67/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 67/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya, yang diwakili oleh Ainur Rofiq, S.Ag., M.Pd., Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, M.M., dan Muhammad Yusuf (sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara). Alamat : Jalan Petemon V Nomor 81, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Perkumpulan Lembaga “Algemene Research and Legal Development” yang diwakili oleh Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.sc., dan Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H., M.kn (sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara). Alamat : Kendari. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Yayasan Pendidikan At Taqwa, yang diwakili oleh Dr. H. Khoirul Umam, S.Ag., M.Pdi, dan Laily Irmayanti, S.S (sebagai Ketua Umum dan Sekretaris I). Alamat : Jalan Kyai Haji Ya’qub Husen Nomor 25, Dusun Bulurejo, RT 008/RW 002, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon III; 2 4. Nama : Yayasan Lentera Yatim Indonesia, yang diwakili oleh Adib Mustofa dan Tina Rumiati (sebagai Ketua dan Sekretaris) Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 50, RT 001, Kelurahan/Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Yayasan Al Machmudi Bantani yang diwakili oleh Mas’ud, dan Nur Syafiqoh (sebagai Ketua dan Sekretaris). Alamat : Jalan Raya Tubanan, gang Tegal Mulyo Nomor 09, RT 003/RW 009, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Dr. Oheo Kaimuddin Haris,S.H., LL.M, M.Sc Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, Alamat : Jalan Ganesha Nomor 1A RT 016/006, Desa Anduonohu. Kecamatan Posia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Dr. Mohamad Mukhrojin, S.H., S.Pdi, M.Si. Pekerjaan : Dosen UNTAG 1945 Surabaya Alamat : Jalan Perumahan Dosen Untag B-19, RT 006/RW 003 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Alamat : Sentra Point Blok AD Nomor 31, RT 17/RW 04, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon VIII; 3 9. Nama : Ir. H. Mohammad Aminudin Dahlan Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 12, RT 002/003 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Raden Mas Djoko Pikukuh Gunadi Hardjo Kusumo Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Batam Nomor 2 RT 01/RW 02 Grogolan, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon X; 11. Nama : Muhammad Afrizal Firmansyah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun Mlandang RT 022/RW 010, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------Pemohon XI; 12. Nama : Saptos Yonara,S.E, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Bakau Nomor 6 LK.II RT.002/000, Desa/Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Pemohon XII; 13. Nama : Bambang Asmaradjati Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Galunggung Nomor 47 RT 004/012, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon XIII; 14. Nama : Nailul Khuril Aini Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 4 Alamat : Dusun Parimono Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon XIV; 15. Nama : Hj. Kesih Sukaesih Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kampung Babakan Garut RT 002/001, Desa Kanoman, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Pemohon XV; 16. Nama : Fatimatul Fauziah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Dusun Beyan RT 028/006, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XVI; 17. Nama : Yuyun Roikhatul Jannah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Dusun Jaten RT 003/002, Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XVII; 18. Nama : Fida Nisrina Iftinani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Buntalan RT 001/009, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Lutfinida Kurniawati Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Sekulan RT 007/003, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------Pemohon XIX; 20. Nama : Muhammad Ardian Ferdiansyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Mlandang RT 022/010, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 5 Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------Pemohon XX; 21. Nama : Nodiva Yosi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perum Griya Katulampa Blok E-1 Nomor 12, RT 013/010, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor Timur, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Sigit Pramono Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun Bulu RT 01/006, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------- Pemohon XXII; 23. Nama : Bambang Miswanto,S.E. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Komplek Bumi Langgeng Blok 37 Nomor 02 RT 01/022, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai------------------------------- Pemohon XXIII; Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2022 memberi kuasa kepada Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H, M.H., Nasuka Abdul Jamal, S.H., M.H. CIL, Sugeng Hermawan, S.H. dan M.H. Angga Citalada, S.H., M.Kn., yang merupakan Advokat dan konsultan hukum pada kantor Anwar Rachman & Rekan, berkedudukan hukum Jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 6 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 67/PUU-XX/2022 pada 22 Juni 2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2022 dan 19 Juli 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 7 a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa dengan demikian, obyek pengujian yang dimohonkan oleh para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 6. Bahwa para Pemohon sebagai rakyat telah dirugikan karena DPR RI tidak menjalankan fungsinya di bidang legislasi dengan baik dan benar yakni sebagai pemegang mandat wakil rakyat tidak membuat UU yang baik dan benar yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, oleh karena itu para Pemohon yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto (jo) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UU, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 8 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” dan untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang- undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, para Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sesuai ketentuan dalam Putusan Mahkamah No: 006/PUU-III/2005 dan No: 11/PUU-V/2007. 3. Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yakni dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja a quo dan hak konstitusional para Pemohon dimaksud antara lain: a. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” b. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan lainnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: 9 4.1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4.2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 4.3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4.4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 4.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan: “Perorangan WNI, terutama pembayar pajak vide Putusan Nomor 003/PUU- I/2003, berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945“. 6. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yakni organisasi/perkumpulan para da’i yang sekretariatnya di Jl. Petemon V Nomor 81 Surabaya dengan jumlah anggota lebih dari 100 orang dai dan dalam hal ini diwakili oleh Ainur Rofiq dan Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, M.M., serta Muhamad Yusuf masing- masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan No: 53 tanggal 16 Maret 2022 dibuat Rexi Sura Mahardika, S.H, M.Kn, Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No:AHU-0006920. AH.01.04. Tahun 2022 tertanggal 19 Maret 2022 telah sah mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud, diantaranya: a. Bidang sosial: melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (vide Pasal 3 ayat (1) sub 10 b) yakni penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agama serta budaya untuk hidup sehat bersih serta halal dan untuk itu para dai/muballigh tersebut secara rutin menggelar diskusi /seminar untuk membahas isu-isu sosial keagamaan terkini sebagai bekal para dai dalam berdakwah. b. Bidang kemanusiaan: Memberikan perlindungan konsumen (vide Pasal 3 ayat (2) sub c) yakni memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan seluk beluk pengurusan sertifikat halal agar terhindar dari produk yang membahayakan serta produk tidak halal yang beredar di pasar dengan cara menyisipkan materi tersebut dalam setiap kegiatan dakwah para da’i baik di perkantoran, masjid-masjid, mushollah maupun di rumah- rumah penduduk serta di media masa. c. Bidang agama: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 ayat (3) sub d) yakni memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peningkatan ketaqwaan kepada Allah swt dengan cara memahami hukum Islam yang benar, seluk beluk sertifikat halal agar terhindar dari produk yang najis dan haram yang beredar di pasar melalui majelis taklim dan atau pengajian di masjid-masjid, mushola, perkantoran maupun di rumah-rumah penduduk. karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU a quo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formil maupun materiil kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga membingungkan pemohon sebagai muballigh (juru dakwah) dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat. 7. Bahwa Pemohon II Lembaga Algemene Research and Legal Development berkedudukan di Kendari, diwakili oleh Dr. Mohamad Dahlan Moga,S.H, M.H, dan Dr. Oheo Kaimuddin Haris,S.H.,LL.M, M.Sc serta Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn., masing-masing bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara sekaligus pendiri Perkumpulan Lembaga yang didirikan berdasarkan Akta No: 24 tanggal 25 Agustus 2020 dibuat Notaris Sudirman, S.H., M.Kn yang merupakan Perkumpulan elemen akademisi dan masyarakat yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penelitian terapan, kebijakan, pengembangan kapasitas di bidang Pemerintah 11 Daerah, Otonomi Desa, Hukum & HAM untuk memberikan arah perubahan masyarakat baik sikap dan pikiran khususnya para pemerhati hukum dengan tujuan bersama adalah untuk mengawal kemandirian dan masyarakat pemerhati hukum (vide Pasal 7 ayat (2) akta aquo), karena menurut hasil kajian perkumpulan aquo, pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU a quo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formil maupun materiil kepada masyarakat. Selain itu, kedua UU a quo bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan lembaga penyelenggaranya yakni BPJPH tumpang tindih sehingga Lembaga a quo tidak professional, independent dan akuntabel dan untuk itu Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam kedua UU tersebut harus diperbaiki dan hasil kajian tersebut disebar ke semua anggotanya yang sebagian besar pengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. 8. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum Yayasan At-Taqwa, sebuah Lembaga pendidikan keagamaan yang concern dalam bidang kajian baca tulis Al Quran, Tafsir, Hadist, Fiqih serta pengajian tradisional dan dalam hal ini diwakili oleh Dr.H.Khoirul Umam, S.Ag., M.Pdi dan Laily Irmayanti masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris I dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Pendidikan At-Taqwa No:238 tanggal 27 Nopember 2015 dibuat Notaris Anni Nurlaila, S.H, M.Kn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0027074. AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 28 Nopember 2015, dengan demikian telah sah mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud yakni: a. Bidang sosial: menyelenggarakan konsultasi yang tidak dikomersialkan. (vide Pasal 3 (1) sub d) yakni melayani masyarakat yang berkonsultasi agama secara gratis tentang tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, mengenal barang najis, haram dan halal sehingga masyarakat paham syariat Islam secara baik dan benar. b. Bidang kemanusiaan: Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), pencegahan trafficking serta menyelenggarakan dan atau berupaya mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik di bidang IPTEK, sosial ekonomi 12 dan politik, maupun lingkungan, meliputi penelitian, pengembangan dan pengkajian serta komunikasi informasi dan edukasi. (vide Pasal 3 (2) sub e), yakni memberikan pendampingan masyarakat di bidang HAM, mendampingi, menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memelihara dan membentengi masyarakat dari serbuan produk yang tidak halal. c. Bidang keagamaan: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 ayat (3) sub d) yakni melaksanakan kajian-kajian agama tentang tafsir Al Qur’an, hadist, ilmu fiqih terutama tata cara bersuci, tata cara sholat, mengenal barang najis, haram dan halal melalui majelis taklim dan atau pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin di pondok pesantren, masjid, mushola maupun di rumah- rumah penduduk di daerah Kabupaten Jombang dan sekitarnya. karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU a quo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga kedua UU a quo melanggar konstitusi dan membingungkan pemohon sebagai pendidik dan da’i (penyuluh agama) dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat. 9. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum yakni Lembaga pendidikan keagamaan Yayasan Lentera Yatim Indonesia berkedudukan di Bontang Kaltim dan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Adib Musthofa dan Ny. Tina Rumiati masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris I dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta Pendirian Yayasan No:9 tanggal 17 Juli 2017 dibuat Notaris Juliansyah,S.H. di Bontang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI No:AHU-0011201.AH. 01.04. Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 berhak mewakili Yayasan yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta dimaksud yakni: a. Bidang sosial: melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia (vide Pasal 3 ayat sub a) yakni melakukan penelitian dan kajian bidang pengetahuan tentang teknologi sederhana tata cara membuat makanan sehat dan halal sehingga kesehatan dan kebugaran masyarakat akan terjaga dengan baik karena mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal. 13 b. Bidang keagamaan: Meningkatkan pemahaman Keagamaan (vide Pasal 3 sub b) yakni melaksanakan kajian-kajian agama diantaranya tentang ilmu tafsir, hadist, tauhid dan ilmu fiqih sederhana terutama tata cara bersuci, baca tulis Al Qur’an, tata cara sholat, mengenal air suci/najis dan tata cara menyembelih hewan menurut hukum Islam dll. melalui kajian-kajian di kampus, sekolah-sekolah, masjid-masjid bahkan di rumah penduduk di Wilayah Bontang dan sekitarnya. c. Bidang kemanusiaan: Memberikan bantuan kemanusiaan kepada fakir miskin. (vide Pasal 3 sub c), yakni memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin dengan makanan yang sehat dan halal. mengingat pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU tersebut tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen dan selain itu juga membingungkan pemohon sebagai pengasuh anak yatim dalam memberikan makanan yang halal kepada anak asuhannya serta dalam memberikan pelajaran agama Islam tentang halal, haram, mubah, najis, sub’hat dan lain-lain kepada masyarakat. 10. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum Yayasan Al Machmudi Bantani yang menaungi Pondok Pesantren Nurul Khidmah asuhan KH. Imam Machmudi adalah lembaga pendidikan keagamaan dan jama’ah dhikir Nurul Khidmah berkedudukan di Surabaya yang dalam hal ini diwakili Tuan Mas’ud dan Ny. Nur Syafiqoh berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat 2, (ayat 3), dan ayat (4) Akta Pendirian Yayasan No: 45 tanggal 16 April 2012 jo Akta Perbaikan No: 1 tanggal 2 Juli 2012 Jo Akta Putusan Pembina Yayasan Al Machmudi Bantani No: 11 tanggal 3 Februari 2016 yang kesemuanya dibuat Notaris Evie Mardiana Hidayah, S.H. telah sah mewakili Yayasan dan legalitas Yayasan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-4733. AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI No: 792 Tahun 2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Nurul Khidmah telah menetapkan No. Statistik: 510035240239 berhak menyelenggarakan Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, 14 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai tujuan bersama yang tertuang dalam akta-akta dimaksud yakni menyelenggarakan pondok pesantren, meningkatkan pemahaman keagamaan, mengadakan kajian rutin (vide Pasal 3 ayat (7), ayat (9), ayat (13) akta a quo) yakni melakukan kajian ilmu agama Al Quran, Tafsir, Hadist, Fiqih tak terkecuali tentang tata cara bersuci, mengenal barang najis, haram dan halal sehingga masyarakat paham syariat Islam secara baik dan benar melalui majelis taklim atau pengajian yang diselenggarakan secara rutin. Oleh karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU dimaksud tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara agama dan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga kedua UU dimaksud membingungkan pemohon sebagai Lembaga Pendidikan agama dan para da’i dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam kepada masyarakat dan selain itu potensi merusak iman karena memakan barang subhat yakni tidak jelas kehalalan maupun keharamannya. 11. Bahwa dengan demikian, Pemohon I s/d Pemohon V adalah Lembaga/ badan hukum, perkumpulan, organisasi yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya UU No:33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo UU No:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja a quo, karena kedua UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yakni merupakan hak yang dijamin konstitusi negara dalam upaya perwujudan masyarakat madani yang adil dan makmur melalui penegakan konstitusi, dengan demikian para Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum dan telah memenuhi syarat sebagai pemohon Badan Hukum /organisasi /perkumpulan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa Pemohon VI adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari yang mengajar ilmu hukum, merasa dirugikan secara konstitutional dengan adanya pasal-pasal dalam kedua UU a quo yang ambigu, multitafsir dan bertentangan dengan konstitusi serta adanya 15 kesalahan penempatan lembaga BPJPH sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dibawah Kementerian Agama, padahal menurut konstitusi Kementerian Agama khusus membidangi agama dan selain itu tidak ada pemisahan yang tegas pengaturan kewenangan BPJPH dalam kedua UU a quo yakni adanya tumpang tindih kewenangan sehingga norma hukum dalam kedua UU a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemohon sebagai pengajar kesulitan untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa undang-undang itu wajib dianggap benar, padahal kedua UU a quo banyak kesalahan-kesalahan baik substansi, redaksional maupun tata cara penulisannya. Terlebih dalam Proses pembentukan UU, Pembentuk UU harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan UUD 1945 yang digunakan Pemohon sebagai bahan ajar dalam Ruang Kuliah. Namun ternyata proses pembentukan dan substansi kedua UU a quo bertentangan dengan konstitusi dan kedua UU a quo menjadi Praktik Ketatanegaraan yang tidak dapat di jelaskan secara akademik oleh Pemohon kepada peserta didiknya di kampus. 13. Bahwa Pemohon VII adalah Dosen UNTAG Surabaya yang mengajar Agama Islam, merasa dirugikan secara konstitutional dengan adanya pasal- pasal yang ambigu, multitafsir serta bertentangan dengan konstitusi negara dalam kedua UU dimaksud yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal yakni tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat yang beragama Islam. BPJPH tidak mempunyai kewenangan untuk terbitkan sertifikat halal dan selain itu perpanjangan sertifikat halal tanpa melalui pemeriksaan, pengujian secara ilmiah oleh Lembaga berwenang dan kompeten untuk memeriksa dan melakukan pengujian kehalalan produk sehingga sertifikat halal tersebut diragukan kehalalannya. Terlebih lagi, pada perpanjangan sertifikat halal oleh BPJPH dimaksud, BPJPH tidak pernah ikut melakukan pemeriksaan/pengujian produk tersebut secara ilmiah dan komprehensif, sehingga terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal aquo kabur dan tidak jelas kehalalannya. Selain itu, perpanjangan sertifikat halal, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tersebut tanpa pemeriksaan/pengujian serta tanpa fatwa halal dari MUI, maka pengaturan jaminan halal pada kedua UU a quo tidak sesuai dengan 16 syariat Islam yakni kehalalan maupun keharaman produk dimaksud tidak jelas sehingga membingungkan pemohon sebagai pengajar agama Islam dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam. 14. Bahwa Pemohon VIII adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang mengajar ilmu hukum, hukum Islam serta Bisnis Syari’ah, merasa dirugikan secara konstitutional dengan adanya pasal-pasal yang ambigu, multitafsir serta bertentangan dengan konstitusi sehingga norma hukum a quo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat yang beragama Islam dan kedua UU a quo banyak kesalahan substansi. Selain itu, kewenangan BPJPH menerbitkan sertifikat halal tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi karena sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dan dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan, pengujian secara ilmiah Lembaga yang berwenang dan kompeten serta tanpa fatwa halal MUI, karena sebagai Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat, menerbitkan sertifikat halal terhadap produk yang tidak pernah ikut memeriksa, melakukan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat a quo, apalagi untuk penerbitan perpanjangan sertifikat halal, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan /pengujian serta tanpa fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia(MUI). Pemohon sebagai pengajar merasa terpanggil untuk meluruskan norma hukum dimaksud dan hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi negara. 15. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam kapasitasnya sebagai pengajar /pendidik dan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang oleh UUD 1945 diberikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 17 c. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” d. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: ”Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Karena kedua UU a quo tidak dapat memberikan jaminan kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya serta memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dimaksud karena norma-norma hukum dalam kedua UU a quo tidak sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang Pemohon berikan kepada mahasiswa saat mengajar di kampus, sehingga dengan demikian para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam upaya mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas.- 16. Bahwa Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII adalah sebagai perorangan warga negara RI, beragama Islam, para Pemohon sebagai suami dan atau Kepala Rumah tangga, mempunyai hak- hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang- wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara RI adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dibeli oleh para Pemohon dan selanjutnya produk tersebut dikonsumsi oleh para Pemohon sendiri dan oleh anak, isteri dan anggota keluarga yang lain. Para Pemohon berkewajiban untuk menjaga produk-produk yang diberikan dan atau dikonsumsi oleh para Pemohon serta untuk isteri-isteri /anak-anak serta anggota keluarga yang lain agar tetap bersih, sehat serta halal sesuai aturan hukum agama dan hukum negara dan hal dimaksud adalah merupakan kewajiban para 18 Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang beragama Islam dan taat pada aturan agama dan aturan negara. 17. Bahwa Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII adalah sebagai perorangan warga negara RI, sebagai ibu rumah tangga, beragama Islam, mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dimasak/ diolah serta dikonsumsi oleh para Pemohon sendiri sebagai umat Islam dan tanggung jawab para Pemohon sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga makanan yang dimasak, diolah dan selanjutnya disajikan para Pemohon untuk suami /anak-anak dan anggota keluarga yang lain agar tetap bersih, sehat dan halal sesuai aturan hukum agama dan hukum negara.- 18. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII, merupakan Pemohon perorangan, WNI, beragama Islam, dalam kapasitasnya sebagai konsumen, berdasarkan uraian di atas, mempunyai kedudukan hukum /kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU No:33 Tahun 2014 Tentang JPH Jo UU No:11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja a quo sehingga dengan demikian para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 19. Bahwa Pemohon XVIII dan Pemohon XIX adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pemohon XX mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan kedua UU a quo. Sebagai mahasiswa, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU JPH dan UU Cipta Kerja yakni sertifikat halal menjadi ladang bisnis yang tidak terpuji yakni akan terbit sertifikat abal-abal sebagaimana bisnis ijazah pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia karena adanya 19 norma hukum pada Pasal 42 ayat (3) UU Cipta Kerja a quo sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Pasal yang telah mereduksi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang tercantum dalam konstitusi maupun dalam poin menimbang UU JPH yakni menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya serta memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma hukum dalam kedua UU a quo tidak sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum serta ilmu agama yang para Pemohon pelajari dan dapatkan dari para Pengajar di kampus, dengan demikian para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. 20. Bahwa Pemohon XXI adalah pemilik usaha mikro kecil oleh-oleh (buah tangan) untuk produk: Black Garlic, Bumbu Bacem, Roti Cane, Samosa Ayam Kare Keju, Samosa Ayam Kare, Samosa Ayam Keju dan Singkong Crispy dengan merek NikmatNya, beralamat di Perum Griya Katulampa Blok E 1 No: 12 RT.013/010 Kel. Katulampa Kota Bogor Timur Jawa Barat yang telah memperoleh Ketetapan Halal dari MUI untuk kelompok menu dapur dengan No: LPPOM-00350124170821 tanggal 19 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025. 21. Bahwa dengan demikian jelaslah, Pemohon XXI adalah WNI, beragama Islam sebagai produsen/pemilik usaha mikro kecil, mempunyai hak-hak konstitusional yakni hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang diproduksi/ dijual kepada masyarakat karena dengan adanya pengaturan produk halal pada kedua UU a quo, Pemohon sangat dirugikan karena tidak ada kepastian hukum tentang kehalalan produk yang akan dijual oleh Pemohon dan potensi 20 timbulnya keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar di masyarakat karena sertifikat halal dimaksud diterbitkan Lembaga yang tidak berwenang menerbitkan dan lebih fatal lagi perpanjangan sertifikat halal dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif dari Lembaga yang berkompeten dan tanpa fatwa halal dari MUI, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mempunyai kepentingan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap UU JPH jo UU Cipta Kerja a quo, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK karena kedua UU a quo merugikan Pemohon yakni Pemohon terancam gulung tikar akibat serbuan produk impor dan beredarnya sertifikat halal pada saat sertifikat halal yang dipegang/dimiliki oleh Pemohon habis masa berlakunya. 22. Bahwa Pemohon XXII adalah pemilik usaha kecil Warung Makan Ayam Lodho “PAK TO” di Jl. Jend. Sudirman Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah yang memproduksi dan menjual makanan nasi dengan lauk ayam, yakni: ayam lodho special, ayam goreng mentega, ayam goreng kremes, french fries, tahu isi, tempe, buncis telur asin dll., yang saat ini belum memperoleh/mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI maupun dari BPJPH. 23. Bahwa Pemohon XXIII adalah pemilik usaha kecil dengan nama perusahaan KASABA BERKAH MANDIRI yang beralamat di Komplek Bumi Langgeng Blok 37 No: 2 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Bandung Jawa Barat yang memproduksi dan menjual kue kering/roti, yang saat ini sedang mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH dan belum mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH dan atau ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 24. Bahwa dengan demikian, Pemohon XXII dan Pemohon XXIII adalah WNI, beragama Islam, perorangan, mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang diproduksi/dijual kepada masyarakat karena dengan adanya pengaturan produk halal pada kedua UU a quo, Pemohon dirugikan karena tidak ada kepastian hukum tentang kehalalan produk yang akan dijual oleh 21 Pemohon dan potensi timbulnya keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar karena sertifikat halal dimaksud diterbitkan Lembaga yang tidak berwenang dan lebih fatal lagi perpanjangan sertifikat halal dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif dari Lembaga yang berkompeten dan tanpa fatwa halal MUI, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mempunyai kepentingan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap kedua UU a quo. 25. Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang ini karena para Pemohon menganggap hak para Pemohon dirugikan oleh berlakunya UU JPH dan UU Cipta Kerja a quo yakni adanya potensi produk halal yang beredar dimasyarakat diragukan kehalalannya karena sertifikat halalnya diterbitkan Lembaga yang secara hukum tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal, menetapkan kehalalan produk dan tidak pernah memeriksa/menguji kehalalan produk dimaksud serta tanpa fatwa halal dari Lembaga yang berkompeten menyatakan kehalalan secara syar’i yakni MUI dan dampak sampingan yang ditimbukannya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal sehingga masyakarat abai terhadap kehalalan produk serta membanjirnya produk-produk impor yang dapat mematikan usaha mikro kecil.- 26. Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja a quo, akan timbul potensi: a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal yang ada dan atau setidak-tidaknya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal karena sertifikat halal aquo diterbitkan oleh Lembaga yang tidak berwenang dan tidak terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, apalagi untuk perpanjangan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian dan fatwa halal MUI. b. Terjadinya intervensi politik karena BPJPH tidak professional dan tidak independen dan hal ini dikarenakan BPJPH secara struktural dibawah Kementerian Agama dan jabatan Menteri Agama adalah jabatan politik dan hal ini berakibat produk Indonesia akan tertolak di luar negeri.- 22 c. Dapat mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini telah hidup dengan baik dan tentram terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan terancam gulung tikar karena banjirnya produk dari produsen besar dan juga produk-produk dari luar negeri. Pokok Permohonan: A. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH menyatakan: (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam hal diperlukan BPJPH dapat mebentuk perwakilan di daerah. (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut diatas, telah dibentuk suatu badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI yang membidangi urusan agama, padahal dalam uraian kewenangan BPJPH yang termaktub dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud, kewenangan BPJPH adalah sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); g. melakukan registrasi auditor halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan auditor halal; 23 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang berbunyi: “Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri“ dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU JPH yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 4. Bahwa pengaturan kedudukan BPJPH yang termuat dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yakni termuat dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa: (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: 1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.- 6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa: ”Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. 7. Bahwa semenjak Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD NRI 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Pembentukan Departemen Agama (Kementerian Agama) pada tanggal 3 Januari 1946 24 bahkan sampai permohonan ini masuk ke Mahkamah, Menteri Agama diberikan amanat oleh Konstitusi Negara RI untuk mengurus bidang agama, yakni agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha maupun Khonghucu dan belum ada perubahan dalam konstitusi bahwa Menteri Agama diberikan amanat lain di luar bidang agama. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang Kementerian Agama dinyatakan bahwa: “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan walaupun dalam Pasal 2 PP Nomor 83 Tahun 2015 dimaksud telah dinyatakan dengan tegas bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, namun dalam susunan organisasi Kementerian Agama RI sebagaimana terurai pada poin 6 tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 ditambah 1 (satu) Lembaga/ Badan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Badan dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 unit kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat BPJPH) dimaksud ada 3 (tiga) bidang dan ke tiga bidang yang berada di bawah BPJPH a quo tidak terkait dengan bidang agama yakni: - Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal - Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal - Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal 10. Bahwa dengan demikian, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPJPH sebagaimana terurai pada poin tersebut diatas, bukanlah masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Menteri Agama yakni masalah dimaksud adalah masalah/bidang yang terkait dengan standardisasi dan akreditasi serta sertifikasi produk dan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian 25 (UU SPK), kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Standardisasi dan Penyesuaian adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan yang terkait dengan akreditasi adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan yang terkait dengan Sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi/mendapatkan mandat dari BSN dan atau badan/lembaga independen lain yang mempunyai kewenangan di bidang akreditasi tertentu.- 11. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, tugas, fungsi dan kewenangan serta bidang lembaga BPJPH dimaksud tidak berkaitan dengan agama khususnya agama Islam yakni tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH a quo berkaitan dengan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal yakni bukan bidang agama yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama sesuai konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” jo Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur masalah agama, dipertegas lagi Pasal 4 (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yakni nomenklatur Kementeriannya dan urusan pemerintahan yang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, dengan demikian bidang tugas pokok dan kewenangan serta fungsi Kementerian Agama telah disebut dan ditetapkan dalam konstitusi negara yakni bidang agama. 12. Bahwa UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK membentuk beberapa lembaga yaitu Badan Standardisasi Nasional disingkat (BSN) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Komite Akreditasi Nasional yang disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. 13. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan: "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri adalah bertentangan dengan konstitusi: (1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. 26 (2) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar”. (3) Pasal 17 ayat (3) UUD 1945: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. (4) Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (5) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”. B. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH menyatakan: Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); g. melakukan registrasi auditor halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan auditor halal; 2. Bahwa berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH sebagaimana terurai pada poin 1 tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama a quo dapat di kualifikasikan sebagai berikut: - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin a yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH dan poin b yakni menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH adalah kewenangan yang melekat pada bidang standardisasi. 27 - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin c yakni menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk adalah tugas pokok/kewenangan bidang Lembaga Sertifikasi. - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin d yakni melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri adalah tugas pokok fungsi dan kewenangan Lembaga akreditasi. - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin e yakni melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal adalah tugas bidang standardisasi. - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin f, poin g, poin h dan poin i yakni: melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan auditor halal; adalah tugas pokok fungsi dan kewenangan lembaga akreditasi. - Tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang terurai pada poin f yakni melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH adalah tupoksi bidang standardisasi. 3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 tersebut diatas, tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH dimaksud kabur, rancu/tidak jelas antara fungsi regulasi, fungsi administratif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan fungsi substantif (hukum agama Islam) tentang penetapan kehalalan produk sebagaimana terurai pada poin b tersebut diatas. 4. Bahwa penetapan norma, standar dan kriteria kehalalan produk adalah wilayah substantif keagamaan dan hal ini bukanlah kewenangan BPJPH yakni kewenangan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedangkan standardisasinya adalah kewenangan Badan Standardidasi Nasional (BSN) dan Sertifikasi adalah kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sehingga menurut hukum BPJPH telah melakukan tindakan diluar kewenangannya. 5. Bahwa dengan demikian, uraian tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH aquo tumpang tindih dan campur aduk antara tugas dan kewenangan bidang standardidasi, bidang akreditasi dan bidang sertifikasi dan sesuai UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK yang bertanggung jawab 28 di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus dipisahkan, tidak boleh ditangani dan dimonopoli oleh satu Lembaga. 6. Bahwa standardidasi selain diatur dalam UU SPK juga diatur dalam standar international yang mana fungsi standardidasi, akreditasi dan sertifikasi harus dipisah sebagaimana diatur dalam ISO/IEC 17067 yakni harus dipisahkan antara Lembaga Standar, Lembaga Penilai Kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Halal dan Lembaga Akreditasi serta Lembaga Pemeriksa Halal) dan apabila ketiga fungsi dimaksud (sertifikasi, akreditasi dan sertifikasi) tidak dipisah yakni berada pada satu Lembaga yaitu BPJPH, maka keberterimaan Sertifikat Halal yang diterbitkan BPJPH aquo tidak mengikuti skema dan atau aturan standarisasi internasional sehingga keberterimaan Sertifikat Halal BPJPH sulit untuk diterima dalam perdagangan internasional bahkan bisa tertolak dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemasaran produk-produk Indonesia diluar negeri. 7. Bahwa menurut ISO 9001: 2015, sertifikasi adalah suatu pernyataan pihak ketiga berkaitan dengan kesesuaian suatu produk, proses, sistem, atau personil. Penilaian kesesuaian (conformity assesment) terhadap sistem manajemen dapat mencakup penilaian terhadap beberapa standar manajemen, termasuk sistem manajemen mutu ISO 9000, sistem manajemen lingkungan ISO 14000, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 dll, dengan tujuan memberikan jaminan bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen tertentu guna mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi dan lembaga yang melakukan proses sertifikasi disebut lembaga sertifikasi (certification body) dan ISO merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara yang didirikan pada 23 Februari 1947, Lembaga ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, kewenangan BPJPH dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana terurai diatas adalah kabur/rancu, tidak ada kepastian hukum dan terdapat tumpang tindih kewenangan pada BPJPH yakni pada poin a, b, d, e, f, g, h, i dan j merupakan kewenangan regulator yakni pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan pada poin c yakni 29 kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk merupakan teknis operasional dalam bidang bisnis labelisasi produk halal yang merupakan kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal/LPH karena LPH yang memeriksa dan menguji produk dimaksud, maka LPH juga yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian produk a quo dan bentuk pertanggungjawaban a quo berupa sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga yang memeriksa dan melakukan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal dimaksud bukan lembaga lain yang tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian produk dimaksud. 9. Bahwa selain itu, kewenangan BPJPH yang mengatur semua proses sertifikasi produk halal mulai dari pengaturan pembuatan/perumusan standar kehalalan produk, pembinaan, pengawasan, penerbitan sertifikat, pencabutan sertifikat/pencabutan label halal di monopoli oleh BPJPH dan tidak ada pemisahan antara lembaga mana yang tugas pokok dan fungsinya berwenang untuk menyusun dan merumuskan standardisasi produk halal, akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sertifikasi produk halal serta Lembaga apa yang sebagai pengawas LPH, yakni kesemua tupoksi dimaksud berada pada satu Lembaga BPJPH dan tata kelola pemerintahan model ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran karena tidak ada pemisahan tugas pokok dan fungsi serta pengawasan pada Lembaga dimaksud yang kredibel dan independen karena tumpang tindihnya tugas, pokok, dan fungsi dimaksud. 10. Bahwa oleh karena tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPJPH dimaksud tumpang tindih yakni tidak adanya pemisahan yang jelas antara satuan kerja yang mempunyai tugas pokok sebagai perumus peraturan dengan satuan kerja sebagai pelaksana peraturan serta penegak peraturan yakni tidak ada system check and balance dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yakni tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum, partisipasi masyarakat, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan (equity), efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis untuk menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa menuju Indonesia yang adil dan makmur. 30 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, norma hukum Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dimaksud bertentangan dengan: a. Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan: - ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 dan - ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. c. Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”. d. Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. e. Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Karena BPJPH melekat kewenangan regulator, pembinaan, pengawasan, penindakan sekaligus kewenangan eksekutor yakni kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal produk dan dengan beberapa kewenangan yang bertumpu pada satu Lembaga aquo, maka potensi BPJPH untuk menyalahgunakan kewenangan dimaksud sangat besar. 31 C. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Yang Diubah Dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan: (1) Pemohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Pemohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. Data Pelaku Usaha. b. Nama dan jenis Produk. c. Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan d. Proses pengolahan produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan Menteri. 2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH a quo selanjutnya diubah dengan Pasal 29 UU Cipta Kerja sehingga berbunyi: (1) Pemohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Pemohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. Data Pelaku Usaha. b. Nama dan jenis Produk. c. Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan d. Proses pengolahan produk. (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas, BPJPH diberikan kewenangan untuk menerima permohonan sertifikat halal dari pelaku usaha dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 sub c UU No:33 Tahun 2014 tentang JPH a quo BPJPH diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk 32 yakni kewenangan BPJPH a quo tumpang tindih, tidak ada pemisahan fungsi standardisasi, akreditasi dan sertifikasi. 4. Bahwa proses dan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.20 tahun 2014 tentang SPK yakni Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi tidak dipisah/ dimonopoli satu Lembaga dan tidak sesuai ketentuan international yakni The Organization of the Islamic Conference (OIC). The Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, OIC/SMIIC 3:2011 Forst Edition, 2011-05-17 (vide Bukti P-30) yakni Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) adalah harmonisasi standar dan metrologi di antara negara-negara Islam OKI dan SMIIC tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang menyatakan bahwa Lembaga sertifikasi halal diakreditasi kegiatan sertifikasinya oleh Lembaga akreditasi halal. Standar ini mencakup seluruh persyaratan yang harus dijalankan oleh Lembaga akreditasi halal untuk melakukan akreditasi kegiatan sertifikasi halal di Lembaga Sertifikasi Halal, hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Sertifikasi Halal (Halal Certifier Body) institusinya terpisah dengan Lembaga Akreditasi Halal, struktur dan sistem tersebut berlaku secara internasional dan Indonesia adalah salah satu anggota dari organisasi SMIIC sehingga proses standarisasi produk halal, Indonesia harus tunduk pada ketentuan SMIIC dan ISO dimaksud sebagai konsekuensi anggota OKI dan anggota komunitas dunia Internasional . 5. Bahwa sertifikasi produk halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh LPPOM MUI bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel di tingkat nasional maupun internasional sehingga tahun 2017 dan 2018, LPPOM MUI memperoleh Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Standar serta sertifikat halal tersebut, tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui dunia international yakni diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab yakni ESMA (Emirates Authority for Standardization and Metrology) dan sistem sertifikasi serta sistem jaminan halal yang dirancang serta di 33 implementasikan oleh LPPOM MUI dimaksud telah diakui dan diadopsi oleh 45 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara.- 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan sertifikat halal tersebut merupakan syarat bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dari pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, norma hukum Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Yang Diubah Dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja aquo bertentangan dengan konstitusi: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 28D UUD NRI 1945 ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." c. Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. D. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang di ubah dengan Pasal 35 UU No:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan: Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. 2. Bahwa ketentuan Pasal 35 UU JPH a quo selanjutnya di ubah oleh Pasal 35 UU Cipta Kerja yang berbunyi: “Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk” dan Pasal 37 UU JPH berbunyi: “BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.” 3. Bahwa proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU JPH dinyatakan: “Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH” dan dalam Pasal 29 UU Cipta 34 Kerja diubah sehingga berbunyi: ”Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku Usaha kepada BPJPH” yakni kata “tertulis” dihapus. Selanjutnya Pasal 30 UU Cipta Kerja menyatakan: “BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha” dan selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan BPJPH dan ayat (2): Dalam hal hasil BPJPH dan/atau pengujian kehalalan produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. 4. Bahwa berdasarkan fatwa halal MUI dimaksud, BPJPH baru menerbitkan sertifikat halal setelah pemohon sertifikat halal membayar biaya dan sesuai ketentuan Pasal 44 (1) UU JPH dan Pasal 44 (1) UU Cipta Kerja bahwa untuk penerbitan sertifikat halal tersebut pelaku usaha membayar kepada BPJPH dan besarnya biaya-biaya tersebut, secara teknis dan rinci diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH No.141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yakni bagi permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan yang terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal. 5. Bahwa sesuai Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU), pembayaran komponen untuk pengurusan sertifikat halal tersebut diatas harus dibayar terlebih dahulu oleh pemohon sertifikat dan uang biaya permohonan sertifikat halal dimaksud harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening bank milik BPJPH dan selanjutnya uang dimaksud oleh BPJPH diteruskan ke LPH dan MUI untuk biaya-biaya pemeriksaan, pengujian dan fatwa halal dan setelah LPH menyerahkan rincian biaya dan mengajukan tagihan kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya. 6. Bahwa proses sertifikasi halal sebagaimana terurai pada poin 2 sampai poin 5 tersebut diatas menambah panjang birokrasi dan menambah biaya pengurusan sertifikat dan hal ini bertentangan dengan sistem yang berlaku dalam sertifikasi, karena BPJPH hanya menerima dan menerbitkan sertifikat 35 halal serta memungut biaya kepada pemohon sertifikat tanpa pernah ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeriksaan, pengujian terhadap produk, karena selama ini masyarakat pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal kepada LPH yang ada, tidak pernah dibebani biaya penerbitan sertifikat karena semua biaya yang telah dibayar pemohon sudah termasuk biaya penerbitan sertifikat, namun anehnya BPJPH yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk a quo malah membebankan biaya penerbitan sertifikat serta memperpanjang waktu pengurusan tagihan pembayaran biaya pemeriksaan dan atau pengujian produk yang dilakukan LPH. 7. Bahwa ketentuan dimaksud, mempersulit para Pemohon sertifikat halal dan LPH karena pengaturan dimaksud memperpanjang jalur birokrasi serta memperlambat penerbitan sertifikat dan hal ini bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni tidak memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 8. Bahwa dengan demikian, proses sertifikasi halal oleh BPJPH sebagaimana terurai diatas panjang dan birokratis serta lebih menitik beratkan pada kebenaran formil suatu sertifikat halal (kebenaran diatas kertas), namun mengabaikan kebenaran materiil dan atau kebenaran hakiki sertifikat halal sehingga produk tersebut halal secara formil, namun secara materill/hakiki (halalan thoyyiban) diragukan karena BPJPH tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif terhadap produk yang diterbitkan sertifikat halal BPJPH dimaksud apalagi untuk perpanjangan sertifikat, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian dan tanpa fatwa halal dari MUI. 9. Bahwa begitu juga pemberian kewenangan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal menimbulkan persoalan baru yaitu menambah panjang birokrasi sertifikasi halal dan menambah biaya baru pembiayaan Badan Layanan Umum sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 36 yang selama ini LPH yang ada tidak pernah memungut biaya penerbitan sertifikat halal dimaksud dan pemborosan serta panjangnya birokrasi dimaksud dikarenakan terjadinya monopoli kewenangan serta tumpang tindih peran BPJPH yakni sebagai BPJPH sebagai Regulator merangkap Eksekutor (Lembaga Sertifikasi Halal). 10. Bahwa tujuan utama dari kewajiban Sertifikasi Halal adalah perlindungan terhadap hak konsumen muslim yang merupakan pemeluk agama mayoritas di Indonesia untuk memperoleh produk halal yakni bukan semata-mata merupakan kepentingan dan motif ekonomi atau investasi yang bisa dilaksanakan secara longgar dan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan khususnya agama Islam. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, norma hukum dalam Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang di ubah dengan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diatas, bertentangan dengan konstitusi yakni: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan c. Pasal 28D UUD NRI 1945: - ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. - ayat (2) berbunyi: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. - ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.; serta d. Pasal 34 (3) UUD 1945: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. karena sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi umat Islam atas kehalalan suatu produk karena 37 sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga yang tidak kompeten, tidak kredibel serta tidak melalui prosedur pemeriksaan yang benar sesuai kaidah-kaidah hukum Islam dan prosedur sertifikasi produk yakni mencampur adukkan fungsi standardisasi, akreditasi dan sertifikasi. E. Pasal 42 UU No:33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di ubah dengan Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan: (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. 2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 42 UU No:33 Tahun 2014 tentang JPH aquo selanjutnya diubah dengan Pasal 42 UU Cipta Kerja sehingga berbunyi: (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. (3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Bahwa Pasal 42 ayat (2) UU JPH berbunyi: “Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”, sedangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat perubahan di ayat (2) yakni sebelumnya tertulis Pembaruan berubah menjadi Perpanjangan, sehingga konsekuensi dari perubahan klausul tersebut adalah munculnya 38 ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 42 (2) UU Cipta Kerja berbunyi; “Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”. Selanjutnya ayat (3) berbunyi: ”Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.” 4. Bahwa konsekuensi perubahan norma aquo memunculkan kekhawatiran yakni perubahan klausul “Pembaruan Sertifikat Halal” menjadi “Perpanjangan Sertifikat Halal” mengakibatkan munculnya ayat 3 yakni “pernyataan sendiri” dari pelaku usaha sehingga dengan demikian, dasar hukum tersebut memungkinkan semua pelaku usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro yang ingin memperpanjang sertifikat halalnya dapat membuat “pernyataan sendiri” untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau dengan kata lain BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa melalui pemeriksaan ulang/verifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sidang Penetapan/fatwa oleh MUI. 5. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut diatas, dapat menimbulkan keraguan atas status kehalalan suatu produk yakni menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terhadap status halal produk tersebut, mengingat dinamika industri memungkinkan terjadi perubahan bahan dan proses selama berlakunya sertifikat halal yakni selama 4 (empat) tahun dan memberikan peluang BPJPH menerbitkan sertifikat halal sendiri tanpa keterlibatan LPH dan MUI dan pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keakuratan, keaslian sertifikat halal dan kehalalan produk yang beredar di wilayah NKRI maupun produk Indonesia yang beredar di luar negeri. 6. Bahwa selain itu dampak lain yang ditimbulkan berlakunya norma tersebut diatas adalah potensi matinya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan mikro karena serbuan produk yang diragukan kehalalannya dengan memakai label “halal” pasca habisnya masa berlaku sertifikat halal sebelumnya dan masuknya produk impor dalam skala besar, kecuali aturan dimaksud tidak diperuntukkan untuk usaha kecil dan mikro. 39 7. Bahwa proses sertifikasi halal harus menerapkan asas cepat yang berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu permohonan sertifikasi halal yakni waktu yang dibutuhkan menyelesaikan permohonan lebih cepat dan sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian sertifikasi halal harus dilakukan dengan cara-cara yang efisien dan efektif yang tentunya tidak melanggar hal-hal yang sifatnya substansial dalam hukum Islam yakni produk dimaksud halal baik secara formil maupun materiil. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, norma hukum Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan: “Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal” sebagaimana terurai diatas adalah melanggar konstitusi yakni melanggar: - Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan yakni sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum kekhalalan produk kepada masyarakat dan tidak memberikan jaminan hukum kepada umat Islam di Indonesia sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar yakni terhindar dari produk haram dan atau produk subhat yakni produk dimaksud statusnya menjadi tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. 40 F. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH Yang Telah Diubah Dengan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU JPH: “Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran”, namun pasal 48 UU JPH tersebut sesuai ketentuan Pasal 48 UU Cipta Kerja frasa “berupa penarikan barang dari peredaran” tersebut dihapus dan atau dihilangkan sehingga bunyi Pasal tersebut berubah menjadi: “Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif “. 2. Bahwa penghapusan frasa: “berupa penarikan barang dari peredaran” dimaksud sebagai wujud sanksi administratif dan diganti hanya sanksi administratif saja, jelas akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi dan hal ini berakibat membanjirnya produk-produk impor yang dampaknya dapat mematikan pelaku usaha mikro kecil. 3. Bahwa norma hukum dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja a quo bertentangan dengan konstitusi karena berdasarkan amanat konstitusi, pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu dan oleh karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil di Indonesia pada saat ini. 4. Bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, sehingga pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMK dan salah satu bentuk perlindungan hukum UMK yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara pengajuan sertifikat halal, namun di lain pihak pemerintah membuka lebar pintu masuk produk luar negeri dengan cara produk luar negeri yang telah bersertifikat halal dan sertifikat halal tersebut habis masa berlakunya, 41 pemegang sertifikat halal tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang yakni cukup memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dimaksud. 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH berbunyi: “Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran“, namun Pasal tersebut dirubah oleh Pasal 48 UU Cipta Kerja yakni klausul “berupa penarikan barang dari peredaran” dihapus sehingga berubah menjadi: Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif dan penghapusan ketentuan sanksi penarikan barang dimaksud adalah wujud sanksi administratif yang akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi halal dan hal dimaksud tentunya berpotensi mematikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.- 6. Bahwa dengan demikian, norma hukum Pasal 48 UU Cipta Kerja yang menghapus frasa penarikan barang dari peredaran sehingga berubah menjadi: “Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif” sebagaimana terurai diatas, sangat berpotensi mematikan bisnis usaha mikro kecil di seluruh wilayah Indonesia yakni norma hukum aquo tidak berpihak kepada rakyat kecil dikarenakan produsen barang dari luar negeri (impor) sebagian besar telah memakai teknologi canggih, modal kuat, kapasitas produksi dalam jumlah besar dan banyak yang tentunya harga jual produk jauh lebih murah dari harga jual produk usaha mikro kecil yang dikerjakan secara manual dan tradisional. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, norma hukum Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH yang telah diubah dengan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah bertentangan dengan konstitusi: a. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. b. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berdasar atas asas 42 kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan c. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Yakni berpotensi mematikan usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang telah terbukti merupakan soko guru perekonomian nasional dan menyelamatkan perekonomian Indonesia saat pandemi covid-19 dan saat krisis ekonomi 1998. Petitum Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dan memutuskan: 1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari: a. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. b. Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. c. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah di ubah dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. d. Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, e. Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah di ubah dengan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, f. Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang telah di ubah dengan Pasal 48 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono). 43 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1a : Fotokopi KTP atas nama Ainur Rofiq, S.Ag, M.Pd., WNI, beragama Islam, NIK: 3578161207710010 beralamat di Jalan Simo Kwagean Buntu Kidul Nomor 1A, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur; 2. Bukti P- 1b : Fotokopi KTP atas nama Ir. Haji Achmad Mutohar, M.BA, M.M., WNI, Beragama Islam, NIK: 3578012701680001, beralamat di Jalan Simo Pomahan V Nomor 10 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur; 3. Bukti P- 1c : Fotokopi KTP atas nama Mohammad Yusuf; 4. Bukti P- 1d : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan No. 53 tanggal 16 Maret 2022 dibuat Notaris Rexi Sura Mahardika, S.H, M.Kn di Surabaya; 5. Bukti P- 1e : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006920.AH.01.04.Tahun 2022 tertanggal 19 Maret 2022; 6. Bukti P- 1f : Fotokopi foto Kantor Sekretariat Ikatan Muballigh Indonesia Surabaya di Jalan Petemon V Nomor 81 Surabaya; 7. Bukti P- 1g : Fotokopi anggota Ikatan Muballigh Indonesia Surabaya yang menjadi Khotib Idul Fitri 1443 H di daerah Surabaya dan sekitarnya; 8. Bukti P- 1h : Fotokopi foto kegiatan Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya saat selesai rapat kerja pengurus dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Sunan Ampel Surabaya; 9. Bukti P- 2a : Fotokopi KTP atas nama Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H, M.H., WNI, beragama Islam, NIK: 7471101203720001, beralamat di Jendral A.H. Nasution, RT.17/RW. 06, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; 10. Bukti P- 2b : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M, M.Sc; 11. Bukti P- 2c : Fotokopi KTP atas nama Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn; 12. Bukti P- 2d : Fotokopi Akta Perkumpulan Lembaga Algemene Research And Legal Development No.124 tanggal 25 Agustus 2020 dibuat Sudirman,S.H., M.Kn; 44 13. Bukti P- 2e : Fotokopi foto kegiatan saat diskusi ilmiah selesai rapat kerja Pengurus Perkumpulan Lembaga Algemene Research And Legal Development di Fakultas Hukum Unhalu Kendari; 14. Bukti P- 2f : Fotokopi foto kegiatan saat para anggota Perkumpulan Lembaga Algemene Research And Legal Development dengar pendapat dengan para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari; 15. Bukti P- 3a : Fotokopi KTP atas nama Dr. H. Khoirul Umam,S,Ag, M.Pdi, WNI, Beragama Islam, NIK: 3517081006710003, beralamat di Dusun Bulurejo, RT.008/002, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten, Jombang Jawa Timur; 16. Bukti P- 3b : Fotokopi KTP atas nama Laily Irmayanti, S.S.; 17. Bukti P- 3c : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan At-Taqwa Nomor 238 tertanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan Anni Nurlaila, S.H, M.Kn Notaris di Jombang; 18. Bukti P- 3d : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027074. AH.01.04.Tahun 2015 tertanggal 28 November 2015; 19. Bukti P- 3e : Fotokopi foto Gedung Asrama Putra Yayasan Pendidikan At Taqwa Bulurejo, Diwek Jombang; 20. Bukti P- 3f : Fotokopi foto Gedung Asrama Putra Yayasan Pendidikan At Taqwa Bulurejo, Diwek Jombang; 21. Bukti P- 3g : Fotokopi foto-foto kegiatan Pengasuh Yayasan Pendidikan At Taqwa Bulurejo Diwek Jombang Dr. H. Khoirul Umam, M.Pdi sedang memberikan pelajaran fiqh yakni tata cara bersuci dan mengenal halal, haram dan najis kepada siswa Madrasah; 22. Bukti P- 4a : Fotokopi KTP atas nama Adib Mustofa, WNI, Beragama Islam NIK: 3510051405920002, beralamat di Jalan Tari Jepen, RT.015/RW.000, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dahulu beralamat di Jalan Sawi Gang Paprika Desa/Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim; 23. Bukti P- 4b : Fotokopi KTP atas nama Ny. Tina Rumiati, WNI, Wanita, Beragama Islam, NIK: 6474026010850001 beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; 24. Bukti P- 4c : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Tina Rumiati, WNI, Wanita, Beragama Islam, NIK: 647401200386007 beralamat di Jalan Ahmad Yani Kel. 45 Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur; 25. Bukti P- 4d : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 09 tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Juliansyah, S.H,M.Kn Notaris; 26. Bukti P- 4e : Fotokopi SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor:AHU- 0011201.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 24 Juli 2017 beserta lampiran keputusan susunan pengurus; 27. Bukti P- 4f : Fotokopi foto Panti Asuhan Lentara Yatim Indonesia Cabang Surabaya; 28. Bukti P- 4g : Fotokopi foto kegiatan Yayasan mengadakan Pelatihan Guru Qur’an Braille bekerjasama dengan lembaga terkait; 29. Bukti P- 4h : Fotokopi foto sebagian dari anak-anak yatim asuhan Yayasan Lentara Yatim Indonesia; 30. Bukti P- 5a : Fotokopi KTP atas nama Mas’ud, WNI, beragama Islam, NIK: 3524121608850002, beralamat di Jalan Putat Gede Barat II Nomor 87, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jatim; 31. Bukti P- 5b : Fotokopi KTP atas nama Nur Syafiiqoh, WNI, Perempuan, Beragama Islam, NIK: 3524234204940002, beralamat di Dusun Teguhan RT.001/005, Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jatim; 32. Bukti P- 5c : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Al Machmudi Bantani Nomor 45 tertanggal 16 April 2012 dibuat Notaris Evie Mardiana Hidayah, S.H. di Surabaya Jatim; 33. Bukti P- 5d : Fotokopi Akta Perbaikan Nomor 1 tertanggal 2 Juli 2012 dibuat Notaris Evie Mardiana Hidayah, S.H. di Surabaya Jatim; 34. Bukti P- 5e : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-4733.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 Tetang Pengesahan Yayasan Al Machmudi Bantani; 35. Bukti P- 5f : Fotokopi Surat Menteri Hukum & HAM RI No: AHU-AH.01.06- 0001142 tertanggal 18 Februari 2016 tentang Penerimaan Perubahan Yayasan Al Machmudi Bantani; 36. Bukti P- 5g : Fotokopi Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No: 792 Tahun 2021 tgl 30 April 2021 tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Nurul Khidmah telah menetapkan Pesantren Nurul Khidmah No.Statistik: 510035240239 berhak menyelenggarakan Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, 46 menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; 37. Bukti P- 5h : Fotokopi foto kegiatan Maulidur Rasul & Dzikir Akbar yang di ikuti oleh ribuan jama’ah yang secara rutin diselenggerakan oleh Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya; 38. Bukti P- 5i : Fotokopi Pembangunan Masjid Ponpes Nurul Khidmah II di Dusun Wringin Anom, Desa Lopang, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan; 39. Bukti P- 5j : Fotokopi foto Pembangunan Kantor dan sekaligus asrama Putra Pondok Pesantren NURUL KHIDMAH II di Desa Wringin Anom Desa Lopang Kec. Kembangbahu Lamongan; 40. Bukti P- 5k : Fotokopi foto Tanah seluas 2.000 M2 disekitar lokasi Ponpes Nurul Khidmah II di Desa Wringin Anom Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Lamongan yang telah dibebaskan untuk perluasan pondok; 41. Bukti P- 5l : Fotokopi salinan Akta Nomor: 11 tertanggal 03 Februari 2016 tentang Putusan Pembina Yayasan Al Machmudi Bantani yang dibuat oleh Notaris Evie Mardiana Hidayah, S.H. di Surabaya; 42. Bukti P- 5m : Fotokopi Surat Dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0001142 tertanggal 18 Februari 2016 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Yayasan Al Machmudi Bantani berkedudukan di Kota Surabaya; 43. Bukti P- 6a : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M, M.Sc., WNI, Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, NIK: 7471041606730003, beralamat di Jalan Ganesha Nomor 1A, Desa Anduonohu, Kecamatan Posia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; 44. Bukti P- 6b : Fotokopi Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Nomor: 114/UN29.11/PP.00.00/2022 tertanggal 4 Maret 2022 kepada Pemohon VI untuk mengajar di Fakultas Hukum Unhalu Kendari; 45. Bukti P- 7a : Fotokopi KTP atas nama Dr. Moh.Mukhrojin,S.H.,S.Pdi, M.Si, WNI, beragama Islam, Pekerjaan Dosen UNTAG Surabaya, NIK: 3510052211870002 beralamat di Perumahan Dosen Untag B-19, RT.006.RW.003, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur; 46. Bukti P- 7b : Fotokopi Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya tentang penunjukan Dr. Moh. Mukhrojin,S.H.,S.Pdi, M.Si, sebagai 47 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya dan mengampu mata kuliah Ilmu Hukum dan Hukum Islam; 47. Bukti P- 8a : Fotokopi KTP a/n. Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H., WNI, beragama Islam, NIK: 1571081611850001, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beralamat di Sentra Point Blok AD Nomor 31, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Surabaya, Jatim; 48. Bukti P- 8b : Fotokopi Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tentang penunjukan Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan mengampu mata kuliah Ilmu Hukum dan Hukum Islam; 49. Bukti P- 9a : Fotokopi KTP atas nama Insinyur H. Mohammad Aminudin Dahlan, WNI, beragama Islam, kawin, NIK: 32730919075510001, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 12, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Jabar; 50. Bukti P- 9b : Fotokopi KTP atas nama Raden Mas Djoko Pikukuh Gunadi Hardjo Kusumo, WNI, kawin, beragama Islam, NIK: 3372051009530004, beralamat di Jalan Batam Nomor 2 Grogolan, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta; 51. Bukti P- 9c : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Afrizal Firmansyah, WNI, beragama Islam, NIK:3310222103840002, beralamat di Dusun Mlandang, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 52. Bukti P- 9d : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten tertanggal 2 Maret 2017; 53. Bukti P- 9e : Fotokopi KTP atas nama Saptos Yonara,S.E, WNI, kawin, Beragama Islam, kawin, NIK:1871051406730001, beralamat di Jalan Bakau Nomor 6 LK.II, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung; 54. Bukti P- 9f : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak: 08.502.128.5-322.000 atas nama Saptos Yonara yang diterbitkan KPP Pratama Tanjung Karang; 55. Bukti P- 9g : Fotokopi KTP atas nama Bambang Asmaradjati, WNI, kawin, Beragama Islam, NIK: 3275022112720026 beralamat di Jalan Galunggung Nomor 47 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jabar; 48 56. Bukti P- 10a : Fotokopi KTP atas nama Ny. Nailul Khuril Aini, WNI, Wanita, Beragama Islam, kawin, Ibu Rumah Tangga, NIK: 3172037006760013, beralamat di Dusun Parimono Desa Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur; 57. Bukti P- 10b : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Kafi, S.Ag, M.Hi, suami Pemohon XIV (Nailul Khuril Aini), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kab Jombang; 58. Bukti P- 10c : Fotokopi KTP atas nama Ny. Hj. Kesih Sukaesih, WNI, Wanita, agama Islam, kawin, Ibu Rumah tangga, NIK: 3203035109780004, beralamat di Kampung Babakan Garut Desa Kanoman Kec. Cibeber Kab Cianjur Jabar; 59. Bukti P- 10d : Fotokopi KTP atas nama Ny Fatimatul Fauziah, WNI, Wanita, agama Islam, kawin, Ibu Rumah Tangga, NIK: 3517095803740005, alamat di Dsn Beyan Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang; 60. Bukti P- 10e : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lukman Hakim (suami) dan Fatimatul Fauziah (isteri) Nomor: 270/78/VI/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kab. Jombang Jawa Timur; 61. Bukti P- 10f : Fotokopi KTP atas nama Ny. Yuyun Roikhatul Jannah, WNI, Wanita, agama Islam, kawin, Ibu Rumah Tangga, NIK: 3517086908810004, beralamat di Jaten Desa Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang Jatim; 62. Bukti P- 10g : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyu Heri Subiakto (suami) dan Yuyun Roikhatul Jannah Fauziah (isteri) Nomor: 630/87/VIII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kab. Jombang Jawa Timur; 63. Bukti P- 10h : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Wahyu Heri Subiakto suami dari Yuyun Roikhatul Jannah,WNI, Wanita, Beragama Islam, Ibu Rumah Tangga, NIK: 3517086908810004, beralamat di Jaten Desa Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang Jatim; 64. Bukti P- 11a : Fotokopi KTP atas nama Fida Nisrina Iftinani Fida Nisrina Iftinani, WNI, Wanita, lahir Klaten 10 Januari 2001, Mahasiswa, Beragama Islam, NIK: 3310255001010002 beralamat di Desa Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah; 65. Bukti P- 11b : Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama Fida Nisrina Iftinani, NIM: E0019160 lahir Klaten 10 Januari 2001, Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 49 66. Bukti P- 11c : Fotokopi KTP atas nama Lutfinida Kurniawati, WNI, lahir Klaten 13 Maret 2001, Mahasiswa, Islam, NIK: 3310125303010001 beralamat di Dusun Sekulan Desa Kaligawe Kec. Pedan Kab. Klaten Jateng; 67. Bukti P- 11d : Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama Lutfinida Kurniawati, NIM: E0019244 lahir Klaten 13 Maret 2001, Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 68. Bukti P- 11e : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Ardian Ferdiansyah, WNI, laki-laki, lahir Klaten 12 Desember 2000, beragama Islam, Mahasiswa, NIK: 3310221212000003, beralamat di Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jateng; 69. Bukti P- 11f : Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama Muhammad Ardian Ferdiansyah, NIM: 20313447, Mahasiswa Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Prodi Eknomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 70. Bukti P- 12a : Fotokopi KTP atas nama Ny. Nodiva Yosi, WNI, perempuan, Islam, Wiraswasta, lahir Tegal tanggal 23 Juni 1983, NIK: 3271056306830007, beralamat di Perum Griya Katulampa Blok E-1 No:12 RT.013/010 Kel. Katulampa Kota Bogor Timur Jabar; 71. Bukti P- 12b : Fotokopi Ketetapan Halal MUI No: LPPOM-00350124170821 tertanggal 19 Agustus 2021 yang berlaku s/d tgl 18 Agustus 2025 dan lampiran Ketetapan Halal untuk produk Pemohon berupa: Black Garlic, Bumbu Bacem, Roti Cane, Samosa Ayam Kare Keju, Samosa Ayam Kare/Keju dan Singkong Crispy dengan merek NikmatNya; 72. Bukti P- 13a : Fotokopi KTP atas nama Sigit Pramono, WNI, laki-laki, Islam, Wiraswasta, tempat lahir Sukoharjo tanggal 28 Maret 1981, NIK: 3311022803810001, alamat di Dsn Bulu RT.01/006 Desa Bulu Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jateng.; 73. Bukti P- 13b : Fotokopi Nomor Induk Berusaha dari Kementerian Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2021 beserta lampirannya; 74. Bukti P- 13c : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No: 81.618.887.4-532.000 a/n, Sigit Pramono; 75. Bukti P- 13d : Fotokopi foto Bangunan Warung Ayam Lodho “PAK TO” beralamat di Jalan Jendral Sudirman Dompilan Bendosari Sukoharjo Jateng; 50 76. Bukti P- 13e : Fotokopi foto Menu makanan Ayam Lodho “PAK TO” di Jalan Jendral Sudirman Dompilan Bendosari Sukoharjo Jateng; 77. Bukti P- 14a : Fotokopi KTP atas nama Bambang Miswanto,S.E., WNI, laki- laki, beragama Islam, Wiraswasta, tempat lahir Bandung tanggal 28 September 1972, NIK: 3204052809720001, beralamat di Komplek Bumi Langgeng Blok 37 Nomor 02 RT.01/RW.022 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung Jabar; 78. Bukti P- 14b : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pemohonan Sertifikat Halal dari Perusahaan milik Pemohon XXIII yakni Kasaba Berkah Mandiri untuk Pengemasan Roasting Biji Kopi dan Bubuk Kopi Nomor Pendaftaran: SH2022-1-1-012694 tertanggal 9 Juni 2022; 79. Bukti P- 15 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 print out/cetak dari website Mahkamah Konstitusi R I; 80. Bukti P- 16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604); 81. Bukti P- 17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573); 82. Bukti P- 18 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916); 83. Bukti P- 19 : Fotokopi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112); 84. Bukti P- 20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK), (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 216, TLN RI Nomor 5584); 85. Bukti P- 21a : Fotokopi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan; 86. Bukti P- 21b : Fotokopi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang- Undang; 51 87. Bukti P- 21c : Fotokopi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 88. Bukti P- 22 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6651) 89. Bukti P- 23 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 90. Bukti P- 24 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (LNRI Tahun 2014 Nomor 273); 91. Bukti P- 25 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168); 92. Bukti P- 26 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 10); 93. Bukti P- 27 : Fotokopi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tanpa tanggal penerbitan; 94. Bukti P- 28 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Keajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha diterbitkan tanggal 03 Februari 2022; 95. Bukti P- 29 : Fotokopi International Standard, ISO /IEC 17067; 96. Bukti P- 30 : Fotokopi The Organization of the Islamic Conference (OIC). The Standard And Metrology Institute for Islamic Countries, OIC/SMIIC 3:2011 Forst Edition, 2011-05-17; 97. Bukti P- 31 : Fotokopi artikel The Standard And Metrology Institute for Islamic Countries dimuat dalam: www.smiic/org/en/standards 52 98. Bukti P- 32 : Fotokopi Artikel/Berita Dalam Hukumonline dengan judul: BPJPH Belum Siap, Sertifikat Halal Dikembalikan ke LPPOM-MUI; 99. Bukti P- 33 : Fotokopi Berita Kompas.com tanggal 13 Maret 2022 dengan judul: Label Halal MUI Tak Berlaku Lagi, Menag Yaqut: Sertifikat Halal Oleh Pemerintah, Bukan Ormas; 100. Bukti P- 34 : Fotokopi Berita INews.Id tanggal 13 Maret 2022 dengan judul: Kemenag Tetapkan Label Halal, Gus Yaqut: Sertifikat Halal oleh Pemerintah, Bukan Lagi Ormas; 101. Bukti P- 35 : Fotokopi Berita Suara.com tanggal 14 Maret 2022 dengan judul: Sindir MUI? Gus Yaqut Sebut Sertifikat Halal Pemerintah, Bukan Ormas; 102. Bukti P- 36 : Fotokopi Berita JawaPos.com tanggal 17 Januari 2022 dengan judul: Biaya Sertifikat Halal UMK Biasanya Rp.4 juta, sekarang Rp. 650 Ribu; 103. Bukti P- 37 : Fotokopi Berita Bisnis.com tanggal 17 Januari 2022 dengan judul: Hore BPJPH Pangkas Biaya Sertifikat Halal Jadi Rp.650.000,-; 104. Bukti P- 38 : Fotokopi Berita JawaPos.com tanggal 15 Maret 2022 dengan judul: Kemenag Rilis Label Halal, Biaya Sertifikasi Halal Lebih Murah; 105. Bukti P- 39 : Fotokopi Berita BBC.News tanggal 24 Nopember 2016 berjudul: Apakah kewenangan sertifkat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama?; 106. Bukti P- 40 : Fotokopi Artikel dalam Alinea.id tanggal 17 Oktober 2019 berjudul: Sertifikat Halal BPJPH Kemenag dan segudang problemanya; 107. Bukti P- 41 : Fotokopi Analisis berita yang dimuat dalam laman AA Agency dengan judul: Sertifikat Halal, memajukan atau menghambat usaha kecil menengah?; 108. Bukti P- 42 : Fotokopi Uraian Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI Mastuki HS yang dimuat di laman Kemenag RI tanggal 9 Janauari 2020 dengan judul: Mengurai Benang Kusut Sertifikat Halal; 109. Bukti P- 43 : Fotokopi Berita SIGIJATENG.ID tanggal 13 Januari 2020 dengan judul: BPJPH Belum Siap, Ahmad Rofiq, Lebih Baik Sertifikat Halal Dikembalikan Dulu ke LPPOM MUI; 53 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009 ), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) dan Undang-Undang Nomor 11 110. Bukti P- 44 : Fotokopi Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor: LPPOM JI-07030010700422 tertanggal 12 April 2022; 111. Bukti P- 45 : Fotokopi berita dari ANTARANEWS tanggal 30 Mei 2022 dengan judul: Menparekraf dukung LPH Sucofindo digitalisasi layanan industri halal. 54 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 55 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 serta Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 UU 33/2014 yang telah diubah dengan UU 11/2020 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 ... (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. ... dst. Pasal 6 UU 33/2014 Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014 yang diubah dengan UU 11/2020 56 (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. -------------- Pasal 35 UU 33/2014 yang diubah dengan UU 11/2020 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk. Pasal 42 UU 33/2014 yang diubah dengan UU 11/2020 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 48 UU 33/2014 yang diubah dengan UU 11/2020 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya (vide bukti P-1d), yang menerangkan pihak yang dapat mewakili kepentingan Yayasan dalam berperkara di pengadilan adalah Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum dan salah seorang anggota pengurus lainnya (vide bukti P-1d). Pemohon I juga menerangkan dalam perkara a quo terdapat tiga orang pengurus Yayasan, yaitu Ainur Rofiq yang menjabat sebagai Ketua, Ir. H. Achmad Mutohar yang menjabat sebagai Sekretaris dan Mohammad Yusuf yang menjabat sebagai Bendahara. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai ketiga orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya (vide bukti P-1d dan bukti P-1e) dan karenanya ketiganya sebagai Pengurus 57 berhak mewakili kepentingan Pemohon I (Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan (Akta Notaris Rexi Sura Mahardika, S.H, M.Kn., Akta Nomor 59, bertanggal 16 Maret 2022) diatur maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan (vide bukti P-1d dalam Pasal 2). Adapun kegiatan Yayasan di antaranya melakukan pengembangan bidang keagamaan terkait dengan perlindungan konsumen (vide bukti P-1d dalam Pasal 3); 4. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum berbentuk perkumpulan dengan nama Lembaga Algemene Research and Legal Development (vide bukti P-2d) yang menerangkan dalam perkara a quo terdapat tiga orang yang merupakan pengurus Lembaga, yaitu Muhammad Dahlan Moga yang menjabat sebagai Ketua, Dr. Oheo Kaimuddin Haris yang menjabat sebagai Sekretaris dan Safril Sofwan Sanib yang menjabat sebagai Bendahara. Setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak disebutkan secara jelas siapa yang berhak mewakili Perkumpulan tersebut namun salah satu dari ketiga orang tersebut adalah benar Ketua Perkumpulan Lembaga Algemene Research and Legal Development yang diberikan hak untuk mewakili dan bertindak atas nama lembaga ini dan ketiganya merupakan pengurus Perkumpulan Lembaga Algemene Research and Legal Development (vide bukti P-2d). Selain itu, dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Ketua diberikan wewenang untuk mengurus, mewakili dan bertindak atas nama lembaga ini untuk memberikan arah perubahan masyarakat baik sikap dan pikiran khususnya para pemerhati hukum dengan tujuan bersama adalah untuk mengawal kemandirian dan masyarakat pemerhati hukum (vide bukti P-2d dalam Pasal 7 dan Pasal 9), menurut Mahkamah ketiganya sebagai Pengurus berhak mewakili kepentingan Pemohon II untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon II juga menerangkan dalam Akta Pendirian Perkumpulan (Akta Notaris Sudirman, S.H, M.Kn., Akta Nomor 124, bertanggal 25 Agustus 2020), lembaga ini melakukan penelitian terapan dan pengembangan bidang penelitian Kebijakan, Pemerintahan Daerah, Otonomi Desa, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (vide bukti P-2d dalam Pasal 5). 5. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan At Takwa (vide bukti P-3c) yang menerangkan dalam akta Pendirian Yayasan pihak yang dapat mewakili kepentingan yayasan berperkara 58 di pengadilan adalah Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum dan salah seorang anggota pengurus lainnya, yang dalam hal ini adalah Pemohon (vide bukti P-3c dalam Pasal 16 ayat (5). Dalam perkara a quo terdapat dua orang yang merupakan pengurus Yayasan, yaitu Khoirul Umam, M.Pdi, sebagai Ketua Umum, dan Laily Irmayanti yang menjabat sebagai Sekretaris. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai kedua orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan At Takwa (vide bukti P-3c dan bukti P-3d) dan karenanya keduanya sebagai Pengurus berhak mewakili Pemohon III (Yayasan At Takwa) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon III juga menerangkan dalam Akta Pendirian (Akta Notaris Anni Nurlaila, S.H, M.Kn., Akta Nomor 238, bertanggal 27 November 2015) maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan (vide bukti P-3c Pasal 2). Adapun kegiatan Yayasan di antaranya melayani masyarakat yang berkonsultasi keagamaan secara gratis, salah satunya mengenai haram dan halal, memberikan pendampingan di bidang HAM serta melaksanakan kajian dan syiar keagamaan (vide bukti P-3c Pasal 3); 6. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Lentera Yatim Indonesia (vide bukti P-4d) yang menerangkan pihak yang berhak mewakili kepentingan Yayasan berperkara di pengadilan adalah Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum dan salah seorang anggota pengurus lainnya (vide bukti P-4d). Dalam perkara a quo terdapat dua orang yang merupakan pengurus Yayasan, yaitu Adib Mustofa, yang menjabat sebagai Ketua, dan Tina Rumiati yang menjabat sebagai Sekretaris. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai kedua orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan Lentera Yatim Indonesia (vide bukti P-4d dan bukti P-4e dalam Pasal 16 angka 5) dan karenanya keduanya sebagai Pengurus berhak mewakili Pemohon IV (Yayasan Lentera Yatim Indonesia) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Akta Pendirian (Akta Notaris Juliansyah, S.H., Akta Nomor 09, bertanggal 17 Juli 2017) diatur maksud dan tujuan pendirian yayasan adalah bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan (vide bukti P-4d Pasal 2). Adapun kegiatan Yayasan di antaranya melakukan kegiatan bidang keagamaan, meningkatkan pemahaman dan syiar keagamaan (vide bukti P-4d Pasal 3); 59 7. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Al Machmudi Bantani (vide bukti P-5c) yang menerangkan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan (Akta Evie Mardiana Hidayah, S.H., Akta Nomor 45, bertanggal 16 April 2012) pihak yang dapat mewakili kepentingan yayasan dalam berperkara di pengadilan diwakili oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum dan salah seorang anggota pengurus lainnya (vide bukti P-5c). Yayasan Al Machmudi Bantani telah melakukan penggantian pengurus, yaitu penggantian sekretaris semula dijabat oleh Sofiyah Dwi Wahyuni kemudian diganti oleh Nur Syafiiqoh, penggantian sekretaris ini dituangkan dalam Akta Putusan Pembina Yayasan Al Machmudi Bantani (Akta Evie Mardiana Hidayah, S.H., Akta Nomor 11, bertanggal 03 Februari 2016) (vide bukti P-5i). Dalam perkara a quo Pemohon V menerangkan terdapat dua orang yang merupakan pengurus Yayasan, yaitu Mas’ud, yang menjabat sebagai Ketua, dan Nur Syafiiqoh yang menjabat sebagai Sekretaris. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai kedua orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan Al Machmudi Bantani (vide bukti P-5c dan bukti P-5i) dan karenanya keduanya sebagai Pengurus berhak mewakili Pemohon V (Yayasan Al Machmudi Bantani) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sedangkan kegiatan Yayasan di antaranya memberikan pemahaman keagamaan mengenai barang najis, haram, dan halal, memberikan bimbingan usaha kepada masyarakat tidak mampu, serta melakukan syiar agama (Pasal 5c Pasal 2 dan Pasal 3); 8. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari yang mengajar ilmu hukum; 9. Bahwa Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen UNTAG Surabaya yang mengajar Agama Islam; 10. Bahwa Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang mengajar ilmu hukum, khususnya hukum Islam serta Bisnis Syari’ah; 11. Bahwa Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini merupakan suami dan/atau Kepala Rumah tangga; 60 12. Bahwa Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, dan Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini merupakan ibu rumah tangga; 13. Bahwa Pemohon XVIII dan Pemohon XIX adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pemohon XX adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 14. Bahwa Pemohon XXI adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilik usaha mikro kecil oleh-oleh (buah tangan); 15. Bahwa Pemohon XXII adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik usaha kecil Warung Makan Ayam Lodho “PAK TO” di Jl. Jend. Sudirman Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah yang memproduksi dan menjual makanan nasi dengan lauk ayam; 16. Pemohon XXIII adalah pemilik usaha kecil dengan nama perusahaan Kasaba Berkah Mandiri yang beralamat di Komplek Bumi Langgeng Blok 37 Nomor 2 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Bandung Jabar yang memproduksi dan menjual kue kering/roti; 17. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah lembaga/badan hukum, perkumpulan, atau organisasi yang menerangkan hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya UU 33/2014 dan UU 11/2020, karena pengaturan produk halal yang ada pada kedua UU a quo tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk secara formil maupun materiil kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga membingungkan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam atau syariat Islam kepada masyarakat. Sementara itu, bagi Pemohon II kewenangan yang dimiliki BPJPH tumpang tindih karena BPJPH tidak professional, independen, dan akuntabel. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, kedua UU a quo mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 18. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII sebagai perorangan yang berprofesi Dosen menerangkan hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, yang menimbulkan multitafsir serta 61 tidak memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, dalam kedua UU a quo banyak kesalahan substansi, redaksional maupun tata cara penulisannya. Menurut Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, kewenangan BPJPH menerbitkan sertifikat halal tersebut bertentangan dengan konstitusi karena sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dan dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan, pengujian secara ilmiah oleh Lembaga yang berwenang dan kompeten serta tanpa fatwa halal dari MUI. Apalagi untuk penerbitan perpanjangan sertifikat halal, BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa pemeriksaan/pengujian serta tanpa fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII sebagai pengajar merasa terpanggil untuk meluruskan norma hukum dimaksud dan hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 19. Bahwa Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai suami dan/atau kepala keluarga menerangkan mempunyai hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dirugikan karena berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya karena adanya ketidakpastian dalam memperoleh kehalalan produk yang dibeli dan selanjutnya produk tersebut dikonsumsi oleh para Pemohon sendiri dan keluarganya. Sebagai kepala keluarga para Pemohon berkewajiban untuk menjaga produk- produk yang digunakan dan/atau dikonsumsi oleh para Pemohon serta istri- istri/anak-anak dan anggota keluarga yang lain agar tetap bersih, sehat serta halal sesuai dengan syariat islam; 20. Bahwa Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI dan Pemohon XVII menerangkan mempunyai hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, dan Pemohon XVII sebagai ibu rumah tangga berhak untuk memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dimasak/diolah serta dikonsumsi oleh anggota keluarganya sesuai dengan ajaran agama atau aturan hukum agama serta hukum negara. Menurut Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, dan Pemohon XVII hak untuk mendapatkan makanan yang dijamin halal telah dirugikan karena berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan 62 pengujiannya karena adanya ketidakpastian dalam memperoleh kehalalan produk yang akan dikonsumsi para Pemohon sendiri dan keluarganya; 21. Bahwa Pemohon XVIII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX yang berprofesi sebagai mahasiswa menerangkan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Menurut para Pemohon, keberlakuan UU 33/2014 dan UU 11/2020 yang mengatur sertifikat halal telah menjadikan hal tersebut ladang bisnis yang tidak terpuji karena penerbitannya yang abal-abal sebagaimana bisnis ijazah pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, menurut Pemohon XVIII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX, ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 33/2014 yang telah diubah dengan UU 11/2020 telah mereduksi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dijamin oleh konstitusi dan disebutkan pula dalam bagian “Menimbang” UU 33/2014 yakni menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya serta memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat sebagaimana dilindungi oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; 22. Bahwa Pemohon XXI menerangkan telah memeroleh Ketetapan Halal dari MUI untuk kelompok menu dapur dengan Nomor LPPOM-00350124170821 tanggal 19 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025 namun Pemohon XXI merasa dirugikan haknya karena tidak ada kepastian hukum tentang kehalalan produk yang akan dijual oleh Pemohon dan potensi timbulnya keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar di masyarakat karena sertifikat halal dimaksud diterbitkan oleh Lembaga yang menurut Pemohon tidak berwenang dan untuk perpanjangan sertifikat halal dapat diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dari Lembaga yang berkompeten serta tanpa fatwa halal dari MUI, sehingga Pemohon terancam gulung tikar akibat serbuan produk impor dan beredarnya sertifikat halal pada saat sertifikat halal yang dipegang/dimiliki oleh Pemohon habis masa berlakunya; 23. Bahwa Pemohon XXII dan Pemohon XXIII menerangkan hingga saat ini sebagai pemilik usaha kecil belum memeroleh/mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI maupun dari BPJPH karena adanya ketidakpastian hukum tentang kehalalan 63 produk yang akan dijual oleh Pemohon sehingga berpotensi menimbulkan keragu-raguan masyarakat atas sertifikat halal yang beredar. Menurut Pemohon XXII dan Pemohon XXIII sertifikat halal dimaksud diterbitkan oleh Lembaga yang tidak berwenang dan untuk perpanjangannya dapat tanpa melalui pemeriksaan dan pengujian secara ilmiah dan komprehensif dari Lembaga yang berkompeten dan tanpa fatwa halal MUI; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V sebagai badan hukum privat yang berbentuk yayasan dan lembaga penelitian, walaupun dalam uraian maksud dan tujuan yang tercantum dalam masing-masing akta pendirian tidak disebutkan secara spesifik bahwa yayasan dan lembaga penelitian melakukan kegiatan terkait kepastian hukum atas sertifikat jaminan produk halal yang beredar, namun dalam akta pendirian Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V mencantumkan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan keagamaan, salah satunya adalah melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pemahaman dan syi’ar keagamaan dan dalam alasan permohonan Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V menjelaskan telah melakukan kegiatan terkait dengan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sertifikat halal, melakukan penelitian mengenai pengaturan produk/makanan halal, dan memberikan kajian untuk mengenal barang yang haram dan halal sesuai dengan syariat islam. Menurut Mahkamah kegiatan tersebut dapat digolongkan dalam kegiatan pemahaman dan syi’ar keagamaan sesuai dengan syariat Islam, di mana produk halal merupakan bagian dari penerapan syariat Islam (vide Pasal 1 angka 2 UU 33/2014), sehingga Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V dapat menguraikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan karena adanya ketidakpastian atas sertifikat jaminan produk halal yang beredar. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V telah menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan 64 berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon II berhak mewakili kepentingannya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada satupun bukti Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan Pemohon II adalah dalam bidang keagamaan khususnya syi’ar keagamaan sesuai dengan syariat Islam, apalagi yang terkait dengan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan produk halal dan haram. Pemohon II dalam permohonannya hanya menjelaskan bahwa Pemohon II membuat kajian terhadap pengaturan produk halal yang terdapat dalam undang- undang tanpa melampirkan bukti kajian tersebut. Selain itu Pemohon II juga tidak dapat menjabarkan spesifikasi (kekhususan) anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon II dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6.3] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, Mahkamah menilai Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dengan dukungan bukti yang meyakinkan, serta Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII juga tidak dapat menerangkan hubungan pertautan langsung undang- undang yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pengajar pada mata kuliah yang diampunya masing-masing yang dijamin oleh UUD 1945 serta hubungan kausal (causal verband) dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6.4] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga telah menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional serta hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang 65 dimohonkan pengujiannya dan hubungan kausal (causal verband) dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6.5] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX yang merupakan perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa tidak dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian sehingga tidak terdapat kejelasan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya secara spesifik dan hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional hukum Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6.6] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan merupakan pemilik usaha kecil telah dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, sekalipun Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII, serta Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V, dan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, serta Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 66 permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan pokok permohonan yang diajukan para pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu norma-norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 serta pasal- pasal yang memuat perubahan UU 33/2014 dalam UU 11/2020. Berkenaan dengan penulisan pasal-pasal dalam UU 11/2020 yang memuat perubahan atas beberapa pasal UU 33/2014 dalam petitum para Pemohon tidak ditulis secara lengkap. Penulisannya tidak mencantumkan nomor pasal dan angka berapa dalam UU 11/2020 yang memuat perubahan atas Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, Pasal 48 UU 33/2014. Sementara itu, dalam uraian posita hanya diterangkan oleh para Pemohon bahwa pasal-pasal a quo telah diubah dengan UU 11/2020. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah dapat memahami bahwa yang sesungguhnya dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya adalah pengujian terhadap Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014. Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan norma pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014, sebagai dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama tidak sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH karena tidak terkait dengan masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi serta kewenangan 67 Menteri Agama. BPJPH berkaitan dengan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal. Dengan demikian menurut para Pemohon ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 6 mengatur mengenai kewenangan BPJPH di bidang standardisasi (Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf e dan Pasal 6 huruf f UU 33/2014), di bidang lembaga sertifikasi (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), dan kewenangan lembaga akreditasi (Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, dan Pasal 6 huruf i UU 33/2014), sehingga kewenangan tersebut menjadi rancu dalam membedakan dengan fungsi regulasi, administratif penyelenggaraan sertifikat halal, dan fungsi substantif tentang penetapan kehalalan sebuah produk. Menurut para Pemohon, yang berhak menilai standar dan kriteria kehalalan produk adalah Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena merupakan wilayah substantif agama, untuk standardisasi merupakan kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan untuk sertifikasi merupakan kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini, BPJPH telah melakukan monopoli karena mengatur semua proses sertifikat produk halal sehingga tidak ada checks and balances dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat ( 2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, BPJPH diberikan kewenangan menerima permohonan sertifikat halal (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), diberikan kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada sebuah produk menimbulkan tumpang tindih karena tidak ada pemisahan fungsi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Selama ini sertifikasi produk halal di Indonesia dilakukan oleh LPPOM MUI bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dan sistem sertifikasi serta sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui dan diadopsi oleh 45 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara. Adanya ketentuan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014 tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 10 UU 33/2014 sehingga 68 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, sebelum dilakukan perubahan atas Pasal 35 UU 31/2014 dalam UU 11/2020 ditentukan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, saat ini berubah menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk. Menurut para Pemohon, dilihat dari sisi proses teknis cara mengajukan permohonan sertifikat halal hal ini akan menambah panjang birokrasi dan memperlambat proses penerbitan sertifikat halal serta menambah biaya pengurusan sertifikat dan hal ini bertentangan dengan sistem yang berlaku dalam sertifikasi. Menurut para Pemohon, BPJPH hanya menerima dan menerbitkan sertifikat halal serta memungut biaya kepada pemohon sertifikat tanpa pernah ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemeriksaan pengujian terhadap produk serta membebankan biaya penerbitan sertifikat serta memperpanjang waktu pengurusan tagihan pembayaran biaya pemeriksaan, lain halnya ketika masyarakat pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal kepada LPH, yang tidak pernah dibebani biaya penerbitan sertifikat karena semua biaya yang telah dibayar pemohon sudah termasuk di dalam biaya penerbitan sertifikat; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014 dengan digunakannya frasa “Perpanjangan Sertifikat Halal” dan dalam Pasal 42 ayat (3) digunakan frasa “pernyataan sendiri”, memungkinkan pelaku usaha berskala besar, menengah, kecil, dan mikro yang ingin memperpanjang sertifikat halalnya dapat membuat “pernyataan sendiri” untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau dengan kata lain BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa melalui pemeriksaan ulang/verifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sidang Penetapan/fatwa oleh MUI sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terhadap status halal sebuah produk dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keakuratan, keaslian sertifikat halal dan kehalalan produk yang beredar di wilayah Indonesia maupun produk Indonesia yang beredar di luar negeri serta ada potensi matinya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan mikro karena serbuan produk yang diragukan kehalalannya dengan memakai label “halal” pasca habisnya masa 69 berlaku sertifikat halal yang telah dimiliki sebelumnya, kecuali aturan dimaksud tidak diperuntukkan untuk usaha kecil dan mikro. Berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut Pemohon Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan ketentuan Pasal 48 UU 33/2014 yang dimuat dalam Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 jelas akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor yang akan menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi dan hal ini berakibat banjirnya produk-produk impor yang dampaknya dapat mematikan pelaku usaha mikro kecil. Menurut para Pemohon, pemerintah memang telah melindungi usaha mikro melalui penyederhanaan syarat dan tata cara pengajuan sertifikat halal, namun di lain pihak pemerintah membuka lebar pintu masuk produk luar negeri dengan cara produk luar negeri yang telah bersertifikat halal dan sertifikat halal tersebut habis masa berlakunya, pemegang sertifikat halal tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang yakni cukup memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dimaksud. Sehingga, hal ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945; 7. Bahwa menurut para Pemohon, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH tidak memberikan jaminan kepastian hukum kehalalan produk kepada masyarakat dan tidak memberikan jaminan hukum kepada umat Islam di Indonesia sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar yakni terhindar dari produk haram dan/atau produk subhat yakni produk dimaksud statusnya menjadi tidak jelas kehalalannya atau keharamannya; 8. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas jika dirumuskan oleh Mahkamah, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014, Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 70 [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 telah pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali; [3.11.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.10] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.11.2] Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 5 dan Pasal 6 UU 33/2014, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 30 September 2019, dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan penarikan kembali. Dasar 71 pengujian yang digunakan para Pemohon dalam perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon a quo yang dilakukan pengujian adalah Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dan pasal yang diujikan terdapat perbedaan karena untuk permohonan para Pemohon pasal yang diuji adalah Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014, dan persamaannya ada pada Pasal 6 UU 33/2014 dan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya, Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan dan kewenangan BPJPH berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 yang menurut para Pemohon adalah inkonstitusional. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 yang menyatakan “Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam mendalilkan pertentangan tersebut para Pemohon berargumentasi bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 yang berada di bawah Presiden adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan. Keberadaan BPJPH yang berkedudukan di 72 bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI yang membidangi urusan agama, menurut para Pemohon tidak tepat karena jika dilihat dari adanya unit kerja pada BPJPH, yakni Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, merupakan hal yang tidak terkait dengan urusan pemerintahan bidang agama yang berada di bawah Kementerian Agama. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa diberlakukannya UU 33/2014 pada pokoknya hendak mengejawantahkan kehendak UUD 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk itulah kemudian negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pemerintah menyadari jika selama ini produk yang beredar di masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Untuk itulah perlu dibentuk undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur jaminan produk halal, in casu UU 33/2014 [vide konsiderans Menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c UU 33/2014]. Produk halal yang dimaksud adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam karena bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal yang akan dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Dengan adanya jaminan produk halal tersebut akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal [vide Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Umum UU 33/2014]. Oleh karena itu, jaminan mengenai produk halal ini tidak dapat dilihat dari sisi teknis adanya pembidangan kerja dalam BPJPH dalam rangka proses memperoleh sertifikasi halal. Sebab, untuk memperoleh produk halal yang bersertifikasi tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Bahwa dikarenakan penentuan produk halal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dengan adanya penempatan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal di bawah urusan Kementerian Agama sebagai bagian unsur pendukung. Dalam hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 73 tentang Kementerian Agama (Perpres 83/2015) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Permen 42/2016) telah dinyatakan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai fungsi di antaranya adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal [vide Pasal 3 Perpres 83/2015 dan Pasal 3 Permen 42/2016]. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mengatakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH bukanlah masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi kewenangan Menteri Agama, khususnya terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH mengenai standardisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal, menurut Mahkamah, telah jelas bahwa yang memiliki fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah badan yang merupakan unsur pendukung dari organisasi Kementerian agama yaitu BPJPH. Sementara itu, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk halal merupakan bagian kewenangan BPJPH dalam rangka proses pemberian jaminan produk halal. Oleh karenanya, jika ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 dihilangkan karena dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalil para Pemohon, justru hal tersebut akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan juga ketentuan Pasal 6 UU 33/2014 yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, telah menyebabkan adanya kekaburan atau kerancuan antara fungsi regulasi, fungsi administratif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, dan fungsi substantif. Menurut para Pemohon 74 yang berwenang menetapkan norma, standar, dan kriteria kehalalan produk sebagai wilayah substantif keagamaan adalah kewenangan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan untuk urusan standardisasi adalah kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan untuk urusan Sertifikasi adalah kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sehingga menurut para Pemohon karena hal di atas bukan merupakan kewenangan BPJPH maka BPJPH telah melakukan tindakan di luar kewenangannya dan monopolitif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, setelah mencermati seluruh ketentuan UU 33/2014 secara komprehensif, menurut Mahkamah UU 33/2014 telah mendesain hubungan kelembagaan BPJPH dalam pelaksanaan wewenangnya. BPJPH tidak berdiri sendiri tetapi bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU 33/2014, kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga lain dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Bahwa jika dijabarkan lebih lanjut kerjasama BPJPH dengan kementerian/lembaga terkait dapat dicermati dari tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH [vide Pasal 9 UU 33/2014]. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI [vide Pasal 10 UU 33/2014]. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI yang didasarkan pada Fatwa MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang meminta keterlibatan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya telah terakomodir karena lembaga yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut adalah merupakan bagian dari MUI. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut [vide Penjelasan Umum UU 33/2014]. Berkaitan dengan proses atau tata cara dimaksud, tidak terbukti adanya sifat monopoli kewenangan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal produk. Bahkan, untuk menjaga agar jaminan produk halal tersebut tidak disalahgunakan, para Pemohon sebagai bagian dari kelompok masyarakat semestinya dapat turut berperan serta mengawasi penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk 75 mengawasi produk dan produk halal yang berbeda, dengan misalnya melakukan sosialisasi melalui kegiatan lembaga atau organisasinya masing-masing sebagaimana hal tersebut ditentukan pula dalam UU 33/2014 [vide Pasal 53 UU 33/2014]. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 6 UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021, yang amarnya menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 76 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Mahkamah juga telah menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] yaitu: [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan 77 berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah jelas bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 menurut Mahkamah telah ternyata sesuai dengan prinsip checks and balances dan prinsip- prinsip good governance serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terkait dengan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah prematur. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 78 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak dapat diterima; 79 2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 48 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.42 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau 80 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani ttd. Saiful Anwar