66/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 66/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang diajukan oleh: 1. Nama : Masa’il Ishmad Mawaqif, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Reyhan Roberkat, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kedondong I No. 07, Sitalasari, Siantar. sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Muh Amin Rais Natsir, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Birea, Pa’jukukang. sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Aldi Rizki Khoiruddin, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Batu Panca Warna No. 46, Kayu Putih, Pulo Gadung. sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 66/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025, pada pokoknya sebagai berikut. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Indonesia telah menciptakan tonggak sejarah dalam pengembangan sistem kenegaraan yang modern, salah satunya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keseimbangan (checks and balances) antar lembaga negara serta menyelesaikan sengketa konstitusional guna memastikan bahwa hukum dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terlindungi. b. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dikenal sebagai The Guardian of Constitution atau pelindung konstitusi, dengan tugas utama menjaga integritas UUD NRI 1945 serta menjamin keberlangsungan demokrasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Para perumus konstitusi, yang sering disebut sebagai the founding person bangsa ini, menegaskan bahwa Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (rechstaat), bukan sekadar negara kekuasaan (machstaat). Penggunaan istilah rechstaat dan machstaat menunjukkan bahwa para pendiri negara mengacu pada konsep negara hukum yang berkembang di Jerman. Dalam sistem negara hukum, supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan selaras untuk mencapai cita-cita, fungsi, serta 3 tujuan hukum. Terdapat empat elemen utama yang menjadi karakteristik negara hukum (rechstaat), yaitu: 1) adanya jaminan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur); 2) perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara (fundamentum rights); 3) sistem pembagian kekuasaan yang jelas, adil, dan konsisten; serta 4) adanya perlindungan hukum dari badan peradilan terhadap tindakan pemerintahan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. c. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. d. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. e. Bahwa sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 4 f. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. g. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; b. Memutus segala kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 5 mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” h. Bahwa para pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas permohonan pengujian formiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan konstitusi, telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana termuat dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. i. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang P3) (P-7) mengatur bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” j. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” k. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Pengujian Undang- Undang apabila terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Sebagaimana dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: 6 “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” l. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pegawai konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian pasalnya. m. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; namun juga dapat melakukan pengujian formiil. Dimana pengujian ini dilakukan apabila Undang- Undang yang telah disahkan dianggap bertentangan dengan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang- Undang P3. n. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, baik secara formil maupun materiil. Kewenangan Mahkamah untuk melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 7 “dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. o. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;” Untuk menguji secara formil suatu undang-undang, perlu menggunakan tolok ukur atau batu uji tertentu. Sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (Tatib DPR) merupakan elemen penting dalam menguji formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Hal ini karena hanya dengan mengacu pada peraturan tersebut dapat diketahui apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahas, sebagai syarat pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945. Mahkamah menekankan bahwa jika pengujian formil hanya didasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, maka pengujian tersebut hampir tidak akan pernah terjadi, karena UUD 1945 hanya memuat prinsip- prinsip dasar tanpa mengatur aspek formil-prosedural secara rinci. Oleh karena itu, pengujian formil dapat dilakukan selama Undang-Undang, tata tertib lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur tersebut berasal dari delegasi kewenangan sesuai konstitusi, sehingga peraturan tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam pengujian formil. p. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan oleh Para Pemohon, apa yang didalilkan masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a 8 dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. q. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian formiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia karena telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. r. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah pernah diuji material dalam putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 dengan amar menolak seluruhnya. Berbeda dengan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu pengujian formiil terhadap perubahan aturan a quo, sehingga permohonan Para Pemohon tidak tergolong ne bis in idem. s. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution adalah menjaga kemurnian konstitusi dengan memastikan bahwa setiap Undang-Undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. t. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil undang-undang ini. 2. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG a. Bahwa Dalam konteks pengujian formil terhadap Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi menetapkan batas waktu pengajuan permohonan, yakni maksimal 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, khususnya pada paragraf [3.34]. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 9 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. b. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga apabila dihitung jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengundangan Undang- Undang a quo, batas akhir pengajuan permohonan pengujian formil jatuh pada tanggal 10 Mei 2025. Sementara permohonan ini diterima pada tanggal 23 April 2025, sehingga perkara a quo masih memenuhi ketentuan waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan in casu dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat dalam Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021. 3. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) a. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (personae standi in judicio). Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakansyarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. b. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; 10 b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c) Badan hukum publik dan privat; atau d) Lembaga Negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa Para Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu hukum (S.H.) dan sementara melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan Pemohon dengan bertujuan menjadi seorang pengajar, peneliti, dan pengabdi yang dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia demi terciptanya negara hukum yang ideal, dimana penegakan hukum menjadi prioritas utama oleh Pemohon. d. Bahwa Para Pemohon memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum dan telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hak ini sebagai jaminan utama Pemohon dalam mengajukan pengujian formiil kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian hak a quo tidak dapat dikurangi atau dibatasi dengan alasan apapun demi tujuan apapun sebagaimana termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan jalur pengujian formiil yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK. e. Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan atau hasil kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik karena setiap kebijakan pasti akan berdampak pada setiap rakyat; tanpa terkecuali Pemohon. Terlebih lagi, dalam negara demokrasi dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah secara gamblang dan nyata menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI menyatakan sebagai berikut: 11 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Oleh karena itu, apabila kebijakan yang ditetapkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas, maka Pemohon berhak untuk mempertanyakan dan menguji kebijakan tersebut, khususnya apabila kebijakan dimaksud berpotensi atau secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon sebagai warga negara. f. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan pengujian formil terhadap suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: - Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitikberatkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada 12 wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. - Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh- sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. - Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusankeputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap 13 warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. g. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang taat hukum dimana telah ikut berpartisipasi dan memiliki hak kedaulatan tertinggi sebagai rakyat Indonesia, dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak pada Tahun 2019 – 2024 yang lalu. Dimana Pemilihan Umum tersebut merupakan sarana bagi Pemohon untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan yang terpilih menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dengan tujuan, mereka yang terpilih menjadi perwakilan bagi mereka yang memilih. (Vide P – 3 s.d. P – 5) h. Bahwa terkait kerugian sebagaimana disebut dalam Putusan MK No. 27/PUU- VII/2009 angka 10, perlu kami sampaikan bahwa dalam proses Perubahan (revisi) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, telah terjadi pelanggaran yang nyata dan terang-terangan. Proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menjalankan mandat sebagai wakil rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab, meskipun telah diketahui oleh publik. Bahkan selama revisi UU TNI tidak ada proses transparansi yang jelas dan dilakukan secara tertutup dan banyak terjadi mis-informasi publik yang dilakukan. Apalagi dalam pembahasan revisi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat pada 14 – 15 Maret 2025. i. Oleh karena itu, kami kembali menegaskan apa yang telah ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, bahwa apabila wakil rakyat tidak menjalankan mandatnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk membentuk undang-undang atau kebijakan lainnya, maka setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan—selain memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a hingga d—menurut 14 Mahkamah berhak (memiliki legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil. Hal ini karena mereka merasa dirugikan secara konstitusional oleh para wakil yang telah mereka pilih pada Pemilihan Umum, namun dalam praktiknya tidak menjalankan mandat tersebut sesuai dengan prinsip kepercayaan (fidusia). Terlebih lagi, dalam perkara ini, keberlakuan UU TNI dapat berdampak terhadap Para Pemohon (Potential Loss). j. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon telah memenuhi legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa magister hukum pada fakultas hukum Universitas Indonesia dengan memperhatikan (concern) terhadap segala isu hukum yang terjadi. Tidak hanya sekedar memperhatikan, para pemohon juga menjalankan fungsinya sebagai agent of control dan agent of change pada masyarakat. 2. Bahwa Para Pemohon berhak untuk dapat hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan hak tersebut dibatasi, dikurangi, dicabut, atau bahkan tidak terpenuhi. Namun dalam proses due process of law making Para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi pada proses pembuatan undang-undangnya. Dengan demikian, pembentukan Undang- Undang a quo telah melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Para Pemohon sebagai mahasisiwa dan calon akademisi maupun praktisi hukum membutuhkan kepastian hukum bahwa UU TNI telah lahir 15 melalui tata cara yang benar dan jelas serta dilakukannya partisipasi publik. Hal ini untuk menjamin kualitas regulasi yang akan dibuat dan diterapkan di masyarakat. Apabila UU tersebut lahir dengan cara yang tidak benar maka tidak menutup kemungkinan akan mengancam hak konstitusional Para Pemohon. Selaku pihak yang selalu concern terhadap isu-isu nasional, Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam partisipasi pembentukan UU TNI, mendapatkan sosialisasi terkait penyusunan atau bahkan pembentukan, bahkan penyusunannya dilakukan secara tertutup dan dan tidak transparan. 4. Bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana termaktub dan dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28F sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dapat diakses melalui saluran yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. Mengingat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang masih banyak daerah yang kesulitan untuk mengakses langsung ke lembaga legislatif maka saluran online dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan akses informasi tersebut kepada masyarakat. 5. Bahwa Para Pemohon telah mencoba mendapatkan seluruh bentuk informasi terkait UU TNI, namun terkait dengan data (informasi) tersebut sangat minim dan sulit diakses oleh Para Pemohon. Tidak hanya Para Pemohon akan tetapi masyarakat mengalami hal yang sama, dimana untuk mendapatkan informasi atau mengakses UU TNI pada saat masih dalam bentuk rancangan tidak ditemukan informasi apapun baik dalam web DPR RI atau instansi lain yang berkaitan. Sehingga pembentukan 16 peraturan a quo telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Para Pemohon seharusnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan terutama soal pembentukan hukum. Mengingat norma yang dibuat oleh DPR RI selaku pembuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkrit umum; dimana bentuk aturannya berlaku secara umum. Hal ini telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28C Ayat (2) yaitu sebagai berikut: “(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Ketentuan pasal a quo merupakan bentuk jaminan dari UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap orang (warga negara) dapat melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk menjaga dan mengembangkan haknya. Oleh karena itu dalam pembentukan suatu peraturan oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif) harus ada masukan dan partisipasi oleh masyarakat terkait aturan yang dibuat. Hal ini untuk menghindari adanya aturan yang dapat membatasi, mengurangi, atau bahkan menghapus hak warga negara untuk dapat memajukan dirinya baik secara sendiri (perorangan) maupun secara kolektif. 7. Bahwa Para Pemohon seharusnya berpartisipasi dan dilibatkan dalam pembuatan UU TNI mulai dari awal hingga akhir. Mengingat peraturan yang dibuat tidak dapat dipastikan konsep pemberlakuannya seperti apa; seperti batas, jangkauan, tafsir aturan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan pelibatan masyarakat yang tidak hanay sebatas formalitas akan tetapi harus substantif. 8. Bahwa pembentukan Undang-Undang harus memenuhi prinsip meaningful participation sebagai bagian tak terpisahkan dari hak konstitusional warga negara (Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945). - Meaningful participation menurut Mahkamah Konstitusi memuat tiga unsur kumulatif: (i) akses informasi yang memadai dan tepat waktu; (ii) kesempatan menyampaikan pandangan secara bebas; (iii) 17 pertimbangan serius terhadap masukan publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 & No. 79/PUU-XX/2022). - Fakta‐fakta proses legislasi RUU TNI—rapat tertutup, draf naskah akademik terlambat dipublikasikan, serta waktu tanggapan publik sangat singkat—menunjukkan ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk “berperan serta dalam pemerintahan” telah dilanggar secara nyata. 9. Bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk menyampaikan isi pikiran dan pendapatnya kepada masyarakat atau pemerintah. Hal ini telah dijamin pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak ini meliputi: - Kebebasan berekspresi (freedom of expression): hak untuk menyampaikan analisis, kritik, dan rekomendasi akademik terkait rancangan undang-undang; - Kebebasan berserikat dan berkumpul (freedom of association & assembly): hak untuk membentuk atau bergabung dalam forum-forum diskusi, koalisi masyarakat sipil, serta melakukan audiensi atau dengar pendapat dengan lembaga pembentuk undang-undang; - Hak untuk didengar secara bermakna (right to be heard): hak agar pendapat yang disampaikan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan proses legislasi. Oleh karena itu, pengabaian atau pembatasan partisipasi substantif dalam pembentukan UU TNI bukan saja pelanggaran prosedur, melainkan juga pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional Para Pemohon untuk mengemukakan pendapat dan memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada diri, profesi, dan masa depan akademik mereka. 18 10. Bahwa cacatnya proses partisipasi tersebut menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial bagi Para Pemohon, yaitu: (i) Kerugian aktual berupa hilangnya kesempatan untuk memengaruhi ketentuan-ketentuan yang berdampak langsung pada studi, penelitian, dan prospek karier Para Pemohon di bidang hukum pidana, hak-asasi manusia, dan tata kelola pertahanan. (ii) Kerugian potensial berupa lahirnya norma-norma yang ambigu— misalnya perluasan OMSP, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, serta kewenangan non-pertahanan—yang berpotensi disalahgunakan dan menghasilkan situasi chilling effect terhadap kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan rasa aman warga negara. k. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, Para Pemohon telah secara rinci menjelaskan hak-hak konstitusional mereka yang dirugikan, baik secara langsung maupun secara potensial. Potensi kerugian tersebut, menurut penalaran yang logis, hampir dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, apabila UU TNI dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dapat dicegah. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal (causal-verband) yang jelas antara keberlakuan UU TNI dan kerugian konstitusional yang didalilkan. l. Bahwa untuk memulihkan hak-hak konstitusional Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Undang-Undang TNI a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan (null and void), serta memerintahkan pembentukan ulang melalui proses yang menjamin keterbukaan, akses informasi, dan pelibatan publik yang substantif. m. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang dalam perkara ini, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, serta memenuhi unsur kerugian hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. 19 4. ALASAN PERMOHONAN PROVISI Bahwa sebelum memasuki alasan pemohon sebagai pokok permohonan ini, dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberikan putusan sela (provisi), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: i. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” Artinya Mahkamah Konstitusi telah memandang bahwa untuk memeriksa suatu perkara diperlukan pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa). ii. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: a) Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan: “Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian; 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 20 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara a quo; 3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya. b) Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan: “Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 21 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. c) Putusan Sela Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan: “Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten 22 Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. d) Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan: “Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, in casu, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama sama 23 memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide: risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU- XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. iii. Permohonan provisi diajukan dalam perkara a quo untuk menghentikan sementara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena terdapat indikasi bahwa proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Alasan utama permohonan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional dan institusional yang lebih besar akibat berlakunya undang- undang yang diduga cacat secara formil, serta untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan pokok perkara berjalan tanpa menimbulkan akibat hukum yang sulit diperbaiki (irreparable harm). iv. Berdasarkan kaidah hukum, dikenal adanya pembedaan antara kaidah formil dan materiil, yang oleh Jimly Asshiddiqie dipandang sejalan dengan 24 perbedaan antara hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil (substantive law) mengatur mengenai isi atau substansi norma hukum, sedangkan hukum formil (procedural law) mengatur tata cara atau mekanisme penegakan dari norma hukum materiil tersebut. v. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa proses pembentukan Undang- Undang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Bahwa terdapat penyimpangan prosedur pembentukan undang-undang, berupa perubahan terhadap naskah Rancangan Undang-Undang yang mencakup substansi ayat, pasal, dan/atau bagian dari pasal setelah RUU disetujui oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025, yang seharusnya tidak boleh diubah di luar mekanisme legislasi resmi sebagaimana ditentukan oleh UU P3 dan tata tertib pembentukan UU; vi. Bahwa UU TNI yang sedang diuji berpotensi menimbulkan akibat hukum yang bersifat luas dan sistemik, termasuk dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hak-hak konstitusional warga negara, apabila diberlakukan sebelum proses pengujian di Mahkamah Konstitusi selesai vii. Bahwa apabila undang-undang a quo tetap diberlakukan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan akan timbul kerugian konstitusional yang nyata, serius, dan sulit diperbaiki (irreparable constitutional harm), baik bagi Pemohon maupun bagi masyarakat secara umum; viii. Bahwa permohonan provisi ini diajukan dalam rangka melindungi asas due process of law, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kekacauan hukum (legal uncertainty) yang dapat ditimbulkan oleh pemberlakuan undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya; ix. Bahwa saat ini pengujian Undang-Undang secara formil telah diatur memiliki batas waktu penyelesaian, yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Ketentuan ini ditegaskan dalam pertimbangan 25 hukum Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2009. Adanya batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas penanganan perkara pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi. x. Bahwa merujuk pada sejumlah praktik dalam putusan-putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara telah mengeluarkan putusan sela. Dalam putusan sela tersebut, Mahkamah tidak hanya menetapkan penundaan sementara terhadap berlakunya suatu norma dalam Undang-Undang yang sedang diuji, melainkan juga telah memerintahkan Pemerintah Daerah selaku pejabat eksekutif untuk melaksanakan tindakan pemerintahan tertentu. xi. Bahwa perlu dipahami bahwa Putusan Sela dalam perkara pengujian materiil memiliki karakteristik yang berbeda dengan Putusan Sela dalam perkara pengujian formil Undang-Undang. Dalam konteks pengujian formil, sejak suatu Undang-Undang diundangkan, berlaku masa tenggang atau waiting period konstitusional selama 45 (empat puluh lima) hari, yang merupakan batas waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada pihak baik warga negara, badan hukum, maupun lembaga yang mengajukan permohonan, maka proses pembentukan Undang-Undang tersebut dianggap telah memenuhi aspek konstitusionalitas proseduralnya. Namun, jika dalam masa 45 hari tersebut terdapat permohonan pengujian formil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka masa tunggu terhadap status konstitusionalitas Undang- Undang tersebut akan berlanjut selama proses pemeriksaan, yakni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), hingga Mahkamah menjatuhkan putusan. xii. Bahwa oleh karena itu, penerapan Putusan Sela dalam perkara pengujian formil Undang-Undang menjadi sangat krusial untuk menjamin efektivitas pengujian serta mencegah timbulnya akibat hukum yang berpotensi merugikan, antara lain: a) terbentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil masih berlangsung; 26 b) dilaksanakannya Undang-Undang yang sedang diuji secara formil sebelum ada putusan Mahkamah; c) timbulnya akibat-akibat hukum yang berpotensi merugikan warga negara, khususnya Para Pemohon, yang dalam penalaran yang wajar kerugiannya tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan ke keadaan semula. Bahwa dengan demikian, apabila dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa proses pembentukan Undang- Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945—yang memerlukan waktu maksimal 45 hari untuk pengajuan dan 60 hari kerja untuk pemeriksaan— maka penerapan Putusan Sela sejak awal menjadi penting untuk memastikan tidak ada dampak hukum yang terlanjur muncul. Dengan adanya Putusan Sela, putusan Mahkamah Konstitusi akan berfungsi sebagai solusi konstitusional, bukan justru menjadi sumber permasalahan baru akibat keterlambatan intervensi hukum. xiii. Demi menjamin kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pokok permohonan a quo, Para Pemohon dengan hormat memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sela (provisi) yang pada pokoknya menunda berlakunya dan/atau pelaksanaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi atas pokok perkara dimaksud. xiv. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama pengucapan putusan sela oleh Mahkamah Konsititusi hingga pada putusan akhir. Maka pemberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ditunda keberlakuannya, sehingga untuk sementara waktu kembali memberlakukan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia hingga Mahkamah menjatuhkan putusan akhir. 5. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Sebelum menguraikan alasan-alasan dalam pokok permohonan, dapat disampaikan bahwa ketentuan mengenai pembentukan undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara 27 Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia sehingga dalam proses pembentukan aturan (kebijakan) seluruh organ pemerintah harus meletakkan kepentingan rakyat diatas segalanya sebagaimana termaktub pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: “(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Lebih lanjut perlu menjadi fokus utama bahwa INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM dengan mengikuti ajaran jerman rechtstaat dimana seluruh bentuk perbuatan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini telah jelas dan nyata dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang- Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus mengikuti ketentuan dalam UU 13 Tahun 2022 sebagaimana amanat daripada UUD 1945. Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, dilakukannya Pengujian formil atas tidak terpenuhinya ketentuan yang didasari pada UUD 1945 yang juga memberi amanat konstitusi dalam UU 13/2022. maka pengujian formil perkara a quo mendasar pada batu uji UUD 1945 dan juga menggunakan UU 13/2022. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan: “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” 28 Pasal 22A, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 5, yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:” a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan: Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan: Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pokok permasalahan dalam Undang-Undang TNI yang menjadi objek Pengujian Formil dalam perkara ini terletak pada proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan adanya cacat formil atau cacat prosedur, yang ditandai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terbuka dan telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga, pembentukan UU TNI yang tidak 29 memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 13/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut: I. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tidak Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Dengan Meaningful Participation Sehingga Proses Yang Dilakukan Cacat Formiil. a. Bahwa Undang-Undang TNI hasil revisi ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum. Padahal, asas keterbukaan merupakan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang substansif dalam setiap tahapan penyusunan undang-undang. Keterbatasan informasi yang tersedia kepada publik dan minimnya konsultasi publik atau dengar pendapat yang terbuka membuktikan bahwa proses penyusunan UU ini tidak sesuai dengan standar partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang mewajibkan keterlibatan rakyat dalam setiap proses legislasi, terutama terhadap regulasi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan publik dan struktur negara. b. Bahwa apabila Mahkama Konstitusi membiarkan terjadinya manipulasi terhadap penerapan Meaningful Participation dalam pembentukan setiap undang-undang, sebab hal itu termasuk klister Non Participation (Non Partisipasi), itu artinya sama dengan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat, serta bentuk penghinaan terhadap Daulat rakyat yang dimanipulasi atas dasar keterwakilan rakyat di DPR sebagai perwakilan yang kerap tidak mementingkan dan/atau tidak mendengar serta tidak mengakomodir kepentingan rakyat dalam membentuk Undang-Undang. 30 c. Bahwa dalam praktiknya, naskah akademik dan rancangan undang- undang yang mendasari perubahan ini pun tidak dibuka secara luas untuk publik, dan hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan melalui proses- proses internal legislatif. Proses ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan memberikan akses publik yang memadai terhadap dokumen-dokumen peraturan yang sedang disusun. Tanpa akses pada dokumen-dokumen ini, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menilai, memberi masukan, atau menolak substansi yang diajukan. d. Bahwa dalam konteks negara hukum (rule of law), prosedur yang tidak terbuka merupakan cacat formil serius karena menyangkut legitimasi hukum dari undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, telah menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan partisipasi yang secara penuh dari Masyarakat, yang harius dijamin dalam setiap tahapan penyusunan undang-undang. Pembentukan Undang-Undang yang tidak terbuka dan tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan mengarah pada pembentukan kebijkan yang tidak sah. e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan, termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan pentingnya evaluasi terbuka dalam pembentukan undang-undang dan penguatan prinsip deliberalisasi dalam sistem legislasi. Pembentukan undang-undang yang tidak melalui evaluasi semacam ini, tidak hanya melanggar asas kehati- hatian dan ketertiban hukum, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap dinamika sosial dan kebutuhan Masyarakat. Evaluasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi kebijakan public secara lebih luas f. Bahwa minimnya konsultasi publik bertentangan dengan semangat demokratisasi yang telah digariskan sejak era reformasi, khususnya mengenai supremasi sipil atas militer dan penghindaran dari kembalinya dwifungsi TNI. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang TNI adalah hasil perjuangan panjang reformasi sektor keamanan, yang 31 menjamin bahwa TNI tetap berada dalam control sipil. Oleh Karena itu, setiap perubahan terhadapnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilaksanakan melalui proses deliberatif yang transparan, terbuka dan demokratis. Proses yang terburu-buru dan tanpa konsultasi publik beresiko mengancam Kembali ke era sebelumnya yang justru membawa dampak negative terhadap stabilitas politik dan sosial. g. Bahwa salah satu prinsip penting dalam pembentukan undang-undang yang baik adalah adanya proses evidence-based legislation, yaitu penyusunan yang berbasis data, evaluasi ilmiah, dan masukan dari pakar independen. Namun, dalam pembentukan UU TNI yang baru, tidak ditemukan jejak partisipasi aktif dari lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, ataupun think tank kebijakan pertahanan dan hukum. Ketiadaan proses konsultasi terhadap komunitas akademik yang independen menyebabkan revisi UU TNI kehilangan landasan evaluatif yang objektif. Dengan tidak adanya analisis berbasis bukti yang kuat, banyak isu krusial seperti batas usia pensiun, reformasi peradilan militer, hingga pelibatan TNI dalam jabatan sipil, tidak ditopang oleh data perbandingan internasional, studi dampak, atau analisis tata kelola keamanan yang kuat. h. Bahwa infromasi dan dokumn yang tertutup serta tidak dapat diakses oleh publik menunjukkan bagaimana pembentukan undang-undang tidak melakukan proses penyusunan Undang-Undang a quo tidak sesuai asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka sesuai Pasal 5 huruf g UU No 13 Tahun 2022 i. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah disahkan pada tada tanggal 26 Maret 2025, namun hingga saat pemohon mengajukan permohonan undang-undang tersebut belum dapat diakses oleh publik melalui saluran resmi yang seharusnya tersedia. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dan keterbukaan yang diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia. Akses terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan adalah hak Masyarakat untuk mengetahui dan memantau substansi dari undang- undang yang mempengaruhi kehidupan mereka. 32 j. Bahwa nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang sudah disahkan baru dapat pemohon diperoleh melalui situs-situs yang terpercaya, bukan melalui situs web resmi yang biasanya digunakan untuk mengakses informasi mengenai undang-undang yang telah disahkan atau situs resmi DPR RI. Proses ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa setiap undang-undang yang telah disahkan harus diumumkan kepada publik secara resmi dan dapat diakses melalui saluran informasi yang mudah dijangkau. Tidak adanya akses langsung melalui saluran resmi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan dan pengumuman undang-undang ini dilakukan secara tidak transparan dan terbatas. II. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bukan Bagian Dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 Sehingga Tidak Ada Alasan Yang Jelas Untuk Dilakukan Perubahan. a. Bahwa berdasarkan informasi resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025, baik dalam Prolegnas Prioritas Tahunan maupun Prolegnas Jangka Menengah. (P-10) b. Bahwa ketidaktercantuman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi, legalitas prosedural, dan transparansi penyusunan serta pembahasan perubahan undang-undang tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), menyatakan sebagai berikut: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” c. Bahwa Pasal 17 UU P3 menyatakan sebagai berikut: 33 “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.” Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan melalui proses prolegnas terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari pembentukan yang sewenang-wenang sehingga pembentukanya tidak terukur. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 menyatakan syarat atau pembentukan undang-undang didasarkan pada: “Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.” d. Bahwa dalam pasal 45 lebih menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus masuk prolegnas terlebih dahulu. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: “(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.” Perlu diketahui bahwa penyusunan formil mensyaratkan seluruh proses harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pembentukannya. Namun, pembentukan UU TNI tidak termasuk prolegnas dan sama sekali tidak diketahui proses pembentukannya; dimana pembentukannya tidak terdapat informasi sama sekali. e. Bahwa dengan demikian, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut seharusnya tidak dilakukan tanpa terlebih dahulu 34 dimasukkan ke dalam Prolegnas, agar memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. f. Bahwa tidak terdapat alasan yang jelas, mendesak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik atas dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di luar mekanisme Prolegnas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 patut diduga cacat secara prosedural dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. III. Proses Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Telah Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a. Bahwa pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:” a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan Namun dalam proses pembentukan UU TNI, Pemohon menilai bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. b. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas Kejelasan Tujuan. Lebih lanjut, proses penyusunan UU TNI 3/2025 tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen yang memadai yang mulai dari tahapan perencanaan hingga pembahasan secara eksplisit 35 menjelaskan urgensi dan tujuan perubahan atau pembentukan norma dalam undang-undang tersebut. Tidak adanya kejelasan atas arah kebijakan dan kepentingan nasional yang hendak dicapai melalui UU ini, sehingga mengakibatkan pembentukan norma tampak dipaksakan dan tidak berdasarkan kebutuhan nyata sistem pertahanan negara, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU 13/22. c. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal ini merujuk pada pasal 47 ayat (1) UU 3/2025; “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi..., diantaranya adalah Kejaksaaan Republik Indonesia.” Lebih lanjut, pada bagian penjelasan pasal 47 ayat (1) menyatakan; “yang dimaksud dengan jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia adalah jabatan Kejaksaaan Republik Indonesia di bidang pidana militer.” Pemohon berpendapat bahwa proses penyusunan UU TNI 3/2025 seharusnya tidak hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, melainkan diperlukannya pelibatan lintas Komisi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum, yang juga merupakan Mitra langsung Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. d. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Penegak Hukum yang merupakan Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III, sehingga semua kebijakan, perubahan hukum, dan pelibatan pihak eksternal (Prajurit dan/atau TNI) dalam Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya masuk dalam ruang pengawasan dan legaslatif Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III berhak dalam memberikan masukan/pendapat terhadap muatan pasal-pasal yang menyangkut lembaga dibawah ruang lingkupnya, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. 36 e. Bahwa dengan tidak terlibatnya Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III dalam pembahasaan UU 3/2025 terhususnya pada muatan pasal 47 ayat (1) akan berimplikasi pada tata kelola yang tidak sesuai ketentuan, dan berpotensi tumpang tindih wewenang. Sehingga, apabila diberlakukannya pengaturan yang kontradiktif ini, maka membuka ruang tafsir yang berbahaya dan berpotensi disalahgunakan f. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Merujuk pada pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” Hal ini menegaskan bahwa ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberi amanat konstitusional terhadap Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. g. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan atas ketentuan tentang perluasan peran TNI dalam urusan non-militer dan kebijakan nasional tidak diiringi dengan mekanisme koordinasi yang jelas antara TNI dan instansi sipil, tidak diatur pula prosedur pengawasan serta akuntabilitas atas tindakan militer dalam konteks sipil. Ketidakjelasan ini menimbulkan hambatan implementatif di lapangan, baik secara administratif, teknis, maupun yuridis. Akibatnya, norma hukum tersebut menjadi sulit dilaksanakan secara efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan maupun pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. h. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas Hierarki peraturan diatasnya yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, bahwa ketentuan terkait pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh ketentuan terkait kelembagaan Kejaksaan 37 Republik Indonesia terkhususnya jabatan dilingkungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kejaksaaan Republik Indonesia, bukan diatur didalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon berpendapat, Apabila hierarki ini diabaikan maka berpotensi besar terjadinya tumpang tindih dengan norma UU Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku. i. Bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sejumlah ketentuan dalam UU TNI 3/2025 justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, khususnya dalam konteks tugas perbantuan TNI dalam urusan sipil. Hal ini menimbulkan ketidakpastian implementatif, serta tidak memberikan manfaat hukum yang maksimal baik bagi prajurit TNI, lembaga negara lain, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, substansi UU tersebut tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. j. Bahwa pada Asas keterbukaan sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.26], halaman 342, mengatakan maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. k. Bahwa merujuk Pasal 96 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan; (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; 38 b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Oleh karena itu, setiap unsur masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam proses tersebut yang tetap menekankan prinsip-prinsip fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis dan partisipatif. l. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI, tidak seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka sebagaimana diamanatkan oleh asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak diberikan akses yang memadai untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembahasan tersebut. Tidak terdapat mekanisme pelibatan publik secara formal, baik dalam bentuk partipasi masyarakat, dengar pendapat umum, maupun penyampaian masukan lainnya yang dapat melibatkan masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa pada proses penyusunan UU TNI 3/2025 telah melanggar Asas keterbukaan. Sebaliknya, informasi mengenai pembahasan RUU TNI justru hanya diperoleh masyarakat dari pemberitaan media massa yang tidak selalu menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi. Keadaan ini mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, yang secara substantif bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. m. Bahwa dalam ketentuan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menyatakan: (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun, dalam praktik pembentukan undang-undang a quo, hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap Naskah Akademik sebagaimana dimaksud di atas tidak dilaksanakan secara 39 nyata. Masyarakat, termasuk Pemohon, tidak memperoleh akses terhadap Naskah Akademik maupun Rancangan Peraturan Perundang- undangan selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berlangsung. Dengan demikian, ketidaktersediaan Naskah Akademik maupun Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada publik dalam pembentukan undang-undang a quo merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara formil dapat menjadi dasar pengujian konstitusionalitas terhadap proses pembentukannya. Dengan demikian, ketentuan tersebut merupakan elemen esensial dalam rangkaian mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung prinsip demokrasi dan akuntabilitas, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. n. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menunjukkan sejumlah kejanggalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: - Perencanaan: Revisi UU TNI dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2025, yang ternyata hal ini masih dalam bentuk usalan. Sedangkan, Badan Legislatif (Baleg) tidak memasukkan RUU TNI kedalam dokumen resmi prolegnas. selanjutnya, proses perencanaan ini tidak disertai dengan penyusunan naskah akademik yang memadai dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2022. - Penyusunan: 40 Penyusunan RUU dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Terdapat pertemuan antara DPR dan pemerintah dengan pihak-pihak tertentu, termasuk perwakilan TNI, yang dilaksanakan di luar gedung DPR, tepatnya di Hotel Fairmont, Jakarta, pada tanggal 14–15 Maret 2025. Pertemuan ini tidak diumumkan secara resmi dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil atau akademisi, sehingga melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi. - Pembahasan: Pembahasan RUU TNI dilakukan secara kilat dan tertutup, tanpa adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. DPR mengesahkan RUU TNI dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Maret 2025, hanya lima hari setelah pertemuan tertutup di Hotel Fairmont. Proses pembahasan yang cepat dan tertutup ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterpenuhan asas kehati-hatian dan partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang. - Pengesahan oleh Presiden: Presiden menandatangani UU TNI pada tanggal 26 Maret 2025. Namun, informasi mengenai penandatanganan tersebut tidak disampaikan secara resmi kepada publik. Masyarakat baru mengetahui pengesahan UU TNI melalui pemberitaan media massa pada tanggal 17 April 2025. Selain itu, naskah resmi UU TNI tidak segera dipublikasikan di situs resmi pemerintah, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap informasi hukum yang berlaku. - Pengundangan dan Penyebarluasan: Hingga beberapa waktu setelah pengesahan, UU TNI belum tersedia di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI maupun situs resmi pemerintah lainnya. Keterlambatan dalam pengundangan dan penyebarluasan ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan menghambat hak masyarakat untuk 41 mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, jelas bahwa proses pembentukan UU TNI tidak memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, dan transparansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejanggalan-kejanggalan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. o. Bahwa setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), proses pembahasannya justru berlangsung secara tertutup, eksklusif, dan tidak akuntabel. Rapat-rapat pembahasan dilakukan secara tersembunyi, tanpa siaran langsung melalui kanal resmi DPR RI, serta minim pelibatan publik atau pelaporan terbuka kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada tanggal 14–15 Maret 2025, DPR RI diketahui menggelar pembahasan substansial RUU TNI di salah satu hotel berbintang lima secara tertutup dan terbatas, tanpa disertai mekanisme partisipasi dari elemen masyarakat sipil, akademisi, maupun media massa. Cara pembahasan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi legislasi dan hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui, mengamati, serta memberikan pendapat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan p. Bahwa setelah pembahasan tertutup tersebut, DPR RI kemudian mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU TNI dalam waktu sangat singkat, yakni pada tanggal 20 Maret 2025, hanya berselang kurang dari satu minggu sejak pembahasan informal dan eksklusif di luar gedung parlemen. Tidak terdapat catatan resmi yang menunjukkan bahwa DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau melibatkan pihak-pihak yang relevan, baik dari kalangan akademisi, LSM, praktisi hukum, maupun institusi masyarakat sipil lainnya dalam rentang waktu tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang validitas tahapan pembahasan dan keterpenuhan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana 42 dimandatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020. Pembahasan yang terburu-buru dan eksklusif tersebut secara nyata menutup ruang partisipasi masyarakat yang seharusnya memiliki kesempatan menyampaikan masukan sebelum pengesahan dilakukan. q. Bahwa dalam proses pengundangan oleh Presiden RI, tidak terdapat keterbukaan informasi yang memadai, baik mengenai tanggal penandatanganan maupun substansi dari Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Presiden RI menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang TNI pada tanggal 26 Maret 2025, namun informasi tersebut baru diketahui masyarakat secara luas pada tanggal 17 April 2025 melalui pemberitaan media massa, tanpa adanya siaran pers resmi dari pemerintah atau unggahan di laman-laman resmi Kementerian/Lembaga. Bahkan setelah informasi tersebut tersebar, akses terhadap dokumen Undang-Undang TNI tetap sangat terbatas, karena hingga waktu tertentu naskah resmi UU a quo belum dipublikasikan secara terbuka di situs resmi seperti JDIH Sekretariat Negara, DPR RI, maupun Kementerian Pertahanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam proses legislasi, yang secara nyata merugikan hak Para Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh akses terhadap peraturan yang mengikat mereka. Ketiadaan akses terhadap substansi hukum juga menghambat hak konstitusional warga negara untuk melakukan pengujian dan evaluasi terhadap keberlakuan norma, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. r. Bahwa berikut tabel kronologi singkat yang dapat Pemohon sajikan berdasarkan dari media massa dan keterangan langsung dari pemerintah: WAKTU PEMBAHASAN 18 Februari 2025 RAPAT PARIPURNA DPR RI 43 Pemasukkan RUU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional atas usulan fraksi Golkar 14 Maret 2025 RAPAT PEMBAHASAN UU Komisi I DPR RI melakukan Pembahasan UU TNI di Hotel Fairmont. 15 Maret 2025 RAPAT PEMBAHASAN UU Komisi I DPR RI melakukan Pembahasan UU TNI di Hotel Fairmont. 20 Maret 2025 PENGESAHAN OLEH DPR DPR RI dalam rapat paripurna mengesahkan RUU TNI menjadi UU 26 Maret 2025 TANDA TANGAN OLEH PRESIDEN Presiden melakukan tanda tangan terhadap UU TNI 17 April 2025 PEMBERITAHUAN (PENGUNDANGAN) Pemerintah mengumumkan UU TNI telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden. s. Bahwa para Pemohon memperoleh informasi mengenai waktu pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bukan dari saluran resmi pemerintah sebagaimana semestinya diatur dalam prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik, melainkan dari pemberitaan media elektronik. Dalam hal ini pemohon menemukan informasi melalui media informasi elektronik terkait kapan dilakukannya pengesahan UU TNI, dengan ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan; "Sudah, sudah, sebelum Lebaran," kata Prasetyo kepada wartawan Kompas.com. (Sumber: Kompas.com, tersedia pada 44 https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/13381751/prabowo- sudah-teken-uu-tni-sebelum-lebaran-di-mana-draf-resminya ) (P-8). Lebih lanjut, pernyataan tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dengan kenyataan hukum, sebab hingga beberapa waktu setelah pernyataan tersebut disampaikan, salinan resmi undang- undang yang dimaksud belum tersedia di situs resmi pemerintah maupun DPR RI. Hal ini mempertegas tidak adanya kepastian hukum (legal certainty) dan transparansi dalam proses pengundangan. t. Bahwa Pemohon juga telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan Salinan Resmi Undang-Undang TNI yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden melalui situs resmi lembaga negara, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) pada laman https://jdih.setneg.go.id/Terbaru. (P- 9) Namun demikian, hingga saat permohonan ini diajukan, dokumen tersebut belum tersedia atau dipublikasikan secara resmi. Ketidakterbukaan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perwujudan dari amanat konstitusional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." u. Bahwa Pemohon telah berupaya memperoleh Naskah Final Undang- Undang TNI yang telah disahkan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui email persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 29 Maret 2025. Namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon tidak memperoleh tanggapan maupun akses terhadap dokumen yang dimaksud. Padahal, naskah tersebut sudah seharusnya merupakan versi final yang akan disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan dan penandatanganan sebagaimana mestinya. Dalam konteks asas keterbukaan dan partisipasi publik, seharusnya Naskah Final Undang-Undang TNI tersebut dapat diakses pula oleh masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjamin hak publik dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel. 45 v. Bahwa supremasi hukum menurut Joseph Raz hanya dapat ditegakkan jika hukum dibuat dengan prosedur yang dapat diakses, dipahami, dan dikritik oleh publik. Hukum yang dibuat secara tertutup dan sepihak menyalahi prinsip rule of law dan berisiko menjadi alat tirani. Raz menekankan bahwa hukum hanya sah jika dapat diperiksa oleh masyarakat. Jika prosedurnya tidak transparan, maka hukum kehilangan kontrol publik dan berpotensi menjadi represif. Dengan demikian Undang- Undang 3 Tahun 2025 merupakan undang-undang yang sangat potensial berlaku represif. w. Bahwa prinsip keterbukaan dan aksesibilitas hukum menurut Tom Bingham adalah bagian tak terpisahkan dari rule of law. Hukum tidak boleh lahir dari kegelapan, melainkan dari dialog terbuka dengan masyarakat. Hukum yang dibuat secara rahasia bukanlah hukum yang sah menurut prinsip negara hukum. Dengan demikian Undang-Undang 3 Tahun 2025 sebagai produk legislatif yang lahir secara tertutup telah secara nyata melanggar keadilan prosedural. x. Bahwa David Feldman telah menyatakan keterlibatan publik dalam pembuatan undang-undang adalah alat pengawasan rakyat terhadap kekuasaan legislatif. Jika proses ini disembunyikan atau dipercepat tanpa partisipasi, maka hasil akhirnya tidak bisa mencerminkan kebutuhan rakyat. Feldman menegaskan bahwa partisipasi publik adalah mekanisme kontrol demokrasi terhadap legislator. Tanpa itu, UU sebagaimana UU Nomor 3 Tahun 2025 menjadi produk elit yang lepas dari aspirasi rakyat. y. Bahwa Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin kedaulatan rakyat dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Prinsip “seluruh lapisan masyarakat berkesempatan seluas-luasnya memberi masukan” dalam pembentukan UU (sebagaimana diamanatkan Penjelasan Pasal 5 UU 13/2022). Karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan (Pasal 5 UU 13/2022) dan ketidaksesuaian dengan mekanisme legislasi (Pasal 23 ayat (2) UU 13/2022), pembentukan UU TNI cacat secara formil. Pengabaian asas keterbukaan adalah cacat formil yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi legislasi. Kasus RUU TNI ini sejalan dengan temuan Pemohon bahwa tidak ada draft resmi 46 dipublikasikan, publik tidak dilibatkan sama sekali, dan pembahasan dilakukan secara rahasia. Semua bukti ini mengonfirmasi pelanggaran asas keterbukaan yang diamanatkan UUD 1945 dan UU 13/2022. 6. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon; 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda keberlakukan dan seluruh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35). 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127) kembali berlaku sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 47 mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali; Atau 5. Menunda selama 1 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), untuk dapat dilakukan perbaikan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang seharusnya serta pelibatan masyarakat sipil dalam perbaikan; 6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35) menjadi inkonstitusional secara permanen; 7. Memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian Permohonan Uji Formiil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 48 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Atas Nama Masa’il Ishmad Mawaqif; 4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Atas Nama Reyhan Roberkat; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Atas Nama Muh Amin Rais Natsir; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Atas Nama Aldi Rizki Khoiruddin; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Bukti P-8 : Tangkapan layar Berita Kompas “Prabowo Sudah Teken UU TNI Sebelum Lebaran, Di Mana Draf Resminya?”; 9. Bukti P-9 : Tangkapan layar website Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Hukum; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 & Rancangan Undang-Undang Tahun 2024 – 2029. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 49 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelasan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. 50 Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun 51 permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 30 April 2025 dengan Nomor 66/PUU- XXIII/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang 52 langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4], dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian formil UU 3/2025 terhadap Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa para Pemohon yang terdiri Pemohon I sampai dengan Pemohon IV kesemuanya adalah perorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6] yang merupakan mahasiswa magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024. 3. Bahwa para Pemohon beranggapan memiliki pertautan kerugian hak konstitusional terhadap proses pembentukan UU 3/2025 karena para Pemohon tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan dilibatkan dalam proses pembentukan UU a quo. Menurut para Pemohon, UU 3/2025 lahir melalui tata cara yang tidak benar yang dibuktikan dengan tidak pernah dilibatkannya para Pemohon dalam proses partisipasi pembentukan dan sosialisasi penyusunan yang dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Padahal seharusnya pembentukan peraturan perundang- undangan dapat diakses melalui berbagai macam media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Namun, para Pemohon telah mencoba mendapatkan seluruh bentuk informasi terkait proses pembentukan UU 3/2025 tetapi informasi tersebut sangat minim dan sulit untuk diakses oleh para Pemohon, bahkan pada saat masih dalam bentuk rancangan undang-undang, 53 rancangan UU a quo tidak dapat ditemukan dalam website DPR RI maupun instansi lain yang berkaitan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak dipenuhinya prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan tindakan pengabaian atau pembatasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU a quo sehingga berdampak secara langsung terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk dapat mengemukakan pendapat. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] serta dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Pada uraian kedudukan hukum para Pemohon hanya menguraikan adanya upaya yang tertutup dan tidak transparan dalam pembentukan UU a quo serta tidak pernah dilibatkannya para Pemohon dalam proses partisipasi pembentukan dan sosialisasi pembentukan UU 3/2025. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, dalam membuktikan kedudukannya, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti berupa tangkapan layar berita media massa [vide Bukti P-8] dan tangkapan layar website pada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat [vide Bukti P-9]. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya 54 anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 56 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra