66/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 66/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Budiyono, S.H. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) Alamat : Dusun Kidul Sawah RT/RW 31/7 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Mei 2015 dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Nomor 66/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi : 1.1 bahwa pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 1.2 bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,....”. 1.3 bahwa pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang Putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 1.4 bahwa pada Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi ( lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 1.5 Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal Konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Undang-Undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per- pasalnya. 1.6 Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-pasal Undang- Undang agar berkesusaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Konstitusi terhadap Konstitusionalitas Pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan Hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. 2.1 bahwa pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewengang Konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara 2.2 Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksut dengan Hak Konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.3 Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 antara lain: 2.3.1 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan Hukum”. 2.3.2 Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekusaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 2.3.3 Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2.3.4 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. 2.4 Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dana/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2.5 Bahwa Pemohon perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Pendududuk dan Kepala Keluarga (terlampir) telah memenuhi kualifikasi kedudukan Hukum (Legal Standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi (Yudicial Review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma Hukum yang terdapat antara lain: 2.5.1 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lebaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Lembaran Negara Tahun 74 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316 Tahun 2009 berbunyi “permohonan perninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 2.5.2 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) berbunyi “hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. III. Alasan Dan Pokok-Pokok Permohonan 3.1 Bahwa Pemohon memohon melakukan pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “permohonan peninjauan Kembali Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali” terhadap Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan alasan-alasan antara lain: 3.1.1 Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, yang pada prinsipnya menjelaskan tanah sengketa seluas + 38 Ha atas nama B.Painah Lisem di Desa Tegalharjo merupakan data yuridis Hak milik B.Painah Lisem nenek Pemohon. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/PDT.G/2005/ PN.BWI hal 29 alinia 5 menyatakan “merupakan data yuridis atas tanah yang terdapat di desa tempat lokasi tanah sengketa, dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 101.K/TUN/2009 yang putusannya menolak Pemohon/Tergugat berarti yang digunakan putusan PTUN Nomor 28/G.TUN/1999/PTUN.SBY yang amarnya Antara lain: 1. Menyatakan batal: a. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor1451, persil 31, DIII, Luas 7,055 Da, atas Nama Mr. The Bo Djwan dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor1452, persil 36, DIII Luas 4,930 Da, atas nama Nitiarjo yang diterbitkan tergugat I. b. Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat II tanggal 4 September 1998 Nomor 01/HGU/35/1998, sepanjang mengenai tanah warisan Penggugat sebagaimana termuat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dalam surat tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia Nomor Buku pendaftaran huruf C : 1.persil Nomor 31 III Luas 7,055Da dan persil Nomor36, D III luas 4,930 Da 2. Memerintahkan kepada: a. Tergugat I untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 1451, persil 31, DIII, Luas 7,055 Da, atas Nama Mr. The Bo Djwan dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 1452, persil 36, DIII Luas 4,930 Da, atas nama Nitiarjo. b. Tergugat II untuk mencabut Surat tanggal 4 september 1998 Nomor 01/HGU/35/1998. Juga didukung dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi “hak milik adalah Hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”. Berdasarkan bukti, yuris prudengsi dan perundangan diatas, tanah Hak milik B.Painah Lisem merupakan tanah Hak milik yang benar dengan dijamin perundangan sehingga pengambil alihan PT. Makarti menjadi tanah Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor 2 tidak benar menurut perundang-Undangan, sehingga pengambil alihan Hak milik B.Painah Lisem nenek Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) dan untuk mendapat kepastian Hukum yang Adil sudah tertutup dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan 1 (satu) kali, untuk membuka tertutupnya dengan pengecualian Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (kali) untuk mendapatkan kepastian Hukum yang Adil. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 3.1.2 Bahwa berdasarkan bukti P-30 dan bukti P-29 menyebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/PDT/2009, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliaruan nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan ketiga Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sebab Putusan dan Pertimbangan Hukumnya sudah tepat dan benar, karena para Pemohon Peninjauan Kembali/para penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Mereka adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah minah alias Siti aminah dan Atim alias Atimah dan mereka adalah cucu dari almarhum wagiat alias Painah Lisem (pemilik asal-asal tanah-tanah sengketa). Menguasai tanah sengketa atas dasar Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Tegalharjo tahun 1973 (tanah Negara bekas Hak Guna Usaha) lewat Prosedur ……… menolak (hal 13-14 Putusan Mahkamah Agung) Dan dalam Putusan PT Nomor 457/PDT.G/2007/PT.SBY menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-4, bukti P-8. Dan lagi pula Tergugat dan turut Tergugat tidak menolak dalil penggugat, bahwa Penggugat-Terbandung adalah anak-anak sah dari minah alias Siti Aminah dan Atim alias Atimah masing- masing anak B. Painah Lisem yang meninggal pada tahun 1985 dan oleh karena itu menjadi ahli waris pengganti untuk mewarisi warisan B. Painah Lisem, maka Hukumnya adalah Butir 4 Petitum gugatan Penggugat-Terbanding dapat dibenarkan…….. (hal 6; Putusan PT) Bahwa sejak Tahun 1956 yakni kepindahan Wagiat alias Painah Lisem pindah ke Desa Dasari Tanah a quo tidak jelas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 statusnya terutama Leter C Desa tersebut yang menjadi bukti Pembayaran-pembayaran Pajak sampai kemudian tanah sengketa dikuasai oleh P.T Makarti tergugat-pembanding (hal 7; Putusan PT). Dalam Pasal 1129 KUH Perdata berbunyi, “jika setelah lewat 3 tahun terhitung mulai terbukanya Warisan, tidak ada seorangpun yang mengajukan diri, maka Perhitungan Penutup harus diserahkan kepada negara, sedangkan Negara akan berkuasa menguasai sementara harta Peninggalannya. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, “untuk kepentingan umum”, termasuk Kepentingan bangsa dan Negara serta Kepentingan bersama dari rakyat, Hak-Hak atas tanah dapat dicabut, dengan mengganti kerugian yang layak dan cara yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan fakta hukum di atas, perundang-Undangan yang terdapat dalam Nomor 3.1.1 diatas dan bukti P-14 dan bukti P-15 Sertifikat Hak milik Pemegang Hak Drs.Budiyono,SH PT. Makarti mengambil alih tanah Hak milik B. Painah Lisem nenek Pemohon dengan cara Antara lain: 1. Tidak Adil dan Jujur menurut SKB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukti P-27 menyatakan: Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam Hukum. Jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 2. Memutar balikan kepastian Hukum yang adil yaitu Leter C desa merupakan bukti kepemilikan Hak-Hak milik atas tanah diputar balikan menjadi Leter C merupakan bukti pembayaran pajak jelas salah menurut Hukum dan Yurisprudensi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 3. Tanah Hak milik dialihkan hanya untuk kepentingan umum tidak benar menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dijadikan Hak Guna Usaha. 4. Tidak ada satupun norma Hukum yang dibenarkan Perpindahan seseorang menyebabkan status tanah tidak jelas. 5. Prosedur peralihan Hak atas tanah diatur dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1961 juga tidak dilakukan. Maka perbuatan PT. Makarti ini merpakan tindakan yang mengambil alih Hak milik yang dipunyai seseorang sewenang- wenang tanpa kepastian Hukum yang adil mengambil harta yang merupakan Hak Asasi Manusi sehingga merugikan orang lain yang melanggar Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Karena Pemohon sudah mengajukan Peninjauan kembali berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang Adil demi kembalinya Hak milik Pemohon kecuali Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. 3.1.3 Bahwa dengan tertutupnya Hak Konstitusi Pemohon mengakibatkan Bukti-Bukti Kepemilikan Hak Konstitusi Pemohon menjadi tidak berguna karena ditemukan setelah Putusan Peninjauan Kembali sehinggal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bertentangan dengan hak Konstitusi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 kecuali permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. 3.1.4 Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4;P-5;P-7;P-8;P-9;P-14 dan P-15 berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 berbunyi, “Hak milik adalah Hak turun –menurun, terkuat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 dan bedasarkan KUH Perdata Pasal 833 disebutkan sekalian Ahli Waris dengan sendirinya karena Hukum memperoleh Hak milik atas segala barang segala Hak dan Piutang yang meninggal, yang merupakan Hak Konstitusi Pemohon yang harus dilindungi mendapat kepastian Hukum yang Adil, Perlindungan harta benda, Hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan pemenuhan Hak Asasi menjadi tanggung jawab Negara terutama Pemerintah merupakan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 3.1.5 Bahwa Hak Konstitusi Pemohon harus dilundungi, untuk mendapatkan kepastian Hukum yang Adil dan Hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun hal ini sesuai dengan bukti P-27 SKB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyatakan Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi Haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan Hukum, berdasarkan Hak Konstitusi Pemohon yang kehilangan kesempatan mendapatkan kepastian Hukum Hak Waris pemohon disebabkan Pemohon sudah mengajukan Peninjauan Kembali sehingga tidak mendapat kepastian Hukum dalam bukti P-30 Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat ................................................... karena para pemohon Peninjauan Kembali / Para Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris penggati dari almarhumah Minah alias Siti Aminah dan almarhumah Atim alias Atimah, dan mereka adalah cucu dari almarhumah Wagiat alias Painah Lisem (Pemilik asal tanah- tanah sengketa): Bahwa lagi pula termohon Peninjauan Kembali/Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar Hak Guna Usaha Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 2 Desa Tegalharjo tahun 1973 (tanah negara bekas Hak Guna Usaha) lewat prosedur. Berdasarkan bukti P-16 Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa timur tentang Pembatalan dan Pencabutan Hak Guna Usaha dalam pertimbangannya berbunyi: (2) bahwa semula tanah tersebut berstatus tanah bekas Hak Yasan Petok Desa Genteng Wetan(surat keterangan Pajak Hasil Bumi) NomOr 1451 persil Nomor 31 klas D III Luas 70.650 m2 atas nama P.SUKARNO ABDUL ROHIM, yang disewakan kepada Mr. The Bo Djawan sejak tahun 1954 sampat dengan tahun 1964 namun petok (Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Tersebut beralih menjadi atas nama Mr. The Bo Djwan dan Nitiarjo, (3) tanpa diketahui oleh pemilik tanah, berdasarkan surat Keputusan Nomor I/Agr/8329/II tanggal 28 Desember 1962 dikonversi menjadi Hak pakai Nomor 1/Desa Genteng Wetan yaitu Tjoa Than Nio, The Lan Hiang, The Lan Sook dan The Lan Ing seluas 211,168 m2. (4) selanjutnya setelah Hak pakai tersebut berakhir, dimohonkan Hak Guna Usaha atas nama P.T Makarti berkedudukan di Surabaya dan terbit surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76/HGU/DA/73 tanggal 20 oktober 1973 kepada P.T Makarti diberikan Hak Guna Usaha seluas 211,168 m2 selama 25 tahun yang kemudian terbit sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Genteng Wetan atas nama P.T Makarti berkedudukan di surabaya dan berakhir Haknya tanggal 31-12-1998. (5) setelah Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Genteng Wetan Atas nama P.T Makarti berakhir, bersama dengan bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Karang Sari dan bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tegalharjo diajukan permohonan Hak Guna Usaha oleh P.T Makarti berkedudukan di Surabaya dan berdasarkan surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 diberikan Hak Guna Usaha atas nama P.T. Makarti berkedudukan di surabaya, namun hingga saat ini belum didaftarkan Haknya. (halaman 2 keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur). Dan berdasarkan bukti P-17 keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Pertama : menyatakan/menegaskan Hak atas bidangtanah seperti tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat keputusan ini, menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara sejak berakhirnya Hak Guna Usaha pada tanggal 31-12-1998. Kedua : menyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana tanda bukti Hak yang sah Sertifikat Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dana mengistruksikan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi untuk menarik dari peredaran Sertifikat Hak tersebut dalam buku tanah yang dikuasai langsung oleh negara; Kelima : Sertifikat Hak Guna Usaha baru dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah pihak penerima Hak (P.T Makarti) menyelesaikan tanah yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas + 5 Ha. (halaman 2 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) Berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-17 merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) yang ditemukan pada tahun 2010 dan bukti P-30 terdapat ketidak jelasan kepastian Hukum yang Adil dan Hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 oleh siapapun yang merupakan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan peristiwa di atas maka Pemohon kehilangan Hak Konstitusi karena sudah mengajukan Peninjauan Kembali menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sehingga bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 kecuali permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. 3.1.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat Hak Konstitusi Pemohon setiap orang berhak atas perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adul serta perlakuan yang sama didepan Hukum, hak milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapundan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, Terutama Pemerintah. Berdasarkan mereka adalah cucu dari almarhumah Wagiat alias B. Painah Lisem (pemilik asal tanah-tanah sengketa) beralih langsung menjadi HGU Nomor .2 Tahun 1973 (tanah negara bekas Hak Guna Usaha) lewat prosedur berdasarkan uraian diatas tanah Hak milik menjadi tanah negara lewat prosedur, sehingga jika dikatakan lewat prosedur harus dibuktikan dengan Perundangan yang mengaturnya anatara lain: Pasal 1129 KUH Perdata berbunyi “jika setelah lewat 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan tidak seorangpun mengajukan diri, maka perhitungan penutup harus diserahkan kepada Negara, sedangkan Negara berkuasa menguasai sementara harta Peninggalannya. Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan atas tanah dengan Teknik Pencabutan diatur PP Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan Ganti Kerugian Pelaksanaannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, Hal ini tidak terjadi berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-17. Pasal 26 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, “jual-beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan wasiat .......” juga tidak terbukti berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-17. Pasal 27 Hak milik hapus bila: a. Tanahnya jatuk kepada negara, 1. Karena pencabutan tanah berdasrakan Pasal 18 2. Karena menyerahkan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) b. Tanahnya musnah Juga tidak terbukti. Sehingga status tanah tidak jelas kepastian Hukum yang Adil, menjadi tanah siapa tidak jelas dan agak jelas dengan bukti P-23 yaitu Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak atas Tanah”. Berdasarkan Uraian diatas peralihan Hak Milik Menjadi Tanah Negara tidak lewat prosedur sehingga merupakan tindakan yang sewenang-wenang mengambil Hak milik yang berakibat ketidak jelasan kepastian hukum yang Adil dan tidak dilakukannya pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah dan tidak adanya perlindungan harta benda yang dibawah Kekuasaanya yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusi Pemohon dilanggar, untuk mengembalikan hak konstitusi Pemohon sudah hilang dengan telah mengajukan Peninjauan Kembali Hal ini berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan demikian, Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Kecuali Permohonan Peninjauan Kembali Dapat Diajukan Lebih dari 1 (satu) kali. 3.1.7 Bahwa Hak Konstitusi Pemohon berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-15 yaitu Sertifikat Hak milik Nomor 1620 tahun 2011 pemegang Hak Drs. Budiyono, SH, 06-05-1963 Desa Tegalharjo dan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 Tahun 2011 pemegang Hak Drs. Budiyono, SH, 06-05-1963 Desa Tegalharjo yang sudah saya kuasai sejak tahun 2006 berasal dari pewarisan B.Painah Lisem dan berasal dari bukti P-7 Keterangan Kepala Desa Tegalharjo menurut Pasal 20 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh, namun sejak tahun 2013 diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa Tegalharjo sampai dengan hari ini dibuktikan dengan dipagar keliling ditanami tebu dan dibangun pertokoan, tindakan kepala desa ini melanggar Hak Konstitusi Pemohon, Pemohon sudah melaporkan ke Polres Banyuwangi tetapi setelah diadakan penyelidikan dan olah TKP dihentikan menunggu Putusan yang Pemohon ajukan ini, namun kesempatan Pemohon hilang dengan adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 kecuali permohonan Peninjauan Kembali dapat Diajukan lebih dari 1 (satu) kali. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 3.1.8 Bahwa karena telah mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali, maka peluang pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali perkara Perdata telah Tertutup berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, walaupun Pemohon Memiliki NUVOM yang ditemukan tahun 2010 sampai 2011 yang sudah ada putusan tahun 2009 incraht tahun 2013 antara lain: a. Bukti P-7 (Keterangan Kepala Desa Tegalharjo Nomor : 474.2/503/429.520.1/2011 b. Bukti P-8 Surat Keterangan Kematian P.Slamet alias Mbah Besar. c. Bukti P-9 Surat Keretangan Waris Desa Tegalharjo. d. Bukti P-14 Sertifikat Hak Milik Nomor 1620 Desa tegalharjo pemegang Hak Drs.Budiyono,SH cucu B.Painah Lisem e. Bukti P-15 Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 Desa Tegalharjo tahun 2011 pemegang hak Drs.Budiyono, SH cucu dari B.Painah Lisem f. Bukti P-16 Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 04-540-2-35-2007. g. Bukti P-17 Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998 h. Bukti P-32 Putusan Mahkamah Agung Nomor 101/K.TUN/2000 Bukti baru ini tidak memiliki nilai sama sekali bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Konstitusi Pemohon untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang Adil, mengembalikan Hak Milik yang diambil alih secara sewenang-wenang, perlindungan harta dan pemenuhan Hak Asasi Manusi menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 mengembalikan Hak Konstitusi Pemohon jika Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. 3.1.9 Bahwa Hak untuk mendapat Keadilan adalah Hak setiap warga Negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan Keadilan (yustitiabelen) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapat keadilan, dalam kaitan dengan keadilan tersebut Prof.Dr.Moh.Mahfud MD,S.H, dalam bukunya berjudul “Membangun Polotik Hukum, menegakkan Konstitusi”, pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa Hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga Legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting. 3.1.10 Bahwa penegakkan Hukum (law enforcement) itu berarti penegakan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran. Disini, konsep negara Hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham Legisme melainkan Hukum yang Adil. Kepastian Hukum disini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (justice enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab Hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan Substansial (materiil) didalam masyarakat, buka alat untuk mencari menang secara formal. 3.1.11 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 mengabulkan pemohon Penonjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam KUHA Pidana menjadi adil jika dalam KUHA Perdata yang Pemohon ajukan lebih dari 1 (satu) kali juga dikabulkan 3.2 Pemohon memohon melakukan pengujian Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan alasan-alasan antara lain: 3.2.1 Bahwa pemohon memiliki Hak Konstitusi pengakuan, Perlindungan harta benda yang dibawah Kekuasaannya, berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Miliki tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Namun Hak Konstitusi pemohon diambil alih secara sewenang-wenang, tanpa Prosedur sehingga bertentangan dengan kepastian Hukum yang adil, tanpa melindungi harta benda yang dibawah Kekuasaannya dan tidak memenuhi Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, nerutama Pemerintah berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-16 yakni: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998 dalam Penetapannya menyatakan antara lain: Pertama : menyatakan/menegaskan hak atas bidang tanah seperti tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat keputusan ini, menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara sejak berakhirnya Hak Guna Usaha pada tanggal 31-12-1998. Kedua : menyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana tanda bukti Hak yang sah Sertifikat Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dana mengistruksikan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi untuk menarik dari peredaran Sertifikat Hak tersebut dalam buku tanah yang dikuasai langsung oleh negara; Kelima : Sertifikat Hak Guna Usaha baru dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah pihak penerima Hak (P.T Makarti) menyelesaikan tanah yang diminta oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas + 5 Ha. Dan berdasarkan bukti P-16 Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 04-540-2-35- 2007 dalam menimbang: 2. bahwa semula tanah tersebut berstatus tanah bekas\ Hak Yasan petok desa Genteng Wetan (Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Nomor 1451 persil Nomor 31 Klas DIII Luas 70.650 m2 dan Nomor 1452 persil 26 Klas DIII Luas 49.300 m2 atas nama P.Sukarno Abdul Rohim, yang disewakan kepada Mr. The Bo Djawan sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1964, namun Petok (Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi) tersebut beralih menjadi atas nama Mr. The Bo Djwan dan Nitiarjo 3. Tanpa diketahui oleh pemilik tanah, berdasrkan surat keputusan Nomor I/Agr/8329/II tanggal 28 Desember 1962 di konversi menjadi Hak Pakai Nomor 1/Desa Genteng Wetan atas nama para ahli waris almarhum Mr. The Bo Djwan yaitu Tjoa Than Nio, The Lang Hiang, The Lan Sook, The Lan Ing dan The Lan Hiang dengan luas 211,168 m2 4. selanjutnya setelah Hak Pakai tersebut berakhir, Dimohonkan Hak Guna Usaha atas nama PT. Makarti berkedudukan di Surabaya dan terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76/HGU/DA/73 tanggal 20 Oktober 1973 Kepada PT. Makarti diberikan Hak Guna Usaha seluas 211,168 m2 selama 25 tahun yang kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Genteng Wetan atas nama PT. Makarti berkedudukan di Surabaya yang telah berakhir Haknya tanggal 31-12-1998 5. setelah Hak Guna Usaha No 01/Desa Genteng Wetan atas Nama PT. Makarti berkedudukan di Surabaya berakhir, bersama dengan bekas Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Karangsari, bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Karangsari dan bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Tegalharjo diajukan Permohonan Hak Guna Usaha oleh PT. Makarti berkedudukan di Surabaya, namun hingga saat ini belum didaftarkan Haknya. 6. bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Semiati, dkk (8 orang) sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banginan Banyuwangi sebagai tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat II, perkaranya telah memperoleh putusan yang berkekuatan Hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G.TUN/1999/PTUN.SBY tanggal 2-8-1999 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PTUN.SBY tanggal 2-8-1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/TUN/2006 tanggal 4-9-2006. Berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-17 menunjukkan Pelanggaran Hak Konstitusi Pemohon diatas sehingga HGU Nomor 01/HGU/35/1998 yang didasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi “Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka watu tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan Pertanian, Perikanan atau Peternakan”. Berdasarkan bukti P-23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan ssesuatu Hak atas tanah. Berdasarkan bukti P-23 Hak Guna Usaha PT. MAKARTI Nomor 01/HGU/25/1998 bertentangan dengan Peraturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P10, bukti P-14, dan bukti P-15. Berdasarkan bukti-bukti di atas menunjukkan adanya tindakan mengambil alih Hak milik B.Painah Lisem nenek Pemohon secara sewenang-wenang, tanpa melalui kepastian Hukum yang Adil pemerintah tidak melindungi harta benda dan tidak melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab Negara terutama Pemerintah sehingga Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 3.2.2 Hak Konstitusi Pemohon yang berupa tanah warisan B.Painah Lisem dalam petok C Nomor 382 atas nama B. Painah Lisem seluas + 38 Ha Desa Tegalharjo dengan Hak Guna Usaha Nomor 01/HGU/35/1998 tertanggal 4-9-1998 diambil alih secara sewenang-wenang tanpa prosedur kepastian Hukum yang Adil, tanpa perlindungan harta benda yang merupakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah mengakibatkan kerugian kehilangan Hak Milik Pribadi seluas + 38 Ha. 3.2.3 Bahwa hak Konstitusi Pemohon diambil alih secara sewenang- wenang dan perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah tidak terlaksana bahkan dilanggar dengan sewenang-wenang. Berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-15 yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 1620 tahun 2011 Desa Tegalharjo Pemegang Hak Drs. Budiyono, SH diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa Tegalharjo dan masa dengan mengatasnamakan Tim 15 dengan dalih tanah HGU Nomor : 19 Desa Tegalharjo tahun 2000 dengan luas + 25.000 m2 (2,5 Ha) yang didasarkan pada Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/HGU/35/1998 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 tertanggal 4 September 1998, pada tahun 2013 sampai sekarang dengan merusak papan nama Pemohon kemudian ditanami tebu dan dibangin Pertokoan bahkan dibangun Pagar Beton dan Besi, padahal Hak Kepemilikan atas tanah dijamin dengan Pasal 20 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang terkuat dan Terpenuh bahkan sudah Pemohon melaporkan ke Polres Banyuwangi penyelidikan dihentikan menunggu putusan ini akan dilanjutkan kembali. Berdasarkan kejadian ini Hak Konstitusi Pemohon dilanggar dan diambil alih secara sewenang-wenang dengan ini maka Pasal 28 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 3.2.4 Bahwa berdasarkan pendapat Dr. Aidul Fitriciada Azhary, S.H., M.H. hal yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Sebagai Dasar bagi pengujian Undang-Undang bukan hanya mengacu pada norma atau aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, tetepi juga mengacu pada nilai ideal dan prinsip yang terkandung dalam ajaran Konstitusionalisme, yakni nilai dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Intinya adalah pembatasaan kekuasaan pemerintahan di suatu pihak dan perlindungan hak warga negara di pihak lain. 3.2.5 Bahwa menurut Prof.Dr.Sri Sumantri, “Negara Hukum”. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas Hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii) Adanya jaminan terhadap Hak-Hak asasi Manusia (warga negara); (iii) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 (iv) Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara. 3.2.6 Bahwa Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara (rechstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (The Rule of Law/ Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya yakni: • Supremasi Hukum (supremacy of law) • Persamaan dalam Hukum (equality before the law) • Asas Legalitas (due process of Law) • Pembatasan Kekuasaan • Organ-organ Eksekutif Independen • Peradilan bebas dan tidak memihak • Peradilan Tata Usaha Negara • Perlindungan Hak Asasi Manusia, • Bersifat demokratis • Sarana mewujudkan tujuan bernegara • Transparansi dan kontrol sosial 3.2.7 Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah Hak setiap warga Negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelan) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga Negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan yang berjudul “membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188 menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa Hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislative tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting. 3.2.8 Bahwa Hak Konstitusi Pemohon setiap orang berhak mempunyai Hak milik dan Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang Adil, Namun dilanggar dan diambil alih dengan sewenang-wenang berdasarkan bukti P-29 dan bukti P-30. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Berdasarkan bukti P-29 dalam putusan Nomor 457/PDT/ 2007/PT.SBY dalam pertimbangannya menjelaskan: Bahwa sejak tahun 1956 yakni kepindahan Wagiat alias Painah Lisem ke Desa Dasri, tanah sengketa tidak jelas statusnya, dan para Penggugat pun tidak berhasil membuktikan keterangan tanah a quo terutama tentang Leter C Desa tersebut yang menjadi Bukti Pembayaran-Pembayaran Pajak atas tanah tersebut sampai kemudian PT. Makarti Tergugat-Pembanding, bahwa PT. Makarti telah menguasai tanah sengketa atas Dasar HGU Nomor 2 Desa Tegalharjo tahun 1973. (Hal 7) Dan berdasarkan bukti P-30 terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/PDT/2009 dalam pendapatnya menyatakan para Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Minah alias Siti Aminah dan Atim alias Atimah dan mereka adalah cucu dari almarhum Wagiat alias B.Painah Lisem (pemilik asal tanah-tanah Sengketa). Bahwa lagipula Termohon peninjauan Kembali/Tergugat menguasai tanah Sengketa atas dasar Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Tegalharjo Tahun 1973 (tanah Negara bekas Hak Guna Usaha) lewat Prosedur. Berdasarkan bukti P-29 tidak ada satupun hukum yang menyatakan kepindahan seseorang mengakibatkan ketidakjelasan status tanah dan berdasarkan Hukum adat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 101.K/TUN/2000 serta digunakan Kantor Pertanahan untuk dasar penerbitan Sertifikat Hak milik jadi Leter C Desa merupakan Bukti Pembayaran Pajak bertentangan dengan Perundang- Undangan. Berdasarkan bukti P-30 Wagiat alias B.Painah Lisem pemilik asal tanah-tanah sengketa beralih menjadi tanah negara bekas Hak Guna Usaha lewat prosedur peralian tanah Hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Milik karena Bekas Hak Guna Usaha bertentangan dengan Undang-Undang antara lain: a. PASAL 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, Hak-Hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dalam dengan Undang- Undang. b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Pencabutan Hak-Hak tanah penjelasannya oleh karena Pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi Hak seseorang, maka yang memutuskan adalah pejabat eksekutif tertinggi yaitu Presiden. c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak tanah berbunyi “dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Pencabutan Hak dari Presiden sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran Ganti-kerugian yang jumlahnya ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut serta diselanggarakan penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2). d. Pasal 6 ayat (1) Instuksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 berbunyi, “pembayaran ganti-rugi kepada orang-orang yang Hak atas tanahnya dicabut, oleh yang berkepentingan harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak. e. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi, “tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak atas tanah. Berdasarkan perundang-undangan di atas peralihan Tanah Hak Milik B.Painah Lisem menjadi tanah Negara bekas Hak Guna Usaha bertentangan dengan Perundang-Undangan dan Hak Konstitusi Pemohon sehingga Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.. 3.2.9 Bahwa berdasarkan bukti P-26 Pasal 1129 KUH Perdata berbunyi “jika setelah lewat 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan tidak ada seorangpun mengajukan diri maka Perhitungan penutup harus diserahkan kepada negara, sedangkan Negara akan berkuasa menguasai sementara harta peninggalannya. Berdasarkan uraian di atas, negara menguasai sementara tanah yang berarti tidak boleh dialihkan apalagi menjadikan status tanah negara dan dialihkan menjadi Hak Guna Usaha bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) 3.2.10 Bahwa berdasarkan bukti P-26, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6. Berdasarkan bukti P-26 Pasal 833 KUH Perdata berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena Hukum memperoleh Hak milik atas segala barang segala Hak, dan Piutang yang meninggal dengan dikuatkan bukti P-3 kronologis tanah PT. Makarti, bukti P-4 Leter C (Buku Daftar Tanah) Desa Tegalharjo atas nama B.Painah Lisem, bukti P-6 buku Krawangan Desa yang merupakan bukti kepemilikan tanah Hak milik B.painah Lisem nenek pemohon yang beralih menjadi tanah negara Hak Guna Usaha PT. Makarti melanggar perundang-Undangan dan bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 3.2.11 Bahwa berdasrkan bukti P-7 Surat Keterangan kepala Desa Tegalharjo Nomor 474.2/503/429.520.1/20/1 tentang tanah yang dilepas PT. Makarti Luas + 5Ha dimohon ahli waris sampai terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1620 dan 1621 yang sekarang diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa Tegalharjo dan sebagian dikuasaidikuasai pendatang dan pemerintah untuk kepentingan umum tindakan ini bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3.2.12 Bahwa berdasarkan bukti P-16 Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Desa Genteng Wetan yang berbunyi : Pertama : mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Makarti berkedudukan di Surabaya dan menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan menyatakan tanah tersebut kembali pada status semula yakni tanah bekas Hak milik Adat. Berdasarkan keputusan ini tanah Hak milik adat B.Painah Lisem nenek Pemohon yang dikuasai PT. Makarti berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 01/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Luas + 36 Ha juga harus dibatalkan dan dikembalikan pada tanah Hak milik adat merupakan kepastian Hukum yang Adil, yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga PT. Makarti yang menguasai berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 3.2.13 Bahwa PT Makarti menguasai tanah Hak Milik Adat B.Painah Lisem selain merugikan tanah milik juga hasilnya dengan perhitungan jika ditanami tebu per Ha biaya garap tanah + Rp 5 juta hasil pertahun panen Rp 30 Juta hasilnya + 25 juta per Ha X 38 Ha X 42 tahun (dari tahun 1973 sampai tahun 2015 kerugian pemohon + 71.400 Juta. 3.2.14 Bahwa dengan berlakunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hanya menciptakan pemodal atau orang yang bermodal (kaya) semakin Kaya dan pemohon serta saudara-saudara Pemohon yang miskin sebagaimana ahli waris berdasarkan Perundang-Undangan berhak mempunyai Hak milik Pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, namun dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 PT. Makarti mengambil alih secara sewenang-wenang dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 sehinggal bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3.2.15 Bahwa tanah-tanah Hak Milik Adat yang dijadikan Hak Guna Usaha di Kabupaten Banyuwangi + 2000 Ha yang ahli warisnya + 85% rakyat miskin, menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” dan menurut Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah. 3.2.16 Dan berdasarkan Pasal 1129 KUH Perdata berbunyi, “jika lewat 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan diri, maka perhitungan penutup harus diserahkan kepada negara, sedangkan Negara akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 berkuasa menguasai harta peninggalannya . berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak atas tanah tidak boleh mengalihkan Hak Milik Adat ke hak yang lain seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak pakai dan Sewa. Berdasarkan perundang-undangan negara hanya dapat memberikan Hak Garap dan menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945 fakir miskin yang utama dengan perhitungan setiap Kepala Keluarga 2 Ha dengan sistim bagi hasil 60% penggarap dan 40% Negara maka pernghasilan Negara pertahun apabila ditanami tebu 25.000.000 X 40% = Rp 10.000.000 X 2000 Ha = Rp 20.000.000.000 (20 milyar) dan mensejahterakan rakyat miskin 1000 Ha : 2Ha/per Kepala Keluarga = 1000 Kepala Keluarga dengan perhitungan 2Ha X Rp15.000.000 + Rp50.000.000 pertahunnya perbulan 4.166.666 perbulan sudah menjalankan amanat UUD 1945, sehinggal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan UUD 1945. 3.2.17 Bahwa Hak Guna Usaha pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi “Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka watu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, Guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan” berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 01/HGU/ 35/1998 tanggal 4-9-1998 yang kemudian juga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 18 Tahun 2000 Luas 36 Ha Desa Tegalharjo dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 19 Tahun 2000 Luas 2,5 Ha Desa Tegalharjo yang dijadika tindak Gratifikasi yang diminta Pemerintah Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagaimana terdapat pada Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Timur Nomor 1/HGU/35/1998 tanggal 4-9-1998 pada Keputusan Kelima. Di samping itu masih + 2000 Ha tanah Hak Milik Adat yang dijadikan Hak Guna Usaha di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur praduga tak bersalah Kerugian Negara dapat mencapai trilyunan Rupiah untuk Penerbitan Hak Guna Usaha terjadinya delik Gratifikasi yang menyebabkan Kerugian Pemohon, Negara, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Fakir Miskin yang menjadi tanggung jawab negara, utamanya Pemerintah. Berdasarkan Hasil Panen Pertahun jika ditanami tebu dengan diberikan Hak Garap dengan bagi hasil 60% oenggarap dan 40% Negara maka Negara mendapat penghasilan pertahun dengan perihitungan panen + RP 25.000.000 X 2000 Ha X 40% = Rp 20.000.000.000 pertahun dan mensejahterakan Fakir Miskin Kepala Keluarga 2Ha X Rp 25.000.000 X 60% = Rp 30.000.000 pertahun insya’allah sudah cukup untuk hidup layak bagi Fakir Miskin yang menjadi tanggung jawab negara Pasal 33 ayat (3). Bahwa sejak tahun 1956 yakni Kepindahan Wagiat Alias Painah Lisem pindah ke Desa Dasri tanah sengketa tidak jelas statusnya, dan para penggugat pun tidak berhasil membuktikan Keterangan atas tanah a quo Terutama Leter C desa tersebut yang menjadi bukti pembayaran-Pembayaran Pajak sampai kemudian tanah sengketa dikuasai oleh PT. Makarti tergugat- Pembanding (hal 7 Putusan PT) Dalam Pasal 1129 KUH Perdata berbunyi “jika setelah Lewat 3 tahun terhitung mulai terbukanya Warisan tidak ada seorangpun yang mengajukan diri maka perhitungan penutup harus diserahkan kepada negara, sedangkan Negara akan berkuasa menguasai sementara harta peninggalannya”. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, untuk kepentingan umum, termasuk Kepentingan Bangsa dan Negara serta Kepentingan bersama dari rakyat, Hak-Hak atas tanah dapat dicabut dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 mengganti kerugian yang layak dan cara yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan fakta hukum di atas perundang-undangan yang terdapat dalam Nomor 3.1.1 di atas dan bukti P-14 dan P-15 sertifikat Hak milik Pemegang Hak Drs. Budiyono, SH PT. Makarti mengambil alih tanah Hak Milik B. Painah Lisem nenek dari Pemohon dengan cara antar lain: 1. Tidak Adil dan Jujur menurut SKB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukti P-27 menyatakan: Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 2. Memutar balikan kepastian hukum yang adil yaitu Leter C desa merupakan bukti kepemilikan hak milik atas tanah diputar balikan menjadi Leter C desa merupakan Bukti Pembayaran Pajak jelas salah menurut Hukum dan Yurisprudensi. 3. Tanah Hak milik dialikan hanya untuk kepentingan umum tidak benar menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dijadikan Hak Guna Usaha. 4. Tidak ada satupun Norma Hukum yang membenarkan perpindahan seseorang menyebabkan Status tanah tidak jelas. 5. Prosedur pengalihan hak atas tanah diatur dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1961 juga tidak dilakukan. Maka perbuatan PT. Makarti ini merupakan tidakan yang mengambil alih Hak milik yang dipunyai seseorang dengan sewenang-wenang tanpa Kepastian Hukum yang Adil mengambil harta yang merupakan hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain yang melanggar hak konstitusi Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 3.3 Bahwa dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang terdapat padal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengakibatkan kerugian Pemohon antara lain: 3.3.1 Hak Konstitusi Pemohon tertutup untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang Adil kecuali Permohonan Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 3.3.2 Hak Konstitusi Pemohon diambil alih secara sewenang- wenang dengan berlakunya Hak Guna Usaha sengga merugi Hak milik tanah seluas + 38 Ha. 3.3.3 Hak Konstitusi Pemohon yang dipunyai dari Hak milik atas tanah B.Painah Lisem melalui pewarisan hilang seluas + 38 Ha dengan diambil alih secara sewenang-wenang, tidak melalui prosedur kepastian Hukum yang Adil, tidak terlindunginya pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah dan tidak dilindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya merugi kehilangan Hak Milik seluas + 38 Ha 3.3.4 Hak Konstitusi Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dengan Putusan Mahkamah Agung yang hanya diakui sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Minah alias Siti Aminah dan almarhum Atim alias Atimah, dan mereka adalah cucu dari alamarhumah Wagiat alias B.Painah Lisem pemilik asal tanah- tanah sengketa) seluas + 38 Ha tanpa kepastian Hukum yang adil dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 3.4 Bahwa kalau dikabulkan Permohonan Pemohon Insya’allah dapat mengembalikan Kerugian karena Kehilangan Hak milik seluas + 38 Ha yang dipunyai Pemohon dari pewarisan B.Painah Lisem dengan memanfaatkan Putusan ini digunakan untuk antara lain: 3.4.1 Mengajukan Peninjauan Kembali yang Ke-2 (dua) untuk mendapatkan kepastian Hukum yang adil dengan NUVOM yang pemohon dapatkan setelah Putusan PK Incrah dan saksi-saksi, insya’allah majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan dan mengembalikan Kerugian Hak milik Pemohon. 3.4.2 Mengajukan Permohonan Kepada Presiden dan tembusan kepada instansi terkait untuk mengembalikan Hak milik pemohon yang merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. 3.4.3 Diajukan ke penyidik Polres Banyuwangi untuk Bukti Penyelidikan yang sementara ini didiamkan karena menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan Hak Konstitusi Pemohon dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dan kepastian Hukum yang Adil yang Hak Konstitusi Pemohon diambil alih secara sewenang-wenang. 3.4.4 Mengajukan Perubahwan Pasal 20 dan 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang belum pernah diubah utamanya Leter C desa dijadikan bukti Hak Milik terkuat dan terpenuh dan dijadikan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Garap fakir miskin untuk meningkatkan kemakmuran yang dijamin oleh UUD 1945 kepada yang berwenang yakni Presiden Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia. 3.4.5 Mengajukan pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/HGU/ 35/1998 tertanggal 4 september 1998 kepada penerbitannya yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur karena dengan dasar ini PT. Makarti dan Kepala Desa Tegalharjo mengambil alih Hak milik B.Painah Lisem nenek Pemohon secara sewenang-wenang, insya’allah kerugian Pemohon kembali sebagaimana milik Sukarno Abdurrohim dan Nitiarjo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 IV. PETITUM 4.1 Mengabulkan permohonan pemohon 4.2 Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3316) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 4.3 Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74 dan tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3316) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, kecuali permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali 4.4 Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.5 Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4.6 Memerintakan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana Mestinya ATAU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (tidak di nazegel); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (tidak di nazegel); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keterangan Kronologis Tanah P.T. Makarti Nomor 473/503/429.520.1/2011 (tidak di nazegel); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Leter C (buku daftar tanah) Desa Tegalharjo; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Leter C desa Nomor 346/VII/429.518.1/2005; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Krawangan Desa Tegalharjo; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa Tegalharjo Nomor 474.2/503/429.520.1/2011; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian P. Slamet alias Mbah Besar; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Waris; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sita Jamin; 11. Bukti P-11 : Fotokopi SP2HP Polres Banyuwangi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Leter C atas nama Atimah; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Tegalharjo; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1920 Desa Tegalharjo; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1921 Desa Tegalharjo; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 04- 540-2-35-2007; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 01/HGU/35/1998; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 27. Bukti P-27 : Fotokopi SKB Mahkamah Agung dan KY; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan PN Nomor 112/PDT.G/2005/PN.BWI; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan PT Nomor 457/PDT.G/2007/PT.SBY; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan MA Nomor 86.PK/PDT/2009; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan MK Nomor 34/PU-XI/2013; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan MA Nomor 101.K/TUN/2000; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permasalahan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU PA) yang menyatakan, Pasal 66 ayat (1) UU MA: Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Pasal 28 ayat (1) UU PA: Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU PA terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU PA karena bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dari Pemohon yang ditemukan setelah putusan Peninjauan Kembali menjadi tidak berguna; [3.7] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 UU PA menimbulkan ketidakpastian hukum, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 28 ayat (1) UU PA yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon menghadapi kasus sengketa kepemilikan tanah dengan PT. Makarti, dan sudah melalui proses hukum hingga Peninjauan Kembali (PK), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/PK/PDT/2009 membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya; b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA karena walaupun Pemohon menemukan bukti baru (novum) namun tidak dapat mengajukan PK kembali, sehingga pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 kecuali jika ketentuannya dirubah menjadi permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali; c. Bahwa Pemohon dirugikan oleh tindakan pengambil-alihan oleh P.T Makarti terhadap hak milik B. Painah Lisem, nenek Pemohon, secara sewenang- wenang melalui penerbitan HGU Nomor 01/HGU/35/1998, bertanggal 4 September 1998, sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan hak waris atas tanah tersebut; d. Bahwa tindakan pengambil-alihan secara sewenang-wenang tersebut, tanpa melalui kepastian hukum yang adil, pemerintah tidak melindungi harta benda, dan tidak melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah, sehingga Pasal 28 ayat (1) UU PA bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.12] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang peninjauan kembali, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 34/PUU- XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014, tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena materi permohonan Pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Maret 2014, maka pertimbangan hukum Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara a quo; [3.14] Bahwa terhadap persoalan hukum yang dihadapi Pemohon, yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (1) UU PA, menurut Mahkamah semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma oleh karenanya bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Menurut Mahkamah Pasal 28 ayat (1) UU PA tidak relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi Pemohon karena pasal a quo hanya memberikan pengertian, waktu dan pemanfaatan tentang Hak Guna Usaha, sehingga justru memberikan kepastian hukum karena membuka kesempatan kepada para pihak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA tidak dapat diterima; [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU PA tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak dapat diterima; 2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ditolak. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.39 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id