PUU
Tahun 2026
66/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pemohon: Dr. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, S.H., M.H., CCL (Pemohon I), I Putu Edi Rusmana, S.H, M.H. (Pemohon II), Putu Wahyu Widiartana, S.H., M.H. (Pemohon III), Putra Lorenzo (Pemohon IV), Kadek Jessica Aswanda Putri (Pemohon V), Ayu Bang Bahari Ken Widyawati (Pemohon VI), I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi (Pemohon VII), dan I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom. M.Pd. (Pemohon VIII)
Tanggal Putusan: 2026-04-29T14:28:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian;<br />2. Menyatakan frasa "kerugian negara" dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kerugian keuangan negara", sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi:<br />(5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.<br />(6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.<br />3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;<br />4. Menolak permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya;<br />5. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 66/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Dr. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Jl. Gunung Andakasa, Mawar 2, Denpasar, Bali
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pemohon I
2. Nama
:
I Putu Edi Rusmana, S.H, M.H
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Penatih, Denpasar Utara, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------Pemohon II
3. Nama
:
Putu Wahyu Widiartana, S.H, M.H
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Banjar Kikian, Tabanan, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------Pemohon III
4. Nama
:
Putra Lorenzo
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jl. Cendrawasih 108, Kuta Utara, Badung, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------Pemohon IV
5. Nama
:
Kadek Jessica Aswanda Putri
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Akasia XVI No. 234, Denpasar, Bali
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------Pemohon V
6. Nama
:
Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Banjar Payogan, Ubud, Gianyar, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------Pemohon VI
2
7. Nama
:
I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jl. Ngurah Rai, No. 48 Kediri, Tabanan.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------Pemohon VII
8. Nama
:
I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd.
Pekerjaan
:
Kepala Desa
Alamat
:
Banjar Dinas Kukuh Kangin, Kukuh, Kerambitan,
Tabanan, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------Pemohon VIII
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2025, memberi kuasa
kepada Dr. Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H., Dr. Dewa Krisna Prasada, S.H,
M.H., I Gede Sadia Dwi Ratmaja, S.H., M.H., Muhammad Qabul Nusantara, S.H.,
M.H., I Gede Druvananda Abhiseka, S.H., M.H., I Gusti Agung Kiddy Krsna
Zulkarnain, S.H., M.H., Muhamad Syahnakri, S.H., M.H., I Made Fajar Pradnyana,
S.H., M.H., dan Kadek Indra Dewan Tara, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat
dan penasehat hukum yang beralamat kantor di Kantor Sekretariat Fakultas Hukum,
Gedung C, Lantai 2, Universitas Pendidikan Nasional, Jalan Bedugul Nomor 39,
Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 30 Desember 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 11 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 12 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 2 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
3
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI1945 yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
2. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan
bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya
disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
4
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh
Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas kata
“keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
yang beberapa materinya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bukti P-
2). Lengkapnya bunyi objek pengujian ialah sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan (objek pengujian)
“Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.
Adapun Pasal lengkap dari Pasal 16 UU Administrasi Pemerintahan:
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya
Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
(2) Dalam
hal
terjadi
Sengketa
Kewenangan
di
lingkungan
pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan
berada
pada
antara
atasan
Pejabat
Pemerintahan
yang
bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan,
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
5
undangan.
(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka
kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa
sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara,
dan/atau lingkungan hidup.
(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan,
penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan
pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh
Mahkamah Konstitusi.
(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan (objek pengujian)
Ayat (2) huruf c:
“… terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara”
Ayat (4)
Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian
kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
Adapun Pasal lengkap dari Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan:
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan
oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat
kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat
6
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara.
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan
pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya
hasil pengawasan.
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi
bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi
karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah kata dalam UU
Administrasi Pemerintahan yang masih masuk dalam ruang lingkup
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal
10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 ayat (1) PMK
7/2025, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
8. Kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi
oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
7
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:
Pasal 51 ayat (1) UU MK
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD NRI 1945.”
Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau Perpu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang
yang mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya
suatu undang-undang.
10. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
8
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan
permohonan
sebagaimana
ditentukan
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 3-5),
yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan
Nasional (Undiknas) (Bukti P-6), yang secara konstitusional memiliki hak dan
kewajiban untuk berperan aktif dalam pengembangan, pengajaran, serta
pembaharuan hukum nasional. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
merupakan dosen dengan konsentrasi keilmuan Hukum Pidana (Bukti P-6),
yang dalam praktik akademiknya tidak hanya mengajarkan Hukum Pidana
dan Hukum Acara Pidana, tetapi juga Hukum Keuangan Negara, suatu
bidang kajian yang secara inheren berada pada persimpangan antara hukum
pidana dan hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks
pengelolaan
keuangan
negara
dan
pertanggungjawaban
pejabat
pemerintahan. Dalam pengajaran tersebut, konsep “kerugian negara” dan
“kerugian keuangan negara” merupakan materi fundamental yang harus
dijelaskan secara presisi, sistematis, dan konsisten kepada mahasiswa.
12. Bahwa Pemohon III adalah dosen FH Undiknas yang mengampu Hukum
Administrasi Negara (Bukti P-6), termasuk di dalamnya pembahasan
9
mengenai Administrasi Pemerintahan, mekanisme pengawasan intern
pemerintah, serta batas-batas kewenangan pejabat pemerintahan. Dalam
proses pengajaran dan pengembangan keilmuan tersebut, Pemohon III
secara nyata menemukan persoalan serius pada Pasal 20 UU Administrasi
Pemerintahan, khususnya adanya ketidaksinkronan dan kontradiksi
terminologis (contradictio in terminis) antara frasa “kerugian keuangan
negara” dan “kerugian negara”.
13. Ketidakkonsistenan ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan
menimbulkan kebingungan konseptual yang menghambat Pemohon III
dalam menjalankan tugas akademiknya, serta menyulitkan mahasiswa dalam
memahami batas domain hukum administrasi dan hukum pidana sehingga
tidak bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa. Persoalan
ini menurut Pemohon III juga tidak bisa terselesaikan dengan menerapkan
asas preferensi hukum ketika terjadi problem/konflik norma satu dengan
lainnya.
14. Bahwa sebagai bagian dari Perguruan Tinggi, Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III terikat pada fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana
diatur secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-7), di bawah Universitas Pendidikan
Nasional, yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi:
a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa;
b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;
dan
c. mengembangkan
Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi
dengan
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
16. Bahwa dalam konteks inilah, ketika para Pemohon menemukan norma
hukum yang tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta
berpotensi menggeser domain hukum administrasi ke ranah hukum pidana
secara tidak tepat, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional
langsung untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke
Mahkamah Konstitusi. Keikutsertaan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon
10
III dalam permohonan a quo merupakan wujud nyata pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat
dan pengembangan ilmu hukum, agar norma yang diuji menjadi lebih
konsisten, rasional, dan memberikan kepastian hukum, baik bagi
penyelenggara pemerintahan, dunia akademik, maupun mahasiswa sebagai
generasi penerus bangsa.
17. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII adalah
Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P- 8-11), yang
berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pendidikan
Nasional (Undiknas) (Bukti P- 12-15). Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa
adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, para
Pemohon merupakan subjek hukum yang secara sah dan langsung berada
dalam sistem pendidikan tinggi serta terikat pada hak dan kewajiban
akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-
undangan.
18. Bahwa sebagai mahasiswa dan anggota Sivitas Akademika, kedudukan para
Pemohon ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memposisikan mahasiswa
sebagai
insan
dewasa
yang
memiliki
kesadaran
sendiri
dalam
mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual,
ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Oleh karena itu, para Pemohon tidak
dapat dipandang sebagai subjek pasif, melainkan sebagai individu yang
memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab intelektual terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum nasional.
19. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V, memiliki minat akademik yang kuat
terhadap studi Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan isu
penegakan hukum, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban
keuangan negara. Dalam proses pendidikan akademiknya, Pemohon IV dan
Pemohon V telah menempuh mata kuliah antara lain Pendidikan Anti Korupsi,
Hukum
Pidana,
dan
Hukum
Acara
Pidana,
serta
secara
aktif
mengembangkan potensinya melalui kegiatan akademik seperti pelatihan,
seminar, dan diskusi ilmiah. Minat akademik tersebut juga mencakup kajian
Hukum Keuangan Negara, sehingga para Pemohon mempelajari secara
11
teoritis dan normatif perbedaan antara konsep “kerugian keuangan negara”
yang lazim digunakan dalam hukum pidana dan konsep “kerugian negara”
yang berada dalam ranah hukum administrasi negara. Bahwa sejalan dengan
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, para Pemohon secara aktif mengembangkan potensinya melalui
pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, serta penguasaan dan
pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dalam kerangka tersebut,
Pemohon IV dan Pemohon V menemukan dan menyadari adanya
permasalahan
normatif
dalam
objek
pengujian,
khususnya
ketidakkonsistenan terminologi dan kontradiksi konsep antara frasa “kerugian
keuangan negara” dan “kerugian negara” sebagaimana tercermin dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ketentuan ayat-ayat selanjutnya dalam Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, yang menimbulkan ‘kebingungan
akademik’ serta berpotensi mengaburkan batas domain antara hukum
administrasi dan hukum pidana.
20. Bahwa selain kegiatan akademik, Pemohon IV juga aktif sebagai anggota
Badan
Eksekutif
Mahasiswa-Pemerintahan
Mahasiswa
(BEM-PM)
Universitas Pendidikan Nasional (Bukti P-16), serta terlibat dalam berbagai
kajian dan respons kritis terhadap isu-isu hukum dan penyelenggaraan
negara. Sementara itu, Pemohon V saat ini menjabat sebagai Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) (Bukti P-17), dan secara
aktif mengikuti serta mengadvokasi isu-isu hukum aktual baik pada tingkat
nasional maupun lokal. Aktivitas tersebut merupakan wujud konkret dari
kebebasan akademik sebagaimana dijamin dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memberikan
ruang bagi mahasiswa untuk menggunakan penalaran ilmiah secara
bertanggung jawab.
21. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pendidikan Nasional yang memiliki minat akademik terhadap
studi Hukum Administrasi Negara dan tata kelola pemerintahan, serta secara
aktif mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik yang membahas
administrasi pemerintahan, mekanisme pengawasan intern pemerintah, dan
pertanggungjawaban administrasi pejabat pemerintahan. Minat akademik
tersebut menjadikan para Pemohon secara langsung berkepentingan dengan
12
keberlakuan norma yang diuji, karena menyangkut pemahaman konseptual
yang menjadi dasar pembentukan kompetensi akademik dan profesional di
masa depan.
22. Bahwa Pemohon VIII adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-18), yang
saat ini menjabat sebagai Kepala Desa (Perbekel), Desa Kukuh, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang saat ini sedang
menjabat sebagai Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Pemohon VIII menjadi Kepala Desa Berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/686/03/HK/2024 tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Perbekel di Kabupaten Tabanan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tertanggal 14 Juni 2024
(Bukti P-19). Dengan kedudukannya tersebut, Pemohon VIII merupakan
pejabat publik di tingkat pemerintahan desa yang secara langsung
menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: “Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara
lainnya.” Pemohon VIII sebagai Kepala Desa secara hukum termasuk dalam
pengertian Pejabat Pemerintahan, karena menjalankan fungsi pemerintahan
di lingkungan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan
negara. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “Fungsi Pemerintahan
adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi
fungsi
pengaturan,
pelayanan,
pembangunan,
pemberdayaan,
dan
pelindungan.”
23. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut, seluruh tata
laksana pemerintahan yang dilakukan oleh Pemohon VIII—termasuk
penggunaan kewenangan, penerbitan keputusan dan/atau tindakan
administrasi pemerintahan, penggunaan diskresi, pengelolaan keuangan
desa, serta pertanggungjawaban administrasi lainnya—wajib tunduk dan
patuh pada seluruh kaidah hukum administrasi negara sebagaimana diatur
13
dalam UU Administrasi Pemerintahan, termasuk ketentuan mengenai
pengawasan,
penilaian
kesalahan
administratif,
dan
mekanisme
pengembalian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU
Administrasi
Pemerintahan
yang
menjadi
objek
pengujian
dalam
permohonan a quo.
24. Lebih lanjut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan kewenangan yang sangat luas dan strategis kepada Kepala
Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang antara lain
untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan
memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat
Desa;
membina
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat
Desa;
mengembangkan perekonomian Desa; mengkoordinasikan pembangunan
Desa secara partisipatif; serta mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan.
25. Bahwa untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang besar
tersebut, Pemerintah Desa—yang dipimpin oleh Kepala Desa—mengelola
dan menggunakan berbagai sumber pendanaan negara. Berdasarkan Pasal
72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa
bersumber antara lain dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah,
bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan
sumbangan pihak ketiga, serta Dana Desa. Selanjutnya, Pasal 1 angka (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
26. Bahwa dengan struktur kewenangan dan pengelolaan keuangan tersebut,
Pemohon VIII memiliki hubungan hukum yang langsung, nyata, dan erat
dengan keberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
yang menjadi objek pengujian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Pemohon VIII merupakan pejabat pemerintahan yang secara
langsung mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan
14
anggaran negara dan keuangan desa, sehingga apabila dalam
pelaksanaan
tugasnya
terjadi
kesalahan
administratif,
maka
mekanisme penilaian kesalahan dan pengembalian kerugian negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan akan diterapkan secara langsung kepada Pemohon
VIII.
b. Ketidaksinkronan dan ketidakpastian terminologi antara frasa
“kerugian keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam Pasal 20
Undang-Undang
Administrasi
Pemerintahan
berpotensi
menempatkan Pemohon VIII pada risiko penarikan kesalahan
administratif ke ranah hukum pidana, meskipun tindakan yang
dilakukan berada dalam domain administrasi pemerintahan dan
dilaksanakan tanpa niat jahat (mens rea).
c. Norma yang tidak konsisten tersebut menciptakan ketidakpastian
hukum bagi Pemohon VIII dalam menjalankan kewenangan
pemerintahan desa secara akuntabel dan bertanggung jawab, karena
setiap keputusan dan tindakan administrasi berpotensi dinilai secara
berbeda oleh aparat pengawasan maupun penegak hukum, sehingga
mengganggu prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pejabat pemerintahan yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
Dengan demikian, Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum (legal standing)
yang sah dan kuat sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan a quo, karena hak konstitusional
Pemohon VIII sebagai pejabat pemerintahan dan warga negara Indonesia
dirugikan secara spesifik, aktual, dan potensial oleh keberlakuan norma yang
diuji, serta terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara norma tersebut
dan kerugian yang dialami Pemohon VIII.
Kerugian Para Pemohon
27. Bahwa ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan konseptual dalam Pasal 20
ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
yang menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”, sementara ayat (5)
dan ayat (6) dalam pasal yang sama menggunakan frasa “kerugian negara”,
telah menimbulkan ketidakjelasan norma dan ketidakpastian hukum.
28. Para pemohon kaitannya dengan objek pengujian ini menyadari, mengikuti
15
dinamika, tentang kaburnya batas antara domain hukum pidana dan hukum
administrasi negara dalam penyelenggaraan negara, sehingga ada banyak
pejabat yang sebenarnya melakukan kesalahan prosedur–tanpa niat jahat–
langsung ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.
Beberapa tahun sebelumnya ini menjadi isu krusial, sebagaimana
pemberitaan Kompas “Menko Polhukam: Kesalahan Administrasi Tidak Bisa
Ditindak Pidana Korupsi” (https://www.kompas.id/artikel/menko-polhukam-
kesalahan-administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi)
(Bukti
P-20).
Jauh sebelumnya, Mahkamah melalui putusan MK 25/PUU-XIV/2016 juga
telah memberi kontribusi untuk memberi batasan antara hukum administrasi
negara dan hukum pidana dalam urusan tindak pidana korupsi, dengan
menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. (Bukti P-21). Akan tetapi, dalam praktik masih sulit
untuk diterapkan, dan kehadiran objek pengujian ini semakin memperparah
kekaburan batas antara hukum pidana dan hukum administrasi negara.
29. Hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang dirugikan
ialah sebagai berikut:
a. Pembukaan UUD NRI 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
c. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
e. Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
16
30. Hak konstitusional Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII
yang dirugikan ialah sebagai berikut:
a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
b. Pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya,
demi
meningkatkan
kualitas
hidupnya
dan
demi
kesejahteraan umat manusia”
c. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya”
d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”
e. Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
31. Hak konstitusional Pemohon VIII yang dirugikan adalah sebagai berikut:
a. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif
untuk
membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
17
Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”.
32. Adapun kerugian yang dialami dan hubungan sebab akibat dengan hak
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ialah sebagai berikut:
a. Pemohon I–III mengalami kerugian nyata dalam menjalankan tugasnya
sebagai dosen hukum karena adanya kontradiksi konseptual antara
istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam Pasal
16 dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam satu rezim yang
seharusnya administratif—berorientasi pada pengawasan intern dan
pemulihan—digunakan istilah “kerugian keuangan negara” yang secara
doktrinal merupakan terminologi khas dalam hukum pidana korupsi dan
terkait dengan unsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK 25/PUU-XIV/2016.
b. Kontradiksi ini menjadi problem konkret di ruang kelas. Pemohon
menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan praktik kebijakan
untuk menjelaskan perbedaan kesalahan administratif dan tindak pidana,
namun dalam praktik ditemukan bahwa mekanisme administratif dapat
berujung pidana. Nota Kesepahaman Kemendagri–Kejaksaan–Polri
Nomor: 100.4.7/437/SJ; 1 Tahun 2023; NK/1/I/2023 merangkai audit
APIP, kewajiban pengembalian dalam 60 hari, dan kemungkinan proses
pidana apabila tidak terpenuhi. Pola yang sama tercermin dalam Putusan
Tipikor PN Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor
61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, yang menunjukkan bagaimana temuan
administratif dan kewajiban pengembalian dapat bertransformasi menjadi
konstruksi tindak pidana. Akibatnya, Pemohon I–III menghadapi kesulitan
konkret untuk menjelaskan secara konsisten batas antara administrasi
dan pidana. Kerugian ini bersifat aktual karena terjadi dalam kegiatan
mengajar sehari-hari; bersifat spesifik karena dialami langsung dalam
kapasitas profesional sebagai dosen hukum; dan bersifat potensial
karena akan terus berulang selama norma a quo tetap kontradiktif dan
tidak sinkron dengan praktik.
c. Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas, penggunaan istilah
“kerugian keuangan negara” dalam norma administratif menimbulkan
18
ambiguitas, ambiguitas tersebut diperkuat dalam praktik kebijakan dan
putusan
pengadilan,
dan
akhirnya
menciptakan
ketidakpastian
konseptual yang mengganggu proses pendidikan hukum. Dampaknya
bersifat konstitusional: hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI1945) terganggu; mandat mencerdaskan kehidupan
bangsa (Pembukaan UUD NRI 1945) tidak dapat dijalankan optimal;
pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945)
terhambat; partisipasi kolektif dalam pembangunan hukum (Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI 1945) terbatas; serta potensi disparitas perlakuan yang
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tetap terbuka.
Dengan demikian, norma a quo secara langsung menjadi sebab
terlanggarnya hak konstitusional Pemohon I–III.
33. Adapun kerugian yang dialami dan hubungan sebab akibat dengan hak
Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII ialah sebagai
berikut:
a. Bahwa Pemohon IV–VII sebagai mahasiswa FH Undiknas secara
langsung dirugikan oleh ketidaksinkronan Pasal 16 dan Pasal 20 UU
Administrasi
Pemerintahan
yang
menggunakan
frasa
“kerugian
keuangan negara” dan “kerugian negara” secara tidak konsisten. Dalam
proses pembelajaran, para Pemohon mempelajari bahwa “kerugian
keuangan negara” merupakan terminologi yang hidup dalam rezim
pidana dan mensyaratkan unsur melawan hukum, penyalahgunaan
kewenangan, serta pembuktian kerugian nyata, sebagaimana dalam UU
Tipikor dan ditegaskan dalam Putusan MK 25/PUU-XIV/2016. Namun
pada saat yang sama, norma a quo menempatkan istilah tersebut dalam
mekanisme administratif.
b. Kontradiksi ini menjadi nyata ketika dalam praktik (yang menjadi studi
kasus bahan ajar) melalui Nota Kesepahaman Kemendagri–Kejaksaan–
Polri Nomor: 100.4.7/437/SJ; 1 Tahun 2023; NK/1/I/2023, mekanisme
pengawasan administratif, audit APIP, dan kewajiban pengembalian
dalam 60 hari dirangkai dengan kemungkinan tindak lanjut pidana apabila
pengembalian tidak terpenuhi, serta terkonfirmasi dalam Putusan Tipikor
PN Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pal. Akibatnya, Pemohon IV–VII mengalami kebingungan
19
konseptual yang aktual dalam memahami batas tegas antara kesalahan
administratif dan tindak pidana korupsi. Kerugian ini bersifat spesifik
karena dialami langsung dalam kapasitas mereka sebagai mahasiswa
hukum yang sedang membentuk dasar keilmuan; bersifat aktual karena
mempengaruhi pemahaman materi kuliah, diskusi akademik, dan
penyusunan tugas; serta bersifat potensial karena jika norma tetap
multitafsir, maka nalar hukum yang terbentuk berisiko keliru dan akan
mempengaruhi praktik hukum mereka di masa depan. Keadaan ini pada
akhirnya merugikan hak mereka atas kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
c. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon IV–VII berhak memperoleh
pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan yang jelas, konsisten, dan
rasional. Namun ketidakpastian norma a quo yang kontradiktif dengan
praktik kebijakan dan putusan pengadilan menyebabkan para Pemohon
tidak memperoleh pemahaman hukum yang utuh dan pasti, karena
secara teoritis kesalahan administratif diajarkan diselesaikan melalui
mekanisme pemulihan, sementara dalam praktik dapat bergeser menjadi
konstruksi pidana ketika pengembalian tidak terpenuhi. Kondisi ini
menimbulkan kerugian aktual dalam proses internalisasi konsep hukum,
bersifat spesifik karena terjadi pada fase pembentukan kompetensi
akademik dan profesional, serta bersifat potensial karena berisiko
membentuk nalar hukum
yang mentolerir pencampuran rezim
administrasi dan pidana. Akibatnya, Pemohon IV–VII terhambat dalam
mengembangkan diri dan membangun argumentasi hukum yang
konsisten dalam forum akademik maupun partisipasi kolektif, sehingga
hak mereka sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD
NRI 1945 turut dirugikan oleh keberlakuan norma a quo.
d. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causa verband) yang nyata
antara keberlakuan Pasal 16 dan Pasal 20 UU Administrasi
Pemerintahan—yang menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”
dalam rezim administratif secara tidak konsisten dengan frasa “kerugian
negara”—dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon IV–VII
sebagai mahasiswa hukum. Ketidaksinkronan terminologi tersebut
20
menimbulkan ketidakjelasan batas antara domain administrasi dan
pidana, yang dalam praktik diperkuat oleh Nota Kesepahaman
Kemendagri–Kejaksaan–Polri Nomor: 100.4.7/437/SJ; 1 Tahun 2023;
NK/1/I/2023 serta putusan Tipikor (antara lain PN Palu Nomor
60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal),
sehingga kesalahan administratif yang semestinya diselesaikan melalui
mekanisme pemulihan dapat bergeser menjadi proses pidana. Keadaan
ini secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum dalam materi
yang dipelajari Pemohon IV–VII, sehingga mengganggu hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI1945, serta berpotensi melahirkan perlakuan hukum yang tidak
seragam terhadap subjek dalam keadaan yang sama, yang bertentangan
dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana
dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
e. Akibat dari ketidakpastian dan kontradiksi norma tersebut, Pemohon IV–
VII tidak memperoleh pendidikan hukum yang utuh dan konsisten, karena
konsep yang diajarkan secara teoritis tidak selaras dengan norma a quo
dan praktik penerapannya. Hal ini menimbulkan kerugian aktual dalam
proses pembelajaran dan pembentukan nalar hukum, serta kerugian
potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan berlanjut
selama norma tetap multitafsir. Dengan demikian, hak Pemohon untuk
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi
terlanggar, dan pada saat yang sama menghambat hak Pemohon untuk
mengembangkan
diri
dan
berpartisipasi
secara
kolektif
dalam
pembangunan sistem hukum nasional sebagaimana dijamin Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI 1945.
34. Adapun kerugian yang dialami dan hubungan sebab akibat dengan hak
Pemohon VIII ialah sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon VIII adalah Kepala Desa yang menjalankan
kewenangan
pengelolaan
Dana
Desa,
pengambilan
keputusan
administratif, serta pelaksanaan program pembangunan yang setiap saat
berada dalam ruang pengawasan dan audit. Dalam praktik penegakan
hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Tipikor PN Palu Nomor
21
60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal,
terdapat pola di mana perkara bermula dari kesalahan administratif dalam
pengelolaan keuangan desa, kemudian dilakukan audit oleh aparat
pengawasan, timbul temuan adanya kerugian, diberikan kesempatan
pengembalian, dan ketika pengembalian tidak terpenuhi dalam jangka
waktu tertentu, perkara berlanjut ke proses pidana. Pola tersebut juga
dilembagakan dalam Nota Kesepahaman Kemendagri–Kejaksaan–Polri
Nomor: 100.4.7/437/SJ; 1 Tahun 2023; NK/1/I/2023, yang merangkai
mekanisme pengawasan administratif dengan kemungkinan tindak lanjut
pidana apabila pengembalian tidak diselesaikan dalam 60 hari.
b. Pemohon VIII bukan pihak dalam perkara-perkara tersebut. Namun,
sebagai Kepala Desa dengan kewenangan dan tanggung jawab yang
sejenis, Pemohon VIII menyadari secara rasional bahwa ia berpotensi
mengalami situasi yang sama, yakni melakukan kesalahan administratif
tanpa niat jahat (mens rea), kemudian timbul temuan audit, diminta
melakukan pengembalian, dan apabila tidak mampu mengembalikan
dalam batas waktu tertentu, berisiko ditarik ke ranah pidana. Risiko
tersebut bersifat spesifik, karena melekat pada jabatan dan kewenangan
Pemohon VIII; bersifat aktual, karena dalam menjalankan tugasnya
Pemohon VIII harus menghadapi ketidakpastian mengenai konsekuensi
hukum dari setiap keputusan administratif; serta bersifat potensial yang
menurut penalaran wajar dapat dipastikan dapat terjadi, mengingat pola
tersebut telah nyata terjadi dalam praktik terhadap Kepala Desa lain.
Kondisi ini menimbulkan rasa takut berlebihan (over deterrence) dalam
pengambilan kebijakan desa dan menghambat optimalisasi pelayanan
publik.
c. Ketidakpastian tersebut bersumber dari keberlakuan Pasal 16 dan Pasal
20 UU Administrasi Pemerintahan yang menggunakan frasa “kerugian
keuangan negara” secara tidak konsisten dengan frasa “kerugian
negara”, sehingga mengaburkan batas antara rezim administratif dan
rezim pidana. Ambiguitas normatif ini menjadi sebab langsung timbulnya
risiko kriminalisasi atas kesalahan administratif dan menciptakan
ketidakpastian hukum bagi Pemohon VIII. Akibatnya, hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
22
menjadi terancam; prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berpotensi
dilanggar karena perbedaan tafsir dapat menimbulkan perlakuan yang
tidak seragam; serta hak Pemohon VIII untuk memajukan diri dan
berkontribusi membangun masyarakat desa sebagaimana dijamin Pasal
28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi terhambat akibat ketidakpastian
norma tersebut.
d. Bahwa terdapat hubungan sebab–akibat yang jelas antara norma a quo
pasal 16 dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan dengan kerugian
konstitusional Pemohon VIII. Penggunaan frasa “kerugian keuangan
negara” dalam rezim administratif menciptakan ambiguitas yang dalam
praktik—sebagaimana tercermin dalam Nota Kesepahaman dan dua
Putusan Tipikor PN Palu—memungkinkan kesalahan administratif tanpa
mens rea berujung pada proses pidana ketika pengembalian tidak
terpenuhi. Ambiguitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum
dan risiko nyata bagi Pemohon VIII dalam menjalankan kewenangannya
sebagai Kepala Desa.
e. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan menegaskan
konsistensi
konsep
dalam
rezim
administratif,
maka
terdapat
kemungkinan nyata (redressability) bahwa risiko penarikan kesalahan
administratif ke ranah pidana secara prematur dapat dihindari, sehingga
kerugian konstitusional Pemohon VIII tidak akan atau tidak lagi terjadi di
kemudian hari.
35. Bahwa dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
kedudukan hukum pemohon yang berasal dari kalangan akademisi (Dosen
dan/atau Mahasiswa) telah berulang kali diterima dan diakui. Peran
akademisi dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum
melalui mekanisme pengujian undang-undang. Untuk memperkuat legal
standing dalam perkara a quo, para Pemohon merujuk pada putusan
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Dosen dan/atau Mahasiswa
dapat memiliki kedudukan hukum sepanjang berkaitan dengan hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, yang
juga menjadi batu uji dalam permohonan ini. Berikut petikan putusannya:
[3.5.2] “Menimbang bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah
23
perseorangan
warga
negara
Indonesia
yang
masing-masing
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
pada jenjang S1 (vide bukti P-9 = bukti P-10) dan dosen di STISIP Bina
Marta serta mahasiswa program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret (vide bukti P-12 sampai dengan bukti P-16).
Pemohon II dan Pemohon III merasa dirugikan karena adanya
perluasan makna hak angket pada Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang
dilakukan oleh DPR ketika menggunakan hak angket terhadap KPK
tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon baik sebagai
Mahasiswa dan Dosen dalam memaknai norma serta pelaksanaannya
sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Walaupun Pemohon II dan Pemohon III tidak secara spesifik
menguraikan kerugian konstitusionalnya, sepanjang berkenaan
dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah berpendapat
anggapan para Pemohon potensial dirugikan hak konstitusional
dimaksud telah jelas. Dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo”.
(Bagian Pertimbangan Hukum-Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Pemohon, hlm 99, Putusan MK 36/PUU-XV/2017) (Bukti P-22).
Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas
sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan
kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan
permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945.
36. Bahwa meskipun Pemohon I–VII bukan pejabat/aparat pemerintahan yang
secara langsung tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan, para Pemohon
adalah insan akademis yang berperan sebagai pengamat, terlibat dalam
advokasi, serta berkontribusi melalui pengajaran dan penelitian terhadap
objek yang diuji, sehingga memiliki keterkaitan konstitusional yang nyata
dengan norma a quo. Kualifikasi demikian telah berulang kali diterima dalam
praktik Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam pengujian UU Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, di mana para pemohon yang tidak
memiliki hubungan langsung dengan jabatan Sultan-Gubernur tetap
24
dinyatakan memiliki kedudukan hukum karena kapasitasnya sebagai aktivis
dan pengamat isu publik. Dengan demikian, posisi Pemohon I–VII telah
memenuhi syarat kedudukan hukum dalam pengujian a quo. Lengkapnya,
Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan
Pemohon V, berdasarkan curriculum vitae yang disertakan dalam
Permohonan a quo (bukti P-4 s.d. bukti P-11) secara faktual
menunjukkan yang bersangkutan adalah aktivis penggiat anti
diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan oleh Mahkamah
sudah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon
dalam pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan
publik di bidang legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang memuat isu
diskriminasi terhadap perempuan meskipun yang bersangkutan tidak
mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD,
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-
XII/2014. Dengan demikian, oleh karena isu dalam permohonan a quo
juga berkait dengan persoalan diskriminasi terhadap perempuan,
sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka pertimbangan
Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon
II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kedua Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pula terhadap Permohonan a
quo sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan
Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku
Pemohon dalam Permohonan a quo.
(Bagian Pertimbangan Hukum-Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Pemohon, hlm 292, Putusan MK 88/PUU-XIV/2016) (Bukti P-23).
37. Bahwa kedudukan hukum Pemohon I–VII sebagai akademisi dan mahasiswa
hukum tidak dapat dipandang sebagai pihak yang tidak berkepentingan,
karena
Mahkamah
Konstitusi
telah
menegaskan
bahwa
kerugian
konstitusional dapat bersifat potensial sepanjang menurut penalaran wajar
dapat dipastikan terjadi. Dalam perkara a quo, Pemohon IV–VII sebagai
mahasiswa hukum yang kelak menjadi penegak hukum atau aparatur negara
berpotensi dirugikan oleh norma yang kontradiktif dan tidak tegas
25
membedakan rezim administrasi dan pidana.
38. Ketidakjelasan antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”
berisiko membentuk nalar hukum yang keliru dan melanggengkan
pergeseran kesalahan administratif ke ranah pidana. Dengan demikian,
kerugian para Pemohon bukan semata akademik, melainkan konstitusional
dan potensial karena menyangkut hak atas kepastian hukum yang adil serta
hak memperoleh pendidikan hukum yang rasional dan sistematis. Hal ini
sejalan dengan pertimbangan MK dalam putusan MK 119/PUU-XXIII/2025:
“… Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU
32/2009 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon
I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya anggapan potensi
kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat
(causal-verband) dengan berlakunya Penjelasan yang dimohonkan
pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi
kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial
yang dapat dipastikan akan terjadi, karena dengan adanya Penjelasan
Pasal 66 UU 32/2009 menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II
berpotensi
tidak
mendapatkan
perlindungan
hukum
ketika
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik”,
III. POKOK PERMOHONAN
39. Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah sebagai berikut:
a. Pasal 16 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan
“Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Pasal ini diuji karena menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”
dan permohonan ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah menjadi “Kerugian
Negara” yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan tertib istilah
dan semakin menegakkan batas hukum administrasi negara dan hukum
pidana. Pasal 16 ayat (6) diuji juga karena untuk menyeragamkan
penggunaan frasa–agar tertib hukum dan tertib logika—sebagaimana
yang digunakan di dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Oleh
26
karena frasa “kerugian keuangan negara” tidak hanya terdapat dalam
Pasal 20 dan juga terdapat dalam Pasal 16, maka Pasal 16 juga menjadi
objek permohonan a quo
b. Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan
Ayat (2) huruf c:
“… terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara.”
Ayat (4)
Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian
kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
Pasal ini diuji karena menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”
dan permohonan ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah menjadi “Kerugian
Negara” yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan tertib istilah
dan semakin menegakkan batas hukum administrasi negara dan hukum
pidana. Pengujian frasa tersebut dalam ayat (2) dan (4) karena
bertentangan dengan ayat (5) dan (6) yang menggunakan frasa
“kerugian negara” yang tentu makna dan hakikatnya sangat berbeda.
Para pemohon berpendapat, yang benar dan harus digunakan ialah frasa
dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) karena masih dalam rezim hukum
administrasi dan sejalan dengan logika Undang-Undang Nomor 1 tahun
2024 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga para pemohon
meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus kata “keuangan” dalam
Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat 2 huruf c dan ayat (4) UU Administrasi
Pemerintahan, sehingga berubah menjadi “Kerugian Negara”. (Dalil ini
akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini)
40. Batu uji UUD NRI 1945 yang digunakan untuk menguji frasa “kerugian
keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan
(4) adalah sebagai berikut:
a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
27
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum”
c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
d. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah”.
Perbedaan Konseptual dan Normatif antara
Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara
42. Bahwa dengan mencermati peraturan perundang-undangan di Indonesia
terdapat pembedaan konseptual yang tegas antara istilah “kerugian negara”
dan “kerugian keuangan negara”, karena masing-masing memiliki dasar
normatif, rezim hukum, tujuan pengaturan, serta konsekuensi yuridis yang
berbeda, sehingga tidak dapat dipertukarkan atau dicampuradukkan tanpa
menimbulkan kekacauan logika hukum dan ketidakpastian norma.
43. Bahwa “kerugian negara” secara normatif diletakkan dalam rezim hukum
administrasi negara yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan
perbaikan tata kelola (bukan pemidanaan), sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.”
44. Bahwa definisi “kerugian negara” tersebut menunjukkan karakter administrasi
yang khas, karena mencakup perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun
lalai,
sehingga
sejak
awal
pembentuk
undang-undang
menempatkan “kerugian negara” sebagai kategori yang tidak selalu
mensyaratkan niat jahat (mens rea), melainkan dapat lahir dari kelalaian
administratif
yang
lazim
terjadi
dalam
praktik
penyelenggaraan
pemerintahan. Rezim kerugian negara didesain dengan mekanisme
penyelesaian administratif dan pemulihan melalui kewajiban ganti rugi,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
28
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Setiap
kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.”
Konsepsi
pemulihan tersebut semakin nyata dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Bukti P-27), yang
menyatakan: “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara,
wajib mengganti kerugian tersebut.” sehingga secara sistemik “kerugian
negara” berimplikasi pada tuntutan ganti kerugian (TGR) sebagai instrumen
administratif/perdata, bukan instrumen pemidanaan.
45. Bahwa selain dalam UU Perbendaharaan Negara, pengertian “kerugian
negara” juga digunakan secara konsisten dalam beberapa peraturan
perundang-undangan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti P-28), Peraturan BPK
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Terhadap Bendahara (Bukti P-29), serta Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Bukti P-30),
yang keseluruhannya menegaskan bahwa “kerugian negara/daerah” adalah
kategori yang berorientasi pada penggantian/pemulihan.
46. Bahwa berbeda dengan itu, “kerugian keuangan negara” merupakan
terminologi yang hidup dan digunakan dalam rezim hukum pidana,
khususnya tindak pidana korupsi, sebagai unsur akibat (result) yang
dilekatkan pada perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan
kewenangan
yang
bertujuan
memperkaya
atau
menguntungkan,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan: “Setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana…”. Konsepsi pidana tersebut juga
ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
29
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana…” sehingga “kerugian keuangan
negara” secara hakikat merupakan konsep yang dilekatkan pada mens rea
(tujuan menguntungkan/memperkaya) dan konsekuensi pemidanaan.
47. Bahwa untuk mencegah perluasan pemidanaan yang berlebihan, Mahkamah
Konstitusi telah menegaskan standar pembuktian “kerugian keuangan
negara” dalam tindak pidana korupsi harus berupa kerugian nyata (actual
loss), bukan sekadar potensi (potential loss), sebagaimana ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang pada
pokoknya menempatkan unsur “merugikan keuangan negara” sebagai unsur
yang harus dipahami benar-benar terjadi atau nyata untuk dapat diterapkan
dalam tindak pidana korupsi.
48. Bahwa standar “kerugian keuangan negara” sebagai kerugian yang telah
dapat dihitung juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:
“Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung
jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.” sehingga rezim pidana menuntut parameter yang lebih
ketat, terukur, dan berbasis pembuktian.
49. Bahwa kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya “kerugian
keuangan negara” sebagai kerugian yang bersifat deklaratif juga ditegaskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan
Hukum Kamar Pidana angka 6), yang menyatakan: “Instansi yang berwenang
menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan
Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional…” sehingga
terdapat garis kewenangan yang harus dijaga agar unsur “kerugian keuangan
negara” tidak ditafsirkan serampangan.
30
50. Bahwa dengan konstruksi normatif tersebut, dapat ditegaskan pembedaan
rezim sebagai berikut:
a. “kerugian negara” adalah konsep dalam UU Perbendaharaan Negara
(UU 1/2004) yang berorientasi pada pemulihan dan ganti rugi
administratif, sedangkan;
b. “kerugian keuangan negara” adalah konsep dalam UU Tipikor (UU
31/1999 juncto UU 20/2001) yang berorientasi pada pemidanaan dan
mensyaratkan mens rea serta actual loss, sehingga kedua istilah ini
tidak boleh ditempatkan dalam satu norma administratif tanpa
penjelasan yang tegas karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum
dan kontradiksi konseptual.
Mengapa untuk mendefinisikan konsep tersebut—kerugian negara dan
kerugian keuangan negara—perlu dengan pendekatan undang-undang
lainnya? Karena di dalam UU Administrasi Pemerintahan sama sekali
‘tidak’ memberikan definsi yang operasional terhadap kedua konsep
tersebut, ketiadaan itu dapat dicermati dalam Pasal 1 UU Administrasi
Pemerintahan
51. Bahwa penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma yang
hakikatnya mengatur mekanisme administrasi pemerintahan berpotensi
menggeser logika administratif sebagai primum remedium menjadi logika
pidana sebagai primum remedium, padahal Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pentingnya
penempatan pidana sebagai ultimum remedium setelah instrumen
administratif ditempuh dalam perkara yang beririsan dengan tindakan
pemerintahan.
52. Bahwa pembedaan “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” juga
berkorelasi langsung dengan pembedaan kesalahan administratif dan tindak
pidana, sebab “kerugian negara” secara normatif dapat lahir dari kelalaian
(administratif), sedangkan “kerugian keuangan negara” dalam kerangka
tipikor
melekat
pada
tindakan
yang
mengandung
tujuan
memperkaya/menguntungkan (mens rea), sehingga pencampuradukan
keduanya akan membuka ruang multi-tafsir yang mengaburkan batas antara
ranah hukum administrasi negara dan hukum pidana.
53. Bahwa oleh karena itu, dalam kerangka pengujian norma a quo, penegasan
31
perbedaan konsep ini menjadi fondasi utama untuk menunjukkan bahwa
penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma administrasi
pemerintahan bukan hanya masalah redaksional, melainkan menyangkut
tertib istilah, tertib logika, kepastian hukum, serta diferensiasi rezim sanksi
yang harus dijaga secara konsisten oleh pembentuk undang-undang.
54. Untuk menjelaskan perbandingan, berikut perbandingan dalam bentuk tabel:
Aspek
Kerugian Negara
Kerugian Keuangan Negara
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999
juncto
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tipikor
Definisi
Normatif
“Kerugian Negara/Daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya
sebagai
akibat
perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.” (Pasal 1
angka 22 UU 1/2004)
Tidak
didefinisikan
secara
eksplisit, tetapi menjadi unsur
akibat pidana dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 UU Tipikor
Rezim Hukum Hukum Administrasi Negara
Hukum Pidana
Unsur
Kesalahan
Dapat terjadi karena kelalaian
atau kesalahan administrative
Harus mengandung niat jahat
(mens rea)
Sifat Kerugian Dapat
berupa
potential
loss
maupun actual loss
Harus berupa actual loss (Putusan
MK No. 25/PUU-XIV/2016)
Tujuan
Pengaturan
Pemulihan keuangan negara dan
pembenahan administrasi
Pemidanaan dan efek jera
Konsekuensi
Hukum
Kewajiban
pengembalian
kerugian negara
Pidana penjara dan/atau denda
Implikasi Jika
Dicampuradu
kkan
Pergeseran
kesalahan
administratif ke ranah pidana
Kriminalisasi
kebijakan
dan
tindakan pemerintahan
Kaburnya Batas Normatif Antara Rezim Hukum Pidana dan Hukum
Administrasi Negara Akibat Ketiadaan Pemisahan Tegas Kerugian Negara
dan Kerugian Keuangan Negara
55. Bahwa dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, telah nyata dan jelas
bahwa telah terdapat perbedaan konseptual antara “kerugian negara” dan
“kerugian keuangan negara”. Akan tetapi perbedaan tersebut memang harus
32
ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang beragam
dan penegak hukum harus melakukan ‘penemuan hukum’ untuk
menemukan, mengharmoniskan hingga menafsirkan dan menerapkannya ke
dalam perkara-perkara spesifik.
56. Bahwa di dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan, pembentuk
undang-undang menggunakan istilah yang tidak seragam dan bahkan
kontradiktif dalam satu rangkaian norma yang sama, karena Pasal 20 ayat
(2) huruf c menyebut “kerugian keuangan negara” melalui frasa “terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara”,
kemudian Pasal 20 ayat (4) kembali memerintahkan “pengembalian kerugian
keuangan negara” melalui frasa “dilakukan pengembalian kerugian keuangan
negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja…”, tetapi pada saat yang sama
Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) justru menggunakan istilah yang berbeda, yakni
“kerugian negara” melalui frasa “Pengembalian kerugian negara…”, sehingga
secara gramatikal dan sistematis terdapat contradictio in terminis (kontradiksi
istilah) dalam satu pasal yang seharusnya membentuk satu desain
mekanisme pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh.
57. Dalam praktik, ketidakpastian itu tampak nyata, salah satunya dalam Putusan
Tipikor PN Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pal (bukti P-31). Perkara-perkara tersebut berangkat dari
persoalan tata kelola dan administrasi pemerintahan desa, yang pada
awalnya berada dalam ruang evaluasi dan pembenahan administratif.
Namun, temuan audit yang menyebut adanya kerugian kemudian dijadikan
dasar untuk membangun konstruksi “kerugian keuangan negara” dalam
kerangka tindak pidana korupsi.
58. Dari sini terlihat adanya pergeseran signifikan, sesuatu yang semula
dipahami sebagai kesalahan administratif—yang secara sistem UU
Administrasi Pemerintahan seharusnya diarahkan pada koreksi dan
pemulihan—berubah menjadi dasar pemidanaan. Persoalannya bukan
semata pada hasil putusan, melainkan pada kaburnya batas antara dua rezim
hukum yang seharusnya dibedakan secara tegas. Dalam konteks
konstitusional, situasi seperti ini menimbulkan problem kepastian hukum,
karena pejabat publik tidak lagi memiliki garis yang jelas tentang kapan suatu
kesalahan berhenti sebagai ranah administrasi dan kapan ia memasuki
33
wilayah pidana.
59. Keadaan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Nota
Kesepahaman Kemendagri–Kejaksaan–Polri Nomor: 100.4.7/437/SJ; 1
Tahun 2023; NK/1/I/2023. Nota Kesepahaman itu merangkai proses
pengawasan administratif, kewajiban pengembalian dalam jangka waktu 60
hari, dan kemungkinan tindak lanjut pidana dalam satu alur yang
berkesinambungan. Secara normatif, UU Administrasi Pemerintahan
menempatkan pengawasan intern dan pengembalian sebagai instrumen
penyelesaian
administratif—berorientasi
pada
pemulihan,
bukan
penghukuman. Namun ketika dalam praktik alur tersebut disambungkan
secara langsung dengan potensi proses pidana apabila pengembalian tidak
terpenuhi selama 60 hari, maka batas antara pembenahan administratif dan
pertanggungjawaban pidana menjadi kabur. Hal itu tercantum dalam Pasal 5
Nota Kesepahaman:
(1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan
yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil
dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh)
hari.
(2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi
kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK
menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara
pidana.
Di titik inilah persoalan konstitusional muncul, norma yang semestinya
memberi kepastian justru menciptakan ruang tafsir yang berlapis, sehingga
pejabat pemerintahan berada dalam ketidakjelasan mengenai konsekuensi
hukum dari tindakan administratif yang dilakukannya.
60. Bahwa kontradiksi terminologi tersebut menimbulkan implikasi hukum yang
serius karena menciptakan kekaburan norma (vagueness) dan kebingungan
penerapan, ketika ayat (2) huruf c dan ayat (4) memakai “kerugian keuangan
negara”, maka frasa itu secara konseptual “menarik” pembacaan ke rezim
pidana-tipikor (karena istilah tersebut hidup sebagai unsur akibat dalam UU
Tipikor), sedangkan ketika ayat (5) dan ayat (6) memakai “kerugian negara”,
maka frasa itu “mengunci” pembacaan pada rezim administrasi-
34
perbendaharaan (karena istilah tersebut didefinisikan dan diselesaikan
melalui instrumen pemulihan/TGR), sehingga aparatur pengawasan, pejabat
pemerintahan, dan bahkan penegak hukum dapat berada pada kerangka
berpikir yang berbeda atas satu peristiwa yang sama: apakah ia semata
kesalahan administratif yang diselesaikan dengan pemulihan, ataukah telah
bergeser menjadi unsur kerugian keuangan negara yang kerap dikaitkan
dengan konsekuensi pidana.
61. Bahwa kekaburan itu nyata karena “kerugian keuangan negara” lazim
dipahami sebagai kerugian yang menuntut standar pembuktian yang lebih
ketat
dan
bersifat
“pidana”
(terkait
perbuatan
yang
bertujuan
menguntungkan/memperkaya dan kerugian yang harus nyata), sementara
“kerugian negara” dalam rezim administrasi justru mencakup kelalaian dan
berorientasi pemulihan; akibatnya, norma Pasal 20 UU Administrasi
Pemerintahan membuka ruang tafsir yang saling bertabrakan, misalnya
dalam ilustrasi sebagai berikut: ketika APIP menemukan “kesalahan
administratif” yang berdampak pada berkurangnya nilai/uang/barang negara,
maka jika yang dipakai adalah terminologi “kerugian negara”, logika
hukumnya adalah pemulihan administrasi dan pembebanan penggantian
sesuai siapa yang bersalah; namun jika yang dipakai adalah terminologi
“kerugian keuangan negara”, logika yang muncul bisa berubah menjadi
tuntutan pembuktian “kerugian keuangan negara” dalam kerangka pidana,
padahal forum yang bekerja adalah pengawasan intern administrasi, bukan
proses pidana, sehingga desain norma menjadi tidak tertib dan rentan diseret
keluar dari tujuan awal UU Administrasi Pemerintahan.
62. Bahwa keadaan di atas pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum
(legal uncertainty) karena subjek yang diatur tidak dapat memprediksi secara
rasional dan konsisten: standar kerugian apa yang dipakai, rezim apa yang
bekerja, instrumen apa yang berlaku, dan konsekuensi apa yang mengikuti;
padahal secara teori dan asas pembentukan norma, hukum yang baik harus
memiliki makna “pasti”, yakni paling tidak memenuhi karakter tidak
kontradiktif, tidak kabur, tidak multitafsir pada hal yang pokok, serta
membentuk pedoman perilaku yang dapat diikuti dan diawasi secara terukur,
sehingga kontradiksi terminologi dalam satu pasal ini dengan sendirinya
menurunkan kualitas norma dan membuka ruang disparitas penerapan.
35
63. Atas hal tersebut, maka permohonan ini meminta MK untuk menghapus kata
‘keuangan’ dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4),
hal tersebut didasarkan pada: pertama, permohonan penghapusan kata
“keuangan” adalah karena politik hukum UU Administrasi Pemerintahan sejak
awal merupakan rezim Hukum Administrasi Negara yang mengatur tata
kelola keputusan/tindakan pemerintahan, pengawasan intern, koreksi
administrasi, dan pemulihan akibat kesalahan administratif, sehingga
penggunaan terminologi yang berkonotasi rezim pidana di dalam mekanisme
administrasi justru mengaburkan garis batas yang semestinya dibangun oleh
UU Administrasi Pemerintahan sendiri, dan hal ini bertentangan dengan
tujuan UU Administrasi Pemerintahan untuk menata pemerintahan secara
akuntabel melalui instrumen administrasi terlebih dahulu. Kedua, karena
secara sistematis Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan sendiri
menegaskan arah pemulihan (reparatif) dan pembebanan tanggung jawab
administrasi, yang secara logis kompatibel dengan konsep “kerugian negara”
dalam rezim perbendaharaan, bukan dengan konsep “kerugian keuangan
negara” dalam rezim pidana; hal ini tampak dari struktur Pasal 20 ayat (4)
yang memerintahkan “pengembalian”, dan ayat (5) serta ayat (6) yang
membagi beban pengembalian, sehingga pembacaan yang paling tertib
adalah menempatkan seluruh rangkaian itu dalam satu keluarga konsep yang
sama, yakni “kerugian negara”, bukan mencampurkan dua konsep yang
berbeda rezim.
64. Bahwa, ketiga, harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan rezim peraturan perundang-undangan
lainnya, yang secara tegas mendefinisikan “kerugian negara” dan
menempatkannya dalam desain pemulihan administratif, sebagaimana Pasal
1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” dan Pasal 59 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menegaskan mekanisme penyelesaian administratif melalui norma “Setiap
kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan
36
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” serta Pasal 59 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menegaskan konsekuensi pemulihan dengan norma “Bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian
tersebut.” sehingga secara logika rezim, “pengembalian/penggantian” adalah
karakter
utama
penyelesaian
kerugian
dalam
ranah
administrasi-
perbendaharaan.
65. Bahwa, Keempat, adalah untuk mencegah pergeseran yang tidak tertib dari
domain administrasi ke domain pidana, karena istilah “kerugian keuangan
negara” dalam praktik dan doktrin hidup sebagai unsur akibat dalam tindak
pidana korupsi, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 memuat frasa “dapat merugikan keuangan negara”
melalui norma “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana…”
dan Pasal 3 UU Tipikor memuat frasa yang sama melalui norma “Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan… yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana…”, sehingga
mempertahankan frasa “kerugian keuangan negara” di dalam Pasal 20 UU
Administrasi Pemerintahan berpotensi menormalisasi cara pandang bahwa
kesalahan administratif yang menimbulkan “kerugian” adalah pintu masuk
pidana, padahal UU Administrasi Pemerintahan semestinya menjadi pagar
pembeda yang menjaga agar pidana tidak menjadi primum remedium.
66. Dengan menghapus dan menyatakan kata ‘keuangan’ dalam “kerugian
keuangan negara” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan berubah
menjadi frasa “kerugian negara”, maka para pemohon berharap hal tersebut
dapat mencapai tujuan: Pertama, dapat memberikan kontribusi terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai batas terminologi yang tegas,
sehingga frasa “kerugian negara” secara konsisten ditempatkan sebagai
37
domain administrasi-pemulihan, sedangkan frasa “kerugian keuangan
negara” tidak “ditanam” dalam mekanisme administrasi secara serampangan,
agar pemisahan rezim HAN dan pidana menjadi terang dalam desain
undang-undang.
Kedua
adalah
memberikan
acuan
normatif
yang
operasional bagi APIP, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum untuk
membedakan secara lebih disiplin: mana yang harus diselesaikan melalui
koreksi administrasi dan pemulihan kerugian (TGR/pengembalian), dan
mana yang memang sejak awal memenuhi kualitas mens rea serta standar
pembuktian pidana, sehingga tidak terjadi kecenderungan menjadikan setiap
kesalahan prosedur sebagai “pintu pidana”. Ketiga adalah memperkuat
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945, karena norma yang seragam dan tidak kontradiktif akan
menciptakan pedoman yang dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan
secara konsisten, sehingga mengurangi disparitas tafsir antar institusi dan
mengurangi risiko perlakuan yang berbeda terhadap peristiwa yang sejenis.
67. Bahwa, keempat adalah mencegah kriminalisasi kebijakan dan over
deterrence dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pejabat yang
bekerja dengan itikad baik memerlukan kepastian bahwa mekanisme
administrasi tetap menjadi ruang utama koreksi dan pemulihan atas
kesalahan administratif, sehingga tata kelola tidak lumpuh oleh rasa takut
akibat norma yang kabur dan bercampur rezim. Kelima adalah menguatkan
desain early warning system dan pemulihan keuangan negara melalui jalur
administrasi, karena pembacaan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan
sebagai mekanisme administrasi yang konsisten dengan rezim “kerugian
negara” akan membuat fungsi pengawasan intern menjadi lebih efektif:
menemukan kesalahan, membenahi administrasi, dan memulihkan kerugian
dengan tertib, tanpa menimbulkan bias pidana yang justru mengganggu
orientasi pemulihan dan perbaikan tata kelola.
Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
68. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 pada hakikatnya memuat asas
38
persamaan kedudukan (equality before the law) dan persamaan perlakuan
dalam pemerintahan, yang menuntut agar setiap warga negara/pejabat
pemerintahan yang berada dalam keadaan yang sama diperlakukan sama
oleh hukum dan oleh aparat negara, serta agar norma hukum menyediakan
standar yang seragam untuk diterapkan tanpa disparitas. Prinsip “bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” mensyaratkan norma
yang jelas, koheren, dan tidak kontradiktif, sehingga aparatur pengawasan
(APIP) maupun penegak hukum tidak memiliki ruang tafsir yang terlalu lebar
untuk membedakan perlakuan terhadap peristiwa yang sejenis hanya karena
perbedaan pembacaan atas istilah yang dipakai pembentuk undang-undang.
69. Bahwa objek pengujian (Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan
Pasal 20 ayat (4)) menggunakan frasa “kerugian keuangan negara” dalam
rezim hukum administrasi pemerintahan, padahal pada rangkaian norma
yang sama (Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6)) pembentuk undang-undang
menggunakan frasa “kerugian negara”, sehingga terdapat ketidakseragaman
terminologi yang membuka kemungkinan standar penilaian yang berbeda
atas
“kerugian”
dalam
satu
mekanisme
yang
seharusnya
utuh.
Ketidakseragaman terminologi tersebut menimbulkan standar ganda (double
standard) dalam penerapan hukum, karena pada kasus yang sama-sama
berangkat dari “kesalahan administratif”, sebagian dapat dibaca sebagai
“kerugian negara” (logika pemulihan administratif/TGR), sedangkan sebagian
lainnya dapat ditarik ke pembacaan “kerugian keuangan negara” (menuju
rezim pidana-tipikor), sehingga “subjek yang sama—peristiwa sejenis—
berisiko diperlakukan berbeda”.
70. Bahwa disparitas perlakuan hukum demikian bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma yang kontradiktif dalam satu desain
mekanisme pengawasan intern dan tindak lanjut pengembalian membuat
pelaksanaan hukum menjadi tidak seragam antar instansi/daerah/pejabat,
bahkan membuka ruang selektivitas dan ketidaksetaraan perlakuan.
Kontradiksi paling nyata tampak pada desain Pasal 20 itu sendiri, karena
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) memerintahkan “pengembalian” dalam
jangka waktu tertentu atas “kerugian keuangan negara”, namun Pasal 20 ayat
(5) dan ayat (6) membebankan “pengembalian kerugian negara”; perbedaan
istilah ini memungkinkan perlakuan yang tidak setara karena ukuran dan
39
otoritas pembuktian “kerugian keuangan negara” dalam praktik pidana lazim
dipersepsikan lebih ketat, sedangkan mekanisme APIP adalah mekanisme
administratif—akibatnya pejabat tertentu dapat mengalami konsekuensi yang
lebih berat/lebih cepat hanya karena istilah yang digunakan.
71. Bahwa Pasal 16 ayat (6) memperluas problem yang sama dalam konteks
sengketa kewenangan, karena ketika frasa “kerugian keuangan negara”
dilekatkan
pada
sengketa
kewenangan
(yang
hakikatnya
domain
administrasi/ketatanegaraan), sengketa tersebut berpotensi terdorong keluar
dari logika administratif yang tertib, sehingga membuka risiko penilaian yang
tidak seragam terhadap pihak yang bersengketa—dan pada akhirnya
memperbesar risiko perlakuan berbeda terhadap subjek yang berada dalam
sengketa yang sejenis.
72. Bahwa dampak konstitusional dari keberlakuan norma a quo bersifat nyata
terutama bagi Pemohon VIII, karena sebagai Kepala Desa yang secara rutin
mengelola keuangan desa dan mengambil keputusan administratif, Pemohon
VIII sangat rentan pada penerapan standar ganda tersebut: satu peristiwa
kesalahan administratif dapat diperlakukan sebagai “kerugian negara”
(pemulihan administratif), tetapi dapat pula ditafsirkan sebagai “kerugian
keuangan negara” (konotasi pidana) semata-mata karena perbedaan
pembacaan
aparatur.
Apabila
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonan a quo, dengan menyatakan frasa “kerugian keuangan negara”
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat (serta dibaca menjadi “kerugian negara”), maka dampak
langsungnya adalah hilangnya standar ganda, terpulihkannya asas
persamaan kedudukan, dan terciptanya standar penerapan yang seragam
bagi seluruh pejabat pemerintahan di Indonesia, karena putusan Mahkamah
Konstitusi berlaku erga omnes.
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
73. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 pada hakikatnya menjamin
“kepastian hukum yang adil” (legal certainty with justice) dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum, yang mensyaratkan norma disusun secara
konsisten, tidak kabur (vagueness), tidak kontradiktif, dan dapat diprediksi
penerapannya. Kepastian hukum yang adil menghendaki subjek hukum
dapat memahami secara rasional: (i) standar apa yang dipakai, (ii) rezim apa
40
yang bekerja (administratif atau pidana), dan (iii) konsekuensi apa yang
mengikuti atas tindakan/kelalaian administratif; tanpa itu, norma berubah
menjadi multi-tafsir dan menurunkan kualitas perlindungan hukum. Objek
pengujian secara inheren menimbulkan ketidakpastian hukum karena
memasukkan istilah lintas-rezim, yaitu frasa “kerugian keuangan negara”
yang dalam praktik dan doktrin kuat berkonotasi rezim pidana-tipikor, ke
dalam mekanisme pengawasan intern dan pemulihan administratif (APIP)
yang seharusnya selaras dengan konsep “kerugian negara” dalam rezim
perbendaharaan/pemulihan.
74. Bahwa
kontradiksi
terminologi
dalam
Pasal
20
UU
Administrasi
Pemerintahan bersifat nyata dan bukan sekadar redaksional, karena ayat (2)
huruf c dan ayat (4) menggunakan “kerugian keuangan negara”, namun ayat
(5) dan ayat (6) menggunakan “kerugian negara”, sesuatu yang salah dalam
teknik pengutipan norma; keadaan ini merupakan contradictio in terminis
yang mengacaukan logika sistemik satu mekanisme: dari penilaian
kesalahan administratif, kemudian tindak lanjut, pengembalian, dan
pembebanan tanggung jawab.
75. Bahwa akibatnya, subjek yang diatur tidak dapat memprediksi secara pasti
apakah konsekuensi atas “kesalahan administratif” berada murni pada jalur
admnistrasi (pemulihan/pengembalian/TGR) atau berpotensi ditarik ke jalur
pidana, karena istilah “kerugian keuangan negara” lazim dibaca sebagai
unsur yang dekat dengan tindak pidana korupsi; keadaan demikian secara
langsung mereduksi “kepastian hukum yang adil” sebagaimana tertulis dalam
pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian tersebut semakin serius
karena Pasal 20 ayat (4) memerintahkan pengembalian dalam waktu 10 hari
kerja atas “kerugian keuangan negara”, sementara rezim pidana sendiri
menuntut standar pembuktian dan forum yang berbeda; ketegangan logika-
konseptual ini menjadikan norma tidak tertib dan memperkabur standar
pembuktian serta otoritas penentu “kerugian” dalam praktik pengawasan
intern. Pasal 16 ayat (6) juga menimbulkan ketidakpastian serupa, karena
ketika frasa “kerugian keuangan negara” dilekatkan pada sengketa
kewenangan, norma menjadi tidak jelas apakah penyelesaiannya tetap
dalam koridor administrasi/ketatanegaraan yang proporsional atau terdorong
pada konsekuensi lintas-rezim yang lebih berat; hal ini melemahkan jaminan
41
kepastian hukum yang adil.
76. Bahwa ketidakpastian ini berdampak paling nyata bagi Pemohon VIII, karena
dalam praktik pemerintahan desa, pengelolaan anggaran dan keputusan
administratif selalu berada dalam ruang pengawasan; sehingga frasa yang
kabur tersebut menciptakan risiko berkelanjutan bahwa kesalahan
administratif tanpa mens rea dapat ditafsirkan berlebihan menjadi pintu
masuk konsekuensi pidana.
77. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka
terdapat kemungkinan nyata bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon—
terutama Pemohon VIII—tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena norma
menjadi jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum yang adil
mengenai batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, dan
akibatnya mengikat bagi semua pihak (erga omnes). Dampak pengabulan
permohonan juga bersifat akademik dan sistemik, karena konsistensi
penggunaan istilah “kerugian negara” dalam rezim administrasi akan
memulihkan kepastian konseptual bagi pengajaran dan pembelajaran hukum
di universitas, sehingga dosen dan mahasiswa tidak lagi dipaksa
mengajarkan norma yang kontradiktif dalam satu pasal, dan kualitas
pendidikan hukum menjadi lebih rasional, sistematis, serta sesuai mandat
kepastian hukum.
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
78. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin kesempatan yang sama
bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang
secara hakikat mencakup jaminan bahwa warga negara tidak dihambat oleh
desain norma yang menimbulkan ketakutan berlebihan (over deterrence)
atau ketidakpastian konsekuensi hukum dalam menjalankan fungsi
pemerintahan. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan mensyaratkan
iklim tata kelola yang rasional dan terukur, di mana pejabat pemerintahan
dapat menjalankan kewenangan/diskresi secara akuntabel tanpa rasa takut
yang tidak proporsional akibat norma yang kabur dan bercampur rezim.
79. Bahwa objek pengujian justru menciptakan hambatan faktual terhadap
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena frasa “kerugian
keuangan negara” dalam mekanisme administrasi pengawasan intern
menimbulkan persepsi risiko pidana yang melekat bahkan pada kesalahan
42
administratif tanpa mens rea, sehingga pejabat pemerintahan—terutama
pada level desa—berpotensi mengalami over deterrence dalam mengambil
keputusan. Over deterrence tersebut menurunkan kualitas partisipasi dalam
pemerintahan,
sebab
pejabat
menjadi
enggan
menggunakan
kewenangan/diskresi
yang
diperlukan
masyarakat
karena
khawatir
kesalahan prosedur administratif akan “dibaca” sebagai pintu masuk kerugian
keuangan negara dan berujung kriminalisasi; kondisi ini menggerus makna
kesempatan yang sama yang dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
80. Bahwa dampak tersebut sangat relevan bagi Pemohon VIII, karena
pemerintahan desa menuntut keputusan cepat dan responsif atas kebutuhan
warga; norma yang kabur membuat pejabat desa cenderung defensif,
lamban, dan menghindari tindakan administratif yang sebenarnya diperlukan
untuk pelayanan dan pembangunan. Apabila permohonan a quo dikabulkan,
maka kejelasan norma akan memulihkan iklim pemerintahan yang sehat,
menekan over deterrence, memperkuat perlindungan hukum bagi pejabat
yang bekerja dengan itikad baik, dan menjamin kesempatan yang sama bagi
warga negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, serta berlaku umum
(erga omnes).
Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945
81. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 mewajibkan negara—terutama
pemerintah—untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia,
termasuk menjamin kepastian hukum, perlakuan yang setara, dan
perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kewajiban ini menuntut
pembentuk undang-undang menyusun norma yang jelas, konsisten, dan
tidak kontradiktif. Namun, penggunaan frasa “kerugian keuangan negara”
dalam mekanisme pengawasan dan pemulihan administratif justru membuka
ruang tafsir yang mengaburkan batas antara administrasi dan pidana,
sehingga berpotensi mendorong kriminalisasi atas kesalahan administratif.
Padahal, politik hukum UU Administrasi Pemerintahan adalah menempatkan
penyelesaian melalui koreksi dan pemulihan dalam rezim administrasi, bukan
pemidanaan.
82. Bahwa ketika negara membiarkan norma administrasi bercampur dengan
terminologi pidana tanpa penegasan yang tegas, negara gagal memenuhi
kewajiban perlindungan, karena subjek hukum (pejabat pemerintahan) tidak
43
memperoleh jaminan sistem hukum yang dapat diprediksi, dan aparat
berpotensi menafsirkan secara luas yang berujung ketidakadilan. Pasal 20
ayat (2) huruf c dan ayat (4) mengatur mekanisme pengembalian dalam
kerangka APIP, sehingga secara tujuan adalah pemulihan; namun
penggunaan “kerugian keuangan negara” menggeser orientasi itu dari
protektif-reparatif menjadi represif, dan bertentangan dengan kewajiban
negara untuk memastikan instrumen administrasi berfungsi sebagai pagar
awal (early warning system) sebelum konsekuensi yang lebih berat.
83. Bahwa Pasal 16 ayat (6) juga menimbulkan konsekuensi serupa, karena
sengketa kewenangan yang seharusnya diselesaikan secara tertib dalam
koridor administrasi/ketatanegaraan dapat terdorong pada konsekuensi
lintas-rezim akibat frasa “kerugian keuangan negara”, sehingga perlindungan
atas kepastian dan keadilan menjadi melemah.
84. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo,
putusan yang bersifat erga omnes akan memperkuat perlindungan hukum
bagi seluruh pihak terkait, khususnya pejabat pemerintahan yang bekerja
dengan itikad baik, karena norma menjadi seragam “kerugian negara” dalam
rezim administrasi, sehingga menutup ruang multi-tafsir yang berpotensi
sewenang-wenang dan menegakkan kembali pemisahan HAN dan pidana.
Dampak pengabulan permohonan juga menjangkau dunia akademik, karena
konsistensi terminologi akan menghilangkan kontradiksi konseptual dalam
teks undang-undang, memberikan kepastian bagi dosen dalam pengajaran
dan penelitian, serta memberikan kepastian bagi mahasiswa dalam
pembelajaran mengenai batas domain hukum administrasi negara dan
hukum pidana, sehingga mandat negara untuk memajukan pemahaman
hukum yang rasional dan berkepastian dapat bekerja secara lebih tertib.
85. Dengan demikian, penghapusan kata “keuangan” dalam frasa “kerugian
keuangan negara” adalah langkah konstitusional yang proporsional, untuk
menghilangkan ketidakpastian, memperkuat perlindungan hukum, mencegah
kriminalisasi kesalahan administratif tanpa mens rea, serta menegakkan
kembali fungsi hukum administrasi negara sebagai instrumen pemulihan dan
perbaikan tata kelola pemerintahan.
86. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo secara konsisten dan
menyeluruh ditujukan terhadap kata “keuangan” dalam frasa “kerugian
44
keuangan negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal
20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, apabila
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka tidak akan
terdapat pertentangan maupun inkonsistensi secara internal dalam UU
Administrasi Pemerintahan, karena keseluruhan norma yang memuat frasa
tersebut telah dimohonkan pengujian, sehingga penggunaan terminologi
dalam satu rezim pengawasan dan pemulihan administratif menjadi seragam,
tertib istilah, dan tertib logika.
87. Bahwa secara eksternal, pengabulan permohonan ini justru akan
memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi dengan rezim “kerugian negara”
dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta
regulasi turunannya, yang secara konsisten menempatkan “kerugian negara”
dalam kerangka administratif dan berorientasi pada pemulihan. Dengan
demikian, koreksi terhadap frasa a quo tidak hanya menata konsistensi
internal UU Administrasi Pemerintahan, tetapi juga memperteguh koherensi
sistem hukum nasional dalam membedakan secara tegas antara rezim
hukum administrasi negara dan rezim hukum pidana.
IV. PETITUM
Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat
kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf
c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
45
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Surat Kuasa Khusus;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum (FH)
Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar
Nomor:306/I-2/FH/VIII/2025 Tentang Penetapan Jadwal Dosen
dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Pada Semester Ganjil
Tahun 2025/2026;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon V;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon VI;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon VII;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon IV;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon V;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon VI;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon VII;
16. Bukti P-16 : Fotokopi SK Anggota Bem PM UNDIKNAS;
17. Bukti P-17 : Fotokopi SK Gubernur Bem FH UNDIKNAS;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon VIII;
19. Bukti P-19 : Fotokopi
Surat
Keputusan
Bupati
Tabanan
Nomor
180/686/03/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan
Perbekel di Kabupaten Tabanan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tertanggal 14 Juni
2024;
46
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pemberitaan Kompas “Menko Polhukam: Kesalahan
Administrasi
Tidak
Bisa
Ditindak
Pidana
Korupsi”
(https://www.kompas.id/artikel/menko-polhukam-kesalahan-
administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XIV/2016;
22.
Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017;
23.
Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-
XIV/2016;
24.
Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (https://peraturan.bpk.go.id/Details/
38695/uu-no-30-tahun-2014);
25.
Bukti P-25 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (https://jabar.kemenag.go.id/assets/
uploads/regulasi/uu-30-2014bt.pdf);
26.
Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan
(https://www.hukumonline.com/
pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-
tahun-2014/);
27.
Bukti P-27 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
28.
Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan;
29.
Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
30.
Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
31.
Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal;
32.
Bukti P-32 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor:
47
NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan
Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu kata “keuangan” dalam norma Pasal 16
ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601, selanjutnya disebut UU 30/2014) terhadap UUD NRI Tahun
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
48
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
49
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai
berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2)
huruf c dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014, yang selengkapnya menyatakan:
Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014
“Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 20 ayat (2) huruf c UU 30/2014
“Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. …;
b. …;
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara.
Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014
“Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian
keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII menerangkan memiliki hak
konstitusional yang dijamin di antaranya dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C
ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
50
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan warga
negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas
Pendidikan Nasional [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6], yang berperan
aktif dalam pengembangan, pengajaran, serta pembaharuan hukum nasional.
Dalam praktik akademik tidak hanya mengajar hukum pidana dan hukum acara
pidana, tetapi juga hukum keuangan negara sebagai bidang kajian yang berada
pada persimpangan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara,
khususnya
dalam
konteks
pengelolaan
keuangan
negara
dan
pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Dalam proses pengajaran dan
pengembangan keilmuan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
menemukan ketidaksinkronan dan kontradiksi terminologis (contradictio in
terminis) antara frasa “kerugian keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam
norma Pasal 16 dan Pasal 20 UU 30/2014, sehingga jika diterapkan norma
tersebut akan berujung pidana. Oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II dan
Pemohon III menghadapi kesulitan untuk menjelaskan secara konsisten batas
antara administrasi dan pidana yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-
hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 31 ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII adalah
perseorangan warga negara Indonesia, berstatus sebagai mahasiswa aktif
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, serta sebagai aktivis Badan
Eksekutif
Mahasiswa-Pemerintahan
Mahasiswa
(BEM-PM)
Universitas
Pendidikan Nasional [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-17]. Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kesadaran untuk
mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi menjadi intelektual, ilmuwan,
praktisi, dan/atau profesional yang mempelajari secara teoritis dan normatif
perbedaan antara konsep “kerugian keuangan negara” yang lazim digunakan
dalam hukum pidana dan konsep “kerugian negara” yang berada dalam ranah
hukum administrasi negara, namun menemukan adanya ketidakkonsistenan
terminologi dan kontradiksi konsep sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal
16 dan Pasal 20 ayat (2) huruf c serta ayat-ayat selanjutnya dalam UU 30/2014.
Hal
tersebut
menimbulkan
‘kebingungan
akademik’
yang
berpotensi
mengaburkan batas atau domain antara hukum administrasi dan hukum pidana
sehingga berpengaruh bagi mahasiswa hukum yang sedang membentuk dasar
51
keilmuan, khususnya dalam memahami materi kuliah, diskusi akademik, dan
penyusunan tugas yang berisiko mempengaruhi praktik hukum Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII di masa depan. Keadaan ini
merugikan hak Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII atas
kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 sehingga menyebabkan terhambat dalam mengembangkan diri dan
membangun argumentasi hukum yang konsisten dalam forum akademik
maupun partisipasi kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945. Pada saat yang sama juga menghambat hak
mengembangkan diri dan berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan
sistem hukum nasional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
5. Bahwa Pemohon VIII merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang
saat ini menjabat sebagai kepala desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Tabanan Nomor 180/686/03/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan
Perbekel di Kabupaten Tabanan [vide Bukti P-18 dan Bukti P-19]. Dalam
menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem
pemerintahan, Pemohon VIII menggunakan kewenangan menerbitkan
keputusan
dan/atau
melakukan
tindakan
administrasi
pemerintahan,
menggunakan diskresi, mengelola keuangan desa, serta pertanggungjawaban
administrasi lainnya yang wajib tunduk pada kaidah hukum administrasi negara
sebagaimana diatur dalam UU 30/2014, termasuk ketentuan mengenai
pengawasan, penilaian kesalahan administratif, dan mekanisme pengembalian
kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU a quo yang menjadi
objek pengujian dalam permohonan a quo. Di sisi yang lain, Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) memberikan
kewenangan yang luas dan strategis kepada kepala desa dalam mengelola dan
bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara dan keuangan desa.
Pemohon VIII menyadari secara rasional berpotensi melakukan kesalahan
administratif tanpa niat jahat (mens rea) dalam melaksanakan tanggung
jawabnya. Dalam kaitan ini, Pemohon memiliki rasa takut yang berlebihan (over
deterrence) untuk mengambil kebijakan desa sehingga menghambat
optimalisasi pelayanan publik karena apabila Pemohon tidak mampu
52
mengembalikan kerugian keuangan negara dalam batas waktu tertentu
dikarenakan kesalahan administratif maka berisiko ditarik ke ranah pidana.
Risiko tersebut bersifat spesifik melekat pada jabatan dan kewenangan
Pemohon.
6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII kerugian hak
konstitusional yang dialami atau potensial dialami bukan semata persoalan
akademik atau pelayanan publik melainkan persoalan jaminan persamaan
kedudukan, hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif
untuk membangun masyarakat, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, yang apabila dikabulkan kerugian hak konstitusional
dimaksud tidak terjadi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah
perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang
menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
beranggapan hak-hak tersebut dirugikan karena berlakunya frasa “kerugian
keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan
Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 sehingga menyulitkan Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III mengembangkan materi pembelajaran dan memahami batas antara
hukum pidana dan hukum administrasi karena adanya ketidaksinkronan
penggunaan frasa “kerugian negara” dan frasa “kerugian keuangan negara” dalam
UU 30/2014.
Sementara itu, terkait dengan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII
dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berstatus
mahasiswa yang juga aktif pada organisasi BEM-PM, menerangkan memiliki hak
konstitusional untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan serta hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak konstitusional
Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII tersebut dianggap dirugikan dengan
berlakunya frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal
53
20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang menimbulkan
kebingungan antara batas atau domain hukum administrasi dan hukum pidana yang
menyebabkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon
VII tidak
dapat
mengembangkan keilmuan sehingga memengaruhi pemahaman materi kuliah,
diskusi akademik, dan penyusunan tugas.
Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
I sampai dengan Pemohon VII dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi. Dalam kaitan ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan mengenai
kesulitan dalam memahami penggunaan frasa “kerugian keuangan negara”,
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan
Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014, dalam kegiatan pengembangan materi pembelajaran
(Pemohon I sampai dengan Pemohon III) dan mempengaruhi kegiatan perkuliahan
(Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII), sehingga hal tersebut dianggap
merugikan hak konstitusionalnya. Mahkamah juga tidak menemukan argumentasi
lain dan alat bukti lain yang dapat menunjukkan Pemohon I sampai dengan
Pemohon VII sebagai perseorangan warga negara Indonesia, in casu dosen dan
mahasiswa mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya frasa
“kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf
c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat menerangkan anggapan
kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Terlebih, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII juga tidak menguraikan apabila
permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti
yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Padahal sesuai dengan
hukum acara, uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan
satu rangkaian yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif. Dengan demikian,
Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
54
Sementara itu, berkenaan dengan uraian kedudukan hukum Pemohon
VIII dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai Kepala Desa (Perbekel) Kukuh, menerangkan memiliki hak
konstitusional untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk
memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang
dianggap dirugikan sehingga menghambat upaya Pemohon VIII membangun
masyarakat, in casu masyarakat Desa Kukuh [vide Bukti P-19], dengan
menggunakan anggaran atau dana desa di mana jika terjadi kesalahan administratif
dalam pengelolaan dana tersebut masuk ranah pidana. Anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud terjadi karena berlakunya frasa “kerugian keuangan
negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU
30/2014 yang dimohonkan pengujian. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon VIII tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dalam batas penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat
(causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh
karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak
konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti
atau tidak terbuktinya dalil ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian, menurut Mahkamah Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon VIII (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang
bahwa
dalam
mendalilkan
inkonstitusionalitas
kata
“keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20
ayat (4) yang dikaitkan oleh Pemohon dengan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6)
UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat
55
(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya
sebagai berikut.
1. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan frasa “kerugian keuangan negara”
dalam UU administrasi pemerintahan berpotensi menggeser logika administratif
sebagai primum remedium menjadi logika pidana sebagai primum remedium,
padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan
pentingnya penempatan pidana sebagai ultimum remedium setelah instrumen
administratif ditempuh dalam perkara yang beririsan dengan tindakan
pemerintahan. Selain itu, pembedaan “kerugian negara” dan “kerugian
keuangan negara” juga berkorelasi langsung dengan pembedaan kesalahan
administratif dan tindak pidana, karena “kerugian negara” secara normatif dapat
lahir dari kelalaian (administratif), sedangkan “kerugian keuangan negara”
melekat pada tindakan yang mengandung tujuan memperkaya/menguntungkan
di mana terdapat mens rea. Apabila mencampuradukan keduanya akan
membuka ruang multitafsir yang mengaburkan batas antara ranah hukum
administrasi negara dan hukum pidana. Oleh karena itu, penegasan perbedaan
konsep menjadi fondasi utama untuk menunjukkan bahwa penggunaan frasa
“kerugian keuangan negara” dalam UU administrasi pemerintahan bukan hanya
masalah redaksional, melainkan terkait kepastian hukum dan diferensiasi rezim
sanksi yang harus dijaga secara konsisten oleh pembentuk undang-undang.
2. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang menggunakan frasa
“kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” yang tidak seragam, bahkan
jika dikaitkan dengan norma Pasal 20 UU 30/2014 terjadi kontradiktif dalam satu
rangkaian norma yang sama, karena Pasal 20 ayat (2) huruf c menyebut
“kerugian keuangan negara” melalui frasa “terdapat kesalahan administratif
yang menimbulkan kerugian keuangan negara”. Kemudian Pasal 20 ayat (4)
kembali memerintahkan “pengembalian kerugian keuangan negara” melalui
frasa “dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10
(sepuluh) hari kerja…”, tetapi norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) justru
menggunakan frasa yang berbeda, yakni “kerugian negara” melalui frasa
“Pengembalian kerugian negara…”, sementara itu norma Pasal 16 ayat (6) UU
30/2014 menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”, sehingga secara
56
gramatikal dan sistematis terdapat contradictio in terminis dalam satu pasal dan
kaitan dengan pasal lainnya yang seharusnya membentuk satu desain
mekanisme pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh. Hal tersebut
terlihat dalam putusan Tipikor PN Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal dan
Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal [vide Bukti P-31], yang berawal dari
persoalan tata kelola dan administrasi pemerintahan desa, yang terkait dengan
evaluasi dan pembenahan administratif. Namun, temuan audit menyebut
adanya kerugian kerugian keuangan negara dalam kerangka tindak pidana
korupsi. Kesalahan administratif dalam UU 30/2014 seharusnya diarahkan pada
koreksi dan pemulihan, namun berubah menjadi dasar pemidanaan yang tidak
memberikan kepastian hukum kapan suatu kesalahan berhenti sebagai ranah
administrasi yang diselesaikan melalui instrumen pemulihan/TGR dan kapan
masuk wilayah pidana. Kekaburan norma tersebut nyata karena “kerugian
keuangan negara” lazim dipahami sebagai kerugian yang menuntut standar
pembuktian yang lebih ketat dan bersifat “pidana” sementara “kerugian negara”
dalam rezim administrasi justru mencakup kelalaian dan berorientasi pemulihan.
3. Bahwa menurut Pemohon, keadaan di atas pada akhirnya menciptakan
ketidakpastian hukum (legal uncertainty) karena subjek yang diatur tidak dapat
memprediksi secara rasional dan konsisten terkait dengan standar kerugian apa
yang dipakai, rezim apa yang bekerja, instrumen apa yang berlaku, dan
konsekuensi apa yang mengikuti. Padahal secara teori dan asas pembentukan
norma, hukum yang baik harus memiliki makna “pasti”, yakni paling tidak
memenuhi karakter tidak kontradiktif, tidak kabur, tidak multitafsir pada hal yang
pokok, serta membentuk pedoman perilaku yang dapat diikuti dan diawasi
secara terukur, sehingga kontradiksi terminologi dalam pasal a quo dengan
sendirinya menurunkan kualitas norma dan membuka ruang disparitas
penerapan.
4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan
Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”
dalam rezim hukum administrasi pemerintahan, namun dalam rangkaian norma
yang sama, yakni Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 digunakan frasa
“kerugian negara”, sehingga terdapat ketidakseragaman terminologi yang
membuka kemungkinan standar penilaian yang berbeda atas “kerugian” dalam
satu mekanisme yang seharusnya utuh di mana ketidakseragaman terminologi
57
tersebut menimbulkan standar ganda (double standard) dalam penerapan
hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Norma yang kontradiktif dalam satu desain mekanisme pengawasan intern dan
tindak lanjut pengembalian membuat pelaksanaan hukum menjadi tidak
seragam antar instansi/daerah/pejabat, bahkan membuka ruang selektivitas dan
ketidaksetaraan perlakuan. Terlebih, Pemohon sebagai kepala desa secara
rutin mengelola keuangan desa dan mengambil keputusan administratif,
sehingga rentan dengan penerapan standar ganda oleh aparatur, di mana satu
peristiwa kesalahan administratif dapat diperlakukan sebagai “kerugian negara”
(pemulihan administratif), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Pemohon, adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan
mensyaratkan iklim tata kelola yang rasional dan terukur, di mana pejabat
pemerintahan dapat menjalankan kewenangan/diskresi secara akuntabel tanpa
rasa takut yang tidak proporsional akibat norma yang kabur. Hal tersebut
disebabkan, norma pasal a quo menciptakan hambatan faktual terhadap
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena frasa “kerugian keuangan
negara” dalam mekanisme administrasi pengawasan intern menimbulkan
persepsi risiko pidana karena kesalahan administratif tanpa mens rea, sehingga
pejabat pemerintahan terutama pada level desa berpotensi mengalami over
deterrence dalam mengambil keputusan, yang menurunkan kualitas partisipasi
dalam
pemerintahan,
sebab
pejabat
menjadi
enggan
menggunakan
kewenangan/diskresi yang diperlukan masyarakat karena khawatir kesalahan
prosedur administratif akan menjadi pintu masuk kerugian keuangan negara
yang berujung kriminalisasi, kondisi ini menggerus makna kesempatan yang
sama dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, penghapusan kata “keuangan” merupakan langkah
konstitusional yang proporsional, untuk menghilangkan ketidakpastian,
memperkuat
perlindungan
hukum,
mencegah
kriminalisasi
kesalahan
administratif tanpa mens rea, serta menegakkan kembali fungsi hukum
administrasi negara sebagai instrumen pemulihan dan perbaikan tata kelola
pemerintahan. Objek pengujian dalam permohonan a quo secara konsisten dan
menyeluruh ditujukan terhadap kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6),
58
Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 sehingga apabila
Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka tidak akan terdapat
pertentangan atau inkonsistensi dalam UU 30/2014.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada
pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan kata “keuangan” dalam
norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannnya,
Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-32 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama pokok permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan
konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kata
“keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20
ayat (4) UU 30/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat kesempatan
yang sama dalam pemerintahan dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan
hak secara kolektif untuk membangun masyarakat serta menghambat perlindungan
dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
[3.11]
Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas
norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk
terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa UU 30/2014 merupakan hukum materiil bagi pejabat dalam
menjalankan administrasi pemerintahan yang diperlukan sebagai salah satu
instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas. Berlakunya UU
59
30/2014 juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai
upaya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, UU
30/2014 juga bertujuan untuk melindungi badan dan/atau pejabat pemerintahan dari
tindakan sewenang-wenang dan maladministrasi dalam tata laksana administrasi
pemerintahan. Oleh karena itu, keberlakuan UU 30/2014 dimaksudkan tidak hanya
sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai
instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat sehingga keberadaan UU a quo benar-benar dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan
daerah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pembentuk undang-undang untuk
memberikan jaminan kepada warga masyarakat sebagai subjek dalam sebuah
negara hukum sebagaimana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam kaitan ini, UU
30/2014 menjadi panduan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam
menggunakan wewenangnya yang tidak boleh dilakukan secara semena-mena
namun harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
sebagaimana telah dipraktikkan selama ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Dengan kata lain, UU 30/2014 mengkonkretkan AUPB dalam norma hukum yang
mengikat [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. AUPB dimaksud meliputi asas
kepastian
hukum;
kemanfaatan;
ketidakberpihakan;
kecermatan;
tidak
menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan
yang baik [vide Pasal 10 dan Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dalam hal ini, AUPB
tersebut tidak bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 30/2014, sebab
apabila terdapat pelanggaran hukum administrasi yang berkaitan dengan
penerapan asas dimaksud, di luar asas-asas yang telah ditentukan dapat diterapkan
asas lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini sejalan dengan maksud
dibentuknya UU 30/2014 yakni mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya
bagi pejabat pemerintahan, namun juga menjadi landasan hukum yang dibutuhkan
guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
[vide Konsiderans Menimbang huruf c UU 30/2014].
Berkenaan dengan maksud tersebut, dalam UU 30/2014 ditentukan pula
tujuan perlunya pengaturan administrasi pemerintahan, yaitu untuk menciptakan
tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum,
60
mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau
pejabat pemerintahan; dan memberikan pelindungan hukum kepada warga
masyarakat dan aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, perlu diterapkan AUPB
terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan agar
produk yang dihasilkan dapat menjadi instrumen hukum dalam peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang diberikan dengan sebaik-
baiknya [vide Pasal 3 UU 30/2014]. Dengan kata lain, pengaturan administrasi
pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian dari upaya membangun prinsip-prinsip
pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang
demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan
kepastian hukum [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dalam kaitan ini, UU
30/2014 menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya
untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sekaligus
menjadi instrumen untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan
menciptakan pola pengaturan birokrasi yang semakin baik, transparan, efektif dan
efisien.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, terkait dengan isu
konstitusionalitas frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”,
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017,
telah menegaskan antara lain sebagai berikut:
[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006,
pembentuk Undang-Undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun
2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
(UU
Administrasi
Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan antara lain; Pasal 20
ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan
administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi absolut peradilan
tata usaha negara untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas negara karena
keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan
tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian sanksi administratif
berat kepada pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang
menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan,
kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya
unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu
dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang
tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan
61
dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan
tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai
upaya terakhir (ultimum remedium);
[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan
dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut
Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan
unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini,
berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata
“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan
perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena
perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun
sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana
korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam
perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka
kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur
tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi
jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru
dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi
terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap,
gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum,
masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan
tercela. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah
bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya
perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari:
1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut
menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami
sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah
terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana
korupsi;
[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil.
Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk
menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara,
termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas
freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan
landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan
terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan
yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan
negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil
seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat
menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir
kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di
antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara,
62
rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.
Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata
“dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana
korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan
persoalan
mulai
dari
perhitungan
jumlah
kerugian
negara
yang
sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang
menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda
menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara
nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata
“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan
dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip
hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex
stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan
prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945.
[3.10.6]
Bahwa
penerapan
unsur
merugikan
keuangan
dengan
menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan
kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan
harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU
Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2]
dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU
Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefiniskan,
“Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi
kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti
delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan
negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata
atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat
“secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32
ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang
menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya
berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang
ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti
Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik
korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau
nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB
Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam
jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat
publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan
dalam
perusahaan
swasta,
pencucian
uang
hasil
kejahatan,
menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi
proses peradilan.
63
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah
menegaskan bahwa dengan berlakunya UU 30/2014, kesalahan administratif yang
mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenakan tindak pidana korupsi, melainkan
dengan mendahulukan/mengedepankan sanksi administratif (primum remedium),
karena penerapan sanksi pidana atau pidana korupsi sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium).
[3.12]
Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil
Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal
20 ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah
mengutip secara utuh substansi norma yang dipersoalkan tersebut. Dalam hal ini,
Pasal 16 dan Pasal 20 UU 30/2014 berada dalam Bab V yang mengatur tentang
Kewenangan Pemerintah, di mana Pasal 16 berada pada bagian keenam yang
mengatur tentang Sengketa Kewenangan, sedangkan Pasal 20 UU 30/2014 berada
pada bagian ketujuh yang mengatur tentang Larangan Penyalahgunaan
Wewenang, sebagai berikut.
Pasal 16
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa
Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan,
kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antaratasan
Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk
menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut
mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.
(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa
Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan
oleh Presiden.
(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
64
(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara,
aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah.
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara.
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak
lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian
keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya
unsur penyalahgunaan Wewenang.
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur
penyalahgunaan Wewenang.
Berkenaan dengan kutipan norma di atas, yang harus dijawab oleh
Mahkamah
terkait
dengan
persoalan
konstitusionalitas
norma
yang
dipermasalahkan oleh Pemohon adalah apakah kata “keuangan” dalam norma
Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat kesempatan yang
sama dalam pemerintahan, dan menghambat hak untuk memajukan diri dalam
memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat serta
menghambat perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sehingga
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkaitan
dengan
hal
tersebut,
sebagaimana
telah
Mahkamah
pertimbangkan dalam Paragraf [3.11] di atas bahwa tujuan utama dibentuk UU
30/2014 adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
65
badan dan/atau pejabat pemerintahan di mana dalam menggunakan wewenangnya
harus mengacu pada AUPB dan mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, UU 30/2014 juga menjadi solusi dalam
memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat dan juga bagi pejabat
pemerintahan serta menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan
hukum masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, dalam hal
terdapat kesalahan administrasi, UU 30/2014 memiliki pola yang berbeda mengenai
penyelesaian kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara
pemerintahan yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Di mana
dalam UU 30/2014, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara
dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak
selalu dikenai pidana atau pidana korupsi dan mekanisme penyelesaiannya pun
tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana atau pidana korupsi, bahkan
dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, dalam konteks UU 30/2014
justru hendak menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau pidana korupsi
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sebagaimana ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
[3.12.2] Bahwa dalam kaitan dengan norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang
dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan bagian dari rangkaian
pengaturan sengketa kewenangan, yang pada hakikatnya adalah klaim
penggunaan wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) pejabat pemerintahan atau
lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan
yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan [vide Pasal 1 angka 13 UU
30/2014]. Adanya tumpang tindih atau ketidakjelasan dimaksud jelas tidak sejalan
dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus berdasarkan asas
legalitas yakni mengedepankan dasar hukum dari suatu keputusan dan/atau
tindakan yang dibuat; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang
menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar
hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; serta harus pula didasarkan
pada AUPB [vide Pasal 5 dan Penjelasan UU 30/2014]. Selain itu, terjadinya klaim
penggunaan wewenang dimaksud dapat disebabkan terlanggarnya pembatasan
wewenang yang seharusnya dipatuhi, misalnya karena masa atau tenggang waktu
wewenang pejabat pemerintahan telah berakhir, wilayah atau daerah berlakunya
66
wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang yang tidak sesuai sehingga
menimbulkan klaim yang dianggap pejabat pemerintahan telah melampaui
kewenangannya [vide Pasal 15 UU 30/2014]. Untuk menyelesaikan klaim dimaksud
telah ditentukan kronologisnya dalam UU 30/2014 bahwa kewenangan
penyelesaian sengketa kewenangan tersebut berada pada antaratasan pejabat
pemerintahan
yang
bersengketa
melalui
koordinasi
untuk
menghasilkan
kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan [vide Pasal 16 ayat (2) UU 30/2014]. Apabila dihasilkan kesepakatan
maka hal tersebut mengikat para pihak yang bersengketa, sepanjang tidak
merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. Sebaliknya,
apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa kewenangan di
lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. Artinya,
upaya untuk menegakkan persoalan administrasi pemerintahan tetap harus
dilakukan hingga level pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan jaminan pelindungan kepada setiap masyarakat dan bahkan,
memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap
keputusan dan/atau tindakan, kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau
atasan pejabat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan
gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat
pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara, karena UU 30/2014 adalah
bagian dari hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara [vide
Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian
sengketa administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum
administrasi, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan
ketidakpastian hukum kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014
sehingga memohon agar kata tersebut dihapus. Penting bagi Mahkamah
menegaskan bahwa untuk memahami norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014
dimaksud tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan norma, khususnya norma Pasal
16 ayat (3) UU a quo yang menegaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa
kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau
lingkungan hidup, maka terhadap sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kerugian keuangan negara
dimaksud tidak termasuk kerugian terhadap aset negara dan kerugian lingkungan
67
hidup. Dengan kata lain, jika kerugian dimaksud mencakup ketiga hal maka
cakupannya menjadi lebih luas sehingga menjadi kerugian negara. Berkenaan
dengan hal ini, norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 menggunakan frasa “Dalam
hal”, yang jika diilustrasikan dengan menggunakan rujukan atau pedoman
perumusan norma pada angka 260 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU
12/2011), frasa “dalam hal” tersebut digunakan untuk menyatakan suatu
kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi
(pola kemungkinan-maka). Artinya, proses penyelesaian sengketa kewenangan
dalam penggunaan kewenangan ditempuh terlebih dahulu, sesuai dengan prosedur
yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) hingga ayat (5) UU 30/2014.
Ketentuan ini sejalan dengan penegasan atas larangan penyalahgunaan wewenang
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam norma Pasal 17 UU 30/2014,
yaitu larangan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan/atau
bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan atau
perbuatan melanggar larangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan
negara, aset negara dan/atau lingkungan hidup yang telah diselesaikan
penggunaan kewenangannya dalam sengketa kewenangan, maka upaya terakhir
(ultimum remidium) untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan
kewenangan yang merugikan keuangan negara adalah melalui proses hukum
pidana atau pidana korupsi. Hal demikian yang sesungguhnya menjadi esensi
utama adanya norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 dan ketentuan tersebut
sekaligus memperkuat maksud dibentuknya UU 30/2014 sebagai dasar hukum
penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sekaligus untuk mencegah korupsi,
kolusi, dan nepotisme, dengan menciptakan birokrasi yang semakin baik,
transparan, dan efisien [vide Penjelasan Umum UU 30/2014]. Dengan demikian,
tidak terdapat persoalan inkonsistensi dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
[3.12.3] Bahwa terkait dengan kekhawatiran Pemohon karena tidak dihapuskan
kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang berpotensi
menyebabkan dampak terhadap kriminalisasi kesalahan administratif tanpa mens
rea yang potensial akan dialami oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, kekhawatiran
68
tersebut tidak benar adanya, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, penilaian ada
tidaknya mens rea dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim
dalam proses peradilan. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan
berkenaan dengan UU 30/2014, penilaian terhadap ada tidaknya mens rea
sekalipun menjadi kewenangan hakim, namun demikian penyelesaian atas
penyalahgunaan wewenang dimaksud harus mendahulukan penerapan sanksi
administratif sebelum dilakukan proses pidana umum atau pidana korupsi.
[3.12.4] Bahwa selanjutnya terkait dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal
20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 yang juga didalilkan
inkonstitusionalitasnya, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu
bahwa norma a quo mengatur mengenai pengawasan intern pemerintah terhadap
larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Dalam hal ini, apakah terjadi pelampauan wewenang, pencampuradukan wewenang
dan/atau bertindak sewenang-wenang, sebagaimana batasan-batasan yang telah
ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014. Dalam hal ini, hasil dari
pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah berupa: 1) tidak terdapat
kesalahan; 2) terdapat kesalahan administratif, atau 3) terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara [vide Pasal 20 ayat (2)
UU 30/2014]. Jika dari pengawasan dimaksud hasilnya terdapat kesalahan
administratif maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda
halnya jika hasil pengawasan intern pemerintah menyatakan terdapat kesalahan
administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka harus dilakukan
pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan [vide Pasal 20 ayat
(4) UU 30/2014].
[3.12.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada
Mahkamah agar kata “keuangan” dalam norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014
dihapuskan sehingga frasanya menjadi “kerugian negara” karena menurut Pemohon
hal tersebut bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma jika dikaitkan dengan
norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014. Dalam kaitan ini penting bagi
Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 merupakan
69
bagian dari pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang yang substansinya
mengatur lebih lanjut ketentuan norma Pasal 20 ayat (2) UU 30/2014, yang
menegaskan salah satu hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah
adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara tersebut harus dikembalikan.
Apabila Mahkamah mengikuti argumentasi Pemohon maka kerugian negara yang
dimaksud menjadi tidak jelas dan tidak terukur jika dibaca dan dipahami dalam satu
kesatuan norma. Terlebih, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang kemudian ditegaskan kembali
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang pada
pokoknya menyatakan agar hal terkait dengan kerugian keuangan negara harus
secara nyata dapat terukur. Oleh karena apabila semua frasa “kerugian keuangan
negara” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU
30/2014, diubah menjadi “kerugian negara” maka hal tersebut akan memberikan
makna dan arti yang sangat luas. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan
tidak adanya batasan yang jelas dan multitafsir oleh karena segala hal terkait
dengan kesalahan administratif dapat saja ditafsirkan sebagai “kerugian negara”.
Hal ini berbeda apabila norma Pasal a quo tetap menggunakan kata “keuangan”
maka terdapat ukuran kerugian negara yang jelas yakni “keuangan negara” yang
harus dikembalikan berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintahan. Terlebih, jika kerugian negara yang dimaksud cakupannya tidak
hanya “keuangan” maka hal tersebut harus dirumuskan secara tegas sebagaimana
ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang telah secara tegas
mengunakan frasa kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan
hidup.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
yang mempersoalkan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20
ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.13] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 20 UU
30/2014, bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma yang sama karena norma
Pasal 20 ayat (2) huruf c UU 30/2014 menyebut “kerugian keuangan negara” melalui
70
frasa “terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara”, kemudian norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 menyatakan
“pengembalian kerugian keuangan negara” melalui frasa “dilakukan pengembalian
kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja…”, akan tetapi norma
Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 justru menggunakan frasa yang berbeda,
yakni “kerugian negara” melalui frasa “Pengembalian kerugian negara…”, sehingga
menurut Pemohon secara gramatikal dan sistematis terdapat contradictio in terminis
dalam satu pasal yang seharusnya membentuk satu desain mekanisme
pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh. Terhadap dalil Pemohon a quo,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.13.1] Bahwa norma Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 secara substansi
sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c, di mana
norma utuh Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian
kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan
Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”.
Sementara itu, norma utuh Pasal 20 ayat (6) UU 30/2014 menyatakan bahwa,
“Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan
Wewenang”. Lebih lanjut, secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c
maupun norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang dijadikan rujukan norma Pasal
20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 tidak menggunakan frasa “kerugian negara”,
melainkan “kerugian keuangan negara”. Adanya perbedaan penggunaan frasa
“kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menurut
Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara
substansial terdapat perbedaan makna antara frasa “kerugian negara” dan
“kerugian keuangan negara”. Terlebih, dalam beberapa norma pasal UU 30/2014,
jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara maka disebutkan
dengan jelas, yaitu kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan
hidup, misalnya dalam Pasal 16 UU 30/2014. Artinya, cakupan kerugian negara
lebih luas dari kerugian keuangan negara.
Dengan adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5)
dan ayat (6) UU 30/2014 menyebabkan norma a quo tidak selaras atau harmonis
71
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil
Pemohon yang menyatakan terdapat contradictio in terminis pada frasa “kerugian
negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah dalil yang
berdasar. Dengan demikian, frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5)
dan ayat (6) UU 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi “kerugian keuangan
negara”. Dengan pemaknaan demikian akan tercipta sinkronisasi dan koherensi
antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dengan norma-norma lain
yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 UU 30/2014.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
yang mempersoalkan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan
ayat (6) UU 30/2014 dalam kaitan dengan keberlakuan norma Pasal 20 ayat (2)
huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang
dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil
Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.14]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2)
huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 telah ternyata tidak menimbulkan
persoalan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk mengembangkan dan
memajukan diri, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon
sepanjang berkenaan dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6),
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 adalah tidak
beralasan menurut hukum.
Sementara itu, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “kerugian negara”
dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 telah ternyata menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah
tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan
menurut hukum untuk sebagian.
72
[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.4]
Permohonan Pemohon VIII berkenaan dengan kata “keuangan” dalam
norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4)
UU 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum;
[4.5]
Permohonan Pemohon VIII berkenaan dengan frasa “kerugian negara”
dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah beralasan
menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya
disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
73
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“kerugian keuangan negara”, sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi:
(5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan
karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
(6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena
adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat
diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada hari
Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, dan diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek
Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani
74
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan Hukum-Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, hlm 99, Putusan MK 36/PUU-XV/2017) (Bukti P-22). Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945. 36. Bahwa meskipun Pemohon I–VII bukan pejabat/aparat pemerintahan yang secara langsung tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan, para Pemohon adalah insan akademis yang berperan sebagai pengamat, terlibat dalam advokasi, serta berkontribusi melalui pengajaran dan penelitian terhadap objek yang diuji, sehingga memiliki keterkaitan konstitusional yang nyata dengan norma a quo. Kualifikasi demikian telah berulang kali diterima dalam praktik Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam pengujian UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, di mana para pemohon yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jabatan Sultan-Gubernur tetap 24 dinyatakan memiliki kedudukan hukum karena kapasitasnya sebagai aktivis dan pengamat isu publik. Dengan demikian, posisi Pemohon I–VII telah memenuhi syarat kedudukan hukum dalam pengujian a quo. Lengkapnya, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, berdasarkan curriculum vitae yang disertakan dalam Permohonan a quo (bukti P-4 s.d. bukti P-11) secara faktual menunjukkan yang bersangkutan adalah aktivis penggiat anti diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan oleh Mahkamah sudah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan publik di bidang legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang memuat isu diskriminasi terhadap perempuan meskipun yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XII/2014. Dengan demikian, oleh karena isu dalam permohonan a quo juga berkait dengan persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pula terhadap Permohonan a quo sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo. (Bagian Pertimbangan Hukum-Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, hlm 292, Putusan MK 88/PUU-XIV/2016) (Bukti P-23). 37. Bahwa kedudukan hukum Pemohon I–VII sebagai akademisi dan mahasiswa hukum tidak dapat dipandang sebagai pihak yang tidak berkepentingan, karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional dapat bersifat potensial sepanjang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi. Dalam perkara a quo, Pemohon IV–VII sebagai mahasiswa hukum yang kelak menjadi penegak hukum atau aparatur negara berpotensi dirugikan oleh norma yang kontradiktif dan tidak tegas 25 membedakan rezim administrasi dan pidana. 38. Ketidakjelasan antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” berisiko membentuk nalar hukum yang keliru dan melanggengkan pergeseran kesalahan administratif ke ranah pidana. Dengan demikian, kerugian para Pemohon bukan semata akademik, melainkan konstitusional dan potensial karena menyangkut hak atas kepastian hukum yang adil serta hak memperoleh pendidikan hukum yang rasional dan sistematis. Hal ini sejalan dengan pertimbangan MK dalam putusan MK 119/PUU-XXIII/2025: “… Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya Penjelasan yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, karena dengan adanya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik”, III. POKOK PERMOHONAN 39. Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. Pasal 16 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan “Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Pasal ini diuji karena menggunakan frasa “kerugian keuangan negara” dan permohonan ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah menjadi “Kerugian Negara” yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan tertib istilah dan semakin menegakkan batas hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pasal 16 ayat (6) diuji juga karena untuk menyeragamkan penggunaan frasa–agar tertib hukum dan tertib logika—sebagaimana yang digunakan di dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Oleh 26 karena frasa “kerugian keuangan negara” tidak hanya terdapat dalam Pasal 20 dan juga terdapat dalam Pasal 16, maka Pasal 16 juga menjadi objek permohonan a quo b. Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan Ayat (2) huruf c: “… terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.” Ayat (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pasal ini diuji karena menggunakan frasa “kerugian keuangan negara” dan permohonan ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah menjadi “Kerugian Negara” yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan tertib istilah dan semakin menegakkan batas hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pengujian frasa tersebut dalam ayat (2) dan (4) karena bertentangan dengan ayat (5) dan (6) yang menggunakan frasa “kerugian negara” yang tentu makna dan hakikatnya sangat berbeda. Para pemohon berpendapat, yang benar dan harus digunakan ialah frasa dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) karena masih dalam rezim hukum administrasi dan sejalan dengan logika Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus kata “keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat 2 huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga berubah menjadi “Kerugian Negara”. (Dalil ini akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini) 40. Batu uji UUD NRI 1945 yang digunakan untuk menguji frasa “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan (4) adalah sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 27 hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” d. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Perbedaan Konseptual dan Normatif antara Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara 42. Bahwa dengan mencermati peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat pembedaan konseptual yang tegas antara istilah “k
