b) Konvensi Internasional 1) Article 32 paragraph (1) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them”. (Terjemahan: “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan keterangan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”); 2) Article 48 paragraph (27) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 79 Convention Against Corruption 2003, yang menyatakan “Without prejudice to the аpplicаtion of pаrаgrаph 12 of this аrticle, а witness, expert or other person who, аt the request of the requesting Stаte Pаrty, consents to give evidence in а proceeding or to аssist in аn investigаtion, prosecution or judiciаl proceeding in the territory of the requesting Stаte Pаrty shаll not be prosecuted, detаined, punished or subjected to аny other restriction of his or her personаl liberty in thаt territory in respect of аcts, omissions or convictions prior to his or her depаrture from the territory of the requested Stаte Pаrty.” (Terjemahan bebas: “Tаnpа mengurаngi penerаpаn ketentuаn аyаt (12), seorаng sаksi, аhli аtаu orаng lаin yаng, аtаs permintааn Negаrа Pihаk yаng memintа, setuju untuk memberikаn bukti dаlаm suаtu proses hukum аtаu untuk membаntu suаtu penyidikаn, penuntutаn аtаu proses pengаdilаn di dаlаm wilаyаh Negаrа Pihаk yаng memintа tidаk boleh dituntut, ditаhаn, dihukum аtаu dikenаkаn pembаtаsаn lаin аtаs kebebаsаn pribаdinyа di wilаyаh itu berkenааn dengаn perbuаtаn, kelаlаiаn аtаu penghukumаn sebelum keberаngkаtаnnyа dаri wilаyаh Negаrа Pihаk yаng dimintа”); 3) Article 93 paragraph (2) Statuta Roma, date 17 July 1998, yang menyatakan “The Court shall have the authority to provide an assurance to a witness or an expert appearing before the Court that he or she will not be prosecuted, detained or subjected to any restriction of personal freedom by the Court in respect of any act or omission that preceded the departure of that person from the requested State”. (Terjemahan bebas: Mаhkаmаh mempunyаi kewenаngаn untuk memberi jаminаn kepаdа seorаng sаksi аtаu seorаng аhli yаng menghаdаp di depаn Mаhkаmаh bаhwа iа tidаk аkаn dituntut, ditаhаn аtаu dikenаi suаtu pembаtаsаn аtаs kebebаsаn pribаdinyа oleh Mаhkаmаh berkenааn dengаn setiаp perbuаtаn аtаu penghаpusаn yаng mendаhului keberаngkаtаn orаng tersebut dаri Negаrа yаng menerimа permintааn”); dan 4) Article 7 paragraph 18 United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psichotropic Substances yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 80 Tahun 1977 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988, yang menyatakan “A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party.” (Terjemahan bebas: “Seseorang saksi, ahli atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau peradilan di wilayah Negara Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta”). Berbagai ketentuan di atas memberikan pelindungan untuk tidak dapat dikenai tuntutan, baik pidana maupun perdata, kepada anggota MPR, DPR, DPRD dan anggota BPK, yang kesemuanya merupakan pejabat negara, serta kepada saksi, ahli, dan pendamping sebagai pihak yang terlibat dalam proses penangan perkara. Terkait dengan hal tersebut, dalam kekuasaan penuntutan, juga dikenal hak imunitas penuntutan atau prosecutorial immunity. Doktrin prosecutorial immunity ini berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1976. Prosecutorial immunity merupakan doktrin yang memberikan jaksa kekebalan yang hampir absolut dari tuntutan hukum. Berdasarkan doktrin ini, jaksa tidak dapat dituntut atas tindakan apa pun yang terkait dengan pekerjaan mereka sebagai jaksa. Imunitas jaksa merupakan perisai absolut terhadap tuntutan ganti rugi atas klaim yang timbul dari tindakan jaksa. Kekhawatiran terus-menerus akan tuntutan hukum akan menghambat kemampuan jaksa untuk melakukan pekerjaan mereka. Doktrin prosecutorial immunity telah dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa perkara, antara lain Imbler v. Pachtman Imbler, 424 U.S. 409 at 423, Bernard v. County of Suffolk, 356 F.3d 495 (2d Cir. 2004), Cousin v. Small, 325 F.3d 627 (5th Cir. 2003), dan Dory v. Ryan, 25 F.3d 81 (2d Cir. 1994). Dalam beberapa kasus tersebut memperlihatkan bahwa prosecutorial immunity bersifat 81 absolut sekalipun seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diduga melakukan tindak pidana, hakim tetap memutuskan untuk memberikan pelindungan hukum menggunakan doktrin prosecutorial immunity. Pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Di Arab Saudi, berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M/56 tanggal 24/10/1409 tentang Sistem Kewenangan Penuntutan dan Penyidikan (Sistem Penuntutan Publik) yang diubah dengan Keputusan Raja Nomor (M/31) tanggal 13/4/1436 H dan Keputusan Raja Nomor (M/125) tanggal 1441/9/14 H, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 mengatur adanya: 1) Anggota Otoritas tidak dapat diadili kecuali sesuai dengan ketentuan dan peraturan disiplinnya (Pasal 14); 2) Pemberian sanksi kepada anggota Otoritas berada di bawah kewenangan Departemen (Dewan Disiplin) yang dibentuk dalam Dewan Otoritas yang beranggotakan tiga orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Ketua Otoritas, dan keputusan tersebut diambil dengan suara terbanyak, dan tidak bersifat final kecuali setelah mendapat persetujuan Dewan Otoritas (Pasal 15); 3) Pimpinan Badan Pemeriksa atau orang yang memberitahukannya mengajukan tindakan disiplin berdasarkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan tindakan ini tidak dapat diajukan kecuali berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan oleh Majelis Kejaksaan Umum. Anggota Jaksa Penuntut Umum yang didelegasikan untuk melakukan pemeriksaan harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dari anggota yang diperiksa atau memiliki senioritas di atasnya jika mereka memiliki pangkat yang sama (Pasal 17); 82 4) Dalam kasus tertangkap tangan, ketika seorang anggota Otoritas ditangkap dan ditahan, masalah tersebut harus dirujuk ke Komite Manajemen Otoritas dalam waktu dua puluh empat jam berikutnya. Komite dapat memutuskan untuk melanjutkan penahanan atau membebaskannya dengan jaminan atau tanpa jaminan. Anggota Otoritas dapat meminta agar pernyataannya didengar di hadapan Komite ketika masalah tersebut disampaikan kepadanya. Komite akan menentukan jangka waktu penahanan dalam keputusan yang dikeluarkan mengenai penahanan atau kelanjutannya, dan prosedur tersebut di atas akan dipatuhi setiap kali dianggap perlu untuk melanjutkan penahanan praperadilan setelah berakhirnya jangka waktu yang diputuskan oleh Dewan. Kecuali sebagaimana tersebut di atas, tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap anggota Otoritas, melakukan tindakan penyidikan terhadapnya, dan melakukan penuntutan pidana terhadapnya, kecuali dengan izin panitia tersebut di atas. Anggota Otoritas dipenjara dan hukuman kurungan dilaksanakan di tempat terpisah (Pasal 19). Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 3. Tentang Isu Arsiran antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan. Sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut perlu dilakukan nota kesepahaman pelaksanaan tugas maupun fungsi lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani beberapa nota kesapahaman sebagaimana termuat dalam dokumen antara lain: a. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2021, Nomor: 6 Tahun 2021/Nomor: NK/17/V/2021 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 2/NK/KMA/3/2021, Nomor : NK/3/III/2021 dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain telah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut terdapat Keputusan Bersama yang telah ditandantangani oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Undang-Undangan Teknologi dan Informasi. Apabila memperhatikan nota kesepahaman yang telah ditandantangai oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dimaknai tidak terdapat tidak terdapat permasalahan (issue) hukum maupun arsiran pelaksanaan tugas antara lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan Republik Indonesia baik dalam penyelidikan dan penyidikan. Bahwa terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan 84 terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang telah diakui di dunia Internasional adalah Declaration on Minimum Standard Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat 85 melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan, “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 55/PUU-XI/2013, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi memberi pengakuan konstitusional bahwa: 86 1) Jaksa merupakan dominus litis yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan yang bertujuan membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia; 2) Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang notabene pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara; 3) Jaksa merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum; 4) Jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; 5) Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor dan Declaration on Minimum Standart Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families sebagai hukum internasional yang memberikan standar pelindungan kepada jaksa termasuk keluarganya, baik pelindungan fisik maupun pelindungan dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa; 6) Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 (sekarang Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021) harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dilakukan pengujian maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 (sekrang Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; 7) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa; 87 8) Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum; 9) Perlunya izin Jaksa Agung bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 10) Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dimaksud selain merupakan pengakuan konstitusional juga merupakan orbiter acta yang mendasari ketentuan prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan norma yang konstitusional. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. 88 [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan/mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK- 4B sebagai berikut: 1. Bukti PK- 1A : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: B/2289/X/RES.1.24/2019, kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, perihal: permohonan menghadirkan tersangka, tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK- 1B : Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B- 79/C/Cp.3/02/2020, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, hal: Permohonan Ijin Pemeriksaan seorang Jaksa sebagai Tersangka atas nama Sdr. Adi Junaidi, S.H, M.H, tanggal 21 Februari 2020; 3. Bukti PK- 1C : Fotokopi Nota Dinas Asisten Bidang Pengawasan kepada Asisten Pembinaan Nomor: ND- 24/O.1.7/Hkt.1/03/2020, perihal Permintaan laporan perkembangan penanganan perkara an. Jaksa Adi Junaidi, S.H, M.H.; 4. Bukti PK- 2.A : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: R-34D/L.2/Dip.4/06/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, perihal : Izin melakukan permintaan keterangan/klarifikasi terhadap saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 20 Juni 2024; 5. Bukti PK- 2B : Fotokopi Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-758/C/Cp.2/07/2024, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, hal Pertimbangan dan Saran Sehubungan dengan Izin Melakukan Permintaan Keterangan/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea Bachtiar, S.H, tanggal 03 Juli 2024; 6. Bukti PK- 2C : Fotokopi Lembar Disposisi Kejaksaan Agung Nomor Agenda/Registrasi 13, dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, perihal Pertimbangan dan Saran Sehubungan Dengan Izin Melakukan Permintaan Keteranga/Klarifikasi terhadap Sdr. Jovi Andrea; 7. Bukti PK- 3A : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jawa Timur Nomor: B/2438/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perihal Bantuan menghadirkan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 8. Bukti PK- 3B : Fotokopi Surat Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim Nomor: B/2439/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan Agung, perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 9. Bukti PK- 3C : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-212/M.5/H.V.1/07/2024 kepada Jaksa Agung 89 Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum., yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 serta 1 (satu) orang Ahli Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., Kedudukan Kejaksaan dan para jaksanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang menarik karena posisinya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun keberadaannya diakui sebagai lembaga penting dalam penegakan hukum. Walaupun tidak tercantum dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, konstruksi hubungan kelembagaan Kejaksaan dapat ditarik dari sejumlah pasal konstitusi, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi konsideran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 20 dan Pasal 21 menegaskan kewenangan pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk pembentukan undang- undang yang mengatur kelembagaan Kejaksaan. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Republik Indonesia, Perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya), tanggal 29 Juli 2024; 10. Bukti PK- 3D : Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda/Registrasi 13, hal Permohonan Izin Pemeriksaan Jaksa Didik Yudha Aribusono (Kasi Datun Kejari Tanjung Perak Surabaya); 11. Bukti PK- 4A : Fotokopi Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/7100/X/RES.1.24/2024/Dittipidum, kepada Jaksa Agung RI, tanggal 10 Oktober 2024, perihal Permohonan Izin Interview Saksi; 12. Bukti PK- 4B : Fotokopi Surat Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-221/C/Cp.2/02/2025, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Februari 2025, perihal Permohonan Izin Permintaan Klarifikasi. 90 kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, dasar konstitusional Kejaksaan dapat ditarik dari mandat UUD 1945 yang memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang desain kelembagaan penegak hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman, tetapi secara struktural berada di rumpun eksekutif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan landasan hukum eksplisit mengenai identitas dan fungsi Kejaksaan. Pasal 1 undang-undang ini menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. Rumusan ini menegaskan identitas Kejaksaan sebagai organ pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, status jaksa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kekhususan, dan fungsi penuntut umum sebagai pelaksanaan kewenangan inti di ranah hukum pidana. Dalam struktur birokrasi, menurut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi dan penuntut umum tertinggi. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga posisinya setara dengan menteri. Meskipun berada di bawah hierarki eksekutif, Kejaksaan memiliki ciri berbeda dari kementerian lain karena tugasnya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan menuntut independensi. Sejarah menunjukkan bahwa selama periode orde lama, Kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman, kemudian pada era orde baru diletakkan langsung di bawah Presiden, dan sesudah reformasi dilakukan penataan melalui UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021. Reformasi hukum ini memperkuat karakter Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi yudisial, menyempurnakan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan landasan bagi pengembangan kompetensi jaksa. 91 Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagai ASN, jaksa tunduk pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksananya, termasuk ketentuan tentang mutasi, promosi, dan penugasan lintas instansi. Namun sifat kekhususan profesi jaksa membuat mereka tidak dapat disamakan secara penuh dengan ASN pada umumnya. Kekhususan ini mencakup kualifikasi pendidikan dan pelatihan hukum yang ketat, kode etik yang spesifik, dan kewenangan eksklusif untuk melakukan penuntutan atas nama negara. Aspek penting lain adalah hubungan hierarkis dalam Kejaksaan. Pasal 8 UU Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Di satu sisi, hal ini menunjukkan struktur organisasi yang terpusat dan bertingkat; di sisi lain, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hierarki dan independensi profesional. Sebagai ASN, jaksa mempunyai hak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, independensi dan netralitas mereka dalam menjalankan penuntutan menjadi fokus perdebatan ketika berbicara mengenai penugasan di luar instansi Kejaksaan atau keterlibatan dalam jabatan politik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa perubahan penting dalam hal fleksibilitas penugasan jaksa. Pasal 11 menyatakan bahwa jaksa dapat ditugaskan mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di organisasi internasional, di organisasi profesi internasional, atau penugasan lainnya, dengan syarat bahwa penugasan tersebut berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa serta diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada dasarnya, peraturan ini memberi ruang bagi jaksa untuk berkiprah di berbagai lembaga lain, baik sebagai atase hukum di kedutaan, komisioner di lembaga independen, maupun tenaga ahli di kementerian. Ketentuan tersebut diadopsi karena praktik sebelum revisi 2021 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penugasan jaksa ke luar institusi– misalnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika Nasional– namun belum memiliki dasar hukum eksplisit. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2020 ikut memperkuat legitimasi penugasan. Permohonan hak uji materi terhadap Permen PANRB No. 35 Tahun 2018 diajukan oleh jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan 92 Korupsi. Ia mempersoalkan aturan yang mengharuskan perubahan status kepegawaian ketika jaksa ditugaskan di instansi lain. Kementerian PANRB menjelaskan bahwa permohonan tersebut menyangkut pasal yang mengatur penugasan jaksa di luar instansi pemerintah, bukan mengenai status jaksa sebagai ASN. Dalam klarifikasi, Kementerian PANRB menegaskan bahwa jabatan fungsional jaksa tidak harus dialihkan ke instansi lain jika sifatnya penugasan; selama tugas tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi, dan kewenangan jaksa serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, status mereka tetap jaksa. Putusan MA kemudian menegaskan bahwa profesi jaksa tidak hilang meskipun ditugaskan di luar Kejaksaan, sehingga mobilitas karier bisa dilakukan tanpa mengorbankan identitas profesi. Dengan kerangka hukum yang merujuk pada UUD 1945, UU Kejaksaan, UU ASN, yurisprudensi pengadilan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Identitas kelembagaannya sebagai lembaga pemerintahan diatur secara jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021. Status jaksa sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus memberi ruang untuk penugasan lintas instansi, namun memerlukan pagar hukum demi menjaga integritas profesi. Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempertegas hubungan langsung dengan kepala pemerintahan, tetapi sekaligus menuntut mekanisme internal dan eksternal yang dapat menjamin bahwa fungsi penuntutan dijalankan secara objektif, imparsial, dan bebas dari intervensi Untuk memahami posisi jaksa Indonesia, penting menilik praktik di negara lain yang menganut sistem civil law. Dalam tradisi ini, jaksa sering dianggap sebagai standing magistrates–hakim yang berdiri–yang secara fungsional berada dalam cabang kekuasaan kehakiman. Walaupun secara administratif mereka masih berada di bawah eksekutif, kedekatan fungsi dengan hakim menciptakan struktur karier yang sering disatukan dalam korps yudisial, dengan perlindungan independensi setara dengan hakim. Di sisi lain, globalisasi hukum dan praktik kelembagaan menuntut adanya adaptasi terhadap standar internasional, termasuk prinsip-prinsip independensi penuntutan yang diatur oleh UN Guidelines on the Role of Prosecutors. 93 Konstitusi Prancis menempatkan Presiden Republik sebagai penjamin independensi otoritas peradilan. Pasal 64 konstitusi menyatakan bahwa Presiden harus menjamin independensi otoritas kehakiman dan dibantu oleh Dewan Tinggi Kehakiman. Undang-undang organik mengatur status anggota kehakiman, dan hakim tidak dapat dipindahkan dari jabatannya tanpa prosedur tertentu. Yang menarik, Dewan Tinggi Kehakiman memiliki dua bagian: satu berwenang atas hakim dan satu berwenang atas jaksa (public prosecutors) Bagian yang berwenang atas jaksa diketuai oleh Jaksa Agung (Chief Public Prosecutor) di Cour de Cassation dan beranggotakan lima jaksa, seorang hakim, seorang anggota dewan negara dan enam warga terkemuka. Dewan ini memberikan pendapat dalam pengangkatan jaksa dan memberi rekomendasi mengenai tindakan disiplin. Meski jaksa berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman, mereka memiliki hubungan hierarkis dengan Menteri Kehakiman. Secara administratif, jaksa di bawah Kementerian Kehakiman dan tunduk pada instruksi kebijakan umum, namun saat bersidang mereka dianggap sebagai anggota peradilan yang independen dan memiliki kebebasan mengemukakan tuntutan di pengadilan. Sistem ini mewajibkan keseimbangan antara hierarki administrasi dan independensi fungsional. Penugasan jaksa ke luar fungsi penuntutan di Prancis diatur melalui mekanisme détachement. Seorang jaksa dapat dipindahkan sementara ke kementerian lain, badan independen, atau organisasi internasional dengan tetap mempertahankan status magistrat dan hak kembali (droit à réintégration). Penugasan di jabatan politik elektif, seperti anggota parlemen, tidak diperbolehkan kecuali dengan mengundurkan diri demi menjaga netralitas dan integritas yudisial. Di Jerman, jaksa (Staatsanwalt) adalah pegawai negeri sipil dalam administrasi kehakiman. Mereka memimpin penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan bertindak sebagai perantara antara polisi dan pengadilan. Artikel di portal deutschland.de menjelaskan bahwa jaksa di Jerman harus selalu bertindak tidak memihak; mereka memiliki kewajiban mencari dan mempertimbangkan bukti yang meringankan terdakwa, dan karenanya menjalankan peran sebagai otoritas penyidikan yang netral. Mereka terikat pada “hak instruksi” (Weisungsrecht) dari menteri kehakiman–sebuah aturan yang memungkinkan Menteri Kehakiman negara bagian mengeluarkan kebijakan 94 umum atau instruksi dalam perkara tertentu. Keterikatan ini sering menimbulkan perdebatan mengenai independensi jaksa, tetapi etika profesional dan pengawasan publik menjadi mekanisme pengimbang. Proses rekrutmen jaksa di Jerman setara dengan hakim. Seseorang yang ingin menjadi jaksa harus lulus ujian negara bagian pertama dan kedua, menjalani pelatihan dua tahun, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan masa percobaan selama beberapa tahun. Setelah masa percobaan, mereka memperoleh status seumur hidup dengan jaminan finansial dan sosial. Jaksa Jerman dapat ditugaskan ke kementerian kehakiman di tingkat federal atau Länder melalui mekanisme Abordnung (penugasan sementara) atau Versetzung (pemindahan permanen), misalnya sebagai penasihat legislatif, perwakilan di lembaga internasional seperti Eurojust, atau atase hukum di kedutaan. Selama penugasan, status mereka sebagai pegawai kehakiman tetap melekat, sehingga mereka dapat kembali ke fungsi penuntutan setelah masa tugas berakhir. Jabatan politik elektif atau jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan tidak dapat diemban tanpa pengunduran diri. Sistem hukum Jepang memberikan kedudukan unik kepada Kejaksaan. Laman Sekretariat Dewan Reformasi Sistem Peradilan Jepang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat independen yang memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan, memimpin penyidikan, melaksanakan persidangan, dan mengawasi pelaksanaan putusan. Mereka juga memiliki kewenangan diskresioner untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dituntut atau tidak. Organisasi Kejaksaan Jepang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Distrik, dan Kejaksaan Lokal dengan ribuan jaksa dan asisten jaksa. Jaksa memiliki status setara dengan hakim dan dilatih di institut pelatihan yang sama, serta dijamin stabilitas jabatan. Dalam praktik, Kejaksaan Jepang berada di bawah Kementerian Kehakiman sebagai organ khusus (tokubetsu no kikan). Meski demikian, mereka memperoleh perlindungan hukum setara dengan hakim; karier mereka diatur melalui rotasi, sehingga penugasan sementara ke biro lain di Kementerian Kehakiman, badan internasional, atau lembaga pemerintah lain dianggap bagian dari pembinaan profesional. Prinsip netralitas dan larangan keterlibatan dalam politik elektif dijaga ketat. Sistem ini memungkinkan jaksa memperluas wawasan 95 profesional tanpa kehilangan status mereka sebagai penuntut umum, serupa dengan mekanisme détachement di Prancis. Berbeda dengan tradisi civil law, dalam sistem common law jaksa dipandang sebagai advokat negara yang bekerja dalam konteks adversarial. Struktur lembaga penuntutan menonjolkan kedekatan dengan eksekutif dan pemisahan dari cabang kehakiman. Contoh jelas adalah Amerika Serikat dan Inggris. Di tingkat federal, Amerika Serikat mengenal United States Attorney sebagai jaksa utama. Situs resmi Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa United States Attorneys diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat dan bertugas sebagai penuntut federal utama di setiap distrik. Mereka bertugas melaksanakan kebijakan Departemen Kehakiman, memimpin investigasi multi-lembaga, dan menuntut perkara pidana serta perdata atas nama pemerintah. Pasal 541 United States Code menegaskan bahwa Presiden mengangkat seorang United States attorney untuk setiap distrik yudisial, dengan masa jabatan empat tahun, dan pejabat tersebut dapat diganti oleh Presiden. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa jaksa federal berada sepenuhnya dalam cabang eksekutif, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Amerika Serikat dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Presiden. Tidak ada mekanisme secondment yang memungkinkan mereka kembali ke jabatan sebelumnya; seorang asisten United States attorney harus mengundurkan diri jika menerima jabatan di luar Departemen Kehakiman. Di tingkat negara bagian dan county, model yang berlaku berbeda. District attorney (DA) adalah pejabat eksekutif lokal yang biasanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa district attorneys adalah kepala penuntut di tingkat county atau wilayah, mewakili negara bagian dalam perkara pidana, dan mereka dipilih di hampir semua negara bagian. Peran district attorney bersifat partisan dan sangat terikat pada dukungan politik masyarakat. Hal ini menandai perbedaan tegas dengan jaksa civil law; selain harus mempertahankan reputasi profesional, district attorney harus mempertimbangkan faktor elektoral dan akuntabilitas publik. Penugasan ke jabatan di luar fungsi penuntutan jarang terjadi; jika seorang DA menerima jabatan politik lain, ia biasanya mengundurkan diri. Tidak terdapat hak otomatis 96 untuk kembali menjadi jaksa setelah menjabat di luar institusi penuntut umum, karena jabatan tersebut bergantung pada hasil pemilu berikutnya. Inggris mengadopsi model yang berbeda dari Amerika Serikat. Crown Prosecution Service (CPS) merupakan lembaga nasional penuntutan yang dipimpin oleh Director of Public Prosecutions (DPP). Jaksa di CPS adalah pegawai sipil (civil servants) dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung (Attorney General). Penuntut umum tidak dipilih, tetapi diangkat berdasarkan merit. Seperti halnya Jerman dan Jepang, jaksa CPS dapat mengikuti program secondment ke kementerian lain atau organisasi internasional sebagai bagian dari pengembangan karier, namun untuk menduduki jabatan politik elektif mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Mekanisme secondment menjaga kemungkinan kembali ke CPS setelah penugasan selesai, tetapi sementara bertugas di luar mereka tidak boleh menangani perkara pidana untuk menghindari konflik kepentingan. Dari perbandingan di atas terlihat bahwa Indonesia mengadopsi elemen dari tradisi civil law dan common law, namun lebih dekat ke model civil law. Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, tetapi fungsinya berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU Kejaksaan menegaskan identitas Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa didefinisikan sebagai ASN dengan jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan lain. Revisi UU Kejaksaan 2021 memperjelas kemungkinan penugasan jaksa ke luar instansi Kejaksaan. Ketentuan ini muncul untuk mengakomodasi praktik yang telah berlangsung selama dua dekade, seperti penugasan jaksa menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, atau pejabat Badan Narkotika Nasional. Penugasan di luar negeri sebagai atase hukum di Kedutaan Besar atau di organisasi internasional juga sudah dilakukan untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional. Kehadiran ketentuan hukum yang jelas memberikan kepastian terhadap status kepegawaian jaksa yang ditugaskan. Dari sudut pandang perbandingan, mekanisme ini sejalan dengan détachement di Prancis dan Abordnung di Jerman. Penugasan tersebut 97 memperkaya pengalaman profesional jaksa, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, dan memperkuat diplomasi hukum. Namun terdapat prasyarat bahwa penugasan harus berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan jaksa, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, serta diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, setiap penugasan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti menjadi pimpinan lembaga yang mengawasi Kejaksaan, harus dipertimbangkan secara cermat. Kode etik dan mekanisme pengawasan internal harus memastikan bahwa penugasan tidak merusak integritas penuntutan. Argumentasi utama dalam revisi UU Kejaksaan adalah menyediakan fleksibilitas karier bagi jaksa. Ketua Panitia Kerja RUU Kejaksaan di DPR menjelaskan bahwa keahlian jaksa perlu dimanfaatkan di berbagai instansi untuk mendukung fungsi penegakan hukum secara luas. Sebagai atase hukum di kedutaan, jaksa dapat memperkuat mutual legal assistance, membantu proses ekstradisi, dan menjaga hubungan diplomatik. Meski demikian, mobilitas tersebut harus diimbangi oleh sistem karier yang jelas di internal Kejaksaan, agar jaksa yang ditugaskan tidak kehilangan hak naik pangkat atau kesempatan menempati posisi strategis ketika kembali. Kegagalan mengatur hal ini dapat menimbulkan kekecewaan di tubuh Kejaksaan dan memicu persepsi bahwa penugasan luar instansi adalah bentuk marginalisasi. Dalam sistem Jepang, rotasi jabatan memungkinkan seorang jaksa bekerja di departemen pemerintah lain sebagai bagian dari pengembangan profesional tanpa menimbulkan kecurigaan. Kembali ke posisi penuntutan dianggap natural. Hal serupa berlaku di Prancis melalui hak reintegrasi. Sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia dengan memastikan ada peraturan pemerintah yang mengatur durasi penugasan, hak keuangan, evaluasi kinerja, dan mekanisme reintegrasi. Selain itu, rekruitmen komisioner lembaga independen dari kalangan jaksa harus dilakukan secara transparan, melalui seleksi terbuka, dan melibatkan Komisi Kejaksaan untuk menghindari nepotisme. Meskipun Kejaksaan berada di rumpun eksekutif, fungsi penuntutan memiliki dimensi yudisial yang menuntut independensi. Istilah “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan Kejaksaan. UU Kejaksaan menempatkan lembaga ini sebagai organ pemerintahan yang 98 melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain serta menegaskan pelaksanaan kekuasaan itu dilakukan secara merdeka. Konsep kemerdekaan di sini berarti Kejaksaan harus bebas dari intervensi kekuasaan lain, baik legislatif maupun eksekutif, dalam pengambilan keputusan penuntutan. Ini selaras dengan prinsip separation of power dan rule of law. Bagaimanapun, karena Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, hubungan antara Jaksa Agung dan Presiden tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; konsekuensinya, pergantian pemerintahan dapat berdampak pada pergantian pimpinan Kejaksaan. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penuntutan rawan diintervensi, terutama ketika menyangkut perkara besar yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi. Untuk mengatasi potensi bias, pembentukan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, misalnya melalui Komisi Kejaksaan yang independen, pengawasan oleh masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan keputusan penuntutan. Dalam konteks penugasan, hubungan dengan eksekutif menjadi lebih kompleks. Ketika jaksa ditempatkan sebagai komisioner di lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ia harus menunjukkan bahwa tugas barunya tidak menghambat fungsi penuntutan atau menimbulkan konflik kepentingan. UU ASN mengatur bahwa ASN harus netral dan tidak terlibat politik praktis. Kementerian PANRB menegaskan bahwa penugasan jaksa di luar instansi merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya manusia, bukan alih status. Karena itu, jaksa yang sedang bertugas di lembaga lain tetap menjadi jaksa; gaji dan tunjangan tetap berasal dari Kejaksaan, dan mereka sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Posisi Indonesia cukup unik dalam konteks perbandingan internasional. Status jaksa sebagai ASN dengan kekhususan memberi fleksibilitas seperti dalam tradisi civil law, namun tetap dibatasi oleh prinsip netralitas dan independensi yang diadopsi dari common law. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara memberikan ruang mobilitas bagi jaksa untuk mengembangkan kapasitasnya di luar institusi, dan memastikan bahwa independensi penuntutan tidak terganggu oleh kepentingan eksternal. Dari ketiga contoh negara civil law yang telah dibahas, dapat diidentifikasi beberapa pola kunci yang relevan bagi Indonesia. Pertama, baik Prancis, 99 Jerman, maupun Jepang menempatkan jaksa pada posisi yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman secara fungsional, namun secara administratif tetap berada di bawah eksekutif. Pola ini secara teoretis konsisten dengan rumusan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebut bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang “fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Artinya, sifat “berkaitan” ini tidak serta-merta menempatkan jaksa di dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaknai dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, tetapi menegaskan adanya fungsi yudisial yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Kedua, ketiga negara tersebut memiliki mekanisme formal untuk penugasan jaksa di luar fungsi penuntutan. Mekanisme seperti détachement di Prancis, Abordnung di Jerman, dan sistem rotasi di Jepang dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: meningkatkan kapasitas profesional jaksa dengan pengalaman lintas sektor, dan memperkuat koordinasi antar lembaga tanpa mengorbankan prinsip independensi. Penugasan ini selalu diatur secara rinci, termasuk durasi, hak kembali, dan batasan keterlibatan dalam perkara pidana selama masa penugasan. Ketiga, pembatasan untuk jabatan politik elektif berlaku ketat. Ini mencerminkan kesadaran bahwa keterlibatan jaksa dalam politik partisan akan merusak persepsi publik terhadap netralitas lembaga. Prinsip ini selaras dengan larangan aktivitas politik bagi ASN di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta peraturan turunannya. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari organ administratif di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga pemerintah dengan status khusus yang menjalankan fungsi penuntutan. Desain institusionalnya dibentuk oleh tradisi civil law namun tetap memerlukan fleksibilitas untuk merespons dinamika politik, kebutuhan reformasi, dan kompleksitas penegakan hukum modern. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penugasan jaksa di luar instansi, sekaligus menegaskan bahwa mereka tetap berstatus Aparatur Sipil Negara. Status ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara normatif mengakui mobilitas dan penugasan lintas instansi sehingga memberi legitimasi penuh bagi penugasan sementara di luar struktur Kejaksaan. 100 Praktik internasional menunjukkan bahwa model seperti ini bukan hal yang unik. Prancis, Jerman, dan Jepang telah mengembangkan mekanisme penugasan sementara tanpa menghilangkan status jaksa, sedangkan model common law di Amerika Serikat dan Inggris menempatkan jaksa sebagai pejabat eksekutif atau pejabat terpilih dengan tantangan tersendiri berupa risiko politisasi. Dari perbandingan ini dapat diambil pelajaran bahwa penting untuk menyeimbangkan fleksibilitas karier dengan perlindungan independensi serta memastikan akuntabilitas publik tetap terjaga. Pasal 11 A ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Kejaksaan yang memuat frasa “Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar instansi Kejaksaan... dan pada penugasan lainnya” adalah konstitusional. Tidak ada alasan untuk membatasi maknanya hanya pada lembaga terkait kekuasaan kehakiman karena pembatasan tersebut justru berpotensi menghambat kerja sama lintas sektor yang dibutuhkan dalam penegakan hukum modern. Selama penugasan tersebut masih relevan dengan fungsi penegakan hukum, dikoordinasi oleh Jaksa Agung, dan diawasi secara memadai untuk mencegah konflik kepentingan maka tidak terdapat kerugian konstitusional bagi pihak mana pun. Keberhasilan reformasi Kejaksaan di masa depan akan bergantung pada komitmen pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil untuk menjaga integritas penuntutan sambil membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Dengan berpegang pada prinsip konstitusional dan mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, Kejaksaan dapat memperkuat posisinya sebagai pilar keadilan yang tidak hanya menghormati warisan sejarah tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan dari kuasa hukum Pemohon mengenai apakah jaksa agung itu merupakan jabatan politik atau magistrate. Untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut Ahli jika dilihat dari sisi sejarah, Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak disebutkan apakah jaksa agung sejajar dengan menteri, namun dalam praktik kenegaraan, Jaksa Agung diumumkan bersamaan dengan kabinet menteri. Menurut Ahlim Jaksa Agung adalah jabatan politis sehingga untuk menjadi jaksa agung tidak dipersyaratkan harus berasal dari jaksa karier. 101  Terhadap pertanyaan dari Hakim Arsul Sani, menurut Undang-Undang Kejaksaan, jaksa agung dipilih oleh Presiden, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai masa jabatannya. Ahli berpendapat seharusnya jaksa agung diatur masa jabatannya, seperti halnya kapolri yang berhenti ketika pensiun. Pada saat masa kepemimpinan Habibie, jaksa agung hanya bertugas selama dua atau 20 hari (Ahli tidak terlalu ingat) dengan alasan posisi jaksa rentan.  Menurut Ahli, jaksa agung adalah jabatan politis namun tidak demikian dengan jaksa, jaksa adalah Aparatur Sipil Negara, yang terikat oleh undang- undang yang disusun pada tahun 1960 dan telah diubah terakhir pada tahun 2021. Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, selain diatur dalam undang- undang, kejaksaan terikat pada aturan-aturan dikeluarkan oleh BKN, PermenPAN-RB.  Menurut Ahli, standing magistrates adalah jaksa yang sedang menjadi penuntut umum, tidak semua jaksa menjadi penuntut umum tergantung pada surat tugas yang diberikan kepadanya. Seorang jaksa sebagai standing magistrates hanya memiliki kewenangan ketika berada di persidangan, diluar persidangan seorang jaksa tidak dapat bertindak sebagai standing magistrates.  Menurut Ahli, jaksa tidak hanya punya berfungsi sebagai penuntut umum di peradilan pidana, namun dapat menjadi pengacara negara di kasus administrasi dan Tata Usaha Negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi.  Selain menjadi penuntut umum dan pengacara negara, jaksa juga dapat memiliki fungsi sebagai intelijen, fungsi pengawasan dan fungsi administrasi. Seorang Jaksa dikatakan sebagai officier van justitie ketika menangani perkara di persidangan sedangkan jika tidak menangani perkara di persidangan ia dapat di tugaskan di instansi lain seperti kementerian ataupun di KPK yang dapat menerima tugas sebagai biro hukum atau juru bicara.  Terhadap pertanyaan Hakim Enny Nurbaningsi dan Hakim Arsul Sani, sepengetahuan Ahli belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai aturan kepegawaian bagi jaksa. Bahwa karena Jaksa adalah ASN maka jaksa tetap tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang ASN. Terkait penafsiran atas instansi lain dapat dilihat dalam PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 serta peraturan Badan Kepegawaian Negara. 102  Aturan mengenai penempatan jaksa tunduk pada aturan untuk ASN.  Ahli mencontohkan jaksa yang diberikan tugas sebagai pengacara negara salah satu tugasnya adalah memberikan legal opini terhadap pemerintah daerah selain itu terdapat jaksa yang dilibatkan dalam proyek pengamanan strategis pemerintah, hal ini membuktikan bahwa jika sedang diberikan tugas sebagai penuntut umum karena jaksa adalah ASN maka dapat terlibat dalam pekerjaan lain.  Menurut Ahli aturan untuk jaksa merupakan peninggalan dari sistem Belanda, di Belanda procureur general itu menunjuk pada Jaksa Agung, selain itu terdapat College van procureur generaal dan Board of Prosecutors General. Jaksa agung di Belanda dapat berjumlah empat sampai lima orang jaksa agung. procureur generaal ada juga yang ditempatkan di Mahkamah Agung.  Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, jaksa agung menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dan terbagi atas Kejaksaan negeri pada pengadilan negeri, dulu istilahnya begitu. Kejaksaan tinggi pada pengadilan tinggi, Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Namun pada bulan Juli tahun 1960 oleh Presiden Soekarno kejaksaan agung ditarik menjadi bagian dari eksekutif,  Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdapat salah satu fungsi yang tujuannya untuk menjaga kesatuan hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum (KDKH). KDKH yang berhak mengajukan adalah jaksa, ketentuan ini diatur dalam KUHAP dan undang-undang lainnya termasuk dalam Undang- Undang tentang Mahkamah Agung. Namun sepengetahuan Ahli fungsi selama dua dekade terakhir tidak pernah digunakan.  Atas pertanyaan dari Hakim Arief Hidayat, terkait dengan fleksibilitas dan independensi. Menurut Ahli, Jaksa Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara lain sulit dicari padanannya. Perbedaan dimaksud diantaranya di Indonesia jaksa menggunakan seragam, kemudian dilihat dari fungsinya dapat menjadi advokat atau pengacara negara, di Belanda jaksa merupakan pengacara yang mewakili pemerintah sedangkan di Indonesia berbeda.  Seorang jaksa memiliki banyak fungsi tergantung SK yang diberikan kepadanya, Ahli menjelaskan ketika Ahli menjadi jaksa dan menangani perkara menjadi penuntut umum maka indepedensi sebagai penuntut umum harus dilindungi. Menurut perbedaan jaksa dengan hakim menurut 103 pembimbing Ahli, Jan Crijns yaitu hakim secara teori, konsep, tidak tunduk pada beleidsregel dan tidak tertunduk pada kebijakan yang diatur oleh Mahkamah Agung sedangkan jaksa tunduk pada kebijakan yang diatur oleh Pemerintah namun sebatas pada pengaturan teknis perkara. Dalam menjalankan teknis perkara seorang jaksa harus dilndungi indepedensinya pada saat sedang melakukan penuntutan, mendakwa dan menentukan pasal. Berbeda halnya ketika seoarang jaksa menjalankan fungsi lainnya seperti menjadi pengacara negara, menjalankan fungsi intelijen maka terikat pada undang-undang yang terkait dengan fungsi yang sedang dilaksanakannya. Pengaturan mengenai jaksa dengan kekhususannya baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan maksud agar jaksa independen selama ini titik beratnya jaksa berada pada ranah eksekutif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 60 .  Menurut Ahli pada tahun 1980-an, kejaksaan pernah mengajukan pertimbangan teknis melalu KDKH ketika pengadilan negeri tingkat pertama mengabulkan mengenai penyitaan sebelum diatur di praperadilan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan kembali akan sangat membantu terlebih KDKH tidak terbatas pada kasus pidana dapat juga digunakan dalam kasus perdata dana tata usaha negara.  Menurut Ahli sebagaimana diketahui bersama banyak putusan yang kontradiktif Ahli mencontohkan dalam satu kasus terdapat berbagai macam gugatan yaitu gugatan perdata, tata usaha negara dan gugatan pidananya karena yang menangani perkara tersebut berbeda-beda maka putusannya saling bertabrakan. Menurut Ahli jika KDKH difungsikan jaksa dapat membantu datun jaksa pengacara negara untuk menyatukan putusan- putusan tersebut atau dengan kata lain dapat membuat konsistensi putusan agar ada yurisprudensi jangan sampai putusan-putusan pengadilan yang telah inkracht bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kelemahannya karena bentuk outputnya adalah pertimbangan maka tidak mengikat Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat menerima ataupun menolak. 2. Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. A. Latar Belakang Pada Permohonan Uji Materil (Perkara Nomor 9, 15, 67/PUU-XXIII/2025), salah satu Pasal yang diuji materinya adalah Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 104 Tahun 2021 tentang Pernbahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Para pemohon berargumen, yang pada intinya adalah, bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan hak imunitas (yang bisa menjadi absolut). Imunitas ini menyebabkan jaksa yang bekerja tidak sesuai dengan hukum berpotensi tidak dapat diperiksa dan dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Para pemohon beralasan pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum (Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945), Kesamaan di Depan Hukum (equality before the law) (Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), dan Kepastian Hukum yang Adil (legal certainty) . Petitum dari ketiga Pemohonan Uji Materil tersebut yaitu menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain Petitum tersebut, terdapat petitum untuk menyatakan konstitusional bersyarat terkait Pasal Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: 1. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pernbahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan: 1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana 2. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau 3. disangka melakukan tindak pidana khusus". Atau 105 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima"; Atau 3. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. terdapat bukti permulaan yang cukup; b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana." B. Pertanyaan Hukum (Legal Issues) Berdasarkan uraian di atas, maka Ahli tertarik untuk membahas beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan dan doktrin irnunitas jaksa (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura? 2. Apa saja tugas dan wewenang jaksa di Indonesia? 3. Bagaimana mekanisme dan pengaturan untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan dengan itikad buruk untuk membalas (malacious investigation/prosecution) dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan/kesamaan di depan dan kepastian hukum? 106 C. Pembahasan 1. Pengaturan dan doktrin "imunitas jaksa" (prosecutorial immunity) di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, Malaysia dan Singapura Salah satu standar yang sering dirujuk terkait perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugasnya adalah Paragraf 4 Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Peran Jaksa (UN Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)), yang berbunyi: States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dalam menyusun Panduan PBB tentang Peran Jaksa dan memperkenalkannya ke berbagai negara, PBB menyadari bahwa masing- masing negara dapat mengadopsi panduan tersebut sesuai dengan beragam tradisi dan sistern hukum (different legal tradition and legal system). Oleh karenanya, pengaturan mengenai perlindungan jaksa, mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum, dan sanksi bagi jaksa yang melanggar diserahkan bagaimana pembuat undang- undang (legislatif) dan penentu konstitusionalitas Undang-Undang (Mahkamah Konstitusi) untuk menentukannya. Pembahasan pada sub-bagian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum fungsionalis (functional comparative legal research), yang mengasumsikan bahwa terdapat permasalahan hukum serupa di berbagai yurisdiksi di dunia, dalam hal ini imunitas jaksa. Pendekatan fungsionalis ini berguna untuk menelusuri dan memahami sistem, bukum, institusi, dan/atau doktrin yang secara fungsional ekuivalen atau serupa dari yurisdiksi lain untuk menjawab permasalahan hukum domestik.2 Ahli berharap pembahasan ini dapat menambah khazanah dalam menentukan yang terbaik dan paling adil dalam menentukan norma mengenai perlindungan jaksa, dan mekanisme pertanggung jawaban hukum bagi jaksa yang diduga melanggar hukum. 1.1. lmunitas Absolut (Absolute Immunity) Kekebalan mutlak (absolute immunity) kepada jaksa diakui oleh putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Imbler v 107 Pachtman (1976). Putusan tersebut menetapkan standar hukum bahwa seorang jaksa secara mutlak memiliki imunitas/kekebalan terhadap gugatan perdata. Kekebalan absolut ini ptm hanya melindungi jaksa terhadap gugatan perdata , karena hakim dalam putusan Imbler v Pachtman menyatakan jaksa tetap dapat dituntut secara pidana apabila melanggar hukum. Salah satu pertimbangan hakim pada intinya menegaskan bahwa imunitas jaksa dalam gugatan perdata berdasarkan §1983 tidak berarti jaksa kebal dari hukum pidana. Pertimbangan kebijakan yang memberi imunitas perdata tidak menempatkan pejabat publik di luar jangkauan hukum pidana. Bahkan hakim, meski memiliki imunitas perdata absolut, tetap bisa dihukum secara pidana atas pelanggaran hak konstitusional, misalnya melalui 18 U.S.C. §242 (pasal pidana yang sepadan dengan § 1983). Akan tetapi, standar ini tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menetapkan bahwa imunitas jaksa tidak absolut, melainkan terbatas pada kualifikasinya jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan peradilan pidana secara sah, atau yang kemudian disebut imunitas terbatas (qualified immunity). Putusan ini juga sejalan dengan Paragraf 21 Panduan PBB tentang Peran Jaksa yang berbunyi: 21. Disciplinary offences of prosecutors shall he based on law or lawful regulations. Complaints against prosecutors which allege that they acted in a manner clearly out of the range of professional standards shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Prosecutors shall have the right to a fair hearing. The decision shall be subject to independent review. Paragraf 21 panduan tersebut pada intinya tidak memberikan impunitas atau kekebalan mutlak kepada jaksa yang melanggar hukum . Hal ini juga ditegaskan oleh Gabriela Knaul dalam Report of the Special Rapporteur on the indep endence of judges and lawy ers yang disampaikan pada General Ass embly pada bagian Human Rights Council pada tahun 2012. Dalam catatan penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa jaksa yang pemah diproses hukum pidana. Berikut beberapa nama-nama jaksa yang melanggar hukum pidana dan diproses hukum berdasarkan penelusuran di media: 108 Nama Jaksa Tindak Pidana Tahun Keiadian Urip Tri Gunawan Suap US$ 660.000 dari Artalyta Suryani dalam kasus BLBI 2008 Cirus Sinaga Manipulasi surat penahanan untuk memperingan hukuman Gayus Tambunan 2011 Farizal Suap dari pengusaha Xaveriandy Sutanto (Sumbar) 2016 Rudi Indra Prasetya Suap Rp 250juta terkait penghentian penyelidikan dana desa di Desa Dasok 2017 Fahri Nurmallo Suap Rp 528juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Deviyanti Rochaeni Suap Rp 528 juta dalam kasus korupsi dana BPJS Subang 2017 Chuck Suryosumpeno Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Ngalimun Penyalahgunaan wewenang penyelesaian aset BLBI (Hendra Rahardia) 2018 Pinangki Sima Malasari Suap US$ 500.000,pencucian uang US$ 375.229, pemufakatan dengan Djoko Tjandra 2020 Puji Triasmoro OTT KPK , tersangka suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso 2023 Jaksa berinisial TI Diduga memeras saksi Rp 3 miliar saat bertugas di KPK, diproses etik & pidana 2023-2024 7 jaksa Pelanggaran berat → diproses pidana (Lampung, NTB, Palu, Sumsel, Pangkep) 2022-2023 Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan imunitas absolut kepada jaksa merujuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa jaksa di Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin Jaksa Agung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 1.2. Imunitas Terbatas (Qualified Immunity) 109 Berdasarkan penelusuran Ahli, berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalam rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan standar dan ketentuan dalam hukum dan putusan pengadilan beberapa yurisdiksi yang diteliti, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan Buckley v Fitzsommons (1993) menegaskan bahwa jaksa hanya memiliki imunitas absolut ketika tindakan mereka berhubungan langsung dengan fungsi penegakan hukum pidana (penyidikan dan penuntutan). Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan jaksa terjadi sebelum penanganan perkara tersebut, maka jaksa dilindungi imunitas terbatas (qualified immunity), yaitu terbatas ketika bukti permulaan yang cukup telah ada dan penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukan. Satu hal yang perlu diterangkan adalah bahwa imunitas ini berkaitan dengan gugatan perdata (tort) terhadap jaksa. Pergeseran imunitas absolut ke imunitas terbatas dalam perkara perdata sangat masuk akal karena menurut Professor Davis sangat jarang sekali pelanggaran jaksa (prosecutorial misconduct) dituntut secara pidana, meskipun banyak pelanggaran jaksa tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai artikel hukum di jumal-jumal Amerika Serikat juga mendukung penerapan qualified immunity untuk menjamin akuntabilitas jaksa dalam penanganan perkara pidana. Imunitas terbatas ini juga diterapkan di Belanda dalam penuntutan pidana. Dalam Putusan Hague Court of Appeal, 27 February 2023, pengadilan memutuskan bahwa jaksa tidak dapat dituntut pidana karena melanggar duty of confidentiality (Section 272 of the Criminal Code) apabila sedang menjalankan tugasnya sebagai jaksa. Putusan ini menegaskan imunitas yang terbatas pada jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam perkara pidana, dan bukan karena statusnya sebagai jaksa. Malaysia juga menerapkan imunitas terbatas. Dalam perkara Dato' Pahlawan Ramli bin Yusuff v. Tan Sri Abdul Gani bin Patail & Ors [2015] 7 110 MLJ 763, Hakim Vazeer Alam Mydin menegaskan bahwa imunitas absolut bagi Jaksa (Public Prosecutors) tidak sejalan dengan prinsip negara demokratis yang progresif dan bertentangan dengan rule of law. Ia menekankan bahwa dalam sistem hukum yang berlandaskan rule of law, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat penuntut umum. Dengan demikian, jaksa harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Di Singapura, pada Putusan Chng Suan Tze v Minister of Home Affairs (1988) ditetapkan bahwa setiap kewenangan jaksa yang diatur dan dilaksanakan memiliki batasan hukum, karena konsep diskresi tanpa batas bertentangan dengan rule of law. Selain itu, pengadilan pada perkara Law Society of Singapore v Tan Guat Neo Phyllis (2007) menegaskan bahwa diskresi penuntutan dapat menjadi objek pemeriksaan pengadilan dalam dua kondisi: (1) Bila disalahgunakan dengan itikad buruk untuk tujuan yang tidak relevan; (2) Bila pelaksanaannya melanggar hak konstitusional, misalnya penuntutan diskriminatif yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 12 Konstitusi). Putusan ini menunjukkan bahwa jaksa di Singapura dalam melaksanakan tugasnya hanya memiliki imunitas terbatas, sebatas apabila jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dengan itikad baik. 2. Tugas dan Wewenang Jaksa Pembahasan di sub-bab sebelumnya mengulas beberapa standar, ketentuan, dan putusan yang berkaitan dengan imunitas terbatas, dan bagaimana beberapa yurisdiksi menentukan "tugas dan kewenangan jaksa". Berkaitan dengan imunitas terbatas pada saat jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya, Ahli merangkum tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemndang-undangan di Indonesia. Rangkuman tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan jaksa di Indonesia tidak hanya sekedar tugas dan kewenangan dalam ranah penegakan hukum pidana. Oleh karena itu dan berkaitan dengan irnunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini. 111 Berikut di bawah ini merupakan tabel yang menerangkan tugas dan kewenangan jaksa: Bidang Tugas & Wewenang Jaksa Dasar Hukum Pidana • Melakukan penuntutan. • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. • Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (kompsi, pelanggaran HAM berat, tindak pidana lain sesuai undang- undang). • Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pra-penuntutan. • Melaksanakan pelacakan, penelusuran aset, dan eksekusi aset hasil tindak pidana. • Menangani tindak pidana lintas negara (terorisme, pencucian uang, ekstradisi, MLA, kejahatan transnasional terorganisasi) • melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; • mengajukan peninjauan kembali; dan • melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Pasal 30 ayat (1) UU 16/2004 jo . UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo . 20/2001; UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009 112 khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Perdata & TUN • Jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). • Bertindak di dalam/luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah. • Memberikan pertimbangan hukum, pendampingan hukum, dan layanan hukum kepada masyarakat. • Melakukan mediasi, arbitrase, dan negosiasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo UU 11/2021 Ketertiban & Ketenteraman Umum • Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. • Mengawasi peredaran barang cetakan . • Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat/negara. • Mengawasi penyiaran film dan rekaman video . • Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. • Melaksanakan penerangan hukum Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004 jo. uu 11/2021 113 dan literasi digital. • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan hukum masyarakat. • Membina kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang ketertiban umum . Intelijen Penegakan Hukum • Melaksanakan kegiatan intelijen penegakan hukum, terutama pencegahan tindak pidana . • Deteksi dini terhadap potensi ancaman hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. • Melakukan penggalangan dan penyelidikan intelijen. • Mendukung penegakan hukum nasional. Pasal 30B UU 11/2021 HAM & Korupsi • Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. • Menyidik pelanggaran HAM berat. • Melakukan kerja sama intemasional untuk pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery). • Menyediakan perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran HAM berat. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 jo. UU 11/2021; UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; UU HAM 26/2000; UU TPPU 8/2010 Pidana Khusus (Lex Specialis) • Menuntut tindak pidana khusus seperti korupsi, UU Tipikor 31/1999 jo. 20/2001; 114 TPPU, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, ITE, tindak pidana kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana ekonomi lainnya. • Bekerja sama dengan lembaga lain (KPK, PPATK, BNPT, BNN, KLHK, OJK). UU TPPU 8/2010; UU Terorisme 5/2018; UU Narkotika 35/2009; UU ITE 11/2008 jo. 19/2016; UU Kehutanan 41/1999; UU Lingkungan Hidup 32/2009; UU OJK 21/2011 Lain-lain (Umum & Khusus) • Menjalankan tugas lain berdasarkan undang-undang. • Membina kerja sama intemasional di bidang penegakan hukum. • Menegakkan hukum demi kepentingan umum dan mendukung pembangunan nasional. • Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana. • Melaksanakan eksekusi pidana tambahan (misalnya perampasan aset, pemusnahan barang bukti, pencabutan hak). • menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ꞏ • turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak Pasal 30C UU 11/2021; UU Perlindungan Saksi & Korban 13/2006 jo. 31/2014; UU Perampasan Aset (jika sudah berlaku); UU lain terkait penegakan hukum 115 asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; • turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; • melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; • dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; • menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang; 116 3. Perbandingan Mekanisme Mencegah Gangguan, Intimidasi dan Penanganan Perkara Dengan Itikad Pembalasan (Retaliatory Prosecution) dan/atau tidak Baik (Malicious Prosecution) Berdasarkan Report of the Special Rapporteur on the independence ofjudges and lawyers, jaksa menghadapi risiko keamanan tinggi, terutama dalam menangani kasus sensitif seperti kejahatan terorganisir dan terorisme di berbagai negara. Rasa takut terhadap keselamatan diri atau keluarganya dapat mengganggu independensi dan imparsialitas jaksa. Oleh karena itu, terdapat standar khusus dan panduan yang diuraikan di Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and their Families yang disusun Asosiasi Intemasional Jaksa (International Association of Prosecutors atau IAP), serta Panduan PBB tentang Peran Jaksa. Deklarasi standar minimum perlindungan jaksa yang dikeluarkan IAP menegaskan bahwa jika jaksa menjadi korban ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pengawasan tidak sah, pemerintah berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencegah kejadian berulang, serta menyediakan dukungan psikologis bila diperlukan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab utama menjamin keselamatan pribadi jaksa dan keluarganya. Perlindungan lainnya adalah perlindungan bagi jaksa untuk tidak digugat secara perdata dan dituntut secara pidana diperlukan untuk menjaminjaksa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sungguh- sungguh, tanpa gangguan dan intimidasi. Faktanya, terdapat beberapa kasus di mana jaksanya mendapat gangguan, intimidasi, maupun digugat secara perdata dan dituntut secara pidana ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik terjadi setidaknya memenuhi dua unsur yaitu (1) minimnya bukti permulaan yang cukup yang secara sah dan meyakinkan dapat menjadi dasar dimulainya penyidikan; (2) niat buruk selain dari penegakan hukum, misalnya seperti tmtuk membalas dendam atau melemahkan kerja pihak lain. Meski dalam literatur banyak dibahas mengenai pemeriksaan perkara pidana, praktik di Indonesia tidak jarang jaksa diperiksa secara administratif melalui lembaga pemeriksa eksternal seperti Komisi Kejaksaan RI, 117 Ombudsman RI, dan lembaga sejenis yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh jaksa. Beberapa contoh diantaranya teruraikan dalam tabel di bawah ini: Lembaga Pemeriksa/ Mekanisme Contoh Kasus Referensi Komisi Kejaksaan RI (Komjak) Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (2020) - Komjak menerima banyak aduan masyarakat dan memberi rekomendasi etik ke Jaksa Agung. Media Indonesia, "Komisi Kejaksaan Terima 80 Laporan Terkait Jaksa Pinangki" (2020) Ombudsman RI Kasus Kejati Sumatera Barat (2019)- Ombudsman menerima laporan dugaan maladministrasi terkait penanganan perkara pajak dan pelimpahan berkas perkara. Ombudsman Rl, Laporan Tahunan 2019, hlm. 73. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kasus Gugatan PTUN terhadap Kejaksaan Agung (2016)-PTUN Jakarta mengadili gugatan warga soal keputusan penyitaan aset oleh JPN. Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2016/PTUN-JKT. Atas situasi tersebut, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan jaminan perlindungan bagi jaksa untuk dapat fokus menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekali lagi, perlindungan tersebut sifatnya tidak absolut sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa mekanisme dan standar/ketentuan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan perbandingan hukum di beberapa negara. 3.1. Imunitas Sementara (Temporary Immunity) Mekanisme lain yang bisa diterapkan adalah penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini dikenal sebagai imunitas sementara (temporary immunity). Temporary immunity adalah bentuk kekebalan hukum sementara yang diberikan kepada pejabat publik, termasuk diantaranya jaksa, selama mereka menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekebalan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya berlaku selama periode tertentu agar proses menjalankan tugas 118 dan kewenangannya tidak terganggu dan terintimidasi. Dengan demikian, seorang jaksa yang sedang menangani perkara pidana, menjadi pengacara negara, atau tugas dan kewenangan lainnya, pemeriksaan baik pidana, perdata dan administratif terhadapnya dapat ditunda sampai pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pemeriksaan itu selesai. Mekanisme ini berbeda dengan absolute immunity (yang melindungi pejabat dari tuntutan perdata secara penuh) karena temporary immunity hanya menunda proses hukum, bukan menghapuskan tanggung jawab hukum. Konsep temporary immunity diberikan misalnya kepada Presiden di AS untuk tidak dapat dituntut dan digugat ketika sedang menjabat dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan putusan Nixon v. Fitzgerald (1982) memiliki kekebalan mutlak dari gugatan perdata terkait tindakan resmi selama menjabat, serta Clinton v. Jones (1997) yang menegaskan bahwa gugatan perdata atas tindakan pribadi bisa diajukan, tetapi prosesnya dapat ditunda hingga masa jabatan berakhir. Contoh lain, anggota parlemen Uni Eropa memiliki imunitas sementara, terbatas pada saat dirinya menjabat agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Setelah masa jabatannya habis, anggota parlemen Uni Eropa tetap dapat diperiksa terutama berkaitan dengan perkara pidana. Dalam konteks jaksa, temporary immunity dapat diberlakukan misalnya ketika ia sedang melakukan penuntutan dalam perkara strategis (misalnya terorisme atau korupsi besar), sehingga proses hukum terhadapnya tidak menghambat jalannya persidangan atau kewenangan penuntutan. Meskipun demikian, temporary immunity harus memiliki batasan yang ketat. Pertama, ia hanya berlaku selama periode jaksa sedang menjalankan tugas resminya, bukan untuk melindungi dirinya semata-mata statusnya sebagai jaksa, tindakan pribadi atau kompsi. Kedua, setelah tugas selesai, jaksa tetap wajib diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, mekanisme ini tidak meniadakan prinsip equality before the law, melainkan menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga kelancaran proses penuntutan dan kewajiban menegakkan akuntabilitas hukum. 3.2. Perjelas standar Penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik 119 Di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat, ada beragam mekanisme untuk memastikan tindak adanya retaliatory dan/atau malicious prosecution, terutama dalam ketika jaksa diperiksa untuk perkara pidana. Sistem peradilan pidana Amerika Serikat memiliki grand jury, yaitu persidangan di depan hakim dan juri, terutama dalam perkara berat (felony), untuk memeriksa apakah ada bukti permulaan yang cukup dan layak untuk dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat perkara yang melibatkan jaksa ketika sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, maka persidangan ini (serupa dengan konsep hakim perneriksa pendahuluan di RKUHAP) dapat memeriksa apakah perolehan bukti permulaan untuk menentukan penyidikan terhadap jaksa sudah cukup, layak, diperoleh sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada itikad buruk seperti pembalasan atau meredam upaya kerja jaksa. Di Belanda, mekanismenya hampir serupa dengan sistem peradilan pidana Indonesia, di mana Jaksa Agung punya kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut. Apabila Jaksa Agung melihat ada itikad pembalasan dan tidak baik dari penuntutan pidana terhadap seorang jaksa. Opsi lain yang dapat diatur yaitu dengan mempertegas kriteria/ standar/unsur, misalnya: pemeriksaan terhadap seorang jaksa hanya mungkin dilakukan apabila jaksa tersebut sedang tidak menuntut perkara yang sangat krusial dan sarat unsur politis di yurisdiksinya. Penundaan atau bahkan penolakan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang menangani kasus besar merupakan suatu bentuk perlindungan terbatas dan sementara dengan alasan bahwa pemeriksaan tersebut sarat dengan unsur pembalasan. Salah satu standar lainnya bisa dipelajari dari putusan Mahkamah Agung AS dalam putusan Gonzalez v. Trevino, 2024. Putusan tersebut menetapkan standar "pembalasan", yaitu dapat dilihat apabila ada pola penegakan hukum yang tebang pilih terhadap tindak pidana serupa. Misalnya, apabila dalam perkara KDRT penyidik jarang sekali menetapkan tersangka dan menyidik laporan KDRT yang menyangkut penegak hukum (polisi, jaksa , hakim), tapi kemudian penyidik secara cepat menetapkan jaksa tersebut sebagai tersangka kasus KDRT terutama ketika adajaksa yang sedang memeriksa kasus penting di yurisdiksinya. Pola yang tidak umum 120 (unusual pattern of law enforcement) ini maka dianggap langkah penyidik tersebut sebagai "pembalasan" sehingga pemeriksan perkara pidana terhadap jaksa haruslah dihentikan. Kewenangan Jaksa Agung (Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan RI) untuk memberikan izin perneriksaan bagi jaksa yang akan diperiksa merupakan prosedur untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan yang tidak berlandaskan bukti permulaan yang cukup, layak, ataupun atas itikad tidak baik. Prosedur untuk melindungi jaksa ini tentunya tergantung dengan bagaimana tiap negara mengatur di dalam hukumnya. Di Filipina, misalnya, pemeriksaan dilakukan oleh Ombudsman agar menyaring perkara yang bermotif pembalasan. Sedangkan di India, pemeriksaan pidana baru dapat dilakukan setelah ada pemeriksaan etik internal. Pengadilan India menetapkan bahwa prosedur yang demikian tidak melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan tidak menciptakan diskriminasi karena pejabat negara, termasukjaksa, harus mendapatkan perlindungan agar dapat rnenjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Perbandingan ini sekedar menunjukkan bahwa tiap-tiap negara punya karakteristik mekanisme, standar, dan prosedur yang berbeda untuk melindungi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dari pemeriksaan baik perkara pidana, perdata, maupun adminsitratif. D. Kesimpulan 1. Ketentuan imunitas absolut bagi penegak hukum, termasuk jaksa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Di Indonesia, secara norma dan praktik jaksa tidak memiliki imunitas absolut dengan serangkaian kasus di mana jaksa diproses dan dihukurn secara pidana. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak serta merta memberikan irnunitas absolut kepada jaksa mernjuk pada fakta terdapat beberapa jaksa yang tetap diproses hukum dan mendapatkan sanksi. Fakta tersebut membuktikan bahwa j aksa di Indonesia, pemeriksaan terhadap jaksa secara prosedural perlu izin JaksaAgung, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945. 2. Berbagai yurisdiksi memberikan imunitas kepada jaksa yang terbatas (qualified immunity) pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya. 121 Norma tersebut sejalan dengan frasa "dalam menjalankan tugas dan wewenangnya" dalarn rumusan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang dimohonkan uji materil dalam kasus ini. Oleh karena itu dan berkaitan dengan imunitas terbatas, maka frase "dalam menjalankan tugas dan kewenangannya" harus dimaknai sebagaimana segala macam tugas dan kewenangan jaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan itu tidak terbatas pada tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana. 3. Dalam literatur dan realitas dalam praktik, jaksa tidakjarang mengalami gangguan dan intimidasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga negara perlu rnenjamin upaya perlindungan bagi jaksa. Terdapat dua opsi yaitu: (1) penundaan pemeriksaan terhadap jaksa yang sedang rnenjalankan tugas dan kewenangannya (temporary immunity), dan (2) perjelas standar dan mekanisme penanganan perkara pidana dengan itikad pembalasan dan/atau tidak baik, sehingga jaksa tetap dapat perlindungan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan di sisi lain dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Terhadap pertanyaan sejauh mana imunitas terbatas ini mengatur? Apakah ketika ada penangkapan, penahanan tertentu, penanganan perkara tertentu dalam hal tersebut ada pengecualian atau tidak? Dan apa kaitannya dengan bukti permulaan yang cukup?, menurut Ahli, doktrin yang berlaku adalah proses atau perlindungan tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi bukti permulaan yang tidak cukup atau probable cause yang tidak dikumpulkan secara baik. Menurut Ahli terdapat satu kata kuncinya yaitu dan/atau ketika mengantisipasi atau mencegah yang namanya retaliatory arrest atau retaliatory prosecution.  Menurut Ahli, dalam Undang-Undang Kejaksaan memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk me-review tidak hanya pada bukti permulaan yang cukup, namun juga apakah ada indikasi untuk pembalasan atau tidak.  Bahwa legislative intent-nya ketika merespons atau mereferensi kepada standar umum PBB ketika menangani perkara-perkara pidana yang kemudian tingkat keseriusannya dan tingkat ancamannya itu sangat tinggi, dalam paragraf empat diatur ketika menangani perkara pidana, dilindungi dari 122 perkara sipil maupun criminal litigation. Ketika dia sedang menangani perkara besar, menangani perkara serius, apakah kemudian ada perlindungan yang membuat dapat fokus dan tetap menjalankan tugas-tugas itu atau tidak? Hal ini menjadi legislative intent atau dasar sejarah mengapa akhirnya diadopsi oleh Undang-Undang Kejaksaan.  Terhadap pertanyaan mengenai sampai sejauh mana tugas dan kewenangan dijalankan, apakah pelaporan tersebut hanya terbatas ketika dia melaksanakan tugas dan kewenangannya atau tidak, menurut Ahli dalam berbagai macam literatur, termasuk putusan-putusan mengenai qualified immunity, yang diatur secara sempit dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa memiliki kewenangan untuk mengeledah, menyita, menangkap, menahan, melakukan penyadapan dan lain sebagainya dalam hal menjalankan kewenangannya memeriksa kasus, jaksa tersebut dilindungi sampai dia selesai atau sampai ada prosedur izin dan lain sebagainya.  Bahwa dalam praktik di Indonesia, tidak sedikit ditemukan perkara yang dilaporkan, kemudian diproses ternyata tidak berkaitan kewenangan yang dijalankan oleh jaksa. Ahli memberikan contoh kasus Novel Baswedan gitu, ketika yang bersangkutan sedang menjadi penyidik dalam sebuah perkara besar, kemudian terdapat pelaporan perkara pidana yang ditujukan kepada dirinya, yang terjadi beberapa tahun lalu, dan itu tidak terbatas pada ketika yang bersangkutan menjalankan kewenangannya. Menurut Ahli, temporary immunity baik jangka waktu ataupun prosedur diperlukan agar orang-orang yang dilaporkan tetap menjalankan tugasnya sampai selesai.  Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, menurut Ahli sangat debatable, jika dilihat rumusan pasalnya hanya diatur dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Dalam berbagai macam literatur, tugas dan kewenangan itu berbagai yurisdiksi diatur secara berbeda-beda. Ahli mencontohkan, di Amerika Serikat, tugas dan kewenangan terbatas dalam hal perkara pidana sedangkan yurisdiksi lain menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan.  Menurut Ahli, Undang-Undang Kejaksaan memberikan tugas dan kewenangan kepada jaksa tidak hanya dalam ranah pidana., namun juga meliputi ranah hukum perdata dan tata usaha negara serta tugas-tugas lainnya. Menurut Ahli, hal ini merupakan open legal policy bagi Mahkamah 123 Konstitusi untuk menafsirkan tugas dan kewenangan yang ada di Undang- Undang Kejaksaan tersebut.  Menurut Ahli yang dimaksud dengan qualified immunity dengan merujuk pada berbagai macam literatur adalah terbatas pada tugas dan kewenangannya namun tidak menutup kemungkinan menerima tugas-tugas lain seperti tugas pidana, yang berpotensi adanya ancaman untuk pembalasan. Sehingga sudah seharusnya ketika jaksa melaksanakan tugas-tugas lainnya selain menjalankan tugas pidana jaksa diberikan perlindungan. Ahli memberikan contoh, ketika seorang jaksa menangani judicial review dimana terdapat pasal-pasal yang cukup kontroversial, tidak menutup kemungkinan jaksa tersebut mendapatkan ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan. Sehingga menurut Ahli, perlindungan yang diberikan harus dimaknai sejalan dengan tugas dan kewenangannya, baik sebagaimana diatur di Undang- Undang Kejaksaan dan sebagaimana diberikan oleh legislatif.  Menurut Ahli, harus memperjelas mengenai standar perlindungan terhadap jaksa, seperti bagaimana jaksa dapat memperoleh imunitas sementara, menurut ahli salah satunya dapat menggunakan uji relevansi. Menurut Ahli belajar dari kasus Novel Baswedan, dimana pada saat itu sedang menangani kasus yang eksposurnya besar kemudian pada saat yang bersamaan yang bersangkutan menerima kasus yang disangkakan kepadanya. Untuk dapat menilai apakah dapat memberikan perlindungan temporaty immunity kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menggunakan metode uji relevansi. Cara lain yang dapat digunakan untuk melindungi jaksa adalah dengan menggukan mekanisme atau prosedur screening, review, yang pelaksanaannya tergantung yurisdiksi negara masing-masing.  Menurut Ahli di Filipina, review screening-nya ada di Ombudsman, di India review screening-nya ada di internal mechanism-nya. Di Indonesia ketika seorang jaksa dijatuhi hukuman, sanksi, kemudian diproses melalui izin dari Jaksa Agung. Dalam pengamatan empiriknya, menurut Ahli izin Jaksa Agung tidak serta-merta memberikan imunitas, tidak serta-merta membuat kesetaraan dan kesamaan di depan hukum hilang atau berbeda antara jaksa dengan yang lain. 124  Ahli memberikan contoh seorang dosen, selain menjalankan tugas pokoknya sebagai dosen, dosen dapat juga diserahkan tugas administratif yang diperintahkan pimpinan. Ahli memberikan contoh lainnya yaitu ketika seorang jaksa ditempatkan di Pusdaskrimti, jaksa tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk mengumpulkan data-data kriminal. Dalam mengumpulkan data-data kriminal tersebut harus patuh kepada Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama mengenai informasi rahasia, negara, dan lain sebagainya. Ketika dia mengumpulkan, mengolah data, dan mempublikasi, menurut Ahli hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya. Contoh lain, ketika seorang jaksa menduduki jabatan struktural menurut Ahli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, jaksa tersebut tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya dihadapan hukum, kita memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Selanjutnya Ahli menguraikan mengenai qualified immunity atau relative immunity, menurut Ahli hal ini merupakan prosedur, mekanisme untuk me- screening, apakah pelaporan atau pemeriksaan terhadap seorang jaksa berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak. Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut. Jika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang jaksa dapat diberikan izin untuk bisa dipanggil dan diperiksa oleh penegak hukum lain.  Terhadap pertanyaan apakah untuk melakukan OTT terhadap seoarang jaksa memerlukan izin dari Jaksa Agung, menurut Ahli izin dari Jaksa Agung diperlukan jika standar-standar retaliatory arrest terpenuhi. Ketika misalnya seorang jaksa yang di-OTT sedang menangani perkara yang besar, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, kejahatan terkait terorisme maka memerlukan perlindungan dengan cara harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung karena dikhawatirkan OTT tersebut dilakukan atas dasar adanya upaya pembalasan dari pihak yang perkaranya sedang ditangani jaksa tersebut. Kemudian standar lain dalam memberikan perlindungan kepada jaksa, menurut Ahli dapat menggunakan pola yang didapat dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat 2024 yaitu ketika ada unusual pattern of law enforcement, atau pola penegakan hukum yang tidak umum atau janggal, Ahli memberikan contoh kasus yang menimpa Novel 125 Baswedan, dimana yang bersangkutan dilaporkan atas dasar kasu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan pada saat yang bersamaan Novel Baswedan sedang menangani kasus yang besar, maka perkaranya dipercepat. Terlepas adanya kedua cara memberikan perlindungan kepada jaksa diatas menurut Ahli ketika dilakukan OTT terhadap seorang jaksa tetap memerlukan izin dari Jaksa Agung untuk mencegah pembalasan dari pihak yang sedang diperiksa oleh jaksa tersebut.  Terhadap pertanyaan apakah perlindungan terhadap jaksa diatur dalam undang-undang atau aturan internal. Menurut Ahli, penerapannya berbeda di masing-masing negara, di Filipina dan di India diatur dalam undang-undang sedangkan di negara yang menganut common law seperti Singapura dan Amerika Serikat menggunakan putusan Mahkamah Agung. Menurut Ahli, putusan Mahkamah Agung menjadi dasar hukum dan ada preseden di dalamnya. Begitu pula dengan Belanda negara yang menganut civil law, terdapat putusan het appeal, putusan pengadilan tinggi atau banding di Den Haag yang menyatakan bahwa jaksa itu memiliki qualified immunity. Dan untuk Indonesia, mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan khususnya Pasal 8 ayat (5) melalui izin Jaksa Agung.  Terhadap pertanyaan kapan ditanggalkan, menurut Ahli berdasarkan uji relevansi adalah selama kewenangan dan tugas itu dijalankan. Menurut pendapat Ahli, Ahli tidak menganut sampai jaksa tersebut pensiun, yang harus dites adalah apakah yang dilaporkan dan dimintakan pemeriksaan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang sedang dijalani jaksa tersebut. Misalnya ada seorang jaksa yang ditugaskan untuk di bagian hukum Tata Usaha Negara untuk merespons permohonan judicial review kemudian jaksa tersebut dipindahkan di bagian Pusat Data dan Statistik Kriminal di Kejaksaan dimana tugasnya adalah mengumpulkan data statistik, mengolah, dan lain sebagainya. Dalam mengolah dan mempublikasikan data yang diperoleh jaksa tersebut terikat oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang harus dipatuhi, dan termasuk jika informasi-informasi tersebut bersifat rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara yang harus dikecualikan. Ketika sedang menjalankan tugas jaksa dilaporkan melanggar karena terdapat informasi rahasia yang dikeluarkan, hal ini dapat dikatagorikan jaksa tersebut sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, menurut Ahli disini 126 relevansivitasnya. Ketika seorang jaksa itu ditempatkan di bagian diklat, maka tugas dan kewenangannya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, jika jaksa tersebut dilaporkan melakukan pelanggaran maka yang dilaporkan harus bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya.  Menurut Ahli, dalam melakukan OTT terhadap jaksa perlu dilakukan proses izin Jaksa Agung. Dan dalam penerapannya terdapat prasyarat yang harus terpenuhi, Ahli mengusulkan pengaturan mengenai prasyarat adanya OTT harus diperjelas untuk mencegah upaya penegakan hukum atau upaya pemeriksaan karena pembalasan, retaliatory arrest atau malicious prosecution.  Ahli mengusulkan beberapa indikator syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji relevansi, pertama, apakah jaksa tesebut sedang menangani kejahatan terorganisir yang besar atau tidak karena ketika hal ini sedang dilaksanakan, maka izin Jaksa Agung menjadi penting karena nuance, suasana, kondisi, konteks dalam penanganan perkara tersebut membutuhkan perlindungan ekstra terhadap jaksa, sehingga jaksa dapat fokus dalam bekerja. Ahli mencontohkan misalnya terkait perkara kejahatan transnasional, mengenai game online gambling, judi online, perdagangan orang, pencucian uang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, patut diduga bahwa upaya OTT pada jaksa ini merupakan bagian dari retaliatory arrest. Peristiwa pembalasan kepada jaksa yang sedang menangani perkara berat terjadi di berbagai negara, salah satunya berdasarkan special rapporteur dari Gabriela Knaul yang disampaikan di General Assembly PBB dari 7 negara yang dia kunjungi, dari 67 negara yang dia berkorespondensi, pola ini terjadi hampir di setiap negara. Pola dimana jaksa mendapatkan pembalasan ketika sedang menangani kasus-kasus yang korupsi sangat besar, syarat kepentingan politik, ada organized crime atau kejahatan terorganisir, transnasional di dalamnya. Syarat tambahannya adalah ketika terdapat unusual pattern of law enforcement.  Menurut Ahli, saran yang disampaikan ahli hanya merupak prosedur untuk memperoleh izin, tidak berarti jaksa tidak bisa diproses sama sekali, immunity absolute dapat menjadi empirical questions karena bisa saja diperoleh izin dari Jaksa Agung. 127  Terrhadap pertanyaan terkait persamaan di depan hukum, kita sama-sama setuju bahwa perlindungan dan jaminan itu diperlukan bagi semua pejabat, maupun penegak hukum. Menurut Ahli, ada hal-hal yang sudah diatur, existing, dan hal-hal yang berkembang dan kemudian diterapkan di berbagai macam negara. Ahli memahami bahwa apa yang diatur di berbagai macam negara belum tentu kompatibel, belum tentu sesuai, namun dalam legal reform reformasi hukum, dalam perumusan norma bahkan dalam pengambilan keputusan pengadilan, tidak sedikit menggunakan referensi/doktrin pengaturan-pengaturan yang ada di berbagai macam negara yang dapat menginspirasi untuk kemudian diterapkan yang paling layak, paling ideal dengan keadaan atau hukum di Indonesia. Oleh karena itu, persamaan di depan hukum dapat saja diterapkan ketika standar atau kriteria tersebut diterapkan. Menurut Ahli, dalam realitanya, mungkin terjadi komplikasi dan dengan adanya temporary immunity bukan berarti bahwa jaksa tersebut benar-benar immune dan tidak akan diproses. Salah satu cara untuk temporary immunity, dapat dengan apa memberhentikan sementara dan kemudian menjamin bahwa proses penegakan hukumnya itu tidak saling tercampur. Saksi Presiden Prof. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.  Saksi pernah menjabat sebagai Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pengawasan).  Pada Tahun 2014 Saksi menangani perkara tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun 2013, dengan tersangka Udar Pristono, Kepala Dinas PU DKI Jakarta.  Saksi bersama jajaran penyidik tindak pidana khusus, antara lain Sujadi, Sarjono Turin, dan lima jaksa lainnya, dilaporkan ke Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Nomor 3954 tanggal 30 Oktober 2014. Laporan Polisi yang ditujukan kepada Saksi dibuat atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik Kejaksaan, yaitu berupa uang sebesar Rp897.000.000,00. Menurut Kuasa Hukum Udar Pristono, tersangka, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dan akan digunakan tersangka untuk membayar angsuran uang muka kondominium hotel di Bali. 128  Bahwa Saksi dilaporkan ke Kepolisian dengan laporan lainnya yaitu dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen berdasar Laporan Polisi 1026 tanggal 13 November 2014. Karena adanya perbedaan hasil penimbangan terhadap 125 bus Transjakarta yang dilakukan oleh penyidik.  Bahwa laporan-laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 3208 tanggal 7 November 2014 (terlampir) dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 31 Desember 2014, serta memanggil, memeriksa Udar Pristono sebagai saksi. Selain dilaporkan ke kepolisian, saksi dan Penyidik Kejaksaan juga dilaporkan ke KPK dan Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Saksi sebagai jaksa, yakni melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan kasus yang cukup menyita perhatian publik.  Terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan jaksa lainnya berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan terhadap penahanan yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Menurut saksi, pengajuan laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Tetapi dalam kaitannya dalam proses ini, undang-undang telah menentukan lembaga yang kompeten untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau proses penyidikan, yaitu praperadilan dan karena hal ini berkaitan dengan pembuktian. Seorang tersangka dipersilan untuk membuktikan di persidangan bahwa harta benda yang disita bukan hasil tindak pidana, termasuk masalah penimbangan bus Transjakarta.  Dengan adanya laporan polisi ini, Saksi merasa dikriminalisasi atas laporan yang tidak berdasar. Menurut Saksi dalam kapasitasnya sebagai jaksa, proses penyidikan telah dilakukan secara sah, profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi merasa dengan adanya laporan polisi, ada upaya tersangka untuk mengalihkan isu dan hal ini sedikit banyak telah mengganggu proses penyidikan karena konsentrasi penyidik yang menangani perkara, termasuk juga Saksi, menjadi terpecah.  Menurut Saksi, Penyidik Bareskrim menyadari bahwa laporan yang ditujukan kepada Saksi dan jaksa tidak proporsional. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Mei 2015, Penyidik Bareskrim menghentikan penyidikan atas dugaan 129 tindak pidana, fitnah, pencemaran nama baik yang berdasarkan Surat Nomor TAP 8A Subdit Tipidum tanggal 20 Mei 2015 yang disampaikan Sarjono Turin berdasarkan Surat Nomor B83 Tipidum tanggal 28 Mei 2015, bukti terlampir.  Demikian juga terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan atas bukti berupa uang penipuan, pemalsuan, penimbangan Bus Transjakarta, juga dilakukan penghentian penyidikan SP3. Namun Udar Pristono menyampaikan nota keberatan yang meminta agar saksi, dan jaksa penyidik lainnya, termasuk Sarjono Turin, Victor Antonius Saragih dijadikan tersangka. Karena menurut terdakwa, LHKPN saksi dan jaksa yang lain tidak wajar.  Menurut Saksi terdapat upaya yang digunakan oleh penyidik yang berhadapan langsung atau tidak langsung dengan hukum untuk menguliti atau mencari-cari kesalahan jaksa, baik melalui laporan, pengaduan, atau pemberitaan, baik formil, profil sebagai jaksa maupun masuk ranah pribadinya, termasuk keluarganya. Dan sampai saat ini, upaya ini masih menjadi tren. Saksi merasa tuduhan atau pemberitaan yang tidak berdasar ini sangat tendensius ditujukan untuk mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dan proses penegakan hukum, menyerang profesionalisme jaksa, dan me-framing, menjatuhkan marwah penegakan hukum dan jaksa secara personal.  Meskipun demikian, Saksi dan jaksa yang lain, pada waktu itu tetap berkomitmen proporsional profesional dalam menangani kasus dimaksud. Proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan sampai upaya hukum tetap berjalan. Dan terbukti di persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Putusan Nomor 655 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan harta kekayaan dinyatakan dirampas untuk negara.  Dari serangkaian peristiwa ini, menurut Saksi terdapat upaya yang sistemis dan masif yang dilakukan oleh tersangka atau pihak lain untuk menghambat, dan melemahkan proses penegakan hukum, dan membuat banyak laporan polisi yang tidak berdasar dan/atau kriminalisasi terhadap jaksa di tengah pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai bentuk serangan balik koruptor (corruptor fight back), termasuk juga melakukan framing terhadap jaksa bahwa jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, atau menyerang pribadi jaksa. 130  Menurut Saksi, hal ini merupakan bentuk intimidasi, gangguan, godaan, dan merupakan campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban yang lain, yang kontraproduktif dengan tujuan negara memberikan jaminan perlindungan kepada jaksa bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi secara proporsional, profesional, sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Guideline of the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutors. Dalam persidangan, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut.  Untuk menjawab pertanyaan Pemohon, berdasarkan pengalaman Saksi, Saksi mendapatkan surat perintah penyidikan yang semula dilakukan oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian diambil alih oleh Mabes Polri. Surat penyidikan diberikan karena adanya pelanggaran Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 335 KUHP. Setelah terbit surat perintah penyidikan tersebut, menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kinerja di kalangan penyidik, jaksa-jaksa senior, Jampidsus Direktur penyidikan, kasubdit penyidikan. Namun Saksi mengingatkan rekan sejawatnya untuk tidak terpengaruh dan goyah, harus tetap konsisten serta profesional dalam melaksakan tugas. Menurut Saksi, dalam melaksanakan penegakan hukum pada tahun 2013 sampai 2015, setiap perkara yang ditangani melalui kajian yang sangat intens, detail, korektif, dan sangat teliti melalui gelar perkara, dan dilakukan melalui expose yang dilakukan sampai setengah malam. Sehingga dalam dua tahun ini tidak ada perkara yang bebas.  Menurut Saksi, terdapat satu perkara bebas di Indramayu, bupati, saksinya Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla namun di tingkat Mahkamah Agung terbukti dengan sah, meyakinkan terdakwa bersalah.  Terhadap pertanyaan dari Hakim Ketua, menurut Saksi apabila terdapat permintaan pemanggilan dari penegak hukum baik itu polisi, KPK, jaksa agung akan berpendapat apakah ada kaitannya dengan tupoksi tugas wewenang pokok dan fungsi kejaksaan melakukan tugas apa tidak? Kalau tidak ada, Jaksa Agung tidak memberikan izin. Namun jika pemanggilan tersebut berkaitan dengan hal- hal di luar tupoksi, Jaksa Agung akan memberikan izin untuk memenuhi panggilan dimaksud. Menurut Saksi, pada intinya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memang memerlukan adanya izin dari Jaksa Agung. 131 [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang penting dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan supermasi hukum dan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud, memang tidak mudah karena penuh dengan tantangan dan hambatan, termasuk tantangan dan hambatan berupa adanya serangan terhadap pribadi jaksa yang sedang menjalankan tugas dan mewenang maupun upaya pelemahan terhadap tugas dan mewenang kejaksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyadari bahwa saat ini terdapat beberapa perkara Pengujian Undang-Undang Kejaksaan pada situasi yang krusial saat ini, yakni di tengah-tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP dan sorotan kinerja kejaksaan berdasarkan hasil survei nasional dikukuhkan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik yang diajukan secara bersamaan dalam waktu berdekatan, antara lain Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2025 [sic!], Perkara Nomor 15/PUU-XIII/2025, Perkara Nomor 26, Perkara Nomor 53, dan Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2025. Fenomena ini menunjukkan betapa masifnya permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasca Undang-Undang Kejaksaan diundangkan, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Hal ini sekaligus menjadikan profesi jaksa sebagai aparat penegak hukum yang tugas dan wawenangnya paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi, di samping advokat, dibandingkan aparat penegak hukum lainnya. Kami berharap pengajuan uji materiil dalam perkara dimaksud tidak digerakkan oleh sekelompok orang tertentu atau organisasi yang memiliki motif terselubung untuk melemahkan kinerja Kejaksaan yang saat ini antara lain sedang menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas bidang perdata dan pemulihan aset, melakukan pemulihan kerugian keuangan dan penyelamatan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara, serta pengamanan proyek strategis nasional, dan pengamanan pembangunan strategis melalui intelijen penegakan hukum. 132 Meskipun hak konstitusional setiap warga negara telah dijamin dalam konstitusi, namun kita tentu sepakat untuk menetapkan hukum sebagai panglima dan menghindari penggunaan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian of the constitution, dijadikan sebagai alat pihak tertentu untuk melemahkan supremasi hukum serta proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melihat fenomena pengujian Undang-Undang Kejaksaan ini dalam perspektif yang bukan hanya normatif, namun juga dari aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis-sosial secara lebih luas dan menyeluruh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait kedudukan hukum kami mohon sudah dibacakan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 35 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, serta kepastian hukum yang adil dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pada dasarnya memberikan hak kepada jaksa agar dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya secara optimal, profesional, bebas, dan mandiri. Tugas dan wewenang jaksa merupakan tugas di bidang penegakan hukum yang tentunya mendukung prinsip negara hukum, yakni supremasi hukum. Penguatan legitimasi tugas dan peran jaksa dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan peran Kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sama sekali tidak melanggar asas persamaan dalam hukum karena dalam praktiknya penerapan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung secara hati- hati, objektif, dan terukur. Dalam praktik, penerapan Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Kejaksaan juga tidak terdapat kendala dan permasalahan baik formil, 133 administratif, maupun substantif. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bermakna, pertama, bertujuan agar jaksa dapat melakukan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas, dan merdeka. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan bagian dari prinsip forum privilegiatum yang memberikan kekhususan kepada orang- orang tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan lancar untuk kepentingan negara dan kepentingan umum. Jaksa sebagai profesi terhormat, officium nobile, dalam perkara mewujudkan fungsi hukum dan supermasi hukum tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum agar terhindar dari adanya kriminalisasi kewenangan. Jaksa melaksanakan kewenangan penuntutan bertindak atas nama negara dan jaksa juga sebagai pelindung kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan hukum, dan ketertiban masyarakat. Pentingnya peran jaksa juga diakui secara universal dalam Guidelines on the Role of the Prosecutors, yaitu whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice and real concerning the performance of their important responsibilities 36 so promote their respect for and compliance with the above- mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime. Kedua. Frasa dalam melaksanakan tugas dan wewenang bermakna positif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai kode etik dan kode perilaku jaksa. Untuk kepentingan penegakan hukum, jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kode etik. Selain itu, Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan juga harus dibaca dalam satu nafas agar dimaknai secara utuh dan komprehensif. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali 134 dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketiga. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity, yakni doktrin yang memberikan jaksa kebebasan dari tuntutan hukum. Kekebalan atau impunitas ini tidak dimaknai absolut karena berlaku hanya dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Perlu dipahami juga bahwa jaksa tidak hanya melaksanakan tugas dan wewenang dalam proses peradilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jaksa juga melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Urgensi ketentuan ini dilatarbelakangi pemikiran dan juga secara empiris di lapangan bahwa pelaksanakan tugas dan wewenang jaksa yang sangat sentral di bidang penegakan hukum tentunya berbanding lurus dengan besarnya potensi kriminalisasi ancaman dan upaya pelemahan terhadap jaksa dan kejaksaan. Salah satunya adanya tuntutan hukum dari pihak yang merasa kepentingan diganggu atau dilanggar atas proses penegakan hukum atau pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Di sisi lain, jaksa juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara professional. Kekhawatiran terus-menerus akan tuntutan hukum akan menghambat kemampuan jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional tanpa gangguan dan intimidasi. Karena pada prinsipnya, jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Doktrin prosecutorial immunity juga dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa perkara di Amerika, antara lainnya Imbler v. Patchman, Imbler, 424 U.S. 409 et 423. Keempat. Ruang lingkup Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Kejaksaan mencakup ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset, dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri yang dimana tugas dan wewenangnya tersebut merupakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Pemberian izin oleh Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung juga 135 merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Ketentuan mengenai jangka waktu pemberian izin tidak relevan karena tidak mengurangi kepastian hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan norma dimaksud yang dalam implementasinya tidak ada permasalahan secara substantif atau no issue karena dilakukan secara objektif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan good governance. Enam. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan norma konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional berdasar guidelines on the role of the prosecutors yang menyatakan states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan diartikan dengan ketentuan, dalam ayat ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam guidelines on the role of the prosecutors dan international association of proceantors [sic!], yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya juga pernah diuji dan dinyatakan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan kumulatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proposional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat, dimana baik hakim, advokat, dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan adanya equal arms di antara sesama penegak hukum khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya. Mahkamah konstitusi 136 pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula pembedaan perlakuan. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Yang Mulia Majelis Hakim Makamah Konstitusi, meskipun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa bentuk pelindungan hukum terhadap jaksa berupa prosedur pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa berbeda dengan bentuk pelindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, in casu hakim. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo Nomor 55/PUUXI/2013, halaman 55 sampai 56, Pemerintah dalam keterangannya telah menyampaikan bentuk perlindungan hukum terhadap penegak hukum lainnya in casu hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prosedur pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dapat dilakukan berdasarkan izin Jaksa Agung merupakan norma yang konstitusional. Jaksa dan hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan peradilan in casu kekuasaan penentutan dan kekuasaan kehakiman, namun jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap seseorang di persidangan, yakni berdasarkan asas dominus litis yang berlaku universal. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada jaksa Agung, selaku penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang kejaksaan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh negara. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021 menghilangkan norma kami kutip, jaksa yang diduga melakukan tidak pidana, perubahan norma dimaksud digunakan untuk memperjelas norma agar tidak redundant dan menimbulkan multitasir karena pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan konteks yang diduga melakukan tidak pidana, jadi tidak berubah substansi. Perubahan tidak secara substansial juga ditujukan dari Penjelasan Pasal 8 ayat (5) dalam Undang- 137 Undang Kejaksaan, meskipun redaksionalnya diperbaiki, pemahaman terhadap angka 4, guidelines on the role of prosecutors menyatakan states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability, tidak dapat dilepaskan dengan angka 11 dari guidelines on the role of prosecutors yang menyatakan prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest. Dimana pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilindungi tidak hanya di bidang pidana, melainkan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. Pemaknaan perlindungan jaksa secara sistematis juga dilakukan dengan membaca Undang-Undang Kejaksaan secara utuh agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak mudah mendapat gangguan, misalnya berupa laporan pidana, gugatan perdata, atau tuntutan tanggung jawab lainnya sebagai suatu upaya melemahkan independensi jaksa dan Kejaksaan. Pada prinsipnya, hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap independensi dan profesi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dijamin dalam standar perlindungan jaksa secara internasional dan diadopsi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Dengan jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan pengakuan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional, maka tentu akan menimbulkan dampak yang krusial terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan juga berdampak secara sistematis terhadap perlindungan bagi profesi yang diakui secara officium nobile yang diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang sesuai dengan kebutuhan hukum dan politik hukum pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga merupakan bagian dari amanah Konstitusi bahwa jaksa memiliki hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas 138 perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Yang Mulia Majelis Hakim Makamah Konstitusi. Dalam hal ini, perlu dipahami juga tentang adanya potensi perlawanan balik dari pihak tertentu yang sedang berkonflik dengan hukum di setiap pelaksanaan penegakan hukum. Mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional bersyarat akan berdampak secara sistemik pada jaksa dan Kejaksaan. Pengaturan norma mengenai perlindungan terhadap pejabat yang dikualifikasikan sebagai officium nobile dalam undang- undang. Hubungan antarkekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan penegakan hukum, baik secara formil, prosedural, substantif, dan administratif. Selain berdampak sistemik, inkonstitusionalitas atau konstitusionalitas bersyarat terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga secara langsung berdampak pada: pertama, terganggunya kinerja jaksa dan organisasi Kejaksaan dan akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi jaksa untuk demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya mengingat adanya ruang atau diskresi atau penilaian di setiap pengambilan keputusan, kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa dan organisasi kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan Kepolisian terhadap Jaksa, yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. 139 Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud, semakin menguatkan bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dilakukan secara bebas dan merdeka, sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pengeledahan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, bebas, dan merdeka, tanpa adanya intimidasi ancaman dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan baik pidana, perdata, atau tuntutan lainnya. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3. Menerima Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusisi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025, serta menyampaikan 140 keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya kami menyebut Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi impunitas bagi jaksa dan risiko kesewenang-wenangan. Bahwa berdasarkan teori rule of law, negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum dimana setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama tanpa perlakuan istimewa. Bahwa berdasarkan teori imunitas fungsional, pelindungan hukum bagi pejabat penegak hukum termasuk hakim dan jaksa seharusnya bersifat terbatas pada tindakan dalam kapasitas tugas dan wewenangnya, serta harus didasarkan pada iktikad baik. Bahwa berdasarkan teori abuse of power, ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan perlindungan bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, serta tidak ada membedakan secara tegas antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat. Bahwa dengan perlindungan tanpa batasan atau pengecualian, pengawasan eksternal menjadi sulit dilaksanakan dan hukum sulit ditegakkan secara efektif. Praktik perlindungan pejabat di Indonesia. 1. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus. 141 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 3. Ketua, wakil ketua, hakim pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan; atau b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan, kecuali: a. Tertangkap tangan. b. Disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa berdasarkan prinsip equality before the law, perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum. 142 Bahwa berdasarkan teori hukum dan kaidah hukum positif terhadap pejabat lain, perlindungan hukum fungsional bagi jaksa tetap diperlukan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara umum, antara lain: 1. Dibatasi pada tugas dan wewenang. Perlindungan hanya berlaku ketika jaksa bertindak dalam kapasitas resmi menjalankan tugas dan wewenangnya serta dengan iktikad baik. 2. Tidak berlaku untuk tertangkap tangan. Jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum harus dapat berjalan tanpa memerlukan izin Jaksa Agung. 3. Pengecualian untuk kejahatan berat. Tidak ada perlindungan bagi jaksa yang diduga melakukan kejahatan berat seperti korupsi, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan terhadap keamanan negara. KESIMPULAN. 1. Perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tetapi harus dengan batasan yang tegas sehingga tidak menimbulkan impunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta equality before the law. Keterangan Tambahan Mahkamah Agung Setelah mempelajari permohonan pemohon dalam perkara tersebut dapat kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: - Praktik Pelindungan Pejabat di Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (3) “Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dan Presiden kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 143 b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus.” 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 17 ayat (1): “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Presiden kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 26 “Ketua Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan trndak prdana keJahatan terhadap keamanan negara.” 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 25 “Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.” 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 26 “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetuiuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: 144 a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetuiuan tertulis dan Presiden setelah mendapat pertimbangan dan Mahkamah Kehormatan Dewan (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana peniara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 “Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden.” Pasal 25 (1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu penntah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila: a. tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. - Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia telah menyampaikan keterangannya secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 145 Dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (Selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Perkara No. 67/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Namun sebelum kami memberikan keterangan atas Pokok Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Izinkan menguraikan berkaitan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara-perkara a quo sebagai berikut: Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa bermaksud mengambil peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon baik dalam dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 namun apabila mendasarkan pada Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 maka Para Pemohon dalam kedua perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum atas ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.8] halaman 69, mengatakan: “…, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon II dan Pemohon III tidak termasuk jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon II dan Pemohon III tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian” Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, maka dalam Konklusi angka [4.2], mahkamah menyatakan: Pemohon I mempunyai Kedudukan Hukum (legal standng), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. Artinya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) yang diuji oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan Perlindungan terhadap Profesi Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU 11/2021. Maka 146 berdasarkan Putusan 55/PUU-XI/2013 dalam batas penalaran yang wajar tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Untuk lebih jelasnya telah kami sandingkan pada tabel di bawah ini: Putusan 55/PUU-XI/2013 Perkara No. 67/PUU-XXIII/2025 Pemohon II – Individu Warga Negara Pemohon I Individu Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat Pemohon III - Badan Hukum Perkumpulan (Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Pemohon II Individu Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, apabila melihat perbandingan pada tabel di atas tentunya antara Para Pemohon dalam Putusan 55/PUU-XI/2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dengan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 67/PUU-XXIII/2025 sejatinya memiliki kedudukan yang sama. Artinya apabila disandingkan dengan Permohonan a quo terhadap Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo maka menjadi beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU- XI/2013 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan A quo Sementara terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur tentang kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Artinya perkumpulan/organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini diterbitkan oleh Kementerian hukum. 147 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan mendasarkan pada Putusan No. 55/PUU-XI/2013 maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma a quo. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap penilaian kedudukan hukum Para Para Pemohon terhadap Objek Pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sebagaimana menjadi objek Pengujian dalam Perkara No. 15/PUU- XXIII/2025, tentunya dapat berlaku juga terhadap Objek Pengujian Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) (pengisian Jabatan diluar instansi kejaksaan), Pasal 30B huruf a (kewenangan Intelijen Penegakan hukum), Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (tugas dan wewenang Jaksa Agung) yang diatur dalam UU 11/2021 mengingat Para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara dan perkumpulan badan hukum yang mengajukan permohonan tidak termasuk jaksa dan/atau tidak memiliki keterkaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya, yang menyebabkan tidak terdapatnya kerugian konstitusional atas ketentuan norma a quo Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, maka izinkan PARA PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 memberikan keterangan atas Alasan permohonan para pemohon dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini: Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, adapun alasan Para Pemohon terhadap ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstitusionalitas normanya sebagaimana termuat dalam UU 11/2021 sebagai berikut Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 Pasal 8 ayat (5), “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Para Pemohon mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 antara lain: Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERKARA 148 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan Dalam permohonannya Para Pemohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk Hak Imunitas yang bahkan dinilai mengarah pada bentuk Impunitas. Terhadap alasan Para pemohon tersebut tentunya menunjukkan bahwa para pemohon keliru dalam memahami esensi dari ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, apabila kita mencermati rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” Rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya, apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka memerlukan prosedur yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU 11/2021 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 149 Jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sebenarnya sudah diatur sejak UU No. 16 Tahun 2004 diundangkan in casu termuat pada Pasal 8 ayat (5). Bahkan terhadap konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, telah diuji ke Mahkamah Konstiusi, dan telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU- XI/2013, dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.10.2], sebagai berikut: [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan atau profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litismemiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Disamping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap jaksa yang diakui di dunia internasional adalah Declaration on Minimum Standart Concering the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Famiies, yaitu deklarasi mengenai standar minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan keluarganya. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi tersebut adalah selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karenan keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia, salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan 150 tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, menyatakan: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya”. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materii Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Prosedur administratif tersebut hanya menyakinkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU 16/2004 telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Perlunya izin Jaksa agung untuk melakukan tindakan kepolisian agar jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Jaksa merupakan aparatur penegak hukum yang memiliki peran vital dan strategis dalam proses penegakan hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana tidak saja menegakan hukum yang merupakan keadilan prosedural saja namun juga memastikan terwujudnya keadilan substansial dalam penanganan perkara. Dengan demikian jaksa sebagai representatif negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila negara memberikan 151 perlindungan terhadap aparat penegak hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominus litis selaras dengan berjalannya prinsip ius puniendi. Sejak beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapnya beberapa kasus korupsi besar yang terpublish, meliputi: 1. Pertamina 968,5 T 2. PT Timah 300 T 3. BLBI 138 T 4. Duta Palma 78 T 5. PT TPPI 37 T 6. PT Asabri 22 T 7. PT Jiwasraya 17 T 8. Kemensos 17 T 9. Sawit CPO 12 T 10. Garuda Indonesia 9 T 11. BTS Kominfo 8 T 12. Bank Century 7 T Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile di atas, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74% (tujuh puluh empat persen). (https://www.antaranews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik-pada- kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen). Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan kasus hukum lainnya beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri semakin besar/banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Bahwa semangat untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diberikan dalam UU 11/2021 dalam perkembangannya sejalan dengan kebijakan Pemerintah in casu Presiden, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dimana 152 dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, apabila melihat kembali dalam Keterangan pemerintah pada Persidangan Perkara No. 55/PUU-XI/2013, dimana Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juli 2013, dimana Andi Hamza menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan terhadap polisi dalam kasus penggelapan. Kemudian pada tahun 1998 Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Dengan demikian, sudah selayaknya Jaksa sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, harus mendapat perlindungan. (Vide. Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU-XI/2013, Acara mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), Rabu, 24 Juli 2013). Perlunya izin Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 sejatinya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perlu kita pahami semangat pembentuk undang-undang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tentunya dilatar belakangi dengan uraian sebagai berikut: - Perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan hukum di tingkat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jaksa juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia terikat untuk melaksanakan norma-norma 153 yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum. Norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut secara langsung memengaruhi penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum. - Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berkewajiban untuk menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan norma-norma yang dirumuskan oleh PBB. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama International Association of Prosecutors (IAP)—di mana Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2006— menerbitkan dokumen penting berjudul The Status and Role of Prosecutors, sebagai kelanjutan dari dokumen sebelumnya, yakni Guidelines on the Role of Prosecutors tahun 1990. Dokumen-dokumen tersebut telah menjadi rujukan yang menginspirasi perubahan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya dalam hal penguatan prinsip independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan hukum terhadap Jaksa. (Vide: Naskah Akademik UU Kejaksaan, hlm. 2). - Secara khusus, terdapat setidaknya dua standar internasional yang menjadi dasar pijakan, yakni: Guidelines on the Role of Prosecutors (1990); dan Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Kedua standar tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin: “Perlindungan dalam melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, rintangan, pelecehan, gangguan yang tidak patut atau paparan yang tidak adil terhadap perdata, hukuman atau pertanggungjawaban lainnya;” “Jaksa dan keluarganya harus secara fisik dilindungi oleh pihak berwenang ketika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelepasan fungsi penuntutan.” - Selain itu, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Demikian pula, Council of Europe Recommendation tentang peran penuntut umum 154 menekankan perlunya jaminan bahwa penuntut umum dapat bekerja tanpa tekanan yang tidak semestinya. Inti dari berbagai instrumen ini adalah pengakuan dunia internasional bahwa perlindungan terhadap jaksa merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas een en ondeelbarheids (satu dan tidak terpisahkan) yaitu satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Apabila tidak ada mekanisme izin dari Jaksa Agung dan misalnya terdapat Jaksa yang sedang menangani suatu perkara dilaporkan berkali-kali oleh oknum ke aparat penegak hukum lainnya, tentu perkara yang sedang diperiksa oleh Jaksa menjadi terhambat, terganggu, dan dapat terjadi kegagalan dalam pengusutan suatu perkara karena banyak sekali gangguan dan hambatan yang diciptakan atau dibuat oleh oknum yang tidak mendukung penegakan hukum. Adanya mekansime pemberian izin dari Jaksa Agung selaras dengan penguatan supremasi hukum dalam mencegah adanya oknum yang dapat mengahalang-halangi proses penegakan hukum dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Adanya perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu Tindakan Kepolisian terhadap profesi Jaksa, juga dimiliki oleh Anggota BPK, sebagaimana tabel di bawah ini: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Jaksa UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 ayat (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Proseantors dan International Association of Proseantors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, 155 campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Anggota BPK RI UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Penjelasan Pasal 24 Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keterangan: Artinya tindakan kepolisian terhadap anggota BPK baik sedang ataupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 26 (1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan adalah sebagai berikut: Lembaga/Profesi Ketentuan Norma Undang-Undang Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan No. 26/PUU-XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, selama dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Penjelasan Pasal 16 156 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Putusan MK No. 113/PUU-XXI/2023 “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah Tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.” Anggota MPR RI Anggota DPR RI UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Keterangan: Artinya anggota MPR dapat dituntut di depan pengadilan terhadap tindakan lain selain pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik lisan maupun tertuis di dalam sidang atau rapat ataupun diluar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan Wewenang dan Tugas MPR Pasal 224 (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata- mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. 157 Anggota DPD RI Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 290 (1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. Pasal 338 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. Pasal 388 (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Notaris UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari uraian pada tabel di atas, terhadap beberapa model perlindungan terhadap lembaga/profesi di atas, perlindungan terhadap Profesi Jaksa mempunyai kesamaan dg perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan tidak termasuk perlindungan ketika tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 158 Maka dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi-profesi yang memiliki ancaman dan resikonya masing-masing dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang. Oleh karenanya terhadap rumusan-rumusan ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebagai contoh misalnya dalam upaya para pimpinan organisasi Advokat ingin memperkuat Hak Imunitas terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka para pimpinan organisasi Advokat meminta kepada pembentuk undang- undang untuk merumuskan ketentuan norma penguatan hak imunitas advokat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR. Bahkan jika kita melihat rumusan Hak Imunitas Advokat dalam UU 18/2003, pun tidak terdapat syarat sebagaimana dikehendaki Para Pemohon, termasuk terhadap rumusan norma yang diusulkan oleh Para Pimpinan Organisasi Advokat dalam RUU KUHAP di DPR. Kendatipun Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan para pemohon karena menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak Permohonan Para pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada kepentingan hukum/hak konstitusional Para pemohon yang dirugikan atau dilanggar. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menjadi beralasan menurut hukum apabila terhadap Perkara a quo, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak Terkait dalam Perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: DALAM PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025 1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. PETITUM 159 Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 18 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Agustus 2025 dan surat/tulisan tambahan yang diberi tanda Bukti PT- 19 sampai dengan Bukti PT-29 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Akta Notaris Persatuan Jaksa Indonesia; 2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-00857.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 17 Desember 2014; 3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2025-2027; 4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia; 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Penduduk Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.H (Pihak Terkait I); 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait II; 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait II 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait III; 9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait III; 160 Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Persaja juga mengajukan 2 (tiga) orang ahli yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., dan Dr. Indra Perwira S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait IV; 11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait IV; 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait V; 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VI; 14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VI; 15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VII; 16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Kartu Anggota Jaksa Pihak Terkait VII; 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia (Pihak Terkait I); 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga (Pihak Terkait I). 19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 78/A/PP.Persaja/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025; 20. Bukti PT – 20 : Surat Keputusan No. 572/UN2.F5.D/SDM.07/2025 21. Bukti PT – 21 : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 22. Bukti PT – 22 : Keterangan Ahli Tertulis atas Perkara No. 9-15-67/PUU- XXIII/2025 23. Bukti PT – 23 : Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli No. 79/A/PP.PERSAJA/08/2025, tanggal 19 Agustus 2025. 24. Bukti PT – 24 : Surat Tugas No. 7440/UN6.A/KP.10.06/2025 25. Bukti PT – 25 : Daftar Riwayat Hidup Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. 26. Bukti PT – 26 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara No. 9-15-67/PUU-XXIII/2025 27. Bukti PT – 27 : Surat Permohonan Bantuan Ahli No. 77/A/PP.PERSAJA/08/2025 28. Bukti PT – 28 : Daftar Riwayat Hidup Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H. 29. Bukti PT – 29 : Keterangan Ahli Tertulis Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. Perkara Laksamana Muda (Purn) TNI. Anwar Saaidi, S.H., M.H 161 A. Pendahuluan Pada perkara-perkara sebagai berikut: 1. Perkara No. 67/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, Terdapat pasal dari undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 ("uu kejaksaan") yang dipersoalkan oleh para pemohon yakni: 1. Pasal 8 ayat (5) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" Pasal-pasal UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji dari pasal-pasal UU Kejaksaan itu adalah: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). B. Legal Issues (Rumusan Masalah) Berdasarkan uraian dari permohonan yang diajukan, Ahli mendapatkan beberapa permasalahan hukum yang perlu dibahas sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? C. Pembahasan 1. Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Para Pemohon dalam perkara ini menyatakan bahwa norma di Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Pemanggilan, Pemeriksaan,Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 162 Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum." Ahli akan membahas masalah hukum ini dengan menggunakan pendekatan integrated criminal justice system, constitutional interpretation, dan policy model, sebagai berikut. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan perlu dimaknai dalam konteks keseluruhan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingandi luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. Argumentasi Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu dikaji secara mendalam. Prinsip persamaan di hadapan hukum bukan berarti setiap individu diperlakukan sama persis dalam segala hal. Konstitusi mengamanatkan adanya perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sepanjang perlakuan khusus tersebut didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yangdapat mengganggu proses penegakan 163 hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan. Dari sisi policy model, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan kebijakan yang rasional dan diperlukan untuk menjaga efektivitas dan integritas Kejaksaan. Tanpa adanya mekanisme kontrol internal seperti izin Jaksa Agung, Jaksa rentan menjadi sasaran kriminalisasi atau intimidasi, terutama ketika menangani perkara-perkara yang sensitif dan melibatkan pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini dapat melemahkan Kejaksaan dan mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan adanya izin Jaksa Agung, diharapkan proses hukum terhadap Jaksa dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dan sistem peradilan pidana dapat terjaga. Dilihat dari segi kepastian hukum serta kesinambungan putusan dari putusan terdahulu yakni berdasarkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 55/PUU- XI/2013, antara lain: a. Peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum; b. Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya; c. Selama ini dalam menjalankan tugas penegakan hukum, penuntut umum seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi baik harta bendanya, keluarganya bahkan jiwanya sendiri, oleh karena 164 keamanan dan perlindungan terhadap penuntut umum yang menjalankan tugas maupun keluarganya menjadi tanggung jawab negara; d. Salah satu perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang; e. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on The Role of Prosecutor dan International Association of Presecutor yaitu negara menjamin bahwa Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campurtangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya". f. izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadapjaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya; Bahwa izin Jaksa Agung adalah suatu prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarkinya. Menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukan merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, malah justru memperkuat konsepsi penting dalam penegakan hukum yakni Integrated Criminal justice System. D. Kesimpulan 1. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukanlah bentuk imunitas yang mengarah pada impunitas dan dengan demikian Pasal 8 ayat (5) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol yang dirancang untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam 165 menjalankan tugasnya, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Ketentuan ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dan berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa izin Jaksa Agung bukanlah penghalang absolut bagi penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tetap berjalan untuk memastikan akuntabilitas Kejaksaan. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Pertanyaan untuk Ahli Hukum Tata Negara terhadap Pasal 8 ayat (5) 1. Apakah Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 masih tetap relevan untuk dipertahankan hingga saat ini? Mengingat peningkatan kinerja serta resiko kriminalisasi yang dapat diterima oleh jaksa-jaksa belakangan ini yang sedang gencar melaksanakan Pengungkapan Kasus Korupsi yang nilainya triliunan rupiah Tanggapan: Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-Xl/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dimana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. Menurut pendapat Ahli bahwa putusan Nomor 55/PUU-Xl/2013 masih relevan untuk dipertahankan hingga saat ini, karena apabila dilihat rumusan norma pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 8 ayat (5) UU 166 Nomor 11 Tahun 2021 tidak ada perubahan sama sekali, dalam hal ini pembentuk UU masih menganggap perlindungan hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap perlu diberikan kepada Jaksa. 2. Apakah menurut ahli rumusan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlalu luas pemaknaanya dan dapat mengarah pada lmpunitas? Tanggapan: Apabila dilihat dari rumusan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidaklah dapat dikatakan terlalu luas apalagi mengarah kepada lmpunitas, karena sejatinya ketentuan norma tersebut sudah sangat jelas maksud dan tujuan dari rumusan norma tersebut, yaitu, terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Artinya selama sudah mendapatkan lzin dari Jaksa Agung maka tindakan kepolisian dapat dilakukan terhadap Jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementa a terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan diluar dari tugas dan wewenangnya, maka tindakan kepolisian yang akan dilakukan tidak memerlukan izin Jaksa Agung (misalnya Jaksa yang tertangkap membawa dan menggunakan narkoba atau Jaksa yang melakukan tindak pidana penipuan). Bahwa persoalan yang dikemukakan adalah adanya penilaian yang berkaitan dengan lambatnya dikeluarkan izin oleh Jaksa Agung, hal tersebut bukanlah persoalan norma, namun murni persoalan implementasi yang bisa diselesaikan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempercepat penerbitan lzin Jaksa Agung. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan No. 180/PUU-XXll/2024 dimana lambatnya proses ekstradisi dan MLA bukanlah terletak pada persoalan norma yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority, namun menurut Mahkamah Konstitusi, lambatnya proses tersebut adalah persoalan lmplementasi yang dapat di selesaikan melalui perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga. 3. Apakah perlu diatur pembatasan atau pengecualian pada Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11/2021, sebagaimana pembatasan atau pengecualian yang diatur pada jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung ? 167 Tanggapan: Bahwa pembentuk undang-undang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap perangkat penyelenggara negara menerapkan konfigurasi perlindungan yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu : Konfigurasi pertama yaitu terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung, perlindungan hukum atas tindakan kepolisian terhadapnya hanya dapat diberikan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Bahwa bentuk perlindungan hukum ini diberikan untuk semua Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung dalam semua keadaan baik terhadap Hakim yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya maupun yang tidak sedang melaksanakan tugas dan kewenanganannya, dalam hal ini terhadap Hakim yang melakukan perbuatanꞏyang diduga sebagai tindak pidana di luar pelaksanaan tugqs dan kewenangannya tetap diberlakukan mekanisme tersebut. Konfigurasi kedua yaitu terhadap Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD, perlindungan hukum berupa pemberian hak imunitas, dalam hal 1n1 Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD ataupun di luar sidang atau rapat MPR/DPR/DPD/DPRD yang berkaitan dengan wewenang dan tugas anggota MPR/DPR/DPD/DPRD. Konfigurasi ketiga yaitu terhadap Jaksa, perlindungan hukum yang diberikan berupa harus adanya izin Jaksa Agung dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Bahwa model pelindungan hukum ini hanya diberikan kepada Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya terhadap perbuata tercela baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Jaksa di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak diberikan perlindungan hukum oleh negara, artinya perlindungan hukum dari negara hanya diberikan terhadap Ja sa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap profesi Jaksa, konsistensi perlindungan hukum oleh negara yang diberikan hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam UU Nomor 168 16 Tahun 2004 sampai dengan perubahannya dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, sebagai berikut: UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma- norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum Pasal 8 (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas narna negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggr nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan 169 diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Selanjutnya dari uraian. di atas, apakah diperlukan pengaturan mengenai pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap Jaksa sebagaimana Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung?. Menurut pendapat Ahli tidak perlu, karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan perlindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Bahwa pembatasan perlindungan hukum terhadap Jaksa tidak hanya meliputi ketika Jaksa tersebut melaksanakan tugas dan kewenangannya saja, namun juga diatur dalam Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi "bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa 170 menjaga kehormatan dan martabat profesinya". Prinsip-prinsip tersebut harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Jaksa bukan merupakan bentuk imunitas sebagaimana diberikan kepada Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD dan BPK karena terhadap profesi Jaksa bukan tidak dimungkinkan untuk dil kukan pemeriksaan sekalipun dugaan tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, namun terdapat mekanisme izin yang harus dimintakan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung sebelum dilakukan pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Jaksa dimaksud. [2.10] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: 1. KESIMPULAN PARA PEMOHON A. PENDAHULUAN Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan sebagai negara hukum, yang salah satu prinsip fundamentalnya adalah supremasi hukum (rule of law) serta persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam konteks ini, setiap lembaga negara maupun aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum tanpa adanya privilese yang menempatkan mereka di atas hukum. Namun, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru memberikan imunitas hukum kepada Jaksa tanpa diikuti mekanisme pengecualian yang jelas. Norma ini menimbulkan persoalan serius karena secara potensial menciptakan bentuk carte blanche immunity yang dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dari perspektif teori equality before the law, sebagaimana ditegaskan oleh A.V. Dicey, prinsip kesetaraan hukum menghendaki agar setiap orang, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama dan peradilan yang sama. Pemberian imunitas absolut kepada Jaksa menyalahi prinsip ini, sebab menempatkan Jaksa pada kedudukan istimewa yang diskriminatif jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, seperti polisi, hakim, maupun advokat, yang tetap dapat dimintai 171 pertanggungjawaban hukum dengan mekanisme tertentu, termasuk adanya pengecualian pada keadaan tertangkap tangan atau tindak pidana berat. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (5) juga tidak memberikan batasan waktu yang jelas mengenai kapan izin dari Jaksa Agung harus diberikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlarut dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Dari perspektif teori checks and balances, sebagaimana dikemukakan Montesquieu dalam doktrin trias politica, setiap kekuasaan negara harus dapat dikontrol agar tidak disalahgunakan. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang memberikan kekebalan absolut kepada Jaksa justru menutup mekanisme kontrol yudisial terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, Pasal 24 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jika Jaksa diletakkan dalam posisi yang kebal mutlak, terlebih tanpa adanya pengecualian dan tanpa adanya kejelasan jangka waktu penerbitan izin oleh Jaksa Agung, maka prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 akan tercederai. B. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. 3. Bahwa kemudian kewenangan MK tersebut dipertegas melalui UU MK (UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020), UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022) yang semuanya menyatakan bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945. 4. Bahwa kemudian dipertegas lagi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 memperjelas bahwa pengujian undang-undang (termasuk PERPPU) adalah kewenangan MK. Sebagai the guardian of the constitution 172 sekaligus the sole interpreter of the constitution, MK berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, termasuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). 5. Bahwa Permohonan Judicial Review UU Kejaksaan yang diajukan oleh para pemohon adalah uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan terhadap UUD NRI 1945; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 8. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat 173 (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 tahun 2021, yakni sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 4 tersebut Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut;  Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 11. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tertanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-4), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-5); 12. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6), yang saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Agustus 2020 (Bukti P-7), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-8); 13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhadapan dengan 174 aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Hakim; 14. Bahwa advokat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- undangan. Oleh karena advokat berstatus sebagai penegak hukum, maka kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim; 15. Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia (Bukti P-3 dan P- 6) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-4 dan P-7) menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan karena: e. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; f. Bahwa para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi ini tidak hanya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap 175 proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; g. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, secara nyata menimbulkan perlakuan diskriminatif antara Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dengan jaksa. Advokat dapat secara langsung dipanggil, diperiksa, bahkan ditahan apabila diduga melakukan tindak pidana, sedangkan Jaksa sekalipun dalam keadaan tertentu tidak dapat dikenai tindakan hukum oleh kepolisian tanpa izin Jaksa Agung. Bahwa tidak adanya pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti halnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, maupun tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, serta ketiadaan batas waktu yang jelas dalam penerbitan izin tersebut, menjadikan norma a quo secara normatif menciptakan bentuk kekebalan hukum yang absolut (absolute immunity) bagi Jaksa. Bahwa keadaan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana setiap orang, termasuk Jaksa maupun Para Pemohon, seharusnya tunduk dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Akibatnya, ketentuan Pasal a quo berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif, menimbulkan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, serta merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. h. Bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya 176 demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, merugikan hak konstitusional Para Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut: e. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum; f. Hak atas perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian; g. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; h. Hak untuk menegakkan hukum dan keadilan. 17. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian yang menjadi objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar atau sekurang-kurangya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian, dan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dan mandiri. oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional; 18. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon meyakini bahwa Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini; D. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA Adapun dalam permohonan uji materiil (materiele toetsingrecht) yang diajukan oleh Pemohon, dapat dirumuskan dalil-dalil posita sebagai berikut : 177 I. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MEMBERIKAN HAK IMUNITAS ABSOLUT TANPA ADA PENGECUALIAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NON DISKRIMINATIF DAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW 19. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu pokok penting adalah diakuinya hak asasi manusia, termasuk prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 20. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, adalah negara hukum. Dalam konteks negara hukum, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum internasional, yaitu Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 21. Bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum tersebut telah diadopsi secara tegas dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Dengan diakuinya prinsip ini, maka konsekuensi logisnya adalah pemerintah dan aparat penegak hukum wajib merealisasikannya dalam praktik kehidupan bernegara. 22. Bahwa menurut Prof. Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia (1985), mengatakan bahwa teori equality before the law merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan antara hak dan kewajiban setiap warga negara, yang harus dijalankan sesuai kedudukan masing-masing. Asas ini tidak hanya menuntut kesetaraan formal, tetapi juga keadilan substantif, di mana setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dan setara oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, adagium klasik menegaskan bahwa terhadap hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan terhadap hal-hal yang berbeda harus diperlakukan berbeda secara proporsional. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menolak adanya 178 perlakuan istimewa atau diskriminatif yang tidak memiliki dasar rasional dan objektif, karena hal tersebut bertentangan dengan esensi negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. 23. Bahwa berdasarkan uraian di atas prinsip non diskriminatif dan prinsip equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara hukum. Akan tetapi, terdapat perlakuan yang berbeda dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Tidak memberikan pengecualian; 24. Bahwa prinsip non-diskriminatif dan equality before the law merupakan sendi fundamental negara hukum yang menuntut setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa keistimewaan yang tidak berdasar. Akan tetapi, terdapat perlakuan yang berbeda dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tanpa adanya pengecualian bahkan dalam keadaan jaksa tertangkap tangan, dengan tidak adanya pengecualian justru menimbulkan bentuk perlindungan absolut yang melahirkan kesan imunitas bagi Jaksa. Norma demikian bukan saja diskriminatif jika dibandingkan dengan profesi hukum lain yang tunduk pada pengecualian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. 25. Bahwa jika dibandingkan dengan profesi penegak hukum lain, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung, meskipun tindakan hukum terhadapnya mensyaratkan persetujuan Presiden setelah adanya perintah Jaksa Agung, tetap diatur adanya pengecualian, yakni apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Demikian pula, Hakim Peradilan Agama dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tetap dapat langsung ditindak tanpa izin apabila melakukan tindak pidana tertentu. 179 Bahkan advokat sekalipun, meskipun memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya, tetap dapat diperiksa, ditangkap, atau ditahan apabila terbukti bertindak tanpa itikad baik atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku bagi profesi hukum lain selalu membuka ruang pengecualian demi menjaga prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Sebaliknya, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mengenal pengecualian sama sekali, sehingga memberikan hak imunitas absolut kepada Jaksa. Tabel. 1 Pengecualian Tindakan Kepolisian terhadap Hakim MK dan MA Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Mahkamah Agung UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 6 4) …………………………………………. 5) …………………………………………. 6) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau d. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. UU NOMOR. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Pasal 17 2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; d. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Tabel. 2 Pengecualian Tindakan Kepolisian Hakim Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara 180 No UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 25 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal : d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau e. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau f. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 26 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. 4) Dalam hal : d. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau e. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau f. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 26. Bahwa jika dibandingkan, hak imunitas yang dimiliki Jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan hak imunitas penegak hukum lain menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Peradilan Agama, dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memang dilindungi dengan mekanisme izin tertentu, tetapi tetap diatur adanya pengecualian, misalnya apabila tertangkap tangan atau melakukan tindak pidana berat yang mengancam keamanan negara. Demikian pula Advokat, meskipun memiliki imunitas dalam menjalankan profesinya, tetap dapat ditindak apabila bertindak tanpa itikad baik atau melanggar hukum. Sebaliknya, ketentuan mengenai Jaksa tidak mengenal pengecualian sama sekali, bahkan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan kesan adanya hak istimewa yang absolut bagi Jaksa, yang tidak dimiliki oleh profesi hukum lain. Perlakuan berbeda tanpa alasan rasional tersebut jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law dan asas non-diskriminasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945. 181 27. Bahwa terhadap tindakan yang dikecualikan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, yang dalam pertimbanganya halaman 75-76 [3.27]; “Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menunggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya;” “Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara”. “Oleh karena Pasal 36 ayat (5) UU Pemda mengatur batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah ketentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda”. 28. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011, Mahkamah secara tegas menekankan pentingnya adanya pengecualian agar mekanisme hukum tidak terhambat, khususnya dalam kasus tertangkap tangan, tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati, maupun tindak pidana yang membahayakan keamanan negara. Namun, berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang sama sekali tidak memberikan ruang pengecualian, sehingga nyata- nyata bertentangan dengan prinsip equality before the law dan asas non- diskriminasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Sebab, apabila terhadap penegak hukum lain diatur mekanisme pengecualian demi menjamin efektivitas penegakan hukum, sementara Jaksa sebagai bagian dari penegak hukum justru diberikan kekebalan mutlak yang menutup kemungkinan adanya tindakan hukum, bahkan dalam keadaan yang sangat mendesak dan membutuhkan penanganan segera. 182 II. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN BATAS WAKTU IZIN JAKSA AGUNG 29. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus menjaga independensi institusi kejaksaan dari kemungkinan kriminalisasi; 30. Bahwa Para Pemohon juga menyadari bahwa izin Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangannya pada halaman 72: “Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”; 31. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU- XI/2013 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung bukan merupakan bentuk diskriminasi ataupun perlakuan berbeda terhadap individu tertentu, namun penting untuk dipahami bahwa inti permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini tidak hanya terletak pada keberadaan syarat izin tersebut. Permasalahan utama justru terletak pada kekosongan pengaturan mengenai batas waktu yang jelas bagi Jaksa Agung dalam memberikan keputusan apakah berupa persetujuan atau penolakan atas permintaan izin. Ketiadaan jangka waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, yang secara 183 fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta asas due process of law. Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu yang pasti, proses hukum dapat dengan mudah terhambat atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan penegakan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun syarat izin dari Jaksa Agung telah dinyatakan konstitusional. Namun, dalam aspek prosedural terkait jangka waktu izin tersebut justru menimbulkan problematika konstitusionalitas baru. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berlandaskan prinsip checks and balances, setiap kewenangan harus dibatasi secara proporsional agar tidak menjadi absolut, termasuk kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Oleh karena itu, pengaturan batas waktu yang tegas dan proporsional merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam proses penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan penegak hukum dari potensi tindakan sewenang-wenang. Tanpa pengaturan semacam ini, sistem hukum berisiko kehilangan kredibilitasnya dan tidak mampu menjamin keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utamanya; 32. Bahwa dalam negara hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat negara, termasuk Jaksa Agung, harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Kepastian hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi oleh para pencari keadilan. Bahwa dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi Jaksa Agung untuk memberikan atau menolak izin, yaitu “paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima,” merupakan bagian integral dari upaya menegakkan prinsip kejelasan prosedur dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap proses hukum 184 dilaksanakan dengan tertib, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut. Bahwa norma pembatasan waktu tersebut menjadi penting karena dalam praktik selama ini, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam proses pemberian izin oleh Jaksa Agung telah membuka ruang ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan melalui penundaan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu secara eksplisit menjadi bentuk kemajuan hukum yang mendukung penguatan tata kelola kekuasaan negara secara konstitusional; 33. Bahwa Pembatasan waktu juga sejalan dengan semangat penguatan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan Kejaksaan. Jaksa Agung tetap diberikan otoritas sebagai wujud penghormatan terhadap independensi institusi, namun tidak bersifat mutlak. Adanya tenggat waktu memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat diuji, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau praktik perlindungan berlebihan yang merugikan proses hukum; 34. Bahwa lebih jauh, usulan norma ini memberikan titik temu antara perlindungan terhadap jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan dukungan terhadap penegakan hukum yang berimbang dan tidak diskriminatif. Jaksa tetap memperoleh jaminan hukum agar tidak mudah dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugas, namun kontrol terhadap kewenangannya juga tetap terbuka. Dengan demikian, hukum ditegakkan bukan hanya secara adil, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan prosesnya; 35. Bahwa mengenai batas waktu syarat izin yang terlalu lama juga bisa membuat suatu perkara menjadi macet dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 berkaitan dengan proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang dalam pertimbangannya sebagai berikut: [3.20] halaman 71 “Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses 185 penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan”. [3.23] halaman 73 “Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Terhadap adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum; Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- IX/2011 “Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan” 36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 bahwa dengan adanya tenggang waktu izin yang terlalu lama bisa membuat yang diduga melakukan tindak pidana 186 berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 8 ayat (5) UU kejaksaan yang tidak memberikan batas waktu izin Jaksa Agung secara jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. III. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENT OF JUDICIARY 37. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip fundamental dari negara hukum adalah adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 38. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan fungsi terkait kekuasaan kehakiman meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mencakup antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan 39. Bahwa kendati secara tertulis Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukan kekuasaan kehakiman, namun hal tersebut dapat ditafsirkan meluas yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan. hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dengan demikian sifat independensi 187 peradilan meliputi keseluruhan proses integrated justice system yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman; 40. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 (1) ICCPR yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan: “All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law...”; 41. Bahwa pengertian independent of judiciary menurut Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985) di antaranya meliputi sebagai berikut: “The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary”; “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason” 42. Bahwa dengan demikian, peradilan yang independen mensyaratkan kondisi- kondisi di mana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh memihak, bekerja sesuai fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun; 43. Bahwa ketentuan mengenai Pasal 8 ayat 5 UU Kejaksaan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions (pembatasan-pembatasan) yang dilakukan Jaksa Agung dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat (improper influences) dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu; 188 44. Bahwa bentuk-bentuk pengaruh, gangguan, dan hambatan dalam proses penegakan hukum juga telah diungkapkan oleh Kejaksaan melalui Hasil Kajian Kejaksaan Agung terkait izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 12, yang antara lain menyebutkan bahwa: • Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, seringkali izin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya; • Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lambat dan terkesan macet; • Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri; menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain; 45. Bahwa sejalan dengan hasil Kajian Kejaksaan Agung mengenai mekanisme pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum, jika dikaitkan dengan ketidakjelasan batas waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menghambat jalannya proses hukum secara efektif. Disamping itu, Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian, bahkan dalam kondisi khusus seperti apabila seorang Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau diduga keras melakukan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam dengan pidana mati maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketiadaan pengecualian ini tidak hanya melemahkan kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga mengganggu fungsi sistem peradilan secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertentangan 189 dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945; 46. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan juga tidak sejalan dengan prinsip due process of law, karena tidak memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan terhadap Jaksa akan dilakukan dalam waktu yang wajar dan terbebas dari intervensi kepentingan. Ketika pemberian izin sepenuhnya berada dalam diskresi Jaksa Agung tanpa batasan waktu, maka proses penegakan hukum menjadi rawan terhadap konflik kepentingan, apalagi terdapat hubungan struktural, politis, atau personal antara Jaksa Agung dan Jaksa yang diperiksa. Hal ini tidak hanya mencederai objektivitas proses hukum, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindakan obstruction of justice, yang secara langsung merusak integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana nasional. E. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47. Bahwa Pemerintah menjelaskan permohonan para Pemohon terkait pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pada dasarnya bersifat mutatis mutandis dengan perkara-perkara sebelumnya, yakni Perkara Nomor 9/PUU- XXIII/2025 dan Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Namun, terhadap Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Pemerintah tetap memberikan penjelasan dengan menegaskan dasar konstitusional dan yuridis yang relevan. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 48. Bahwa Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 38 ayat (3) Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa badan-badan lain tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Hal ini menempatkan jaksa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. 190 49. Bahwa berdasarkan Pasal 28G UUD NRI 1945 menjamin perlindungan bagi setiap orang atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi jaksa dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga menegaskan adanya jaminan keamanan yang diberikan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. 50. Bahwa selain itu, pengakuan terhadap pentingnya perlindungan jaksa juga tercermin dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan ketentuan dari International Association of Prosecutors. Pedoman internasional tersebut menegaskan bahwa negara harus menjamin jaksa dapat menjalankan fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak semestinya, atau ancaman pertanggungjawaban hukum yang tidak wajar, baik secara pidana, perdata, maupun bentuk tanggung jawab lainnya. 51. Bahwa dengan demikian, Pemerintah menegaskan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk adopsi dari prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Norma tersebut dipandang sebagai manifestasi dari kesepakatan global yang bertujuan menjamin efektivitas, imparsialitas, dan keadilan dalam proses peradilan. Oleh karenanya, Pemerintah memandang ketentuan tersebut konstitusional serta selaras dengan standar hukum nasional maupun internasional. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 52. Bahwa argumentasi Pemerintah yang menyatakan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU bersifat mutatis mutandis dengan perkara-perkara sebelumnya (Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 15/PUU- XXIII/2025) perlu ditinjau secara kritis. Prinsip mutatis mutandis memang dapat digunakan dalam konteks hukum apabila terdapat kesamaan substansi, namun Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan bahwa setiap permohonan uji materi harus dilihat berdasarkan konteks, objek pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan para pemohon. Dengan demikian, sekalipun terdapat kesamaan norma yang diuji, tetap terbuka kemungkinan adanya perbedaan perspektif dan relevansi konstitusional yang 191 patut diperiksa secara mendalam. Oleh karena itu, dalil Pemerintah bahwa permohonan ini identik dengan perkara sebelumnya tidak serta-merta meniadakan kebutuhan pengujian ulang, terutama jika terdapat alasam permohonan dan dasar konstitusionalitas/ atau batu uji yang berbeda. 53. Bahwa Pemerintah menekankan kejaksaan merupakan bagian integral dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, harus dipahami bahwa fungsi penuntutan dan penyidikan yang dilakukan jaksa tetap berada pada ranah executive power, bukan judicial power. Kejaksaan memang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), tetapi secara struktural ia tidak termasuk lembaga kekuasaan kehakiman. Penempatan jaksa sebagai “aparatur yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda secara absolut dibanding aparat penegak hukum lainnya, karena hal itu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam prinsip equality before the law. 54. Bahwa jaminan perlindungan sebagaimana ditegaskan oleh Pemerintah dengan merujuk Pasal 28G UUD NRI 1945 pada prinsipnya berlaku untuk semua warga negara, termasuk jaksa, hakim, advokat, maupun masyarakat biasa. Akan tetapi, perlindungan konstitusional terhadap rasa aman tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan imunitas khusus yang bersifat over- protection. Perlindungan konstitusional memang harus menjamin independensi jaksa dalam melaksanakan tugasnya, tetapi di sisi lain, jaksa juga harus tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas. Jika norma Pasal 8 ayat (5) dipahami terlalu luas sebagai bentuk imunitas absolut, hal itu justru dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechsstaat) yang menekankan pertanggungjawaban setiap pejabat publik di hadapan hukum. 55. Bahwa merujuk pada Guidelines on the Role of Prosecutors maupun ketentuan International Association of Prosecutors, benar bahwa negara wajib menjamin jaksa bebas dari intimidasi, pelecehan, atau intervensi yang tidak semestinya. Namun, prinsip internasional tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan jaksa dari bentuk pertanggungjawaban hukum yang wajar apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan secara pribadi. Dengan kata lain, perlindungan internasional hanya bersifat 192 functional immunity yang terbatas pada tindakan dalam rangka tugas jabatan, bukan personal immunity yang meniadakan tanggung jawab hukum secara menyeluruh. 56. Bahwa argumentasi Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan adopsi dari prinsip internasional memang dapat dibenarkan, namun harus dikritisi bahwa adopsi norma internasional harus selaras dengan konteks konstitusional dan sistem hukum Indonesia. Prinsip universal tidak dapat diterapkan secara mentah tanpa memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan norma tersebut secara constitutional review agar perlindungan terhadap jaksa tetap terjaga, namun tidak melahirkan carte blanche immunity yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. KETERANGAN DPR RI: RUDIANTO LALLO 57. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam keterangannya terhadap Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peranan sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai dominus litis. Jaksa berfungsi menjamin tegaknya supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menyelamatkan keuangan negara. Oleh karena itu, profesi jaksa perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. 58. Bahwa Perubahan Undang-Undang Kejaksaan didasarkan pada standar internasional, khususnya United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors dan rekomendasi International Association of Prosecutors. Perlindungan ini penting karena jaksa kerap menghadapi ancaman terhadap keselamatan diri, keluarga, maupun harta bendanya ketika melaksanakan fungsi penegakan hukum. 59. Bahwa Mekanisme izin Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dipandang DPR bukan sebagai bentuk impunitas, melainkan prosedur administratif untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat sebelum dilakukan upaya paksa terhadap jaksa. Mekanisme ini juga telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-IX/2013 dan bukan merupakan diskriminasi atau perbedaan perlakuan. 193 60. Bahwa DPR juga menegaskan bahwa mekanisme serupa berlaku pada profesi lain, misalnya advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada praktiknya, ketentuan tertangkap tangan (OTT) tetap berlaku bagi profesi tersebut, sebagaimana juga diberlakukan kepada sejumlah jaksa yang pernah diproses hukum melalui OTT oleh KPK. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) tidak meniadakan penerapan hukum pidana secara umum. 61. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai ketiadaan batas waktu izin Jaksa Agung, DPR menyatakan bahwa meskipun tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kejaksaan, mekanisme perizinan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai batas waktu keputusan pejabat administrasi. 62. Bahwa DPR menegaskan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan instrumen untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kewibawaan institusi kejaksaan. Oleh karena itu, DPR meminta agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, atau setidaknya ditolak seluruhnya, serta agar keterangan DPR dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. TANGGAPAN KETERANGAN DPR RI: RUDIANTO LALLO 63. Bahwa argumentasi DPR yang menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana memang benar secara teoritis, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan perlindungan hukum yang berlebihan terhadap profesi jaksa. Perlindungan yang dimaksud seharusnya proporsional dan tidak menimbulkan hambatan terhadap mekanisme penegakan hukum, apalagi sampai berpotensi menciptakan kekebalan hukum (carte blanche immunity). Dengan kata lain, fungsi penting Kejaksaan tidak boleh dijadikan dalih untuk menutup ruang akuntabilitas pidana terhadap aparat kejaksaan itu sendiri. 64. Bahwa rujukan DPR pada United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors tidak serta-merta dapat dibaca sebagai legitimasi mutlak bagi mekanisme izin Jaksa Agung. Standar internasional tersebut memang menghendaki adanya perlindungan 194 terhadap profesi jaksa, namun perlindungan tersebut bersifat untuk menjaga independensi, bukan untuk menunda atau menghalangi proses hukum. Dalam praktik di berbagai negara, mekanisme perlindungan profesi justru disertai dengan mekanisme kontrol dan batasan waktu yang jelas, agar tidak disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang. 65. Bahwa analogi DPR yang membandingkan ketentuan izin Jaksa Agung dengan mekanisme perlindungan profesi advokat dan notaris adalah tidak tepat. Advokat dan notaris, ketika dilakukan tindakan pro justisia, tidak mensyaratkan adanya izin pimpinan, melainkan tunduk pada mekanisme kolektif melalui lembaga kehormatan yang menjamin adanya checks and balances. Sebaliknya, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru menempatkan kewenangan pemberian izin sepenuhnya pada Jaksa Agung sebagai pejabat tunggal dalam struktur eksekutif. Konsentrasi kewenangan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan dan membuka peluang penyalahgunaan, sehingga bertentangan dengan prinsip independensi penegakan hukum dan asas negara hukum yang demokratis. 66. Bahwa ketentuan izin Jaksa Agung bukanlah impunitas melainkan sekadar prosedur administratif juga patut dipertanyakan. Fakta bahwa tidak ada pengaturan eksplisit mengenai batas waktu izin menjadikan norma ini multitafsir dan membuka ruang praktik delaying justice. Keterlambatan atau bahkan penolakan izin yang tidak terkontrol dapat berimplikasi pada hilangnya kesempatan bagi aparat penegak hukum lain (misalnya KPK atau Kepolisian) untuk menindak secara cepat suatu dugaan tindak pidana, terutama dalam konteks operasi tangkap tangan yang sangat mengandalkan kecepatan tindakan hukum. 67. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangannya melalui Putusan Nomor 55/PUU-IX/2013 mengenai pentingnya izin Jaksa Agung sebagai bentuk perlindungan. Akan tetapi, dalam putusan tersebut Mahkamah hanya menilai frasa “izin Jaksa Agung” dalam konteks situasi biasa. Sedangkan dalam keadaan tertentu, seperti tertangkap tangan, tindak pidana berat, atau tindak pidana khusus, Mahkamah belum memberikan pendapat secara tegas. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menilai kembali apakah norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan perlu dibatasi dalam konteks tertentu sebagaimana 195 dimaksud, sekaligus memberikan pandangan mengenai batas waktu pemberian izin agar tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda dengan penegak hukum lain serta ketidakpastian hukum. 68. Bahwa DPR berargumen mengenai ketiadaan batas waktu izin Jaksa Agung dengan menyatakan bahwa meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU Kejaksaan, mekanisme perizinan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur batas waktu pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi. Namun demikian, norma mengenai batas waktu tersebut seharusnya secara tegas diatur juga dalam UU Kejaksaan agar memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya multi tafsir. KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS 69. Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan sesungguhnya tidak memberikan imunitas absolut bagi jaksa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan sekadar menghadirkan mekanisme perlindungan prosedural. Norma tersebut menegaskan bahwa apabila seorang jaksa dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, atau ditahan, maka tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Jaksa Agung. Mekanisme izin ini merupakan bentuk jaminan konstitusional atas perlindungan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 70. Bahwa ketentuan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya bukanlah hal baru. Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mekanisme serupa telah diatur dan bahkan pernah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan norma yang sama dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 sesungguhnya merupakan konsistensi dalam upaya memberikan perlindungan yang proporsional bagi aparat penegak hukum. 71. Bahwa secara historis, lahirnya ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman praktik penegakan hukum. Tercatat sejak tahun 1964 terjadi intimidasi terhadap jaksa yang sedang melakukan penuntutan, termasuk 196 pada tahun 1998 ketika Jaksa Kamaru mendapat ancaman akibat tuntutannya dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng. Situasi demikian menunjukkan bahwa jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana memerlukan perlindungan khusus agar dapat menjalankan fungsi penuntutan secara merdeka tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. 72. Bahwa selain dilandasi faktor historis dan filosofis, Pasal 8 ayat (5) juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia. Negara telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional, seperti UNCAC, UNTOC, dan UNODC, serta turut mengadopsi Guidelines on the Role of Prosecutors (1990) dan standar etik yang ditetapkan oleh International Association of Prosecutors (IAP). Bahkan Pasal 11 UNCAC 2003 menegaskan pentingnya menjaga integritas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. 73. Mekanisme perlindungan bagi profesi dengan risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya juga tidak hanya berlaku bagi jaksa. Profesi lain seperti anggota BPK, advokat, dan anggota legislatif (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) memiliki bentuk perlindungan serupa yang membatasi proses hukum terhadap mereka ketika sedang menjalankan tugasnya. Dengan demikian, mekanisme izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dipandang sebagai bentuk kesetaraan perlindungan hukum, bukan sebagai pengecualian yang berlebihan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, mekanisme izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) sejatinya merupakan instrumen untuk memastikan jaksa dapat bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari ancaman. Norma ini tidak menghapus prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi memberikan perlindungan yang proporsional dalam konteks tugas khusus penegakan hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 8 ayat (5) harus dipandang tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS 74. Bahwa dalil keterangan Persaja yang menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan hanya memberikan perlindungan prosedural dan bukan imunitas absolut, pada hakikatnya problematis. Norma tersebut justru berpotensi 197 menimbulkan perlakuan diskriminatif karena menempatkan jaksa dalam posisi yang berbeda dari warga negara yang berprofesi sebagai penegak hukum serta berbeda dengan penegak hukum lain seperti hakim MK dan MA dalam hal penegakan hukum. Mekanisme izin Jaksa Agung pada praktiknya dapat menjadi penghalang proses hukum, sehingga berpotensi menciptakan imunitas de facto, meskipun tidak disebut sebagai imunitas absolut. 75. Bahwa keberadaan Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 tidak dapat dijadikan legitimasi mutlak untuk mempertahankan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Konteks sosial, politik, dan hukum sejak 2013 hingga saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Prinsip living constitution mengajarkan bahwa norma konstitusi harus selalu ditafsirkan sesuai kebutuhan zaman. Maka, meskipun pernah dinyatakan konstitusional, bukan berarti norma yang sama tidak dapat dipersoalkan kembali jika dalam praktiknya menimbulkan persoalan baru atau ancaman terhadap prinsip equality before the law. 76. Bahwa alasan historis terkait ancaman terhadap jaksa tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan perlindungan prosedural yang berlebihan. Ancaman yang terjadi dalam sejarah seharusnya diatasi dengan memperkuat sistem keamanan, perlindungan saksi, dan mekanisme profesional lainnya, bukan dengan membatasi akses proses hukum melalui izin atasan. Perlindungan demikian justru berpotensi melahirkan abuse of power apabila Jaksa Agung menggunakan kewenangannya secara tidak objektif dalam menolak izin penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. 77. Bahwa dalil mengenai kesesuaian Pasal 8 ayat (5) dengan instrumen internasional seperti UNCAC dan UNTOC sesungguhnya keliru secara konseptual. UNCAC maupun UN Guidelines on the Role of Prosecutors menekankan pentingnya independensi dan integritas jaksa, namun tidak mengamanatkan perlindungan dalam bentuk izin dari pejabat politik atau struktural. Justru prinsip internasional menekankan independence from undue influence, termasuk dari atasan struktural yang dapat mengintervensi proses hukum. 78. Bahwa argumentasi analogi dengan profesi lain seperti anggota BPK, advokat, dan legislatif tidak sepenuhnya relevan. Perlindungan terhadap anggota legislatif misalnya, didasarkan pada prinsip parliamentary privilege 198 yang memiliki justifikasi konstitusional tersendiri. Sedangkan advokat memiliki imunitas terbatas dalam ruang lingkup profesinya, bukan dalam bentuk izin atasan untuk diperiksa. Dengan demikian, mekanisme izin Jaksa Agung justru menciptakan perlindungan yang bersifat hierarkis dan rawan disalahgunakan. 79. Bahwa Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan meskipun diklaim sebagai perlindungan prosedural, pada kenyataannya dapat melahirkan perlindungan yang diskriminatif, dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, norma ini seharusnya dimaknai konstitusional bersyarat. KETERANGAN AHLI PRESIDEN: CHOKY R. RAMADHAN , S.H., LL.M., Ph.D 80. Bahwa dalam praktik di berbagai negara, doktrin imunitas jaksa telah mengalami perkembangan. Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Singapura pernah menerapkan imunitas absolut, tetapi doktrin ini ditinggalkan karena tidak sejalan dengan prinsip rule of law. Sebagai gantinya, berkembang konsep qualified immunity atau imunitas terbatas, yakni perlindungan bagi jaksa hanya sepanjang mereka melaksanakan tugas penuntutan pidana dengan iktikad baik. Bahkan di banyak negara, jaksa tetap dapat diproses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran. 81. Bahwa dalam konteks Indonesia, praktik menunjukkan bahwa jaksa tidak memiliki imunitas absolut. Banyak kasus menegaskan jaksa tetap dapat dipidana, sebagaimana dialami oleh Jaksa Urip, Cirus Sinaga, maupun Pinangki. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, tugas dan kewenangan jaksa di Indonesia tidak hanya mencakup penuntutan pidana, tetapi juga meliputi bidang perdata, tata usaha negara, intelijen, ketertiban umum, serta kerja sama internasional. Oleh karena itu, frasa “tugas dan kewenangan” dalam Pasal 8 ayat (5) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengaturan di negara lain. 82. Bahwa kemudian ahli menekankan bahwa jaksa kerap menghadapi risiko ancaman, kriminalisasi, atau pembalasan (retaliatory arrest atau malicious prosecution), terutama ketika menangani perkara besar, korupsi, atau kasus yang sarat kepentingan politik. Hal ini sejalan dengan temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merekomendasikan perlunya perlindungan terhadap 199 jaksa, meskipun tetap memungkinkan mereka diproses hukum apabila melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang proporsional agar jaksa dapat bekerja secara independen sekaligus tetap tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum. 83. Dalam kerangka tersebut, dikenal konsep temporary immunity, yaitu penundaan pemeriksaan terhadap jaksa hingga ia menyelesaikan tugasnya dalam perkara yang sedang ditangani. Selain itu, mekanisme screening melalui izin Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dipandang sebagai prosedur pengamanan untuk mencegah kriminalisasi atau proses hukum bermotif pembalasan. Praktik serupa juga ditemukan di negara lain, seperti mekanisme review oleh Ombudsman di Filipina atau mekanisme internal di India. 84. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, ahli Pemerintah berkesimpulan bahwa jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut sehingga Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Doktrin yang berlaku adalah qualified immunity, yakni perlindungan terbatas sepanjang jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai hukum serta dengan iktikad baik. Perlindungan tambahan dapat diberikan melalui mekanisme penundaan pemeriksaan atau izin Jaksa Agung, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan jaminan kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PRESIDEN: CHOKY R. RAMADHAN , S.H., LL.M., Ph.D 85. Bahwa keterangan ahli yang menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan imunitas absolut bagi jaksa memang benar, namun tetap menimbulkan persoalan serius apabila norma tersebut dipahami secara mutlak. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, terdapat pengecualian yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak langsung tanpa menunggu izin administratif, sebagaimana juga berlaku bagi Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, hakim di bawah Mahkamah Agung, maupun pejabat negara lainnya. Bahkan, meskipun pada prinsipnya mereka hanya dapat dikenai tindakan dengan izin Presiden atau pejabat berwenang, tetap terdapat pengecualian, misalnya ketika tertangkap tangan melakukan 200 tindak pidana atau disangka melakukan kejahatan berat seperti yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, maupun tindak pidana khusus. Dengan demikian, prinsip yang dianut menunjukkan bahwa imunitas tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas equality before the law serta kebutuhan mendesak dalam penegakan hukum. 86. Bahwa dalam kondisi tertangkap tangan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP mendefinisikan tertangkap tangan sebagai keadaan ketika seseorang sedang atau baru saja melakukan tindak pidana. Dalam kondisi in flagrante delicto ini, tidak diperlukan izin dari pejabat mana pun untuk melakukan penangkapan. Dengan demikian, apabila seorang jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penerapan Pasal 8 ayat (5) yang mewajibkan izin Jaksa Agung menjadi tidak relevan dan justru bertentangan dengan asas efektivitas penegakan hukum. 87. Bahwa dalam kondisi disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam konteks ini, KUHAP maupun peraturan khusus memberikan legitimasi yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak tanpa memerlukan persetujuan pejabat atasan. Hal ini sejalan dengan prinsip extraordinary measure for extraordinary crime, yakni bahwa kejahatan luar biasa harus ditangani dengan instrumen luar biasa. Oleh karena itu, apabila jaksa diduga melakukan tindak pidana dalam kategori tersebut, maka pemberlakuan izin administratif dari Jaksa Agung akan menghambat proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. 88. Dalam konteks tindak pidana terorisme yang merupakan extraordinary crime, penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan secara mutlak justru menimbulkan hambatan serius dalam penegakan hukum. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 jo. UU No. 5 Tahun 2018) telah memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa mekanisme izin administratif, karena penanganan terorisme menuntut langkah cepat dan luar biasa (extraordinary measures). Jika izin Jaksa Agung tetap dipersyaratkan, maka 201 akan terjadi delay of justice yang berbahaya mengingat ancaman terorisme bersifat segera dan masif. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) harus dipahami tidak berlaku dalam kasus terorisme demi efektivitas pemberantasan kejahatan dan pemenuhan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 89. Bahwa Ahli Presiden mengusulkan juga penerapan temporary immunity bagi jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi independensi profesi, namun dalam praktik berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini dikarenakan temporary immunity dapat dimaknai sebagai penundaan penegakan hukum yang justru memberi ruang lahirnya moral hazard, terutama ketika seorang jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau diduga keras terlibat dalam tindak pidana khusus yang bersifat extraordinary crime seperti korupsi atau terorisme. Dalam konteks tersebut, temporary immunity bertentangan dengan asas kepastian hukum dan efektivitas peradilan pidana, sebab penegakan hukum terhadap pelaku yang nyata-nyata melakukan kejahatan tidak semestinya dihambat oleh syarat administratif berupa izin dari atasan. 90. Bahwa secara teoritis dan praktik, penerapan Pasal 8 ayat (5) yang terlalu luas akan melahirkan apa yang disebut overprotection doctrine, yakni perlindungan berlebihan terhadap pejabat publik yang justru menegasikan prinsip equality before the law. Mengacu pada teori rule of law dari A.V. Dicey dan konsep rechtsstaat Julius Stahl, perlindungan terhadap aparat negara hanya dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas, bukan untuk menghalangi proses hukum ketika pejabat tersebut nyata-nyata diduga melakukan tindak pidana. 91. Bahwa berdasarkan uraian di atas, norma Pasal 8 ayat (5) harus dimaknai secara konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yakni bahwa kewajiban memperoleh izin Jaksa Agung hanya berlaku pada pemeriksaan biasa, tetapi tidak berlaku dalam kondisi tertentu seperti (a) tertangkap tangan, (b) disangka melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dan (c) disangka melakukan tindak pidana khusus, tafsir inilah yang sejalan dengan prinsip due process of law, efektivitas pemberantasan korupsi, dan asas persamaan di hadapan 202 hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) seharusnya dipahami bukan sebagai bentuk keistimewaan atau imunitas yang melampaui batas, melainkan sebagai mekanisme administratif untuk mencegah kriminalisasi atau pembalasan atas tugas profesional. Namun, dalam konteks tertentu, perlindungan tersebut tidak dapat diberlakukan, karena sifat in flagrante delicto mengharuskan penegakan hukum yang cepat dan tanpa hambatan birokratis. KETERANGAN SAKSI: R. WIDYO PRAMONO 92. Bahwa dalam persidangan perkara, saksi Widyo Pramono, yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, menyampaikan pengalamannya terkait kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013 dengan tersangka Udar Pristono. Saat menangani kasus tersebut, saksi bersama tim penyidik dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan dan penggelapan barang bukti berupa uang Rp897 juta, serta dugaan pemalsuan dokumen terkait hasil penimbangan bus. Laporan ini juga diikuti dengan pengaduan ke KPK dan Komisi Kejaksaan. 93. Bahwa saksi menjelaskan laporan-laporan tersebut muncul dalam rangkaian pelaksanaan tugas penyidikan kasus korupsi yang menyita perhatian publik. saksi menilai adanya laporan polisi tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap jaksa yang hanya menjalankan tugas sesuai hukum. Walaupun laporan merupakan hak warga negara, menurut saksi, mekanisme keberatan seharusnya ditempuh melalui praperadilan, bukan dengan mengkriminalisasi penyidik. 94. Bahwa akibat banyaknya laporan, saksi dan tim penyidik mengalami gangguan dalam fokus penanganan perkara. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, Bareskrim akhirnya menghentikan penyidikan (SP3) karena tuduhan dianggap tidak proporsional. Meski demikian, tersangka tetap berupaya menyerang pribadi saksi dan jaksa lainnya dengan berbagai tuduhan, termasuk menyangkut harta kekayaan pribadi. 95. Bahwa saksi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk corruptor fight back, yaitu upaya sistematis untuk melemahkan dan menghambat proses 203 penegakan hukum melalui laporan, pengaduan, hingga framing di ruang publik yang merusak profesionalisme dan martabat jaksa. Meskipun demikian, saksi bersama tim tetap berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan proporsional, hingga akhirnya terdakwa divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 13 tahun penjara serta perampasan aset. 96. Bahwa menurut saksi, kriminalisasi terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya merupakan bentuk intimidasi dan intervensi yang tidak tepat. Hal ini kontraproduktif terhadap tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada jaksa agar dapat bekerja secara profesional sesuai mandat Undang- Undang Kejaksaan maupun pedoman internasional. BANTAHAN ATAS KETERANGAN SAKSI R. WIDYO PRAMONO 97. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Widyo Pramono dalam persidangan perkara a quo, Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian, melainkan lebih merupakan pendapat pribadi. 98. Bahwa menurut hukum acara, kesaksian haruslah berupa keterangan mengenai fakta-fakta yang dialami, dilihat, atau didengar secara langsung oleh saksi, sehingga dapat diuji kebenarannya dalam persidangan. Namun, uraian yang disampaikan Saksi lebih banyak berisi interpretasi normatif atas Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, serta penilaian subjektif mengenai adanya kriminalisasi, framing, dan corruptor fight back yang ditujukan kepada dirinya selaku jaksa. Hal ini jelas merupakan opini pribadi dan bukan fakta empiris. 99. Bahwa saksi juga menyampaikan pandangan hukum bahwa pelaporan terhadap dirinya tidak proporsional, serta menyimpulkan adanya upaya kriminalisasi terhadap jaksa. Keterangan semacam itu bukanlah fakta yang berdiri sendiri, melainkan penilaian dan kesimpulan subjektif yang seyogianya berada dalam ranah keterangan ahli, bukan kesaksian. 100. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan bahwa keterangan Saksi Widyo Pramono tidak dapat dinilai sebagai kesaksian dalam perkara ini, melainkan hanya sebagai pendapat atau opini pribadi yang tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang mendukung konstitusionalitas norma yang diuji. Dengan demikian, keterangan tersebut tidak mempunyai 204 kekuatan pembuktian sebagai kesaksian yang sah menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi. KETERANGAN AHLI PEMOHON: DR. SYAMSUDDIN, S.H., M.H (AHLI HUKUM PIDANA, DOSEN DAN WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA) 101. Bahwa pokok perkara berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” 102. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) tersebut menciptakan perlakuan diskriminatif bila dibandingkan dengan penegak hukum lain, seperti Hakim MK, Hakim MA, maupun Advokat. Penegak hukum lain seperti hakim MA dan MK, meskipun diperlukan imekanisme izin, tetap terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak, misalnya tertangkap tangan, tindak pidana berat, atau tindak pidana khusus. Sementara itu, bagi Jaksa tidak ada pengecualian sama sekali, sehingga menimbulkan imunitas berlebihan. 103. Bahwa izin Jaksa Agung memang diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap Jaksa. Namun, tanpa adanya pengecualian dan tanpa adanya batas waktu pemberian izin, ketentuan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses pemeriksaan kerap terhambat karena birokrasi izin yang berbelit, memakan waktu lama, dan rawan politisasi. 104. Bahwa ketiadaan mekanisme pengecualian dalam situasi mendesak, seperti tertangkap tangan atau adanya risiko melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, menurut ahli, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, ketentuan tersebut tidak seharusnya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian-pengecualian tertentu seperti tertangkap tangan, tindak pidana berat, atau tindak pidana khusus lainnya serta adanya kepastian tenggat waktu pemberian izin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan. 205 TANGGAPAN KETERANGAN AHLI PEMOHON: DR. SYAMSUDDIN, S.H., M.H 105. Bahwa para Pemohon sependapat dan mendukung sepenuhnya keterangan Ahli yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah nyata menciptakan perlakuan diskriminatif di antara penegak hukum. 106. Bahwa keterangan ahli yang menyatakan ketentuan yang mensyaratkan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa tidak memberikan ruang pengecualian dalam keadaan mendesak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Keseluruhan profesi tersebut tetap memiliki mekanisme perlindungan, namun dengan pengecualian pada keadaan tertentu seperti tertangkap tangan, disangka melakukan tindak pidana berat, tindak pidana khusus, atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 107. Bahwa perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakadilan perlakuan hukum. Perlakuan khusus kepada Jaksa yang bersifat mutlak tanpa pengecualian menimbulkan imunitas berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. 108. Bahwa Pemohon juga sejalan dengan Ahli yang menekankan adanya ketidakpastian hukum akibat tidak adanya ketentuan limitatif mengenai jangka waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung. Secara empiris, hal ini telah terbukti menghambat proses penegakan hukum, menimbulkan birokrasi yang berbelit, keterlambatan, bahkan membuka peluang politisasi dalam pemberian izin. Situasi demikian jelas bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, para Pemohon menegaskan bahwa keterangan Ahli memperkuat dalil permohonan, yakni bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pengecualian dalam keadaan mendesak dan tidak diatur batas waktu pemberian izin yang pasti. F. PENUTUP Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi hukum, dan pertimbangan 206 konstitusional yang telah disampaikan, jelas terlihat bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, baik nyata maupun potensial, bagi Para Pemohon. Norma a quo membuka ruang terjadinya intervensi Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum karena tidak memberikan pembatasan keadaan tertentu dan tidak mengatur batas waktu yang jelas dalam pemberian izin. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai adanya batasan keadaan tertentu serta batas waktu pemberian izin, demi menjamin kepastian hukum, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara; ATAU 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang 207 dikecualikan: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus”. 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. ATAU 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima”; 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. ATAU Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). 2. KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum dari para Pemohon, Pemerintah tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 208 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah tetap menyatakan, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Knstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Para Pemohon mendalilkan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi: Pasal 8 ayat (5) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Pasal 11A (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan: a. di luar instansi Kejaksaan; e. pada penugasan lainnya. (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa Pasal 30B huruf a “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; 209 g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Atas seluruh dalil yang disampaikan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan pada pokoknya: 1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan, b. penuntutan, c. pelaksanaan putusan, d. pemberian jasa hukum dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No.49/2009”). 2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) UU No.49/2009, menyebutkan yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat difahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga Kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 3. Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan yang diajukan permohonan uji materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah Standar Perlindungan dan Keamanan Jaksa sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang substansinya meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum dan etika, perlindungan emosional, perlindungan keluarga, pelatihan dan kesadaran, serta kerjasama internasional. Terhadap jaminan perlindungan kepada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah berpendapat serta berkesimpulan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan 210 dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena penyusunan norma Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara faktual telah merujuk pada ketentuan dan kesepakatan Internasional yang telah disepakati sebagian besar negara didunia dan hal pemberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No.11/2021 tersebut tidak bertentangan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013. 4. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU No.11/2021”) bersumber dari angka 11 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian Role in criminal Proceedings. Memperhatikan kesepakatan negara-negara yang termaktub dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor, maka pemberian kewenangan Jaksa untuk melakukan suatu penyelidikan, pengamanan yang kemudian diatur UU No.11/2021 tidak bertentangan UUD 1945 dan pengejawantahan kesepakatan negara-negara termasuk Indonesia sebagaimana termaktub pada paragraph 12 Guidelines on the Role of Prosecutors 5. Pengaturan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi telah memberikankepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi Kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negaradi bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan Kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (rule of law) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 yang mengatur tentang hal-hal fundamental, seperti asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa dan Jaksa Agung. Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan Kejaksaan juga berkaitan dengan 211 kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang- undangan. 6. Jaksa Agung memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dominus Litis, Prosecureur Generaal, Parket Generaal, Advocaat Generaal). Oleh katrena itu, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Negara. Setidaknya, terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu Procureur/Parket General, Advocaat Generaal, dan Solicitor Generaal. 7. Konsep Advocaat Generaal dalam Sistem Hukum Belanda adalah memberikan konklusi (conclussie), yaitu opini (advisory opinion) yang dibuat oleh Advocaat General pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Konsep conclussie sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut. Dalam proses kasasi di Belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh Hoge Raad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang Advocaat Generaal yang ada di Hoge Raad. Advocaat Generaal tersebut kemudian membaca dan menuliskan opini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum (question of law) dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut. Majelis kasasi kemudian akan 212 menjadikan opini atau konklusi tersebut sebagai bahan pertimbangannya, majelis tidak terikat dengan opini Advocaat Generaal tersebut dan dapat memberikan pertimbangan yang berbeda mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap ada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga Pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung tidak mengintervensi Hakim dalam memberikan putusan dalam, adapun pertimbangan teknis hukum yang disampaikan tersebut adalah untuk menjamin keadilan, hal ini merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. 8. Tanggapan Pemerintah terhadap keterangan Pihak Terkait yang sekaligus juga sebagai Keterangan Tambahan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI selama persidangan kepada Pemerintah, dapat kami sampaikan sebagai berikut: 8.1. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dilakukan atas izin Jaksa Agung tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut forum privilegiatum, yakni hak khusus bagi pejabat tertentu untuk diadili pada pengadilan khusus. Dalam praktiknya, forum privilegiatum tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu yang diatur dalam forum privilegiatum ialah kekhususan dalam tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang sampai saat ini masih dipertahankan di Indonesia, yakni terhadap Jaksa yang dilakukan atas izin Jaksa Agung, terhadap pejabat negara (hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK) atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan pejabat negara tertentu lainnya dengan persetujuan Presiden/Menteri/Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Kehormatan Dewan. Idealnya, mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu atau pejabat negara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang bertujuan agar para pejabat dimaksud dalam 213 menjalankan tugasnya secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun. Proses permohonan izin dimaksud dan perintah dimaksud melalui Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengefektifikan proses penuntutan perkara pidana, serta dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan). 8.2. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bermakna, pertama bertujuan agar jaksa dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas dan merdeka. Kedua, frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang” bermakna positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan iktikad baik dan/atau sesuai kode etik profesi jaksa. Ketiga, izin Jaksa Agung dimaksud merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity. Keempat, ruang lingkup penerapannya ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, pemberian izin Jaksa Agung karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, merupakan norma yang konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional. Fungsi profesional jaksa tidak hanya berlaku ketika jaksa melakukan penuntutan melainkan termasuk ketika jaksa melaksanakan tugas dan fungsi jaksa lainnya sesuai undang-undang. 8.3. Pengaturan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proporsional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat dimana baik hakim, advokat dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan, secara bebas dan merdeka. Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. 214 Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan “adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya”. Mahkamah Konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). 8.4. Mengingat tugas dan wewenang Jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dianulir atau dihilangkan akan berdampak pada jaksa dan Kejaksaan. Pertama, terganggunya kinerja Jaksa dan organisasi Kejaksaan karena akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi Jaksa demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengingat adanya ruang diskresi/penilaian di setiap pengambilan keputusan/kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dan organisasi Kejaksaan. Kedua, terancamnya independensi Jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan. Ketiga, terhambatnya upaya Jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan Jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara secara sistemik dan terorganisir. Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya di mana Jaksa bertindak 215 untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. 8.5. Pelindungan hukum terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan implementasi United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor (UNGOTROP). UNGOTROP yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen, tanpa tekanan politik atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Sementara itu, IAP juga mengeluarkan Declaration of Minimum Standar Concerning the Security and Protection of Public Prosecutor and Their Families yang bukan hanya memberikan perlindungan fisik bagi jaksa yang sedang menangani perkara berisiko tinggi, namun juga memberikan jaminan hukum untuk memastikan jaksa tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika melaksanakan penegakan hukum dalam kejahatan terorganisir atau korupsi. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan bentuk pelindungan yuridis terhadap jaksa, yakni diperlukannya izin Jaksa Agung dalam hal aparat penegak hukum melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa sering diperhadapkan dengan modus operandi kejahatan yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, politisi, birokrat, pengusaha yang memiliki relasi kuasa sehingga terkadang menggunakan alat negara atau aparat penegak hukum lainnya sebagai sarana untuk membungkam, menghentikan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini pengakuan terhadap prosecutorial immunity bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan bentuk pelindungan negara terhadap kekuasaan penuntutan yang harus dijalankan secara bebas dan merdeka, serta agar para jaksa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya di penegakan hukum. Prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa 216 dilakukan atas izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan merupakan salah satu bentuk prosecutorial immunity. Prosecutorial immunity merupakan hak khusus jaksa yang sama dengan judicial immunity, diplomatic immunity dan parlementary immunity. Judicial immunity merupakan kekebalan yang dipunyai oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan, terutama yang menyangkut teknis yudisial, sedangkan paralementary immunity merupakan kekebalan parlemen atau kekebalan legislative dimana politisi atau pemimpin politik lainnya diberikan kekebalan penuh dari tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, selama menjalankan tugas resmi mereka. Begitupun prosecutorial immunity merupakan kekebalan yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam perspektif keadilan, pemberian hak imunitas kepada pejabat tertentu termasuk jaksa dalam hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan distributif yang memberikan hak keadilan kepada setiap orang secara proporsional. 8.6. Terdapat beberapa pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pejabat tertentu telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pengujian terhadap prosedur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohon pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa. Pertama, peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Kedua, Jaksa sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobile atau profesi terhormat/profesi mulia yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya 217 memerlukan perlindungan hukum. Ketiga, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 8 sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 maka harus merujuk pada keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 16/2004 juncto Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang di mana jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarkinya. Keempat, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. 8.7. Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara bebas dan merdeka sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan secara profesional, bebas dan merdeka tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan, baik pidana, perdata atau tuntutan lainnya. 9. Dengan demikian, Pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No.11/2021 tidak bertentangan UUD 1945, sebab pemberlakuan ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konsitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam guidelines on the role of prosecutors. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 218 Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PERSAJA 1. Bahwa sebagaimana telah para Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan para Pihak Terkait bahwa Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah bentuk perlindungan secara terbatas hanya terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya menjadi tidak tepat dan keliru apabila rumusan ketentuan norma dinilai sebagai bentuk Imunitas yang tidak berbatas atau bahkan dinilai sebagai bentuk impunitas. 2. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004, dimana pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004: Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan 219 wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan. 3. Bahwa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, saat menjawab Pertanyaan YM. Saldi Isra yang menanyakan: Saudara Ahli, Menurut Ahli, pasal yang diuji ini sifatnya Absolute Immunity atau Relative Immunity? Menjawab Pertanyaan tersebut, Choky Risda Ramadhan, Ph.D, menjelaskan: Menurut Ahli ini qualified immunity atau relative immunity. Ini sebagai prosedur, mekanisme untuk kemudian me-screening, apakah pelaporan tersebut, apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak? Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut 4. Sejalan dengan Ahli Choky Risda Ramadhan, Ph.D. para Pihak Terkait telah melampirkan Keterangan Ahli tertulis yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. terhadap pertanyaan, apakah ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan Merupakan suatu bentuk Hak Imunitas yang mengarah pada bentuk Impunitas dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap Pertanyaan tersebut ahli menjelaskan: Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas atau impunitas kepada Jaksa, melainkan untuk menjaga independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perlu dipahami bahwa Jaksa dalam menjalankan tugasnya rentan terhadap intervensi, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Izin Jaksa Agung berfungsi sebagai filter dan mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, 220 penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa. Hal ini justru memperkuat sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap Jaksa berjalan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Dengan demikian, ketentuan ini justru berkontribusi pada tegaknya hukum dan keadilan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, perlakuan khusus terhadap Jaksa melalui izin Jaksa Agung dapat dibenarkan secara konstitusional karena bertujuan untuk melindungi independensi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Ketentuan ini tidak menghilangkan akuntabilitas Jaksa, melainkan mengatur mekanismenya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Justru, ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan 5. Bahwa pemahaman para Permohon terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terlihat secara jelas merupakan Permasalahan Implementasi norma. 6. Bahwa tidak hanya Jaksa, namun terdapat profesi lainnya yang diberikan perlindungan hukum oleh negara dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya, oleh karenanya tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum untuk profesi Jaksa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Dr. Indra Prawira dalam keterangannya secara tertulis (sebagaimana terlampir), yang menjelaskan bahwa tidak perlu diatur pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum pada profesi Jaksa sebagaimana pengecualian pada profesi Hakim Konstitusi dan Hakim MA karena konfigurasi perlindungan hukum untuk Jaksa berbeda dengan konfigurasi perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk Jaksa telah dibatasi hanya kepada Jaksa yang sedang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya artinya negara memberikan pelindungan hukum untuk Jaksa sepanjang Jaksa tersebut sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sementara jika Jaksa sedang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka perlakuan negara terhadap Jaksa sama seperti masyarakat sipil lainnya. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Perlindungan hukum untuk Hakim 221 Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung tidak dibatasi dalam hal Hakim sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian perlindungan hukum untuk Hakim juga diberikan di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemberian perlindungan hukum di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga perlu diatur pengecualian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut, karena jika tidak diatur pengecualian, sungguh merepotkan jika terdapat Hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan masih memerlukan persetujuan dari Presiden untuk melakukan tindakan hukum terhadap Hakim tersebut. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Menyatakan Menolak permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang 222 dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 223 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 224 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”; 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indoensia yang berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Hakim. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa, misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yang menyatakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu 225 maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (absolute immunity) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan para Pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, baik kerugian yang bersifat aktual yang dialami Pemohon maupun kerugian yang bersifat potensial tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 226 sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak memberikan pengecualian dalam hal Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ketiadaan pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif antar profesi penegak hukum serta menciptakan kesan adanya impunitas bagi Jaksa. Sebab, meskipun seorang Jaksa secara nyata tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum terhadapnya tidak dapat segera dilaksanakan karena penangkapan dan penahanan tetap mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung. Ketentuan demikian pada hakikatnya memberikan hak imunitas absolut kepada Jaksa, tanpa ruang pengecualian, termasuk terhadap situasi tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan prinsip non- diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”, secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus menjaga independensi institusi kejaksaan dari kemungkinan kriminalisasi; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang memberikan hak imunitas yang absolut kepada Jaksa tanpa ada pengecualian serta ketidakjelasan batasan waktu izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang melakukan tindak tindak pidana dari Jaksa Agung yang diduga melakukan 227 tindak pidana, jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 juga tidak sejalan dengan prinsip due process of law, karena tidak memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan terhadap Jaksa akan dilakukan dalam waktu yang wajar dan terbebas dari intervensi kepentingan. Ketika pemberian izin sepenuhnya berada dalam diskresi Jaksa Agung tanpa batasan waktu, maka proses penegakan hukum menjadi rawan terhadap konflik kepentingan, apalagi terdapat hubungan struktural, politis, atau personal antara Jaksa Agung dan Jaksa yang diperiksa. Hal ini tidak hanya mencederai objektivitas proses hukum, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindakan obstruction of justice, yang secara langsung merusak integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana nasional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; Atau 2. Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus”. Atau 3. Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan izin diterima”. 228 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025 dan mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 19 Juni 2025 dan telah menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum., yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 serta 1 (satu) orang Ahli Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 229 [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait, yaitu Persatuan Jaksa Indonesia yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2025 serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.29 dan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dan Dr. Indra Perwira yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025. Di samping itu, Pihak Terkait Persaja juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta keterangan ahli para Pemohon serta ahli dan saksi Presiden, keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait Persaja, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Persaja (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Pertimbangan demikian diperlukan untuk menentukan apakah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma a quo pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Berkenaan dengan fakta tersebut: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 230 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata norma Pasal 8 ayat (5) sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah melalui Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah terdapat perbedaan rumusan Pasal 8 ayat (5) yang tercantum dalam UU 11/2011 dengan rumusan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013. Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 menyatakan sebagai berikut. “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Adapun Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Artinya, norma a quo sudah tidak lagi sebagaimana yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013, sehingga tidak relevan mengkaitkan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dalam permohonan a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati alasan permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan. Pada permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 alasan para Pemohon pada pokoknya melarang diskriminasi, menjamin persamaan di 231 depan hukum dan menghormati martabat manusia, serta memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang dianggap bertentangan dengan prinsip Independent of Judiciary dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions. Sementara itu, dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan alasan yang pada pokoknya bertumpu pada argumentasi berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tanpa disertai dengan batas waktu bagi Jaksa Agung dalam hal memberikan atau menolak izin tersebut, dengan demikian menimbulkan perbedaan perlakukan, diskriminasi antar sesama penegak hukum, serta tidak mengatur adanya pengecualian dalam kondisi khusus. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun esensi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu sama-sama mengenai keharusan izin Jaksa Agung dan terdapat dasar pengujian yang sama pula, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan. Sehingga, permohonan para Pemohon a quo terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. [3.17] Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan angka 2 menyatakan, “Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: 232 “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.” Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajuan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan a quo haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 233 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto, Syukri Asy’ari, dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia. KETUA, ttd. Suhartoyo 234 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto ttd. Syukri Asy’ari ttd. Ria Indriyani