66/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 66/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ferry Joko Yuliantono, S.E., A.K., M.Si. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : APT 1 Park Residence, Jalan K.H. M. Syafii H, RT/RW 001/010, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2021 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li, adalah Konsultan Hukum/Advokat pada Kantor Hukum REFLY HARUN & Partners, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah 2 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 66/PUU-XIX/2021 pada tanggal 22 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; 3 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945; 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 2 Tahun 2021”) menyatakan, “Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Undang- Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 6. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara. 8. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4 9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden; Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin” 11. Bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pulihnya Hak Politik eks PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya, 24 Februari 2004); 12. Bahwa selain hak untuk memilih, sebagai warga negara yang saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Pemohon memiliki hak untuk dipilih (right to be a candidate) sebagai presiden atau wakil presiden sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945; 5 13. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional Pemohon untuk memilih (right to vote) dan untuk dipilih (right to be a candidate) dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial; 14. Bahwa secara yuridis pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon) dengan merujuk ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini” 15. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat), yang mana dengan berlakunya ambang batas pencalonan (presidential threshold) tersebut telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon presiden); Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar” 16. Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945; 17. Bahwa sejatinya partai politik hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk Pemohon; 6 18. Bahwa sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia juga menetapkan prinsip “government based upon the consent of the governed”, yang artinya pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, dalam hal ini adalah rakyat (pemilih), sehingga logika melepaskan/memberhentikan hak pilih (right to vote) di pintu partai politik menjadi tidak tepat atau keliru; 19. Bahwa, adanya dissenting opinion empat orang hakim konstitusi terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, menunjukkan hakim konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan. Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang selengkapnya berbunyi: [6.5. …. “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 20. Bahwa dari 22 putusan Mahkamah perihal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), 7 putusan di antaranya telah menerima legal standing pemohon sebagai pemilih, di mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya “terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian ‘pemohon sebagai pemilih’ dengan berlakunya norma presidential threshold sehingga 7 apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi”. Adapun penjabaran 7 putusan tersebut, sebagai berikut: Tabel I Putusan Mahkamah Yang Menerima Legal Standing Pemohon sebagai Pemilih No. Nomor Putusan Legal Standing Pemohon sebagai Pemilih 1. 56/PUU- VI/2008 “ … Pemohon II (Mariana) dan Pemohon III (Bob Febrian) adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan hak pilihnya, dan hendak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik, dan Pemohon yang bukan anggota partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun, dan tidak pernah memberi mandat kepada partai politik untuk menyediakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih; Bahwa kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf [3.6] di atas, baik mengenai kualifikasi sebagai perorangan maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, menurut Mahkamah telah dipenuhi, sehingga meskipun masih akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, secara prima facie para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo 2. 26/PUU- VII/2009 “ …Pemohon mendalilkan mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak politik rakyat, dan dengan demikian, sebagai perorangan, memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 untuk tidak diperlakukan diskriminatif, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada dasarnya merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, 8 terutama yang hanya memungkinkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mencapai perolehan 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga pasal- pasal a quo tidak memungkinkan adanya calon independen atau perseorangan. Dengan menerapkan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Mahkamah, maka secara prima facie menurut Mahkamah terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian a quo.” 3. 59/PUU- XV/2017 “ ... bahwa uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya telah jelas mengaitkan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, dalam hal ini hak untuk memilih, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya, sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dianggap dirugikan dan telah jelas pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang- Undang dan Penjelasannya yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.” 4. 71/PUU- XV/2017 “ … terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pemilu, in casu Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkut- paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti 9 atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasinya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Mahkamah, telah cukup menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” 5. 72/PUU- XV/2017 “ … Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, kendatipun Pemohon tidak secara jelas menerangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut, oleh karena Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak memilih dan objek permohonan a quo bersangkut-paut dengan hak pilih setiap warga negara, dalam hal ini kekhawatiran Pemohon akan tertutupnya peluang Pemohon untuk dapat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari tokoh-tokoh bangsa yang telah teruji kemampuan dan pengalamannya sebagai pemimpin, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” 6. 49/PUU- XVI/2018 “ … Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak Pilpres Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang; Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari terbukti atau tidak 10 21. Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, yang menolak legal standing pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik legal standing Pemohon maupun substansi Permohonan; terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon X perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (in casu Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo” 7. 54/PUU- XVI/2018 “ … Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu jika diberlakukan untuk Pemilu 2019 dan telah tampak jelas pula hubungan kausal (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sehingga jika permohonan dikabulkan potensi kerugian demikian tidak akan terjadi.” 11 22. Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya, yang kesemuanya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah; 23. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualilan jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 24. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah diputus sebanyak 22 kali dengan komposisi 13 pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan 9 di antaranya mengenai pengujian Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya sebagai berikut: Tabel II Daftar Putusan Mahkamah Yang Menguji Konstitusionalitas Presidential Threshold Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 No. Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan & Putusan Mahkamah 1. 51-52-59/PUU- VI/2008 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (2) - Partai tidak boleh memonopoli kedaulatan rakyat; - Mekanisme seleksi capres tidak boleh menghilangkan makna demokrasi; - UU Pilpres tidak boleh mengkhianati kedaulatan rakyat; - Dalil Pemohon tidak beralasan. Permohonan ditolak. 2. 56/PUU-VI/2008 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 27 ayat (1) - UUD 1945 tidak melarang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden independen; 12 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen; - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual. Permohonan ditolak. 3. 26/PUU-VII/2009 Pasal 1 ayat (2): Pasal 1 ayat (3): Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28H ayat (2) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) Pasal 28J ayat (1) - Pasal yang diujikan dianggap membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden melalui jalur independen; - Pasal yang diujikan mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPR sehingga Pasal yang diujikan dianggap bertentangan dengan sistem Presidensial Indonesia. - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. Permohonan tidak dapat diterima 4. 4/PUU-XI/2013 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2) - Pasal yang diujikan dianggap berpotensi membatasi ruang kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. - Permohonan terkait Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. Permohonan tidak dapat diterima 5. 14/PUU-XI/2013 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) - Hak memilih Presiden merupakan hak warga negara untuk memilih 13 Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 33 ayat (4) secara cerdas dan efisien pada Pemilu serentak. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Permohonan ditolak 6. 46/PUU-XI/2013 Pasal 28C ayat (2) - Pemohon tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen; - Larangan calon Presiden independen menampilkan sifat oportunis, konspiratif dan transaksi politik; - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak. 7. 56/PUU-XI/2013 Pasal 1 ayat (2): Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 19 ayat (1) Pasal 22B Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (5) - Presidential threshold adalah akal- akalan partai tertentu untuk memonopoli dan ologarki kekuasaan; - Presidential threshold diskriminatif dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai yang tidak memenuhi threshold. - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diajukan sebelumnya. Permohonan ditolak 8. 108/PUU- XI/2013 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 7C Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) - Pasal yang diujikan hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan dominan di DPR; - Presidential threshold bukanlah open legal policy karena bukan lagi mengatur terkait tata cara, namun sesuatu yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat; - Presidential threshold sama sekali tidak memiliki pijakan konstitutional serta penalaran yang logis. Permohonan ditolak 9. 49/PUU-XII/2014 Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (3) Pasal 8 ayat (3) - Syarat calon Presiden harus diusung oleh partai politik merenggut hak konstitutional Pemohon karena tidak dapat memilih dan dipilih serta dan tidak 14 Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat ( 5) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. - Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); - Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. Permohonan tidak dapat diterima 10. 44/PUU- XV/2017 Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 28D ayat (1) - Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; - Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensial yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; - Pasal 222 tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/cawapres; - Pemohon tidak mencantumkan Nomor Undang-undangan, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Permohonan tidak dapat diterima 11. 53/PUU- XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) - Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019; - Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; 15 Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) - Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial; - Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; - Hasil Pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukkan suara pemilih; - Tidak setuju open legal policy. Permohonan ditolak 12. 59/PUU- XV/2017 Pasal 1 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F - Pasal 222 dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apa pun dengan koalisi pendukung presiden di DPR pada periode 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019- 2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apa pun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas 16 pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 13. 70/PUU-XV/2017 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (3) Pasal 28D ayat (1) - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju open legal policy; - Kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; - Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensial. Justru penguatan sistem presidensial tidak akan tercapai dengan adanya threshold; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. Permohonan tidak dapat diterima. 14. 71/PUU-XV/2017 Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU- XI/2013; 17 - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, sebab “….pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 15. 72/PUU-XV/2017 Pasal 22E ayat (1) Pasal 6A ayat (2) - Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres karena threshold menjadikan capres/cawapres terbatas. Permohonan tidak dapat diterima. 16. 49/PUU-XVI/2018 Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 22E ayat (2) Pasal 22E ayat (6) Pasal 28D ayat (1) - Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua; - Syarat pengusulan calon presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy); - Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu; - Pasal 222 a quo mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya 18 mendelegasikan pengaturan “tata cara”; - Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 a quo yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; - Threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; - Kalaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Permohonan ditolak 17. 50/PUU-XVI/2018 Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Pasal 28C ayat (2) - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai poltik baru; - Bukan open legal policy; - Hasil pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa 19 Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (2) digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga pemilu 2024 dan seterusnya. Permohonan pemohon tidak dapat diterima 18. 54/PUU-XVI/2018 Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 - Bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam Pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019; - Tidak setuju dengan pandangan MK terkait open legal policy. Permohonan ditolak 19. 58/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (3) Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (2) - Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - Presidential threshold mengebiri dan membatasi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; - MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat-syarat” (6 ayat [2]) dan “tata cara” (6A ayat [5]). “Syarat menjadi calon presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon presiden. “Syarat pencalonan presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta pemilu; - Presidential threshold menghambat kesempatan setiap 20 partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Merujuk pada hasil pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan open legal policy. Permohonan tidak dapat diterima 20. 61/PUU-XVI/2018 Pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 6A ayat (1) Pasal 6A ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Tidak jelas permohonannya sehingga putusan Mahkamah menyatakan tidak diterima karena tidak memiliki legal standing. 21. 92/PUU-XVI/2018 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) - Presidential threshold mengharuskan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik, sehingga pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik. Permohonan tidak dapat diterima 22. 74/PUUXVIII/202 0 Pasal 6 ayat (2) Pasal 6A ayat (2) Pasal 6A ayat (3) Pasal 6A ayat (4) Pasal 6A ayat (5) Pasal 22E ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2) - Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan; - Secara post factum (inconcreto) Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional (constitutional rights) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam mengusulkan pasangan calon presiden. Permohonan tidak dapat diterima 21 25. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel III Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya No. Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: 1. Pemberlakuan presidential threshold tidak saja bertentangan dengan UUD 1945, melainkan telah menjadi ajang demokrasi kriminal (demokrasi berbayar) dan pangkal sebab perpecahan bangsa. 2. Selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis”. Catatan: Batu uji ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1946 telah didalilkan dalam perkara 74/PUUXVIII/2020, namun Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 26. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok Permohonan; 27. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 28. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 29. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi: Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” 22 30. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 23 hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pandangan Ahli Hukum, Ahli Politik, Pimpinan/Anggota Lembaga Negara dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Menyatakan Menolak Pemberlakuan Ambang Batas Pencalonan Presiden 31. Bahwa sebelum lebih jauh mendalilkan/menjabarkan alasan pengajuan permohonan a quo, terlebih dahulu Pemohon akan mengutip berbagai pandangan/pendapat dari ahli hukum, ahli politik, pimpinan/anggota dari lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan (non governmental organization) yang menyatakan dengan tegas penghapusan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold); 32. Bahwa dengan merujuk pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan tersebut, Pemohon mengharapkan agar Mahkamah tidak ragu lagi dalam menegakkan keadilan konstitusional (constitutional justice) dengan menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) melanggar konstitusi (UUD 1945); 33. Bahwa lebih lanjut hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Akar Rumput Strategic Consulting yang dilaksanakan pada pertengahan 2021 telah mengungkap dua hal penting, yaitu (1). publik menginginkan pasangan calon presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari dua pasangan calon; dan (2). calon presiden tidak harus kader partai, yang penjabaran lengkapnya sebagai berikut: 24 Tabel IV Hasil Survei Indikator Politik Indonesia dan Akar Rumput Strategic Consulting No. Lembaga Survei Hasil Survei Sumber 1. Indikator Politik Indonesia Survei dilaksanakan pada tanggal 1-3 Februari 2021 “Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan publik menginginkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari dua pasangan. Sebanyak 60,7 persen responden menginginkan pasangan calon presiden lebih dari dua pasang. Sementara, 33,5 persen mendukung dua pasangan calon saja agar lebih sederhana.” www.merdeka. com/politik/surv ei-indikator- masyarakat- ingin-capres- lebih-dari-dua- pasang.html 2. Akar Rumput Strategic Consulting Survei dilaksanakan pada tanggal 26 April-8 Mei 2021 “Mayoritas responden yakni 71,49 persen ingin calon presiden tidak harus kader partai, dan 28,51 persen lainnya menginginkan calon presiden dari kader partai”. www.merdeka. com/politik/surv ei-7149- persen-publik- ingin-capres- tidak-harus- kader- partai.html 34. Bahwa diperkuat pada akhir 2021, Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), merilis data mengenai kehendak masyarakat Jawa Timur terhadap keberlakuan presidential threshold yang diperoleh dari survei yang dilakukan ARCI pada akhir Oktober hingga November 2021 terhadap 1.200 responden di 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur (https://news.detik.com/berita/d-5860072/survei-arci-804 masyarakat-jatim- ingin-presidential-threshold-0). Melalui survei tersebut diperoleh data: 25 Tabel V Hasil Survey ARCI terhadap Masyarakat Jawa Timur mengenai Presidential Threshold Jumlah Presentase Hasil Jawaban 80,4% Menginginkan presidential phreshold ditiadakan atau menjadi 0% (nol persen) 4,7% Menginginkan setidaknya diturunkan menjadi 10% (sepuluh persen) 9,3% Menginginkan setidaknya diturunkan menjadi 5% (lima persen) 5,5% Menjawab tidak tahu 35. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of citizen's constitutional rights seyogianya mampu menangkap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, yang berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan “adanya keinginan kuat akan hadirnya sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) dalam Pemilihan Presiden 2024” yang pada prinsipnya hanya dapat dimungkinkan terjadi jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapuskan; 36. Bahwa lebih lanjut Pemohon akan membagi kutipan pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan itu dalam empat klaster, yang selengkapnya sebagai berikut: Bagian Pertama Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 -2009 dan 2013-2015 1. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009 “Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.” (https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya- ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus) 2. Hamdan Zoelva Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015 “Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tidak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu” 26 (https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential- threshold-hilangkan-hak-parpol.html) Bagian Kedua Pimpinan/Anggota Lembaga Negara 3. La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah “Menurut La Nyalla, presidential threshold lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal tersebut didasarkan pada empat alasan, sebagai berikut: a. Pemilihan presiden hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang head to head; b. Dampak dengan hanya ada dua pasangan calon adalah pilpres menyebabkan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput; c. Presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan d. Tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama.” (https://www.umy.ac.id/ketua-dpd-ri-ungkap-presidential-threshold-lebih- banyak-mudaratnya-daripada- manfaatnya?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ketua- dpd-ri-ungkap-presidential-threshold-lebih-banyak-mudaratnya-daripada- manfaatnya) 4. Syarief Hasan Wakil Ketua MPR “Aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi” (https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan- presidential-threshold-meningkatkan-kualitas-demokrasi.html ) 5. Tamsil Linrung Anggota Dewan Perwakilan Daerah “Hulu persoalan adalah presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.” 27 (https://www.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold- mengebiri-daulat-rakyat) Bagian Ketiga Ahli Hukum/Politik 6. Siti Zuhro Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI “Aturan ambang batas pemilihan presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas pemilihan presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas pemilihan legislatif” (https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas- pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional ) 7. Zainal Arifin Mochtar Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “Ketentuan presidential threshold merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU, parpol baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan” (https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential- Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik) Bagian Keempat Organisasi Masyarakat 8. Pengurus Pusat Muhammadiyah “Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Hal itu dianggap membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden dianggap bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia.” (https://news.detik.com/berita/d- 3528332/muhammadiyah- tidak-setuju-ada-presidential-threshold 28 Secara Politik Pemilihan Presiden 2024 Potensial Hanya Akan Menghadirkan 1 Satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Calon Tunggal) 37. Bahwa dari 16 partai politik di tingkat nasional, 9 partai politik di antaranya dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lolos parliamentary threshold dan 7 partai politik lainnya terbatas hanya memiliki suara (tidak memiliki kursi di parlemen); 38. Bahwa secara politik dari 16 partai politik tersebut, 14 partai politik telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mendukung pemerintahan, yang komposisinya perolehan suara dan jumlah kursinya sebagai berikut Tabel VI Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik Pendukung Pemerintah No. Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi DPR Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) Pendukung Pemerintah 117.602.090 84,02 471 81,91 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 27.053.961 19,33 128 22,26 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 17.594.839 12,57 78 13,57 3. Partai Golongan Karya 17.229.789 12,31 85 14,78 4. Partai Kebangkitan Bangsa 13.570.097 9,69 58 10,09 5. Partai Nasional Demokrat 12.661.792 9,05 59 10,26 6. Partai Amanat Nasional 9.572.623 6,84 44 7,65 7. Partai Persatuan Pembangunan 6.323.147 4,52 19 3,30 8. Partai Persatuan Indonesia 3.738.320 2,67 0 0,00 9. Partai Berkarya 2.929.495 2,09 0 0,00 10. Partai Solidaritas Indonesia 2.651.361 1,89 0 0,00 29 39. Bahwa selanjutnya hanya tersisa 2 partai politik yang menyatakan beroposisi terhadap pemerintahan, sebagai berikut: Tabel VII Komposisi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik Oposisi Pemerintahan No. Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi DPR Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) Oposisi Pemerintah 22.370.170 15,98 104 18,09 1. Partai Demokrat 10.876.507 7,77 54 9,39 2. Partai Keadilan Sejahtera 11.493.663 8,21 50 8,70 40. Bahwa penjabaran/perbandingan dari Tabel VI dan Tabel VII di atas mengonfirmasi (1) 14 partai politik yang mendukung pemerintah memiliki jumlah suara sebesar 84,02 persen dan jumlah kursi 81,91 persen; dan (2) dua partai politik yang beroposisi memiliki jumlah suara sebesar 15,98 persen dan jumlah kursi 18,09 persen; 41. Bahwa menilik pemetaan dukungan politik tersebut, apabila partai politik pendukung pemerintahan bersatu atau berkoalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan presentase jumlah suara sebesar 84,02 persen dan jumlah kursi 81,91 persen, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi calon presiden dan wakil presiden selain calon yang diusung partai politik a quo (calon tunggal); 42. Bahwa secara yuridis hadirnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sangat atau potensial terjadi dengan merujuk ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih 11. Partai Hati Nurani Rakyat 2.161.507 1,54 0 0,00 12. Partai Bulan Bintang 1.099.848 0,79 0 0,00 13. Partai Garuda 702.536 0,50 0 0,00 14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 312.775 0,22 0 0,00 30 terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” 43. Bahwa meskipun karena ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, tidak memperbolehkan pasangan calon memborong semua partai politik, maka 14 partai politik ini tinggal membelah diri menjadi dua pasangan calon atau bisa juga tiga pasangan calon, tetapi mereka menggunakan permufakatan untuk siapa pun yang menang “kekuasaan tetap di tangan mereka”. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 44. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 45. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy; 46. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konsepual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan presidential treshold merupakan salah satu “syarat pencalonan presiden dan wakil presiden”, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden; 47. Bahwa dalil permohonon Pemohon a quo segaris lurus dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut: 31 [Halaman 193 huruf b] … Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (legal policy) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “presidential threshold” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “threshold” tidak tepat, karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan; 48. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang- undang”; 49. Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: 1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 50. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak 32 memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden; 51. Bahwa selanjutnya menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541 - 542, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan 6 (enam) kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 541 Pataniari Siahaan dari F-PDIP kemudian bertanya soal usulan F-UG mengenai partai politik dalam pemilu. Ia mengatakan, saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak, kepada teman-teman Utusan Golongan. “Dalam rumusan mencantumkan partai politik ini apakah hanya sebagai pelengkap daripada sistem pemilunya? Ataukah memang merupakan satu uraian mengenai apa itu partai politik? Karena begini menurut saya. Terus terang kalau menggunakan asumsi pemilihan umum multi partai itu memang akan terkait dengan sistem namanya threshold, apakah termasuk threshold termasuk ini? Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum Halaman 542 Soedijarto juga menanggapi persoalan sistem threshold yang dipertanyakan Pataniari. Ia mengatakan, “Nah, mengenai threshold itu. Itu yang.. kami ndak berani untuk memberitahukan. Di Jerman itu, Pak, thresholdnya itu 5%. Karena, kami baru dari Jerman kan? Ndak, ini kan sedang lobi kan? Di Jerman itu Pak, threshold itu tidak membikin partai ikut pemilu, tapi membikin partai tidak bisa ikut terwakili. Jadi kalau yang di bawah 5%, itu kasihkan kepada yang di atas 5%. Tapi boleh ikut pemilu. Tidak pernah dilarang kan ikut pemilu? Yang memenuhi syarat, yang tidak bertentangan dengan negara Jerman. 33 Jadi kayak menentang eksistensi negara Federal Jerman itu tidak boleh ikut. Seperti partai komunis, sebenarnya ndak boleh ikut. Tapi partai komunis boleh, tapi ndak boleh ikut pemilihan umum. Karena asasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar eksistensi negara Jerman. Itu saja.” Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 52. Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional (constitutional right) kepada partai politik perserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden; 53. Bahwa secara teoretis, kemajemukan partisipasi politik dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan sistem multipartai sebagai bagian dari demokrasi Indonesia. Sebaliknya memaksakan perampingan berlebihan dalam pencalonan presiden memperlihatkan kontrakdiksi dan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam menjalankan prinsip demokrasi; 54. Bahwa sebagaimana Juan Linz dalam Resiko dari Presidensialisme dalam Arend Lijphard, 1995, memandang bahwa sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai memang berpotensi menimbulkan “matahari kembar” atau munculnya dua organ kekuasaan yang keduanya berebut legitimasi dari rakyat; 55. Bahwa kondisi demikian dikhawatirkan berpotensi menghasilkan minority government atau divided government yang berujung deadlock serta ketidakstabilan demokrasi, yang kemudian menjadi dalih pembenaran untuk memaksakan pembentukan “koalisi kawin paksa” melalui instrumen presidensial threshold; 56. Bahwa sebaliknya, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam bukunya “Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat”, 2017, mengkritik konsep berpikir demikian dengan menyatakan solusinya adalah menerima kodrat sistem presidensial dengan menghadirkan seorang pemimpin eksekutif dengan karakter persuade leadership, yaitu “presiden yang mampu melakukan pendekatan 34 persuasif dalam mendapatkan dukungan parlemen, termasuk partainya sendiri”; 57. Bahwa kebijakan presidential threshold ini kemudian menunjukkan preferensi politik yang menghindari jalan keseimbangan antara kodrat sistem presidensial dan sistem multipartai dalam memperoleh legitimasi rakyat. Alih- alih menghidupi semangat konstitusi dalam demokrasi, sistem presidential threshold hidup untuk memakmurkan oligarki politik dan pengkawinan paksa koalisi partai politik, dengan dalih memperkuat sistem presidensial yang nyatanya tidak memiliki korelasi baik langsung maupun tidak langsung dengan penguatan sistem presidensial; 58. Bahwa selain itu koalisi yang terbentuk dalam memperoleh ambang batas juga sebatas hubungan koalisi yang pragmatis dan rapuh, kemudian condong menghasilkan politik transaksional dibandingkan politic development. Yang kemudian menghasilkan kegagalan dalam proses check and balances antara presiden dan parlemen dalam menjalankan negara; 59. Bahwa kegagalan check and balance tersebut merupakan implikasi yang tidak terhindarkan melalui dominasi kursi parlemen dan/atau jumlah suara yang harus menyertai kandidat presiden. Sehingga tidak hanya terjadi di antara partai politik dalam proses dan kesepakatan koalisi, melainkan juga politik transaksional yang menjadi hal yang pasti sebagai ganti check and balance antar kekuasaan negara; 60. Bahwa disampaikan oleh Kasman Siburian, 2013, dalam “Pemilihan Umum Serentak dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, implikasi lebih lanjut terhadap potensi transaksional dalam penerapan presidential threshold tersebut dapat besifat berlapis-lapis dalam rangkaian: a. Pada saat mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang disebabkan ketentuan presidensial threshold; b. Setelah diketahuinya hasil putaran pertama hasil pemilihan umum presiden (apabila dibutuhkan putaran kedua); c. Pada saat pembentukan kabinet; dan d. Saat membentuk koalisi dalam parlemen; 35 61. Bahwa oleh karena itu suatu hak yang diberikan konstitusi kepada partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 62. Bahwa penghilangan hak konstitusional (constitutional right) partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu; Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal ayat (4) UUD 1945 63. Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua (vide Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945), sebagaimana penyelenggaraan pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto); Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XII/2014); 64. Bahwa selain daripada itu praktik atas putaran kedua dalam pemilu melalui penelitian yang dilakukan oleh Joshua Holzer dalam The Effect Of Two- Round Presidential Elections, 2020, terhadap 42 negara, Argentina, Armenia, Benin, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Republik Dominica, Ekuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Indonesia, Kyrgyztan, Lithuania, Madagascar, Mali, Mongolia, Nicaragua, Makedonia Utara, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Senegal, Sierra Leone, Ukraina, Uruguay, Austria, Bulgaria, Siprus, Finlandia, Prancis, Guatemala, Guinea-Bissau, Nigeria, Serbia, Slovakia, Slovenia, dan Timor-Leste, dengan melakukan penghitungan atas: 36 a. Cingra-nelli-Richards (CIRI) Physical Integrity Rights Index yaitu yang merupakan indeks sembilan poin tambahan dari empat indikator ordinal penghormatan pemerintah terhadap hak integritas fisik: hak semua manusia untuk dilindungi dari torture, extrajudical killing, disappearance, and polit-ical imprisonment; dan b. the Political Terror Scale (PTS) yang dihitung berdasarkan data yang bersumber dari US Department of State’s Country Reports on Human Rights Practices and Amnesty International’s Annual Report Membuktikan bahwa pelaksanaan putaran kedua dalam pemilihan umum presiden memiliki hubungan yang erat terhadap pemerintahan yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (more likely to be associated with high government respect for human rights). Dikutip lebih lanjut dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa: “Empirically, this article finds those administrations elected after being able to avoid advancing to a runoffround to be associated with worse human rights practices in comparison to those that wereelected after a runoff round;” 65. Bahwa kemudian hal ini menunjukan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan “constitutional basis” terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon dan karena itu presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas karena secara faktual mengarahkan hanya pada dua pasangan calon sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019; Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 66. Bahwa keberlakuan Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), yang mengsyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum; 67. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama 37 dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden; 68. Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung. Koalisi yang terbentuk dari coattail effect ini yang membentuk kerapuhan dan kepragmatisan dalam hubungan tersebut 69. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang coba dijabarkan oleh Andre Borges dan Ryan Lloyd dalam penelitiannya Presidential Coattails And Electoral Coordination In Multilevel Elections: Comparative Lessons From Brazi, 2016, bahwa “The likelihood that presidential elections will shape party systems depends mostly on the strength of the coattails effect, or how much a presidential candidate affects other candidates from the same party label in national legislative elections. When presidential elections are held concurrently with legislative elections, voters should rely on their preferred presidential candidate as an information shortcut to help them select a candidate for the legislature, generating strong coattails for the more competitive presidential candidates”; 70. Bahwa kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai politik kecil untuk memperoleh hak persamaan di antara peserta pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Hal ini memberikan bukti atas kerugian yang jelas dan terang keberlakuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 71. Bahwa ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden; 38 72. Bahwa secara faktual penerapan presidential treshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa; 73. Bahwa hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada 2019 lalu (https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/252350/regenerasi-politik-berjalan-lambat), yang menyatakan “regenerasi kepemimpinan politik Indonesia berjalan sangat lambat dan perdemokrasian Indonesia dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dalam pernyataannya, dijelaskan mengenai empat anomali yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah power sharing yang berlebihan”; 74. Bahwa permasalahan ini juga dibuktikan dengan laporan tahunan Indeks Kebebasan Dunia 2018, yang dirilis lembaga pemantau hak asasi Freedom House, menunjukkan adanya kemerosotan indeks kebebasan hak asas manusia dan demokrasi di Indonesia, khususnya pada penilaian atas hak-hak politik dan kebebasan sipil. Indonesia yang awalnya masuk ke kategori ‘negara bebas’ kini menjadi ‘negara bebas sebagian’ di 2018. Hal itu juga menunjukkan adanya penurunan pelaksanaan ‘hak politik dan hak sipil di Indonesia’; 75. Bahwa hal ini menjadi jelas dan terang bagaimana aturan presidential treshold merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai- partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden dengan sistem yang mengakibatkan power sharing yang berlebihan sehingga menghasilkan degradasi terhadap jalannya demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat presidential treshold. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 76. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau 39 pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden; 77. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting (suara terbanyak), melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold) dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagan parlemen; 78. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 direspons oleh empat fraksi dengan aksi walk out (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional), yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0 persen https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/votingpengesahan- ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi; 79. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas; 80. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi subtansial. Pemberlakuan Presidential Threshold Memunculkan Bipolarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 81. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan presidential threshold, karena telah melahirkan kegaduhan 40 politik (bipolarisasi dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat; 82. Bahwa penerapan presidential threshold yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang manjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar; 83. Bahwa dampak perpecahan dan kerusakan terhadap masyarakat menjadi lebih kuat akibat terbelahnya masyarakat dengan hanya adanya dua kekuatan politik yang saling berhadapan tanpa poros ketiga dalam konstetasi sebagai penyeimbang; 84. Bahwa berdasarkan hasil survei Polmark pada tahun 2014, sebanyak 4,3% pemilih menganggap pemilihan umum presiden memicu keretakan hubungan pertemanan di masyarakat (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 48062051). Hal ini memberikan gambaran bagaimana adanya kohesi keseimbangan masyarakat yang berubah dan terganggu akibat presidensial threshold yang hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden; 85. Bahwa kemudian dalam potongan video yang tersebar di publik, Rudi S Kamri pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh Ade Armando dan Denny Siregar, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “Kabinet kita ini kok, mohon maaf sangat obesitas, sangat besar sekali, jadi saya ngga tahu akan terjadi seperti apa ke depannya, tapi saya melihat bahwa akan menyulitkan beliau dan saya pikir ini kita sudah jadi kerajaan, pak Jokowi jadi raja, ada perdana menterinya pak Luhut ya, ada ibu surinya bu Mega, itu yang terjadi sekarang. Mau tidak mau ini adalah suara yang santer di publik dan kita harus mengcounter sebagai pendukung Jokowi. Ini yang menurut saya temen temen harus berpikir bahwa jangan lagi ada pejah gesang dari pak Jokowi, itu sudah tidak boleh lagi. Kita harus menyelamatkan karena pak Jokowi sudah selesai. Dan bagi saya, saya sudah langsung bilang pada beliau bahwa pak Jokowi ini pragmatis dia mengamankan lima tahun sampai 2024 setelah itu beliau tidak perlu berpikir panjang, kita akan diwarisi sistem yang agak agak menyulitkan. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA, kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Gapapa itu kenyataan. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar dan kita begitu tercerai berai.” 86. Kalimat “…Kemarin saya ketemu dengan Denny JA, kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Gapapa itu kenyataan. 41 Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar dan kita begitu tercerai berai.” menunjukkan pembelahan di masyarakat yang suka atau tidak memang terjadi antara pendukung Presiden Jokowi dan yang bukan pendukung Presiden Jokowi; 87. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 88. Pemohon perpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Bahkan, sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin; 89. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga/pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi (ketakutan) dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial 90. Bahwa dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial”, yang menurut Pemohon baik secara 42 konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden; 91. Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik; 92. Bahwa pada tatanan sistem presidensial yang kepala pemerintahannya menerima legitimasi langsung dari rakyat, adalah suatu ketidakrasionalan apabila calon-calon yang ditawarkan tidak bervariasi ataupun tidak merepresentasikan masyarakat yang pluralistis. Terlebih, apabila hanya terdapat satu kandidat yang dinyatakan layak sebagai calon presiden dan wakil presiden karena partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mencapai ambang batas pencalonan meskipun telah berkoalisi dengan partai lain; 93. Bahwa selain tidak memberikan alternatif kepemimpinan, hal demikian dapat mengantarkan kepada paradoks, yakni di satu sisi pemerintahan mendapat banyak dukungan dari parlemen, di sisi lain pemerintahan dapat terperangkap dalam otoritarianisme dan/atau pragmatisme politik; 94. Bahwa selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo juga mengonfirmasi bahwa “mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial”, selengkapnya sebagai berikut: [Halaman 141 … Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika 43 sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)”; 95. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif 2019. Bahwa pembentuk UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa pemilu legislatif didahulukan daripada pemilu presiden dan wakil presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (presidential threshold) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan dilaksanakannya pemilu serentak maka penerapan ambang batas (presidential threshold) kehilangan relevansinya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut: [Halaman 193 angka 4] …. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka mutatis mutandis ketentuan “presidential threshold” dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. 96. Bahwa hilangnya relevansi atas presidential threshold tersebut dengan keberlakuan pemilu serentak juga diukung oleh pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam website pribadinya sejak 2014, dalam tulisan “Jalan Panjang Menuju Pemilu Serentak” yang dapat diakses melalui tatutan 44 (https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26- mediaindonesia/148-jalan-panjang-menuju-pemilu-serentak.html), dengan jelas menyatakan: “Meski Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden (presidential threshold), pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna pemilu serentak dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD1945.” 97. Bahwa lebih lanjut Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam tulisan yang sama bahkan mengadvokasi proses yang terbuka dalam internal partai politik untuk membuka ruang terhadap konstentasi pemilihan umum presiden kepada calon yang berasal dari jalur perseorangan atau independen. “Bahkan, untuk mendorong proses yang lebih terbuka di internal partai politik, undang-undang dapat saja membuka ruang bagi calon yang berasal jalur perseorangan. Selain bermaksud memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, partai politik pun dipaksa untuk menghasilkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang lebih baik dan lebih aspiratif. Tentu saja, sekiranya kesempatan ini benar-benar tersedia, calon yang memilih jalur perseorangan harus memenuhi syarat dan dukungan yang tidak ringan.” 98. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan tanpa dominasi Partai Republik terhadap House of Representative pada periode jabatan Ronald Reagan tahun 1980 yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai Demokrat, tidak menjadikan Reagan lemah terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Kunci penguatan kedudukan presidensial yang ditempuh adalah komunikasi politik Reagan dengan Congress sebagaimana yang dijelaskan oleh William E Leuchtenberg dalam The American President: From Teddy Roosevelt to Bill Clinton, 2015, “Throughout 1981, Reagan frequently met with members of Congress, focusing especially on winning support from conservative Southern 45 Democrats.”. Kesuksesan yang sama diperoleh Bill Clinton sebagai Presiden ke-42 Amerika Serikat, berhasil memperoleh jabatannya pada tahun 1993-1997 tanpa dominasi parlemen; 99. Bahwa faktanya, sepanjang yang dapat Pemohon temukan, semua negara yang menganut sistem presidensial tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden, yang ada adalah ambang batas untuk terpilih sebagai presiden. Negara-negara tersebut antara lain: 1. Amerika Serikat Amerika Serikat, yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden. Pada tahun 2016, selain big parties, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat) serta Donald Trump dan Mike Pence (Partai Republik), ternyata ada third party (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada pilpres, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun, memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada popular vote. (Ballotpedia, Presidential candidates, 2016, 2016, https://ballotpedia.org/Presidential_candidates,_2016) 2. Peru Peru tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1. Apabila kurang, akan dilaksanakan putaran kedua dengan dua calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres 2016 terdapat 8 pasangan calon untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut (Holly K. Sonneland, 2016, Explainer: Who's Running in the 2016 Peruvian Presidential Election?, diakses pada https://www.as- coa.org/articles/explainer-whos-running-2016-peruvian-presidential- electionz) 46 3. Brasil Brasil tidak mengenal presidential threshold. Hal tersebut diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro. (Sara DiLorenzo, 2018, A look at top 5 candidates in Brazil’s presidential election, diakses pada https://apnews.com/6bbb37248266432eb85eabf685143e24) 4. Meksiko Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan persiden dan wakil presiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang pilpres, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan (Konstitusi Meksiko Pasal 81 dan 82) (Ciara Nugent, 2018, Your Complete Guide to Mexico's 2018 Elections, https://time.com/5324817/2018-mexico-election-candidates/) 5. Kyrgyzstan Kyrgyzstan tidak mengenal presidential threshold. Setiap warga negara yang telah cakap hukum, minimum usia 35 tahun dan maksimal 70 dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat tambahan lainnya adalah, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya (Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2). Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan (Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi Vol.11, No.3, hlm.495). Pada pilpres terbaru, tepatnya tahun 2017, pilpres Kyrgyzstan memiliki sebelas pasang capres 47 dan cawapres, di mana ada 1 orang perempuan maju sebagai capres melawan koalisi petahana. (Alan Crosby, 2017, Jeenbekov Wins Kyrgyz Presidential Election Outright, Preliminary Vote Count Shows, https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-presidential-election-atambaev- babanov-sariev-jeenbekov/28794893.html) 6. Uruguay Pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden di tahun 2019, terdapat sebelas partai politik yang mencalonkan sebelas kandidat presiden masing-masing. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Uruguay) 7. Prancis Sejak tahun 2002 pemilihan presiden Prancis dilaksanakan secara langsung. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Prancis yang terakhir pada tahun 2017, terdapat sebelas calon presiden yang berasal dari sebelas partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat tidak menjadi masalah. (https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_elections_in_France) 8. Finlandia Pemilihan presiden Finlandia dilakukan tanpa presidential threshold. Setiap partai politik maupun kelompok independen dapat mengajukan kandidat presidennya. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden Finlandia di Tahun 2018, terdapat delapan orang kandidat Presiden. Dua di antaranya berasal dari kelompok independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Finnish_presidential_election). 9. Portugal Pemilihan presiden Portugal dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip demokrasi. Tidak ada presidential threshold. Setiap partai dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya sendiri. 48 Pemenangnya ditentukan dalam sistem dua ronde. Dalam pemilu presiden yang terakhir, tahun 2016, terdapat sepuluh kandidat yang sebagian besarnya tidak didukung oleh partai politik. (https://www.euronews.com/2016/01/20/the-portuguese-presidental- election-guide) 10. Polandia Pemilihan presiden Polandia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu tahun 2020, terdapat enam partai politik yang mencalonkan enam kandidat presiden. (https://www.electionguide.org/elections/id/3337/ dan https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Polish_presidential_election) 11. Austria Austria tidak mengenal adanya presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Setiap partai politik dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya. Dalam pemilu tahun 2016, terdapat tujuh kandidat. Empat kandidat dicalonkan partai politik, sementara tiga kandidat dicalonkan kelompok independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Austrian_presidential_election) 12. Rusia Pemilihan presiden Rusia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Russian_presidential_election) 13. Bulgaria Pemilihan presiden Bulgaria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh satu kandidat calon presiden, enam belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Bulgaria) 14. Ukraina Pemilihan presiden Ukraina dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada 49 pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh sembilan kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua puluh satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Ukrainian_presidential_election) 15. Kroasia Pemilihan presiden Kroasia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Croatian_presidential _election#:~:text=18%20February%202025.,Electoral%20system,of%20t he%20incumbent%20president's%20term.) 16. Rumania Pemilihan presiden Rumania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, yang dicalonkan empat belas partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Romanian_presidential_election) 17. Republik Ceko Pemilihan presiden Republik Ceko dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, empat orang dicalonkan partai politik berbeda dan lima kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_Czech_Republic) 18. Lithuania Pemilihan presiden Lithuania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Lithuanian_presidential_election) 50 19. Serbia Pemilihan presiden Serbia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Serbian_presidential_election) 20. Slovakia Pemilihan presiden Slovakia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Slovak_presidential_election) 21. Slovenia Pemilihan presiden Slovenia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, delapan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Slovenian_presidential_election) 22. Siprus Pemilihan presiden Siprus dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Cypriot_presidential_election#:~:text= 2%20Second%20round,Electoral%20system,between%20the%20top%2 0two%20candidates.) 23. Moldova Di Moldova, pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sepuluh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua calon independen. 51 (https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Moldovan_presidential_election) 24. Chile Pemilihan presiden Chile dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden, tujuh kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Chilean_general_election) 25. Ekuador Pemilihan presiden Ekuador dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Ecuadorian_general_election) 26. Kolombia Pemilihan presiden Kolombia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Colombian_presidential_election) 27. Kosta Rika Pemilihan presiden Kosta Rika dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Costa_Rican_general_election#:~:tex t=9%20References- ,Electoral%20system,the%20biggest%20quantity%20of%20votes.) 28. Republik Dominika Pemilihan presiden Republik Dominka dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 52 (https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Dominican_Republic_general_electio n#:~:text=6%20Notes,Electoral%20system,votes%20on%20the%20first %20round.) 29. Guatemala Pemilihan presiden Guatemala dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sembilan belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Guatemalan_general_election) 30. Haiti Pemilihan presiden Haiti dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh tujuh kandidat calon presiden, dua puluh enam orang dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://account.miamiherald.com/paywall/subscriberonly?resume=85390 022&intcid=ab_archive) 31. Tunisia Pemilihan presiden Tunisia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh enam kandidat calon presiden, delapan belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan delapan calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tunisian_presidential_election) 32. Aljazair Pemilihan presiden Aljazair dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Algerian_presidential_election) 33. Liberia Pemilihan presiden Liberia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua puluh kandidat calon presiden, tujuh 53 belas kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga calon independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Liberian_general_election) 34. Nigeria Pemilihan presiden Nigeria dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Nigerien_general_election) 35. Ghana Pemilihan presiden Ghana dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden, enam kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Ghanaian_general_election) 36. Senegal Pemilihan presiden Senegal dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan satu kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Senegalese_presidential_election) 37. Komoro Pemilihan presiden Komoro dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat empat belas kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan dua belas kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Comorian_presidential_election) 38. Republik Kongo Pemilihan presiden Republik Kongo dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sepuluh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 54 (https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Republic_of_the_Congo_presidential_ election 39. Guinea Pemilihan presiden Guinea dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. 40. Guinea-Bissau Pemilihan presiden Guinea-Bissau dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat dua belas kandidat calon presiden, sembilan kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_GuineaBissau_presidential_election) 41. Madagaskar Pemilihan presiden Madagaskar dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tiga puluh enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malagasy_presidential_election) 42. Mali Pemilihan presiden Mali dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden, empat kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan sebelas orang independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malian_presidential_election) 43. Tanzania Pemilihan presiden Tanzania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat lima belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://www.aljazeera.com/news/2020/8/27/tanzania-approves-15- candidates-for-presidential-election) 55 44. Togo Pemilihan presiden Togo dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat tujuh kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=10_candidat es_file_bids_to_vie_Togo_presidential_election&news_id=1463957&gro up_news=ALLNEWS&news_date=&taging_subtype=TOGO&name=&se arch=y_general&q=TOGO,%20&halaman=1) 45. Mauritania Pemilihan presiden Mauritania dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden, dua kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan empat kandidat independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Mauritanian_presidential_election) 46. Sieraa Leone Pemilihan presiden Sieraa Leone dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam belas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sierra_Leonean_general_election) 47. Zambia Pemilihan presiden Zambia dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat sebelas kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Zambian_presidential_election) 48. Afganistan Pemilihan presiden Afganistan dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat delapan belas kandidat calon presiden, lima kandidat dicalonkan partai politik berbeda dan tiga belas kandidat 56 independen. (https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Afghan_presidential_election) 49. Turki Pemilihan presiden Turki dilaksanakan secara langsung tanpa presidential threshold. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat enam kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda. (http://turkishelections.com/) Apabila Presidential Threshold adalah Open Legal Policy Maka Open Legal Policy yang Melanggar Konstitusi 100. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) putusan Mahkamah perihal konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold): 51-52-59/PUU- VI/2008, 56/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, 4/PUU-XI/2013, 14/PUU- XI/2013, 46/PUU-XI/2013, 56/PUU-XI/2013, 108/PUU-XI/2013, 49/PUU- XII/2014, 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU- XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU- XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 92/PUU- XVI/2018, 74/PUU-XVIII/2020, yang kesemuanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, Mahkamah berfokus pada dua argumentasi/pertimbangan hukum: (1) kebijakan hukum terbuka (open legal policy); dan (2) penguatan sistem presidensial (penyederahanaan partai politik), selengkapnya sebagai berikut: Tabel VIII Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) No. Nomor Putusan Pertimbangan Hukum 1. 51-52-59/PUU- VI/2008 - Presidential threshold merupakan open legal policy dengan tujuan multipartai sederhana; - Presidential threshold merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PERMOHONAN DITOLAK 57 2. 56/PUU- VI/2008 - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual. PERMOHONAN DITOLAK 3. 26/PUU- VII/2009 - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 4. 4/PUU-XI/2013 - Permohonan Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 5. 14/PUU- XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 adalah open legal policy; - Permohonan ditolak terkait pengujian Pasal 9 UU 42/2008. PERMOHONAN DITOLAK 6. 46/PUU- XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 sudah diajukan sebelumnya. PERMOHONAN DITOLAK 7. 56/PUU- XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan pemohon. PERMOHONAN DITOLAK 8. 108/PUU- XI/2013 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Pasal 9 UU No. 42/2008 telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; PERMOHONAN DITOLAK 9. 49/PUU- XII/2014 - Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); - Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 10. 44/PUU- XV/2017 - Pemohon tidak mencantumkan nomor undang- undang, lembaran negara, dan tambahan lembaran negara. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 11. 53/PUU- XV/2017 - Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; - Menyatakan presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitutional UUD 1945; - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 58 12. 59/PUU- XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 13. 70/PUU- XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 14. 71/PUU- XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 15. 72/PUU- XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik; PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 16. 49/PUU- XVI/2018 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017. PERMOHONAN DITOLAK 17. 50/PUU- XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 18. 54/PUU- XVI/2018 - Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan 59 101. Bahwa dari 22 permohonan tersebut di atas, sembilan permohonan ditolak dan 13 dinyatakan tidak dapat diterima. Dari sembilan permohonan yang ditolak, Mahkamah pada dasarnya menggunakan argumentasi yang kurang lebih sama, yaitu (1) penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing; - Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih; - Presidential threshold sebagai open legal policy. PERMOHONAN DITOLAK 19. 58/PUU- XVI/2018 - Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan presidential threshold sebagai penguat sistem presidensial merupakan open legal policy. - Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem presidensial; - Pemohon tidak memiliki Legal Standing. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 20. 61/PUU- XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; - Permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 21. 92/PUU- XVI/2018 - Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal a quo pada pengajuan materiil; - Permohonan Pemohon kabur. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 22. 74/PUU- XVIII/2020 - Norma a quo tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; - Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; - Hak kerugian pada Pasal a quo berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Permohonan tidak dapat diterima. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 60 penyederhanaan parpol dan perlunya dukungan parlemen terhadap presiden serta (2) presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Selain itu, Mahkamah juga menyinggung presidential threshold sebagai “tata cara” pelaksanaan pilpes. Ketiga pertimbangan hukum Mahkamah dalam menolak permohonan penghapusan presidential threshold telah Pemohon bantah dalam keseluruhan permohonan ini; 102. Bahwa dalam menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon, Mahkamah selalu merujuk dua putusan sebagai basis argumentasi (pertimbangan hukum), yaitu (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017; 103. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terdapat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar; b. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra. 104. Bahwa terhadap putusan Mahkmah a quo, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menghormati segala putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Akan tetapi, Pemohon menganggap ketentuan open legal policy tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hingga saat ini Mahkamah belum pernah menilai apakah presidential threshold sebagai open legal policy tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak; 105. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 juncto Nomor 010/PUU-III/2005 juncto Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pokoknya menyatakan suatu undang-undang yang merupakan open legal policy tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan 61 hukum (dead lock) sehingga terhadap produk undang-undang yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya; 106. Bahwa secara yuridis faktual, keberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable dan kebuntuan hukum (dead lock), yang selengkapnya sebagai berikut: a. Bahwa Katua DPR Periode 2009-2014 Marzukie Alie menyatakan dalam kanal youtube Politik Akademia lahirnya rumusan ketentuan ambang batas presiden (presidential threshold), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, merupakan inisiasi atau upaya dari partai besar saat itu untuk “menjegal” Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan lagi (periode kedua) pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, di mana Partai Demokrat hanya memiliki suara sebesar tujuh persen (https://www.youtube.com/watch?v=lxzwfAVDFSE); b. Bahwa sejalan dengan keterangan Marzukie Alie tersebut di atas, pemberlakuan presidential threshold secara terang benderang telah melanggar prinsip moralitas, karena menjadi alat yang ampuh untuk menghilangkan lawan politik yang pada akhirnya akan menghambat regenerasi pemimpin bangsa dan berpotensi menghasilkan satu pasangan calon presiden atau calon tunggal; c. Bahwa dalam politik, tidak ada musuh atau kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Partai-partai politik yang kini beroposisi dapat saja menjadi kawan apabila hendak mencapai suatu tujuan yang serupa. Dengan persyaratan presidential threshold ini, partai-partai tersebut dapat berkoalisi dan mendominasi persentase ambang batas, sehingga dapat menutup kemungkinan terbentuknya koalisi lain yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden karena koalisi tidak dapat mencapai angka ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini kemudian dapat berujung pada pemilihan presiden dan wakil presiden dengan calon tunggal; d. Menurut logika hukum yang rasional, penerapan presidential threshold tidak memberikan dampak pada penyederhanaan partai politik. Fakta empirik telah membuktikan bahwa pemberlakuan presidential threshold 62 tidak berkolerasi langsung atau tidak langsung dalam mengurangi jumlah partai politik, berbeda dengan penerapan parliamentary threshold yang memang didesain secara alamiah untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR; e. Lebih lanjut logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi (vide Pendapat Berbeda Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU- XV-2017, 11 Januari 2018); f. Bahwa dalam praktik dan teorinya, di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial multipartai, kesemuanya menerapkan presidential threshold sebagai syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan sebagaimana di Indonesia, di antaranya: (1) Brasil: 50% persen plus 1; (2) Ekuador: 50% plus 1 atau 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10%; (3) Argentina: 50% plus 1 atau 40% – 45% dengan selisih suara dengan peringkat kedua 10% (Kartawidjaya, 2016:5); g. Bahwa selain itu, tidak ada satupun dari 167 negara yang memiliki konstitusi dan undang-undang di dunia ini yang menetapkan syarat khusus untuk pencalonan presiden harus mendapatkan dukungan parlemen sebesar perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Begitu pula dengan 23 negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh) atau 52 negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna) atau 35 negara yang hybrid regimes (rezim hibrid) maupun dari 57 negara yang dikategorikan sebagai negara authoritarian regimes 63 (rezim otoriter), yang memberlakukan presidential threshold sebagai syarat pencalonan; (https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi) h. Bahwa untuk lebih lengkapnya, persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di 23 (dua puluh tiga) negara yang indeks demokrasinya full democracy (demokrasi penuh), 52 (lima puluh dua) negara yang kualitas demokrasinya flaw democracy (demokrasi yang belum sempurna), dan 35 (tiga puluh lima) negara yang hybrid regimes (rezim hibrid), umumnya syarat-syaratnya sebagai berikut; (1) Lahir di negara itu dan menjadi warga negara setempat. Persyaratan ini mutlak di semua negara; (2) Berumur antara 18 tahun (khususnya di Perancis), berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, seperti di Amerika Serikat, Meksiko, Islandia, dan lain-lain, hingga umur 40 (empat puluh) tahun dan 45 (empat puluh lima) tahun, seperti di Pakistan dan Turki; (3) Persyaratan lain, seperti harus menetap tinggal di negara itu minimal 5 (lima) tahun (khususnya di Korea Selatan), tinggal minimal 14 (empat belas) tahun (seperti di Amerika Serikat), dan tinggal selama minimal 20 (dua puluh) tahun (seperti di Meksiko); (4) Untuk negara-negara Islam, ada persyaratan lain, yakni harus muslim atau beragama Islam, seperti Pakistan, Afghanistan, Brunei Darussalam, Suriah; i. Ada 2 negara, di mana head of state (presiden) itu harus beragama Kristen, yaitu, Andorra dan Lebanon. ii. Ada 2 negara, di mana head of state (presiden) harus beragama Budha, yaitu Bhutan dan Thailand; iii. Ada 17 negara, di mana head of state (presiden) harus muslim, yakni Afghanistan, Aljazair, Brunei, Iran, Yordania, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Maroko, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Suriah, Tunisia, dan Yaman. (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30-countries- heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/) (5) Ada persyaratan lain, seperti harus didukung atau diajukan oleh 1.500 hingga maksimal 3.000 petitioners atau voters, yang tersebar di 64 berbagai daerah, district atau provinsi secara proporsional seperti di Islandia; (6) Ada juga persyaratan lain yang harus didukung oleh minimal 500 pejabat public (elected officials). seperti anggota parliament (MP's) dan bupati atau wali kota seperti di Perancis. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_presidential_qualifications_by _country) i. Bahwa secara teori, sistem ambang batas pencalonan atau presidential threshold bertentangan dengan logika sistem presidensial, karena dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen memiliki porsi kekuasaan yang terpisah dan memiliki ligitimasi yang sama kuatnya, sehingga tidak tepat menempatkan posisi calon presiden subordinasi (di bawah) parlemen dengan memberlakuan syarat suara dan/atau kursi parlemen untuk pencalonan presiden; j. Bahwa pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan adanya presidential threshold mencerminkan representasi sosio-politik dengan mempertimbangkan keberbhinekaan, menurut Pemohon, pendapat atau pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, karena pada prinsipnya parameter representasi sosio-politik dan keberbhinekaan alat ukurnya tidak berada pada partai politik melalui rumusan ambang batas, melainkan menggunakan instrumen “pemilih atau rakyat” yang mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan calon presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; k. Bahwa adapun terhadap pertimbangan Mahkmah yang menyatakan presidential threshold dimaksudkan agar calon presiden mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, menurut Pemohon, pendapat tersebut juga tidak tepat, sebab menilik sejarah kepemiluan di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak kompatibel dengan hasil pemilihan legislatif. Misalnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2014, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo diusung gabungan partai politik yang perolehan suranya dalam pemilihan legislatif lebih kecil daripada perolehan suara pasangan calon 65 lainnya, justru yang memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); l. Bahwa dalam konteks menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, faktanya presidential threshold telah menghadirkan/memunculkan ketidakadilan yang intolerable melalui praktik pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2009, Rizal Ramli ditawari oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). (https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau- jadi-Presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-triliun); m. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan president threshold dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya president threshold telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)” (https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik- tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930) 107. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan selain melanggar konstitusi (UUD 1945), ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold yang ditafsirkan sebagai open legal policy secara terang benderang melanggar syarat open legal policy sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XI/2013 juncto Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 juncto Nomor 010/PUU-III/2005; Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 108. Bahwa sistem pemilihan presiden/kepala daerah dengan threshold telah mengakibatkan demokrasi dikendalikan oleh bandar. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila seperti termuat di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, terutama Sila Keempat dan Sila Kelima. Demokrasi menjadi tidak adil karena hanya menguntungkan para bandar, bukan menguntungkan rakyat banyak; 66 109. Bahwa sistem demokrasi yang hanya mengizinkan sedikit kandidat, terutama kandidat yang dikendalikan bandar ini, menyebabkan sulitnya mendapatkan kandidat pemimpin yang benar-benar memikirkan untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Akibatnya tujuan bernegara seperti termuat di Alinea ke-4 UUD 1945 menjadi sulit diwujudkan; 110. Bahwa kemerosotan akan kedaulatan rakyat yang terjadi dalam proses demokrasi dan politik Indonesia dapat tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia yang sejak 2006 hingga 2020 memiliki nilai yang lemah dan tidak menunjukan suatu arah perbaikan. Democracy Index yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/) terhadap 167 negara, menempatkan Indonesia pada tahun 2020 pada kategori flawed democracy dengan peringlat 67 jauh di bawah Malaysia pada peringkat 39, Timor Leste peringkat 44, dan Filipina pada peringkat 55. Angka Skor Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 6.30, yang apabila dilihat sejak tahun 2006: Tabel IX Indeks Demokrasi Indonesia 2006-2020 oleh EIU Tahun Skor 2006 6.41 2008 6.34 2010 6.53 2011 6.53 2012 6.76 2013 6.82 2014 6.95 2015 7.03 2016 6.97 2017 6.39 2018 6.39 2019 6.48 2020 6.30 Democracy Index ini dikalkulasikan berdasarkan lima kategori penilaian yang di antaranya adalah: electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties. Indonesia pada tahun 2020 dalam 5 (lima) kategori tersebut memperoleh skor: 67 Tabel X Skor Per Kategori Indonesia dalam Indeks Demokrasi oleh EIU Kategori Skor Electoral Process And Pluralism 7.92 The Functioning Of Government 7.50 Political Participation 6.11 Political Culture 4.38 Civil Liberties 5.59 111. Bahwa presidential threshold mengambil peran besar dalam pengaruh atas sistem berdemokrasi Indonesia dengan menghasilkan rendahnya political participation dalam konstestasi pemilihan Presiden, yang kemudian melahirkan political culture yang buruk dalam dimensi politik transaksional dan korup, serta membatasi kebebasan sipil (civil liberties) untuk memperoleh persamaan hak dan kesempatan dalam Pemerintahan; 112. Bahwa secara prinsip presidential threshold tidak demokratis karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya: a. Prinsip demokrasi sovereignty of the people atau kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Apa pun perubahan itu, kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan lembaga atau institusi lain, seperti partai politik. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan presidential threshold 20% itu telah mengkudeta atau pelanggaran (infringement) terhadap kedaulatan rakyat yang ada pada UUD 1945, sekaligus melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3), yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Presidential threshold ini jelas membuat hak seorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dipemerintahan menjadi hilang; b. Dalam praktinya, presidential threshold menciptakan kondisi politik dan hukum yang tidak sama (unequal under the rule of law), tidak adil (unjust under the rule of law) dan tidak fair (unfair) khususnya bagi rakyat biasa atau akademisi yang memiliki intelektualitas yang mumpuni, tetapi tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden, karena pintu masuknya sudah ditutup rapat oleh persyaratan presidential threshold. Kondisi tersebut bertolak belakang terhadap salah satu tujuan demokrasi 68 (objective democracy), yakni menciptakan equality, equal opportunity melalui open, free and fair competition; c. Bahwa di sisi yang lain, presidential threshold juga mengurangi “political participation” karena dimonopoli oleh partai politik, membentuk segmen- segmen dan kasta-kasta kekuasaan baru dalam budaya politik (political culture) di Tanah Air, dan menghancurkan kebebasan sipil (civil liberties). Perubahan Pandangan Mahkamah 113. Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang, yang rangkuman putusannya sebagai berikut: Tabel XI Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya No. Isu Konstitusionalitas Putusan Perubahan Pandangan Mahkamah/ Putusan 1. Pembatasan waktu publikasi hitung cepat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional. Dalam putusan Nomor 25/PUU- XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah 69 disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting. Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] … Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.” 70 2. Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut: 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan 71 kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. 114. Bahwa merujuk pada penjabaran Tabel XI di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu; 115. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoritik dikenal prinsip ‘law changes by reasons. Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu “fiqih berubah jika illat- nya (alasan hukumnya) berubah. Jadi ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi; 116. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 117. Bahwa masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan 72 Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil (free and fair election); 118. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya. D. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP elektronik a.n. Ferry Joko Yuliantono; 2. Bukti P-2 : Buku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 73 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 74 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: 75 Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) maka Pemohon memiliki hak untuk dipilih (right to be a candidate) sebagai Presiden atau Wakil Presiden; 3. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional Pemohon untuk memilih (right to vote) dan untuk dipilih (right to be a candidate) dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial; 4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat) maka pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon); 5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 76 [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia meskipun Pemohon menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tetapi tidak dapat dikatakan mewakili Partai Gerindra. [3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, di dalam Putusan a quo, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.6.2] ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ... Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 77 berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. [3.6.4] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih meskipun Pemohon menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tetapi tidak dapat dikatakan mewakili Partai Gerindra. Pemohon di dalam permohonannya merasa dirugikan hak 78 konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal a quo karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon), menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif Tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilu Tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu. Adapun berkenaan dengan kedudukan Pemohon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sehingga memiliki hak untuk dipilih, Pemohon di dalam persidangan pendahuluan tanggal 6 Januari 2022 menyatakan diri bukan sebagai pihak yang mewakili Partai Gerindra sehingga tidak melampirkan surat izin dari partai [vide risalah persidangan tanggal 6 Januari 2022, hlm. 7], selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan sebagai pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 79 untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda sebagai berikut: 80 1. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum Pemohon yang konsisten dengan pendapat berbeda kami sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Kedudukan Hukum Pemohon [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon a quo berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, telah diputus Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan putusan a quo, Kami, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa setelah membaca secara saksama penjelasan dan argumentasi Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diputus sebelumnya, Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dan persyaratan kerugian konstitusional yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. [6.1.2] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 81 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beranggapan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon telah dapat mengkontruksikan argumentasi (penjelasan) hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. [6.1.3] Bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan perorangan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara Pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya pada bagian kedudukan hukum, Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama dengan para Pemohon dalam perkara sebelum-sebelumnya, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (presidential threshold) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 82 sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum Pemohon dalam berbagai putusan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Masih dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan- pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon. Pokok Permohonan [6.2] Menimbang bahwa terkait dengan masalah konstitusional, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi 83 Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Berkaitan dengan Permohonan a quo, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017? Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap presidential threshold serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mengenai Pengujian UU 7/2017, sebagai berikut. “[3.14] ... 4. Bahwa, di satu pihak, ... Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan 84 calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program- program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai 85 politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partaipartai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partaipartai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”. Kemudian dalam kaitannya dengan penguatan sistem presidensial sekaligus penyederhanaan partai politik, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa “konsep penguatan sistem presidensial serta penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan tanpa salah satunya melalui pembatasan hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat hanya partai politik atau gabungan partai politik yang diberi hak oleh UUD 1945 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945]”. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 antara lain sebagai berikut: [3.15.1] Pembatasan untuk penyederhanaan demikian memerlukan angka, yang dapat berupa persentase maupun jumlah tertentu, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah 86 belum menemukan adanya metode penentuan besaran angka presidential threshold demikian, baik secara teoritis maupun praktik. Dengan demikian menurut Mahkamah penentuan angka demikian menjadi legal policy pembentuk undang-undang untuk menentukan, tentu saja melalui undang- undang. Pertimbangan demikian sebelumnya juga telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, yang meskipun merupakan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur hal yang sama dengan perkara a quo yaitu mengenai besaran angka persentase presidential threshold dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pun telah dijadikan salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dijadikan rujukan putusan-putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: “[3.16.3] Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU- VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;” [6.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan presidential threshold atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menurut 87 Mahkamah dalam putusan sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR. Lebih lanjut, Mahkamah juga telah menyatakan presidential threshold merupakan legal policy sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undanglah untuk menentukan dan atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat Kami, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian Mahkamah atas putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Kami berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak. 2. Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum Pemohon. Dalam hal ini, kami konsisten dengan pandangan (pendapat) berbeda kami sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Kedudukan Hukum Pemohon [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon a quo berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, telah diputus Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan putusan a quo, Kami, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: 88 [6.1.1] Bahwa setelah membaca secara saksama penjelasan Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal alas hak seorang warga negara untuk menguji konstitusionalitas norma, terutama pengujian ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diputus sebelumnya, Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan persyaratan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dan persyaratan kerugian hak konstitusional yang selama ini telah dijadikan sebagai paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. [6.1.2] Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beranggapan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon telah dapat mengkontruksikan argumentasi (penjelasan) perihal hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. [6.1.3] Bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan perorangan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy 89 Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kedudukan hukum dalam beberapa putusan tersebut, Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama dengan para Pemohon dalam perkara-perkara sebelum-sebelumnya, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (presidential threshold) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum Pemohon dalam berbagai putusan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari makna hak untuk dicalonkan (right to be candidate) dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Masih dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung makna hak untuk memilih (right to vote) bagi setiap warga negara yang mempunyai hak dan memenuhi persyaratan untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas 90 dari makna hakiki konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dan sekaligus mempertemukan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan- pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon. Pokok Permohonan [6.2] Menimbang bahwa oleh karena kami berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya kami akan mempertimbangkan bagian pokok permohonan. Dalam hal ini, pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, dimohonkan Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [6.3] Menimbang bahwa oleh karena isu pokok yang dikemukakan Pemohon tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, pendapat berbeda (dissenting opinion) kami ini juga masih merujuk sebagian pada dissenting opinion dalam Putusan Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dengan beberapa penyesuaian, antara lain: [6.3.1] Bahwa merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh 91 rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. Pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sejatinya, adanya frasa “setiap lima tahun sekali” dimaksudkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden (dan wakil presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. Kedua, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. [6.3.2] Bahwa ketika dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah presidential threshold jauh dari roh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur ihwal pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut. [6.3.3] Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau 92 menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah justru membiarkan adanya kebijakan pembelokan norma konstitusi dengan dalil open legal policy pembentuk undang-undang. [6.3.4] Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (chief executive atau Presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menujukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon Presiden (dan Wakil Presiden). 93 [6.3.5] Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila Presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) Presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik Presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung Presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power. [6.3.6] Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU 7/2017, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah open legal policy? Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, kebijakan hukum terbuka dapat dibatalkan bila melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (conflict of interest) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU 7/2017 jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU 7/2017 ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar 94 untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU 7/2017 secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2019. [6.3.7] Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU 7/2017: apakah dukungan “kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR 2019 sebagai ambang batas mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden Pemilu 2024), bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 2024 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2019 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2019? Bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2024 lebih rendah dibanding Pemilu 2019? Atau, bagaimana jika partai politik yang mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) dengan menggunakan hasil Pemilu 2019 tidak bisa memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 414 UU 7/2017 dalam Pemilu 2024? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas (presidential threshold) yang berasal dari hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut makin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil Pemilu Anggota DPR 2019 karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang partai politik peraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? 95 [6.3.8] Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2024. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU 7/2017 secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” mengandung pemaknaan: Partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dengan pemahaman demikian, logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon Presiden (dan Wakil Presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau pengetatan dilakukan, calon Presiden (dan Wakil Presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaipun 96 jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua. [6.3.9] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2019), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2019. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2024. Di atas itu semua, penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang- undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. [6.3.10] Bahwa selain argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, keharusan untuk menghapus rezim ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga dapat disandarkan pada original intens Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sebagai norma yang mengatur tentang proses kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada dasarnya memberi ruang kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk ikut serta dalam proses 97 pencalonan. Batasan bagi partai politik hanya pada apakah partai politik tersebut merupakan peserta pemilu atau bukan. Batasan ini sudah sangat tegas dan jelas dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga sama sekali tidak memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mempersempitnya yang muaranya mengurangi hak partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, baik secara sendiri- sendiri ataupun secara bersama-sama atau berkoalisi dengan partai politik lainnya. Mengapa ruang tersebut begitu luas? Tidak lain adalah karena pencalonan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu tidak lebih dari sekedar menjadi pintu bagi rakyat untuk ikut menentukan calon presiden dan wakil presiden melalui pemilu yang dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota DPR dan DPRD. [6.3.11] Bahwa bila dilacak lebih jauh risalah pembentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat ditemukan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara kelompok yang menginginkan pencalonan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR dengan kelompok yang tidak setuju dengan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR. Sebagai jalan tengah, hak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Untuk selanjutnya calon-calon yang diajukan partai politik akan dikonfirmasi kepada rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota DPR dan DPD. [6.3.12] Bahwa sebagai sebuah proses kandidasi, pemberian hak mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik peserta pemilu adalah untuk menjaring calon-calon yang ada, baik berasal dari partai politik ataupun bukan dari kalangan partai politik. Adapun proses penyaringan terhadap calon-calon yang diajukan partai politik peserta pemilu akan terjadi melalui proses pemilihan umum anggota DPR yang dilaksanakan serentak dengan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks ini, keberadaan proses kandidasi dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memiliki hubungan sistematis dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berisi ketentuan terkait ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Berdasarkan semangat perumusannya, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya juga merupakan bagian dari proses kandidasi. Di mana, jika tidak terdapat calon Presiden 98 dan Wakil Presiden yang memenuhi ambang batas minimal perolehan suara dalam pemilu serentak, maka calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua akan ditetapkan sebagai calon atau kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilu anggota DPR dan DPD (sekarang dikenal dengan Pemilu putaran kedua). Hanya saja, norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 juga membuka ruang untuk langsung ditetapkannya calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih apabila terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditentukan dalam norma dimaksud. Dalam konteks ini, norma Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengandung dua aspek, yaitu aspek kandidasi dalam kaitannya dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan aspek keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas perolehan suara yang telah ditentukan. Dengan dibukanya ruang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dapat pula ditempatkan sebagai proses kandidasi yang melibatkan rakyat secara langsung. [6.3.13] Bahwa pada saat ini, dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu anggota DPR dan DPD, maka keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dalam kaitannya dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 semakin tegas bahwa Pemilu serentak dimaksud adalah bagian dari kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan melibatkan rakyat. Dikatakan demikian, karena pada saat pemilih memilih partai politik, maka calon yang diajukan partai politik dimaksud juga akan dipilih oleh rakyat. Semakin besar dukungan kepada partai juga bermakna bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan partai politik dimaksud juga diterima oleh rakyat. Sehubungan dengan itu, apabila pemilu serentak dimaksud juga ditujukan untuk melakukan proses kandidasi, maka membatasi hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui ketentuan ambang batas pencalonan juga bermakna sebagai pembatasan hak rakyat untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks ini, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, melainkan juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. 99 [6.3.14] Bahwa selain itu, dalam risalah perumusan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak ditemukan adanya diskusi tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu. Kalaupun terdapat pembahasan tentang threshold, hal itu hanya terkait ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukan wakilnya di lembaga perwakilan (parliamentary threshold). Ketiadaan pembahasan dimaksud disebabkan karena para pengubah UUD 1945 memang tidak dalam semangat memberikan batasan bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Melainkan hendak menentukan siapa pihak yang seharusnya diberikan hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kehendak mayoritas anggota MPR yang tergambar dalam risalah perubahan UUD 1945 adalah memberikan hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada rakyat, di mana perantaranya adalah partai politik. Rakyat yang diberi hak untuk menentukan kandidat dari calon-calon yang diajukan partai politik. Oleh karena itu, ruang pengajuan calon oleh partai politik peserta pemilu dibuka selebar-lebarnya oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan konstruksi norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang demikian, maka penerapan ambang batas pencalonan dapat dinilai sebagai upaya menghilangkan hak rakyat untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menyerahkan sepenuhnya hak tersebut kepada gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan. [6.3.15] Bahwa oleh karena menggunakan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo. Secara hakiki, mengabulkan permohonan Pemohon adalah wujud nyata dari pemenuhan daulat rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. *** 100 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita