PUU Tahun 2019

66/PUU-XVII/2019

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H.

Tanggal Registrasi: 2019-11-01

Tanggal Putusan: 2020-11-25

UU Diuji: UU 13/2019, UU 17/2014, UU 24/2003, UU 7/2020, UU 48/2009

Majelis Hakim: ["Anwar Usman (K)", "Enny Nurbaningsih (A)", "Manahan MP Sitompul (A)", "Saiful Anwar (PP)"]

Teks Putusan

# Pengujian Formil UU MD3 (Ditarik Kembali) ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[66/PUU-XVII/2019]] - **Tahun**: 2019 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang (Pengujian Formil) - **Status**: Ditarik Kembali - **Tanggal Putusan**: 2020-11-25 - **Significance**: Low - **File**: [[Ketetapan 66 PUU 2019_MD3_ditarik_telahucap_25 Nov 2020. Doc]] ### Pemohon Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H. ### Objek Pengujian Pengujian Formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Daerah]], dan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] Daerah (UU MD3) terhadap [[UUD 1945]]. ## Perihal Permohonan Pengujian [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Daerah]], dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi... ## Timeline - **2019-10-22**: Permohonan bertanggal 22 Oktober 2019 dari Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H. - **2019-11-01**: Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor [[66/PUU-XVII/2019]]; Ketetapan Pembentukan Panel Hakim (Nomor 184/TAP.[[MK]]/2019) dan Penetapan Hari Sidang Pertama (Nomor 187/TAP.[[MK]]/2019) diterbitkan - **2019-11-11**: Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan -- Panel Hakim memberikan nasihat perbaikan permohonan - **2019-11-22**: Perbaikan permohonan diterima oleh Mahkamah - **2019-11-25**: Sidang Panel mendengarkan perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti P-1 s.d. P-15 - **2020-01-08**: Sidang Pleno mendengarkan keterangan [[DPR]] (tertulis) dan [[Presiden]] (langsung); keduanya belum siap - **2020-01-22**: Sidang Pleno mendengarkan keterangan [[DPR]] dan [[Presiden]] - **2020-11-03**: Pemohon menyampaikan surat penarikan/pencabutan permohonan - **2020-11-04**: Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan penarikan beralasan menurut hukum - **2020-11-25**: Ketetapan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, pukul 09.30 WIB ## Related Cases - Perkara pengujian [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] (UU MD3) lainnya - Perkara pengujian [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali. Ini merupakan pengujian **formil** (prosedur pembentukan) atas [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] (UU MD3). Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan telah melewati tahap Pemeriksaan Pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pemeriksaan persidangan (keterangan Presiden dan [[DPR]]) - Pemohon menyatakan penarikan kembali pada 3 November 2020, setelah hampir satu tahun proses persidangan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] dan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali beralasan menurut hukum dan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali - Dasar hukum: [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] sebagaimana diubah terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon 2. Menyatakan Permohonan Nomor [[66/PUU-XVII/2019]] mengenai Pengujian Formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] terhadap [[UUD 1945]] ditarik kembali 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk mencatat penarikan kembali dan mengembalikan salinan berkas kepada para Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] terhadap [[UUD 1945]]. Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak memberikan pertimbangan atas substansi pengujian formil pembentukan UU MD3. ### Catatan Prosedural Perkara ini berlangsung cukup lama (November 2019 hingga November 2020) sebelum akhirnya ditarik. Selama proses tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan [[DPR]] dan [[Presiden]], menunjukkan bahwa pemeriksaan telah memasuki tahap substansial sebelum penarikan dilakukan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (4 November 2020) - **[[Anwar Usman]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Aswanto]]** (Anggota) - **[[Enny Nurbaningsih]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Daniel Yusmic P. Foekh]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) Panitera Pengganti: Saiful Anwar ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MD3 - [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali. Ini merupakan pengujian **formil** (prosedur pembentukan) atas [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] (UU MD3). Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan telah melewati tahap Pemeriksaan Pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pemeriksaan persidangan (keterangan Presiden dan [[DPR]]) - Pemohon menyatakan penarikan kembali pada 3 November 2020, setelah hampir satu tahun proses persidangan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] dan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali beralasan menurut hukum dan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali - Dasar hukum: [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] sebagaimana diubah terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon 2. Menyatakan Permohonan Nomor [[66/PUU-XVII/2019]] mengenai Pengujian Formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] terhadap [[UUD 1945]] ditarik kembali 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk mencatat penarikan kembali dan mengembalikan salinan berkas kepada para Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] terhadap [[UUD 1945]]. Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak memberikan pertimbangan atas substansi pengujian formil pembentukan UU MD3. ### Catatan Prosedural Perkara ini berlangsung cukup lama (November 2019 hingga November 2020) sebelum akhirnya ditarik. Selama proses tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan [[DPR]] dan [[Presiden]], menunjukkan bahwa pemeriksaan telah memasuki tahap substansial sebelum penarikan dilakukan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (4 November 2020) - **[[Anwar Usman]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Aswanto]]** (Anggota) - **[[Enny Nurbaningsih]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Daniel Yusmic P. Foekh]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) Panitera Pengganti: Saiful Anwar ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MD3 - [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019*