67/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 67/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Bartolomeus Mirip Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Samratulangi, RT. 007/001 Desa Nabarua, Kecamatan Nabire, kabupaten Nabire, Provinsi Papua. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Makbul Mubarak Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Kompleks Pasar Sanda, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2021 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., dan Zain Maulana Husein, S.H., M.Kn., kesemuanya advokat pada kantor hukum Ahmad Irawan & Associates yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta utara, secara 2 bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 67/PUU-XIX/2021 pada 22 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3 3. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bukti P-2); 4. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara bersyarat atau keseluruhan maupun bagian- bagian dari undang-undang tersebut; 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. 10/2016”, maka Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan a quo; B. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU No. 24/2003” beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara; 7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut: a. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 yang menyatakan: Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024”. Pasal 201 ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. 5 b. Pemohon I adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Sejak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pemohon I telah berulang kali menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Terakhir pada Tahun 2017, Pemohon I menggunakan haknya untuk dipilih dengan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Intan Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017, Pemohon I ditetapkan sebagai calon Bupati Intan Jaya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ-X/2016 jo Berita Acara Nomor 55/BA/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P-3); c. Pemohon II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Tahun 2015 dan Tahun 2020 (Bukti P-4); d. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi setelahnya telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang- undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara (constitutional rights of citizen) sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. e. Bahwa ketentuan dan berlakunya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 potensial merugikan kepentingan para Pemohon. Bagi Pemohon I, kerugian konstitusional potensial terjadi manakala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal tersebut berarti Pemohon baru dapat mencalonkan lagi sebagai calon Bupati setelah 7 (tujuh) dan harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun setelah masa jabatan Bupati yang terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berakhir pada Tahun ini, yaitu tahun 2022. Selanjutnya, sekaligus sebagai masyarakat Intan Jaya Pemohon I juga dirugikan karena ketentuan tersebut juga memberikan implikasi pada kekosongan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya selama 2 (dua) tahun. Padahal daerah Intan Jaya sendiri dari sisi sosial politik hingga saat ini masih merupakan daerah konflik yang harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dan terpilih melalui sebuah proses pemilihan agar memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Kosongnya jabatan Bupati dan pengisiannya akan diisi oleh penjabat Bupati justru akan membuat daerah Pemohon I menjadi tidak efektif dan tidak dapat diharapkan dapat menyelesaikan konflik karena yang memimpin tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah yang akan dipimpinnya (Bukti P-3.1); f. Bahwa bagi Pemohon II, pilihannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hanya menjabat selama 4 (empat) tahun, bahkan kurang karena keterlambatan waktu pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU No. 10/2016, suara dan pilihan Pemohon dinilai berbeda oleh negara. Karena dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat selama 5 (lima) Tahun; g. Bahwa menurut para Pemohon, mekanisme penyelenggaraan negara lima tahunan berawal dari pemilu yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) 7 tahun. Presiden yang dipilih secara langsung dan anggota legislatif yang dipilih secara langsung dalam pemilu memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Termasuk namun tidak terbatas pada masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan sebagaimana bunyi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ UU Nomor 23/2014” (Bukti P-5) bahwa “masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”; h. Bahwa memang sesaui dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Proses dipilih secara demokratis hingga saat ini masih memiliki makna dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, terkait masa jabatan undang-undang pemerintahan daerah telah mengatur masa jabatan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Namun, adanya Pasal 201 ayat (7) UU No. 10/2016 secara otomatis memotong masa jabatan karena menentukan hasil pilkada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024. Artinya, terdapat pertentangan dalam pengaturan masa jabatan yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial merugikan para Pemohon; i. Bahwa terkait dengan masa jabatan politik, menurut Pemohon bukanlah open legal policy yang dapat ditambah atau dikurangi oleh pembentuk undang-undang atau dilakukan penyesuaian begitu saja tanpa dasar konstitusional. Namun, merupakan kebijakan politik hukum yang tertutup (closed legal policy) yang penetapan durasi jabatannya harus menyesuaikan dengan siklus pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Pemohon adalah waktu pemilihan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perangkat pemerintahan daerah masih 5 (lima) tahun sekali dan masa jabatan anggotanya juga masih 5 (lima) tahun. Logika konstitusionalnya, jika legislatifnya (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) masih memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, maka kepala daerah sebagai eksekutif juga semestinya memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Kecuali, kebijakan hukum yang diambil sebelumnya telah menetapkan masa jabatan anggota DPRD 8 Provinsi/Kabupaten/Kota hasil pemilihan adalah selama 4 (empat) tahun, maka secara mutatis mutandis kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilakukan penyesuaian masa jabatan hanya 4 (empat) tahun. Penambahan/pengurangan masa jabatan dan memundurkan waktu pemilu tanpa design konstitusional yang tambal sulam dapat mengakibatkan kekacauan konstitusional; j. Bahwa dari sisi konstitusional memang terdapat kualifikasi rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah. Meskipun berbeda rezim, pada hakikatnya keduanya merupakan pemilihan umum yang menerapkan asas-asas pemilu itu sendiri. Selanjutnya, jika pemilu harus dilaksanakan secara serentak, maka beda halnya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara konstitusional tidak harus diserentakkan sehingga harus dilakukan pemotongan masa jabatan atau memundurkan waktu pemilu; k. Bahwa meskipun tidak serentak, namun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejatinya harus dilaksanakan secara periodik dan setiap lima tahun sekali menyesuaikan waktu pemilu itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil 5 (lima) tahun sekali dan akhir masa jabatan yang sebelumnya ditentukan selama 5 (lima) tahun. Namun, jika politik konstitusional kita mau dirubah, maka penyesuaiannya dilakukan juga pada waktu pemilihan legislatif di daerah. Jika masa jabatannya 4 (empat) tahun, maka proses pemilihannya juga dilakukan 4 (empat) tahun sekali. Jika masa jabatannya adalah 7 (tujuh) tahun, maka proses pemilihannya juga dilakukan 7 (tujuh) tahun sekali. Karena tindakan pemotongan masa jabatan dan mengundurkan waktu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi mengurangi kualitas pemilihan yang harus dilaksanakan secara demokratis. Tidak adanya kepastian hukum terkait pengaturan masa jabatan dan tidak berkesesuaian dengan waktu pemilu, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan 9 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (selengkapnya dalam bagian pokok permohonan); l. Bahwa Pemohon I pernah mencalonkan diri sebagai Bupati dalam pemilihan Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Seharusnya pada Tahun 2022, Bupati terpilih pada pemilihan tahun 2017 berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu, di Intan Jaya seharusnya pada tahun 2022 terdapat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jika pemilihan dilaksanakan pada tahun 2022, Pemohon I berkeinginan kembali maju sebagai calon Bupati Intan Jaya pada Tahun 2022. Dalam rangka mengikuti kontestasi, Pemohon I terus menerus mensosialisasikan diri kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, merawat basis pemilih yang memilih Pemohon I pada 2017, ikut meredakan konflik di Intan Jaya, memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi; 9. Dengan demikian, menurut Para Pemohon, ketentuan a quo telah merugikan atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial merugikan para Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut; C. Pokok Permohonan 10. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, UU No. 10/2016 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut secara substantif mengatur hak untuk memilih dan dipilih warga negara serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis; 11. Bahwa proses penyempurnaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertitik tolak pada pikiran 10 bahwa pemilihan yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Sehingga upaya yang diambil untuk peningkatan kualitas adalah dengan menerapkan pemilihan secara serentak yang diatur oleh undang-undang. Meskipun jika kita lihat naskah pembahasan perubahan UUD 1945, Taufiqurrachman Ruki dari F-TNI/Polri dengan kesadarannya akan perbedaan akhir masa jabatan menyatakan “… mau tidak mau pemilihan bupatinya tidak akan sama waktunya, karena memang masa jabatan dan masing-masing bupati, gubernur itu akan berakhir lama tidak perlu ada penekanan lokal dimulai” (Lihat naskah komprehensif perubahan UUD 1945 – buku iv jilid 2, hal 1213); 12. Bahwa pemilihan serentak secara terencana telah dilakukan beberapa gelombang. Gelombang pertama, 9 Desember 2015 ditujukan bagi kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Gelombang kedua dijadwalkan pada Februari 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Sementara gelombang ketiga telah dilaksanakan pada Juni 2018, ditujukan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat, meskipun waktunya diundurkan karena pandemi telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Jadi konsep dan praktiknya keserentakan dibangun dengan menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah. Konsep dan praktik demikian lebih sesuai dengan kehendak perumus UUD 1945. Seperti dikemukakan oleh Ali Masykur Musa dalam menanggapi berbagai pandangan, sebagai berikut “… jadi, dengan demikian, tercover dalam sebuah alternatif 1 itu apa yang dikatakan sampean dalam bentuk undang- undang nanti bisa disebutkan misalkan dua bulan masa, SK-nya habis diselenggarakan misalnya itu, nanti ada limitasi kapan harus diselenggarakan pemilihan itu” (Lihat naskah komprehensif perubahan UUD 1945 – buku iv jilid 2, hal 1213); 13. Selanjutnya, jika kita bandingkan, hasil pemilihan 2015 telah melaksanakan pemilihan kembali pada Tahun 2020. Seharusnya, jika Negara mau adil dalam memperlakukan hasil pemilihan, semestinya hasil pemilihan pada 11 Tahun 2017 dan 2018 terlebih dahulu harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan pemilihan kembali pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sehingga setiap daerah memiliki hak dan kesempatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali sebelum semuanya digabung dalam satu waktu pada November 2024. Jadi tidak terdapat perlakuan diskriminasi atau berbeda bagi daerah; 14. Bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai waktu pemilihan serentak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. 8/2015” (Bukti P-5) dengan UU No. 10/2016. Pada UU No. 8/2015, hasil pilkada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 akan melaksanakan pemilihan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Untuk pemilihan serentak secara nasional dilaksanakan pada Tahun 2027 (Vide; Pasal 201 Ayat 5 dan Ayat 6 UU No.8/2015). Sedangkan pada UU No. 10/2016 yang merupakan perubahan dari UU No. 8/2015 mengatur keserentakan secara nasional pada bulan November Tahun 2024. Sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 akan melaksanakan pilkada pada November Tahun 2024 dan hasil pilkada pada Tahun 2020 masa jabatannya hanya selama 4 (empat) Tahun, bahkan ada yang kurang karena keterlambatan waktu pelantikan; 15. Bahwa perubahan waktu untuk melaksanakan pemilihan kembali untuk hasil pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018 yang sebelumnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 kemudian ditentukan serentak nasional pada bulan November 2024, padahal sebelumnya serentak nasional pada tahun 2027, menunjukkan pemilihan waktu keserentakan bukanlah rancang bangun keserentakan yang betul-betul dipilih secara definitif untuk kepentingan jangka panjang. Bahkan jika kita lihat pasal yang mengatur keserentakan pemilihan, pembentuk undang-undang baru berpikir sampai dengan pemilihan 2024. Para Pemohon tidak menemukan bagaimana penentuan waktu pemilihan selanjutnya setelah tahun 2024, apakah kembali pengaturannya didasarkan pada pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil pemilu 2024 atau dengan mengundurkan waktu pemilu atau disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah; 12 16. Bahwa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 serta tidak dilaksanakan pemilihan pada tahun tersebut akan berakibat, sebagai berikut: a. Terdapat jabatan yang kosong selama 2 (dua) tahun untuk yang berakhir pada tahun 2022. Bahkan menurut penalaran yang wajar, jika pemungutan suara nasional dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dengan adanya potensi sengketa dan lain sebagainya kepala daerah terpilih pada umumnya potensial baru dapat dilakukan pelantikan pada bulan Mei tahun 2025. Artinya, potensial jabatan yang kosong tersebut diisi oleh penjabat selama 3 (tiga) tahun bagi daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Mei tahun 2022; b. Terdapat jabatan yang kosong selama 1 (satu) tahun bagi daerah yang berakhir pada Tahun 2023. Dengan logika dan penalaran yang sama dengan huruf a, daerah tersebut akan diisi oleh penjabat lebih dari 1 (satu) tahun juga karena adanya potensi sengketa hasil pemilihan dan lain sebagainya sehingga kepala daerah yang akan dilantik waktunya juga mundur pada tahun 2025; c. Sesuai dengan Pasal 201 ayat (9) UU No. 10/2016, kekosongan jabatan tersebut akan diangkat penjabat (masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda) sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati dan Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Hal mana menurut Para Pemohon, pengangkatan pejabat tersebut yang akan menjabat selama bertahun- tahun tidak memiliki legitimasi politik karena penjabatnya tidak pernah dipilih dan tidak melibatkan rakyat; d. Bahwa daerah Intan Jaya yang dari sisi sosial politik hingga saat ini masih merupakan daerah konflik tidak dapat dipimpin oleh seorang penjabat yang tidak dapat langsung mengambil keputusan strategis dan tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Selanjutnya, keberadaan penjabat dan tidak adanya kepala daerah definitif justru akan membuat daerah Pemohon I tidak efektif karena tidak adanya ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah Intan Jaya; 13 e. Dalam masa transisi yang berlangsung lama, Pemohon I yang juga merupakan masyarakat/pemilih tentu akan dirugikan dari sisi pelayanan publik. Mengingat seorang penjabat tidak dapat mengambil keputusan strategis tadi karena kewenangannya tidak didapatkan secara atributif. 17. Bahwa desain keserentakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah desain konstitusional yang sejak awal bersifat imperatif. Namun, merupakan proses rekayasa konstitusional oleh pembentuk undang-undang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraannya. Menurut Para Pemohon, keserentakan yang berlangsung sebelumnya dengan beberapa gelombang yang pelaksanaannya berdasarkan periodesasi waktu pemilihan dan akhir masa jabatan telah mencapai maksud dan tujuannya; 18. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Bukti P-6) yang menguji pasal keserentakan pemilu telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya yang dapat Para Pemohon pahami, diantaranya sebagai berikut: a. pertama, tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; b. kedua, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak diantara beberapa varian pilihan model; c. ketiga, terdapat pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; d. keempat, pasal yang diuji oleh Pemohon belum dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo karena dianggap kehilangan relevansi. Oleh karena itu, keserentakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum ditentukan modelnya secara mengikat; e. kelima, tidak terdapat ketentuan konstitusional dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilangsungkan pada tahun yang sama dengan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 14 f. keenam, pilihan keserentakan lainnya dapat diambil dan penentuan model keserentakan menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya; 19. Bahwa terkait dengan penentuan model keserentakan yang menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut juga memberikan ketentuan konstitusional, sebagai berikut: a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi tekhnis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilihan dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;dan e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan dalam melaksanakan pemilihan umum; 20. Terkait dengan pemilu serentak 2024 dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada bulan November 2024 seperti regulasi yang sedang berlaku, maka design yang ada sekarang yaitu: a. Pertama, Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; b. Kedua, setelah pemilu pada huruf a selesai, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Berdasarkan design tersebut, maka pilihan modelnya masuk pada kualifikasi yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun masih belum 15 jelas juga bagi Pemohon secara konstitusional apa yang menjadi tafsir beberapa waktu setelahnya, apakah waktu yang dimaksud adalah hari, bulan atau tahun; 21. Bahwa pemahaman konstitusional Pemohon terkait dengan beberapa waktu setelahnya dengan design seperti itu adalah tentu waktu setelah selesainya pemilu atau setelah selesainya pembentukan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota. Mengingat adanya syarat pencalonan berupa minimum suara/kursi dalam mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga memang harus terdapat rentang waktu yang cukup antara selesainya pemilu dengan waktu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri; 22. Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditemukan suatu fakta bahwa design demikian tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional Mahkamah Konstitusi sendiri gariskan sebagaimana Para Pemohon uraikan pada paragraf ke-19 karena sebab sebagai berikut: a. Pertama, meskipun tidak mengubah undang-undang, design demikian merupakan model yang baru karena belum pernah dilakukan simulasi dan dipraktikkan; b. Kedua, pemilihan waktu keserentakan pada bulan November 2024 untuk daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak dilakukan secara cermat dengan adanya perubahan-perubahan mengingat sebelumnya keserentakannya direncakan baru dilaksanakan pada tahun 2027; c. Ketiga, dalam batas penalaran yang wajar, pemilihan pada bulan November 2024 tidak akan berkualitas mengingat waktu persiapan yang terbatas bagi penyelenggara dan partai politik dalam menyiapkan tahapan pemilihan dan calon yang berkualitas untuk bertanding dalam pemilu serta banyaknya agenda pemilihan pada tahun yang sama; d. Keempat, model yang ada tidak mudah dan tidak sederhana. Baik bagi pemerintah yang mempunyai kewajiban menyiapkan pembiayaan, penyelenggara yang mempersiapkan dan menyelenggarakan tahapan, partai politik sebagai peserta pemilu dan menominasikan calon, Para Pemohon untuk memilih, serta bahkan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan hasil pemilihan yang akan bertumpuk pada tahun yang sama; 16 e. Kelima, model demikian sebagaimana Para Pemohon uraikan pada paragraf ke-20 mengubah lagi model keserentakan dalam pemilihan sehingga tidak tercipta kepastian. Padahal, pemilihan serentak telah dilakukan secara bergelombang sesuai dengan akhir masa jabatan dan berlangsung setelah pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selesai dilaksanakan. Bahkan terbukti praktik tersebut dalam beberapa kali penyelengaraan telah berlangsung secara baik, memberikan manfaat dalam pembangunan kualitas demokrasi dan sesuai dengan prinsip pokok penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta demokratis; 23. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan telah dapat dilakukan secara langsung dan telah berlangsung beberapa kali sebelumnya. Jika semua daerah digabungkan dalam satu waktu, justru hal tersebut merupakan model pilihan baru yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan membongkar sistem dan tahapan yang telah mapan. Selain itu, pemilihan yang terbagi dalam 3 (tiga) gelombang juga terdapat kepastian pemilu karena berlangsung secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal tersebut membuat warga negara Indonesia seperti Pemohon I dapat memprediksi, memiliki kepastian dan mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti pemilihan serta tidak harus dirugikan dan menunggu waktu hingga 7 (tujuh) tahun lamanya untuk mengikuti pemilihan berikutnya; 24. Bahwa design pelaksanaan pemilihan sesuai akhir masa jabatan juga kompatibel dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Meskipun ada pemahaman pemilihan/pilkada bukan merupakan rezim pemilu. Namun, pada faktanya asas, proses dan tahapannya harus sesuai dengan asas pemilu dan dilaksanakan oleh kekuasaan penyelenggara pemilu. Jika semua jenis pemilu dan pemilihan dilangsungkan pada tahun yang sama pada Tahun 2024, selain beban penyelanggara yang berlebih, maka pasca penyelenggaraan pemilu kekuasaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berpotensi akan mengalami disfungsi kekuasaan dengan telah dilaksanakannya semua jenis pemilu dalam satu waktu di tahun yang sama. 17 Hal tersebut justru bertentangan dengan desain keserentakan yang mengutamakan efektifitas dan efisiensi; 25. Dengan demikian, berdasarkan berbagai alasan konstitusional yang sebelumnya diuraikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena pasal tersebut mengakibatkan sebagai berikut: a. Membuat para Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali. Selanjutnya, secara khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena diundurkannya waktu pemilihan; b. Membuat para Pemohon tidak mendapatkan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena adanya pengunduran waktu pemilihan, pertentangan pengaturan masa jabatan, daerah yang dipimpin oleh penjabat karena jabatan kepala daerah yang kosong dan penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik memimpin daerah, design pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat lainnya yang membuat Para Pemohon menurut penalaran yang wajar tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas; c. Membuat para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II diperlakukan secara diskriminatif karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Sedangkan pilihannya dalam pemilihan 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) tahun. D. PETITUM 26. Berdasarkan alasan dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh para Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 18 2. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) Tahun sejak dilakukan pelantikan; 3. Menyatakan frasa “pada bulan November 2024” di dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota waktunya dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017; 4. Bukti P-3.1 : Fotokopi berita tentang konflik di Intan Jaya; 5. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon II; 6. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 19 7. Bukti P-6 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 21 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.” Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Sejak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pemohon I telah berulang kali menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan sebagai subjek hukum yang menggunakan hak untuk dipilih, terakhir pada Tahun 2017, Pemohon I menggunakan haknya untuk dipilih dengan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Intan Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017; 3. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Tahun 2015 dan Tahun 2020; 22 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa berlakunya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 potensial merugikan kepentingan para Pemohon. Bagi Pemohon I, kerugian konstitusional potensial terjadi manakala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dilaksanakan pada bulan November 2024 yang berarti berarti Pemohon I baru dapat mencalonkan lagi sebagai calon Bupati setelah 7 (tujuh) dan harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun setelah masa jabatan Bupati yang terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berakhir pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Selanjutnya, sekaligus sebagai masyarakat Intan Jaya, Pemohon I yang mempunyai hak untuk memilih juga dirugikan karena ketentuan tersebut juga memberikan implikasi pada kekosongan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya selama 2 (dua) tahun. Padahal daerah Intan Jaya sendiri dari sisi sosial politik hingga saat ini masih merupakan daerah konflik yang harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dan terpilih melalui sebuah proses pemilihan agar memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Kosongnya jabatan Bupati dan pengisiannya akan diisi oleh penjabat Bupati justru akan membuat daerah Pemohon I menjadi tidak efektif dan tidak dapat diharapkan dapat menyelesaikan konflik karena yang memimpin tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah yang akan dipimpinnya; b. Bahwa Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepala daerah pilihannya hanya akan menjabat selama 4 (empat) tahun, bahkan kurang, karena keterlambatan waktu pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Suara dan pilihan Pemohon II dinilai berbeda oleh negara, karena dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat selama 5 (lima) tahun; 23 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh Pemohon II yang hasil pilihannya dalam Pilkada tahun 2020 hanya menjabat selama 4 tahun atau setidak-tidaknya potensial sebagaimana Pemohon I yang harus menunggu selama 7 tahun untuk mencalonkan diri kembali pada Pilkada Intan Jaya karena adanya penundaan Pilkada tahun 2022, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para Pemohon khususnya sebagai pemilih tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian terlepas terbukti atau tidaknya adanya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 mengakibatkan para Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali. Selanjutnya, secara khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena diundurkannya waktu pemilihan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut 24 penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah; 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 mengakibatkan para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II, diperlakukan secara diskriminatif karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, sedangkan pilihannya dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) tahun; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan putusan sebagai berikut: a. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) Tahun sejak dilakukan pelantikan”; b. Menyatakan frasa “pada bulan November 2024” di dalam Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota waktunya dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; 25 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dalam UUD 1945 sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Secara historis, momentum reformasi menjadikan semangat aspirasi rakyat untuk melakukan evaluasi atas Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung, di mana rakyat memilih wakilnya dalam legislatif di tingkat daerah dan kemudian para legislator yang memiliki hak dan kewenangan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Diskursus mengenai desain penyelenggaraan Pilkada tersebut juga disampaikan pada pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 tahun 2000. Selanjutnya hasil kesepakatan yang menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945 adalah dengan menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” yang merupakan jalan tengah antara pendapat yang menyerukan dipilih secara langsung atau tidak langsung. Terkait dengan pengertian “dipilih secara demokratis” tersebut, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU- II/2004, bertanggal 22 Maret 2005 sebagai berikut: Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis“ maka ketentuan Pilkada juga 26 mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas. … Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang- undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 adalah tidak hanya terbatas pada model pemilihan secara langsung atau tidak langsung, melainkan mencakup juga model pemilihan yang lain dalam rangka menghormati satuan- satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945; [3.11.2] Bahwa selain terkait dengan model pemilihan, konstitusi ternyata tidak secara eksplisit menentukan hal-hal lain terkait dengan Pilkada, seperti berapa lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan hingga siapakah badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Melalui Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, konstitusi kemudian mendelegasikan kewenangan untuk menentukan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang yang meliputi seluruh aspek rancang bangun sistem Pilkada yang akan digunakan, mulai dari model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya. Namun demikian, ruang pengaturan yang sangat luas tersebut bukan berarti tanpa batas, kata “demokratis” menjadi arah sekaligus tolok ukur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam peraturan teknis di bawah UUD. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengatur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada, selain harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, khususnya mengenai prinsip kontestasi (contestation) dan partisipasi (participation), karena keduanya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Dengan demikian, kualitas demokrasi 27 penyelenggaraan Pilkada serentak nasional akan ditentukan antara lain oleh kontestan (the contesting candidates), baik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan, dan sekaligus oleh partisipasi rakyat atau pemilih secara inklusif, bebas (free) dan jujur (fair); [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.11] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali, secara khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena diundurkannya waktu pemilihan. Terhadap dalil para Pemohon demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa pengaturan norma mengenai Pilkada dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah di luar Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dalam UUD 1945 memiliki beberapa implikasi. Salah satunya adalah perbedaan terkait waktu penyelenggaraan pemilihan, di mana siklus 5 (lima) tahun sekali yang telah ditentukan oleh konstitusi adalah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, terkait dengan Pilkada, penetapan waktu pemilihan sepenuhnya diatur dengan undang- undang yang selanjutnya diaktualisasikan dalam UU 10/2016 yang menentukan penyelenggaraan Pilkada secara nasional dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Norma a quo merupakan bagian dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, in casu pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang semula ditetapkan pada tahun 2027 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 28 Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) diubah menjadi tahun 2024. Pengaturan norma dalam ketentuan peralihan demikian telah sesuai dengan butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; [3.12.2] Bahwa dalam rangka penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional terdapat beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya diundur dan terdapat pula beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan Pilkadanya dimajukan. Dalam konteks masa peralihan yang demikian, tidak dapat dihindari dampak adanya penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) dalam Pilkada. Namun demikian, Mahkamah menilai penundaan atas pemenuhan hak warga negara dimaksud tidak berarti menghilangkan hak warga negara tersebut dan telah sesuai dengan konsep pembatasan hak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebab, hak warga negara untuk memilih dan dipilih pada hakikatnya merupakan hak yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) pada sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para Pemohon tidak dapat 29 menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, termasuk pula Pilkada. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi [vide Alinea ke-3 Penjelasan Umum UU 1/2015] yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 1/2015. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) UU 1/2015 menentukan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Oleh karena itulah sejak saat itu Pilkada serentak secara nasional beserta segala aspek penyelenggaraannya mulai ditetapkan secara bertahap dari yang awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2027 kemudian berdasarkan UU 10/2016 diubah menjadi bulan November tahun 2024; [3.13.2] Bahwa dalam perkembangannya terkait dengan desain keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 telah memberikan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.16] Putusan a quo, sebagai berikut: 30 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang- undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang- undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar- benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan model pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model 31 yang dipilih menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Pertimbangan pandangan Mahkamah terhadap penentuan model keserentakan yang dipilih merupakan domain pembentuk Undang-Undang tersebut juga kembali ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah terkait pilihan model keserentakan secara nasional dan lokal sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 November 2021, sebagai berikut: Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi. Dengan demikian, menjadi jelas pendirian Mahkamah bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional sesuai dengan batas-batas konstitusional (constitutional boundary) yang telah diatur dan ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Sub- paragraf [3.11.2] di atas; [3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Oleh karena itu, sepanjang Pikada serentak tetap dipertahankan, desain penyelenggaraan Pilkada transisi demikian merupakan proses integrasi jadwal penyelenggaraan Pilkada yang waktunya saling 32 terpisah satu sama lain menuju penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024 dan seterusnya. Berdasarkan tahapan transisi tersebut, maka desain pemilihan umum serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang pada tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu: (i) pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD serta (ii) beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional. Dengan mengacu pada pilihan model keserentakan pemilihan umum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, maka pilihan model pemilihan umum serentak yang ditentukan tersebut termasuk dalam kategori pilihan keenam, yaitu “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”, sehingga pilihan keserentakan tersebut adalah telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah. Terhadap dalil para Pemohon demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir 33 masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama; [3.14.2] Bahwa di era otonomi daerah saat ini, kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sangat besar dalam mengambil keputusan pemerintahan sehingga kepala daerah memegang peran dan posisi sentral dalam memajukan daerahnya. Kepemimpinan kepala daerah dalam birokrasi memegang peran penting untuk menciptakan governance yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, keberhasilan suatu pemerintah daerah di dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai instrumen hukum juga telah mengakomodir adanya pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong, mulai dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perangkat hukum tersebut juga telah diaplikasikan dalam praktik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini. Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap penjabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa legitimasi dalam konteks penjabat kepala 34 daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang [vide Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan; [3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 35 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II, diperlakukan secara diskriminatif karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, sedangkan pilihannya dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) tahun. Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, adanya perbedaan lamanya masa jabatan kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap hasil pilihan para pemilih dalam setiap tahapan atau gelombang penyelenggaraan Pilkada. Mahkamah menilai, pembatasan terhadap masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah dalam kerangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum serentak secara nasional sebagai desain baru proses pemilihan kepala daerah. Lagipula, pada tataran praktis, masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tahun 2020 telah mengetahui bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa transisi tersebut juga tidak sama sekali mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan memperoleh kesempatan yang sama pula dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon, khususnya Pemohon II telah diperlakukan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma 36 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah ternyata memberikan kepastian hukum, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, 37 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha