67/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 67/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Sri Royani, S.S. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jalan Pasir Mas Nomor 4 Bandung Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/2015 dan telah dicatat SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 67/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2) Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 Lembaran Lembaga Negara RI No. 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” B. LEGAL STANDING PEMOHON 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hal dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalan undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara 2) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK sebagai berikut: a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi atau judicial review sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK terkait berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186, selanjutnya disebut UU Kepolisian) juncto Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP). 3) Bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak-hak konstitusi Pemohon yaitu: a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum“ b. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintaahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. c. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 d. Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperolah kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan” e. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. f. Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara terutama pemerintah. g. Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan“. 4) Bahwa norma hukum menjadi landasan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yakni demi kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal budi. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah memastikan kebenaran yang adil dan bermanfaat berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, maka semua pihak berhak atas pembelaan, bantuan hukum dan kepastian hukum, dan negara harus menjamin seperti diamanatkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 5) Bahwa norma hukum selalu berkaitan erat dengan kepastian dan keadilan sebagai dua poros yang saling melengkapi dan saling berlawanan dari berbagai sudut pandang. Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan persamaan kedudukan, maka hukum tersebut akan menjadi alat bagi pemangku kewenangan untuk melakukan abuse of power. Sebaliknya jika HAM dibangun tanpa didasari suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut akan rapuh dan mudah disimpangi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 6) Bahwa tindakan kesewenang-wenangan pada umumnya berkaitan dengan penggunaan alat bukti dan penerapan beban pembuktian dalam hukum acara. Beban pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum acara. Dalam pandangan kenegaraan dan kemasyarakatan, kepolisian adalah garda terdepan dalam penegakkan hukum, di mana suatu perkara pidana bisa maju atau berhenti, adil tidak adil, baik buruk, lancar tidak lancar di tangan kepolisian. Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat komplek dalam proses ligitasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit ketika pembuktian berkaitan dengan kemampuan dana dari pihak yang berperkara. Seharusnya pihak yang berperkara mempunyai hak yang sama dalam mengajukan kebenaran masing-masing serta mempunyai hak untuk saling membantah, tetapi hak tersebut hanya bisa didapat oleh pihak tertentu. Beban pembuktian menghadirkan seorang ahli adalah tugas dan kewajiban dari penyidik/penegak hukum, bukan beban dari pihak yang berperkara. Kalau pihak yang berperkara dilibatkan dalam proses pembuktian maka hukum tidak akan adil dan berat sebelah seperti beban pembuktian pemanggilan seorang ahli. 7) Bahwa Pemohon saat ini adalah seorang ibu yang sedang mencari keadilan dan kepastian hukum di Polda Jabar yang sudah dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) tahun tanpa kepastian hukum karena banyaknya rekayasa yang dilakukan oknum penyidik sehingga kehidupan Pemohon terganggu dan tidak bisa bekerja secara normal. Institusi Polda Jabar sudah mengakui adanya tindakan tak terpuji oknum penyidik, tetapi bukannya diselesaikan, malah saling lempar batu sembunyi tangan hanya karena lawan pemohon adalah istri seorang pengacara dan notaris.Pemohon juga tidak paham kenapa penyidik tidak pernah berani menuntaskan perkara tersebut. Pemohon sering bertemu mulai dari pimpinan teratas yakni Kapolda, Direskrim, Wadireskrim, Kasubdit, Kanit dan Penyidik langsung. Mereka hanya bisa meminta maaf, tanpa bisa menuntaskan dan menyelesaikannya. Pemohon apresiasi permintaan maaf mereka, sebagai pribadi manusia yang hakiki dan tak pernah luput dari kesalahan, tapi kemudian Pemohon berpikir, kalau semua masalah bisa selesai dengan permintaan maaf, buat apa ada lembaga Kepolisian. 8) Kejadian peristiwa kongkritnya bisa dilihat di lampiran anatomy of crime dan tahapan proses penyidikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 9) Bahwa akhirnya Pemohon mengetahui bahwa perkara tersebut sangat tergantung kepada pendapat/keterangan ahli yang ingin dihadirkan oleh penyidik hanya untuk membuat lambat penyelesaian perkara tersebut, karena penyidik mengetahui Pemohon tidak akan bisa mengakomodir keinginan tersebut. Penyidik akan melakukan sistem voting dari 2 pendapat ahli yang sama, dan itulah yang akan nantinya diambil bahwa perkara tersebut adalah pidana atau perdata ,jadi bukan berdasarkan kebenaran materil. Padahal belum tentu keterangan ahli tersebut juga benar, seperti halnya perkara tersebut pernah di SP3 karena ahli bernama Djismar Samosir yang dihadirkan berpendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pemohon sudah cek ke Universitas Padjajaran bahwa memanggil ahli ada tarifnya, yakni untuk gelar magister seharga 15-25 juta, untuk gelar doktor seharga 25-50 juta, untuk profesor di atas 50 juta, bahkan untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi ada yang meminta bayaran 100-250 juta. Jadi di mana access of justice bagi Pemohon? Wah harga yang fantastis. "Engkau menginginkan keadilan? Pinjamlah timbangan yang memiliki dua sisi. Masukkan koin Prita di satu sisinya, sedangkan di sisi lain masukkan kitab-kitab hukum warisan Belanda yang kita punya. Sisi timbangan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 berisi koin Prita akan menyentuh tanah, menyentuh Ibu Pertiwi, sedangkan sisi timbangan yang berisi kitab hukum warisan Belanda yang mulai lapuk itu akan tergantung di angkasa. Inikah keadilan Indonesia?….. 10) Bahwa penyidik pernah menawarkan perdamaian, sebetulnya kalaupun terjadi konsep pendekatan upaya restorative justice yang merupakan suatu pendekatan yang menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, sebetulnya tidak masalah.Tapi yang jadi masalah adalah ketika aparat penegak hukum/ penyidik seolah menjadi broker kedua belah pihak tanpa melihat dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal. Ketika penyidik mengabaikan prinsip tersebut maka tidak akan ada keadilan bagi pencari keadilan. Dan upaya restorative justice itu seharusnya bukan keinginan penyidik dan merugikan/ menguntungkan salah satu pihak yang berperkara, tetapi harus diambil berdasarkan kesepakatan yang adil antara yang berperkara. C. POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 2) Bahwa perkara dengan Laporan Nomor LPB/163/III/2011/Jabar yang dihentikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikannya Nomor SP.henti Sidik/53.b/IV/2012/Dit Reskrim UM Dit dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/53.a/IV/2012/Dit Reskrim Um pada tanggal 5 April 2012 berdasarkan SP2HP Nomor B/276/IV/2012/Dit Reskrim UM pada tanggal 26 April 2012 dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Perkara tersebut di SP3-kan salah satunya berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Perkara tsb dilanjutkan kembali, tetapi terganjal lagi oleh kontroversi keterangan ahli yakni harus memanggil 3 ahli pidana dari 3 universitas berbeda. 3) Contoh-contoh kontroversi keterangan ahli dipengadilan: a) Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi PR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keterangan ahli disanggah hakim ketua karena dinilai plin-plan. Pada kesaksian pertama menjelaskan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 pengetahuannya terkait sistem call data record, simcard, nomor seri telefon serta kartu telefon bahwa data telefon tidak dapat di cloning, sementara pada penjelasan sebelumnya menyatakan dapat di-cloning. b) Kasus asusila Ariel dan kasus Marcella Zalianty (plus Ananda Mikola) di mana JPU menghadirkan ahli Roy Suryo sebagai yang dianggap ahli dalam analis forensik digital dibantah oleh Rudy Z Alamsyah seorang digital forensic analyst dan O.C.Kaligis yang menyatakan bahwa Roy Suryo bukan seorang ahli digital forensic analyst karena ia tidak mempunyai standar operasional sebagai seorang ahli telematika merujuk standar international karena ia bukan anggota High Tecnology Crime Investigation Association (HTCIA) dan ia tidak pernah mempunyai sertifikasi dai HTCIA. c) Kasus persidangan PK Mochamad Siradjuddin, terpidana pembunuhan peragawati Dice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (25/02/2002) ditunda, pasalnya ahli Mun’in Idries, dokter ahli forensik PSCM/FKUI tidak bersedia memberikan keterangannya kalau tidak dibayar sepuluh juta rupiah tahun 2002. Juga ketika Mun’im mengaku tidak mau meberikan keterangan ahlinya dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syarifuddin kecuali bayarannya jelas, padahal Mun’im adalah ahli yang diajukan JPU. Juga ketika beliau menagih bayaran kepada hakim usai memberikan keterangan di persidangan dalam kasus Nasrudin Zulkarnaen. d) Kasus Korupsi Terminal Mangkang terkendala karena Kejari Semarang tidak bisa menghadirkan ahli konstruksi. Menurut Kasi Intel Umaryadi “Kita tidak menguasai ilmu kontruksi, makanya kita meminta bantuan ahli kontruksi, tetapi ahli tersebut hanya bersedia menyumbangkan ilmunya jika dibayar mahal”. e) Kasus nenek Asyani, ahli yang didatangkan JPU yakni Hartono mengakui bahwa ia tidak memiliki keahlian dan kompetensi khusus dibidang perkayuan dan tidak pernah mengikuti diklat atau kegiatan di bidang perkayuan. Dia mengakui hanya seorang PNS yang berdinas di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang hanya berkompeten di bidang pengurusan izin penebangan dan pengangkutan kayu jati saja. f) Kasus JIS, menurut ketua Peradi Otto Hasibunan “Penunjukan ahli yang tidak memiliki kompetensi berbahaya bagi penegakkan hukum. Ahli harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 memberikan kejelasan dari suatu kasus, jadi harus dilihat jenjang akademisnya, apakah ia memiliki pengalaman menangani kasus serupa apa belum, kalau tidak kompeten, sangat berbahaya” dan aktivis HAM Gufron dari Imparsial menyatakan “Ahli yang dihadirkan dalam sidang, harusnya memiliki kesesuaian antara konteks permasalahan, sehingga sinkron dengan yang disidangkan”. Rendahnya kompetensi ini terbukti ketika ahli yang bernama Nella tidak mampu menunjukkan sertifikasi psikolog forensik, kompetensi yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasuss ini. Nella hanya menguasai psikologi klinis. g) Statement ahli hukum tata negara Margarito Kamis berita on line http:m.inilah.com/news/detail/2121044/pasangan-capres-kalah- tidak perlu- gugat-ke-MK,yang mengatakan “Menghadirkan ahli sebagai penguat data dan bukti di MK itu sangat mahal,kalau kami para ahli sih senang-senang saja karena kan dibayar” katanya sambil tersenyum. Menurut berita online, ahli dibayar antara 500 juta – 1 milyar, bahkan ada seorang Profesor menolak memberikan keterangan hanya karena dibayar 250 juta. h) Kasus perseteruan hak paten antara Samsung V Apple. Ahli teknologi Peter Bressler memberikan keterangan yang memberatkan Samsung dan memasang tarif untuk satu kali persidangan seharga 75.000 USD (700 juta), Pengacara Samsung Verhoeven mempertanyakan tarif yang diterima untuk menjadi ahli di persidangan dalam proses penegakkan hukum karena telah menjadikan aktivitas ahli sebagai mata pencaharian, menurut Verhoeven karena Bressler mengiklankan diri di sebuah situs web di AS. 4) Bahwa kontroversi ahli juga terjadi kepada perkara pemohon di mana penyidik harus mendatangkan 3 ahli pidana dari 3 Universitas berbeda hanya untuk mendalilkan apakah perkara tersebut pidana atau perdata. Semakin dilematis ketika ahli yang dipanggil bergelar strata dua, padahal penyidik dan peserta gelar perkara sendiri bergelar strata dua, bahkan ada yang bergelar strata tiga. Bukankah penyidik seorang yang mahir pidana umum secara teori dan praktek dibandingkan dengan ahli pidana yang hanya mahir secara teoritis. Padahal untuk menjadi seorang penyidik itu diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berpangkat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 5) Bahwa seharusnya dalam penegakan hukum seorang ahli adalah sebuah profesi dan bukan merupakan sebuah pekerjaan, karena terdapat perbedaan pengertian antara pekerjaan dan profesi. Pekerjaan didefinisikan sebagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan pendapatan yakni menghasilkan uang. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, biasanya melalui asosiasi, profesi, kode etik, sertifikasi dan lisensi khusus dibidangnya, yang biasanya terikat moral yang tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat. Terjadi banyak kontroversi ahli karena tidak jelasnya dasar hukum yang mengatur paradigma, tolak ukur, standar seorang ahli dalam proses penegakan hukum. 6) Bahwa kadang-kala keterangan ahli yang diharapkan dapat meluruskan informasi terkait perkara yang diperiksa, kadang kala disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memberikan keterangan sesuai permintaan pihak yang mengajukan. Maka akhirnya, relasi yang terbangun tak ubahnya seperti hubungan antara penjual dan pembeli, lalu di mana letak independensi seorang ahli sebagai ilmuwan yang harusnya hanya mengabdi kepada ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya menghamba kepada modal (capital) atau kekuasaan.Maka tidak heran kalau kemudian muncul anekdot “ahli bersaksi” atau ”Maju tak gentar membela yang bayar” atau “pendapat sebesar pendapatan” atau Tali rapia tali sepatu,sesama mafia mereka bersatu” terhadap seorang ahli yang demikian, sulit untuk menilai bahwa keterangan ahli yang diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, murni berdasarkan pertimbangan kompetensi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, bukan berdasarkan kompensasi yang diterima ahli yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kesediaan seseorang untuk menjadi ahli dihargai dengan honorarium besar dari pihak yang mengajukannya. 7) Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor.2 Tahun 2002 yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Bahwa frase “mendatangkan orang ahli” tidak disertai parameter yang jelas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat untuk mencari alat bukti yang sah yang harus dipenuhi penyidik sehingga bisa memberikan ruang subjektivitas kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 penyidik dalam penerapannya, karena tidak ada tolak ukur dan kriteria kapan dan bagaimana penyidik membutuhkan keterangan ahli, dan ini sangat bertentangan dengan asas pidana yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan karena biaya pemanggilan ahli itu mahal padahal anggaran penyidikan yang diakui penyidik adalah minim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Maka dari itu, untuk menghindari multitafsir, perlakukan diskriminatif dan sebuah kepastian hukum yang adil, maka Pemohon memohon Mahkamah menyatakan frase “mendatangkan” dan frase “orang ahli” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah”dan “orang yang mempunyai keahlian khusus” sehingga pasal a quo menjadi ““Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas mendatangkan orang ahli yang mempunyai keahlian khusus jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”, sesuai dengan Pasal 184, Pasal 1, dan Pasal 1 angka 28 KUHAP. 8) Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 yakni “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Bahwa frase “mendatangkan orang ahli” tidak disertai parameter yang jelas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat untuk mencari alat bukti yang sah yang harus dipenuhi penyidik sehingga bisa memberikan ruang subjektivitas kepada penyidik dalam penerapannya,karena tidak ada tolak ukur dan kriteria kapan dan bagaimana penyidik membutuhkan keterangan ahli, dan ini sangat bertentangan dengan asas pidana yakni cepat, sederhana dan biaya ringan karena biaya pemanggilan ahli itu mahal padahal anggaran penyidikan yang diakui penyidik adalah minim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Maka dari itu ,untuk menghindari multitafsir, perlakukan diskriminatif dan sebuah kepastian hukum yang adil, maka Pemohon memohon Mahkamah menyatakan frase “mendatangkan” dan “orang ahli” bertentangan dengan UUD 1945 secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah” dan “orang yang mempunyai keahlian khusus” sehingga pasal a quo menjadi ““Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas mendatangkan orang ahli yang mempunyai keahlian khusus jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 1 angka 28 KUHAP. 9) Bahwa Pasal 120 ayat (1) KUHAP yakni “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Bahwa frase “Dalam hal penyidik menganggap perlu” bersifat subjektif dan menimbulkan multitafsir serta kesewenang-wenangan penyidik, karena pemohon mendengar alasan pemanggilan 3 ahli dari 3 universitas berbeda adalah semata-mata hanya ingin agar perkara Pemohon tidak jalan (istilahnya di-dem), karena siapa yang akan membayar biaya 3 ahli tersebut, sementara alasan penyidik adalah minimnya anggaran penyidikan, tetapi memaksakan memanggil 3 ahli pidana, ini sangat bertentangan dengan asas pidana yakni cepat, efektif, dan efisien sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). 10) Bahwa dalam pemahaman Pemohon dalam Pasal 120 ayat (1) terdapat dua frase yang ditengarai bersifat multi tafsir yaitu frase “dalam hal dianggap perlu” dan frase “seorang ahli”. Frase “dalam hal dianggap perlu” tidak terdapat penjelasan kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil seorang ahli. Kemudian frase “seorang ahli” tidak dijelaskan siapa seorang ahli, apakah sama dengan orang yang mempunyai keahlian khusus. Kalau kita melihat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 28 yang menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” .Dalam pasal tersebut hanya ada satu definisi yakni yang memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus adalah keahlian yang tidak umum, istimewa atau tertentu misalnya ahli forensik, ahli tata negara, ahli bioteknologi, ahli fisika, dan lain-lain. Kalau ahli pidana apakah juga dianggap seorang yang mempunyai keahlian khusus atau hanya seorang ahli saja, karena seorang penyidik-pun masyarakat memaknai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 seorang yang expert di bidang pidana. Maka dari itu untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon Mahkamah menyatakan Pasal 120 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah” dan “seseorang yang mempunyai keahlian khusus” sehingga Pasal 120 ayat (1) KUHAP menjadi “Dalam hal penyidik belum menemukan minimal dua alat bukti yang sah, maka dapat minta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus” sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 11) Bahwa dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Saksi atau ahli yang telah hadir dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Negara tidak pernah menerbitkan peraturan perundangan yang mengatur pasal tersebut secara kongkrit sehingga aplikasi dalam penegakan hukum menjadi sarana bisnis yang tak terkendali, di mana hanya yang mempunyai dana banyak yang bisa mengakomodir untuk memanggil ahli manapun, padahal amanat UUD 1945 Pasal 28I ayat (5) menyebutkan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Meskipun secara teori bahwa biaya pemanggilan ahli ditanggung siapa yang memanggil (penyidik), tetapi dalam prakteknya biaya tersebut selalu dibebankan kepada yang berperkara karena tidak adanya tolak ukur dan parameter besarnya penggantian biaya,sehingga hampir banyak perkara diselesaikan berdasarkan kesepakatan anggota dan masyarakat seperti pada berita Bisnis Com tanggal 30 Desember 2014 yang berjudul “Polri minta anggaran penyidikan naik" (http://.bisnis.com/ kabar24/read/20141230/16/386808/polri) di mana Kapolri Jendral Sutarman mengatakan “Pada tahun 2014 anggaran penyidikan 904 M yang hanya cukup 86.842 perkara,namun tahun ini Polri mampu menyelesaikan 281.983 dari perkara yang dilaporkan 449.085, artinya ada kasus yang tidak diselesaikan dengan uang negara, tetapi kesepakatan polri dengan anggota masyarakat”, artinya perkara pemohon termasuk ke dalam sisa perkara 449.085 dan tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 bisa mendapatkan kepastian hukum yang benar dan adil, karena tidak bisa mengakomodir kesepakatan tersebut. Disini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka permohonan Pemohon dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai biaya akomodasi dan transportasi. Kalaupun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan perundangan yang mengatur Pasal 229 ayat (1) KUHAP, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 229 ayat (1) KUHAP agar menjadi konstitusional dan memberikan batas tafsir agar tidak menjadi inkonstitusional, karena negara tidak menjalankan amanat dalam Undang-Undang tersebut. 12) Bahwa dalam KUHAP sendiri memang tidak diatur mengenai apa itu jenis penggantian biaya dan tidak pernah ada peraturan perundangan yang menjelaskan parameter frase “penggantian biaya”, padahal itu adalah amanat UU yang harus dijalankan negara. Adapun parameter “frase penggantian biaya” secara sistematis hanya ada dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2014 yang menyatakan “Bagi saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan sidang mediasi diberikan penggantian biaya perjalanan dan akomodasi” juncto Pasal 7 yang menyatakan, ”Bagi saksi atau ahli yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, besarnya biaya perjalanan dan akomodasi disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III” juncto Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan, “Penggantian biaya perjalanan dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan oleh bendahara pada dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota,setelah saksi atau saksi ahli menyelesaikan tugasnya” juncto Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan ”Penggantian biaya perjalanan dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan undangan sebagai saksi atau saksi ahli dan surat keterangan telah memberikan kesaksian dari Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota” juncto Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “Biaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementrian yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan”. 13) Bahwa dalam California Evidence Code menyatakan bahwa seorang ahli adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan dan pendidikan khusus yang mamadai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.Pemerintah harusnya membuat peraturan perundangan yang mengatur dengan jelas paradigma seorang ahli dari mulai standarisasi, parameter, tolak ukur, kapan, apa dan bagaimana, keseragaman penggantian biaya, siapa yang membayar ahli, apa sanksi ketika ahli berbohong dan tidak memberikan keterangan yang benar berdasarkan keilmuannya, agar bisa terhindari istilah ahli bersaksi. 14) Bahwa peranan seorang ahli pernah dikritik oleh hakim senior Inggris yang bernama George Jessel dalam kasus Lord Abinger V Ashton pada tahun 1974, dia berpendapat, “Walaupun ahli sesungguhnya sudah disumpah, namun apa yang ia kemukakan hanyalah sebatas opini yang apabila dia berbohong, tidak bisa dikenakan sanksi pidana atau sumpah palsu. Ahli dipekerjakan oleh yang memanggilnya (pihak yang berperkara), seberapa jujur si ahli, secara alamiah pendapatnya akan mendukung orang yang membayarnya, karena ahli hanya memiliki akses kepada satu pandangan saja dan satu sisi pembuktian saja, yakni dari klien yang membayarnya”. D. PETITUM 1) Agar mengabulkan permohonan Pemohon. 2) Menyatakan bahwa frase “mendatangkan” dan frase “orang ahli” sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frase “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah” dan “orang yang mempunyai keahlian khusus”. 3) Menyatakan bahwa frase “mendatangkan” dan frase “orang ahli” sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 76, Tambahan Lembaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Negara Republik Indonesia Nomor 3109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah” dan “orang yang mempunyai keahlian khusus”. 4) Menyatakan bahwa frase “dalam hal penyidik menganggap” dan frase “seorang ahli” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah” dan “seseorang yang mempunyai keahlian khusus” 5) Menyatakan bahwa frase “penggantian biaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republin Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “penggantian biaya” adalah biaya transportasi dan akomodasi. 6) Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat SP2HP tentang Pemanggilan Tiga Ahli Pidana dari tiga universitas berbeda; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat SP2HP tentang SP3; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat LP atas nama Sri Royani; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Permohonan Penyitaan Minuta Pembatalan PPJB kepada MPD; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Jawaban Pengaduan dari Bidkum Polda Jabar; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanggapan atas Pengaduan dari Polda Jabar; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat bukti permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat bukti pencabutan permohonan Judicial Review; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2015 menyampaikan keterangan lisan yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon lebih merupakan constitutional complaint dari pada judicial review atau constitutional review. Namun, oleh Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan pasal dalam KUHAP yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, permohonan a quo lebih berkaitan dengan penerapan norma atas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian juncto pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 II. Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon Sehubungan dengan anggapan Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian yang menyatakan, “Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara” adalah bagian dari salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan perlindungan, serta pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan a quo, diperlukan seorang ahli untuk memberikan keterangan suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. 2. Berkaitan dengan keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 132 ayat (1), Pasal 184 ayat (1), Pasal 186 KUHAP yang pada intinya keterangan ahli memiliki unsur, yaitu: a. Keterangan yang diberikan bersifat keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan. b. Keterangan ahli diperlukan dalam tahap penyidikan dan/atau dalam tahap persidangan. c. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. d. Keterangan ahli disampaikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar- benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 3. Sebelum diperiksa, seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta [Pasal 120 ayat (2) KUHAP]. 4. Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun tata caranya. Penyidik dapat mengajukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter, dan/atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka, atau keracunan, ataupun mati, serta terhadap benda atau barang, bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang diberikan ahli tersebut dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis. 5. Bahwa keterangan saksi atau ahli selain diperlukan dalam tahap penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu saksi atau ahli dapat dimintakan keterangannya dalam persidangan di pengadilan. 6. Dalam hal saksi atau ahli tidak dapat hadir di persidangan, penyidik dapat memintakan keterangan saksi atau ahli tersebut secara tertulis untuk disampaikan dalam persidangan di pengadilan. 7. Ketentuan Pasal 179 ayat (1), “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, atau dokter, atau ahli lainnya, wajib memberikan ahli demi keadilan.” Ayat (2), “Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.” 8. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap Pasal 229 KUHAP bahwa negara tidak pernah mengatur secara lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penggantian biaya atas kehadiran saksi atau ahli. Menurut Pemerintah, biaya penggantian saksi atau ahli yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa tidak perlu diatur dalam aturan khusus, namun telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Misalnya, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang pada intinya mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin yang terkena perkara pidana dengan diwajibkannya negara untuk memberikan bantuan hukum yang biayanya ditanggung oleh negara. Berdasarkan keterangan di atas, terhadap permohonan Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan, atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar atau pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Undang-Undang a quo sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, sehingga menurut Pemerintah, ketentuan a quo sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang. III. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHAP terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum; 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juncto Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Mengenai kedudukan hukum Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 menilai apakah Pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas UU Polri dan KUHAP a. Terhadap permohonan pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Pembuktian merupakan salah satu materi hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. 2) Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. 3) Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan definisi “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Selanjutnya definisi tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP dengan menyatakan, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. 5) Keterangan ahli menurut Penjelasan Pasal 186 KUHAP dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. 6) Keterangan ahli berperan penting dalam pembuktian perkara pidana. Tanpa keterangan ahli, seorang penyidik dapat saja kesulitan untuk membuktikan suatu perkara pidana terutama untuk perkara pidana yang memerlukan kemampuan atau keahlian khusus dalam pembuktiannya. 7) Dalam Pokok Permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya menyatakan frasa “mendatangkan orang ahli” dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP tidak disertai parameter yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat memberikan ruang subjektivitas kepada penyidik dalam penerapannya dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena biaya pemanggilan ahli mahal sedangkan anggaran penyidikan minim. 8) Oleh karena itu menurut Pemohon untuk menghindari multitafsir, perlakuan diskriminatif, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon Mahkamah menyatakan frasa “mendatangkan orang ahli” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jika penyidik belum menemukan 2 alat bukti yang sah” dan “orang yang mempunyai keahlian khusus” sehingga ketentuan Pasal a quo menjadi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas mendatangkan orang ahli yang mempunyai keahlian khusus jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.” 9) Pembatasan tugas Kepolisian untuk mendatangkan ahli jika penyidik belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah justru dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena jika penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah, penyidik tidak boleh lagi mendatangkan ahli padahal penyidikan bertujuan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Jadi semakin banyak alat bukti yang ditemukan maka semakin terang tindak pidana yang terjadi dan meminimalisasi orang yang tidak bersalah dipidana sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 10) Selain itu frasa “mempunyai keahlian khusus” tidak perlu dicantumkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP karena frasa “keahlian khusus” telah dicantumkan dalam definisi keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang juga berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. 11) Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. b. Terhadap permohonan pengujian Pasal 120 ayat (1) KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Definisi penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 2) Untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, calon penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; b) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 3) Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, meskipun penyidik dipersyaratkan mempunyai pengalaman bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, penyidik tidak dipersyaratkan berpendidikan sarjana hukum. Dengan demikian, penyidik belum tentu ahli pidana. 4) Sebelum diangkat sebagai penyidik, calon penyidik mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. 5) Dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya, penyidik menggunakan tata cara yang diatur dalam KUHAP. 6) Pencantuman frasa “Dalam hal penyidik menganggap perlu” pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada penyidik sebagai pihak yang melakukan penyidikan untuk memutuskan perlu atau tidaknya penyidik untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memilki keahlian khusus dalam mengungkap suatu tindak pidana. Akan tetapi, jika pencantuman frasa “Dalam hal penyidik menganggap perlu” telah menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik karena Pemohon mendengar alasan pemanggilan 3 (tiga) ahli dari 3 (tiga) universitas berbeda semata-mata agar perkara Pemohon tidak jalan (istilahnya di dem) maka hal tersebut tidak berkaitan dengan rumusan norma Pasal 120 ayat (1) KUHAP, melainkan berkaitan dengan implementasi dari norma tersebut. 7) Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 120 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. c. Terhadap permohonan pengujian Pasal 229 ayat (1) KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 1) Menurut Sudikno Mertokusumo (2005), hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. 2) Hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana dan sanksinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai cara menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana. Hukum pidana formil diatur dalam KUHAP. 3) Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 4) Ketentuan pasal tersebut menghendaki agar materi muatan mengenai biaya saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (tidak diatur dalam KUHAP) karena materi muatan tersebut bukan materi muatan KUHAP. 5) Jika dalam praktiknya, biaya pemanggilan ahli yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang memanggil (penyidik), justru ditanggung oleh pihak yang berperkara, bukan berarti norma tersebut yang inkonstitusional melainkan penegakkan norma tersebutlah yang perlu diperbaiki. 6) Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2015 yang mengemukakan hal-hal berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Merujuk pada permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian RI bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan yang substansinya antara lain : Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 1. Bahwa Pemohon sedang mencari keadilan dan kepastian hukum di Polda Jabar yang sudah berlangsung selama 4 tahun, merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif oleh penyidik karena ketidakpahaman Pemohon terhadap hukum formil dan materiil, padahal menurut Pemohon bukti-bukti telah mengarah kepada perbuatan melawan hukum. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian tidak memberikan parameter yang jelas kepada penyidik terkait kapan dan bagaimana keterangan ahli dibutuhkan. Sehingga hal tersebut memberikan ruang subyektifitas penyidik dalam penerapannya dikarenakan tidak adanya tolok ukur dan kriteria yang jelas. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa frase "Dalam hal dianggap perlu" dan frase "seorang ahli" pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP bersifat multitafsir. Frase "Dalam hal dianggap perlu" tidak terdapat penjelasan kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil ahli. Frase "seorang ahli" tidak dijelaskan siapa seorang ahli, apakah sama dengan orang yang mempunyai keahlian khusus. 4. Terhadap Pasal 229 ayat (1) KUHAP, negara tidak pernah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasal tersebut secara kongkrit sehingga aplikasi dalam penegakan hukum menjadi sarana bisnis yang tak terkendali, di mana hanya mempunyai dana banyak yang bisa mengakomodir untuk memanggil ahli manapun. Meskipun dana untuk ahli teorinya ditanggung Penyidik, tapi pada prakteknya dibebankan kepada pihak yang berperkara. Singkatnya menurut Pemohon ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dianggap tidak mempunyai parameter yang jelas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan penjelasan bahwa: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU MK maka pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh perorangan; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara; 2. bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan adalah pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum saja, sesuai dengan adagium hukum “ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan (point d’interet point d’action);” 3. bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi legal standing sebagai pemohon adalah: a) adanya hak/kewajiban konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak/kewajiban konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang akan diuji; c) kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Atas dasar ketidak-logisan yang dibangun serta ketidak-mungkinan adanya kerugian baik potensial maupun aktual (nyata) dari pemohon, maka Pihak Terkait (Polri) memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan Hukum (legal standing) mengajukan Uji Materi UU Kepolisian RI. Namun demikian, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, seperti yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 III. KETERANGAN POLRI SELAKU PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIUJI a. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian yang menyebutkan, “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara" adalah merupakan bagian dari salah satu tugas Polri dalam rangka melaksanakan Penegakan Hukum, selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan a quo diperlukan seorang Ahli untuk memberikan keterangan suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. b. Mengenai permasalahan yuridis yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan “pendapat ahli” dalam penyelesaian perkara Pemohon, pada prinsipnya merupakan masalah teknis implementatif, dengan didasarkan pada keterangan Pemohon, sebagai berikut: 1. bahwa perkara yang sedang dialami oleh Pemohon menurut keterangan sebagaimana huruf B angka 7) Permohonan adalah perkara akta palsu pembatalan PPJB Nomor 12 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Taty Nurliana. Perkara tersebut menurut Pemohon telah berjalan selama 4 (empat) tahun, dikarenakan banyaknya rekayasa yang dilakukan oknum penyidik, antara lain penyidik beranggapan bahwa perkara yang dialami Pemohon sangat bergantung pada pendapat/keterangan ahli sebagaima diatur dalam pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji; 2. dalam keterangan huruf B angka 9) Permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa perkara yang sedang dialami oleh Pemohon sangat tergantung pada pendapat/ keterangan ahli yang ingin dihadirkan oleh penyidik hanya untuk membuat lambat penyelesaian perkara Pemohon, karena penyidik mengetahui Pemohon tidak bisa mengakomodir keinginan (penyidik). c. Dihadirkannya ahli untuk didengar pendapat/keterangannya menurut Pemohon hal ini memunculkan kontroversi karena memberikan penafsiran hanya bahwa atas pendapat/keterangan ahli-lah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai perkara pidana atau perdata. Kondisi ini menurut Pemohon semakin dilematis ketika mendatangkan ahli dalam proses Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 penanganan suatu perkara dalam praktiknya mengeluarkan biaya (vide huruf c angka 11) Permohonan. d. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon mendalilkan bahwa pendapat/keterangan ahli hanya dibutuhkan dalam proses penanganan suatu perkara dalam kondisi penyidik belum menemukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ahli yang didatangkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus. e. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kewenangan MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 meliputi segi waktu (Undang-Undang yang diundangkan baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945); lingkup materi, bahwa yang diuji oleh MK meliputi pengujian materi muatan Undang-Undang (materieele toetsing), apakah materi UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945; dan pengujian atas proses pembentukan Undang-Undang (formele toetsing) apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak (vide Pasal 51 ayat (4) UU MK); dan lingkup keleluasaan, yaitu MK dapat menguji keseluruhan materi muatan dalam suatu Undang-Undang; pasal atau ayat tertentu; dan bagian tertentu dari Undang-Undang (vide Pasal 60 UU MK). f. Dilihat dari pengujian Undang-Undang (toetsing recht) yang menjadi kewenangan MK maka inti pengujian adalah permasalahan substansi dari suatu Undang-Undang, yang dianggap memberikan kerugian konstitusionalitas bagi warga negara. MK tidak memiliki kewenangan dalam menguji teknis implementasi dari undang-undang. g. Dari Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, permasalahan yang terjadi adalah ada pada teknis implementasi Undang-Undang, dan bukan pada permasalahan substansi suatu Undang-Undang, dengan demikian bukan kewenangan MK untuk menguji Permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon selayaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian UU Kepolisian terhadap UUD 1945, dapat memberi putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juncto Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2015 dan 28 Agustus 2015 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) dan Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU Kepolisian) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian karena menghalangi Pemohon dalam mencari keadilan serta menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara terkait dengan mendatangkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan penggantian biaya mendatangkan ahli tersebut. [3.5.2] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, yang masing-masing menyatakan, Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. ... dst h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Pasal 120 ayat (1) KUHAP: Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; Pasal 229 ayat (1) KUHAP: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. ... dst g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I UUD 1945: (1) ... (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) ... (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menghadapi proses hukum dan sudah melalui pemeriksaan perkara oleh penyidik, akan tetapi tidak dilanjutkan oleh karena harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 menghadirkan 3 (tiga) ahli pidana dari 3 (tiga) universitas berbeda hanya untuk mendalilkan apakah perkara tersebut pidana atau perdata, padahal penyidik merupakan seorang yang mahir pidana umum secara teori dan praktik dibandingkan dengan ahli pidana yang hanya mahir secara teoritis; 2. Bahwa seharusnya dalam penegakan hukum seorang ahli adalah sebuah profesi dan bukan pekerjaan karena bukan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan namun dihadirkan oleh karena memiliki penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, sehingga keterangan ahli yang diharapkan dapat meluruskan informasi terkait perkara yang diperiksa; 3. Bahwa frasa “mendatangkan” dan frasa “orang ahli” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP tidak disertai parameter yang jelas, tidak ada tolok ukur, kriteria kapan dan bagaimana penyidik membutuhkan keterangan ahli, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat untuk mencari alat bukti yang sah yang harus dipenuhi penyidik sehingga dapat memberikan ruang subjektivitas kepada penyidik dalam penerapannya; 4. Bahwa frasa “Dalam hal penyidik menganggap perlu” dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP bersifat subjektif dan menimbulkan multitafsir serta kesewenang- wenangan penyidik karena tidak terdapat penjelasan kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil seorang ahli dan tidak pula dijelaskan siapa seorang ahli, apakah sama dengan orang yang mempunyai keahlian khusus; 5. Bahwa frasa “penggantian biaya” dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai tolok ukur dan parameter besarnya penggantian biaya sehingga dalam penerapannya menjadi sarana bisnis yang tidak terkendali, hanya yang mempunyai dana banyak yang dapat menghadirkan ahli. [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kesimpulan tertulis Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 [3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “mendatangkan orang ahli” dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP dan frasa “Dalam hal penyidik menganggap perlu” dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP tidak disertai parameter yang jelas, tidak ada tolok ukur kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil seorang ahli, dan tidak pula dijelaskan siapa seorang ahli, oleh karenannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan penyidik; Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa mendatangkan ahli merupakan kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan melengkapi bukti sehingga membuat terang tindak pidana. Oleh karena itu, pembatasan penyidik untuk mendatangkan ahli jika belum menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diminta Pemohon justru dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena jika penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka jika mengikuti logika Pemohon, penyidik tidak boleh lagi mendatangkan ahli, padahal gagasan utama dari pencarian bukti dengan mendatangkan ahli adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Pada umumnya semakin banyak alat bukti yang ditemukan maka semakin terang tindak pidana yang terjadi dan meminimalisasi orang yang tidak bersalah dipidana, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa kewenangan penyidik mendatangkan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun secara teknis profesi terutama hak asasi manusia. Dengan demikian adalah keliru apabila kewenangan penyidik menghadirkan ahli disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sesuka hati penyidik dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, sudah tepat pencantuman frasa “Dalam hal penyidik menganggap perlu” dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP karena dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada penyidik untuk memutuskan perlu atau tidaknya mendatangkan ahli untuk membuat terang tindak pidana karena pada umumnya keterangan ahli merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sehingga keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 melengkapi atau mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain. Oleh karena itu, kewenangan penyidik menghadirkan ahli harus bertitik tolak dari tujuan untuk membuat terang tindak pidana. Bahwa frasa “seorang ahli” dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan dalam pengertian umum keterangan ahli sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Ketentuan umum mengenai keterangan ahli tersebut telah memberikan batasan atau syarat yang harus diterangkan oleh ahli yakni yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu dalam lingkup keahliannya atau menurut pengetahuannya dan berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, seorang ahli harus memiliki keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal sepanjang sudah diakui dan dapat dibuktikan tentang keahliannya. Berbeda dengan penyidik yang meskipun pejabat di Kepolisian akan tetapi tidak dipersyaratkan memiliki keahlian yang selalu dapat membuat terang tindak pidana. Oleh karena itu, jika menurut penilainnya dianggap perlu, penyidik diberi wewenang untuk mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jadi ahli sangat membantu untuk meyakinkan penyidik yang masih ragu-ragu atau ingin memperdalam, bahkan juga untuk tidak melanjutkan suatu perkara, apabila diperlukan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permasalahan tidak dilanjutkannya kasus hukum Pemohon dalam tahap penyidikan karena harus menghadirkan 3 (tiga) orang ahli pidana dari 3 (tiga) universitas berbeda untuk mendalilkan apakah kasus hukum tersebut termasuk ranah pidana atau perdata, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian serta Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Mahkamah tidak dapat menilai dan mencampuri hal tersebut karena sudah berada dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi kewenangan lembaga penegak hukum, in casu penyidik, yang dalam melaksanakan tugasnya terikat juga oleh kode etik profesi kepolisan, sehingga jika dalam melaksanakan wewenangnya dianggap melanggar kode etik profesi dengan melalui mekanisme yang tersedia dapat diadukan untuk diminta pertanggungjawabannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 35 ayat (1) beserta Penjelasan UU Kepolisian]. Selain itu, seandainya pun permasalahan seperti yang dialami oleh Pemohon benar dan masih terjadi, Mahkamah perlu mengingatkan kepada aparat penegak hukum in Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 casu penyidik kepolisian agar dapat bertindak lebih profesional dalam menangani setiap perkara sehingga tercipta kepastian hukum yang adil serta tidak berlarut- larutnya penyelesaian sebuah perkara sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa tertundanya keadilan akan mengabaikan keadilan itu sendiri (justice delay justice denied). [3.9.2] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “penggantian biaya” dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak diatur lebih konkret dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penerapannya dibebankan kepada pihak yang berperkara karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Oleh karena itu Pemohon meminta agar frasa tersebut dimaknai biaya akomodasi dan biaya transportasi; Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagai seorang yang telah memberikan keahliannya maka sudah selayaknya seorang ahli mendapatkan penghargaan sewajarnya yang dibebankan kepada pihak yang menghadirkan. Namun demikian, dalam praktik bahkan tidak sedikit ahli yang secara sukarela memberikan keterangan keahliannya tanpa mendapatkan imbalan (pro bono). Selain itu meskipun belum ada pengaturan mengenai standarisasi penggantian biaya untuk menghadirkan ahli oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma yang menentukan hak bagi ahli mendapatkan penghargaan yang sewajarnya atas keterangannya bertentangan dengan UUD 1945, karena pada dasarnya ketiadaan aturan pelaksana tidak mengurangi sifat mengikat Undang-Undang itu sendiri. Bahwa mengenai permohonan Pemohon agar frasa “penggantian biaya” dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP dimaknai biaya akomodasi dan biaya transportasi, menurut Mahkamah mungkin akan merugikan ahli yang dipanggil, misalnya dalam hal jika untuk keterangannya, ahli harus melakukan penelitian atau setidak-tidaknya pendalaman khusus yang memerlukan biaya maka sewajarnya biaya tersebut diganti oleh pihak yang memanggilnya, yang komponen biayanya tentu saja berbeda dengan biaya akomodasi dan biaya transportasi untuk memenuhi panggilan tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas berlakunya Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Dengan perkataan lain, jika dalam praktiknya, biaya pemanggilan ahli yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang memanggil (penyidik), justru ditanggung oleh pihak yang berperkara sebagaimana dialami oleh Pemohon, hal tersebut tidak berkaitan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 persoalan konstitusionalitas norma Pasal 229 ayat (1) KUHAP namun merupakan persoalan konkret dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id