66/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 66/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ir. Pranoto, M.M. Alamat : Komplek Kejagung J Nomor 25, RT 10 RW 3, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. Pekerjaan : Dosen dan Pemerhati Sejarah Indonesia Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut ……………………………………… Pemohon I; 2. Nama : Drs. Dwi Agung Alamat : Dusun Dalem, RT 10 RW 3, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil [Guru SMA] Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut …………..………………….……… Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi bertanggal 29 April 2024 dan 1 Agustus 2024, diwakili oleh Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., Dr. Teguh Hartono, S.H., M.H., M. Agus Awalus Shoim, S.H., M.Phil., Agus Winarto, S.H., M.H., Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan Amodra Mahardhika Putra Widianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office HANGA-YOMI” beralamat di Jalan Manggis 2 Raya Nomor 56, Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon. Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 Juli 2024 dengan Nomor 66/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 5. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4 6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam suatu hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”; 7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam bukunya yang berjudul “Hak Uji Materiil Di Indonesia”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil adalah: “Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang- undang misalnya terjelma melalui cara-cara [procedure] sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”. Hak Uji Materiil adalah: “Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu [ver ordenen de mach] berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”; 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi [the guardian of constitution] berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai- 5 nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya [the sole interpreter of constitution] yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil sebuah produk undang-undang terhadap UUD 1945; 11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU Keprotokolan terhadap UUD 1945; 12. Bahwa berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PARA PEMOHON 1. Bahwa adanya kedudukan hukum [Legal Standing] merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa Para Pemohon Pengujian Undang- Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan termasuk perorangan warga negara indonesia. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 6 3. Bahwa Yurisprudensi Tetap [vaste jurisprudentie] MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan MK lainnya sesudah itu telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian konsitusional dimaksud bersifat spesifik [khusus] dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat [causal verband] antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka 7 mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 6. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan berhak untuk meluruskan Sejarah Bangsa Indonesia yang telah mengalami kekeliruan yang terjadi pada dunia Pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Bahwa Para Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipositifkan di dalam UU Keprotokolan a quo, karena: a. Pemohon I yang berprofesi sebagai Dosen & Pemerhati Sejarah Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kesejarahan di Indonesia, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk melestarikan dan memperkenalka sejarah Indonesia sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah, serta kepada masyarakat umum. Pemohon I juga merupakan salah satu dari Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan berdasarkan Surat Keputusan Tim Formatur Nomor: 001/SK/Tim Formatur/ORG-PTCA-IND/06/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan Sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum; 8 b. Pemohon II yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut "UU Guru & Dosen", berbunyi: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Pemohon II sebagai Guru dan Wakil Kepala Sekolah memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah baik di dalam kelas [khususnya pemberian materi sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)] maupun saat Pemohon II menjadi Pembina Upacara. Pemohon II juga merupakan salah satu anggota dari Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan, yang dibuktikan dengan Kartu Anggota, Sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum; c. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah turut serta bersama Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan, pada saat penandatanganan petisi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” 14 Dhulqodah 1437 (18-08-2016) pada acara Tasyakkuran Ke-71 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah pada hari Kamis, 18 Agustus 2016 yang dibacakan oleh Joko Herwanto, S.Sos (Ketua DPW Organisasi Shiddiqiyyah Jawa Timur). Penandatangan pertama diberikan oleh Almukarrom Syech 9 Muchtarulloh Al Mujtaba (Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah), kemudian disusul Drs. Ec. H. Nyono Soeharli (Bupati Jombang), Joko Triono (Ketua DPRD Jombang), Almukaromah Nyai Shofwatul Ummah (Ketua Umum Dhibra Pusat), M. Subchi Azzal (Ketua Umum DPP Opshid), Ir. Edi Setiawan (Wakil Ketua DPP Orshid), Dra. Fatwahariwati (Ketua JKPH Pusat), I Dewa Nyoman S Hartana (Sekjen DPP PCTAI), Kholifah Tasrichul Adib Aziz (Forum Kholifah Shiddiqiyyah), dan Hartono Tanojo (Tokoh Agama Konghucu). Petisi tersebut berisi tiga usulan kepada Pemerintah Republik Indonesia Pusat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo yaitu: 1) Mohon berkenan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penggunaan istilah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam setiap peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. 2) Mensosialisakan Keppres tersebut di lingkungan pemerintahan disemua tingkatan dan masyarakat pada umumnya. 3) Harapan dengan terbitnya Keppres tersebut sehingga sudah tidak akan ada lagi penyebutan Kemerdekaan Republik Indonesia. d. Bahwa Para Pemohon telah ikut serta dalam Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan melakukan Kunjungan Pustaka Dan Dialog Kebangsaan 17 Agustus 1945 Adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia & 18 Agustus 1945 Adalah Hari Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR – RI pada hari Kamis, 12 Juli 2018, serta menyampaikan Surat Rekomendasi yang intinya memohon : i. Untuk mengeluarkan TAP MPR tentang penggunaan istilah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam setiap peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus; ii. Untuk mensosialisasikan TAP MPR tersebut khususnya di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. 10 Pada saat itu Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Wakil Ketua MPR RI menyampaikan sependapat bahwa 17 Agustus 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, namun hingga saat ini Surat Rekomendasi tersebut hanya sekedar ditampung dan belum ditindaklanjuti dari MPR RI. d. Bahwa Para Pemohon telah ikut serta dalam Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan mengadakan Seminar Kebangsaan dengan tema “Kembali Ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara” di Wisma Perdamaian Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu, 07 Juli 2019 dan menghasilkan Rekomendasi yang pada intinya memohon untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesuai dengan Teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945’, selanjutnya menyampaikan Surat Rekomendasi kepada instansi-instansi pemerintahan yaitu: • Kementerian Sekretaris Negara • Kementerian Pertahanan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Panglima Tentara Nasional Indonesia • Kepala Kepolisian Republik Indonesia • Gubernur Provinsi Jawa Tengah Namun hingga saat ini, Rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh instansi-instansi pemerintahan tersebut. e. Dalam menjalani profesi dan aktifitasnya, Para Pemohon wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah serta kepada masyarakat umum. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, sehingga Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; 11 f. Bahwa istilah bangsa telah ada dari peristiwa-peristiwa sejarah diantaranya: i. Sumpah Pemuda pada Konggres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwa sudah terdapat istilah “Bangsa” Indonesia menggantikan suku-suku bangsa (Jong Java, Jong Ambon, Jong Sunda dan lainnya). ii. Pidato Soekarno tentang bangsa pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu; “Maka, jang selalu mendengung di dalam saja punja djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saja memakai perkataan ‘kebangsaan’ ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-saudara djanganlah saudara-saudara salah faham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu Nationale Staat, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek mojang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia. Satu Nationale Staat!” (Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945). berdasarkan pidato di atas, maka istilah bangsa ini sudah disebut pada tahun 1918. Sehingga saat terjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka kata “bangsa” bukanlah sesuatu yang baru dikenal. Dan dari penjelasan Soekarno kepada Ki Bagus Hadikoesoemo, bahkan nenek moyang kitapun adalah bangsa Indonesia. Sehingga bisa 12 disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak dulu. Itulah yang dimaksud kata “bangsa” oleh Soekarno. Ditegaskan pula bahwa yang menjadi dasar dari Negara Indonesia, adalah dasar kebangsaan. Bukan dasar yang lain. Sehingga di atas satu kebangsaan Indonesia, baru didasarkan sebuah Negara Indonesia. Sebuah negara kebangsaan yang terikat pada tanah air. g. Bahwa berdasarkan sejarah “Rapat Besar BPUPKI” tanggal 14 - 16 Juli 1945 (Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945) telah dijelaskan hal-hal mengenai: i. Rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 adalah rapat tentang persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengenai struktur pemerintahan sementara yang akan dibentuk setelah proklamasi, serta langkah-langkah administratif dan hukum yang diperlukan untuk mendukung transisi menuju kemerdekaan. ii. Rapat BPUPKI pada 15 Juli 1945 mencerminkan upaya serius untuk membangun landasan konstitusional yang kokoh bagi Indonesia yang merdeka, dengan menekankan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Keputusan-keputusan ini kemudian memainkan peran penting dalam pembentukan UUD 1945 yang disahkan sesudah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. iii. Rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 membahas persiapan teknis menuju proklamasi kemerdekaan, termasuk penetapan waktu dan tempat proklamasi. Mereka juga mempertimbangkan langkah- langkah yang diperlukan untuk transisi (perpindahan kekuasaan) dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional yang merdeka. Keputusan dan diskusi yang dihasilkan pada tanggal 16 Juli 1945 ini menjadi bagian integral dari langkah-langkah final menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Proklamasi Kemerdekaan telah dipersiapkan dengan sangat baik oleh BPUPKI, dengan berlandaskan pada Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka alasan pemakaian kata “bangsa” dalam teks proklamasi telah melalui pembahasan dan pertimbangan yang sangat matang. 13 h. Bahwa “Berdirinya Negara Indonesia” diawali dengan dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan, sebagai berikut: i. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa sejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan ii. Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan Pengesahan UUD 1945, Pembentukan Komite Nasional, dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. iii. Pada teks naskah Proklamasi disebutkan bahwa “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Atas nama Bangsa Indonesia. Soekarno | Hatta.” Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut, selalu menyebutkan dengan kata “bangsa” dan bukan “Republik”. iv. Dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945, disebutkan: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada....” Hal ini menunjukkan para pendiri bangsa terdahulu, selalu menggunakan atau menyebutkan dengan kata “bangsa” untuk mereferensikan sebuah Kemerdekaan Indonesia. v. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan juga sebagai Konstitusi Indonesia, di mana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah 14 keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan. Hukum di Indonesia sendiri menganut asas non- retroaktif [tidak berlaku surut], sehingga UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan atau berlaku, dengan demikian Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. vi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], pengertian bangsa adalah “kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Sedangkan pengertian Republik adalah “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.” vii. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 7 ayat (3) mengatur “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga Para Pemohon sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru, memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum. j. Bahwa Para Pemohon berkewajiban memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional khususnya Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia selalu mengacu pada UU Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 15 k. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut, karena penyampaian ilmu pengetahuan terkait sejarah Indonesia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945] dengan penjelasan sebagai berikut : i. Bahwa selama menjalani profesi dan aktifitasnya, Pemohon I tidak dapat memberikan materi secara lengkap dan historis yang diberikan kepada masyarakat dalam sebuah seminar kebangsaan dan diskusi kesejarahan, karena saat Pemohon I menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan & penolakan dari masyarakat yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan; ii. Bahwa selama menjalani profesi dan aktifitasnya, Pemohon II tidak dapat memberikan pembelajaran secara lengkap dan historis yang diberikan kepada siswa di sekolah baik di dalam kelas [khususnya pemberian materi sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)] maupun saat Pemohon II menjadi pembina Upacara, karena saat Pemohon II menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan & penolakan dari siswa yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan; l. Bahwa Para Pemohon yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait sejarah Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan 16 karena tidak dapat mengamalkan ilmunya kepada siswa dan masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa yang diakibatkan kekeliruan penyebutan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan. Hal ini tentunya juga sangat berdampak pada: i. Kerugian terhadap naskah proklamasi. Dalam naskah proklamasi sendiri menyebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu mengatasnamakan Bangsa Indonesia namun beralih menjadi Republik Indonesia adalah bentuk kelalaian atas fakta sejarah. Di mana Bangsa Indonesia dinyatakan belum pernah merdeka, hal ini sangat merugikan Bangsa Indonesia yang telah terjajah mulai tahun 1511 hingga tahun 1945 (434 tahun). ii. Kerugian terhadap Bapak-bapak Bangsa yang telah mengumandangkan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa ke seluruh dunia. Penggantian frasa menjadi Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengaburkan keberadaan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Bapak Bangsa Indonesia. iii. Kerugian terhadap Bangsa Indonesia. Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tak langsung menyatakan bahwa Bangsa Indonesia masih dalam keadaan terjajah sebab yang merdeka adalah negara Republik Indonesia, dan perjuangan para pahlawan nasional menjadi tidak mendapatkan penghormatan secara layak. iv. Kerugian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah bentuk kelalaian yang baik disadari atau tidak merendahkan martabat NKRI sebagai negara merdeka dan berdaulat yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun hingga kini. Karena pernyataan yang bisa dimunculkan dari pernyataan tersebut adalah sejak kapan Republik Indonesia dijajah? Oleh siapa Republik Indonesia dijajah? Sedang faktanya yang dijajah adalah bangsa Indonesia dan Republik Indonesia didirikan oleh bangsa yang telah merdeka dari penjajahan, 17 selang sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. v. Kerugian terhadap sejarah Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah dijajah. Pemakaian frasa tersebut apabila dibiarkan berkelanjutan disadari atau tidak akan mengaburkan sejarah bangsa Indonesia dan NKRI bagi generasi yang akan datang. Hasil Kajian Psikologi di Villonova University dan Temple University pada tahun 1977 memberikan kesimpulan kebohongan/ kesalahan yang diulang terus- menerus akan menjadi kebenaran. Demikian pula bila frasa yang salah tersebut terus menerus digunakan tanpa ada upaya melakukan perbaikan, maka frasa itu akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya upaya memperbaiki kesalahan dari pemerintah Indonesia, mustahil untuk mengadakan perubahan dalam penggunaan frasa tersebut. vi. Kerugian terhadap Pembukaan UUD 1945. Apa artinya MPR dan DPR menetapkan untuk tidak akan melakukan amandemen atas Pembukaan UUD 1945 apabila mereka membiarkan kesalahan pemakaian frasa kemerdekaan Republik Indonesia itu dibiarkan terus-menerus terjadi di masyarakat. Karena faktanya dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemerdekaan yang mendasari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pilihannya sebenarnya sederhana, yaitu mereka berpegang pada ketetapan yang mereka buat untuk tidak melakukan amandemen pada Pembukaan UUD 1945 dan memperbaiki kesalahan yang berkembang di masyarakat. Atau membiarkan bahkan mengikuti kebiasaan dengan membiarkan kelalaian dan kebodohan atas sejarah Bangsa dan Negara Indonesia berkembang di masyarakat kemudian mengamandemen Pembukaan UUD 1945 menurut versi yang beredar di masyarakat. m. Bahwa dengan dirubahnya frasa menjadi “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” untuk tanggal 17 Agustus pada Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan menjadi frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”, maka kerugian-kerugian di atas dan/atau kewenangan 18 Konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan selalu terjadi atau tidak terulang kembali. n. Bahwa oleh karena terdapat hak Konstitusional Para Pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidak- tidaknya berpotensi terjadi dialami Para Pemohon serta memiliki hubungan sebab akibat, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebab telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007. III. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN [POSITA] Dasar Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [UUD 1945] Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **) Pasal 31 ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang. ****) 19 yang diuji: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] [UU Keprotokolan] Pasal 16 Huruf a: Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; Pasal 18: Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e; Pasal 20: Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ... 1. Bahwa, Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan: Pasal 16 Huruf a: “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;” Pasal 18: “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e” 20 Pasal 20: “Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945: Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **) Pasal 31 ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****) 2. Bahwa keberadaan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan telah menjadi suatu pengingkaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon dan setiap orang yang seprofesi dengan Para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), yang pada pokoknya terdapat kesalahan pada fakta sejarah Indonesia yang kemudian dicantumkan pada peraturan perundang- undangan sehingga menjadi kesalahan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa. 21 DARI SEGI PENGERTIAN BAHASA 3. Pengertian Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan kesamaan dalam berbagai aspek seperti bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka biasanya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama dan sering diidentifikasi sebagai sebuah grup etnis atau afiliasi sosial-politik. Dalam Kamus Besar Bahasan Indonesia [KBBI] pengertian bangsa adalah “kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Sedangkan pengertian Republik adalah “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”. 4. Dari dua pengertian di atas memanglah berbeda pengertian dan berbeda peruntukan bila dikaitkan dengan kata Indonesia. Frasa Bangsa Indonesia sendiri memiliki pengertian sebagai kelompok masyarakat yang sama keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan frasa Republik Indonesia memiliki pengertian “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”. 5. Selanjutnya definisi Kemerdekaan berasal dari kalimat “Merdeka” yang dalam KBBI diartikan sebagai “keadaan berdiri sendiri, bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu”. 6. Jika digabungkan, frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” memiliki arti Negara Indonesia adalah sebuah negara yang bebas dan tidak terjajah lagi artinya Indonesia telah terlahir menjadi sebuah Negera, yang kemudian dijajah dan pada akhirnya terbebas dari penjajahan kembali. Sedangkan frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” memiliki pengertian sekelompok masyarakat kebudayaan Indonesia yang bebas dan tidak terjajah lagi, artinya Indonesia adalah sekelompok masyarakat budaya yang dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan. 7. Dari kedua pengertian diatas jelas terdapat perbedaan pengertian dan berbeda peruntukan bila dikaitkan dengan sejarah Indonesia. Faktanya 22 Indonesia dahulu sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan merupakan suatu negara yang berdaulat, melainkan masih berbentuk sekelompok masyarakat dengan budaya Indonesia yang disebut dengan Bangsa. Adapun setelah PPKI menetapkan UUD 1945 dan Pemimpin negara, barulah Indonesia dapat dikatakan menjadi sebuah Negara yang mempunyai kekuasaan yang sah dan mempunyai rakyat. Sehingga frasa yang paling tepat digunakan merupakan frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. LATAR BELAKANG SEJARAH INDONESIA 1. Bahwa Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan kesamaan dalam berbagai aspek seperti bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka biasanya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama dan sering diidentifikasi sebagai sebuah grup etnis atau afiliasi sosial-politik. 2. Bahwa Faktor Pembentukan Bangsa meliputi: a. Primordial: Ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat sebagai sebuah Bangsa Indonesia. b. Sakral: Kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat yang membentuk ideologi kuat dan terwujud dalam pelaksanaan Pancasila. c. Tokoh: Tokoh yang dijadikan panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa, seperti Ir. Soekarnao, Mr. Sopepomo, Ki Hajar Dewantoro, H.O.S. Cokroaminoto, dan yang lainnya. d. Sejarah: Pengalaman masa lalu dalam konsisi keterjajahan yang melahirkan solidaritas terbentuknya Serikat Isalam (SI), terbentuknya Boedi Oetomo, dan organisasi kepemudaan kedaerahan di seluruh Nusantara sehingga terciptanya soliditas kebersamaan serta tujuan sebagai sebuah Bangsa. e. Perkembangan Ekonomi: Meningkatnya kebutuhan masyarakat transisi dan modern yang membuat ketergantungan antara satu sama lain sehingga menjadi kesatuan sebagai sebuah Bangsa. 3. Bahwa Unsur Bangsa Indonesia dibentuk melalui: 23 a. Sosio-Antropologis: Suku bangsa yang memiliki tempat tinggal, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang sama di wilayah Nusantara. b. Politik Kebangsaan - Sikap nasionalis dan kesepakatan umum yang membentuk kesatuan Bangsa Indonesia. 4. Bahwa Indonesia merupakan contoh bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dengan pengaruh dari berbagai bangsa pendatang dan penjajah, dengan tujuan seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, meliputi persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Bahwa sejarah memainkan peran penting dalam pembentukan bangsa. Sejarah dan pengalaman masa lalu dapat melahirkan solidaritas dan tujuan bersama, serta membentuk identitas bangsa. 6. Bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, mencakup nilai-nilai seperti Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Bahwa Bangsa Indonesia telah mengalami masa penjajahan selama 434 tahun oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris dan Jepang. Sedangkan Negara Republik Indonesia tidak pernah dijajah sama sekali. 8. Bahwa perjuangan Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tidaklah mudah, banyak pemikiran yang dikeluarkan oleh Bangsa Indonesia yang dikemukakan serta pertumpahan darah agar Bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. 9. Bahwa pada sejarahnya Indonesia memiliki peluang untuk merdeka, ketika Jepang memberikan kesempatan atau hadiah kepada Bangsa Indonesia untuk merdeka yang kemudian dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada 29 April 1945, yang membahas segala persiapan kemerdekaan Indonesia pada dua kali sidang, dengan rincian sebagai berikut: a. Sidang Pertama: diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan pembahasan mengenai Dasar 24 Negara dan pembentukan Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Djakarta; b. Sidang Kedua: diadakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan pembahasan Rancangan Undang- Undang Dasar sebagai konstitusi Indonesia. 10. Bahwa Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia kedua dari sekutu yang ditandai dengan dibom dan dihancurkannya dua kota vital di Jepang, yakni kota HIroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, yang kemudian Jepang menyatakan kekalahan tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian, pada saat itulah, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 11. Bahwa dua hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional, yang terdiri dari: Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta, memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat [Vietnam Selatan]. Jenderal Terauchi merupakan Panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. 12. Bahwa pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi, sebagai berikut: ● Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia; ● Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI]. ● Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur- angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya; ● Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia- Belanda. 13. Bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal 25 Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XVI [Angkatan Darat] yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang [Gunseikan] di Hindia Belanda. 14. Bahwa namun demikian, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Mohammad Hatta, dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. 15. Bahwa ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo, bahwa Jepang harus menjaga status quo, sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 16. Bahwa padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, beliau sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. 17. Bahwa setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi, untuk melakukan rapat mempersiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Sukarni, B. M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. 18. Bahwa pada saat merancang teks Proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks Proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. 19. Bahwa berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, B. M. Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik semuanya tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. 20. Bahwa setelah semua konsep disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor [Laut] Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman. 21. Bahwa pada awalnya, pembacaan Proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan 26 pembacaan Proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. 22. Bahwa pada pagi harinya tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para pemuda telah hadir di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56 yang kemudian diadakan Upacara yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan tanpa protokol. 23. Bahwa Ir. Soekarno kemudian mempersiapkan diri dan mendekati mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno membacakan pidato singkat yang isinya adalah sebagai berikut: a. Perjuangan melawan kolonial telah cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati. b. Cita-cita perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia. c. Indonesia yang berdaulat harus mampu mennetukan arah dan kebijakannya sendiri, menjadi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. 24. Bahwa setelah itu kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik sebagai berikut: Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen ’05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno – Hatta 25. Bahwa setelah proklamasi dikumandangkan, berita proklamasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada hari itu juga teks proklamasi sudah diserahkan oleh Syahrudin, wartawan Domei kepada kepala kantor bagian radio WB. Palenewen untuk disiarkan. 27 26. Bahwa sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. 27. Bahwa Rapat Pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon Jakarta dengan mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dinuat oleh BPUKI pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar dan berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. 28. Bahwa Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI, dan dengan sedikit perubahan yang secara lengkap termaktub sebagai berikut: Pembukaan (Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 28 suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 29. Selain itu dalam sidang PPKI disahkannya pula UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. 30. Dengan disahkannya UUD 1945 dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, pembentuk suatu negara, atau menyusun atau menyatakan berdirinya suatu negara. 31. Bahwa dalam Sumpah Pemuda sendiri menggunakan kalimat “Bangsa“ untuk menegaskan masyarakat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana Sumpah Pemuda tersebut dibuat jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan diucapkan, dengan demikian untuk menjelaskan Indonesia sebelum menjadi “Negara” adalah “Bangsa”, tiga keputusan kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda Penulisan menggunakan ejaan van Ophuysen adalah sebagai berikut : Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. 29 UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA 32. Bahwa Negara merupakan suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Terbentuknya negara melibatkan beberapa unsur yang menjadi dasar bagi eksistensi negara itu sendiri disebut sebagai de facto. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain adalah wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan dengan penjelasan sebagai berikut : a. Pertama, wilayah merupakan unsur yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Wilayah negara juga mencakup sumber daya alam yang ada di dalamnya. Wilayah negara harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar dapat diakui oleh negara-negara lain di dunia. b. Kedua, penduduk merupakan unsur lain yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Penduduk negara merupakan warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Penduduk negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Kewarganegaraan juga menjadi hal yang penting dalam menentukan siapa yang menjadi bagian dari suatu negara. c. Ketiga, pemerintahan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam terbentuknya negara. Pemerintahan negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Pemerintahan juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara. Pemerintahan negara juga memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. d. Keempat, kedaulatan merupakan unsur terakhir yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan negara juga menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk 30 membuat keputusan yang mengikat bagi penduduknya dan wilayahnya. 33. Bahwa selain de facto terdapat de jure yang berarti pengakuan berdasarkan atau menurut hukum dan norma internasional. De jure terbagi menjadi dua jenis utama yakni: a. De Jure Penuh, Merupakan bentuk pengakuan yang mencakup hubungan resmi dan lengkap antara negara-negara. Hubungan ini meliputi aspek diplomatik, perdagangan, ekonomi, dan politik. Negara-negara yang mengakui satu sama lain secara resmi memiliki kemampuan untuk membuka kedutaan, menjalin perjanjian dagang, dan saling berhubungan dalam berbagai bidang. b. De Jure Tetap, Jenis pengakuan yang bersifat permanen dan berlaku selamanya. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan adanya pemerintahan yang stabil dan memiliki otoritas yang diakui. 34. Bahwa pengakuan Negara Indonesia secara de facto dapat dibuktikan dengan adanya sebuah konstitusi yakni UUD 1945 yang dibuat dan disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, pembentuk suatu negara, atau menyusun atau menyatakan berdirinya suatu negara. Sehingga setelah disahkannya Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945, barulah unsur pemerintahan dan kedaulatan dalam syarat terbentuknya negara dapat terpenuhi. 35. Bahwa pengakuan Indonesia sebagai sebuah Negara secara de jure tidak langsung diakui atau diberikan oleh semua negara. Pengakuan de facto Belanda adalah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang mengakui wilayah Indonesia secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura, baru pada tanggal 27 Desember 1949, setelah penandatanganan perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Selain itu Inggris pada 31 Maret 1947 mengakui RI secara de facto diikuti Amerika Serikat pada 17 April 1947, Mesir pada 11 Juni 1947, Lebanon pada 29 Juni 1947, Afghanistan pada 23 September 1947, Saudi Arabia pada 24 November 1947, Yaman pada 3 Mei 1948, dan Rusia pada 26 Mei 1948 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi 31 mengeluarkan Resolusi Nomor 86 yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 September 1950. 36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara kronologis atau dalam kacamata sejarah dan secara kacamata hukum, Negara Indonesia belum terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, karena belum memiliki pemerintahan yang berdaulat dan belum mendapatkan pengakuan dari Negara lain. Indonesia sendiri dapat dikatakan terbentuk menjadi sebuah Negara, setelah konstitusi atau UUD 1945 disahkan dan terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden, yakni pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. PERINGATAN PADA SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS 37. Bahwa terdapat suatu peristiwa pada saat PARA PEMOHON memberikan pengajaran kepada siswa di bangku pendidikan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum di suatu forum umum warga masyarakat tentang pentingnya memperingati sejarah Para Pahlawan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dengan kewajiban mengadakan Upacara serta mengibarkan Bendera Merah Putih. Dalam pemberian pengajaran dan sosialisasi tersebut, Para Pemohon menggunakan dasar sejarah dan dasar hukum untuk menjelaskan tahapan serta unsur yang terdapat dalam Upacara tersebut. Kemudian sering terdapat pertanyaan, mengenai penggunaan frasa yang tepat, dalam penyebutan peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus; apakah “Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” ataukah “Upacara Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. 38. Bahwa untuk menjawab hal tersebut Para Pemohon telah mengadakan sebuah penelitian mengenai “Berdirinya Negara Indonesia” dalam permohonan a quo. Dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah tentang Kemerdekaan Indonesia hingga pasca kemerdekaan atau berdirinya Negara Indonesia, mulai dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. 32 39. Bahwa pada teks naskah Proklamasi disebutkan “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Atas nama Bangsa Indonesia. Soekarno | Hatta.” Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut, selalu menyebutkan dengan kata “bangsa” dan bukan “Negara”. 40. Bahwa UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Republik Indonesia juga sebagai Konstitusi Indonesia, di mana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan. Hukum di Indonesia sendiri menganut asas non- retroaktif [tidak berlaku surut] sehingga UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan. Dengan demikian Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 41. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. 42. Bahwa definisi Kemerdekaan berasal dari kalimat “Merdeka” yang dalam KBBI diartikan sebagai “keadaan berdiri sendiri, bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu”. 33 43. Bahwa jika digabungkan, frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” memiliki arti Negara Indonesia adalah sebuah negara yang bebas dan tidak terjajah lagi artinya Indonesia adalah sebuah Negera yang telah dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan kembali. Sedangkan frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” memiliki pengertian sekelompok masyarakat kebudayaan Indonesia yang bebas dan tidak terjajah lagi, artinya Indonesia adalah sekelompok masyarakat budaya yang dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan. 44. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah tepat bilamana peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus disebut sebagai “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” melainkan seharusnya disebut sebagai “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. NASKAH AKADEMIS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN 45. Bahwa dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Keprotokolan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 1 Maret 2010, tidak mendasari pemikiran dengan Landasan Historis. Dimana landasan historis menjadi penting bagi setiap pembentukan perundang-undangan untuk mempelajari sejarah dan memahami latar belakang suatu peristiwa terkait dengan pembentukan Undang-undang. 46. Bahwa UU Keprotokolan pada dasarnya dibuat demi terjamin dan tertibnya acara resmi, acara kenegaraan dan penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pcnyelenggara penierintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing. Namun penggunaan kalimat “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar. 47. Bahwa pembuat undang-undang (DPR) seakan akan lupa dan lalai terkait sejarah kemerdekaan Indonesia, sehingga tidak mencantumkan kalimat yang benar yakni “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Padahal UU Keprotokolan sangat berkaitan erat dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, namun tidak 34 satu pun yang menyadari jika seharusnya penggunaan kalimat “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu disandingkan dengan kegiatan Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan. 48. Bahwa dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Juli 2007, tidak dihiraukan oleh DPR dan seakan-akan membuat norma baru yang secara jelas bertentangan dan menimbulkan ketidak selarasan antara Undang-Undang yang dibuat. 49. Bahwa penyelarasan tersebut haruslah dilaksanakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam sejarah sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung pembodohan bangsa. Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan bertentangan dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 50. Bahwa Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan selalu menggunakan frasa “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” untuk upacara pada setiap tanggal 17 Agustus. 51. Bahwa UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan yaitu pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI], yakni tanggal 18 Agustus 1945, di mana UUD 1945 sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga sebagai Konstitusi Indonesia, di mana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan. 52. Bahwa hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut]. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 53. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, 35 S.H., M.H., prinsip pokok Negara Hukum [The Rule of Law ataupun Rechtsstaat] dua di antaranya adalah: a. Supremasi Hukum [Supremacy of Law], yaitu: Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum [supremacy of law], pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya, bahwa hukum itu memang ‘supreme’. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. b. Asas Legalitas [Due Process of Law], yaitu: bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ [regels]. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai penyeimbang, diakui pula adanya prinsip ‘frijs ermessen’ yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri ‘beleid-regels’ [‘policy rules’] ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal [internal regulation] secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. 36 54. Bahwa Para Pemohon dalam memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional, khususnya Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, selalu mengacu pada UU Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sebagai implementasi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. 55. Bahwa bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. Menurut Para Pemohon ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga Para Pemohon memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum. 56. Bahwa hal tersebut Para Pemohon lakukan untuk memenuhi hak Para Pemohon serta hak seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 57. Bahwa sudah menjadi kewajiban serta fungsinya Para Pemohon untuk mengajar dan/atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. 58. Bahwa dalam menjalani profesinya, Para Pemohon wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta 37 tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat umum. Adapun fungsi Para Pemohon telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 59. Bahwa Para Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut, mengakibatkan pemberian ilmu dan pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945), dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]. 60. Bahwa terkait kesalahan penyebutan tersebut, juga tercantum pada Surat Edaran Pemerintah baik dari Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah, tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, mencerminkan ketidakcermatan pemerintah, sehingga tidak turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat. 61. Bahwa dengan dirubahnya frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” untuk tanggal 17 Agustus pada Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”, diharapkan mampu mendukung hak, kewajiban dan kewenangan Konstitusional Para Pemohon sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia & Guru untuk mengajar 38 atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta tidak menjadi latah atau kebiasaan Pemerintah mengulangi kesalahan dalam menerbitkan Surat Edaran Pemerintah baik dari Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah tentang Peringatan Hari Ulang Tahun Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. 62. Sebagai Preponderance of evidences atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan suatu peristiwa di antaranya adalah: a. Adolf Hitler (Politisi Jerman dan Ketua Partai Nazi): “Kebohongan yang diulang secara terus menerus, maka pikiran manusia akan mempercayainya. Kebohongan itu diterimanya sebagai kebenaran.” b. Ferdinan Tonnies (Ahli sosiologi Jerman): “Propaganda adalah suatu kegiatan untuk menggerakan (mobilisize) pendapat umum (mass opinion) secara besar-besaran yang bertujuan menyebarkan suatu ide tanpa memperdulikan kecocokan dan kebenarannya.” c. Joseph Goebbelz (Menteri propaganda Nazi): “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran.” d. Leonard Doob (Profesor emeritus psikologi): “Propaganda adalah usaha untuk mempengaruhi dan mengendalikan kepribadian serta perilaku orang lain ke arah tujuan-tujuan yang tidak ilmiah dan masih diragukan kebenarannya dalam masyarakat tertentu.” Di balik kebohongan berulang-ulang itu tentu ada bahaya sangat besar, namun terdapat kemanfaatan yang maha besar berlapis-lapis jika kita mau mendobrak kebohongan berulang-ulang itu, demi bangsa dan negeri ini. 39 IV. PETITUM Bedasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945” Sehingga, norma Pasal 16 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Sehingga, norma Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e”. Sehingga, norma Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera dalam 40 rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang- kurangnya meliputi: ...; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, sebagai berikut: 1. Bukti P-01: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-02: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166]; 3. Bukti P-03: Fotokopi Petisi Kemerdekaan Bangsa Indonesia “17 Agustus 1945 adalah Hari kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan Kemerdekaan Republik Indonesia” yang dibuat tanggal 18 Agustus 2016; 4. Bukti P-04: Fotokopi berita Seminar Internasioanl Kembali ke Jati Diri Bangsa merajut Nusantara Menuju Perdamaian Dunia; 5. Bukti P-05: Fotokopi berita Kunjungan Pustaka Dan Dialog Kebangsaan 17 Agustus 1945 Adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia & 18 Agustus 1945 Adalah Hari Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR – RI pada hari Kamis, 12 Juli 2018; 6. Bukti P-06: Fotokopi Surat Rekomendasi yang pada intinya memohon untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik 41 Indonesia menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesuai dengan Teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945’, yang ditujukan kepada instansi-instansi pemerintahan yaitu: Kementerian Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Gubernur Provinsi Jawa Tengah; 7. Bukti P-07: Fotokopi Amicus Curiae yang diajukan oleh Haryo Sumantri selaku Ketua Departemen Penelitian Pengembangan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan; 8. Bukti P-08: Fotokopi Amicus Curiae yang diajukan oleh Ir. Andyiono selaku Pendeta GSKI Sahabat Allah; 9. Bukti P-09: Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah; 10. Bukti P-10: Fotokopi Makloemat Politik Pemerintah Repoeblik Indonesia, Political Manifesto of the Goverment of the Republic of Indonesia. Dikeluarkan Oleh Kementrian Penerangan Pada 1 November 1945 Di Jogjakarta; 11. Bukti P-11: Buku Jati Diri Bangsa, Kyai Muchammad Mukhtar Mu’thi, Sang Mujadid Wawasan Kebangsaan. Cetakan ke-4 (2022) Penerbit : Organisasi Shiddiqiyyah, Jombang; 12. Bukti P-12: Buku Kembali Kepada Kemerdekaan Bangsa Indonesia Bukan Kemerdekaan Republik Indonesai. Cetakan pertama (2018) Penerbit : Organisasi Shiddiqiyyah, Jombang; 13. Bukti P-13: Buku 17 Agustus 1945 Negara Indonesia Belum Ada. 42 Cetakan Perdana (2023) Penulis : Tries Edy Wahyono, Malang; 14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kementrian Sekertaris Negara tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kementrian Pertahanan RI tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kementrian Dalam Negeri RI tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kementrian Hukum dan HAM RI tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 19. Bukti P-19: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Panglima Tentara Negara Indonesia tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 20. Bukti P-20: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian RI tertanggal 8 Juli 2019 Untuk 43 “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 21. Bukti P-21: Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Ditujukan Kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 8 Juli 2019 Untuk “Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia Menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sesuai Dengan Teks Proklamasi Dan Pembukaan UUD 1945”; 22. Bukti P-22: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Sang Mursyid Tandatangani Petisi Kemerdekaan” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman http://www.alkautsar.co/index.php/2016/08/19/sang-mursyid- tandatangani-petisi-kemerdekaan/; 23. Bukti P-23: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Di Pondok Shidiqiyyah Jombang, Ribuan Jemaah Tandatangani Petisi Tolak "Kemerdekaan RI"” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://surabaya.tribunnews.com/2016/08/19/di-pondok- shidiqiyyah-jombang-ribuan-jemaah-tandatangani-petisi- tolak-kemerdekaan-ri; 24. Bukti P-24: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Ya Ampun! Ribuan Orang di Jombang Ini Tolak Kemerdekaan Republik Indonesia, Ada Apa?” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://www.harian.online/26391/news/ya-ampun-ribuan- orang-di-jombang-ini-tolak-kemerdekaan-republik-indonesia- ada-apa; 25. Bukti P-25: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Bupati dan Ketua DPRD Jombang Tandatangani Petisi 17 Agustus Bukan Hari Kemerdekaan RI” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://www.bangsaonline.com/berita/25749/bupati-dan- 44 ketua-dprd-jombang-tandatangani-petisi-17-agustus-bukan- hari-kemerdekaan-ri; 26. Bukti P-26: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Bupati dan Tokoh Masyarakat Jombang Teken Petisi, Tolak Penggunaan Kalimat ‘HUT Republik Indonesia’” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://www.satujurnal.com/2016/08/bupati-dan-tokoh- masyarakat-jombang.html; 27. Bukti P-27: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Jamaah Shiddiqiyyah Galang Petisi Tolak Kemerdekaan Republik Indonesia” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://www.jatimtimes.com/baca/145948/20160819/072918/ jamaah-shiddiqiyyah-galang-petisi-tolak-kemerdekaan- republik-indonesia/; 28. Bukti P-28: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Muncul Petisi Tolak Penggunaan Kalimat “Kemerdekaan Republik Indonesia‟” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman http://www.adakitanews.com/muncul-petisi- tolak-penggunaan-kalimat-kemerdekaan-republik- indonesia/; 29. Bukti P-29: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Kumpulkan Tanda Tangan, PCTAI Tolak Istilah Kemerdekaan Republik Indonesia” dipublikasikan pada tanggal 20 Agustus 2016 melalui laman https://kanalindonesia.com/3268/2016/08/20/kumpulkan- tanda-tangan-pctai-tolak-istilah-kemerdekaan-republik- indonesia/; 30. Bukti P-30: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Gerakan Paraf Petisi Ganti “Kemerdekaan RI” Dengan “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://hangtuahnews.co.id/%EF%BB%BFgerakan-paraf- 45 petisi-ganti-kemerdekaan-ri-dengan-kemerdekaan-bangsa- indonesia/; 31. Bukti P-31: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Istilah Kemerdekaan RI saat 17 Agustus Ditolak, Kenapa?” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman https://www.kiblat.net/2016/08/19/istilah-kemerdekaan-ri- saat-17-agustus-ditolak-kenapa/; 32. Bukti P-32: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Galang tanda tangan, PCTAI minta Jokowi ganti istilah KKemerdekaan Republik Indonesia‟” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman http://www.lensaindonesia.com/2016/08/19/galang-tanda- tangan-pctai-minta-jokowi-ganti-istilah-kemerdekaan- republik-indonesia.html; 33. Bukti P-33: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “PCTAI Kirim „Petisi Kemerdekaan Bangsa‟ untuk Jokowi” dipublikasikan pada tanggal 21 Agustus 2016 melalui laman http://news.babe.co.id/8036440; 34. Bukti P-34: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Seribu Orang Bentuk Petisi Tolak Kalimat 'Kemerdekaan RI'” dipublikasikan pada tanggal 18 Agustus 2016 melalui laman https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/130790/seribu- orang-bentuk-petisi-tolak-kalimat-kemerdekaan-ri; 35. Bukti P-35: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Dinilai Mengingkari Sejarah, PCTAI Tolak Peringatan Kemerdekaan RI” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman http://www.matahationline.com/berita-dinilai- mengingkari-sejarah-pctai-tolak-peringatankemerdekaan- ri.html; 36. Bukti P-36: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Ketua Tarikat Pondok Sadiqqiyah Jombang : Frasa Kemerdekaan RI Dosa Besar Politik” dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2016 melalui laman 46 https://surabaya.tribunnews.com/2016/08/19/ketua-tarikat- shiddiqiyyah-frasa-kemerdekaan-ri-dosa-besar-politik; 37. Bukti P-37: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “17 Agustus Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia Tapi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” dipublikasikan pada tanggal 20 Agustus 2016 melalui laman https://apelmerahblog.wordpress.com/2016/08/20/17- agustus-bukan-kemerdekaan-republik-indonesia-tapi- kemerdekaan-bangsa-indonesia/; 38. Bukti P-38: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Petisi Tolak Istilah Kemerdekaan RI Sambut Kunjungan Menko Kemaritiman Di Ponpes Shidiqiyah Ploso” dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2017 melalui laman http://www.suarajombang.net/2017/03/petisi-tolak-istilah- kemerdekaan-ri.html; 39. Bukti P-39: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Luhut Binsar Panjaitan Kagumi KH. Muchtar Mu’thi” dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2017 melalui laman https://nusantara.news/luhut-binsar-panjaitan-kagumi-kh- muchtar-muthi/; 40. Bukti P-40: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Menteri Luhut Kunjungi Ponpes Majma‟al Bahrain-Shiddiqiyyah, Losari, Ploso, Jombang” dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2017 melalui laman http://indonesiapos.news/menteri-luhut-kunjungi-ponpes- majmaal-bahrain-shiddiqiyyah-losari-plosojombang/; 41. Bukti P-41: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “MENKO LUHUT BINSAR PANJAITAN SAMBANGI MAJ’MAAL BAHRAIN” dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2017 melalui laman http://nenemonews.com/2017/03/menko-luhut-binsar- panjaitan-sambangi-majmaal-bahrain/; 42. Bukti P-42: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Kunjungi PP Shiddiqiyyah, Luhut Minta Doa dan Bahas Petisi Penolakan Frasa Kemerdekaan RI” dipublikasikan pada tanggal 21 47 Maret 2017 melalui laman https://jatim.tribunnews.com/2017/03/21/kunjungi-pp- shiddiqiyyah-luhut-minta-doa-dan-bahas-petisi-penolakan- frasa-kemerdekaan-ri#google_vignette; 43. Bukti P-43: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Ingatkan Pemerintah Luruskan Sejarah Kemerdekaan Indonesia” dipublikasikan pada tanggal 6 Agustus 2018 melalui laman https://kumparan.com/suarabanyuurip/ingatkan-pemerintah- luruskan-sejarah-kemerdekaan-indonesia- 1533295225512257948; 44. Bukti P-44: Fotokopi berita dalam daring dengan judul “Memahami Sejarah Kemerdekaan untuk Hindari Dosa Politik” dipublikasikan pada tanggal 20 Februari 2023 melalui laman https://samudrafakta.com/memahami-sejarah-kemerdekaan- dengan-benar-untuk-hindari-dosa-politik/. Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Taufiqurrohman Syahuri dan Nazarudin serta 2 (dua) orang saksi yaitu, Joko Herwanto dan Harjo Soemantri, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Taufiqurrohman Syahuri Bahwa sebelum Indonesia ada, ada negara yang namanya Hindia Belanda dan waktu itu belum dikenal istilah warga negara, tetapi penduduk. Belum ada Warga Negara Indonesia, masih penduduk Hindia Belanda yang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Pribumi serta masing-masing dikenakan hukumnya sendiri-sendiri. Tanggal 28 Oktober 1928, lahir bangsa Indonesia secara politis melalui Sumpah Pemuda. Sebelumnya tidak tahu bangsa apa, bisa bangsa Melayu, bangsa Jawa, dan bangsa Sunda. Tapi setelah tanggal 28 Oktober tersebut, secara politis bersumpah untuk menjadi bangsa Indonesia. Sehingga, kata bangsa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Belum ada apakah republik atau kerajaan karena diputus pada waktu itu. Menurut Prof. Jimly hanya delapan anggota, mayoritas republik. Kemudian tanggal 18 48 Agustus 1945 dibentuklah negara Republik Indonesia berdasarkan teori ketatanegaraan yang lazim dan sesuai dengan deklarasi Montevideo Convention. Ada tiga unsur negara, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ketiga unsur tersebut sdh terpenuhi untuk negara Indonesia, sedangkan mengenai pengakuan sambil proses berjalan. Dalam sejarah tersebut secara formal Belanda belum mengakui kemerdekaan, tetapi ada perjanjian Konferensi Meja Bundar Tahun 1949 pada tanggal 27 Desember, Belanda menyerahkan kedaulatan, serta mengakui kedaulatan Bangsa Indonesia. Satu tahun kemudian pada tanggal 28 September, Negara Republik Indonesia menjadi anggota PBB. Dengan demikian, maka atas dasar fakta sejarah di atas maka Ahli ingin menunjukkan norma hukum yang sesuai dengan fakta sejarah. Bahwa muatan norma hukum anak kalimat yang sesuai dengan fakta sejarah, pertama, anak kalimat, “Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus.” Anak kalimat ini disebut di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Lambang Negara Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian Pasal 5 ayat (1), “Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.” Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3), “Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus.” Sedangkan, muatan norma hukum yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, yaitu kata republik dalam anak kalimat, “Hari ulang tahun atau HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 16A, Pasal 18, dan Pasal 20 tidak sesuai dengan fakta sejarah. Jika kata republik dalam anak kalimat di Undang-Undang Protokolan a quo dikaitkan dengan anak kalimat dalam Undang-Undang Lambang Negara di atas, yakni kata bangsa dalam anak kalimat proklamasi kemerdekaan bangsa akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara ketidakpastian hukum merupakan hak setiap warga negara. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar, maka kata yang tidak sesuai dengan fakta tersebut yakni Republik dalam anak kalimat, “HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” dalam Undang-Undang Protokolan a quo, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum setiap tanggal 17 Agustus harus dihapus atau harus dimaknai ‘bangsa’. Selain itu, jika kata republik tersebut tidak dihapus, 49 maka kerugian konstitusional para Pemohon dan juga seluruh anak bangsa didik yang tetap terjadi mengingat kata republik dimaksud dalam Undang-Undang Protokolan a quo tidak sesuai dengan fakta sejarah, bertentangan dengan ilmu. Sehingga, semua warga negara akan merasa rugi kalau ini diteruskan seperti dalam Undang-Undang Protokolan. 2. Ahli Nazarudin Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, yang artinya yang disebut vamsa, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa kuno, yang dimunculkan kata wangsa, yang artinya keluarga, klan, ras, dan garis keturunan. Namun, selain dari kelompok masyarakat, ada makna yang lain, tetapi makna yang paling utama adalah makna yang pertama, untuk bangsa. Kemudian, negara adalah organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara berasal dari bahasa Sansekerta. Hal tersebut juga diserap ke dalam bahasa Jawa kuno, negara, dan dalam bahasa Melayu juga ada dari negara menjadi negeri, yang artinya sebenarnya awalnya kota atau negeri. Di beberapa wilayah, seperti di Indonesia Timur, kata negeri berkembang menjadi satu wilayah-wilayah kecil, yang disebut dengan pemerintahan desa. Maknanya ada dua untuk negara, yaitu pertama, organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, dan kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Negara memiliki kesatuan politik dan negara berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kata republik adalah kata serapan dari bahasa asing yang berasal dari bahasa latin, yaitu asal kata “res publica”. Res publica yaitu res artinya entity (concern). Sedangkan publicus, artinya people (public). Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan publik. Kata republik dalam bahasa Indonesia atau secara umum, sekarang bermakna sebagai bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Ahli melihat penggunaan ketiga kata tersebut dalam satu korpus bahasa Indonesia, dari 70.000.000 kata, bahwa kata bangsa identik dengan budaya. Kemudian, ada kata lain yang muncul di dalam satu kalimat yang sama. Sementara, 50 kata republik identik dengan presiden, demokrasi, pemerintahan, dan rakyat. Kata bangsa itu muncul dalam satu konteks yang sedikit berbeda dengan dengan republik. Selain itu, kata negara dan Indonesia. Kata negara muncul lebih umum karena negara bisa dipakai di negara Eropa, negara Malaysia, negara Amerika, gitu, berkaitan dengan entitas kenegaraan. Tetapi, negara kadang muncul bersama bangsa. Karena kata bangsa dan negara seringkali berdampingan. Kemudian untuk Indonesia, kata Indonesia cukup luas pemaknaannya di dalam korpus. Dengan kata lain, perbedaan utamanya adalah negara lebih bersifat yuridis dan politis. Kata negara lebih menekankan pada aspek kekuasaan dan wilayah. Sementara, bangsa adalah kata yang lebih bersifat sosial kultural. Dia menekankan pada aspek identitas dan kesamaan. Sehingga lebih ke budaya dan kesamaan sejarah, yaitu adalah bangsanya (orang). Kemudian, kata republik lebih bersifat politis dan menekankan pada bentuk pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat, sehingga bentuk negara kita adalah republik. Tetapi orang yang mendiami republik adalah bangsa Indonesia. Hubungan ketiga konsep tersebut, kadang bangsa dan negara seringkali sebuah bangsa mendirikan sebuah negara untuk mewujudkan aspirasi dan tujuan bersama. Namun, tidak semua negara terdiri dari satu bangsa atau ada juga bangsa yang tidak memiliki negara. Dalam kajian ada satu bangsa yang tidak memiliki negara. Misal, bangsa Kurdi, tidak memiliki negara. Kemudian, negara dan republik. Tidak semua negara berbentuk republik. Ada juga negara yang berbentuk monarki dan bentuk pemerintahan lainnya. Namun banyak negara modern saat ini menganut sistem republic, seperti negara Indonesia. Kesimpulan. Negara adalah rumah kita secara politis, sementara bangsa adalah keluarga besar kita secara kultural dan republik adalah bentuk pemerintahan kita yang dipilih oleh rakyat. Sebagai tambahan, Ahli mencoba membandingkan penggunaan bangsa dan rakyat. Bangsa merujuk pada sebuah kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan keturunan. Sementara rakyat lebih merujuk pada seluruh penduduk suatu negara tanpa memandang asal- usul, suku, atau etnisnya. Rakyat adalah mereka yang berada di bawah satu pemerintahan dan memiliki hak serta kewajiban sebagai warga negara. Perbedaan utama antara bangsa dan rakyat adalah bangsa memiliki identitas yang lebih kuat dan spesifik, sementara rakyat memiliki identitas yang lebih luas dan inklusif. Kemudian ikatannya adalah antara anggota suatu bangsa umumnya lebih kuat dan emosional, sedangkan ikatan antara anggota suatu rakyat biasanya lebih bersifat 51 politis dan legal. Tujuannya, bangsa lebih bersifat jangka panjang dan idealis, sedangkan tujuan rakyat lebih bersifat pragmatis dan terkaitan dengan kesejahteraan sehari-hari. Bahwa bangsa adalah konsep yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sementara rakyat adalah konsep yang lebih statis dan terkait dengan status kewarganegaraan. Meskipun bangsa dan rakyat memiliki perbedaan, keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, bangsa memberikan identitas dan semangat persatuan, sedangkan rakyat adalah komponen utama dalam membangun dan mempertahankan sebuah negara. 3. Saksi Joko Herwanto • Perkenalkan nama Joko Herwanto. • Saksi menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyyah. • Saksi mengenal dengan Para Pemohon sudah mulai tahun 2000-an. • Saksi bersama-sama berupaya mulai dari tahun 2016 dengan menyampaikan petisi kepada bapak presiden tentang pelurusan frasa Kemerdekaan Bangsa Indonesia. • Saksi mengadakan dengar pendapat di Gedung MPR serta diterima serta pada acara tersebut dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Meutia Hatta, serta beberapa ahli sejarah. • Kami ingin menyuarakan perlu ada pelurusan frasa Kemerdekaan Bangsa Indonesia. • Kami berkesempatan untuk audiensi dan dalam audiensi disarankan untuk membuat forum grup diskusi di beberapa daerah untuk dijadikan dasar pengajuan kepres. • Beberapa FGD sudah kita laksanakan, yaitu di Bengkulu dan di Jombang pada tanggal 10 Januari 2024. Pada tanggal 23 Januari 2024, fokus grup diskusi dilaksanakan di Pontianak. • Secara umum dalam FGD sepakat dengan menghadirkan berbagai komponen dari unsur pemerintah, akademisi sebagai narasumber, serta berbagai ormas mempunyai pemahaman yang sama di dalam forum diskusi tersebut. • Bahwa ada hal yang perlu diluruskan di dalam selama ini setiap tahun dilaksanakan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 52 4. Saksi Harjo Soemantri • Perkenalkan nama Harjo Soemantri. • Saksi sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan. • Saksi tertarik dengan Perkara 66 karena adanya suatu pelurusan, nomenklatur Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi nomenklatur Kemerdekaan Bangsa Indonesia. • Organisasi Saksi melakukan seminar dan forum group discussion (FGD). • Selain itu melakukan upaya kepada MPR dan menyurati kepada Pemerintah. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 30 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 9/2010 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 sepanjang frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” UU 9/2010, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 16 huruf a UU 9/2010 Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; Pasal 18 UU 9/2010 Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e. Pasal 20 UU 9/2010 Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: 53 Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Selanjutnya, Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya frasa “kemerdekaan Republlik Indonesia” dalam ketentuan pasal-pasal a quo yang berbeda dengan fakta sejarah sebenarnya sehingga mengakibatkan tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa (vide Perbaikan Permohonan hal. 26-29). Bahwa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai “Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945” sehingga, norma Pasal 16 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Sehingga, norma Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e” sehingga, norma Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: …”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, sebagaimana telah diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- 56 Undang, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak konstitusional ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan Para Pemohon batu uji mengatur hak konstitusional bagi setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks permohonan a quo, Para Pemohon tetap dapat mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki relevansi apabila dijadikan batu uji dalam pengujian UU a quo karena pengaturan a quo tidak menghalangi maupun mengurangi hak konstitusional Para Pemohon. 4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai batu uji bukanlah pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional melainkan norma yang mengatur amanat bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 57 yang diatur dengan undang-undang. Dalam implementasinya, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003). 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut, karena penyampaian ilmu pengetahuan terkait sejarah Indonesia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya (vide Perbaikan Permohonan hal 11- 12). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa proses pembentukan undang-undang dan ketentuan di dalamnya tidak hanya memperhatikan faktor sejarah atau historis melainkan juga memperhatikan faktor filosofis dan sosiologis. Hal ini perlu dipahami oleh Para Pemohon. Di samping itu, mengingat bahwa Para Pemohon adalah pemerhati sejarah dan pendidik di SMA, maka dalam rangka pemenuhan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon seharusnya mengembangkan diri dan keilmuannya dengan berdiskusi dan meminta keterangan dari Pemerintah maupun pembentuk undang- undang terkait dengan hal-hal yang sekiranya dapat membantu Para Pemohon untuk dapat memahami mengapa pengaturan dalam UU a quo ditulis sedemikian rupa berdasarkan berbagai perspektif sehingga dalam pemenuhan tugasnya sebagai pendidik mengingat guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, tidak seharusnya Para Pemohon langsung menyatakan pengaturan dalam Pasal a quo UU 9/2010 inkonstitusional hanya karena adanya ketidaksepemahaman Para Pemohon terhadap UU a quo. 6. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang 58 pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), MK telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU 9/2010 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Negara Indonesia memberikan penghormatan atas kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing 59 dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dengan Tata Pengaturan mengenai Keprotokolan. 2. Protokol negara berkaitan erat dengan perkembangan situasi tata pergaulan internasional maupun tata kenegaraan suatu negara. Perubahan ketatanegarraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, juga memunculkan implikasi pada perubahan pengaturan protokol negara. Penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat harus dilakukan sesuai dengan pertimbangan urutan ketatanegaraan dan kondisi sosial politik masyarakat yang baru. Demi kelancaran, kekhidmatan penyelenggaraan acara resmi dan kenegaraan serta penghormatan itu, maka diperlukan pedoman protokol yang diatur dalam undang-undang. Meski tidak lepas dari kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional, setiap bangsa dan negara merniliki protokol sendiri dalam melaksanakan acara yang bersifat resmi atau kenegaraan dan dalam memberikan penghormatan terhadap para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakatnya. Protokol suatu negara biasanya kekhususan sesuai dengan tata negara dan penghormatan yang dilakukan terhadap para pejabat negara, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakatnya (vide Naskah Akademik hal. 10-11). 3. Undang-undang tentang keprotokolan mengatur tentang penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan maupun pemberian penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya. Tata penghormatan ini meliputi juga tata penghormatan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, pataka, dan jenazah. Penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu meliputi juga pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa dengan demikian dapat dipahami jika UU a quo bukan undang- undang yang membahas atau mengatur mengenai istilah mana yang tepat apakah kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan Bangsa Indonesia melainkan undang-undang yang mengatur mengenai penghormatan atas kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat 60 Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi. 5. Hal penting lain terkait permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (UU 8/1987) menyebutkan bahwa acara kenegaraan antara lain berupa Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan acara resmi yang antara lain berupa peresmian proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian penyebutan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia bukanlah penyebutan baru dalam UU 9/2010. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait sejarah Indonesia, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan akibat kekeliruan penyebutan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam pasal-pasal a quo. Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan Naskah Akademis RUU tentang Protokol tidak didasari pemikiran dengan landasan historis, padahal landasan historis penting bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hal. 12 -13 dan 25- 26). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a DPR RI mengapresiasi pengetahuan dan kepedulian Para Pemohon terhadap sejarah bangsa Indonesia dan keinginannya untuk mengembangkan diri dan pengetahuannya. Namun DPR RI cukup menyayangkan Para Pemohon yang beranggapan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan adanya angapan kekeliruan dalam penggunaan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia”. b Bahwa dalam perjalanan sejarah, pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah pengesahan UUD 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, dan pembentukan 61 KNIP. Pembahasan Dasar Negara, perumusan Pancasila dan perumusan rancangan Undang-Undang Dasar telah dilakukan sebelumnya oleh BPUPKI. Hal ini pun disampaikan dengan jelas dalam materi pembelajaran siswa secara nasional. Namun terkait dengan penggunaan nomenklatur upacara bendera memperingati “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” hal ini bukanlah suatu hal yang tidak sesuai dengan sejarah dan kebiasaan yang dijalankan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. c Bahwa penggunaan nomenklatur “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” bukan digunakan dalam upacara bendera acara kenegaraan dan resmi berdasarkan ketentuan dalam UU 9/2010 maupun undang-undang tentang keprotokolan sebelumnya (UU 8/1987), melainkan sejak peringatan yang pertama yakni pada tahun 1946 hingga tahun-tahun berikutnya sampai saat ini. Selain itu, UU 9/2010 mengatur mengenai keprotokolan yang berasaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, serta keselarasan dan timbal balik yang bertujuan: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka tata pergaulan antar bangsa dan negara, penggunaan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” merupakan penekanan atas bentuk identitas Indonesia yang merupakan negara republik. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 62 berbentuk Republik” dan tidak mengalami perubahan baik melalui amandemen perubahan undang-undang dasar. d Selanjutnya, DPR RI menerangkan bahwa pasal-pasal a quo adalah norma hukum berupa seperangkat aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai acuan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan konsep "Lex est norma, nonscientia", yang bermakna bahwa hukum adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku dan bukan sekadar ilmu pengetahuan sehingga hukum lebih berfokus pada fungsi normatifnya dalam mengatur masyarakat daripada menjadi ilmu pengetahuan teoritis saja. e Bahwa perumusan norma dalam UU 9/2010 telah melalui pertimbangan atas segala aspek yang ada, yang dituangkan dalam ketentuan a quo sehingga fungsi normatifnya terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound yang bermakna bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sekaligus sebagai sarana kontrol sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, konsep tersebut memberikan dasar bagi penggunaan suatu sistem hukum secara sadar untuk mempertahankan atau mencapai masyarakat yang diinginkan. Dalam konteks tata upacara bendera untuk acara kenegaraan atau acara resmi, pembentuk undang-undang bersepakat untuk menggunakan frasa kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana kelaziman penggunaan (kondisi existing) di tengah masyarakat. Oleh karena itu pasal-pasal a quo tidak menghambat Para Pemohon dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan sejarah dan justru merupakan pengejawantahan kebiasaan yang terjadi dan proses sejarah Indonesia yang telah berlalu dan tengah berlangsung. f Bahwa sebagaimana tertulis dalam naskah akademik, pembentukan UU 9/2010 mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan historis sebagai berikut (vide Naskah Akademis UU 9/2010 hal. 10- 13): Aspek Filosofis: 63 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar di antara bangsa- bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang mengisolasi diri dari pergaulan internasional dan hubungan dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia selalu rnenghormati tata etika, perilaku, aturan dan etika yang lazim berlaku dalam pergaulan dan menjalin persahabatan internasional. Tata cara, perilaku, aturan dan etika yang dihormati dan dilaksanakan masyarakat Indonesia, tidak hanya menjadi pedoman dalam tata pergaulan internasional. Etika dan aturan telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika dan aturan yang lazim dilaksanakan demi kelancaran suatu acara atau penghormatan terhadap orang yang dinilai layak memperoleh penghormatan itu, akhirnya menjadi sebuah pedoman yang disebut dengan protokol. Pada tingkat kenegaraan, protokol berkaitan dengan norma, etika dan aturan penyelenggaraan acara yang bersifat kenegaraan atau penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pernerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Etika dan aturan merupakan pedoman pelaksanaan suatu acara resmi dan kenegaraan agar berjalan khidmat, lancar, dan memberikan penghormatan kepada orang sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintah, maupun masyarakat. Penghormatan diberikan sebagai penghargaan atas kedudukan dan ketokohan yang diraih dan dimiliki seseorang hingga mencapai kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Protokol diberikan berdasarkan pertimbangan kedudukan seseorang dalam negara, pemerintahan, maupun masyarakat. Mereka memiliki hak-hak khusus sebagai bentuk penghormatan, baik melekat pada diri maupun dalam acara resmi ataupun acara kenegaraan. Hak-hak khusus itu, secara garis besar meliputi hak memperoleh tata tempat, tata upacara maupun penghormatan lainnya. Tata cara pelaksanaan sebuah acara maupun penghormatan itu harus diberikan secara seksama dengan benar- benar memperhatikan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, 64 maupun masyarakat. karena itu, dalam memberikan penghormatan atau hak khusus itu memerlukan norma, etika, dan aturan yang lazim digunakan demi kelancaran penyelenggaraan acara maupun mencerminkan adanya penghormatan negara terhadap kedudukan yang dimiliki seseorang. Meski tidak lepas dari kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional, setiap bangsa dan negara merniliki protokol sendiri dalam melaksanakan acara yang bersifat resmi atau kenegaraan dan dalam memberikan penghormatan terhadap para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakatnya. Protokol suatu negara biasanya kekhususan sesuai dengan tata negara dan penghormatan yang dilakukan terhadap para pejabat negara, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Protokol negara berkaitan erat dengan perkembangan situasi tata pergaulan internasional maupun tata kenegaraan suatu negara. Perubahan ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memunculkan implikasi pada perubahan pengaturan protokd negara. Penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat harus dilakukan sesuai dengan pertimbangan urutan ketatanegaraan dan kondisi sosial politik masyarakat yang baru. Demi kelancaran, kekhidmatan penyelenggaraan acara resmi dan kenegaraan serta penghormatan itu, maka diperlukan pedoman protokol yang diatur dalam undang-undang. Aspek Sosiologis Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terikat kontrak sosial. Hubungan di antara masing-masing indiyidu berjalan sesuai aturan main yang telah disepakati. Dalam kontrak sosial, indiyidu terlibat dalam suatu interaksi yang semestinya saling menguntungkan satu sama lain. Setiap perilaku atau tindakan sosial yang dilakukan indiyidu di dalam masyarakat membawa efek tertentu. Dalam pendekatan sosiologi, model interaksi sosial antara indiyidu atau suatu kelompok dalam masyarakat atau negara, dapat 65 dilihat dalam konteks integrasi dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dan pendekatan ini, dapat dilihat apa yang membuat masyarakat bersatu, bagaimana dasar atau landasan sosial itu dipertahankan. Analisis fungsional memberikan kerangka untuk melihat permasalahan kebijaksanaan sosial tersebut. Meski fungsionalisme bersifat abstrak dan umum, namun hakikatnya membahas persyaratan fungsional apa yang harus dipenuhi suatu masyarakat atau sistem sosial apa supaya tetap bertahan sebagai suatu sistem yang hidup. Pada hakikatnya, setiap norma atau kebiasaan, kebijaksanaan, nilai-nilai budaya, dapat dianalisa dari aspek fungsionalisme. Tindakan sosial masyarakat yang berdasarkan kontrak sosial dan kesepakatan-kesepakatan yang ada, termasuk peraturan- peraturan yang memberikan kedudukan dan penghormatan serta menjamin kelancaran dan ketertiban sosial, sangat penting dipertimbangkan dalam melaksanakan ketertiban sosial dan penghormatan. Memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh- tokoh masyarakat perlu dilakukan demi menjaga struktur dan keteraturan tindakan sosial dalam bermasyarakat maupun bernegara. Peraturan atau pedoman yang memberikan penghargaan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing harus benar-benar menjamin adanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan acara dalam masyarakat dan negara. Mereka juga harus mendapatkan penghormatan yang layak. Karena itu, memerlukan landasan dan pedoman atau aturan berupa protokol agar pelaksanaanya berlangsung lancar, tertib, dan khidmat. Pelaksanaan acara resmi, acara kenegaraaan, dan pemberian penghormatan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat selama itu telah dilakukan berdasarkan protokol. Namun, protokol yang dilaksanakan masih berdasarkan pada kondisi sosial, politik dan hukum suatu sebelum era perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan kehidupan 66 sosial, politik, dan hukum yang lama. Karena ini, protokol ke depan perlu dilaksanakan sesuai dengan berbagai pertimbangan secara tepat. Pelaksanaan protokol demi kelancaran, ketertiban acara dan penghormatan itu akan lebih terjamin bila diatur secara baik dalam undang-undang yang baru. Aspek Yuridis Praktik protokol selama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan atau norma dalam negeri maupun internasional. Adapun peraturan protokol pada tingkat nasional maupun dalam hubungan antar bangsa, antara lain: a. Persetujuan/Konyensi Internasional yang di dalamuya mengatur tentang keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa: 1. Konvensi Wina 1815 (mengatur Dinas Diplomatik); 2. Konvensi Wina Chapelle 1818 (mengatur Dinas Diplomatik); 3. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 4. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur keprotokolan di Indonesia: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol; 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; 67 8. Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI; dan 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Meski demikian, protokol selama ini secara hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang protokol. Protokol yang diatur dalam undang-undang tersebut berdasarkan ketatanegaraaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Untuk kebutuhan di masa mendatang, diperlukan Undang- Undang baru mengenai protokol untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memperbaiki protokol acara resmi, kenegaraan maupun penghormatan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara penierintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bahwa pertimbangan atas aspek historis tampak jelas dalam risalah rapat pembahasan yang tercantum pada bagian Risalah Pembahasan. Dengan demikian, dalil Para pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak mempertimbangkan aspek historis tidaklah berdasar. 2. Bahwa memperhatikan perjalanan sejarah Indonesia, bentuk negara Indonesia sendiri pernah mengalami beberapa kali perubahan, yakni: a. pada tahun 1945, berbentuk Republik, b. pada tahun 1949, berbentuk Republik Indonesia Serikat, dan c. pada tahun 1950, berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan konstitusi UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) yang melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden 68 membubarkan Konstituante, mengemukakan berlakunya Konstitusi Proklamasi (UUD 1945). Dengan demikian, penggunaan kata “Republik” dalam nomenklatur resmi Indonesia merupakan penegasan identitas Indonesia sebagai Negara Republik. 3. Bahwa apabila memperhatikan bagaimana penyebutan beberapa negara yang ada di dunia seperti Singapura yang disebut secara resmi dengan Republik Singapura, Amerika yang disebut secara resmi dengan The United States of America yang disingkat dengan United States, Australia yang disebut dengan nama resmi sebagai the Commonwealth of Australia atau Persemakmuran Australia, dan Malaysia yang secara resmi disebut dengan Federation of Malaysia. Penyebutan ini merujuk pada bentuk masing-masing negara, seperti Federation of Malaysia karena Malaysia merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara. Dengan demikian penyebutan Indonesia dengan Republik Indonesia sebagai nama resmi tidaklah keliru, bahkan telah sesuai dengan kebiasaan Internasional mengenai penamaan resmi negara-negara lain di dunia dan sesuai dengan salah satu tujuan keberadaan UU 9/2010, yakni menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa. 4. Bahwa DPR RI menerangkan peruntukan kata republik dalam pasal- pasal a quo beserta penggunaan frasa "Kemerdekaan Republik Indonesia" dalam UU a quo lebih terkait dengan konteks formalitas dan kejelasan hukum daripada aspek geneologis-antropoligis dan konteks politik. Apabila diuraikan lebih rinci sebagai berikut: • Konteks Legal dan Konstitusional: Dalam dokumen hukum dan dokumen resmi, termasuk dalam UU a quo, istilah "Republik Indonesia" digunakan untuk merujuk secara spesifik pada entitas negara yang diakui secara hukum dan internasional. Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki konstitusi, pemerintahan, rakyat, dan yurisdiksi tertentu. • Keberlakuan Hukum: Penggunaan frasa "Kemerdekaan Republik Indonesia" memastikan bahwa yang dirujuk adalah kemerdekaan sebagai suatu negara yang diakui secara hukum, bukan sekadar 69 kemerdekaan sebagai suatu bangsa atau kelompok etnis. Ini penting untuk kejelasan hukum, karena dokumen resmi harus memiliki ketepatan dalam terminologi untuk menghindari interpretasi yang ambigu. • Sejarah dan Konsistensi: Dalam sejarah dan teks-teks resmi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, istilah "Republik Indonesia" telah digunakan untuk merujuk pada entitas negara yang merdeka dan berdaulat. Penggunaan ini konsisten dalam dokumen-dokumen hukum, termasuk undang-undang, untuk menjaga keseragaman dan kesinambungan historis serta hukum. • Sementara itu frasa "Kemerdekaan Bangsa Indonesia" lebih umum digunakan dalam konteks non-formal, terutama ketika membicarakan semangat nasionalisme, perjuangan rakyat, atau identitas kebangsaan. Namun, dalam konteks legal dan protokoler, yang lebih penting adalah merujuk pada negara sebagai entitas hukum yang sah, yang dalam hal ini adalah "Republik Indonesia". • Bahwa Para Pemohon sejatinya telah mengetahui bahkan memahami perbedaan makna dan peruntukan kata “Bangsa” dan “Republik” yang melekat pada Indonesia. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tersebut, artinya Para Pemohon tak lagi relevan mempersoalkan penggunaan kata “bangsa” dan “republik” untuk konteks yang telah jelas berbeda. 5. Bahwa Para Pemohon perlu memperhatikan pengaturan dalam UU a quo lebih menekankan pada aspek-aspek berikut: • Ketertiban dan Tata Cara Resmi: UU a quo mengatur tata cara, urutan, dan pelaksanaan berbagai acara resmi negara, baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencakup tata cara penyambutan tamu negara, pelaksanaan upacara kenegaraan, dan penempatan pejabat dalam acara resmi. • Kedudukan dan Kehormatan Pejabat: UU a quo menekankan pentingnya kedudukan dan penghormatan terhadap pejabat negara dan tamu asing sesuai dengan hierarki yang berlaku yang meliputi penentuan urutan dalam barisan, tempat duduk, dan tata urutan dalam pidato atau sambutan. 70 • Simbol dan Lambang Negara: UU a quo juga mengatur penggunaan simbol-simbol negara, seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain-lain dalam acara resmi. Penggunaan yang tepat dari simbol-simbol negara tersebut adalah hakikat dari keprotokolan yang ditujukan untuk menjaga kehormatan dan martabat negara. • Hubungan Internasional: Keprotokolan juga mencakup aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan internasional, termasuk penyambutan dan pengelolaan kunjungan kenegaraan dari pejabat atau kepala negara asing. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik dijaga dengan baik melalui tata cara yang sesuai dengan norma internasional. • Efisiensi dan Koordinasi: UU a quo juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap acara resmi berjalan dengan lancar dan efisien, melalui koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini mencakup persiapan acara, pengaturan logistik, dan penanganan komunikasi antara instansi yang terkait. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek dalam keprotokolan berfokus pada penegakan tata tertib, kehormatan, dan martabat negara pada acara dan kegiatan resmi baik di dalam negeri maupun dalam interaksi dengan pihak asing. 6. Bahwa Para Pemohon mempermasalahkan nomenklatur upacara bendera “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” yang merupakan acara kenegaraan atau acara resmi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, upara bendera tersebut dihadiri tidak hanya oleh pejabat dalam negeri, tetapi juga perwakilan-perwakilan dari negara asing dan/atau organisasi internasional. Pasal 1 angka 2 UU a quo mengatur bahwa Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain, dan Pasal 1 angka 3 UU a quo mengatur bahwa Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. Hal inilah 71 yang menjadikan nomenklatur tersebut diatur sedemikian rupa demikian pula tata pelaksanaannya dalam undang-undang tentang keprotokolan. III. RISALAH PEMBENTUKAN RUU KEPROTOKOLAN Bahwa di dalam Risalah Pembahasan RUU Keprotokolan, protokol pada intinya membicarakan antara lain mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyakarat tertentu. Pemahaman tentang makna protokol dapat berbeda-beda di kalangan masyarakat, namun pengertian protokol perlu mengacu pada makna dan pengertian awalnya bahwa istilah tentang protokol berkaitan erat dengan tata krama bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tingkat kenegaraan maka istilah protokol berkaitan erat dengan tata krama penyelenggaran acara yang bersifat kenegaraan misalnya peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita selenggarakan pada setiap tanggal 17 Agustus. Bahwa selain itu berikut disampaikan proses pembahasan RUU Keprotokolan yang khusus terkait membahas mengenai penggunaan kata “Republik” yang terkait dengan pasal a quo: 1. Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja RUU tentang Protokol dengan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung pada 12 Mei 2010 Nur Sidarta (Kepala Biro Umum/Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi): Kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sebetulnya Bapak, pada prinsipnya RUU yang telah kami terima draftnya ini tidak ada sesuatu yang menurut kami terlalu krusial, jadi kami pada prinsipnya setuju, hanya ada dua pertanyaan mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Sekjen dari MPR tadi, ini mengenai tata letak Ketua Lembaga Negara pada waktu upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus mengenai tata letak, karena sejak tahun 2006 itu telah ada semacam konvensi penempatan di dalam, mohon maaf itu kalau boleh kami katakan, di dalam kotak yang sudah disediakan di Sekretariat Negara 72 itu, itu adalah Presiden, Wakil Presiden beserta Ibu, kemudian dibelakangnya itu adalah Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua BPK beserta Ibu, itu di dalam satu kotak yang telah disediakan, dan itu mungkin seperti apa yang disampaikan Bapak dari Mahkamah Agung tadi mungkin yang sesuai dengan pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politica tadi. Jadi mengenai konvensi itu kami melihat belum tercantum di dalam rancangan undang-undang yang telah disusun. Itu yang pertama. Mungkin kami ingin menyampaikan kalau itu dianggap penting mungkin bisa dicantumkan di dalam rancangan undang- undang ini, itu yang pertama. 2. Rapat Kerja Panitia Kerja RUU Protokol dengan Pemerintah pada 27 Juli 2010 F- Partai Gerindra (Drs. H. Harun Al-Rasyid, M. Si): … Jadi saya mereduksi barangkali di Sekneg itu ada pada hari ulang tahun ke 50 kemerdekaan Republik Indonesia, file-nya mungkin ada. Ketua Rapat: 17 Agustus 1945, ya Pak ya? F- Partai Gerindra (Drs. H. Harun Al-Rasyid, M. Si): Bukan, ke-50 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Tahun 1995. Kebetulan saya panitia negara juga termasuk, waktu itu saya Sekda, bukan Bupati. Jadi begini dulu, kalau saya cantumkan dalam kalimatnya begini, acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara yang dikoordinir oleh Sekretaris Negara dan pada saat itu ditunjuk ketua panitianya Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, karena waktu itu suasana lingkungan hidup itu begitu besar termasuk penanaman pertama pohon- pohon di sekitar Monas itu sampai sekarang jadi itu. Itu pada waktu itu. Dan saat itu saya selaku Ketua Panitia DKI yang ditunjuk untuk membantu penyelenggaraan yang ke-50 dan kemeriahan barangkali belum pernah terjadi di dunia pada saat itu adalah kembang api di Monas dihadiri oleh tiga juta orang dan kebetulan saya diutus sekretaris dan pada saat itu kami ketemu Gubernur Paris yang jadi Presiden itu, Jack Sirat. Jack Sirat itu dua kali perdana menteri, setelah itu jadi Gubernur, setelah itu jadi Presiden. Dan nanti waktu kalau saya tanya, kami tanya dulu setelah jadi Presiden 73 bagaimana, kalau saya ditunjuk jadi lurah oleh masyarakat saya harus terima, karena suara rakyat itu suara tuhan gitu loh, baru saya tahu suara rakyat suara tuhan gitu. Ya dari situ. 3. Rapat Kerja Panitia Kerja RUU Protokol dengan Pemerintah pada 9 Agustus 2010 Ketua Rapat: Terima kasih. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan dari Anggota, Pak, yang kurang lebih saya me-refer apa yang dikatakan oleh Pak Guntur bahwa semangatnya adalah semangat untuk memperkokoh demokrasi begitu melalui aktivitas simbolik ini, Pak, protokol, penempatan baik itu tempat duduk, segala macam yang berkaitan dengan kegiatan seremonial kenegaraan. Nah, apa yang disampaikan sebenarnya mungkin nanti Pemerintah dalam memberikan suatu penjelasan bisa mengklasifikasi bentuk-bentuk kegiatan upacara, Pak ya. Sebenarnya kan kita juga memahami tidak semua kegiatan upacara itu akan selalu dihadiri oleh sejumlah DPR yang sebanyak itu gitu loh. Tetapi misalnya kalau hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang baru lalu saya kira memang seluruh Anggota DPR berkepentingan untuk bisa hadir dan mendapatkan suatu posisi, pengaturan posisi yang tepat, yang sesuai atau proporsional dengan tuntutan demokratisasi yang seperti dikatakan Pak Rio tentang suasana kebatinan dan proses representasi rakyat dan lain sebagainya itu. IV. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 74 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 huruf a: “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;” Pasal 18: “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e” Pasal 20: “Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: …” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD N RI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 75 pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang”. Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa istilah ‘bangsa’ telah ada dari peristiwa-peristiwa Sejarah diantaranya: a. Sumpah pemuda pada Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928) bahwa sudah terdapat istilah “Bangsa” Indonesia menggantikan suku-suku bangsa (Jong Java, Jong Ambon, Jong Sunda, dan lain-lain). b. Pidato Soekarno tentang ‘Bangsa’ pada 1 Juni 1945. 2. Alasan pemakaian kata “bangsa” dalam teks proklamasi telah melalui pembahasan dan pertimbangan yang sangat matang (seperti Rapat Besar BPUPKI tanggal 14-16 Juli 1945). 3. Bahwa “Berdirinya Negara Indonesia” diawali dengan dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan: a. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa Sejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. b. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. c. Pada teks naskah Proklamasi Kemerdekaan selalu menyebutkan dengan kata “bangsa” dan bukan “Republik”. d. Dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945, menunjukkan para pendiri bangsa terdahulu selalu menggunakan atau menyebutkan dengan kata “bangsa” untuk mereferensikan sebuah Kemerdekaan Indonesia. e. UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 4. Dalam KBBI pengertian bangsa adalah “kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri”, sedangkan pengertian Republik adalah “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”. Definisi Kemerdekaan berasal dari kalimat “Merdeka”, menurut KBBI diartikan sebagai “keadaan berdiri sendiri, bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya; 76 kebebasan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu”. Jika digabungkan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” memiliki arti Negara Indonesia adalah sebuah negara yang bebas dan tidak terjajah lagi artinya Indonesia telah terlahir menjadi sebuah negara, yang kemudian dijajah dan pada akhirnya terbebas dari penjajahan kembali. Sedangkan frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” memiliki pengertian sekelompok masyarakat kebudayaan Indonesia yang bebas dan tidak terjajah lagi, artinya Indonesia adalah sekelompok masyarakat budaya yang dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan. 5. Merujuk Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No 24 Tahun 2009) telah sesuai dengan Sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang- undangan sehingga para Pemohon sebagai Pemerhati Sejarah Indonesia dan Guru memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan Masyarakat umum. 6. Bahwa para Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan pemberian ilmu Pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 ayat (3) UUD 1945). Serta berdasarkan penjelasan diatas, tidaklah tepat bilamana peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus disebut sebagai “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” melainkan seharusnya disebut sebagai “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. 77 II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon I adalah WNI berprofesi sebagai Dosen & Pemerhati Sejarah Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kesejarahan di Indonesia dan merupakan salah satu dari Dewan Pertimbangan Organisasi 78 Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan. b. Pemohon II adalah WNI berprofesi sebagai Guru dan Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro. c. Bahwa PARA PEMOHON telah turut serta bersama Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan: 4. Dalil Kerugian Para Pemohon: a. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan aquo karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam UU dengan fakta yang sebenarnya karena penyampaian ilmu pengetahuan terkait sejarah Indonesia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 ayat (3) UUD 1945): b. Bahwa selama menjalani profesi dan aktivitasnya, Pemohon I tidak dapat memberikan materi secara lengkap dan historis yang diberikan kepada Masyarakat dalam sebuah seminar kebangsaan dan diskusi kesejarahan karena saat Pemohon I menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan dan penolakan dari Masyarakat yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan; c. Bahwa selama menjalani profesi dan aktivitasnya, Pemohon II tidak dapat memberikan pembelajaran secara lengkap dan historis yang diberiakn kepada siswa di sekolah baik di dalam kelas (khususnya pemberian materi Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam kegiatan MPLS) maupun saat Pemohon II menjadi Pembina Upacara, karena saat menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan dan penolakan dari siswa yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena 79 pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan. d. Para Pemohon yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait Sejarah Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan karena tidak dapat mengamalkan ilmunya kepada siswa dan Masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa yang diakibatkan kekeliruan penyebutan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan. Hal ini sangat berdampak pada: a. Kerugian terhadap naskah proklamasi. b. Kerugian terhadap bapak-bapak bangsa yang telah mengumandangkan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa ke seluruh dunia. Penggantian frasa menjadi Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengaburkan keberadaan Soekarno dan M. Hatta sebagai Bapak Bangsa Indonesia. c. Kerugian terhadap Bangsa Indonesia. Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa Bangsa Indonesia masih dalam keadaan terjajah sebab yang Merdeka adalah negara Republik Indonesia, dan perjuangan para pahlawan nasional menjadi tidak mendapatkan penghormatan secara layak. d. Kerugian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah bentuk kelalaian yang baik disadari atau tidak merendahkan martabat NKRI sebagai negara Merdeka dan berdaulat yang tidak pernah dijajah oleh negara maupun hingga kini. e. Kerugian terhadap Sejarah Indonesia. 5. Terhadap legal standing para pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan a quo tidak melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena para Pemohon tetap dapat mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan 80 memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya sebagaimana profesi para Pemohon yaitu dosen dan guru. Menurut Pemerintah, Pasal 28C ayat (1) ini tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon berupa akibat pemberian ilmu Pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan, dengan adanya frasa atau nomenklatur “Republik Indonesia” yang tercantum dalam pasal-pasal yang diuji. Dalam pasal- pasal yang diuji justru telah mengatur secara lengkap mengenai tata upacara yaitu upacara bendera yang diberlakukan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Para Pemohon tetap dapat menjalankan profesinya dan berkontribusi dalam sistem pendidikan nasional untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa demi meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan. Serta penyampaian informasi terkait tata upacara yang diamanatkan dalam pasal-pasal aquo tetap dapat dilakukan oleh para Pemohon sebagai tenaga akademisi. b. Terkait dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menurut pemerintah tidak ada isu hak konsitutional para Pemohon yang dilanggar serta tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional para pemohon dengan pasal yang diuji sehingga para Pemohon terlalu mengada-ada dalam mendalilkan kerugian konsitutionalnya. Para Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana Pasal 31 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. “ c. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 mengatur tentang pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam implementasinya, Pasal 81 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah ditindaklanjuti oleh para pembentuk undang-undang melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003). d. Bahwa tidak terdapat isu konstusionalitas dalam permohonan a quo serta tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon yang di langgar. Adanya perubahan atas frasa “Republik Indonesia” menjadi “Bangsa Indonesia” dapat para Pemohon lakukan dalam proses legislative review kepada pembentuk kebijakan undang-undang. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan Pasal, sehingga menjadikan permohonan a quo menjadi obscuur libel. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian para Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Dalam sejarah Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan merupakan momen penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dianggap sebagai alat hukum internasional yang menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Termasuk hak atas bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif hukum, proklamasi berfungsi sebagai keputusan politik tertinggi yang menghapuskan hukum kolonial yang diterapkan oleh penjajah dan menggantinya dengan tata hukum nasional, proklamasi juga merupakan peristiwa yang menandai lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. proklamasi juga dipandang sebagai tindakan hukum revolusioner yang menciptakan keberadaan Indonesia sebagai negara baru, dengan tatanan hukum yang menggantikan hukum kolonial. Naskah proklamasi 82 sendiri mencerminkan hak bangsa untuk menentukan kemerdekaan (selfdetermination) dan mengatur pemindahan kekuasaan yang harus dilakukan dengan cara yang saksama, yang menunjukkan adanya prinsip konstitusional dalam pengaturan kekuasaan di negara yang baru merdeka. Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi juga merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki empat makna penting bagi bangsa Indonesia: a. Proklamasi merupakan hasil akhir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. b. proklamasi merupakan alat yang menghasilkan Bangsa Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara lain di dunia. c. Proklamasi menjadi peristiwa sebagai tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraan yang diakui oleh dunia internasional. d. Proklamasi menjadi faktor penentu dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sedangkan Makna Proklamasi Kemerdekaan secara internasional proklamasi kemerdekaan merupakan simbol de facto yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. De Facto sendiri memiliki arti sebagai suatu kenyataan atau realita yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena itu, Proklamasi Kemerdekaan adalah simbol kemerdekaan De Facto yang merupakan kenyataan yang sesuai dengan fakta bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan diakui secara De Facto. Dan tak lama setelah simbol De Facto tersebut dideklarasikan, selanjutnya Indonesia juga kemudian mendapatkan pengakuan dan juga simbol De Jure yang dinyatakan telah merdeka dan sangat sah di mata hukum yang ada, bahwa Indonesia telah merdeka. Makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia secara konstitusional, juga tentunya menjadi sejarah awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Naskah proklamasi merupakan dokumen negara yang sangat fundamental yang merupakan pernyataan 83 resmi sebuah negara yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 yang secara kronologis merupakan hasil perjuangan dan perundingan antara tokoh-tokoh nasional yang mewakili berbagai golongan dan organisasi yang memiliki nilai sejarah, isi, dan makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Isi Naskah Proklamasi secara ketatanegaraan merupakan pintu awal dimulainya pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang fleksibel sesuai amanat isi naskah Proklamasi dalam kalimat “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja”. Sedangkan Makna Proklamasi dimulai dimuat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dan dalam makna pembukaan UUD Tahun 1945 Bangsa Indonesia menyatakan secara konstitusional bentuk negaranya sebagaimana ketentuan Pasal 1 UUD Tahun 1945 ayat (1) “Negera Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dan ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum. Berdasarkan makna sejarah Proklamasi Indonesia maka isi dan makna teks Proklamasi secara fundamental menjadi dasar lahirnya idiologi negara yang tercermin dalam lambang negara Indonesia yakni Pancasila dan secara subtansi materinya terbentuk dalam ketentuan UUD Tahun 1945, yang dalam penyusunannya sangat fleksibel sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka yang isinya memuat ketentuan-ketentaun yang melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dalil-Dalil Permohonan a. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan pengunaan frasa “Bangsa Indonesia” dan frasa “Republik Indonesia” Pemerintah memberikan pandanganya sebagai berikut: 1) Bahwa pengunaan kata “Bangsa Indonesia” dapat dimaknai sebagaimana dalam “KBBI pengertian bangsa adalah “kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri”, yang secara jelas KBBI memberikan arti secara luas sebuah kelompok masyarakat tertentu 84 yang tidak dapat dielakan bahwa negara kita sejak jaman penjajahan sebagai Bangsa yang terjajah. 2) Faktor terbentuknya kelompok masyarakat yang berkumpul dan terbentuknya dalam suatu bangsa yakni adanya persamaan nasib, dimana bangsa Indonesia pada waktu itu berada di bawah penderitaan yang sama yaitu penjajahan bangsa asing yang berlangsung selama 350 tahun, yang memiliki keinginan bersama juga untuk mendapatkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing yang ada. 3) Hal ini dapat tergambar bahwa meskipun Bangsa Indonesia telah ada selama penjajahan namun secara yuridis belum diakui sebagai negara yang sah untuk diakui sebagai negara di mata dunia. Dimana sebuah negara untuk mendapatkan pengakuan secara internasional harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut didukung oleh unsur lain, yaitu adanya konstitusi dan adanya pengakuan negara-negara lain yang disebut sebagai unsur deklaratif. 4) Berdasarkan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia telah dapat memenuhi ketiga unsur tersebut yang pada pokoknya secara berdaulat wilayah negara Indonesia sebagai negara kesatuan, bentuk Negara Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik dan sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan sistem Presidensial. 5) Maka secara deklaratif Bangsa Indonesia setelah Proklamasi menyatakan diri sebagai Negara yang merdeka. Berdasarkan hasil proklamasi dan perjuangan Bangsa Indonesia menjadi Negara yang merdeka hal ini secara ketatanegaraan telah disusun suatu kaedah- kaedah kenegaraan yang bersumber dari kemerdekaan yang dicapainya dalam norma-norma konstitusi. 6) Penekanan yang utama dalam norma konstitusi tersebut menegaskan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI) 7) Berdasarkan hal tersebut pengunaan frasa “Republik Indonesia” memiliki esensi hukum yang mengikat secara konstitusional hal ini 85 dapat dilihat baik dalam naskah pembukaan UUD Tahun 1945 alinia 4, ….terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia……” Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan……”. b. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya Pemerintah memberikan pandamnganya sebagai berikut: 1) Bahwa ketentuan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, mengunakan frasa “Republik Indonesia” telah memenuhi kaedah pembentukan undang-undang dimana dalam pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan mengunakan frasa “Republik Indonesia” pembentuk undang-undang telah memperhatikan dalam ketentuan UUD Tahun 1945 baik secara makna maupun dari berbagai aspek khususnya pengunaan nomenklatur yang secara jelas frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” telah menjadi nomenklatur dalam UUD Tahun 1945. Sebutan frasa “Republik Indonesia” mengacu pada ketentuan UUD Tahun 1945 yang telah digunakan dalam berbagai ketentuan didalamnya. Selain mengacu dalam ketentuan dalam UUD Tahun 1945 pengunaan frasa “Republik Indonesia” dapat mencerminkan Negara yang telah merdeka. 2) Dengan merujuk beberapa ketentuan pasal dalam UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 maka pengunaan frasa “Republik Indonesia” tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Namun jika mengunakan frasa “Bangsa Indonesia” justru menjadi sebuah pertanyaan dimana tujuan proklamasi adalah untuk menunjukan diri sebagai Negara yang merdeka. Dimana tujuan proklamasi adalah untuk menyatakan Bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Dengan kemerdekaan tersebut Bangsa Indonesia dapat menentukan dengan bebas pilihan sendiri baik bentuk Negara atau bentuk pemerintahannya yang secara tegas Bangsa Indonesia telah 86 menentukan pilihannya sebagai Negara yang berbentuk Republik dan sistem Pemerintahan Presidensial dalam kerangka “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 3) Bahwa secara subtansi tentunya pengertian frasa “Bangsa Indonesia” dengan frasa “Republik Indonesia” memiliki esensi yang berbeda. Pengertian frasa “Republik Indonesia” memiliki makna sebagai Negara yang telah merdeka, yang menunjukan bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya dan juga sistem pemerintahannya. Sehingga ketentuan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, mengunakan frasa “Republik Indonesia” telah mengacu pada landasan hukum yang tepat yaitu landasan konstitusional dalam kerangka “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 4) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa Indonesia yang berkembang, tanpa mengabaikan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Bahwa Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan merupakan pengaturan mengenai tata upacara yaitu upacara bendera yang merupakan bagian dari Keprotokolan yang harus diatur untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 5) Bahwa nomenklatur Kemerdekaan Republik Indonesia berdiri atas Konvensi UU Keprotokolan bukan menjadi sumber hukum Upacara Kemerdekaan, melainkan sumber hukum tata cara upacara. Upacara Peringatan Kemerdekaan pertama kali dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta (Ibu Kota negara pada saat itu). Nomenklatur yang digunakan adalah “Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.” Pada saat itu bahkan belum terdapat undang-undang Keprotokolan. Sumber hukum pertama yang menggunakan istilah resmi adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi 87 Kemerdekaan Republik Indonesia” (Pasal 16 PP No 62 Tahun 1990 sebagai turunan dari UU No 8 Tahun 1987). 6) Sesuai yang tercantum dalam Naskah Akademik dan draf RUU tentang Protokol diusulkan oleh DPR RI kepada Presiden, DPR RI secara konsisten menggunakan rumusan frasa “kemerdekaan Republik Indonesia” dan bukan frasa “kemerdekaan bangsa Indonesia”. Frasa tersebut tidak menjadi bahan diskusi yang diperdebatkan selama pembahasan oleh ahli bahasa dan wakil pemerintah yang ditugaskan Presiden, istilah "Republik Indonesia" digunakan untuk merujuk secara spesifik pada entitas negara yang diakui secara internasional. c. Terhadap dalil frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” untuk diubah menjadi frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yakni, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia ini tidak dapat diubah. Larangan perubahan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD Tahun 1945 “Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. 2) Maka jika pengunaan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” diganti menjadi frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” tentu akan mengurangi isi dan makna kemerdekaan itu sendiri, dimana arti kemerdekaan adalah suatu kebebasan yang diperoleh untuk mengunakan hak-hak nya secara bebas tanpa tekanan oleh pihak manapun. frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” merupakan hasil pernyataan bangsa Indonesia sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” setelah merdeka yang bebas dalam menentukan pilihan bentuk negara tanpa ada tekanan oleh negara manapun. 3) Dari perspektif kebahasaan, frasa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat dipertentangkan dengan frasa kemerdekaan Republik 88 Indonesia; makna keduanya bersifat kumulatif dalam pengertian bangsa yang bernegara dalam bentuk Republik Indonesia. Baik frasa pertama maupun frasa kedua dapat dipergunakan semuanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 4) Frasa kemerdekaan Bangsa Indonesia dan frasa Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan dua unsur kebahasaan yang maknanya terkandung dalam frasa kemerdekaan Indonesia dalam teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Makna frasa kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemerdekaan Republik Indonesia keduanya bersifat kumulatif (tidak bersifat alternatif) sehingga masing-masing dapat dipergunakan tanpa pertentangan. Penggunaan frasa kemerdekaan bangsa Indonesia memperikutkan frasa kemerdekaan Republik Indonesia sebagai konsekuensi pernyataan (negara bangsa) Indonesia merdeka. d. Terhadap dalil yang menyatakan ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang mendalilkan pasal a quo mengakibatkan pemberian ilmu Pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa …, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa dalil tersebut bukan merupakan dalil kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dalil kerugian tersebut tidak terukur dimana dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 bahwa kerugian konstitusional merupakan kerugian yang bersifat umum dan terukur yang pada pokoknya kerugian tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. 2) Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan memiliki subtansi yang berbeda dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara esensial pasal yang diuji 89 tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan atau memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dimana secara fakta sistem pendidikan di Indonesia telah berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 3) Begitu juga terhadap manfaat ilmu pengetahuan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia telah memperoleh manfaat yang secara fakta negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan dalam dunia internasional yang semakin pesat. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Andi Achdian, dalam Sidang Pleno Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 90 Sebagai satu awal, proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah peristiwa monumental yang tidak hanya menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia, tetapi juga menegaskan konsep bangsa sebagai basis utama identitas politik dan kedaulatan. “Proklamasi Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Kalimat ini, meski singkat, memuat gagasan dasar yang membedakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari banyak gerakan anti kolonial lainnya, yaitu sebuah kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa yang mendahului pembentukan negara. Telaah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep bangsa menjadi inti dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bagaimana gagasan tersebut terus mempengaruhi dinamika politik, sosial, dan budaya hingga hari ini. Bangsa sebagai satu komunitas politik yang terbayangkan itu adalah konsep dasar yang digunakan dalam teks proklamasi dan dia bukan sebuah proses yang instan. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang peneliti bernama Benedict Anderson, dalam karyanya Imagine Communities, bangsa adalah sebuah komunitas politik yang terbayangkan. Dimana anggotanya meski tidak saling mengenal secara langsung, memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia. Dimana beragam suku, bahasa, dan budaya menyatu dalam kesadaran bersama untuk melawan kolonialisme Belanda. Proklamasi kemerdekaan menegaskan bahwa Bangsa Indonesia lahir dari pengalaman kolektif menghadapi penjajahan, seperti yang tercermin dalam gerakan nasionalisme awal abad 20. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi fondasi awal yang merumuskan Indonesia sebagai sebuah bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Proklamasi 1945 menjadi puncak konkretisasi dari gagasan tersebut. Dimana Bangsa Indonesia secara resmi menyatakan keberadaannya sebagai entitas politik yang mandiri. Pada poin kedua adalah sebuah kisah tentang bangsa yang mendahului negara. Poin penting yang membedakan proklamasi Indonesia dari banyak negara lain adalah fakta bahwa kesadaran bangsa mendahului pembentukan negara. Soekarno dan Hatta dalam teks proklamasi secara eksplisit menyebut kami Bangsa Indonesia sebagai subjek yang memproklamasikan kemerdekaannya, bukan kami sebagai negara Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa bangsa bukan sekadar konsekuensi berdirinya sebuah negara, tetapi entitas yang sudah ada sebelumnya. Sebagaimana dipaparkan oleh Immanuel Wallerstein, dalam banyak kasus di Eropa pembentukan negara selalu mendahului pembentukan bangsa. Seperti dalam pembentukan proses negara nasional di Perancis dan Inggris, negara hadir terlebih 91 dahulu sebelum bangsa. Namun di Indonesia prosesnya justru berbalik. Bangsa muncul respons, sebagai respons terhadap kolonialisme, menjadi alat perjuangan, dan akhirnya membentuk negara sebagai manifestasi politik dari kesadaran bangsa. Dalam bangsa sebagai alat solidaritas politik. Dalam konteks proklamasi kemerdekaan, istilah bangsa bukan hanya konsep abstrak, tapi juga alat solidaritas politik yang efektif. Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, membutuhkan narasi pemersatu untuk melawan dominasi kolonial. Proklamasi mengadopsi istilah itu untuk menciptakan ruang politik baru yang melampaui batas-batas lokal, parokial, dan etnis. Robert Edward Elson dalam The Idea of Indonesia sebagai sebuah histori menegaskan bahwa ide tentang Indonesia sebagai bangsa adalah sebuah hasil dari proses panjang yang melibatkan generasi intelektual pribumi yang terpelajar di Belanda dan mengadopsi gagasan modern tentang nasionalisme. Para intelektual, seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Syahrir, tidak hanya berfokus pada pengusiran penjajah, tetapi bagaimana membangun sebuah masyarakat baru yang lebih modern dan adil. Bangsa dan tantangan kontemporer. Meskipun proklamasi menegaskan kebersamaan sebagai bangsa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan nasional setelah kemerdekaan. Keragaman yang menjadi kekuatan pada perjuangan melawan kolonialisme juga menjadi sumber konflik setelah kemerdekaan, seperti pemberontakan PRRI Permesta dan upaya pembentukan negara Islam di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, konsep bangsa terus diuji dalam menghadapi berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Sebagaimana dicatat oleh Ong Hok Ham, keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan sangat tergantung pada kemampuan membangun kompromi di antara berbagai kepentingan sambil tetap menempatkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Relevansi konsep bangsa dalam konteks globalisasi. Di era globalisasi, konsep bangsa sering dianggap sebagai sesuatu yang usang dan bahkan menjadi penghambat dalam konteks pedagangan bebas dan mobilitas global. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa tetap relevan sebagai alat membangun solidaritas di tengah tantangan global. Dalam hal ini, kalimat pembuka teks proklamasi, kami Bangsa Indonesia, menjadi pengingat bahwa identitas kolektif tidak hanya penting untuk melawan kolonialisme, tetapi juga menghadapi ancaman homogenisasi budaya dan ekonomi di era modern. 92 Sebagai penutup, bangsa sebagai gagasan yang dinamis. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya deklarasi politik, tetapi juga sebuah pernyataan ideologis tentang pentingnya kesadaran bangsa sebagai basis pembentukan negara. Konsep bangsa yang diusung dalam proklamasi memberikan landasan yang kokoh bagi upaya nation building, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam telaah ini, gagasan bangsa dalam konteks Indonesia bersifat dinamis, ia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, tetapi tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan dalam membangun solidaritas dan identitas kolektif. Dalam semangat itu, kalimat, kami Bangsa Indonesia, tetap menjadi sumber inspirasi yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 93 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166, selanjutnya disebut UU 9/2010) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 94 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, yang menyatakan: Pasal 16 huruf a Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 18: Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e; Pasal 20: Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ... terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 95 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai dosen dan pemerhati sejarah Indonesia, serta memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk berprofesi sebagai guru memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak dari pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia serta berhak untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia telah mengalami kekeliruan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Bahwa para Pemohon telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipositifkan di dalam UU 9/2010. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang 96 dimohonkan pengujian yaitu hak untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, baik kerugian yang bersifat aktual yang dialami para Pemohon maupun kerugian yang bersifat potensial tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 telah menjadi suatu pengingkaran terhadap hak konstitusional para Pemohon dan setiap orang yang seprofesi dengan para Pemohon yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), yang pada pokoknya terdapat kesalahan pada fakta sejarah Indonesia yang kemudian dicantumkan pada peraturan perundang- undangan sehingga menjadi kesalahan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam memberikan pengajaran pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya memperingati sejarah 97 para pahlawan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan kewajiban mengadakan upacara serta mengibarkan bendera merah putih, para Pemohon menggunakan dasar sejarah dan dasar hukum untuk menjelaskan tahapan serta unsur yang terdapat dalam upacara tersebut. Kemudian sering terdapat pertanyaan, mengenai penggunaan frasa yang tepat, dalam penyebutan peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus; apakah “upacara proklamasi kemerdekaan republik Indonesia” ataukah “upacara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia”. 3. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menjawab hal tersebut para Pemohon telah mengadakan sebuah penelitian mengenai “Berdirinya Negara Indonesia”. Dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara mengurutkan peristiwa sejarah tentang kemerdekaan Indonesia hingga pasca kemerdekaan atau berdirinya Negara Indonesia. 4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional, khususnya peringatan hari kemerdekaan Bangsa Indonesia, para Pemohon mengacu pada UU 9/2010 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sebagai implementasi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 7 ayat (3) menyatakan “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyatatkan “Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga para Pemohon 98 memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum. 6. Bahwa menurut para Pemohon, adanya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 telah merugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam Undang-Undang a quo, mengakibatkan pemberian ilmu dan pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945”, sehingga norma Pasal 16 huruf a UU 9/2010 selengkapnya berbunyi “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Norma Pasal 18 UU 9/2010 selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e”, dan norma Pasal 20 UU 9/2010 selengkapnya berbunyi “Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 99 sampai dengan Bukti P-44 yang telah disahkan dalam persidangan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) serta mengajukan dua ahli yaitu Taufiqurrohman Syahuri dan Nazarudin serta dua saksi yaitu Joko Herwanto dan Harjo Soemantri yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 4 November 2024. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 30 September 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 6 September 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan satu orang ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Andi Achdian, di depan persidangan pada tanggal 3 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah, dan kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa masalah konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Kemerdekaan 100 Bangsa Indonesia”. Karena keberadaan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam norma pasal-pasal a quo telah mengingkari hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, oleh karena isu pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkenaan dengan ketiga norma yang diujikan tersebut memiliki persamaan, yaitu frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia”, maka Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma Pasal tersebut secara bersamaan. [3.14.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma Pasal tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menyampaikan hal- hal yang berkaitan dengan nomenklatur “bangsa” Indonesia ditinjau dari pendekatan historis, pendekatan yuridis, dan pendekatan filosofis-sosiologis, sebagai berikut. Bahwa dari perspektif historis, sebelum negara Republik Indonesia merdeka, di wilayah nusantara telah ada suatu entitas yang bernama bangsa Indonesia. Tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia setidak-tidaknya bermula dari gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang kemudian tahun 1928 adanya momentum sumpah pemuda di mana para pemuda dari beragam suku dan wilayah di nusantara mendeklarasikan lahirnya bangsa Indonesia. Nukilan kalimat sumpah pemuda yang dikutip dari “Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”, sebagai berikut: 1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia; 2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe bangsa Indonesia; 3. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean bahasa Indonesia. Deklarasi Congres Pemoeda-Pemoeda, khususnya kalimat yang menyatakan, ”Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe bangsa Indonesia”, telah menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum lahirnya bangsa Indonesia, ada berbagai macam suku bangsa yang menduduki nusantara. Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang dilampirkan menjadi bagian UUD 1945 pada tahun 1946, dalam teritorial Indonesia terdapat lebih dari 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di 101 Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Congres Pemoeda-Pemoeda pada 1928 telah memupuk suatu semangat adanya bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Perwakilan pemuda- pemuda yang saat itu yang hadir berasal dari perwakilan Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi dan perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Momentum sumpah pemuda yang telah menyatukan visi dan semangat kebangsaan yang sama dianggap mampu mengatasi segala macam perbedaan akibat kemajemukan bangsa Indonesia yang multikultur dan kuat akan ikatan primordialisme. Kebersatuan ini pula didorong oleh rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan Belanda yang berlangsung lama. Semangat persatuan, kesatuan, dan toleransi bangsa juga diperkokoh dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna,”berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Dalam perkembangannya, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 yang ditandai dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang disampaikan Soekarno dan Mohamad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Pusat, yang memuat pernyataan sebagai berikut. Proklamasi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, 17-8-05 Wakil-wakil bangsa Indonesia Soekarno/Hatta” Dari kutipan kedua naskah bersejarah di atas, yakni Naskah Sumpah Pemuda dan Naskah Proklamasi di atas, menjadi jelas bahwa nomenklatur “bangsa Indonesia” telah digunakan dalam kedua naskah dimaksud. Kemudian dari perspektif yuridis, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam setiap penyelenggaraan negara mencantumkan nomenklatur “bangsa Indonesia” dan “Kebangsaan Indonesia” pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan. 102 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan nomenklatur bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 boleh jadi karena naskah Pembukaan UUD 1945 memang sebuah naskah yang disiapkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sebab, naskah pembukaan pada awalnya merupakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang lahir pada 22 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh Panitia Sembilan, yaitu Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Wahid Hasyim yang mewakili kelompok Islam. Sementara Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis yang mewakili golongan nasionalis. Namun demikian, naskah Pembukaan UUD 1945 ini kemudian berubah menjelang pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, yakni dengan menghapus 7 (tujuh kata), “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Secara prinsip, penghapusan ini merupakan kebesaran jiwa dan titik kompromi pada pendiri bangsa (the founding Fathers) yang menurunkan egonya dan tak ingin bangsa Indonesia terpecah belah mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, multikultur, dan kuat ikatan primordialisme. Oleh karena itu, sekecil apapun risiko yang berpotensi memecah belah bangsa mesti dihapuskan. Dalam perkembangannya kemudian, saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Pasal 5 ayat (1) UU 24/2009 menyatakan, “Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. Kemudian Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009 menyatakan “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang 103 menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Di sisi lain, nomenklatur “proklamasi” juga terdapat dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010. Nomenklatur yang semula menyebut, “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia,” menggunakan nomenklatur atau penyebutan “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”, dalam 3 (tiga) pasal UU 9/2010, sebagai berikut. Pasal 16 Huruf a UU 9/2010 “Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”; Pasal 18 UU 9/2010 “Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e”; Pasal 20 UU 9/2010 “Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi…”. Perbedaan redaksional penyebutan redaksi “Proklamasi Kemerdekaan” apakah menggunakan nomenklatur “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” atau “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Kedua redaksi kalimat ini berbeda dan tidak harmonis antara UU 24/2009 dan UU 9/2010. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang- undang in casu DPR dan Presiden yang dilakukan secara komprehensif atas adanya dua perbedaan redaksi dimaksud, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman sejarah dalam penamaan peristiwa dan momen bersejarah bangsa, khususnya proklamasi. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang perlu menemukenali apakah masih terdapat undang-undang yang memuat perbedaan nomenklatur yang sama atau tidak. Hal ini tentunya memerlukan sebuah kajian dan penelusuran lanjutan yang perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan makna dalam memahami sejarah bangsa. Selanjutnya, dari perspektif filosofis dan sosiologis, penamaan peristiwa sejarah bangsa merupakan suatu hal yang boleh dikatakan sakral, sama halnya 104 dengan penamaan suatu negara. Sebab, terdapat nilai-nilai filosofis bermakna yang termuat dalam sebuah nama negara dan peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kesalahan dalam memberi nama negara dan peristiwa bersejarah tentunya berpotensi mengubah persepsi dan arah jarum jam sejarah bangsa yang tidak sesuai fakta, oleh karenanya dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karena itu, pada dasarnya penamaan suatu peristiwa dan momentum bersejarah bangsa secara filosofis-sosiologis memuat makna yang penting dan sakral dan tak boleh dianggap suatu hal yang sepele, termasuk dalam nomenklatur penamaan yang tepat apakah “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” atau “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”. [3.14.2] Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 dimaknai “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”, menurut Mahkamah frasa “Bangsa Indonesia” dengan frasa “Republik Indonesia” memiliki makna atau esensi yang belum tentu bisa dipersamakan. Pengertian frasa “Republik Indonesia” memiliki makna sebagai negara yang telah merdeka, menunjukkan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, yang menggunakan frasa “Republik Indonesia” bukan “Bangsa Indonesia” menurut Mahkamah telah mengacu pada landasan konstitusional, yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Selain itu, penggunaan frasa “Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, telah memenuhi kaedah pembentukan undang-undang di mana dalam pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penggunaan istilah “Negara Kesatuan Republik Indonesia” telah menjadi nomenklatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan istilah tersebut telah mencerminkan Negara Indonesia yang telah merdeka. Dengan demikian, penggunaan kata “Republik” dalam nomenklatur resmi Indonesia merupakan penegasan identitas negara Indonesia sebagai Negara Republik. Bahwa menggantikan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” di mana hal demikian berkaitan erat dengan perubahan norma dalam ketentuan a quo, menurut Mahkamah, hal tersebut sama 105 halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Selain itu, terhadap ketentuan norma pasal-pasal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan, antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap isu konstitusionalitas berkenaan dengan perubahan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” pada dasarnya merupakan wilayah atau ranah pembentuk undang-undang, sehingga berpulang kepada DPR dan Presiden untuk menentukan nomenklatur mana yang dianggap sesuai dengan nilai kesejarahan suatu bangsa, terutama ditinjau dari aspek historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Senyampang dengan itu, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi penyebutan nomenklatur “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” atau “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” agar terdapat konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, tidak mengingkari hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan dan mengembangkan pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 106 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel 107 Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto