67/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 67/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), beralamat di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Tomang, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI. Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, yaitu: 1.) Nama : Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Umum APHA 2.) Nama : Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal APHA Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Yanto Eluay Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Suku (Ondoafi)/ Tokoh Masyarakat Adat Alamat : Jalan Bestuurpost, Nomor 16 RT. 001/ RW.009, Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Salfius Sako, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen/Sekretaris Jenderal Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) Alamat : Komplek Pemuda GG. Panca Bakti Praja 5 Nomor 11, RT.003/RW.024, Kelurahan 2 Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen / Ketua BPH AMAN Osing Banyuwangi; Alamat : Jalan KH. Agus Salim, Nomor 82A, RT.002/RW.001, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Mujianto Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Ngadas, RT. 001/RW.001, Kelurahan Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Gunritno Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat : DK Bombong, RT.001/RW.002, Kelurahan Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Samuel Pakage Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Perwakin, RT.002/RW.004, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VII 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2024, 25 Juni 2024, 23 Juli 2024, dan 29 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H., Fitri Utami, S.H., Fauzi Muhamad Azhar, dan Aditya Ramadhan Harahap dan kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Mahasiswa Magang pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/ AP3/05/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 67/PUU-XXII/2024 pada tanggal 1 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 4 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: 5 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, di mana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang 6 mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 4.1. Pemohon I adalah Badan Hukum bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 113, tanggal 8 Agustus 2017 (Bukti P.3), dan disahkan berdasarkan Keputusan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012590.AH.01.07 Tahun 2017 (Bukti P.4). Dimana dalam mengajukan Permohonan A quo APHA diwakikan oleh Ketua Umum Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P.5) dan Sekretaris Jenderal Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P.6) dimana keduanya adalah Pengurus APHA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia Nomor 01/SK/ APHA/II/2024 tentang Susunan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Periode 2023-2028 (Bukti P.7). Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) angka 2.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APHA. Oleh karenanya Pemohon I memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap UUD 1945. 4.2. Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P. 8 s.d Bukti P.13). 7 4.3. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti PARA Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan: (1) Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dbawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Berikut uraian hak konstitustional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan uraian aktivitas para Pemohon. PEMOHON I Sebagai perkumpulan para pengajar hukum adat, juga concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada urusan masyarakat hukum adat, baik dalam melakukan edukasi maupun menempuh upaya-upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat melalui jalur yang konstitusional. Artinya sebagai Badan Hukum yang concern dalam , Pemohon I memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 8 PEMOHON II Sebagai Ondofolo/Ondoafi, Pemohon II memiliki tanggungjawab dalam melindungi masyarakat adat dan menjaga kehormatan, martabat, serta menjamin rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, selain itu Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminasi hukum terutama dalam hal memenuhi hak-hak masyarakat adat yang ada di bawah naungannya sebagai Ondofolo/Ondoafi. Artinya Pemohon II dalam menempuh upaya dalam perkara a quo adalah untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat yang ada dilingkup kepemimpinannya melalui urusan pemerintahan yang sering mendapatkan kendala dan hambatan serta persoalan yang mengakibatkan terhambatnya masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya. Artinya Pemohon II memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. PEMOHON III Pemohon III adalah Sekretaris Jenderal pada Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) dibuktikan dengan SK (Bukti P.14). Sebagai Sekjen MHADN, dalam mengajukan permohonan “a quo” adalah dalam rangka memperjuangkan masyarakat hukum Adat Dayak untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak melalui urusan pemerintahan yang sampai saat ini selalu mendapatkan kendala dan persoalan. Artinya Pemohon III memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. PEMOHON IV Pemohon IV adalah Ketua BPH AMAN Osing Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (Bukti P.15), Pemohon IV menjadi aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sejak tahun 2015, saat itu menjabat sebagai sekretaris, dan kemudian pada tahun 2022 Pemohon IV terpilih sebagai Ketua BPH AMAN Osing untuk periode 2022-2027. Aktivitas Pemohon IV sebagai Ketua BPH AMAN Osing di Banyuwangi mengurusi seluruh Apek kehidupan Masyarakat Adat Osing, seperti membuat pelatihan-pelatihan peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat, termasuk pendidikan adat, dimana AMAN Osing memiliki Sekolah Adat Osing yang bernama Sinawan yang berdiri sejak 2021. 9 Pemohon IV juga aktif memperjuangkan urusan masyarakat adat Osing dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat adat, seperti memperjuangkan perda masyarakat adat osing sejak tahun 2016, namun sempat kandas di tahun 2017, karena yang diterbitkan adalah Perda yang berbeda dengan apa yang diperjuangkan Pemohon IV. Artinya Pemohon IV memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam mengajukan permohonan “a quo” dalam rangka memperjuangkan masyarakat hukum Adat Osing untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak melalui urusan pemerintahan yang sampai saat ini kerap mendapatkan kendala dan persoalan. Artinya Pemohon IV memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. PEMOHON V Pemohon V adalah Kepala Desa dan juga sebagai Kepala Adat di Desa Adat Ngadas, di mana sejarah Ngadas merupakan salah satu Desa Tua yang sudah ada sejak 1774 yang merupakan salah satu desa dari sekitar 36 Desa di kawasan Tengger. Desa Adat Ngadas merupaan Desa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional, Kaawasan Hutan Konsevasi yang selama ini dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tugas Pemohon V selain sebagai kepala desa juga sebagai kepala Adat yang mengurusi aktivitas adat di desa Ngadas. Saat ini Pemohon V sedang menyusun Peraturan desa yang mengatur tentang Desa adat hasil rembug dengan seluruh warga masyarakat adat yang ingin adat budaya tengger bisa tetap dilestarikan. Perdes ini disusun karena terhadap pengaturan Masyarakat Adat Tengger belum ada diatur dalam Perda yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pemeintah kabupaten Malang. Artinya Pemohon V memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam mengajukan permohonan “a quo” adalah dalam rangka memperjuangkan masyarakat hukum Adat Tengger Desa Adat Ngadas untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak melalui urusan pemerintahan yang sampai saat ini selalu mendapatkan kendala dan persoalan. Artinya Pemohon V memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. PEMOHON VI Pemohon VI adalah warga Desa Baturejo yang merupakan warga sedulur sikep (Bukti P.18) di mana Pemohon VI aktif dalam mengurusi kegiatan Adat. 10 Artinya Pemohon VI memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam mengajukan permohonan “a quo” adalah dalam rangka memperjuangkan masyarakat hukum Adat Tengger Desa Adat Ngadas untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak melalui urusan pemerintahan yang sampai saat ini selalu mendapatkan kendala dan persoalan. Artinya Pemohon VI memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 PEMOHON VII Pemohon VII adalah warga masyarakat Jayapura Papua yang aktiv dalam memberikan konsultasi dan pendampingan serta peningkatan kapasitas terhadap masyarakat adat papua. Artinya Pemohon VII memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam mengajukan permohonan “a quo” adalah dalam rangka memperjuangkan masyarakat hukum Adat papua untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak melalui urusan pemerintahan yang sampai saat ini selalu mendapatkan kendala dan persoalan. Artinya Pemohon VII memiliki jaminan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni memiliki hak Konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Pemohon I adalah Badan Hukum Perkumpulan yang bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat, yang memiliki concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada urusan masyarakat adat, baik dalam melakukan edukasi ke lingkungan masyarakat hukum adat ataupun melakukan upaya- upaya dalam menempuh jalur konstitusional. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon I: 1. APHA memberikan Masukan dan Saran Kepada Badan Legislatif soal RUU Masyarakat Hukum Adat 11 (https://apha.or.id/news/apha-beri-masukan-dan-saran-kepada- baleg-soal-ruu-masyarakat-hukum-adat). 2. APHA mendesak Pemerintah dan DPR sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (https://apha.or.id/news/apha-desak-pemerintah-dan-dpr-sahkan- ruu-masyarakat-hukum-adat). 3. APHA menyelenggarakan Seminar Nasional dan Deklarasi untuk menyatakan siap Bantu Pemerintah Susun PERDA Adat. (https://apha.or.id/news/asosiasi-pengajar-hukum-adat-menyatakan- siap-bantu-pemerintah-susun-perda-adat). 4. APHA menyelenggarakan Seminar Nasional membahas Dinamika Peradilan Adat di Indonesa Pasca Berlakunya KUHP Baru (https://apha.or.id/news/seminar-nasional-dinamika-peradilan-adat- di-indonesia-pasca-berlakunya-kuhp-baru). 5. APHA meminta Para Hakim Indonesia Harus Paham Hukum Adat. (https://apha.or.id/news/apha-para-hakim-di-indonesia-harus- paham-hukum-adat). 6. Sebanyak 46 (empat puluh enam) guru besar dan dosen yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selaku penggugat dalam Perkara di PTUN Jakarta. (https://www.antaranews.com/berita/4043790/46-guru-besar-dan- dosen-nyatakan-sebagai-amicus-curiae-untuk-aman). Selain melakukan advokasi kebijakan, Pemohon I juga aktif melakukan edukasi, memberikan penyuluhan ke daerah-daerah masyarakat hukum adat, dalam aktivitasnya tersebut Pemohon I sering mendapatkan pertanyaan terkait urusan masyarakat hukum adat yang yang termarginalkan in casu tidak mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang mengurusi urusan masyarakat adat, sehingga segala hal yang terkait dengan urusan 12 masyarakat Adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut, bahkan kerap kali terabaikan. Selain itu, saat melakukan kunjungan-kunjungan ke wilayah masyarakat hukum adat, Pemohon I sering mendapatkan amanah untuk memperjuangkan nasib masyarakat hukum adat salah satunya terkait RUU Masyarakat Hukum adat, dan pembentukan kementerian Masyarakat hukum adat yang saling berkelindan. Namun dengan tidak masuknya urusan Adat dalam ketentuan a quo, Pemohon I menjadi tidak bisa mewujudkan amanah-amanah Masyarakat Hukum Adat, Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk memperjuangkan nasib masyarakat Hukum Adat. Oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo. Maka dalam penalaran yang wajar kerugian hak konstitusional Pemohon I tidak akan terjadi dikemudian hari; 6.2 Pemohon II adalah Ondofolo di daerah sentani, Papua. Sebagai Ondofolo, Pemohon II memiliki banyak tanggung jawab dalam mengayomi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di daerah yang ada dibawah kepemimpinannya. Sebagai Masyarakat Adat, tentunya memiliki urusan-urusan yang berkaitan dengan Dengan terbaginya urusan-urusan masyarakat hukum adat di lintas kementerian berpotensi dalam penalaran yang wajar akan terjadi tumpang tindih urusan pada lintas kementerian yang menimbulkan urusan-urusan masyarakat adat yang ada dibawah naungan Pemohon II terdiskriminasi serta berpotensi mengalami kendala akibat ketidakpahaman SDM yang mengurusi urusan masyarakat Adat yang ada di kementerian-kementerian dengan core business yang bukan secara khusus pada masyarakat adat, terlebih terdapat nilai-nilai serta karakteristik masyarakat adat yang memiliki keanekaragaman suku dan adat dalam urusan-urusan yang menyangkut pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang berada di bawah naungan Pemohon II. 13 Maka dengan tidak masuknya urusan “adat” dalam ketentuan a quo, maka dalam penalaran yang wajar, dalam penalaran yang wajar berpotensi merugikan Pemohon II sebagai ondofolo dan juga sebagai bagian dari warga masyarakat adat. 6.3 Pemohon III adalah Sekjen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) yang mana diberikan tugas untuk melaksanakan misi antara lain: - Mewujudkan jatidiri Dayak berdasarkan ideologi negara yang sumber dari sistem religi suku Dayak, yaitu legenda suci Dayak, mitos suci suku dayak, adat istiadat Suku Dayak, dan hukum adat Dayak - Mewujudkan nilai sumber daya manusia Dayak yang cerdas, bermartabat dan beradat. - Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dayak melalui pembangunan sadar hukum dan patuh hukum - Mewujudkan hutan sebagai simbol sumber peradaban masyarakat Dayak - Mewujudkan nilai kebersamaan antar sesama masyarakat Dayak sedunia dan negara. - Memperjuangkan masyarakat hukum Adat Dayak, baik secara nasional maupun internasional dalam sebuah negara yang mewujudkan sosial masyarakat Dayak Upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat hukum Adat Dayak selama ini kerap mendapatkan kendala dan hambatan karena banyaknya pintu yang mengurusi urusan masyarakat adat. Seperti misalnya Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak diberikan identitas kependudukan seperti KTP dan KK, kecuali jika ada izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK atau diharuskan terlebih dahulu pindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili. Artinya harus melalui 2 Pintu yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/01/23/14310091/banya k-masyarakat-adat-tak-punya-ktp-pemerintah-dan-dpr-diminta-percepat) 14 Tidak hanya itu, dengan tidak memiliki KTP, maka Masyarakat Adat menjadi kehilangan hak pilihnya, karena untuk dapat memilih pada pemilu dan pilkada, pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Selain itu, dalam masyarakat adat banyak yang melakukan pernikahan secara adat, Namun perkawinan tersebut menjadi tidak diakui secara formal karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil dalam UU Perkawinan. Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila urusan adat masuk dalam ketentuan norma a quo dan dengan demikian negara harus membentuk kementerian yang mengurusi secara khusus urusan masyarakat hukum adat. Termasuk hilangnya hak terhadap wilayah kelola adat karena kebijakan kehutanan struktural yang menetapkan wilayah kelola adat sebagai kawasan (HL, HP, Taman Nasional, dll). Dengan tidak masuknya urusan “adat” dalam ketentuan a quo, maka dalam penalaran yang wajar, telah merugikan Pemohon III dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekjen MHADN dan juga sebagai bagian dari warga masyarakat adat Dayak. 6.4 Pemohon IV juga aktif memperjuangkan urusan masyarakat adat Osing dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat adat, seperti memperjuangkan perda masyarakat adat osing sejak tahun 2016, namun sempat kandas di tahun 2017, karena yang diterbitkan adalah Perda yang berbeda dengan apa yang diperjuangkan Pemohon IV. Artinya Pemohon IV juga mengalami kerugian konstitusional akibat adanya persoalan pemahaman tentang masyarkat adat pada kementerian hukum dan ham yang dalam upaya penerbitan Perda Masyarakat Adat Osing tidak melakukan harmonisasi secara serius atau karena ketidakpahaman tentang karakteristik masyarakat adat yang ada di wilayah tinggal Pemohon IV. Maka dengan tidak masuknya urusan “adat” dalam ketentuan a quo, maka dalam penalaran yang wajar, telah merugikan Pemohon IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPH Pengurus Daerah AMAN Osing Banyuwangi. 15 6.5 Pemohon V adalah kepala desa masyarakat adat tengger pada desa Ngadas yang menjadi kerap memenuhi dan memperjuangkan hak-hak dan mengurusi urusan masyarakat adat sedulur sikep, sebagaimana yang kerap dialami oleh Masyarakat adat di berbagai wilayah terkait adanya tumpang tindih urusan pada tingkat pemerintahan yang ada di atas pemerintahan desa, persoalan anggaran, dan pelindungan hak atas kekerasan yang terjadi kepada warga masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Pemohon V. Maka Pemohon V berpotensi dalam penalaran yang wajar dapat terjadi dan dialami oleh Pemohon V yang disebabkan tidak masuknya urusan adat pada ketentuan norma a quo. 6.6 Pemohon VI adalah warga sedulur sikep demikian juga Pemohon VII adalah bagian darii masarakat adat yang aktif melakukan kegiatan- kegiatan adat, mensosialisasikan serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di daerahnya dalam melakukan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka pemenuhan dan pelindungan serta penegakan hak-hak masyarkat adat dalam lingkungan Pemohon VI dan Pemohon VII Dengan terbaginya urusan-urusan masyarakat hukum adat di lintas kementerian berpotensi dalam penalaran yang wajar akan terjadi tumpang tindih urusan pada lintas kementerian yang menimbulkan urusan-urusan masyarakat adat yang juga menjadi urusan yang kerap di lakukan oleh Pemohon VI dan Pemohon VII terdiskriminasi serta berpotensi mengalami kendala akibat ketidakpahaman SDM yang mengurusi urusan masyarakat Adat yang ada di kementerian-kementerian dengan core business yang bukan secara khusus pada masyarakat adat. Dengan tidak masuknya urusan “adat” dalam ketentuan a quo, maka dalam penalaran yang wajar, telah merugikan Pemohon VI dan Pemohon VII. 6.7 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami para Pemohon baik secara langsung ataupun secara potensial namun dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena dengan tidak masuknya urusan Adat dalam ketentuan Norma a quo para pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 16 UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta tidak mendapatkan Pengakuan dan Penghormatan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 6.8 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1 Dengan tidak masuknya urusan Adat dalam ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 6 tersebut di atas. 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon baik secara langsung atau secara potensial. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap UUD 1945, 17 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 berbunyi: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan sepanjang tidak dimaknai: termasuk urusan adat, sehingga bunyi selengkapnya: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, Adat, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945: Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah 18 Bahwa sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, penting bagi pemohon untuk menjelaskan terkait dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terhadap syarat yang harus dipenuhi para Pemohon dalam Permohonan a quo agar memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 sehingga permohonan a quo dapat diterima dan masuk dalam pemeriksaan untuk diadili dan diputus, maka penting kami jelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima”. Terhadap isu konstitusionalitas dalam perkara ini adalah frasa “hak asasi manusia” yang menjadi urusan pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dikarenakan pengertiannya dapat menjadi sempit sekali terhadap warga tertentu dan dapat menjadi tidak terbatas untuk kelompok tertentu dikarenakan Norma hukum yang terkandung pada materiil masih multitafsir sementara UU Hak Asasi manusia tidak terkait dengan materiil yang diuji”. Kemudian Putusan No. 42/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 19 2. Bahwa berikutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 155/PUU-XXII/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024 dengan amar putusan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Terhadap isu konstitusionalitas dalam perkara ini adalah dengan pemberlakuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan. Hal ini berakibat tidak efektif dan efisiennya DJP dalam menjalankan tugas dan wewenang. Selain itu, membuat DJP tidak dapat bekerja secara mandiri, tidak efisien dan tidak efektif sehingga berimplikasi langsung sebagai penyebab tidak optimalnya tax ratio pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian Putusan No. 155/PUU-XXII/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945. 3. Bahwa sementara dalam Perkara a quo, para Pemohon menguji Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memiliki isu konstitusional dan alasan konstitusionalitas yang berbeda di mana Permohonan dalam perkara a quo adalah mempersoalkan tidak masuknya unsur Adat” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) 39/2008. selain itu Perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya Permohonan a quo memiliki perbedaan baik secara isu konstitusionalitas maupun dasar pengujian terhadap Putusan No. 42/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 155/PUU- XXI/2023 sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021, namun telah memenuhi unsur pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat mahkamah konstitusi dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan tentang adanya pertentangan Norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa apabila menilik secara historis proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki perjalanan yang sangat 20 panjang. Pembentukan NKRI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan berbagai daerah dengan keragaman dan ciri khas masing-masing. Terbentuknya desa, kerajaan, kesultanan, maupun sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. 2. Bahwa sebelum lahirnya NKRI, struktur masyarakat Indonesia telah terbentuk, ditandai dengan adanya satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki penduduk, batas wilayah tertentu, dan wewenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, yang kemudian disebut sebagai ‘desa’. Adanya struktur bangsa Indonesia yang telah terbentuk tersebut mendorong para pendiri negara sepakat untuk menerapkan suatu paradigma dalam bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. 3. Bahwa paradigma bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia salah satunya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi yang kemudian melahirkan kesepakatan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua pada 27-28 Oktober 1928 di tiga lokasi berbeda, yaitu gedung Katholieke Jongenlingen Bond, Oost Java Bioscoop, dan Indonesische Clubgebouw (Rumah Indekos, Kramat No. 106). (Sumber: https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah- sumpah-pemuda/). 4. Bahwa kongres tersebut diikuti oleh perkumpulan pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa, seperti Jong Java, Jong Soematera, Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar Indonesia yang kemudian melahirkan sumpah pemuda dengan bunyi sebagai berikut: - Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang 21 Satu, Tanah Indonesia - Kedua Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. - Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Setelah mendengarkan putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Serta mengeluarkan keyakinan Persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya yakni: - Kemauan - Sejarah - Bahasa - Hukum Adat - Pendidikan dan Kepanduan Selain itu, kerapatan mengeluarkan pengharapan, supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. (Sumber : https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah- sumpah-pemuda/). 5. Bahwa adanya keterkaitan antara hukum adat dengan masyarakat hukum adat tentunya merupakan satu kesatuan yang melekat dan menjadi unsur utama yang mendorong proses terbentuknya NKRI jauh sebelum diproklamirkan kemerdekaan Negara pada tanggal 17 Agustus 1945. 6. Bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari rakyat asli bangsa Indonesia yang juga memegang kedaulatan tertinggi untuk menyalurkan kehendak dan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa namun ironisnya urusan-urusan Masyarakat Hukum adat hingga saat ini malah semakin dikesampingkan, tidak serius diurus, bahkan kerap menjadi korban kekerasan negara yang secara masif terjadi, seperti mengambil lahan-lahan yang dari awalnya dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, juga urusan pengakuan masyarakat 22 adat untuk mendapatkan penetapan dari pemerintah menjadi masyarakat hukum adat, dan masih banyak lagi urusan-urusan yang terkait dengan masyarakat adat yang dikesampingkan dan diabaikan. 8. Bahwa hal ini terjadi karena Negara tidak melaksanakan dan menjalankan amanat UUD 1945 secara benar, atau bahkan cenderung menyelundupkan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat UUD 1945. Hal ini terjadi dan dilakukan oleh negara dalam mengurusi urusan pemerintahan tentang Masyarakat Hukum Adat. Dimana hingga saat ini pengakuan dan jaminan serta urusan masyarakat hukum adat belum mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi, terhadap urusan pemerintahan terkait Masyarakat Hukum adat masih dipecah-pecah pada beberapa kementerian (multi-pintu) antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri. Padahal terkait urusan pemerintahan masyarakat hukum adat seharusnya diatur dan diurus secara khusus oleh Kementerian yang mengurusi Masyarakat Hukum adat. 9. Bahwa artinya dengan terabaikannya urusan masyarakat hukum adat sebagaimana telah diuraikan di atas, membuktikan telah terjadinya pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang mana dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari rakyat berdaulat yang juga harus diutamakan urusan-urusannya dalam pemerintahan sehingga tidak terjadi diskriminatif dan ketidakadilan yang bersifat intolerable serta secara nyata melanggar moralitas dan rasionalitas yang selama ini kerap terjadi dan dialami oleh MasyarakatH Hukum Adat. PASAL 5 AYAT (2) UU 39/2008 BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT TERHADAP UUD 1945 10. Bahwa secara konstitusional, apabila kita melihat postulat konstitusional kementerian negara sebagaimana diatur dalam BAB V, Pasal 17 UUD 1945. dimana tugas konstitusional Menteri adalah membantu Presiden, 23 dan Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 11. Bahwa lebih lanjut terhadap Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara oleh UUD 1945 didelegasikan untuk diatur dalam undang-undang yang kemudian dibentuklah UU 39/2008. 12. Bahwa dalam UU 39/2008, kemudian mengatur lebih rinci tentang urusan pemerintahan. Dimana dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Setiap Menteri membidangi Urusan tertentu dalam pemerintahan”. Kemudian Pasal 4 ayat (2) membagi urusan pemerintahan tersebut menjadi 3 (tiga) yakni: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 inilah yang menjadi dasar untuk menyusun Nomenklatur kementerian negara, namun dalam bagian penjelasan yang dibatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). 14. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 seharusnya ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memuat semua urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, termasuk urusan masyarakat hukum adat yang disebutkan secara ekslisit dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 15. Bahwa artinya apabila ditafsirkan secara sistematis, urusan adat dimana yang menjadi subjek hukumnya adalah Masyarakat Hukum adat yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945, seharusnya dimasukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 39/2008. 16. Bahwa namun apabila kita melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 hanya memasukan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak 24 asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Padahal urusan “adat” yang subjek hukumnya Masyarakat Hukum Adat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa urusan Adat dalam banyak hal masih belum terlembaga secara penuh atau banyak pula yang tersebar di lintas kementerian, padahal seharusnya akan lebih konstitusional apabila untuk mengurusi urusan adat harus dibentuk kementerian yang nantinya akan mengurusi urusan, sebagai berikut: - Urusan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia. - Urusan Penetapan Masyarkat Hukum Adat beserta Wilayah Adat dan Tanah Ulayat - Urusan Evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat - Urusan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat antara lain: ▪ Pelindungan terhadap Wilayah Adat ▪ Pelindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum ▪ Pengembalian Wilayah Adat (tanah ulayat) untuk dikelola, dimanfaatkan, dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya ▪ Pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat ▪ Pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup ▪ Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat ▪ Pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat ▪ Pelindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya. - Urusan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat - Urusan Anggaran dalam rangka pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. - Urusan Harmonisasi Pemberlakuan antara Hukum Nasional dengan Hukum Adat. 25 - Urusan Kepercayaan yang dianut oleh sebagian Masyarakat Adat, hingga saat ini belum terealisasi dengan baik sebagaimana amanat Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. - Urusan Pemenuhan Hak Politik di dalam pemilihan umum ataupun pemilihak kepala daerah bagi masyarkat adat menjadi tidak bisa ikut memilih karena tidak memilki KTP. Hal tersebut disebabkan karena Masyarakat adat tersebut tinggal di hutan kawasan. Sehingga dianggap bertentangan dengan UU Kehutanan karena didalam UU Kehutanan tidak boleh ada desa di dalam kawasan hutan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan hutan menjadi tidak bisa mengurus KTP. Hal itu menjadi hambatan bagi pemenuhan hak politik bagi masyarakat adat. - Urusan Pemberdayan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Hukum Adat dalam memasuki globalisasi. - Dan urusan lainnya yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Terhadap urusan-urusan tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan anggaran yang apabila terdapat kementerian yang khusus menangani urusan-urusan tersebut di atas, maka tentunya akan semakin menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 18. Bahwa selain itu juga terdapat urusan pemerintahan yang terkait dengan urusan adat yang masih diurus dilintas kementerian atau dinas dalam pemerintahan daerah, yang seharusnya dapat satukan dalam kementerian yang khusus mengurusi masalah Adat, seperti misalnya: 18.1. Urusan Masyarakat Adat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana dalam kementerian tersebut terdapat nomenklatur Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang melayani: 1) Standart Pelayanan SKT Pemuka 2) Standart Pelayanan Tanda Inventarisasi Organisasi Penghayat 3) Standar Pelayanan Advokasi Penghayat dan Masyarakat Adat. 26 Padahal urusan kebudayaan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki persoalan yang berbeda antara kebudayaan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional dan masyarakat umum. 18.2. Urusan Pemajuan Masyarakat Adat di Bali yang diurus oleh Dinas Pemajuan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana terakihir diubah dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 7 Tahun 2019 yang mengurusi Pemajuan Desa Adat Bali. Urusan ini terpisah dari peran Kementerian Desa yang mengurusi Desa-Desa yang ada di Indonesia. Tentunya akan semakin maksimal apabila urusan desa adat dibali tidak diurus hanya pada level dinas dibawah pemerintah daerah, namun bisa diurus pada tingkat kementerian yang tentunya akan terkait dengan anggaran yang diambil dari APBN. 18.3. Urusan pengelolaan dan pengusahan pantai/perairan pesisir yang kerap menjadi wilayah masyarakat adat yang diurus oleh kementeran kelautan dan perikanan (KKP) namun juga diurus oleh kementerian ATR/BPN, di mana kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Kepemilikan terhadap Tanah di atas laut, termasuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), padahal dalam Putusan No. 3/PUU-VIII/2010, pada Paragraf [3.15.9], halaman 164, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 19. Bahwa dengan tidak masuknya urusan adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, mengakibatkan tidak masuknya urusan adat dalam nomenklatur kementerian yang secara khusus mengurusi urusan Masyarakat Hukum adat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana menjadi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena diurus oleh kementerian yang memiliki core business yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya berbagaimacam pelanggarana atas jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 27 masyarakat adat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. PEMBENTUKAN KEMENTERIAN YANG MENGURUSI URUSAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH BENTUK PEMENUHAN HAK YANG DIJAMIN DALAM UUD 1945 20. Bahwa Pasal 28I ayat (4) menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bentuk jaminan tersebut adalah dengan terjaminnya urusan-urusan dalam rangka memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak in casu hak masyarakat hukum adat. 21. Bahwa artinya perlu dipahami, antara urusan dengan hak tidaklah dapat dipisahkan. Maksudnya adalah, apabila negara mengabaikan urusan atau mengenyampingkan urusan-urusan adat, sama saja Negara tidak memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak in casu hak masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dari urusan- urusan adat yang disebutkan dalam UUD 1945. 22. Bahwa artinya, menjadi suatu keharusan Negara cq Pemerintah untuk membentuk Kementerian yang mengurusi urusan adat, agar dapat memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak masyarakat adat yang ada di indonesia. Selain itu juga sebagai bentuk implementasi Nilai Pancasila yakni sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Tidak hanya Nilai- nilai Pancasila, namun juga melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 23. Bahwa sebagaimaan kita ketahui Negara Kesatuan Republik Indoensia memiliki Philosophy Grondslag yakni Pancasila yang menjadi karakter khusus yang berbeda/tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Pancasila memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusaian, persatuan, kerakyatan, keadilan dan keberadaban. Kemudian nilai-nilai tersebut dituangkan kedalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28 24. Bahwa lebih lanjut, apabila dikaji melalui pendekatan perbandingan negara yang tidak memiliki Philosophy Grondslag seperti Pancasila, Namun beberapa negara tersebut memiliki political will membentuk kementerian yang mengurus urusan pemerintahan terkait dengan urusan pemenuhan masyarakat pribumi/indigenous peoples (IPs), sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut: No. Negara Nama Kementerian Kewenangan/Urusan 1. Australia Kementerian Urusan Pribumi (Ministry for Indigenous Australians) Memastikan masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka 2. New Delhi Kementerian Urusan Masyarakat Adat Menjamin masyarakat adat terdaftar menerima tunjangan yang dijamin undang-undang dan program bantuan yang ditujukan khusus untuk masyarakat terdaftar, termasuk kesempatan kerja dan pendidikan. 3. Bolivia The Ministry of Indigenous Affairs and Native Peoples Menangani masalah-masalah masyarakat adat, bertanggung jawab untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan standar, kebijakan, program dan proyek yang berkaitan dengan masyarakat adat 4. Brazil Ministry of Indigenous Peoples (MPI) Menjadi wadah untuk membuka dialog dengan masyarakat asli, menjamin hak-hak penduduk asli, terutama hak teritorial 5. Colombia Ministry of Indigenous Relations and Reconciliation Memajukan rekonsiliasi dan mengabadikan hak asasi masyarakat adat 6. Canada Ministry of Indigenous Relations and Northern Affairs Canada Memungkinkan masyarakat adat membangun kapasitas dan mendukung visi mereka mengenai penentuan nasib sendiri 7. Guyana Ministry of Amerindian Affairs Menjaga, melindungi, dan memajukan kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi suku Amerindian dan Daerah 29 Pedalaman 8. Filipina Ministry of Indigenous Peoples’ Affairs Melindungi dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Adat di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao dengan memperhatikan keyakinan, adat istiadat, tradisi dan institusi adat 25. Bahwa secara umum jika dibandingkan dengan beberapa negara pada tabel tersebut di atas, adanya kementerian khusus yang mengurus tentang IPs adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak IPs serta menampung aspirasi dan keluhan dari IPs yang memiliki keterbatasan dalam akses untuk bersuara secara langsung. 26. Bahwa tabel kementerian yang mengurus urusan IPs tersebut diatas. Bukanlah bermaksud untuk mempersamakan antara IPs dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, karena memang terdapat perbedaan Indigenous Peoples (IPs) dengan Masyarkat Hukum Adat (Tribal Peoples) dan tidak bisa disamakan secara apple to apple, namun keduanya memiliki karakteristik yang sama. 27. Bahwa Dalam Naskah Final Report, Reviu Kebijakan Kemitraan: Kajian Masyarakat Hukum Adat Indonesia & Strategi Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Hukumnya, yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, bekerjasama dengan Pusat Studi Peradaban dari Martabat Manusia Universitas Muhammadyah Malang, menjelaskan sebagai berikut (Halaman 69-71), Indigenous Peoples (IPs) ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik yang bersifat soft law, seperti deklarasi-deklarasi, maupun hard law, seperti konvensi-konvensi yang diratifikasi, yaitu: 1. Convention No. 107 concerning Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries 1957 (Konvensi ILO 107). 2. Convention of International Labor Organisation No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989) – (Konvensi ILO 169). 3. Deklarasi Kari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992). 4. Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992). 5. Declaration on the Right of Asian Indigenous/Tribal Peoples Chiang Mai (1993). 6. De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan 30 oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993). 7. United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People tahun 2007. Konvensi 169 adalah konvensi yang mengatur tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat sebagai hasil revisi terakhir dari Konvensi sebelumnya yaitu Konvensi 107 tentang Perlindungan dan Penyatuan Penduduk Asli dan Masyarakat Adat yang Semi dan Penuh di Negara-Negara Merdeka. Sedangkan UNDRIP mengatur tentang Hak-hak Penduduk Asli. Penggunaan dua instrumen hukum internasional tersebut bukan dalam rangka untuk menyatakan bahwa keduanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menentukan instrumen mana yang lebih relevan dalam upaya pengakuan dan perlindungan MHA Indonesia. Bahwa Konvensi ILO 107 merupakan perjanjian internasional pertama yang bersifat mengikat yang membahas tentang penduduk asli. Konvensi ini banyak membahas hak tanah, hak atas pekerjaan, dan hak pendidikan penduduk asli. Kemudian, konvensi ini diperbaiki dengan Konvensi ILO No. 169 atau Convention of International Labor Organisation No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989). Dalam hal ini, Jose Cobo menyatakan: “Penting untuk mengetahui dan memahami hubungan spiritual antara masyarakat asli dengan tanahnya sebagai dasar keberadaan mereka dan dengan keyakinan, kebiasaan, adat-istiadat, dan budaya mereka. 28. Bahwa namun Lebih lanjut dalam Final Report tersebut, menjelaskan adanya kesamaan karakteristik antara MHA dengan IPs, Menurut Yance Arizona mengemukakan terdapat persamaan MHA dengan IPs yang ditemukan setelah melakukan kajian berbagai peraturan perundang- undangan. Antara lain: (halaman 86-87): 1. MHAdan IPs merupakan Kelompok Minoritas yang tinggal di wilayah suatu negara Berbagai kelompok MHA Indonesia baik yang menurut UUD disebutkan terdapat 250 MHA, atau oleh Van Vollen Hoven dikelompokkan ke 19 MHA, serta IPs yang ada di beberapa negara, seperti Aborigin di Australia, dan Indiana di Amerika Serikat, pada dasarnya adalah kelompok masyarakat minoritas. Masyarakat 31 minoritas yang dimaksud ini tidak hanya secara kuantitatif karena jumlahnya yang kecil dibandingkan masyarakat mayoritas yang tinggal di negara tersebut, tetapi secara kualitatif MHA atau IPs memiliki kekhasan yaitu gaya hidup, budaya, hukum dan kelembagaan adat yang dijunjung tinggi dan dihormati yang tidak dimiliki oleh masyarakat mayoritas. Sebagai kelompok mayoritas mereka dapat dikelompokkan sebagai masyarakat yang marginal karena seringkali menjadi target kebijakan yang bersifat diskriminatif. 2. MHA dan IPS Memiliki Beberapa Karakteristik yang Sama Konvensi ILO 1969 menyebutkan karakteristik yang sama dari MHA dan IPs sebagaimana dipaparkan dalam Tabel di bawah ini: Persamaan Masyarakat Hukum Adat Tribal Peoples Indigenous Peoples Gaya Hidup MHA memiliki gaya hidup berbeda dengan masyarakat mayoritas IPs sama dengan MHA, mereka juga dipandang sebagai Kelompok masyarakat yang memiliki gaya hidup. Cara Hidup Cara hidup MHA berbeda dengan masyarakat mayoritas karena mereka memiliki bahasa tradisional, agama/keyakinan tradisional, kehidupan ekonomi tradisional, pengelolaan dan perlindungan secara tradsional, serta berbagai kearifan tradisional Lainnya IPs diberbagai negara juga memiliki cara hidup yang berbeda dengan masyarkat mayoritas (bangsa pendatang) baik menyangkut bahasa, agama/keyakinan, kehidupan ekonomi, pengelolaan dan perlindungan alam, serta kearifan tradisional lainnya dengan bangsa pendatang. Hukum Adat MHA memiliki hukum adat yang diakui dan ditaati serta dihormati oleh anggota dari MHA IPs juga sama dengan MHA memiliki hukum asli yang dihormati dan dipatuhi oleh anggota dari suatu IPs tersebut yang berbeda dengan hukum nasional yang diterapkan oleh bangsa pendatang. Kelembagaan Adat MHA memiliki ketua adat atau struktur kelembagaan adat yang secara de facto maupun de jure diakui oleh anggota MHA IPs juga memiliki kelembagaan yang diakui dan dihormati oleh anggota dari suatu IPs 32 3. MHA dan IPs merupakan Warga Negara yang Sah dari Suatu Negara Di Mana Mereka Lahir dan Hidup Baik MHA maupun IPs merupakan warga negara yang sah dari negara dimana mereka tinggal. Sebagai warga negara yang sah karena tempat kelahiran mereka di wilayah negara tersebut (ius soli) dan apabila mereka tidak pernah secara sengaja mengusulkan atau meminta kewarganegaraan dari negara lain, maka mereka adalah warga negara yang sah yang memiliki kedudukan dan hak-hak sebagai warga negara dalam suatu negara. Pengingkaran terhadap kewarganegaraan mereka hanya persoalan hukum administrasi yang disebabkan oleh kegagalan suatu negara dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka secara de facto. 4. MHA dan IPs memiliki hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat mayoritas yang tinggal di suatu negara tersebut. MHA dan IPs bukan warga kelas dua (second class citizen). Apapun kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh keduanya, tidak bisa dijadikan dasar untuk mendiskriminasikan mereka atau memperlakukan mereka dengan berlakukan yang berbeda (inequal treatment) dengan masyarakat mayoritas lainnya. HAM bersifat melekat dimiliki oleh manusia karena harkat martabatnya sebagai manusia, bukan pemberian negara atau institusi lainnya. Oleh karena itu, segala peraturan hukum dan kebijakan publik yang secara sengaja atau diam-diam mengesampingkan hak-hak asasi anggota masyarakat dari MHA atau IPs adalah inkonstitusional dan harus dikaji ulang. Negara sebagai pemangku kewajiban di bidang HAM memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari MHA maupun IPs. Selain persamaan tersebut di atas, perlu juga kita melihat secara umum, istilah “masyarakat hukum adat” seringkali digunakan untuk merujuk kepada masyarakat yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan sitem hukum tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat hukum adat ini seringkali terdiri dari suku atau kelompok etnis tertentu yang memiliki budaya dan tradisi khas. 33 29. Bahwa pada intinya “IPs” merujuk kepada kelompok-kelompok manusia yang merupakan penduduk asli suatu wilaya atau negeri yang hidup di wilayah tersebut sebelum kedatangan kelompok-kelompok lain yang kemudian mendominasi wilayah tersebut. Masyarakat adat sering kali merupakan bagian dari kelompok masyarakat pribumi atau IPs. 30. Bahwa dalam konteks Indonesia Misalnya, banyak kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia merupakan masyarakat hukum adat dan dianggap sebagai masyarakat pribumi atau IPs. Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum dan kepercayaan tradisional mereka sendiri yang diakui oleh negara Indonesia. 31. Bahwa jadi, Meskipun Istilah “Masyarakat Hukum Adat” dan “Indigenous Peoples” berbeda namun keduanya memiliki karakteristik yang sama, dan seringkali terdapat keterkaitan antara keduanya, di mana masyarakat hukum adat seringkali merupakan bagian dari kelompok indigeous people. 32. Bahwa Oleh karenanya maksud dari tabel kementerian yang mengurusi Indigenous Peopless pada tabel tersebut di atas, adalah untuk memberikan contoh dimana pada negara-negara yang memiliki kementerian tersebut menunjukan adanya “Good will/political will” untuk memberikan pelindungan serta pemenuhan atas hak-hak Indigenous Peoples. Padahal negara-negara tersebut tidak memiliki Philosophy Grondslag yakni Pancasila seperti di Indonesia. 33. Bahwa sementara Indonesia sebagai Negara yang memiliki Philosophy Grondslag yakni Pancasila malah tidak serius bahkan terlihat sangat berat untuk membentuk kementerian khusus yang mengurusi urusan masyarakat hukum adat, yang sejatinya adalah pemilik tanah sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 34. Bahwa selaras dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Penambahan urusan Adat dalam ketentuan norma a quo akan berdampak pada penambahan nomenklatur kementerian yang secara khusus mengurusi urusan Adat dimana subjeknya adalah Masyarakat Hukum Adat. Hal ini tentunya menjadi salah satu bentuk penguatan sistem hukum 34 untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan struktur hukum. 35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum apabila ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 dinyatakan bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena dalam ketentuan norma a quo tidak memasukan “urusan adat”, mengakibatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, diurus oleh kementerian yang memiliki core business yang khusus mengurusi urusan adat. Sehingga menyebabkan terjadinya berbagaimacam pelanggarana atas jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 36. Bahwa selain itu, tidak masuknya urusan adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, telah bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena telah disebutkan secara eksplisit dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. PERMOHONAN A QUO MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGENYAMPINGKAN OPEN LEGAL POLICY 37. Bahwa sebelum masuk pada bagian petitum permohonan, penting pula menjelaskan terkait Putusan No. 155/PUU-XXI/2023, dimana terdapat pemohon dalam perkara tersebut pada pokoknya ingin berkehendak nomenklatur “Pajak” dimasukan sebagai bidang tertentu dalam Pasal 5 ayat (2) UU 29/2008, sehingga dapat dibentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari kementerian keuangan. 38. Bahwa, namun dalam pertimbangan hukum Putusan 155/PUU-XXI/2023, paragraf [3.12.3], halaman 56, yang mengatakan: “Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 35 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945, dan hal dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review. Terlebih, terkait dengan pembentukan kementerian negara serta ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam undang-undang, justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara, in casu Presiden secara kelembagaan oleh DPR sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Terlebih lagi, Mahkamah sebagai pengawal UUD 1945, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan apalagi merupakan mandat dari rumusan norma pasal UUD 1945 maka, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana petitum Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum”. 39. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan No. 155/PUU-XXI/2023 tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi memandang bahwa permohonan a quo juga merupakan Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang). Mahkamah Konstitusi haruslah mengenyampingkan dan menguji konstitusionalitas permohonan a quo. Artinya Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 155/PUU- XXI/2023 tidak dapat digunakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. 36 40. Bahwa dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Paragraf [3.10.5], halaman 47, Mahkamah berpendirian bahwa suatu Legal Policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitasnya suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. 41. Bahwa tidak masuknya “urusan Adat” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 39/2008 menyebabkan timbulnya banyaknya permasalahan dan perlakukan diskriminatif dan jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, selain itu juga bertentangan dengan kedaulatan rakyat in casu kedaulatan masyarakat hukum adat dan bertentangan dengan UUD 1945 in casu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “termasuk urusan Adat”, Sehingga bunyi selengkapnya: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, Adat, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, 37 komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Bukti P.2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P.3 : Fotokopi Akta pendirian Nomor 113, tanggal 8 Agustus 2017; 4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012590.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengajar Hukum Adat; 5. Bukti P.5 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H., Ketua Umum APHA; 6. Bukti P.6 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal APHA; 7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keputusan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia Nomor: 01/SK/APHA/II/2024 tentang Susunan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Periode 2023-2028; 8. Bukti P.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanto Eluay, Pemohon II; 9. Bukti P.9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salfius Seko, S.H., M.H., Pemohon III; 10. Bukti P.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Indiartis. S., M.Hum., Pemohon IV; 11. Bukti P.11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujianto, Pemohon V; 12. Bukti P.12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunritno, Pemohon VI; 13. Bukti P.13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Pakage, Pemohon VII; 14. Bukti P.14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayat Nasional Nomor 01/XII/SK/2019 tentang 38 Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayat Nasional Masa Bakti, 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024; 15. Bukti P.15 : Fotokopi Anggaran Dasar International Dayak Justice Council dan Mahkamah Hakim Adat Dayak Nasional; 16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 008/MUSDA II/PD/AMAN Osing/II/2022 tentang Pengesahan PD AMAN OSING Periode 2022-2027; 17. Bukti P.17 : Fotokopi Keputusan Bupati Malang Nomor 100.3.3.2/423/ 35.07.013/2024 tentang Pengangkatan Saudara Mujianto sebagai Kepala Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; 18. Bukti P.18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145.1/129/VII/2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 39 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 40 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, yang menyatakan sebagai berikut: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai Badan Hukum perkumpulan para pengajar hukum adat yang concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme masyarakat hukum adat, baik dengan cara melakukan edukasi maupun menempuh upaya-upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat melalui jalur yang konstitusional. Selain melakukan advokasi kebijakan, Pemohon I juga aktif melakukan edukasi dan memberikan penyuluhan ke masyarakat hukum adat, yang sering mendapatkan pertanyaan 41 terkait urusan masyarakat hukum adat yang masih termarginalkan, in casu tidak mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dengan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang terkait dengan urusan masyarakat adat. Sehingga, segala hal yang terkait dengan urusan masyarakat adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut. Menurut Pemohon I, dengan tidak masuknya urusan adat dalam ketentuan UU 39/2008, menghalangi upaya Pemohon I mewujudkan amanah masyarakat hukum adat, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I. 4. Bahwa Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Ondofolo (ketua masyarakat adat di daerah Sentani, Papua). Sebagai Ondofolo, Pemohon II memiliki banyak tanggung jawab dalam mengayomi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di daerah yang ada di bawah kepemimpinannya. Dengan terbaginya urusan-urusan masyarakat hukum adat di lintas kementerian berpotensi terjadi tumpang tindih urusan sehingga urusan masyarakat adat yang berada di bawah naungan Pemohon II terdiskriminasi serta berpotensi mengalami kendala akibat ketidakpahaman sumberdaya manusia yang mengurusi urusan masyarakat adat yang ada di kementerian-kementerian dengan core business yang bukan secara khusus menangani masyarakat adat. Terlebih, terdapat nilai-nilai serta karakteristik masyarakat adat dengan keanekaragaman hak yang mesti dipenuhi, sebagaimana hak-hak masyarakat adat yang berada di bawah naungan Pemohon II. 5. Bahwa Pemohon III mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara, selaku Sekjen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) yang bertugas untuk melaksanakan misi memperjuangkan hak masyarakat hukum Adat Dayak. Upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat hukum Adat Dayak selama ini kerap mendapatkan kendala dan hambatan karena banyaknya pintu yang mengurusi urusan masyarakat adat. 6. Bahwa Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara yang aktif memperjuangkan urusan masyarakat Adat Osing dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat adat, seperti memperjuangkan Perda Masyarakat Adat Osing sejak tahun 2016, namun selalu kandas karena yang 42 diterbitkan adalah Perda yang berbeda dengan yang diperjuangkan Pemohon IV. 7. Bahwa Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Kepala Desa Masyarakat Adat Tengger pada Desa Ngadas yang memperjuangkan hak-hak dan mengurusi urusan masyarakat Adat Sedulur Sikep. Sebagaimana yang kerap dialami oleh masyarakat adat di berbagai wilayah terkait adanya tumpang tindih urusan pada tingkat pemerintahan yang ada di atas pemerintahan desa, Masyarakat Adat Sedulur Sikep juga menghadapi persoalan anggaran dan pelindungan hak atas kekerasan yang terjadi kepada warga masyarakat yang berada di bawah Pemohon V, karena tidak masuknya urusan adat pada ketentuan norma UU 39/2008. 8. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara yang merupakan bagian dari masyarakat adat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di daerahnya agar mendapatkan pemenuhan dan pelindungan serta penegakan hak-hak masyarakat adat yang ada dalam lingkungan Pemohon VI dan Pemohon VII; 9. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) mengalami kerugian hak konstitusional baik secara langsung ataupun potensial karena tidak dimasukkannya urusan adat dalam ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sehingga tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mendapatkan pengakuan dan penghormatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan tidak 43 dicantumkannya urusan adat pada penyebutan urusan pemerintahan dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Padahal, baik Pemohon I selaku Badan Hukum maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sebagai perorangan warga negara, memiliki kepentingan dalam pemajuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, masyarakat hukum adat merupakan bagian dari rakyat asli bangsa Indonesia yang juga memegang kedaulatan tertinggi untuk menyalurkan kehendak dan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, urusan-urusan masyarakat hukum adat hingga saat ini dikesampingkan, tidak diurus secara serius, bahkan kerap menjadi korban kekerasan negara yang bersifat masif misalnya dengan pengambilan lahan yang dari awal dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Selain itu, masih diabaikan pengakuan terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan penetapan dari pemerintah menjadi masyarakat hukum adat, dan masih banyak lagi urusan- urusan yang terkait dengan masyarakat adat yang dikesampingkan atau diabaikan oleh negara. Menurut para Pemohon, hal ini terjadi karena urusan pemerintahan terkait masyarakat hukum adat masih dipecah-pecah pada 44 beberapa kementerian, padahal terkait urusan masyarakat hukum adat seharusnya diatur dan diurus secara khusus oleh kementerian yang mengurusi masyarakat hukum adat. 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 seharusnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memuat semua urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk urusan masyarakat hukum adat yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, apabila ditafsir secara sistematis, subjek hukum urusan adat adalah masyarakat hukum adat karena ruang lingkupnya disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, seharusnya urusan adat dimasukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 39/2008. 3. Bahwa menurut para Pemohon, tidak masuknya urusan adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, mengakibatkan tidak masuknya urusan adat dalam nomenklatur kementerian yang secara khusus mengurusi urusan masyarakat hukum adat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana menjadi salah satu prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena urusan tersebut diurus oleh kementerian yang memiliki core business yang berbeda. Oleh karena kondisi tersebut menyebabkan terjadinya berbagai macam pelanggaran atas jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, jika dibandingkan secara umum dengan beberapa negara, adanya kementerian khusus yang mengurus tentang Indigenous Peoples (IPs) bertujuan untuk melindungi hak-hak IPs serta menampung aspirasi dan keluhan dari IPs yang memiliki keterbatasan dalam akses untuk bersuara secara langsung. Meskipun terdapat perbedaan IPs dengan masyarakat hukum adat (Tribal Peoples) karena tidak mungkin dapat disamakan secara apple to apple, namun keduanya memiliki karakteristik yang sama. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 45 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “termasuk urusan Adat”, Sehingga bunyi selengkapnya: “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, adat, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.” [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 46 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013 dalam bagian pertimbangan, Mahkamah menyatakan pada pokoknya bahwa: [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Dengan demikian, meskipun Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 telah pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 42/PUU-XI/2013, namun Mahkamah dalam putusan tersebut belum mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 yang dipersoalkan di antaranya mengenai frasa “hak asasi manusia” dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Selain itu, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; [3.10.2] Bahwa sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXII/2023, Mahkamah telah menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Isu konstitusionalitas dalam perkara ini adalah berkenaan dengan anggapan bahwa pemberlakuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXII/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 17 dan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945; [3.10.3] Bahwa jika disandingkan dengan perkara a quo, para Pemohon menguji norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 dengan isu konstitusional dan alasan konstitusional berkenaan dengan tidak adanya “unsur adat” dalam ketentuan Pasal 47 5 ayat (2) UU 39/2008. Selain itu, dalam perkara a quo digunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, permohonan para Pemohon a quo memiliki perbedaan baik berkenaan dengan isu konstitusionalitas maupun dasar pengujian dengan perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan pengujian antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian terhadap norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tidak terhalangi oleh berlakunya Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat karena tidak dimasukkannya urusan adat dalam norma a quo, sehingga tidak terdapat kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebelum Mahkamah menjawab permasalahan konstitusionalitas para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian, merupakan norma yang mengatur mengenai jenis-jenis urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana dalam norma tersebut urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi urusan 48 agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa UU 39/2008 yang mengatur mengenai kementerian negara merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 membagi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; 2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; 3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Meskipun pembentukan kementerian menjadi kewenangan Presiden sebagai bentuk pengejawantahan fungsi menteri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) UU 39/2008, namun tetap harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global [vide Pasal 13 ayat (2) UU 39/2008]. [3.12.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023, yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain: Bahwa terkait dengan pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara dimaksud, dalam pembahasan perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan fraksi-fraksi di MPR dan disetujui adanya kekuasaan Presiden terbatas karena dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. 49 Artinya, setelah adanya perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem checks and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 di atas, menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of government). … Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945, dan hal dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review. Terlebih, terkait dengan pembentukan kementerian negara serta ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam undang-undang, justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara, in casu Presiden secara kelembagaan oleh DPR sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Terlebih lagi, Mahkamah sebagai pengawal UUD 1945, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan apalagi merupakan mandat dari rumusan norma pasal UUD 1945 maka, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana petitum Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa berkenaan dengan norma pembentukan dan penentuan bidang urusan pemerintahan dalam suatu kementerian sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Kebijakan dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata 50 dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan a quo, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah tidak adanya penyebutan urusan adat dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena meniadakan pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat, serta kepastian hukum yang adil. Terkait dengan dalil para Pemohon a quo meskipun norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menyebutkan secara limitatif urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun demikian dalam penerapannya, penugasan atau pemberian kewenangan terhadap kementerian yang akan membidangi setiap urusan tersebut menjadi kewenangan Presiden yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Keleluasaan ini termasuk pada lingkup urusan pemerintahan yang menjadi sub-bidang penugasan pada suatu kementerian. Dengan perkataan lain, untuk melaksanakan tugas pemerintahan terkait dengan urusan kementerian yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tetap harus memedomani perintah UUD NRI Tahun 1945. Amanat konstitusional yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, haruslah diartikan sebagai perintah yang diterapkan secara meluas sehingga hak kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup tetap harus diakui dan dihormati oleh negara. Dalam konteks ini, hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi ditentukan sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan apapun sepanjang berkaitan dengan subjek masyarakat hukum adat maka dalam menyelenggarakan urusan tersebut diwajibkan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat. Terkait dengan dalil para Pemohon yang memohon agar urusan adat ditentukan sebagai “urusan ekslusif” dengan pembentukan kementerian tersendiri yang terlepas dari urusan yang ada di setiap kementerian terkait, akan menimbulkan 51 ketidakjelasan “urusan adat” seperti apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Oleh karena itu, haruslah dipahami urusan adat sebagai sesuatu yang semestinya melekat dengan berbagai urusan pemerintahan yang relevan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU 39/2008. Artinya, urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 apabila dilaksanakan dengan memedomani UUD NRI Tahun 1945 maka secara inherent melekat juga urusan adat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila urusan adat tidak dicantumkan secara eksplisit dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Sebaliknya, jika ditentukan sebagai urusan tersendiri atau ekslusif, justru dapat mempersempit ruang gerak berbagai kementerian dalam menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat dan lebih dari itu akan menimbulkan dampak sektoral atas urusan tersebut yang seharusnya dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 berpotensi bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berkenaan dengan kewajiban negara dalam mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas, urusan adat sebagaimana dimaksud para Pemohon sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari masing-masing urusan pemerintahan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Tidak adanya kementerian yang dibentuk khusus untuk membidangi “urusan adat” tidak berarti negara dalam hal ini pemerintah dapat mengabaikan upaya pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, pembentukan kementerian urusan adat yang secara khusus mengurusi kepentingan masyarakat hukum adat, dapat mempersulit koordinasi dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, karena dalam penerapannya, terdapat sejumlah urusan pemerintahan 52 yang juga bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat atau bahkan di dalamnya melekat “urusan adat”. Persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai anggapan kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat seharusnya dapat diselesaikan dengan memperbaiki koordinasi antara kementerian yang urusan pemerintahannya bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam koordinasi penyelenggaran pemerintahan menurut Mahkamah memerlukan dukungan dasar hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, pembentuk undang-undang harus meletakkan pembentukan dan pengesahan undang-undang yang khusus mengatur mengenai masyarakat hukum adat sebagai prioritas yang harus dilaksanakan. Terlebih, RUU mengenai Masyarakat Hukum Adat telah beberapa kali dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini sejalan dengan penyebutan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang perlu diatur dalam undang-undang. Sehingga, semestinya disikapi sebagai perintah konstitusi untuk membentuk undang-undang mengenai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, sejumlah persoalan dan permasalahan konkret yang diungkapkan para Pemohon dalam dalilnya dapat diatasi dan disikapi apabila telah terdapat undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat hukum adat. Sehingga, persoalan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang sudah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dapat terkoordinasi dengan baik. Adanya sejumlah persoalan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menafsirkan atau memasukkan kata “adat” dalam urusan pemerintahan dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat 53 hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, 54 pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.28 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 55 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia